Dekan dan Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang Rabu, 06 Agustus :11

MELEMBAGAKAN KEDERMAWANAN Ditulis oleh Prof. Dr. DUSKI SAMAD, M.Ag./ Dekan dan Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang Rabu, 06 Agustus 2014 20:11

MELEMBAGAKAN KEDERMAWANAN

Sedih, malu, dan kasihan melihat dan menyaksikan antrian, desakan dan saling dorong ratusan orang untuk mendapatkan sedekah, zakat ataupun sumbangan dari orang-orang yang memiliki uang yang dibagikan secara recehan setiap Ramadhan, jelang idul fitri. Untuk kesekian kali, terulang pula kembali, pembagian zakat berujung maut itu, kini tempatnya di rumah calon wakil Presiden HM.Yusuf Kalla di Makassar, hari ke dua lebaran, 29 Juli 2014. Niat baik, bila tidak diikuti dengan cara-cara kurang atau tidak baik, lazim sekali mendatangkan malapetaka. Zakat, infak dan sedekah adalah perbuatan terpuji, bukti ketulusan hati, tanda-tanda ingin membangun hubungan silaturahim dengan yang kurang mampu, namun karena distribusinya tidak ditata dengan baik, tanpa mengunakan lembaga yang sudah profesional, yang terjadi justru merugikan pihak lain, malah menimbulkan duka mendalam, meninggal dunia anak tercinta.

Dalam masyarakat yang telah berkelindan spirit agama, dengan norma adat, budaya dan kearifan lokal, kegiatan pemberian santunan sosial adalah bahagian kehidupan yang sudah membudaya dan sering pula menjadi simbol status sosial seseorang atau satu komunitas. Pembayaran zakat langsung oleh orang-orang berpunya (muzzaki) kepada yang berhak menerimanya ( mustahik) pada dasarnya lebih atas dorongan oleh norma adat, sosial budaya, status dan makna sosial yang ingin diperoleh dari kegiatan tersebut, dengan cendrung kurang atau tidak mengindahkan perintah agama itu sendiri. Dalam kasus pembahagian zakat yang menimbulkan korban nyawa pernah di fatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Mencermati keadaan yang sama berulang setiap tahunya, maka pengelolaan zakat di masa datang sudah waktunya dilakukan melalui lembaga amil zakat. Program dan agenda aksi penguatan regulasi institusi pengelolaan zakat dan penyadaran umat Islam membayar zakat,

1/5


infak, sadaqah, wakaf dan sumbangan keagamaan dan sosial lewat lembaga harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan dan komperhensif. Mengembangkan pola pikir dan kesadaran bahwa sumbagan keagamaan adalah aturan ilahi yang harus disalurkan kepada mustahiknya dengan cara beradab dan berkebudayaan tinggi adalah program kerja lembaga amil zakat dalam semua tingkatannya.

ZAKAT DALAM PERADABAN ISLAM

Implementasi kewajiban zakat bagi umat Islam sejak generasi muslim pertama telah mendapat tempat yang baik dan benar. Madinah sebagai pusat peradaban Islam yang pertama adalah kota yang dibangun Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya yang telah menerapkan budaya zakat sedemikian rupa. Kewajiban zakat yang diperintahkan Allah SWT dilaksanakan Nabi lewat lembaga amil, meskipun dalam ukuran sederhana, tetapi jelas nabi memerintahkan orang tertentu untuk memungut, mencatat dan mendistribusikanya. Pengamalan sural al-Taubah ayat 60 sebagai acuan pokok pengelolaan zakat oleh pihak yang berhak menerima zakat dilaksanakan dengan utuh dan nabi sendiri mengharamkan zakat untuk dirinya dan keluarganya. Sementara untuk pengumpul, pencatat dan pendistribusian diberikan upah sesuai kelaziman upah ( ‘uruf) yang diambilkan dari harta zakat itu sendiri, yaitu hak amil.

Pengaruh Islam yang begitu cepat perkembangannya, generasi pertama Islam sudah menyebar hampir diseluruh jarizah Arab dan dinegara sekitarnya, malah ada informasi menyebutkan Islam berkembang meliputi sepertiga dunia saat itu. Umat Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap dunia dalam ilmu pengetahuan dan budaya, umat Islam menjadi contoh dari kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam hal penegakkan hukum zakat pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq dilakukan dengan sistim administrasi negara yang jelas. Harta zakat dikumpul oleh orang-orang yang ditunjuk dan diantar kepada pihak yang mustahik, disamping tercatat secara rapi.

Gerakan zakat yang bersifat melembaga di mulai ketika berdirinya Baitul Mal pada masa Khalifah Umar Bin Khattab yang dalam sejarah ia sendiri yang mengontrol pengurusan zakat. Sejarah gemilang zakat ditandai ketika masa kekhalifan Umar Ibn Khatab, dimana di Yaman z akat sukses di bawah pengaturan Gubernur Muadz Bin Jabal. Sejarah Khalifah Umar Bin Abdul Aziz pada masa berikutnya dicatat sebagai puncak zakat menjadi roda pengerak ekonomi umat dan dikelola secara profesional sehingga dapat mensejahterakan kaum papa dan kebutuhan sosial keumatan lainnya.

2/5


Budaya zakat mulai runtuh sejalan dengan lemah pemerintah Islam disamping melemahnya komitmen umat terhadap Islam pengelolaan zakat secara melembaga. Ketika saat zakat dipandang sebagai ibadah individual dan urusan manusia dengan Tuhannya semata, ditambah lagi merasuknya budaya materialisme dan kepentingan duniawi, dan berkembangnya paham sasionalisme yang sempit adalah faktor politik dan sosial budaya yang mengakhiri budaya gemilang pengelolaan zakat. Jatuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani dan zakat diartikan sebagai ibadah mahdhoh semata maka semangkin lengkaplah memudarnya pengelolaan zakat lewat lembaga amil zakat.

Bersamaan dengan lemahnya kekuasan Islam, dikalangan umat terjadi pergeseran paham yang menempatkan zakat yang utama adalah zakat fitrah, karena zakat fitrah hanya muncul di bulan Ramadhan dan bulan Ramadhan dipercaya sebagai bulan penuh rahmat. Dampak lebih lanjut dari zakat ibadah individual adalah tidak adanya pengelolaan zakat secara kelembagaan formal, sehingga zakat dimaknai sebagai urusan personal yang tradisional, yang justru menjadikan zakat kehilangan makna sebenarnya.

Pengelolaan zakat melalui amil harus dibangun kembali melalui penyadaran, pelembagaan, sin ergi dan kordinasi serta mengembangkan secara akademik tentang alasan perlunya zakat dikelola dengan kelembagaan. Tiga fungsi manajemen zakat yang harus diperkuat adalah penghimpunan, keuangan dan pendayagunaannya. Pengadministrasian dan pengelolaan zakat melalui amil tentu akan menimbulkan kepada percayaan terhadap amil dan pada akhrinya akan melahirkan profesionalitas manajemen zakat melalui lembaga amil.

ZAKAT MELALUI LEMBAG AMIL

Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Presiden Keppres No.8/2001 tentang kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan sudah lahirnya beberapa Peraturan daerah (PERDA) tentang zakat dibeberapa Propinsi, Kabupaten Kota adalah modal yuridis yang memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui amil zakat. Kewenangan yang diberikan negara kepada Badan Amil Zakat Nasional secara berjenjang untuk mengelola zakat di Indonesia adalah asset umat yang mestinya terus harus diberdayakan dan diberikan penguatan oleh semua pihak. Dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999, pasal 8 secara jelas dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok 1. Mengumpulkan,2. mendistribusikan, dan 3. mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Isla m.

3/5


Secara normative juga sudah dibahas oleh ulama, Yusuf Qaradawi dalam fiqih zakatnya halaman 546, menulis bahwa membayar zakat melalui amil adalah keniscayaan yang tak boleh diabaikan. Adanya orang-orang bakhil, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, di antara penduduk terdapat orang yang punya harta tetapi tida tahu akan kewajibannya. Ada juga anatar mereka yang mengetahui akan kewajiban tapi kikir, oleh karena itu wajib adanya para pemungut zakat ( amil). Pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat itu bertujuan, untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zaka sesuai dengan ketentuan agama, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat akan membawa dampak lebih bagi pegentasan kemiskinan dan masalah-masalah sosial. Mustahiq zakat yang disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60 itu telah dikaji secara mendalam oleh para ulama masa lalu dalam menjadikan zakat sebagai alat dalam mengatasi masalah sosial. Dalam ayat itu ada dua masalah sosial yaitu yang dipikul oleh pribadi mustahiq dan yang ada hubungan mustahiq dengan orang lain. Asnaf yang delapan itu dapat dikelompok pada dua bahagian, empat pertama memakai kata lam kasrah yaitu ( li) arti aslinya milik, dan empat kedua memakai kata ( fi ) artinya tempat. Asnaf yang tercakup pada kelompok pertama ( li ) yaitu faqir, miskin, amil dan muallaf. Empat kedua memakai kata ( fi ) dengan arti melihat tempat dan situasi yaitu hubungan mustahiq zakat itu dengan orang lain, yaitu memerdekakan hamba, orang yang berutang pada jalan Allah dan musafir atau pengelana.

Bila dlihat secara mendalam bahwa empat yang kedua masalah sosial yang perlu segera diselesaikan karena menyangkut dua pihak. Bila tidak diselesaikan akan membuat masalah sosial yang lebih besar, di sinilah peranan Badan Amil Zakat untuk mengamati, menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan itu dengan memprioritaskan hal-hal yang mempunyai dampak yang kurang baik supaya didahulukan atau disejajarkan dengan mustahiq lainnya.

Berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa zakat adalah salah satu fondasi penting bagi peningkatan kehidupan umat dalam mengatasi masalah sosial. Tidak mungkin peradaban Islam akan bangkit lagi, tanpa ditopang oleh optimalnya zakat. Oleh karenanya, perlu ada sekelompok umat yang memiliki dedikasi dan loyalitas untuk mengembangkan zakat guna

4/5


untuk mewujudkan kegemilangan zakat sebagai solusi peningkatan kesejahteraan dan kebaikan umat. Ds. 31072014. .

5/5

Dekan dan Guru Besar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Imam Bonjol Padang Rabu, 06 Agustus :11

Recommend Documents