DEMOKRATISASI BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF MEMINIMALISIR TINDAKAN KORUPTIF * Oleh: Bambang Istianto **
Abstraksi Demokratisasi birokrasi merupakan konsep analisis terhadap hubungan antara demokrasi dengan birokrasi menuju efisiensi penyelenggaraan bikrokrasi pemerintahan. Demokrasi yang dimaksud dalam kajian tersebut yaitu nilai-nilai demokrasi antara lain; keterbukaan, kebebasan, persamaan, kontrol dan partisipatif. Secara teoritis suatu negara yang telah stabil melaksanakan sistem politik demokrasi merupakan keniscayaan mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Adapun konsep good governance inheren dengan nilai-nilai demokrasi. Program kegiatan birokrasi pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yaitu : Privatisasi, Public Servant, Pembangunan model bottom up, EGovernment, Badan Layanan Umum, Merit System dan Total Quality Management. Oleh sebab itu jika profil aparatur birokrasi disiplin, inovatif, kreatif, akuntabel, profesional, kompeten, dinamis dan responsibel, mampu melaksanakan program kegiatan tersebut, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, berkualitas dan nyaman. Dengan demikian konsep demokratisasi birokrasi dapat menjadi jembatan menuju tercapainya tujuan negara yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera. pemerintah dalam reformasi birokrasi dan
LATAR BELAKANG Penyelenggaraan
birokrasi
transformasi birokrasi, menjadi agenda
pemerintahan pasca reformasi, sudah
kebijakan nasional serta program rutin
berusia satu dasawarsa-an, namun belum
lainnya
menunjukan perubahan signifikan dalam
pembangunan aparatur negara, misalnya
mewujudkan
kebijakan di bidang aparatur negara yang
pelayanan
publik
yang
dalam
pembinaan
sesuai dengan harapan masyarakat yaitu
menarik
pelayanan publik yang cepat, murah dan
penyempurnaan
memuaskan. Akan tetapi justru fenomena
penyederhanaan
yang menonjol adalah perilaku “korupsi,
prosedur
(SOP)
serta
remunerasi
kolusi
pegawai.
Demikian pula
pengenalan
semakin
dan
nepotisme
massif.
(KKN)
Meskipun
yang upaya
perhatian
dan
publik;
kelembagaan sistem
operasi
dan dan
konsep dan teori ke arah perubahan dari
mulai paradigma yang dikenal sebagai
Memang
banyak
para
ahli
“Old public Administration” menuju ke
menyoroti bahwa pembangunan birokrasi
arah perubahan paradigma New Public
selalu
Management
pembangunan
Kathreen
(Good Lauder
Governance, (2001),
dalam
tertinggal
Seharusnya
dibanding
politik
dan
birokrasi
ekonomi.
sebagai
pilar
Sedarmayanti (2003), dan Re Inventing
penting
Goverment (David Osborne dan Ted
kekuasaan negara terutama kekuasaan
Gablaer,1992)
eksekutif, agar tertata lebih kokoh untuk
pengenalan
bahkan
sampai
paradigma
New
pada
pembangunan
Services, (Denhart and Denhart (2000)
ekonomi dan politik.
Sebab dengan
dalam Prasojo (2009). Upaya melakukan
posisi netralitas birokrasi sebenarnya
perubahan
mampu selalu dekat dengan pelayanan
pemerintahan
untuk
kepada masyarakat. Namun ketika desain
aparatur
birokrasi diletakan di bawah kekuasaan
birokrasi ke arah perubahan yang lebih
politik dan ekonomi , maka potret
maju dan demokratis. Tetapi paradigma
birokrasi sampai saat ini belum menjadi
tersebut walaupun telah menjadi arah dan
instrumen agen pembangunan (agent of
sumber
development) dan agen perubahan (agent
merubah
dengan
manajemen
“mindset”
inspirasi
maksud
mengawal
penyelenggaraan
jalannya
dalam
Public
dalam
dengan
para
dalam
perumusan
kebijakan yang komprehensif
dalam
of change). Bahkan kecenderungannya
melakukan
penyempurnaan
dan
yang berkembang semakin terjebak pada
pembaharuan
birokrasi pemerintahan,
situasi dan kondisi negara yang disebut
namun pada tingkat implementasi kurang
sebagai “coorporasi state”.
menunjukan keseriusan dan konsistensi
kolusi antara “penguasa dan pengusaha“
baik
atau penguasa yang dikendalikan oleh
dalam
dukungan
pembiayaan
maupun dukungan otoritas lainnya yang
kemauan
bersifat
Sehingga
samping terjadi “kolusi struktural” juga
pembinaan aparatur birokrasi menjadi
kondisi birokrasi pemerintahan kurang
bersifat parsial dan tidak sistemik, pada
terurus
gilirannya
penyelenggaraan pelayanan publik. Pada
lintas
sektoral.
berdampak
terhadap
pebisnis,
Artinya
dengan
menyebabkan
baik
di
dalam
menurunnya etos kerja dan produktifitas
akhirnya
kekuasaan birokrasi kurang
kerja aparatur birokrasi masih terus
memberikan
berlangsung.
terhadap setiap munculnya penguasa
dukungan
penguatan
baru, akan tetapi justru tanpa disadari
di Indonesia yang masih kuat pengaruh
menyandera terhadap siapa saja sebagai
“budaya feodalisme” mampu berubah
“penguasa baru” tersebut, menghadapi
menjadi aparatur birokrasi yang sikap dan
kekecewaan terhadap dukungan birokrasi
tindakannya
yang
demokrasi. Oleh sebab itu dengan kondisi
tidak
menjadi
optimal
faktor
dan
cenderung
penghambat.
mencerminkan nilai-nilai
Para
sistem politik yang demokratis dan
pemimpin pemerintahan mengeluh dan
didukung oleh kultur aparatur birokrasi
merasa terbelenggu oleh kondisi birokrasi
pemerintah yang dilandasi nilai-nilai
yang belum efisien dan efektif. Bahkan
demokrasi,
keseriusan mengurangi tindakan koruptif
mengurangi atau mencegah tindakan
aparatur
koruptif tersebut.
birokrasi,
hanya
dengan
sesungguhnya
mampu
terobosan kebijakan “reformasi birokrasi” belum cukup jika tidak diikuti dengan
HUBUNGAN
dukungan penegak hukum secara all out.
BIROKRASI
Kebijakan
reformasi
DEMOKRASI
DAN
birokrasi
Secara teoritis sebagaimana yang
tersebut sebagai kebijakan nasional tetap
telah diuraikan di atas, jika suatu negara
harus disambut positif sebab menjadi
telah
guide line dalam memperbaiki sistem dan
demokrasi,
mekanisme kerja birokrasi yang efisien
penyelenggaraan birokrasi pemerintahan
dan efektif dan merubah “mindset” para
yang demokratis pula. Demokrasi yang
aparatur birokrasi. Oleh sebab itu konsep
dimaksud dalam makalah ini yaitu nilai-
New Public Management (NPM) dan
nilai demokrasi. Selanjutnya dikaitkan
New Public Services (NPS) yang telah
dengan
memberikan inspirasi dalam kebijakan
Indonesia
“reformasi
memerlukan
mengalami perubahan menuju era sistem
dukungan sistem politik yang demokratis
politik yang lebih demokratis. Kebijakan
serta para penyelenggara
perubahan perundangan di era reformasi
birokrasi”,
birokrasi
berhasil
mulai
seiring
keempat
dengan nilai-nilai demokrasi
maka
kondisi
pemerintahan, tindakan dan perilakunya
menerapkan akan
diikuti
sistem
pada
sistem
politik
hakikatnya
oleh
di telah
dari amandemen UUD 1945 maupun
Undang-Undang
yaitu; terbuka, akuntabel, terkontrol,
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,
partisipatif
Pemilu, susunan dan kedudukan anggota
dan
responsif.
Dengan
demikian “sejauh mana aparatur birokrasi
legislatif,
dan
Undang
Undang
Pemerintahan Daerah yang baru, sudah
pemerintah, juga akan berhasil dengan
mencerminkan dukungan terhadap upaya
baik pula.
membangun
sistim
politik
yang
demokratis.
Wujud
keberhasilan
dalam
penyelenggaraan birokrasi pemerintahan
Perubahan yang dirasakan cukup
yaitu penyelenggaraan pelayanan publik
fundamental
dari
negara
dan
yang efisien dan efektif yakni cepat,
pemerintahan
yang
sentralistik
dan
murah dan memuaskan. Pernyataan diatas
kearah
seiring dengan pendapat Muchlis Hamdi
demokratisasi,
(2003) yang mengatakan “namun suatu
merupakan lompatan yang spektakuler
hal yang harus diperhatikan bahwa
dan itu diakui dan dikagumi oleh banyak
penyelenggaraan
negara negara maju. Terutama dalam
menuju good governance hanya bisa
sistim pemilu dari sistim perwakilan
terselenggara pada sistim politik yang
berubah menjadi sistim pemilu dengan
demokratis“. Dengan demikian hubungan
model
dalam
yang signifikan antara demokrasi dengan
pemilihan Presiden maupun Gubernur
birokrasi dapat memberikan justifikasi
dan Bupati / Walikota. Sesungguhnya
terhadap
jika sistim politik yang demokratis sudah
Birokrasi” , hal yang senada juga
sukses
dalam
disebutkan oleh Eko Prasojo (2009)
suatu
sebagai ”Democratic Governance“. Sebab
otoriter,
telah
desentraliasi
berubah
dan
demokrasi
langsung
dilaksanakan
penyelenggaraan
pemerintahan
dengan
dalam
pemerintahan
penyelenggaraan
yang
”Demokratisasi
sebutan
negara merupakan landasan yang kokoh membangun
pemerintahan
penyelenggaraan
birokrasi
yang dilakukan secara
birokrasi pemerintahan yang efisien dan
demokratis artinya adanya “keterbukaan,
efektif serta kredibel dan asseptabel. Oleh
responsif,
karena itu analisis terhadap hubungan
akuntabilitas publik, orientasi terhadap
demokrasi dan birokrasi serta efisiensi,
pelayanan publik, maka akan terbangun
memiliki
“kepercayaan” antara pemerintah dan
artinya
hubungan jika
yang
yang
kontrol,
akan
demokratis dapat dilaksanakan dengan
vertikal
dan
baik
“kewibawaan “pemerintah akan tumbuh.
dalam
politik
dilakukan
rakyatnya,
maka
sistim
signifikan,
mudah
penyelenggaraan
mengurangi pada
gilirannya
birokrasi pemerintahan yang merupakan
Dengan demikian diharapkan
organisasi
demokratisasi
pelaksana
kebijakan
dalam
konflik
proses
penyelenggaraan
birokrasi pemerintahan mampu menjadi
publik” yang efisien dan efektif. Lihat
pendorong
gambar 1 di bawah ini.
peningkatan
“pelayanan
Demokrasi
Birokrasi Pemerintahan
Nilai-nilai Demokrasi
mencoba
demikian akan terwujud “efisiensi dan
melakukan analisis terhadap relasi antara
efektifitas” pelayanan publik yang cepat,
konsep “demokrasi dengan birokrasi”
murah, tepat waktu, nyaman dan aman.
Pola
pemikiran
artinya
di
atas
penyelenggaraan
birokrasi
pemerintahan yang telah menerapkan prinsip prinsip dan nilai demokrasi dalam
HUBUNGAN NILAI DEMOKRASI
progam
DENGAN
dan
kebijakan
di
bidang;
privatisasi, pembangunan model Bottom Up, E Government, Merithokrasi System, Public
Service,
APARATUR
BIROKRASI Sebenarnya
iklim
yang
lebih
Quality
kondusif di era reformasi ini dengan
Management (TQM) dan Badan Layanan
semangat reformasi dan transformasi
Umum (BLU) akan memberikan arah
birokrasi,
yang
pemerintah
memberi peluang untuk membangun
mencerminkan nilai demokrasi. Dengan
sistem politik demokratis yang mampu
jelas
Total
KULTUR
tindakan
seperti dikatakan di atas
mendorong
terhadap
upaya
“PELAYAN
MASYARAKAT”
tapi
penyelenggaraan birokrasi pemerintahan
lebih senang sebagai “PENGUASA“.
yang efisien dan efektif bisa terwujud.
Fakta historis dan empiristik tersebut
Jika diikuti oleh para penyelenggara
memberikan pandangan skeptis terhadap
pemerintahan secara serius mau merubah
upaya
paradigma,
birokrasi yang feodalistik kearah kultur
untuk
menjalankan
penyelenggaraan kepemerintahan menuju pada
paradigma
kultur
Memang masyarakat Indonesia sebagian besar masih kuat pengaruh sifat
Memang tantangan yang paling dominan
perubahan
demokratis.
“demokratisasi
birokrasi”.
melakukan
dalam
menerapkan
konsep
patrimonial dan primordialisme
yang
membentuk budaya sungkan dan ewuh
“demokratisasi birokrasi“ tersebut yaitu
pekewuh,
merubah kultur birokrasi yang feodalistik
manusia cenderung vertikal. Pengaruh
menuju birokrasi
budaya patrimonial memang tidak sejalan
yang terselenggara
sehingga
hubungan
antar
dengan cara cara demokratis.
Seperti
dengan konsep demokrasi yang berbasis
mengulas
sejarah
kultur egaliter dan hubungan personal
kembali
penyelenggaraan birokrasi pemerintahan
lebih
semenjak
kerajaan,
paradigma kearah demokratisasi yang
kolonial dan birokrasi pada jaman Orde
cukup efektif tidak ada lain kecuali
Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi,
melalui
namun
masyarakat yang lebih bersifat global.
tersebut
jaman
birokrasi
realitasnya tidak
corak birokrasi
mengalami
bersifat
horizontal.
pendidikan
dan
Perubahan
interaksi
perubahan
Jika perubahan kultur para aparatur
yakni masih bersifat feodalistik dan
birokrasi kearah yang lebih terbuka,
patrimonialisme, (Priyo Budi S (1993),
egaliter, mampu menghilangkan kultur
Mason C Headly, 2006) sehingga para
feodalistik, niscaya peran aparatur negara
aparatur birokrasi pemerintahan lebih
sebagai ”pelayan masyarakat’” akan lebih
cenderung senang memupuk kekuasaan
menonjol dibanding dengan
dari pada memberikan pelayanan yang
bargaya ”Boss”. (lihat gambar 2) di
baik kepada masyarakat, dalam arti para
bawah ini.
birokrat belum mau sebagai
sifat sifat
Gambar 2. Hubungan Nilai – Nilai Demokrasi Dengan Perubahan Kultur Aparatur Birokrasi
Berdasarkan gambar 2 di atas jika di analisis
hubungan
demokrasi
antara
dengan
birokrasi
dapat
kemampuan “paradigma”
nilai-nilai
kultur
aparatur
dijelaskan
melakukan kultur
bahwa
perubahan
DEMOKRATISASI
BIROKRASI
DENGAN
PELAYANAN
PUBLIK
YANG
EFISIEN DAN EFEKTIF Seperti bahwa
telah
reformasi
sering
dikatakan
birokrasi
dan
yang
transformasi birokrasi, telah dilaksanakan
antara lain dicerminkan dalam “perilaku”
dengan memperkenalkan berbagai teori
bergaya Boss, sok penguasa, minta
dan konsep pembaharuan
dilayani, nepotisme dan korupsi, menjadi
misalnya
kultur aparatur birokrasi yang terbuka,
Reinventing Government dan New Public
egaliter,
Services. Berdasarkan kajian terhadap
akuntabel,
partisipasif,
maka
feodalistik
HUBUNGAN
responsif dapat
dan
diharapkan
birokrasi,
konsep Good Governance,
teori dan konsep tersebut
yang pada
perilaku yang berubah menjadi “pelayan
akhirnya mencoba memunculkan gagasan
masyarakat”.
menghubungkan antara birokrasi dan demokrasi serta efisiensi menjadi suatu pemikiran baru dan istilah baru seperti yang sudah disebutkan di atas yaitu ”demokratisasi tersebut
birokrasi”.
telah
dicoba
Pemikiran dilakukan
eksplorasi dan elaborasi secara mendalam
work” seperti yang tercantum pada
dengan
gambar 3.
menggunakan
”kerangka
pemikiran” atau “logical thinking frame
Gambar 3. Demokratisasi Birokrasi menuju Pelayanan Publik yang Efisien dan Efektif
Konsep demokrasi sebagai konsep yang menjanjikan perubahan yang lebih baik
dalam
menata
dan
mengatur
terkendali, menuju pada kesejahteraan masyarakat. Kedua
konsep
terbukti
kehidupan masyarakat, dan dilain pihak
menjalankan kebijakan dan tindakan
konsep
pemerintah
instrument
yang
dalam
merupakan organisasi
mencapai
untuk
tujuan
pemerintah yang efisien dan efektif serta
pemerintahan yang digunakan mengatur,
berdampak
mengurus dan mengelola kepentingan
masyarakat.
masyarakat supaya teratur, tertib dan
guna
diselaraskan
telah
kekuatan dan kekuasaan dalam suatu
birokrasi
dapat
tersebut
luas
Berdasarkan
terhadap
hasil
tersebut menunjukan bahwa
kehidupan
eksplorasi hubungan
demokrasi dan birokrasi serta efisiensi,
nilai
yang
istilah
partisipasi, persamaan atau sikap egaliter,
”demokratisasi birokrasi”, artinya adalah
keadilan, kontrol masyarakat, dan lain-
bahwa dalam penyelenggaraan, tindakan
lain. Sedangkan nilai-nilai yang harus
dan
dilakukan
dimiliki aparatur birokrasi yang mampu
dengan cara demokrasi, baik sikap dan
untuk menjalankan cara-cara demokrasi
perilaku
yaitu;
selanjutnya
kebijakan
menjadi
pemerintah
aparatur
birokrasi
maupun
demokrasi
inovatif,
yaitu;
keterbukaan,
dinamis,
kreatif,
mekanisme dan prosedur kerja juga
kompetensi,
mencerminkan
akuntability, responsibility dan lain-lain.
nilai-nilai
demokratis
profesionalisme,
(Robert Dahl, 2001) atau dengan kata lain
Sedangkan
”sebagai
efisiensi yaitu; murah, bermutu dan
upaya
mendomokrasikan
birokrasi”. Adapun yang termasuk nilai-
yang
termasuk
dimensi
memuaskan (lihat Gambar 4).
Gambar 4
` Gambar di atas menunjukan bahwa
dipertimbangkan
hubungan demokratisasi dalam proses
dengan perubahan sistem dan struktur
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dalam
menuju
pemerintahan melalui konsep dan teori
pada
“efisiensi
birokrasi”,
memerlukan banyak variabel yang harus
“good
baik
yang
penyelenggaraan governance”,
re
terkait
birokrasi inventing
government dan new public services
banyak
maupun perubahan perilaku aparatur
pemerintah yang sesungguhnya sudah
birokrasinya. Oleh sebab itu jika para
sesuai
aparatur birokrasi memiliki perilaku yang
ketujuh
:
pemerintah yang dapat disebut sebagai
“disiplin,
professional,
kompeten,
program
dengan
program
dan
landasan
pemikiran
responsif, sudah barang tentu merupakan
birokrasi”
yaitu;
modal
Government,
yang
kuat
untuk
membendung atau mencegah tindakan
Pembangunan
KKN
Management
dalam
melaksanakan
tugas
penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.
kebijakan
demokrasi.
inovatif, kreatif, dinamis, akuntabel dan
dasar
dan
Adapun kebijakan
”demokratisasi Privatisasi,
Public Model
Servant, Bottom
Quality
Meritokrasi System,
E-
Badan
Up,
Control, Layanan
Umum. Apabila ketujuh konsep, program dan TUJUH
(7)
PILAR
KONSEP
DEMOKRATISASI BIROKRASI Melakukan
elaborasi
demokrasi dan birokrasi serta efisiensi tersebut di atas, dapat menemukan tujuh konsep, program dan kebijakan
pemerintah yang telah dilaksanakan yang selaras dan seiring dengan nilai-nilai demokrasi. Jika penulis memiliki cukup waktu
dan
tenaga
serta
pemerintah
tersebut
dikembangkan secara meluas mencakup progam dan kebijakan pemerintah yang
dan
eskplorasi terhadap dimensi variabel
(7)
kebijakan
pemikiran,
barangkali bisa mengeksplorasi lebih
lain dan menjadi kegiatan yang menuju pada dalam
proses
institusionalisasi,
penyelenggaraan
pemerintahan
akan
maka
birokrasi
semakin
lebih
demokratis. Pada gilirannya penyediaan dan pemberian terhadap pelayanan publik cepat, murah, bermutu dan memuaskan serta
mampu menjangkau secara luas,
merata dan adil (lihat Gambar 5).
Gambar 5. Dimensi − dimensi Demokratisasi Birokrasi
Gambar 5 di atas pada dasarnya
juga
memiliki
sikap
dan
perilaku
memberikan penjelasan bahwa ”program
demokratis, maka disamping ”efisien
atau
birokrasi
birokrasi” bisa terwujud dan sekaligus
pemerintahan” yang disebut 7 pilar maka
mampu meminimalisir tindakan KKN
dengan penjelasan dari dimensi masing-
para abdi negara tersebut.
kebijakan
operasional
masing pilar tersebut mengandung arti nilai-nilai
demokrasi.
Artinya
jika
KESIMPULAN Dari uraian
program kegiatan tersebut dilakukan secara melembaga sesungguhnya mampu mendorong
atau
memicu
terjadinya
proses ”demokratisasi” dalam tubuh para aparatur birokrasi. Dengan demikian sebagaimana telah disebutkan di atas jika perubahan ke arah ”sistem dan struktur birokrasi
pemerintahan”
yang sesuai
dengan prinsip dan nilai demokrasi dan didukung oleh aparatur birokrasi yang
dapat disimpulkan pengkajian
,
mengeksplorasi
penjelasan di atas bahwa
melakukan
pendalaman dan
serta
mengelaborasi
terhadap ketiga disiplin ilmu yaitu; ilmu administrasi ilmu
politik
ekonomi
(birokrasi
pemerintahan),
(demokrasi) (efisiensi)
dan
ilmu yang
direpresentasikan dalam locus masingmasing yakni; birokrasi, demokrasi dan
efisiensi. Secara empiris ketiga konsep
dengan paradigma New Public
tersebut dapat menjadi sinergi atau
Management (NPM) dan New
merupakan simbiose mutualistis menjadi
Public
pendekatan
dilaksanakan
interdisipliner,
diharapkan
mampu
sehingga
menggerakkan
Services
(NPS),
dapat secara
berkelanjutan.
penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang ”efisien dan efektif”, meminimalisir
KKN
7.2.
Agar
memberikan
penguatan
para
terhadap
program
aparatur birokrasi, sehingga pencapaian
terhadap
7
(tujuh)
pilar
tujuan negara dapat terwujud yang pada
demokratisasi
birokrasi
yaitu;
gilirannya
Privatisasi,
segera
tindakan
mampu
kesejahteraan rakyat dapat dirasakan
dan
dinikmati
masyarakat luas secara adil dan merata.
Public
Total
Quality
Layanan 7.1.
dan
terprogram
dengan terhadap melalui
yang
terkait
nilai-nilai
demokrasi
aparatur
birokrasi
kebijakan
“reformasi
birokrasi” pada prinsipnya selaras
landasan diharapkan mindset menjadi (public
Management,
System, Umum
Government
Program sosialisasi yang teratur
Servant,
Pembangunan Model Bottom Up,
Meritocracy SARAN
kegiatan
Badan dan
E-
yang
memiliki
nilai-nilai
demokrasi,
mampu aparatur
“pelayan
merubah birokrasi
masyarakat” servant).
Strategis
DAFTAR PUSTAKA
For
Reinventing
Government A. Dahl, Robert, On Democracy (Perihal Demokrasi), Rahman
Penterjemah Zainudin,
A.
Penerbit
Yayasan Obor Indonesia, 2001. Budi
Santoso, Pemerintahan
Prio,
Birokrasi
Orde
Baru,
Perspektif Kultural dan Struktural, Penerbit
PT.
Raja
Grafindo
Persada, Jakarta, Tahun 1995. Hamdi,
Muchlis,
Pemerintahan,
Bunga Penerbit
Rampai Yarsif
Watampone, Jakarta, Tahun 2002 Nugraha Rian D, Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, 2006, Penerbit Jakarta Obsorne, David, and Peter Plastrick, Banashing Bereaucracy, The Five
Birokrasi),
(Memangkas Penterjemah
Abdul
Rasyid, Penerbit PPM, Jakarta, Tahun 2000. Prasojo,
Eko,
State
Of
The
Art,
Administrasi Negara Antara Teori Dan Praktek Kenegaraan Indonesia Mutakhir, Bahan Seminar Nasional, 2009, di Pasca Sarjana STIAMI, Jakarta, tanggal 8 Agustus 2009. Sedarmayanti,
Good
(Kepemerintahan
governance Yang
Baik)
Dalam Rangka Otonomi Daerah, Penerbit
CV.
Mandar
Maju,
Bandung, 2003. Setyawan Salam, Dharma, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.
