BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK NO 1
UNSUR YANG DIPERIKSA Manajemen a. Visi b. Misi c. Program kerja : - Renja - Renstra - IKU - RKT - LAKIP d. Status tanah e. Macam-macam SK yang harus ada sebagai landasan kerja : - SK Meja Informasi - SK Meja Pengaduan - SK Majelis Hakim - SK Mediator - SK Baperjakat - SK Hakim Pengawas Bidang - SK Biaya Panjar Perkara - SK Biaya Radius Panggilan - SK Pengelola Biaya Proses - SK Penunj. Petugas Register - SK Penunj. Kasir - SK Penunj. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara - SK Kuasa Pengguna Anggaran - SK Penunjukan Meja1, Meja 2, Meja 3 - SK Pengelola Keuangan DIPA - SK Bendahara Pengeluaran - SK Bendahara Penerimaan PNBP - SK Tenaga Honorer - SK Rumah Dinas - SK Kendaraan Dinas Roda 4
KONDISI / TEMUAN Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Masih dalam proses pengusulan, menunggu SK dari BUA Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
SEHARUSNYA / DASAR HUKUM
KETERANGAN
-
SK Kendaraan Dinas Roda 2 SK Petugas Absen SK Humas SK Job Description SK SOP SK Role Model SK Pengelola SIADPA SK Tim IT dan Website SK Majelis Khusus Ekonomi Syari’ah
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
f. Kegiatan-kegiatan rapat / kedinasaan (notulen/daftar hadir g. Job Discription, Evaluasi kerja h. Hasil kerja Hakim Pengawas Bidang g. Kecepatan dan ketepatan Penanganan perkara: - minutasi - perkara lebih dari 5 bulan - belum putus - penerimaan salinan/akta cerai - pengembalian sisa panjar) i. Struktur Organisasi : - Jabatan Fungsional - Jabatan Struktural
Ada Ada
Ada Ada Ada
SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara PA dan PTA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 a. Ruang informasi dan perlengkapannya : -
Buku tamu blanko layanan/isian brosur informasi pelayanan wilayah hukum informasi prosedur berperkara informasi panjar biaya perkara Daftar mediator Laptop/PC yang terkoneksi SIADPA dan internet
UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan SK Dirjen Badilag No. 0017/DjA/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
- Touch screen yang terkoneksi dengan SIADPA dan internet b. Ruang Tunggu dan perlengkapannya : - Kursi tunggu - minuman - permen c. Meja pengaduan - Prosedur pengaduan - Blanko pengaduan d. Ruang mediasi dan perlengkapannya e. Petugas meja informasi, pengaduan dan resepsionis - selalu siap (stand by) - jadwal petugas
Ada Ada Ada Ada Ada Ada
SK KMA No. 076 Tahun 2009 tentang Penanganan Pengaduan
Ada Ada
UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN NO UNSUR YANG DIPERIKSA 1 Persidangan dan Pelaksanaan Putusan a. Penetapan Majelis Hakim (PMH) b. Penetapan Hari Sidang (PHS) c. Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk ikrar talak d. Pemanggilan kepada para pihak e. Pemanggilan kepada pihak yang berada di luar negeri f. Panggilan kepada Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya g. Panggilan sidang ikrar talak h. Ketentuan Persidangan i. Berita Acara Sidang j. Putusan k. BAS Ikrar talak l. Penetapan Ikrar Talak. m. Akta Cerai n. Kros Cek jumlah dan kejujuran minutasi antara SIADPA dengan fakta Riil (hijau semangka) - Kecepatan - Ketepatan o. Pelaksanaan putusan / eksekusi
KONDISI / TEMUAN Ada Ada Ada
SEHARUSNYA / DASAR HUKUM
(ps 70 (3) UU No. 3 tahun 2006)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada
Ps 71 (2) UU No. 3 Tahun 2006 (Lamp. SEMA RI No. 1 Tahun 1975)
KETERANGAN
BIDANG ADMINISTRASI PERKARA, SIADPA Plus, SIDANG KELILING DAN PERKARA PRODEO NO UNSUR YANG DIPERIKSA 1 Administrasi perkara a. SOP penerimaan perkara b. Register Perkara (17 buah) : - register Perkara Gugatan - register Perkara Permohonan - register perkara banding - register perkara kasasi - register perkara peninjauan kembali - register penyitaan barang bergerak - register penyitaan barang tidak bergerak - register surat kuasa khusus - register eksekusi - register akta cerai - register perkara jinayah - register P3HP - Register Perkara Ekonomi Syariah - Register Itsbat Rukyat Hilal - Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah - Register Mediasi - Register Mediator c. Buku Register Induk Perkara gugatan dan permohonan ditutup setiap akhir bulan, ditanda tangani petugas register dan diketahui Panitera d. Buku Register lainnya ditutup setiap akhir tahun, ditanda tangani Panitera dan diketahui oleh Ketua e. Buku register harus diganti setiap
KONDISI / TEMUAN Ada
SEHARUSNYA / DASAR HUKUM PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
Ada
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
Ada
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
KETERANGAN
tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya f. Buku jurnal keuangan perkara (10 buah) : - Jurnal perkara gugatan - Jurnal perkara permohonan - Jurnal permohonan banding - Jurnal permohonan kasasi - Jurnal permohonan Peninjauan Kembali - Jurnal permohonan eksekusi - Buku Induk keuangan perkara - Buku Keuangan Biaya Eksekusi - Buku Penerimaan Uang HHK - Buku Keuangan HHK Lainnya g. Buku bantu penerimaan dan pengeluaran uang perkara / laporan harian kasir kepada Panitera h. Buku keuangan biaya proses i. Buku pembelian dan pendistribusian alat-alat tulis proses penyelesaian perkara j. Laporan penerimaan dan pengeluaran biaya proses k. Buku Keuangan Titipan/Konsinyasi l. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang konsinyasi m. Uang persediaan biaya perkara yang disimpan pada brankas tidak boleh melebihi 10 juta rupiah n. Setoran Bank o. Catatan yang perlu disarankan : - Buku bantu kas tunai - Buku bantu bank p. Laporan perkara (putus, diterima, sisa)
Ada
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
Ada Ada
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
Ada
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
Ada
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
Ada
Ada Ada
Ada
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
q. Kebenaran arsip perkara r. PNBP - Sumber
2
- Tanggal penyetoran - Pembukuan - Pelaporan s. Setoran Keuangan Perkara t. Penyampaian Salinan putusan ke KUA u. Pengembalian sisa panjar : - Informasi tempat pengambilan sisa panjar - Instrumen pengembalian sisa panjar v. Pemberkasan (keseragaman) : - Map sampul - Bunyi kulit luar sampul - Ukuran kertas - Susunan/daftar isi secara kronologis - Penjilidan - Penyimpanan Berkas : 1. aktif 2. in aktif w. Kebersihan dan kerapian ruang arsip berkas perkara x. Format BAS dan Putusan sesuai dengan standarisasi BADILAG Siadpa plus a. Aplikasi SIADPA plus sudah terinstal a. Semua perkara sudah masuk SIADPA b. Gugatan/Permohonan sudah dibuat menggunakan SIADPA c. SKUM, PMH, PHS sudah dibuat menggunakan SIADPA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
- Surat Menteri Keuangan No. S-3391/AG/2010 tanggal 5 Sep 2012 - PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis PNBP di Mahkamah Agung - PMK No. 3 Tahun 2013 tentang tatacara penyetoran PNBP
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Kurang Rapi Sudah
Sudah Sudah Sudah Sudah
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)
d. Pembuatan penunjukan Panitera/PP dan JS/JSP dibuat menggunakan SIADPA e. Relaas Panggilan dibuat menggunakan SIADPA f. Jadwal Sidang otomatis terkoneksi dengan SIADPA g. BAS dan Putusan/Penetapan dibuat menggunakan SIADPA h. Akta Cerai dibuat menggunakan SIADPA (Aplikasi AC) i. Pencatatan transaksi keuangan menggunakan SIADPA KIPA j. Pengarsipan perkara sudah menggunakan SIADPA k. Penyusunan Laporan Perkara sudah menggunakan SIADPA LIPA l. Pemantauan /validasi data perkara SIADPA melalui aplikasi PENGAWASAN m. Upload data perkara, data akta cerai, jadwal sidang dan transaksi keuangan perkara secara rutin diupload ke infoperkara.badilag.net n. Laporan perkara (L1PA 1, L1PA 7, L1PA 8) juga diupload tiap bulan ke infoperkara.badilag.net o. Data perkara prodeo dan sidang keliling diupload menggunakan aplikasi SIDKEL p. Data keuangan perkara, prodeo, sidang keliling, posbakum, data perkara diupload tiap bulan ke SMS Gateway atau melalui situs
Sudah
Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Belum Sudah Sudah
Sudah
- SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Peradilan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Sudah
Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 0335/DJA/HM.00/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang upload data perkara, sidang keliling dan prodeo Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 0335/DJA/HM.00/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang upload data perkara, sidang keliling dan prodeo
Sudah
Sudah
2
2
sms.mahkamahagung.go.id q. Data perkara juga diupload ke framework perkara melalui situs http://perkara.net r. Laporan perbandingan data perkara Infoperkara SIADPA dengan laporan manual. s. Sarana dan prasarana pendukung SIADPA t. Admin khusus sebagai pengelola SIADPA dan para operator sebagai pemakai SIADPA u. Upload Putusan/penetapan : - Direktori Putusan MA - Portal Putusan PTA Sidang keliling a. Prosedur sidang keliling b. Jumlah sidang keliling yang telah dilaksanakan c. Serapan dana dalam DIPA d. Kelengkapan sidang e. Hambatan-hambatan f. Laporan Monev Sidang Keliling Perkara prodeo a. Prosedur berperkara secara prodeo b. Jumlah perkara prodeo yang masuk sudah diselesaikan c. Serapan dana dalam DIPA d. Laporan Monev Prodeo
Sudah
- SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Peradilan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Sudah
Sudah Sudah
Sudah Sudah Sudah Ada Ada
PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
BIDANG ADMINISTRASI UMUM NO 1
UNSUR YANG DIPERIKSA Subbag U m u m a. Barang Inventaris SIMAK BMN - Penomoran Daftar Barang Ruangan (DBR) - SK Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 4 - SK Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 2 - SK Pemakaian Rumah Dinas
KONDISI / TEMUAN
SEHARUSNYA / DASAR HUKUM
Ada
Peraturan Pemerintah RI No 6 Tahun 2006 telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah RI No 38 Tahun 2008
Ada Ada Ada Ada
- Penomoran DIL - IMB (izin mendirikan Bangunan) - Ketersediaan Sertifikat Tanah harus An Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI - Ketersediaan tempat penyimpanan yang aman untuk BPKB dan STNK b. Pembelian Barang Inventaris 2013
Ada Ada Sudah
c. Penghapusan
Sudah
- Laporan kondisi Barang d. Penetapan Status - SK Penetapan Status penggunaan BMN (BUA,KPKNL,DJKN) e. Aplikasi SIMAK BMN
KETERANGAN
Permenkeu Nomor : 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN berupa Rumah dinas
Peraturan Bersama Menkeu dengan Kepala BPN Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang pensertifikatan barang
Ada
Nihil
Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa - Keputusan Menkeu Nomor : 96/PMK.06/2007, Bab V pasal 9 - Peraturan Menkeu Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang penghapusan
Ada Permenkeu Nomor :96/PMK.06/2007 Bab III pasal 4 ayat (1) Belum Ada
PMK 171/PMK.05/ 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
-
- Update Aplikasi - BAR Internal Antara Simak dan Sakpa (kode Anggaran 01 dan 04) - BAR Eksternal antara satker dan KPKNL Semester I 2014 (kode anggaran 01 dan 04) - Data KIB(kartu identitas barang) tanah,gedung bangunan dan alat angkutan - Nilai Neraca Simak dan Sakpa - Laporan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel - Barang Pembelian yang belum terdistribusi f. Aplikasi Persediaan - Opname Fisik Persediaan - Input Pembelian Barang Persediaan ke Aplikasi Persediaan - Laporan Persediaan Tata Persuratan a. Aplikasi Tata Persuratan b. Buku Agenda Surat Masuk - Lembar Disposisi - Lembar Kartu Kendali c. Buku Agenda Surat Keluar - Ekspedisi Luar Kota - Ekspedisi Dalam Kota Perpustakaan a. Aplikasi Perpustakaan b. - Data Buku c. - Copy Buku d. - Klasifikasi buku e. Data anggota f. Peminjaman buku g. Denda
Sudah Ada Ada
Ada
Ada Ada Tidak ada Ada Ada Ada
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 40 Tahun 2006
Ada Buku I Mahkamah Agung RI Tahun 2007 Belum Ada
Ada
Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Mahkamah Agung RI Belum Ada Ada Ada Ada Ada Tidak ada
Information Technology (IT) a. b. c. d. e.
Pengelolaan website SDM, Sarana /prasarana Pengisian berita / kegiatan Informasi kantor Update data (perkara, keuangan, umum, kepegawaian) e. informasi yang harus tersedia di website (lihat Matriks penilaian website) f. Harus tersedia menu SITE MAP / PETA SITUS untuk mempermudah pengunjung
SK-KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi Tidak ada Kurang Ada Ada Ada Ada
Ada
BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NO UNSUR YANG DIPERIKSA 1 Administrasi Kepegawaian a Buku Induk Pegawai / Buku Register Pegawai b
c
KONDISI / TEMUAN
SEHARUSNYA / DASAR HUKUM
Ada
SE BAKN No. 08/SE/1983 Lamp.XXI dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980; Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan Juklak Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980; Kebijakan Badan Peradilan dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Box File Kepegawaian dibuat sesuai ketentuan PTA (tertata rapi dengan box dilengkapi foto, untuk Hakim dan Pejabat Struktural Foto Latar Merah, Pejabat Fungsional seperti Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti dan Staf Foto Latar Kuning) Buku Kendali :
Ada
- Kenaikan Pangkat - Kenaikan Gaji Berkala (KGB) - Kartu Pegawai (Karpeg) - Kartu Isteri / Suami (Karis/Karsu) - Pegawai Pensiun - Asuransi Kesehatan (Askes)/ BPJS - Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) - Cuti Pegawai - Izin Belajar Pegawai - Ujian Dinas - Penghargaan Satya Lencana Karya
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Ada Ada Ada Ada
UU No.8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999; Kep Kepala BKN No.115.a/KEP/1983 jo. Kep Kepala BKN No.007/KEP/1988; Kep Kepala BKN No.0666/KEP/1974; PP No.15 Tahun 1963; PP No.25 Tahun 1994; Juklak Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980; Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan; KEPRES NO.42 Tahun 2002
KETERANGAN
- Bimbingan Teknis / Pelatihan - Kartu Cuti Semua Pegawai - Buku Statistik Pegawai - Buku Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
Ada Ada Ada Ada
d
Buku/ Daftar Catatan Penilaian Pejabat bagi bawahannya dan Daftar Penilaian Pegawai (DP3)
Ada
e
Papan Visual Kepegawaian :
f g
- Papan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai - Papan Bezetting Pegawai - Papan Daftar Cuti Pegawai - Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama - Papan Nama Pejabat Struktural/ Fungsional Pegawai - Papan Kegiatan Pegawai - Papan Statistik Pegawai - Papan Kenaikan Pangkat - Papan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) - Papan Pensiun Pegawai - Papan tentang Disiplin Pegawai (PP No.53 Tahun 2010) Laporan Statistik Pegawai dikirim ke PTA setiap bulan SK Job Description, Job Description/ Uraian Tugas seluruh
Ada
Ada Ada Ada
PP No.15 Tahun 1979; SE BAKN No.03/SE/1980 SE BAKN No.08/SE/1983 Lamp. XXI PP No.10 Tahun 1979; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; PERKA BKN No. 21 Tahun 2010; SE BAKN No.02/SE/1980
PP No.15 Tahun 1979 jo. SE BAKN No.03/SE/1980; Juklak Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980; Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan; KEPRES No.42 Tahun 2002; SE MA No.5 Tahun 1996
Ada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Ada
Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
2
pegawai, dibagi keseluruh pegawai dan di bundel sebagai arsip h Semua File Pegawai baik yang baru dan lama sudah dikirim ke PTA sebagai Arsip Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) a Apakah setiap pegawai sudah membuat SKP sebagai kontrak kinerjanya? b Untuk pegawai yang mendapat mutasi jika ada, apakah sudah dibuatkan SKP-nya yang baru? c Seluruh pegawai sudah dibuatkan DP.3 setiap akhir tahun d Absensi kehadiran pegawai sudah disesuaikan antara absensi manual dan finger print
e
f
g
Apakah ada pegawai yang mendapat teguran, baik lisan maupun tertulis Apakah sudah tersedia buku catatan peringatan lisan untuk para atasan? Apakah ada SK Ketua PA tentang Tim Pengawasan
h Apakah ada pegawai yang absensi kehadirannya tidak maksimal? i Apa status ketidakhadirannya?
Ada
Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Ada
PP No. 46 Tahun 2011; PeraturanKepala BKN No. 1 Tahun 2013
Ada
Ada Ada
Ada
Ada
Ada
Ada I
PP No. 53 Tahun 2010; KEP KMA No.071/KMA/SK/V/2008; KEP SEKMA No.035/SK/IX/2008 Bab VI pasal 7 ayat (1); KEP SEKMA No. 035 Tahun 2008 Tentang Juklak KMA No. 71 Tahun 2008; PERKA BKN No. 21 Tahun 2010; SK KMA No. 122 Tahun 2013; KEP SEKMA No. 8 Tahun 2012
3
(Izin/Tanpa Keterangan) j Apakah ada pegawai yang sering datang terlambat atau pulang cepat sebelum waktunya? k Apakah ada pegawai yang sakit tapi tidak mencantumkan surat keterangan sakit yang sesuai? l Apakah data finger-scan dan absen manual sudah sinkron? m Ada Tim Pengawas yang berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran. n Apakah ada pegawai/pejabat yang mendapatkan cuti diluar ketentuan yang berlaku (misal cuti alas an penting yang alas an pemberiannya tidak sesuai ketentuan)? o Apakah seluruh pejabat sudah membuat Pakta Integritas? ADA PEGAWAI YANG BELUM MEMILIKI a Nomor Induk Pegawai (NIP) yang baru?
b Kartu Pegawai (Karpeg) c Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) d Kartu Isteri / Suami (Karis/Karsu)
Ada
Ada
Sudah Ada
Ada
PP No. 24 Tahun 1976; SE SEKMA No. 060 Tahun 2010; SE SEKMA No. 014 Tahun 2014
Ada
SE KMA No. 03 Tahun 2012
Ada
UU No. 43 Tahun 1999; PERKA BKN No. 22 Tahun 2007; PERKA BKN No. 43 Tahun 2007; SE BAKN No.01/SE/1975 KEP KA BKN No.0666/KEP/1974 PP No.15 Tahun 1963
Ada Ada Ada
UU No.8 Tahun 1974; UU No.43 Tahun 1999;
e f
g
4
5
Asuransi Kesehatan (Askes)/ BPJS Apakah sudah didata, disampaikan usulan pengambilan dan sudah diterima oleh pegawai ybs Pegawai yang sudah diterbitkan KPE? ID Card / kartu identitas pegawai
PROMOSI DAN MUTASI a Apakah ada kekosongan jabatan, baik fungsional maupun struktural
b Apakah ada pegawai yang memiliki jabatan rangkap c Apakah ada pejabat yang lebih 5 tahun menduduki suatu jabatan d Apakah ada pegawai atau pejabat yang mendapatkan mutasi tapi belum melaksanakan tugasnya di tempat atau posisi yang baru dalam waktu 1 (satu)? e Jika ada, apakah sudah diberikan peringatan baik lisan maupun tertulis? LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) Apakah ada pejabat negara yang belum mengisi dan mengirimkan
Ada Ada
KEP KA BKN No.115.a/KEP/1983; KEP KA BKN 007/KEP/1988 UU No.24 Tahun 2011 PERKA BKN Nomor 7 Tahun 2008;
Ada
Kebijakan Mahkamah Agung RI
Ada
PP No.101 Tahun 2000; KepKepala LAN 199/XIII/10/6/2001/ 540/XIII/10/6/2001/ 541/XIII/10/6/2001; SE KMA No.13Tahun 2009
Ada Ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
UU No. 28 Tahun; UU No. 30 Tahun 2002;
berkas LHKPN ke KPK
danKeputusanKomisiPemberantasanKorupsiNomor: KEP. 07/KPK/02/2005
6
7
APLIKASI KEPEGAWAIAN ONLINE (Aplikasi Data danAplikasi E-Document SIMPEG Online) Sudah a Sudah dibuatkan SK Ketua Pengadilan Agama sebagai Operator SIMPEG Online
b Administrator sudah memiliki laptop/ komputer sendiri yang sudah terkoneksi Aplikasi Simpeg Online melalui internet c Apakah nama seluruh pegawai sudah disesuaikan dengan nama yang tertera pada SK CPNS ybs? d Apakah data-data yang termuat dalam simpeg online sudah sesuai dengan ketentuan terutana untuk menu Pangkat/Gol. Dan Mutasi? e Untuk pegawai dengan kenaikan pangkat periode Oktober 2014, apakah Aplikasi E-Document SIMPEG sudah terisi untuk SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, SK Jabatan Terakhir, SPP, SPMT, SPMJ tahun ketika dilantik dan tahun 2014, DP3 untuk 2 tahun terakhir f Update data pegawai di SIMARI PERIZINAN PERKULIAHAN a Apakah ada pegawai yang meneruskan kuliah? b Apakah pegawai yang meneruskan kuliah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan
SE Dirjen Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama No. 0513/DjA.2/01.00/III/2014 Tentang Penulisan Nama, NIP, dan Tempat Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online; Program Prioritas Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Sub Direktorat Data dan Evaluasi
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Ada Ada Belum
SE SEKMA No. 8 Tahun 2011; SE MENPAN dan RB No. 04 Tahun 2013
8
9
10
prasyarat yang berlaku? c Apakah pegawai yang meneruskan kuliah sudah dibuatkan surat izin belajar? d Apakah sudah dibuat buku kendali pegawai yang meneruskan kuliah? KENAIKAN PANGKAT a Apakah pegawai yang berhak naik pangkat sudah diproses sesuai ketentuan? b Apakah ada pegawai yang terkendala mengenai kenaikan pangkatnya? c Apakah sudah dibuat draf daftar pegawai yang akan naik pangkat untuk periode oktober 2014? PENSIUN a Apakah pegawai yang akan pensiun sudah diproses sesuai dengan ketentuan? b Apakah ada kendala mengenai pengurusan pensiun pegawai ybs? DATA KEPEGAWAIAN PADA WEBSITE a Profil Pimpinan pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap b Profil Hakim pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap c Profil Pejabat Struktural pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap
Tidak
Sudah
Sudah
PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 12 Tahun 2002
Sudah
Sudah
Sudah
UU Nomor 5 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1979; PP No. 19 Tahun 2013; PP No. 32 Tahun 1979; Surat Kepala BKN NO.K.26-30 2014
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
d Profil Pejabat Fungsional pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap e Profil Staf pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap f Statistik Pegawai pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap g Data LHKPN pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN NO UNSUR YANG DIPERIKSA 1 Penyusunan RKAKL tahun anggaran 2014 a. Menggunakan Aplikasi RKAKL b. Membuat RAB dan TOR c. Membuat rencana penarikan dana d. Membuat estimasi pendapatan 2
3
KONDISI / TEMUAN
SEHARUSNYA / DASAR HUKUM
- PMK Nomor 72/PMK.02/2013 tentang standard biaya masukan 2014 - PMK No. 194/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan tahun anggaran 2014 a. Penunjukan Kuasa Pengguna Sudah - Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor Anggaran 173/SEK/SK/12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna b. Penunjukan Pejabat Pembuat Anggaran Komitmen - PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran c. Penunjukan Pejabat dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Penandatangan SPM negara d. Penunjukan Bendahara Pengeluaran e. Penunjukan Bendahara Penerimaan f. Penunjukan Staf Pengelola Keuangan Laporan Bagian Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran a. Laporan SAKPA (Bulanan, Triwulan dan Semesteran) b. Laporan LRA (Bulanan, Triwulan dan Semesteran) c. Laporan MONEV (Bulanan) DIPA.01 dan 04 d. Laporan Bapennas (Triwulan) e. Laporan SIMARI f. KOMDANAS
Sudah
Sudah
- PMK 171/PMK.05 /2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat - Perdirjen Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara - Per 57/2013 tentang Penyusunan Laporan Keuangan
KETERANGAN
4
5
g. Laporan Keuangan (Semesteran) Pertanggungjawaban dan Penata Usahaan Bendahara Pengeluaran a. Buku Kas Umum/Aplikasi Ada b. Buku Pengawasan Kredit c. Buku Uang Persediaan d. Buku Bank e. Buku Pajak f. Buku Kas Tunai g. Buku Pembantu LS Bendahara h. Buku Pembantu LS Pihak Ketiga i. Buku Pembatu Lainnya j. Buku Register SPM k. Buku Register SP2D l. Berita Acara Pemeriksaan Kas m. LPJ Bendahara n. Rekening koran Pencairan Dana DIPA TA 2014 Belanja Pegawai Ada a. Gaji b. Kekurangan Gaji c. Gaji Susulan d. Uang Makan e. Persekot Gaji f. Uang Lembur Belanja Barang Ada a. Uang Muka Kerja b. GUP c. TUP d. GUP/ TUP NIHIL e. Perjalanan Dinas f. LS Bendahara g. LS Pihak Ketiga
- PMK 73/ PMK .05 /2007 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara satuan kerja - Perdirjen Nomor Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara satuan kerja
- PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
- PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
6
Belanja Modal a. Tanah b. Gedung Bangunan c. Perlatan dan Mesin d. Modal Lainya Pertanggung Jawaban Remunerasi dan rekening koran
Tidak ada
Ada
- PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara - Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden No. 54 tahun 2010 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/ SK/ V/2008 tentang tunjangan khusus kinerja
