No. 18/11/DEKS
Jakarta, 12 Mei 2016 SURAT
Perihal :
EDARAN
Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5850), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan: 1.
Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2.
Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3.
Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4.
Nasabah adalah: a.
Perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau
b.
Badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang...
2
yang melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 5.
Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah (Al tahawwuth alIslami) yang selanjutnya disebut Lindung Nilai Syariah adalah cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah.
6.
Transaksi
Lindung
Nilai
Berdasarkan
Prinsip
Syariah
yang
selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan pada Prinsip Syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. 7.
Underlying Transaksi adalah kegiatan yang mendasari kebutuhan untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Syariah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
8.
Transaksi Spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian Transaksi Spot adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (today) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (tomorrow).
9.
Forward Agreement (Al-muwa’adat li ‘aqd al-sharf al-fawri fi almustaqbal) yang selanjutnya disebut Forward Agreement adalah saling berjanji (muwa’adah) untuk melakukan Transaksi Spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
10. Pemohon Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut Pemohon adalah BUS, UUS, atau Nasabah yang memohon Transaksi Lindung Nilai Syariah. 11. Pemberi Transaksi Lindung Nilai Syariah yang selanjutnya disebut Pemberi adalah BUS, UUS atau BUK yang memberikan Transaksi Lindung Nilai Syariah. 12. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 13. Transaksi...
3
13. Transaksi Lindung Nilai Syariah Sederhana (‘Aqd al-tahawwuth albasith)
yang
selanjutnya
disebut
Transaksi
Lindung
Nilai
Sederhana adalah transaksi lindung nilai dengan skema Forward Agreement yang diikuti dengan Transaksi Spot. 14. Transaksi Lindung Nilai Syariah Kompleks (‘Aqd al-tahawwuth almurakkab) yang selanjutnya disebut Transaksi Lindung Nilai Kompleks adalah transaksi lindung nilai dengan skema Rangkaian Forward Agreement yang kemudian diikuti dengan Transaksi Spot. 15. Rangkaian Forward Agreement adalah Forward Agreement yang didahului dengan Transaksi Spot. II.
KARAKTERISTIK DAN BATASAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH A. Transaksi Lindung Nilai Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut: 1.
Didahului
dengan
saling
berjanji
(muwa’adah)
antara
Pemohon dan Pemberi dalam bentuk Forward Agreement atau Rangkaian Forward Agreement. 2.
Dokumen
dari
Forward
Agreement
dalam
mekanisme
Transaksi Lindung Nilai Syariah dilarang diperjualbelikan. 3.
Dilakukan dengan: a. Transaksi Lindung Nilai Sederhana; atau b. Transaksi Lindung Nilai Kompleks.
4.
Setiap
Transaksi
Lindung
Nilai
Syariah
wajib
memiliki
Underlying Transaksi. B. Transaksi Lindung Nilai Syariah harus memenuhi batasan sebagai berikut: 1.
Dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah untuk mengurangi risiko nilai tukar di masa yang akan datang.
2.
Dilakukan
apabila
terdapat
kebutuhan
nyata
untuk
mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang. 3.
Memiliki Underlying Transaksi yang meliputi kegiatan: a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau b. investasi...
4
b. investasi berupa direct investment, portfolio investment, pembiayaan, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri; 4.
Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak termasuk : a. penempatan dana pada BUS atau UUS berupa tabungan, giro, deposito, NCD (Negotiable Certificate of Deposit); b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana; dan c. fasilitas pembiayaan yang masih belum ditarik, antara lain berupa standby financing dan undisbursed financing.
5.
Underlying
Transaksi
wajib
didukung
dengan
dokumen
Underlying Transaksi. 6.
Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Syariah paling banyak sebesar nilai nominal Underlying Transaksi yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi.
7.
Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Syariah paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi yang tercantum dalam dokumen Underlying Transaksi.
8.
Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar pada Transaksi Lindung
Nilai
Syariah
ditentukan
pada
saat
Forward
Agreement dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 9.
Pelaku Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah: a.
Nasabah selaku Pemohon kepada BUS atau UUS selaku Pemberi;
b.
BUS atau UUS selaku Pemohon kepada BUS lainnya atau UUS lainnya selaku Pemberi; atau
c.
BUS atau UUS selaku Pemohon kepada BUK selaku Pemberi.
10. Dalam hal pelaku Transaksi Lindung Nilai Syariah adalah Nasabah selaku Pemohon kepada BUS atau UUS selaku Pemberi,
Pemberi
wajib
memastikan
Pemohon
untuk
menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. Dokumen Underlying Transaksi berupa: 1) dokumen yang bersifat final antara lain berupa: a) fotokopi...
5
a) fotokopi kontrak jasa konsultan yang berdomisili di luar negeri; b) fotokopi perjanjian kerja antara tenaga kerja asing yang berdomisili di luar negeri dengan Nasabah; c) fotokopi perjanjian royalti dengan pihak asing yang berdomisili di luar negeri; d) fotokopi dokumen pembiayaan (direct investment atau portfolio investment) valuta asing di luar negeri atau pembiayaan di Indonesia oleh Nasabah, yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e) fotokopi dokumen perdagangan barang dan jasa di luar negeri dalam valuta asing oleh Nasabah yang menimbulkan tagihan atau kewajiban pembayaran valuta asing ke luar negeri; f)
fotokopi dokumen perdagangan barang dan jasa milik pihak asing di Indonesia yang menimbulkan kewajiban pembayaran valuta asing ke luar negeri oleh Nasabah;
2) Dokumen yang bersifat perkiraan antara lain berupa: a) proyeksi arus kas (cash flow) terkait perdagangan barang dan jasa; dan b) dokumen perkiraan tagihan atas perdagangan barang dan jasa; dan a. Dokumen pendukung berupa: 1) fotokopi dokumen identitas Pemohon dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 2) pernyataan
tertulis
bermeterai
cukup
ditandatangani oleh pihak yang berwenang
yang dari
Pemohon atau pernyataan tertulis yang authenticated dari Pemohon yang memuat informasi mengenai: a) keaslian
dan
kebenaran
dokumen
Underlying
Transaksi dan penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk Transaksi Lindung Nilai Syariah paling
banyak
sebesar
nominal
Underlying Transaksi...
6
Transaksi; dan b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan dan tanggal penggunaan
mata
uang,
dalam
hal
dokumen
Underlying Transaksi berupa perkiraan. 11. Dalam hal BUS atau UUS sebagai Pemohon kepada BUS lainnya, UUS lainnya, atau BUK sebagai Pemberi, Pemberi wajib memastikan Pemohon untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut: a. dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 10.a atau dokumen Underlying Transaksi antara lain berupa: 1) pinjaman atau penyertaan modal dari bank induk atau lembaga keuangan di luar negeri; dan 2) surat penunjukan sebagai bank penyedia layanan haji; dan b. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir 10.b. 12.
Apabila beberapa jenis dokumen Underlying Transaksi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dan angka 11 merupakan dokumen dari satu kesatuan aktifitas atau transaksi, Pemohon menyampaikan semua dokumen dimaksud kepada Pemberi dalam satu kesatuan.
III.
MEKANISME TRANSAKSI LINDUNG SYARIAH SEDERHANA 1.
Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Sederhana.
2.
Pemohon dan Pemberi menyepakati Forward Agreement secara tertulis yang paling kurang mencakup: a. mata uang asing dan Rupiah; b. nilai nominal; c. jangka waktu; d. nilai tukar dan perhitungan nilai tukar; dan e. ganti rugi (ta’widh).
3.
Pemberi
harus
memastikan
Pemohon
untuk
menyampaikan
dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi...
7
Transaksi Lindung Nilai Sederhana pada saat Forward Agreement. 4.
Dalam hal Pemberi telah mengetahui track record Pemohon dengan baik dan Pemohon menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final, Pemberi dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Lindung Nilai Sederhana yang disampaikan Pemohon secara berkala.
5.
Pada
waktu
Pemohon
yang
dan
diperjanjikan
Pemberi
dalam
melakukan
Forward
Transaksi
Agreement,
Lindung
Nilai
Sederhana, diikuti dengan pemindahan dana pokok secara penuh dari Pemberi kepada Pemohon. 6.
Dalam hal tidak terjadi pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam angka 5 maka Transaksi Lindung Nilai Sederhana tersebut dinyatakan batal.
7.
Pembatalan Transaksi Lindung Nilai Sederhana sebagaimana dimaksud dalam angka 6, yang telah diikuti dengan pemindahan dana, wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh sejumlah dana yang telah dipindahkan.
8.
Dalam hal Forward Agreement tidak dipenuhi atau terjadi pembatalan Transaksi Lindung Nilai Sederhana maka pihak yang tidak memenuhi atau membatalkan dapat dikenakan ganti rugi (ta’widh) sesuai kesepakatan Pemohon dan Pemberi sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
IV.
MEKANISME TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH KOMPLEKS 1.
Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks.
2.
Pemohon dan Pemberi menyepakati Rangkaian Forward Agreement secara tertulis, dengan Forward Agreement yang paling kurang mencakup: a. mata uang asing dan Rupiah; b. nilai nominal; c. jangka waktu; d. nilai tukar dan perhitungan nilai tukar; dan e. ganti rugi (ta’widh). 3. Pemberi...
8
3.
Pemberi
harus
memastikan
Pemohon
untuk
menyampaikan
dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Lindung Nilai Kompleks pada saat Forward Agreement. 4.
Dalam hal Pemberi telah mengetahui track record Pemohon dengan baik dan Pemohon menyampaikan dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final, Pemberi dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Lindung Nilai Kompleks yang disampaikan Pemohon secara berkala.
5.
Pada
waktu
yang
diperjanjikan
dalam
Rangkaian
Forward
Agreement, Pemohon dan Pemberi melakukan Transaksi Lindung Nilai Kompleks, diikuti dengan pemindahan dana pokok secara penuh dari Pemberi kepada Pemohon. 6.
Dalam hal tidak terjadi pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud dalam angka 5 maka Transaksi Lindung Nilai Kompleks tersebut dinyatakan batal.
7.
Pembatalan Transaksi Lindung Nilai Kompleks sebagaimana dimaksud dalam angka 6 yang telah diikuti dengan pemindahan dana, wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh sejumlah dana yang telah dipindahkan.
8.
Dalam hal Rangkaian Forward Agreement tidak dipenuhi atau terjadi pembatalan Transaksi Lindung Nilai Kompleks maka pihak yang tidak memenuhi atau membatalkan dapat dikenakan ganti rugi
(ta’widh)
sesuai
kesepakatan
Pemohon
dan
Pemberi
sebagaimana dimaksud dalam angka 2. V.
PELAPORAN 1. BUS
atau
UUS
sebagai
Pemohon
wajib
melaporkan
setiap
Transaksi Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. 2. BUS, UUS, atau BUK sebagai Pemberi wajib melaporkan setiap Transaksi Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. 3. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka...
9
angka 2 mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016 VI.
TATA CARA PENGENAAN SANKSI 1.
BUS, UUS, dan BUK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 10 ayat (1) dan (3), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 12, dan/atau Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan
Prinsip
Syariah
dikenakan
sanksi
administratif
berupa teguran tertulis. 2.
BUS atau UUS sebagai Pemohon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor
18/2/PBI/2016
Berdasarkan
Prinsip
tentang
Syariah
Transaksi
dikenakan
Lindung
sanksi
Nilai
administratif
berupa teguran tertulis. 3. BUS atau UUS sebagai Pemberi kepada Nasabah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah dikenakan sanksi
administratif
berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran,
dengan
jumlah
paling
sedikit
sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah BUS atau UUS yang ada di Bank Indonesia. 5. BUS, UUS, atau BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka V dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. 6. Bank
Indonesia
dapat
menginformasikan
pengenaan
sanksi
sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 kepada....
10
kepada otoritas pengawasan bank. VII.
KORESPONDENSI 1. Penyampaian
surat
menyurat
dan
komunikasi
dengan
Bank
Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini, ditujukan kepada: Bank Indonesia Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C Lantai 3 Jl. M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 2. Dalam
hal
terdapat
perubahan
alamat
surat
menyurat
dan
komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya. Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.
BANK INDONESIA,
M. ANWAR BASHORI KEPALA DEPARTEMEN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
