DASAR PENGATURAN KETENAGANUKLIRAN DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN REAKTOR NUKLIR DI INDONESIA

DASAR PENGATURAN KETENAGANUKLIRAN DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN REAKTOR NUKLIR DI INDONESIA

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Disusun Oleh: Antonius Yanuar Aris. W 312009704

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2011


SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Disusun Oleh: Antonius Yanuar Aris. W 312009704


i


Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Antonius Yanuar Aris. W 312009704

Disetujui oleh :

Krishna Djaya Darumurti, SH.,MH PEMBIMBING


ii

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUJI I

PENGUJI II

R. E. S Fobia, S.H.,MIDS

Krishna Djaya Darumurti, SH.,MH

PENGUJI III

Dr. Christina Maya Indah, S.H., M. Hum

DIUJI PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2011

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA


iii

LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI NAMA

: Antonius Yanuar Aris. W

JUDUL

:Dasar

Pengaturan

Ketenaganukliran

Dan

Prinsip

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Reaktor Nuklir Di Indonesia. CATATAN: 1.

Kurang menjelaskan hubungan hukum antara dasar pengaturan ketenaganukliran dan prinsip pertanggungjawaban hukum.

2.

Kurang menjelaskan prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum dalam pengaturannya.

3.

Analisa kurang jelas berkaitan dengan jawaban terhadap rumusan masalah.

Salatiga, 14 DESEMBER 2011 Penguji I

R. E. S Fobia, S.H., MIDS

iv



JUDUL

:Dasar

Pengaturan

Ketenaganukliran

Dan

Prinsip


Konsep hukum tentang dasar pengaturan ketenaganukliran masih perlu

dielaborasi

lebih

lanjut,

begitu

juga

dengan

prinsip

pertanggungjawaban. (Lihat hal 15 dan hal 37). 2.

Masing-masing perundang-undangan perlu dibuat kategorisasi muatannya dan substansi muatannya sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum kebocoran nuklir.

3.

Sifat kebocoran dengan pertanggungjawabannya, kapan dan dalam hal apa negara serta pengusaha nuklir bertanggungjawab atas kebocoran nuklir, perlu diinventarisir secara lebih detail/rinci.

4.

Perlu ditampilkan tabel-tabel perbandingan secara hukum dari beberapa pengaturan dan prinsip hukum pertanggungjawaban nuklir di beberapa negara.

Salatiga, 14 DESEMBER 2011 Penguji II


v



JUDUL

:Dasar

Pengaturan

Ketenaganukliran

Dan

Prinsip


Masukkan untuk substansi yang seharusnya dikaji:

a. Prinsip-prinsip hukum dalam ketenaganukliran dielaborasi dalam ketentuan perundang-undangan yang ada, misalnya: prinsip keterbukaan dalam UU/PP yang ada. b. Refleksi kritis terhadap ketentuan ketenaganukliran, misalnya: untuk akuntabilitas pertanggungjawaban dsb. c. Parameter apa yang dikaji dalam perbandingan hukum ketenaganukliran. d. Proyeksi

ketentuan

internasional

dalam

pengaturan

hukum

ketenaganukliran di Indonesia. 2.

Mengapa tidak dikaitkan dengan UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam analisis tidak ada, misalnya tentang pemulihan lingkungan hidup.

3.

Hasil penelitian dan analisis terkesan sama seperti Bab II. Seharusnya lebih ditonjolkan analisis pada elaborasi prinsip pengaturan hukum ketenaganukliran dalam perundang-undangan yang ada, dsb (lihat catatan 1)

4.

Kesimpulan kurang tajam dan kurang singkat. Salatiga, 14 DESEMBER 2011 Penguji III

Dr. Christina Maya Indah, S.H., M. Hum

vi

Motto “Tanpa aji, tanpa ilmu, kula boten gadhah ajrih, sebab payung kula Gusti kula, tameng kula inggih Gusti kula.” “Kula Namung madosi barang ingkang sae, sedaya kula sumanggaken dhateng Gusti.”

(R.M Panji Sosrokartono)

Kupersembahkan Karya Ini: Untuk Ayah, Ibu, serta saudaraku tercinta atas doa dan ketulusan yang tidak akan pernah terbalas.

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang telah digariskan dalam dunia perguruan tinggi pada umumnya dan Fakultas Hukum UKSW Salatiga pada khususnya, guna memperoleh gelar kesarjanaan. Penulis menyadari sepenuhya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama studi di Fakultas Hukum UKSW Salatiga, yaitu: 1. Kedua orangtuaku, terimakasih untuk semua cinta, kasihsayang, pengorbanan, kepercayaan, yang telah diberikan kepada penulis. Tiada yang dapat penulis berikan untuk membalas kasih sayang yang telah diberikan, selain hormat dan doa kiranya. 2. Saudara-saudaraku: Ria dan Sandi, Eko dan Clarissa, terimakasih atas kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar kepada penulis. 3. Bapak Krishna Djaya Darumurti, SH.,MH, selaku pembimbing yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dalam proses penulisan skripsi ini. 4. Bapak Umbu Rauta S.H., M.Hum, selaku wali studi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UKSW.

viii

5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum UKSW yang telah mengasuh penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UKSW. 6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum UKSW Salatiga: Ibu Yayuk, Ibu Boni, Mas Umar, terima kasih banyak. 7. Teman diskusi penulis: Teddy Delano dan Franky Hutagaol. 8. Teman-teman Kos Pattimura 15 dan teman-teman yang selalu menemani keseharian penulis (Albert Oi, Teddy Delano, Agus, Victor, Fendi, George, Dika, Pak Godhong, Pak Madi, Mas Imron, ‘Epe’ Bram, Gilang, Robby, Lauren, Ivan, Maria, Nessa, dll). 9. Teman-teman di fakultas hukum yang selalu memberikan memberi dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Salatiga dan dalam menyelesaikan skripsi ini. 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan, kiranya Tuhan selalu menyertai kalian. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Penulis mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Salatiga, Januari 2012 Antonius Yanuar Aris. W

ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul..................................................................................................

i

Lembar Persetujuan ..........................................................................................

ii

Lembar Pengesahan .........................................................................................

iii

Lembar Hasil Ujian Skripsi..............................................................................

iv

Motto dan Persembahan ...................................................................................

vi

Kata Pengantar ...............................................................................................

viii

Daftar Isi ..........................................................................................................

x

Bab I

Pendahuluan .....................................................................................

1

A.

Alasan Pemilihan Judul .......................................................................

1

B.

Latar Belakang Masalah .......................................................................

4

C.

Rumusan Masalah ...............................................................................

11

D.

Tujuan Penelitian ................................................................................

11

E.

Manfaat Penelitian ...............................................................................

11

F.

Metode Penelitian.................................................................................

12

Dasar Pengaturan Hukum Ketenaganukliran ...................................

15

A.

Konsep Pengaturan (Regulasi) Hukum ................................................

15

B.

Konsep Ketenaganukliran ....................................................................

16

C.

Pengaturan Hukum Ketenaganukliran di Beberapa Negara .................

21

D.

Pengaturan Hukum Ketenaganukliran di Indonesia .............................

28

E.

Dasar Pengaturan Hukum Ketenaganukliran .......................................

34

Bab II

x

Bab III Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Reaktor Nuklir

37

A.

Konsep Pertanggungjawaban Hukum ...................................................

37

B.

Kebocoran Reaktor Nuklir ...................................................................

41

C.

Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Reaktor Nuklir Di Beberapa Negara .............................................................................

D.

49

Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Reaktor Nuklir Di Indonesia .........................................................................................

54

Prinsip Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Reaktor Nuklir

64

Bab IV Penutup .............................................................................................

68

A.

Kesimpulan ..........................................................................................

68

B.

Saran .....................................................................................................

71

Daftar Pustaka .................................................................................................

72

E.

xi

DASAR PENGATURAN KETENAGANUKLIRAN DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN REAKTOR NUKLIR DI INDONESIA

Recommend Documents