Danu Rita Setiyabudi Suwitho. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3 No. 6 (2014)

EFEKTIVITAS KINERJA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN DROP BOX

Danu Rita Setiyabudi [email protected] Suwitho

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT Based on the circular No. 6 of 2010, drop box is a container in which annual tax return can be accepted. Drop box is placed in strategic location, such as shopping center, public facilities and other community center. Drop box was introduced in 2009 as a public innovation in the receiving of annual tax return / e-tax return. The purpose of this research is to find out the different of performance effectiveness before and after the drop box implementation at KPP Pratama Surabaya Wonocolo. This research is conducted by using the data 8 types of taxpayers in 5 years period before (tax year 2003-2007) and after the implementation of Drop box (tax year 2008-2012). This research is a quantitative comparative research.The result of paired sample t-test hypothesis shows that there is significant difference or changes of the numbers of taxpayers before and after the presence of Drop box. It has been proved with the rejection of H0 which indicates the enhancement of the numbers of taxpayers during 5 years period before and after the implementation of Drop box. Therefore, the innovation of Drop box at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo has been proven effective to be implemented. Keywords: drop box, taxpayers, and effectiveness ABSTRAK Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2010, drop box adalah wadah dimana SPT Tahunan dapat diterima. Drop box ini ditempatkan pada lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan, fasilitas umum dan pusat keramaian lain. Drop box dikenalkan pada tahun 2009 sebagai inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT atau e-SPT Tahunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebelum dan setelah pelaksanaan drop box. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran data wajib pajak selama kurun waktu 5 tahun sebelum (tahun pajak 2003 – 2007) dan setelah pelaksanaan drop box (tahun pajak 2008 – 2012). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat komparatif kuantitatif. Hasil pengujian hipotesis paired sample t-test menunjukkan adanya perbedaan atau perubahan signifikan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah adanya drop box. Hal ini dibuktikan dengan ditolaknya H o yang mengindikasikan adanya peningkatan optimal jumlah wajib pajak selama kurun waktu 5 tahun sesudah diterapkannya drop box. Sehingga inovasi drop box pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo terbukti efektif untuk diterapkan. Kata kunci : drop box, wajib pajak dan efektivitas

PENDAHULUAN Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri besamya pajak yang terutang, membayar, dan melaporkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan


sesuai Undang-Undang Perpajakan dalam self assessment system, berbeda dengan official assessment system yang meletakkan tanggung jawab pemungutan pajak sepenuhnya kepada fiskus atau petugas pajak. Negara Indonesia menganut self assessment system, sebagai implikasinya maka wajib pajak diharuskan melaporkan pajak terutangnya kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan ini merupakan alat komunikasi antara fiskus dan wajib pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Penyampaian Surat Pemberitahuan ini dilakukan secara rutin dalam masa pajak tertentu, dalam jangka waktu bulanan maupun tahunan. Surat Pemberitahuan harus disampaikan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu untuk menghindari sanksi perpajakan baik administratif maupun pidana. Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak menjalankan fungsinya untuk melayani, menyuluh dan menegakkan hukum yang optimal. Selain itu, pelaporan Surat Pemberitahuan ini juga berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan formal maupun material. Tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif terhadap penerimaan perpajakan, artinya semakin baik tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan maka semakin baik pula penerimaan perpajakan. Kepatuhan formal dinilai dari batas pelaporan Surat Pemberitahuan, dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhimya tahun pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan selambat-lambatnya empat bulan setelah berakhimya tahun pajak. Sedangkan untuk kepatuhan material, dinilai dari isi Surat Pemberitahuan, apakah sudah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau masih belum sesuai Kepatuhan material ini dapat diketahui melalui pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Self assessment system menuntut kesadaran tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak yang hanya mencapai 62% dari target 65% pada tahun 2011. Rasio kepatuhan ini memang selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun angka di kisaran 60% dapat dikatakan belum termasuk membanggakan. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk selalu berinovasi untuk dapat meningkatkan rasio kepatuhan tersebut. Misalnya dengan perbaikan kualitas layanan perpajakan, karena kualitas layanan berkorelasi positif dengan kepuasan konsumen maka diharapkan dengan semakin membaiknya layanan perpajakan akan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan. Wajib pajak akan merasakan kemudahan dan kenyamanan layanan perpajakan, serta kepastian hukum. Kemudahan pemenuhan perpajakan ini dapat dilihat dari fasilitas drop box dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang mulai dilaksanakan pada pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sejak tahun pajak 2009. Sehingga tak ada lagi kata sulit untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena mulai tahun pajak 2009 pelaporan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan melalui drop box. Drop box adalah tempat dimana Surat Pemberitahuan Tahunan dapat diterima, dapat ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri, pusat-pusat perbelanjaan atau tempat strategis lainnya. Surat Pemberitahuan Tahunan yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (1771), Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (1770, 1770 S dan 1770 SS), juga Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pembetulan. Drop box sendiri sudah diterapkan mulai tahun 2009 yaitu untuk penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2008, sedangkan pada tahun 2010 adalah implementasi di tahun kedua. Terdapat perbedaan antara drop box dari tahun 2009 dan 2010 2


yang tentunya mengarah kepada efektivitas pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Terlebih di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, KPP Pratama Surabaya Wonocolo salah satunya yang menerapkan sistem one day done. Artinya pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan dapat selesai diolah dalam satu hari yang bersangkutan. Drop box memang menawarkan banyak kemudahan bagi wajib pajak utamanya yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga, wajib pajak tidak perlu lelah untuk datang dan antri ke Kantor Pelayanan Pajak sebagai tempat terdaftarnya, tetapi dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya dimana saja. Kualitas pelayanan drop box yang semakin baik dari tahun 2010 diharapkan mampu mendongkrak kepatuhan wajib pajak secara formal yaitu wajib pajak lebih tertib dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang. Tentunya pelaksanaan Drop box tak lepas dari banyak kendala, oleh karena itu dibutuhkan banyak kajian dari berbagai pihak agar dari tahun ke tahun fasilitas drop box bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Inilah yang menjadi salah satu alasan penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul "Efektivitas Kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Drop Box". Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebelum dan setelah pelaksanaan drop box. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebelum dan setelah pelaksanaan drop box. TINJAUAN TEORI DAN HIPOTESIS Pajak Menurut pasal satu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pajak terutang oleh orang pribadi dan badan; 2. Pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang; 3. Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung; 4. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2009:1) pajak memiliki fungsi : 1. Fungsi Budgetair (penerimaan), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya yaitu belanja pegawai, belanja pemerintah, belanja modal, maupun investasi. Hal ini dapat dilihat dari komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana pajak merupakan tumpuan utamanya. 2. Fungsi Regulerend (mengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Adanya pengenaan tarif pajak yang berbeda dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Di 3


dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sektor pajak memberikan kontribusi terbesar sebagai penerimaan negara. Adapun terkait sistem pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2009:7), pemungutan pajak dibedakan menjadi: 1. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besamya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memenuhi mekanisme pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak Menurut Pasal Satu (ayat 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi definisi sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk араpun, firma, kongsi, koperasi, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Surat Pemberitahuan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan /atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan pemndangundangan perpajakan. Jenis Surat Pemberitahuan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dibedakan menjadi: 1. Surat Pemberitahuan Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu masa pajak. 2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, terdiri dari: a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi: 4


1) SPT 1770 2) SPT 1770 S 3) SPT 1770 SS b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan: 1) SPT 1771 2) SPT 1771/$ Adapun mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan, menurut pasal satu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pasal tiga, wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan/eSPT Tahunan melalui: 1. Secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak / Mobil Pajak / Drop Box terdekat; 2. Pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman ke Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar; 3. e-filling melalui ASP. Drop Box Drop box adalah kotak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima pelaporan SPT Tahunan. Drop box ditempatkan di lokasi yang strategis, misalnya pusat perbelanjaan atau pusat keramaian seperti terminal, stasiun, bandara, jadi wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak. Drop box bertujuan untuk memangkas waktu dan jarak antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga penyampaian Surat Pemberitahuan dapat lebih efektif dan efisien. Teori Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu organisasi (Mardiasmo, 2004:132). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson dalam Handayaningrat (1996:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan". Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan 5


terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986:60) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Semakin besar persentase target yang dicapai, semakin tinggi efektivitasnya. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni: 1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. 3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Selanjutnya Steers dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1. Produktivitas 2. Kemampuan adaptasi kerja 3. Kepuasan kerja 4. Kemampuan berlaba 5. Pencarian sumber daya Steers (1985:53) dalam bukunya mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: 1. Pencapaian Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. 6


Integrasi Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 3. Adaptasi Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas yang telah dikemukakan di atas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebelum dan setelah pelaksanaan drop box. 2.

Perumusan Hipotesis Sesuai dengan permasalahan dan tujuannya, penelitian ini menggunakan perumusan hipotesis sebagai berikut: Ho: Tidak terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Drop Box H1: Terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Drop Box Penelitian Sebelumnya Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan efektivitas drop box diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Abadi (2012) dalam judulnya Efektivitas Pelayanan Dropbox Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, hasilnya menunjukan kepatuhan formal pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo mengalami peningkatan setelah dilakukan melalui drop box dibandingkan dengan kepatuhan formal sebelum diterapkannya drop box. Manaf (2013) meneliti tentang Penerapan Sistem Drop Box Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Kanwil DJP Kalimantan Timur, hasilnya menunjukan bahwa terdapat perbedaan jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan setelah diterapkannya sistem drop box SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Sitompul (2011) meneliti tentang Analisis Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara e-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukan sistem e-filling telah cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena seluruh Wajib Pajak yang memanfaatkan system tersebut selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tepat waktu. Namun system e-filling ternyata masih belum cukup efisien untuk mengurangi beban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Karena Wajib Pajak yang

7


memanfaatkan sistem e-filling akan dikenakan biaya yang dapat mengurangi keinginan Wajib Pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Aprilina dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi dan modernisasi budaya organisasi pada penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Karyawan, Alumni dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel Penelitian Metode penelitian menjadi penting dalam sebuah penelitian karena berkaitan dengan arah penelitian, sumber data yang digunakan, dan analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan keadaan sebenarnya tentang kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Penelitian ini berjenis penelitian komparatif kuantitatif yaitu peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, melakukan observasi, pemahaman dan melakukan pengujian hipotesis. Termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif yaitu teknik pengolahan data dimana data-data yang berbentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan. Penelitian kuantitatif juga merupakan penlitian yang terstruktur dan mengkuantitatifkan data untuk dapat digeneralisasikan (Anshori dan Iswati, 2009:13) Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sampel adalah sebagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro dan Supomo, 2002). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:116). Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo mulai periode tahun 2003 hingga tahun 2012. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling yakni pemilihan sampel secara tidak acak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa laporan jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo, yang memuat jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib pajak efektif, dan jumlah wajib pajak non efektif sebelum pelaksanaan drop box dan setelah pelaksanaan drop box. Data dokumenter merupakan jenis data penelitian berupa arsip yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan jumlah wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber selain responden yang menjadi sasaran penelitian. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang terpublikasi dan yang tidak terpublikasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, bukan informan asli yang memiliki informasi atas data tersebut (Idrus, 2009:86). 8


Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Konstruk adalah abstraksi dari fenomena-fenomena kehidupan nyata yang diamati. Dengan demikian variable merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang terukur dengan berbagai macam nilai. Variable merupakan mediator antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Definisi operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang terukur. Definisi Operasional Variabel merupakan, “Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel atau konstrak tersebut” (Anshori dan Iswati, 2009:60). Dengan demikian, variabel yang telah diidentifikasikan perlu didefinisi agar dapat dianalisis dan diukur besarannya, antara lain dengan skala nominal, ordinal, interval, atau rasio. Tujuan pendefinisian tersebut adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data/ informasi di lapangan. Berikut ini merupakan beberapa definisi variabel penelitian: 1. Wajib pajak terdaftar adalah jumlah seluruh wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo dalam suatu tahun pajak. Wajib Pajak terdaftar dapat dikatakan bahwa mereka adalah Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2. Wajib pajak efektif adalah adalah jumlah seluruh wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo dalam suatu tahun pajak yang melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik. 3. Wajib pajak non efektif adalah jumlah seluruh wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo dalam suatu tahun pajak yang tidak melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik. Teknik pengolahan data disesuaikan dengan metoda penelitian dan sifat data yang bersangkutan, termasuk apakah akan digunakan analisis statistik atau tidak. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik parametrik yang merupakan penelitian yang berhipotesis statistik dengan menggunakan sampel (Anshori dan Iswati, 2009:123). Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan skala interval sehingga analisis yang cocok menggunakan analisis parametrik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data. Menurut Wibisono (2000:141), uji normalitas merupakan suatu jenis uji statistik untuk menentukan normal atau tidak normalnya distribusi dalam suatu populasi. Dalam penelitian ini analisis data menggunakan statistik deskriptif dan uji hipotesis menggunakan uji beda Paired Sample T Test. Langkah-langkah pengujian uji t, yaitu: 1. Menghitung selisih (d) antara pengamatan sebelum dan setelah. 2. Menghitung d rata-rata, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut dan menghitung total selisih kuadrat. 3. Mencari standar deviasi (sd) dengan rumus: s=√ ∑ (Xi-X2 ) ( n-1 ) 4. Menghitung t hitung dengan rumus: t= d S/√n 5. Menentukan Ho dan H1 (data berupa jumlah wajib pajak) 9


Ho: Tidak terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Drop box H1: Terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Drop box 6. Menentukan taraf signifikansi (α = 5%) 7. Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis adalah jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima (artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan drop box) dan apabila probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak (artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan drop box). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Data Penelitian Deskripsi variabel penelitian berikut ini akan dipaparkan data penelitian jumlah wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dari mulai tahun 2003 sampai dengan 2012 yang memiliki kelengkapan data. Deskripsi variabel tersebut meliputi mean atau rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Wajib Pajak terdaftar merupakan jumlah seluruh wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Wonocolo dalam suatu tahun pajak. Wajib pajak terdaftar dapat dikatakan bahwa mereka adalah wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, wajib pajak yang terdaftar tidak seluruhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa dari mereka merupakan wajib pajak non efektif. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif Wajib Pajak, dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan; b) tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya; c) Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP; d) secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; e) bendahara tidak melakukan pembayaran lagi; f) Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang); atau g) Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Di luar kriteria wajib pajak non efektif maka wajib pajak termasuk wajib pajak efektif. Sesuai dengan penjelasan di paragraf di atas bahwa wajib pajak terbagi atas 3 jenis yakni terdaftar, efektif dan non efektif. Selanjutnya ke 3 jenis wajib pajak tersebut dikelompokkan dalam kategori perorangan, badan dan bendahara seperti yang termuat pada Tabel 1. Dari Tabel 1 didapatkan 8 jenis kategori wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wajib pajak terdaftar perorangan, wajib pajak terdaftar wajib pajak badan usaha, wajib pajak terdaftar bendahara, wajib pajak efektif perorangan, wajib pajak efektif badan usaha, wajib pajak efektif bendahara, wajib pajak non efektif perorangan serta wajib pajak non efektif badan. Terkait non efektif bendahara karena tiap tahun menunjukkan tidak adanya wajib pajak pada kategori ini (bernilai nol), maka kategori ini tidak dimasukkan dalam data penelitian. 10


Pengkategorian ini didasarkan pada jenis wajib pajak berdasarkan subjeknya yaitu orang pribadi, badan, dan bendahara, sedangkan berdasarkan pemenuhan kewajiban perpajakan dibagi menjadi wajib pajak terdaftar, efektif dan non efektif. Untuk melakukan perbandingan antara sebelum dan sesudah drop box, maka dibuat rata-rata data jumlah wajib pajak dalam kurun 5 tahun sebelum dan setelah pelaksanaan drop box. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1 dimana masing-masing jenis wajib pajak menunjukan perbedaan yang sangat signifikan. Tabel 1 Rata-Rata 5 Tahun Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum dan Setelah Drop Box Jenis Wajib Pajak OPT BT BENDT OPE BE BENDE OPNE BNE

Rata-rata sebelum drop box (th 2003 – th 2007) 15119 6743 543 14702 6684 552 417 58

Rata-rata setelah drop box (th 2008 – th 2012) 56680 10175 703 55984 10060 702 696 115

Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Jumlah Wajib Pajak

Berdasarkan data-data yang ada pada Tabel 1, dibuat sebuah grafik perbandingan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah drop box yang diperlihatkan pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan antara perbandingan rata-rata jumlah wajib pajak selama 5 tahun sebelum dan sesudah pelaksanaan drop box. Peningkatan tajam terjadi pada jenis wajib pajak OPT (orang pribadi terdaftar) dan wajib pajak OPE (orang pribadi efektif). Hal ini dikarenakan wajib pajak perorangan tersebut dengan mudah menjangkau melaporkan pajak melalui fasilitas drop box. 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 OPT

BT

BEND T

OPE

BE

BEND E

OPNE

BNE

th 2008 - th 2012

56680

10175

703

55984

10060

702

696

115

th 2003 - th 2007

15119

6743

543

14702

6684

552

417

58

Gambar 1 Grafik Perkembangan Rata-Rata Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Setelah Drop Box Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo

11


Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Sebelum hipotesis diuji, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk mengetahui uji ini data dapat dilihat dengan membandingkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) dengan level significane (a). jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > level of significane (a), maka data variable tersebut berdistribusi secara normal. Jika data terdistrbusi normal, pengujian hipotesis selanjutnya menggunakan paired sample t-test, sedangkan data yang tidak terdistribusi normal, pengujian hipotesis menggunakan uji data berperingkat Wilcoxon. Pada Tabel 2 di bawah ini adalah hasil output kolmogorov-smirnov dengan menggunakan software SPSS. Tabel 2 Hasil Pengujian Normalitas Data Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Wonocolo dengan Kolmogorov Smirnov 2003-2007 N

2008-2012 8

8

201.6560

293.6124

254.11464

338.38688

Absolute

.339

.326

Positive

.339

.326

Negative

-.221

-.258

Kolmogorov-Smirnov Z

.959

.923

Asymp. Sig. (2-tailed)

.317

.362

Normal

Parametersa

Mean Std. Deviation

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.

Dari Tabel 2 diketahui bahwa data terdistribusi secara normal karena memiliki signifikansi atau p value yang dilambangkan dengan asymp. Sig (2-tailed) lebih dari 5% (0.05). Hal ini ditunjukkan rata-rata jumlah wajib pajak dalam kurun waktu lima tahun sebelum adanya drop box pada tahun 2003 hingga tahun 2007 signifikansinya 0.317; sedangkan rata-rata jumlah wajib pajak dalam kurun waktu lima tahun sesudah adanya drop box pada tahun 2008 hingga tahun 2012 signifikansinya 0.362. Semuanya menunjukkan signifikansi lebih dari 5% atau 0.05. Dari hasil pengujian tersebut terbukti bahwa data terdistribusi normal, maka pengujian hipotesis selanjutnya menggunakan paired sample t-test. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hipotesis diuji dengan menggunakan paired sample t-test. Langkah-langkah penggunaan uji t,yaitu: 1. Menghitung selisih (d) antara pengamatan sebelum dan setelah. 2. Menghitung d rata-rata, kemudian mengkuadratkan selisih tersebut dan menghitung total selisih kuadrat. 3. Mencari standar deviasi (sd) dengan rumus: s=√ ∑ (Xi-X2 ) 12


( n-1 ) 4. Menghitung t hitung dengan rumus: t= d S/√n 5. Menentukan Ho dan H1 (data berupa jumlah wajib pajak) Ho: Tidak terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Drop Box H1: Terdapat perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Drop Box 6. Menentukan taraf signifikansi (α= 5%) 7. Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis adalah jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima (artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan drop box) dan apabila probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak (artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelaksanaan drop box). Berikut ini pada Tabel 3 menunjukkan hasil output Paired Sample t-test data penelitian, yaitu: Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis dengan Paired Sample t-test pada Data Jumlah Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Drop Box Mean Pair 1

N

Std. Deviation Std. Error Mean

VAR00011

2.0166E2

8

254.11464

89.84309

VAR00012

2.9361E2

8

338.38688

119.63783

Paired Samples Correlations N Pair 1

Correlation

VAR00011 & VAR00012

8

Sig.

.987

.000

Paired Samples Test Paired Differences

Mean Pair 1

VAR00011 9.19564E1 VAR00012

Std. Deviation

Std. Error Mean

95% Confidence Interval of the Difference Lower

Upper

t

Sig. (2df tailed)

96.36011 34.06844 -172.51544 -11.39731 -2.699 7

.031

Berdasarkan Tabel 3 hasil pengujian di atas dengan level kepercayaan 95%, diketahui bahwa perbandingan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah pelaksanaan drop box yakni tahun 2003-2007 (sebelum) dan tahun 2008-2012 (setelah) menunjukkan sig (2-tailed) 0.031 < 0.05 13


(kurang dari 5%), maka H0 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan sebelum dan setelah pelaksanaan dropbox dalam hal jumlah wajib pajak. Pembahasan Drop box merupakan inovasi Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan perpajakan untuk menjawab tantangan bahwa pelaporan pajak sulit adalah tidak benar. Drop box mulai diterapkan pada tahun 2009 untuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2008 dan terus dilaksanakan di tahun- tahun berikutnya dengan sejumlah perbaikan. Secara signifikan drop box berpengaruh terhadap jumlah wajib pajak. Sistem perpajakan kita yang menganut self assessment system sangat membutuhkan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Setelah memperoleh NPWP dilanjutkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya yaitu membayar pajak dan melaporkannya dengan surat pemberitahuan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan paired sample t-test dari Tabel 3, ditunjukkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima yang artinya terdapat perbedaan efektivitas kinerja sebelum dan setelah pelaksanaan drop box. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan signifikan jumlah wajib pajak antara kurun waktu 10 tahun sebelum dan setelah pelaksanaan drop box, yakni tahun pajak 2003 hingga tahun pajak 2012. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan drop box mempunyai dampak efektivitas yang cukup besar, terutama dalam hal peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan pajaknya kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Drop box merupakan sebuah solusi yang efektif untuk memberikan dampak perkembangan yang baik bagi kantor pelayanan pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya reformasi perpajakan sebagai berikut: 1. Adanya perbaikan mutu pelayanan perpajakan. 2. Adanya fasilitas kemudahan dan kenyamanan pelayanan perpajakan. 3. Adanya sosialisasi dan bimbingan perpajakan 4. Sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan teori dan pengukuran efektivitas yang telah dijabarkan pada Bab 2 sebelumnya. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah hal yang berkaitan dengan keberhasilan, manfaat dan seberapa besar target (baik kuantitas, kualitas maupun waktu) yang telah dicapai dari suatu perlakuan yang diterapkan kepada subyek penelitian. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dari suatu organisasi (dalam hal ini KPP Pratama Surabaya Wonocolo) karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Berdasarkan teori dan pengukuran efektivitas tersebut, target berupa kuantitas yaitu jumlah wajib pajak terbukti meningkat. Sedangkan target kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo terkait dengan waktu pun terbukti efektif. Hal ini diperlihatkan dalam perbandingan kurun waktu 5 tahun setelah pelaksanaan drop box mampu memberikan hasil berbeda yang signifikan apabila dibandingkan dengan kurun waktu 5 tahun sebelum pelaksanaan drop box. Sasaran dan target kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang meningkat tajam dari segi jumlah wajib pajak selama kurun waktu 5 tahun tersebut akan memberikan dampak yang positif baik kepada wajib pajak terhadap pelayanan instansi, kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi pemasukan APBN, maupun kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo sendiri ataupun Dirjen Pajak. Oleh karena itu, adanya fasilitas drop box ternyata mampu mencapai sasaran KPP dan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah wajib pajak, maka inovasi penerapan drop

14


box mampu membuktikan keberhasilan efektivitas kinerja yang dicapai oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Drop box merupakan layanan satu atap bagi calon wajib pajak untuk mendapatkan informasi perpajakan, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, untuk selanjutnya melaporkan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat komparatif kuantitatif yakni penelitian yang bersifat membandingkan dalam segi kuantitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perbedaan efektivitas kinerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebelum dan setelah pelaksanaan drop box. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan paired sample t-test diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah pelaksanaan drop box. Hal ini dibuktikan dengan ditolaknya Ho dan diterimanya H1 yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan jumlah wajib pajak selama kurun waktu 5 tahun setelah pelaksanaan drop box. Adanya perbedaan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan drop box mempunyai dampak efektivitas yang cukup besar, terutama dalam hal peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan pajaknya kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Drop box merupakan sebuah solusi yang efektif untuk memberikan dampak perkembangan yang baik bagi kantor pelayanan pajak. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengukur efektivitas penerapan drop box secara kuantitatif dengan objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya, atau lebih luas lagi misalnya dalam lingkup satu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Dapat juga dilakukan penelitian kualitatif dengan mengkaji faktor- faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan pelaksanaan drop box, serta penelitian dari aspek lain. Adanya drop box di KPP Pratama Surabaya Wonocolo terbukti efektif sehingga dapat pula untuk diterapkan di KPP seluruh wilayah di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Abadi, Ulfa Rhizqi. 2012. Efektivitas Pelayanan Dropbox Dalam Meningkatkan Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya. Anshori, M. dan Iswati. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bahan Ajar. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya. Aprilina, Ria. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang. Early, S. 2008. Perencanaan Pajak. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. Efektivitas Organisasi. Penerbit Erlangga. Jakarta. Handayaningrat. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Penerbit PT Gunung Agung. Jakarta. Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Idrus, Mahmud. 2009. Metode Pendekatan Ilmu Sosial. Penerbit Erlangga. Yogyakarta. 15


Indriantoro, dan Supomo.2002. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. Kurniawan, A. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Penerbit Pembaruan. Yogyakarta. Lubis, S. M. Hari dan Huseini Martani. 1987. Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Manaf, Muhammad Taufik. 2013. Penerapan Sistem Drop Box Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Kanwil DJP Kalimantan Timur. Skripsi. . 2009. Perpajakan.Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi. Yogyakarta. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Siagian, S.P. 1978. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Penerbit Bina Aksara. Jakarta. Sitompul, M. Faisal. 2011. Analisis Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara e-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Skripsi. Universitas Sumatra Utara. Medan. Steers, Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Penerbit Erlangga. Jakarta. Streers, Richard. 2005. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamn. Penerbit Erlangga. Jakarta. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D. Penerbit Alfabeta. Bandung. Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Wibisono, M. S. 2000. Pengantar Ilmu Kuliah. PT Gramedia Widia Suara Indonesia. Jakarta.

16

Danu Rita Setiyabudi Suwitho. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Recommend Documents