dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

PUTUSAN Nomor 215 / PDT / 2015 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara: PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal

Sudirman

Nomor

44-46

Jakarta

Pusat,

selanjutnya disebut sebagai : Pembanding semula Terlawan; Lawan: 1. PT. MAJA AGUNG LATEXINDO, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor

11

Medan,

selanjutnya

disebut

sebagai

:

Terbanding I semula Pelawan I; 2. IMELDA, dalam hal ini berkapasitas sebagai Direksi PT. MAJA AGUNG LATEXINDO, berkedudukan di jalan Panglima Denai Gang Hasibuan Nomor 7-B, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas Medan, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding II semula Pelawan II; 3. HANSEN LAURENCE, dalam hal ini berkapasitas sebagai Komisaris PT. MAJA AGUNG LATEXINDO, berkedudukan di jalan Sutomo Ujung Nomor 58, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Medan, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding III semula Pelawan III; 4. UPINY KUWANTO, berkedudukan di Jalan Sutomo Ujung Nomor 58, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Medan, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding IV semula Pelawan IV; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara

Nomor : 215/PDT/2015/PT.MDN,

dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 1 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 11 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga dalam Register Nomor 118/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn telah mengajukan perlawanan sebagai berikut: I.

LEGAL STANDING PARA PELAWAN

1.

Bahwa Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV adalah pihak

yang

berkedudukan

sebagai

Termohon

Eksekusi

I,

Termohon Eksekusi II, Termohon Eksekusi III dan Termohon Eksekusi IV dalam Penetapan No. 08/Eks/HT/2014/PN.Mdn. 2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBG, pihak Termohon Eksekusi dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi. Dengan demikian Para Pelawan memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan Perlawanan ini.

II.

HUBUNGAN HUKUM PARA PELAWAN DENGAN TERLAWAN

3.

Bahwa antara Pelawan I dengan Terlawan telah mengadakan suatu perjanjian kredit, yaitu:

4.

a.

Fasilitas Kredit Investasi Refinancing;

b.

Fasilitas Investasi Baru;

c.

Fasilitas Kredit KMK-1;

d.

Fasilitas Kredit KMK-2;

e.

Fasilitas Kredit PJI-KMKI.

Bahwa atas fasilitas kredit tersebut, Pelawan I telah memberikan jaminan, berupa: a.

Sertifikat Hak Tanggungan No. 4602/2003 Peringkat I tanggal 20 Oktober 2003 Jo Sertifikat Hak Tangungan No. 767/2004, tanggal 10 Februari 2004 atas sertifikat Hak Guna Bangunan No. 878/Desa Sukadamai, Kel. Medan

Hal. 2 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

Polonia, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara seluas 1.116 M2 atas nama Lipiny Kuwanto (Pelawan IV):

b.

Sertifikat Hak Tanggungan No. 4599/2003 Peringkat I tanggal 21 Oktober 2003 Jo Sertifikat Hak Tangungan No. 1022/2004 Peringkat II tanggal 24 Januari 2004 atas: -

Sertifikat Hak Milik No. 899/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara seluas 95 M2 atas nama Hansen (Pelawan III).

-

Sertifikat Hak Milik No. 890/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera utara seluas 125 M2 atas nama Hansen (Pelawan III).

c.

Sertifikat Hak Tanggungan No. 6468/2005 Peringkat I tanggal 14 September 2005 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 7011/2008 Peringkat II tanggal 31 Juli 2008 atas: -

Sertifikat Hak Milik No. 500/Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara seluas 1.784 M2 atas nama Hansen (Pelawan III).

5.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012, Terlawan mengajukan Permohonan PKPU terhadap Pelawan I di Pengadilan Niaga Medan, teregister dengan No 03/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan, dengan mengajukan nama-nam kreditor fiktif. Padahal saat itu Pelawan I masih sanggup untuk membayar hutang-hutangnya.

6.

Bahwa karena Pelawan telah mengajukan kreditor fiktif, maka Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

03/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan, menolak permohonan PKPU yang diajukan Pelawan terhadap Terlawan I. 7.

Bahwa berdasarkan perbuatan dari Terlawan terthadap Pelawan I, terbukti Terlawan telah melakukan suatu itikad buruk.

III.

TERLAWAN TIDAK BERHAK UNTUK MENGEKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN 8.

Bahwa Pengadilan Niaga Medan telah menjatuhkan Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tertanggal 13 Juli 2012. Adapun amar putusannya, pada intinya adalah mengabulkan permohonan PKPU dari saudara Erwito dan menetapkan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari. Hal. 3 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

9.

Bahwa atas Putusan PKPU tersebut, Pelawan I mengajukan Proposal Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012 kepada seluruh kreditur, termasuk Terlawan.

10.

Bahwa didalam Proposal Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012 Pelawan I mengajukan penawaran restrukturisasi hutang disertai dengan pemberian jaminan berupa Hak Tanggungan (yang diantaranya adalah Hak Tanggungan yang sebelumnya dikuasai oleh Terlawan berdasarkan fasilitas kredit. (merujuk kepada dalil no. 4) yang dibagi secara pari passu dengan seluruh kreditur separatis.

11.

Bahwa setelah diajukannya Proposal Perdamaian tanggal 6 Agustus 2012, telah dilakukan voting diantara seluruh kreditur. Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Pelawan I telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur, kecuali Terlawan. Dengan persetujuan dari para Kreditur maka telah tercapai kesepakatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan, dengan mengingat bahwa piutang Terlawan hanya sekitar 27% dari seluruh total hutang para kreditur.

12.

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan maka seluruh jaminan (termasuk Hak Tanggungan yang sebelumnya dikuasa Terlawan) diberikan untuk pelaksanaan restrukturisasi hutang yang dibagi secara pari passu kepada seluruh kreditur separatis kecuali Terlawan.

13.

Bahwa atas dasar persetujuan dari para kreditur (termasuk Penggugat II dan Penggugat III) terhadap Proposal Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012, Pengadilan Niaga Medan menjatuhkan Putusan

Pengesahan

Perdamaian

No.

05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut: -

Mengesahkan Perdamaian tertanggal 14 Agustus 2012 yang disepakati oleh Erwito (Pemohon PKPU), Termohon PKPU PT Maja Agung Latexindo, PT Sri Rahayu Agung, PT Darsum, PT Morelia Carpio Mining, 37 pemegang surat sanggup tersebut;

-

Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;

-

Menyatakan Pengesahan Perdamaian ini tidak mengikat Kreditor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.; Hal. 4 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

-

Memerintahkan

Pengurus

untuk

mengumumkan

putusan

Pengesahan Perdamaian ini dalam surat kabar harian nasional dan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia; -

Menetapkan biaya dan jasa Pengurus seluruhnya sebesar Rp. 274.936.380,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dibebankan

kepada

Termohon

PKPU PT

Maja

Agung

Latexindo; -

Menghukum Pemohon dan Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu rupiah).

14.

Bahwa

terbitnya

Putusan

Pengesahan

05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan

tanggal

Perdamaian 29

Agustus

No. 2012

berakibat Terlawan tidak lagi berhak untuk mengeksekusi Hak Tanggungan. 15.

Bahwa jika Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan No. 08/Eks/HT/2014/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2014 melakukan eksekusi objek Hak Tanggungan yang dimohonkan Terlawan, akan merugikan Para Pelawan dan para kreditur lain yang terikat dengan

Putusan

Pengesahan

Perdamaian

No.

05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012. 16.

Bahwa terbukti terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 08/Eks/HT/2014/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2014 bertentangan dengan

Putusan

Pengesahan

Perdamaian

No.

05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012.

17.

Bahwa sangat berdasar jika Para Pelawan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang menyatakan

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

08/Eks/HT/2014/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2014 tidak memiliki daya perintah pelaksanaan eksekusi dan non eksekutabel.

IV.

PETITUM Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang dikemukakan di atas, Para Pelawan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut: Hal. 5 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

1.

Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik (goed opposant)

2.

Menyatakan

Peneteapan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

08/Eks/HT/2014/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2014 tidak memiliki daya perintah pelaksanaan eksekusi. 3.

Menyatakan

Penetapan

08/Eks/HT/2014/PN.Mdn

Pengadilan tanggal

18

Negeri Februari

Medan

No.

2014

non

eksekutabel. 4.

Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Terlawan melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban pada tanggal 26 Juni 2014 pada pokoknya sebagai berikut: TERLAWAN Berhak Untuk Mengajukan Permohonan Eksekusi Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan

1.

Bahwa pertama-tama TERLAWAN akan menguraikan alasan-alasan dan dasar hukum diajukannya Permohonan Eksekusi a quo.

2.

Bahwa TERLAWAN telah memberikan fasilitas-fasilitas kredit kepada PELAWAN I sebagaimana terbukti dari akta-akta yang telah ditandatangani oleh TERLAWAN dan PELAWAN I, sebagai berikut : a) Kredit Investasi sebesar Rp. 21.092.000.000,- (dua puluh satu milyar sembilan puluh dua juta Rupiah), yang terdiri dari : - Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 10.922.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta Rupiah). - Kredit Investasi Baru sebesar Rp. 10.170.000.000,- (sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta Rupiah). Dengan jangka waktu selama 72 (tujuh puluh dua) bulan termasuk grace period selama 6 (enam) bulan yang harus sudah dilunasi pada tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Investasi Nomor : 15 tanggal 27 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan (selanjutnya disebut “Akta No. 15 tanggal 27 Mei 2005”). b) Kredit Modal Kerja yang terdiri dari: i. Kredit Modal Kerja I sebesar USD 5,191,527.62. ii. Kredit Modal Kerja II sebesar USD 1,146,496.82. Hal. 6 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

Dengan jangka waktu pelunasan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2008 dan harus sudah dilunasi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebagaimana Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja I dan Kredit Modal Kerja II Nomor : 23 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan (selanjutnya disebut “Akta No. 23 tanggal 30 Maret 2009”). c)

Kredit Modal Kerja Impor sebesar USD 500,000.- dengan jangka waktu pelunasan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2008 dan harus sudah dilunasi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebagaimana Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja Impor Nomor : 24 tanggal 30 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan (selanjutnya disebut “Akta No. 24 tanggal 30 Maret 2009”).

Akta No. 15 tanggal 27 Mei 2005, Akta No. 23 tanggal 30 Maret 2009 dan Akta No. 24 tanggal 30 Maret 2009 selanjutnya disebut pula sebagai “Perjanjian Kredit”.

3.

Bahwa untuk menjamin pelunasan atas kewajiban PELAWAN I kepada TERLAWAN tersebut, telah diberikan jaminan berupa hak tanggungan antara lain sebagai berikut : a)

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 72/2/M.Polonia/2003 tanggal 18 September 2003 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 4602/2003 Peringkat I tanggal 21 Oktober 2003 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 101/4/M.Polonia/2003 tanggal 31 Desember 2003 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 767/2004 Peringkat II tanggal 10 Februari 2003 atas : - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 878/Desa Sukadamai, Kec. Medan Polonia, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 1.116 m² atas nama Lipiny Kuwanto/PELAWAN IV yang telah dimohonkan perpanjangannya sebagaimana Surat Keterangan Notaris/PPAT Aida Selli Siburian, SH. Nomor : 05/ASS/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;

Dengan

Nilai

Hak

Tanggungan

Peringkat

I

sebesar

Rp.

2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah) dan Nilai Hak Hal. 7 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).

b)

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/8-9/M. Timur/2003 tanggal 18 September 2003 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 4599/2003 Peringkat I tanggal 21 Oktober 2003 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 100/10-11/M.Timur/2003 tanggal 31 Desember 2003 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1022/2004 Peringkat II tanggal 24 Februari 2004 atas : - Sertifikat Hak Milik No. 889/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 95 m² atas nama Hansen/PELAWAN III; - Sertifikat Hak Milik No. 890/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 125 m² atas nama Hansen/PELAWAN III;

Dengan

Nilai

Hak

Tanggungan

Peringkat

I

sebesar

Rp.

2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah) dan Nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

c)

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 52/1/M. Maimun/2005 tanggal 19 Agustus 2005 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 6468/2005 Peringkat I tanggal 14 September 2005 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 33/2008 tanggal 29 April 2008 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 7011/2008 Peringkat II tanggal 31 Juli 2008 atas : - Sertifikat Hak Milik No. 500/Desa Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 1.784 m² atas nama Hansen/PELAWAN III;

Dengan

Nilai

Hak

Tanggungan

Peringkat

I

sebesar

Rp.

23.081.000.000,- (dua puluh tiga milyar delapan puluh satu juta Rupiah) dan Nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah).

4.

Bahwa namun demikian dalam perkembangannya PELAWAN I telah lalai melaksanakan

kewajiban-kewajibannya

kepada

TERLAWAN

sesuai

Hal. 8 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

Perjanjian Kredit. Sehubungan dengan kelalaian PELAWAN I tersebut, maka TERLAWAN telah menyampaikan surat-surat peringatan kepada PELAWAN I sebagai berikut : - Surat No. B.436-RPK/RPS/02/2011 tanggal 25 Februari 2011 perihal : Peringatan Pertama; - Surat No. B.511-RPK/RPS/03/2011 tanggal 7 Maret 2011 perihal : Peringatan Kedua; - Surat No. B.1078-RPK/RPS/05/2011 tanggal 2 Mei 2011 perihal : Peringatan Ketiga; - Surat Ref No. : 002/LF/MAJA/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal : Tanggapan Surat PT. Maja Agung Latexindo No. 034/MAL/II/12/OFF tertanggal 14 Februari 2012 dan Pernyataan Default serta Somasi.

5.

Bahwa meskipun TERLAWAN telah memperingatkan PELAWAN I untuk menyelesaikan kewajiban PELAWAN I yang telah jatuh tempo kepada TERLAWAN, namun demikian PELAWAN I tetap tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah dan tata cara yang telah diperjanjikan, di mana hal tersebut jelas merupakan kejadian kelalaian sebagaimana yang diatur dalam bagian event of default yaitu Pasal 9 huruf a dan huruf h Akta No. 15 tanggal 27 Mei 2005 Jo. Pasal 7 huruf a dan huruf k Akta No. 23 tanggal 30 Maret 2009 Jo. Pasal 8 huruf a dan huruf k Akta No. 24 tanggal 30 Maret 2009 yang kesemuanya dibuat di hadapan Syahril Sofyan, SH., Notaris di Medan.

Pasal 9 huruf a dan huruf h Akta No. 15 tanggal 27 Mei 2005, mengatur sebagai berikut: “Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan menghentikannya, BANK berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan DEBITUR dan seluruh hutang DEBITUR dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh BANK dapat ditagih dengan tidak perlu minta dihentikan atau diancam lagi dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 11 dan 12 dari syarat model SU-BANK, dan yang berikut dibawah ini, antara lain : a. Angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh DEBITUR. b. .... ; c. .... ; Hal. 9 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

d. .... ; e. .... ; f. .... ; g. .... ; h. Jika

DEBITUR

tidak

memenuhi

salah

satu

kewajibannya

sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diperlukan oleh BANK kemudian. i.

.... ;

j.

... ;

Pasal 7 huruf a dan huruf k Akta No. 23 tanggal 30 Maret 2009 Jo.Pasal 8 huruf a dan huruf k Akta No. 24 tanggal 30 Maret 2009, mengatur sebagai berikut : “Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan menghentikannya, Bank berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan Debitur dan seluruh hutang Debitur dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh Bank dapat ditagih dengan tidak perlu minta dihentikan atau diancam lagi dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal 11 dan 12 syarat Model SU-BANK, dan yang berikut dibawah ini : a. Jika

DEBITUR

tidak

memenuhi

salah

satu

kewajibannya

sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau yang akan diberlakukan oleh BANK; b. .... ; c. .... ; d. .... ; e. .... ; f. .... ; g. .... ; h. .... ; i.

.... ;

j.

... ;

k. Angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh DEBITUR.

Catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan. Hal. 10 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

6.

Bahwa oleh karena PELAWAN I telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tata cara pembayaran yang telah disepakati oleh TERLAWAN dan PELAWAN I, maka kewajiban PELAWAN I kepada TERLAWAN seluruhnya menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih di mana total kewajiban PELAWAN I kepada TERLAWAN per tanggal 21 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 1.567.278.779 dan USD 9,560,942.76.

7.

Bahwa sehubungan dengan telah lalainya PELAWAN I dalam memenuhi kewajibannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut “UU Hak Tanggungan”),

TERLAWAN

selaku

pemegang

hak

tanggungan

mempunyai hak untuk memohonkan eksekusi Hak Tanggungan atas asetaset yang menjadi jaminan utang PELAWAN I kepada TERLAWAN untuk pelunasan piutang TERLAWAN dengan hak mendahulu dari pada kreditorkreditor lainnya. Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan mengatur sebagai berikut : (1)

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

8.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, maka TERLAWAN telah mengajukan Permohonan Fiat Eksekusi kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan untuk melakukan aanmanning terhadap PELAWAN I agar dalam waktu 8 (delapan) hari kalendar sejak diperingatkan, melunasi seluruh kewajibannya kepada TERLAWAN yang per tanggal 21 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 1.567.278.779 dan USD 9,560,942.76. Dalam hal PELAWAN I tidak melunasi kewajibannya, maka TERLAWAN memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan agar meletakkan sita eksekusi dan selanjutnya melakukan Hal. 11 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

penjualan di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang atas aset-aset yang menjadi jaminan utang PELAWAN I kepada TERLAWAN.

9.

Bahwa oleh karena Permohonan Fiat Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN telah sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Pasal 20 ayat (1) huruf b UU Hak Tanggungan, maka Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

08/Eks/HT/2014/PN.Mdn. tanggal 18 Februari 2014 yang pada pokoknya menegur (aanmaning) PELAWAN I untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada TERLAWAN.

TERLAWAN adalah Pihak yang Beritikad Baik

10. Bahwa PARA PELAWAN dalam butir 5 s/d 7 Perlawanan a quo pada pokoknya mendalilkan bahwa TERLAWAN adalah pihak yang beritikad buruk karena TERLAWAN telah mengajukan Permohonan PKPU Perkara No. 03/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan yang di dalamnya terdapat namanama kreditor fiktif.

11. Bahwa dalil PARA PELAWAN tersebut merupakan dalil yang tidak relevan di samping juga sangat keliru. Dalil PARA PELAWAN tersebut tidak relevan karena tidak ada hubungannya antara permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN dalam perkara a quo dengan itikad baik TERLAWAN dalam mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

12. Di samping itu dalil PARA PELAWAN tersebut juga sangat keliru. Dalam Permohonan

PKPU

Perkara

No.

03/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan

tertanggal 5 Maret 2012, TERLAWAN mendalilkan bahwa PELAWAN I mempunyai kreditor lain yaitu PT. Bank CIMB Niaga Tbk Syariah Cabang Jakarta dan Citibank NA Cabang Jakarta Sudirman serta Citibank NA Cabang Medan Imam Bonjol.

13. Bahwa dalam persidangan Perkara No. 03/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan, PELAWAN I telah mengajukan bukti dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kredit PT. Maja Agung Latexindo telah Hal. 12 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

lunas. Sebagai contoh, TERLAWAN kutip daftar bukti PELAWAN I sebagai berikut :

Butir 9 Daftar Bukti Termohon PKPU/PELAWAN I tertanggal 21 Maret 2012 “9. Bukti Termohon PKPU – 4 : Surat PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Jakarta Syariah tertanggal 19 Maret 2012 Keterangan : Bukti ini menerangkan bahwa status kredit Nasabah PT. Maja Agung Latexindo telah lunas.”

Catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa pihak-pihak yang didalilkan sebagai kreditor lain dari PELAWAN I adalah kreditor yang sah dan bukan kreditor fiktif dari PELAWAN I. Apabila di tengah-tengah persidangan

Perkara

No.

03/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan,

utang

PELAWAN I kepada pihak-pihak tersebut dilunasi, hal tersebut tidak berarti bahwa PELAWAN I tidak pernah berutang kepada pihak-pihak tersebut.

15. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa TERLAWAN tidak pernah mengajukan

kreditor

fiktif

dalam

Perkara

No.

03/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan. Dengan demikian jelas bahwa dalil PARA PELAWAN bahwa TERLAWAN adalah pihak yang beritikad buruk dalam

mengajukan

Permohonan

PKPU

Perkara

No.

03/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan sebagaimana butir 5 s/d 7 Perlawanan a quo, harus ditolak untuk seluruhnya.

Putusan tanggal

Pengesahan 29

Agustus

Perdamaian

No.

2012

Menghalangi

Tidak

05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. TERLAWAN

Untuk

Mengeksekusi Objek Hak Tanggungan

16. Bahwa PARA PELAWAN dalam butir 8 s/d 17 Perlawanan a quo pada pokoknya

mendalilkan

bahwa

TERLAWAN

tidak

berhak

untuk

mengeksekusi objek hak tanggungan karena telah ada kesepakatan antara PELAWAN I dan para kreditor separatis yang lain (kecuali TERLAWAN) untuk membagi seluruh jaminan kebendaan (termasuk yang telah Hal. 13 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

dijaminkan kepada TERLAWAN) kepada seluruh kreditur separatis sebagaimana

Putusan

Pengesahan

Perdamaian

No.

05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 29 Agustus 2012. Dengan kata lain, PELAWAN I membuat kesepakatan dengan PT. SRI RAHAYU AGUNG dan PT. DARSUM untuk membagi-bagi hak tanggungan yang telah diberikan kepada TERLAWAN tanpa persetujuan TERLAWAN dan selanjutnya

mendalilkan

bahwa

apabila

TERLAWAN

mengajukan

permohonan eksekusi atas objek hak tanggungan, maka hal tersebut akan merugikan PARA PELAWAN dan para kreditur lain yang terikat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012.

17. Bahwa dalil PARA PELAWAN tersebut merupakan dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 29 Agustus 2012 tidak mengikat TERLAWAN. Hal ini disebabkan TERLAWAN telah menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh PELAWAN I dalam perkara

No.

05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.

sebagaimana

Daftar

Perhitungan Suara Kreditor Separatis PT. Maja Agung Latexindo (Dalam PKPU) Sementara.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 286 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”), perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU : “Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).”

19. Oleh karena TERLAWAN sebagai kreditor separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tidak menyetujui rencana perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 29 Hal. 14 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

Agustus 2012, maka berdasarkan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU, Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 29 Agustus 2012 tidak mengikat TERLAWAN.

20. Pada

kenyataannya

tidak

terikatnya

TERLAWAN

pada

perjanjian

perdamaian yang dibuat oleh PELAWAN I dan para kreditor separatis (kecuali TERLAWAN) juga dipertegas berdasarkan dasar hukum yang digunakan PARA PELAWAN sendiri dalam perkara a quo yaitu Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 di mana dalam pertimbangan hukum paragraf 5 dan 6 halaman 16 dan butir 3 amar Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Perdamaian tidak berlaku dan tidak mengikat TERLAWAN sebagaimana ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”).

Paragraf 5 dan 6 halaman 16 Putusan Pengesahan Perdamaian No.05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 : “Menimbang, bahwa oleh karena Kreditur PT. BRI menolak rencana yang telah disepakati menjadi Perdamaian tersebut, maka sesuai Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Perdamaian tersebut tidak berlaku atau tidak mengikat terhadap Kreditur BRI;”

Butir

3

Amar

Putusan

Pengadilan

Niaga

Medan

No.

05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 : -

Mengesahkan Perdamaian tertanggal 14 Agustus 2012 yang telah disepakati oleh Erwito (Pemohon PKPU), Termohon PKPU PT. Maja Agung Latexindo, PT. Sri Rahayu Agung, PT. Darsum, PT. Morelia Carpio Mining, 37 Pemegang Surat Sanggup tersebut;

-

Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;

-

Menyatakan Pengesahan Perdamaian ini tidak mengikat Kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

Hal. 15 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

-

Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan Putusan Pengesahan Perdamaian ini dalam surat kabar harian nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

-

Menetapkan biaya dan jasa Pengurus seluruhnya sebesar Rp. 274.936.380,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) dibebankan kepada Termohon PKPU PT. Maja Agung Latexindo;

-

Menghukum Pemohon dan Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara untuk separuhnya yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu Rupiah);

Catatan : penebalan kata, ditambahkan.

21. Hal ini kembali dipertegas berdasarkan paragraf 2 halaman 34 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 728 K/PDT/2012 tanggal 11 Januari 2013 di

mana

Majelis

Kasasi

Mahkamah

Agung

RI

pada

pokoknya

mempertimbangkan bahwa oleh karena TERLAWAN telah menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh PELAWAN I, maka rencana perdamaian tersebut tidak mengikat TERLAWAN.

Paragraf 2 Halaman 34 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 728 K/PDT/2012 tanggal 11 Januari 2013 : “Bahwa perjanjian perdamaian tanggal 14 Agustus 2012 telah sesuai dengan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka perjanjian tersebut mengikat pihak yang menyetujuinya dan karena Kreditor BRI menolak rencana yang telah disepakati menjadi perdamaian tersebut tidak mengikat terhadap Kreditor BRI.”

Catatan : penebalan kata, ditambahkan. 22. Di samping itu berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian perdamaian yang dibuat dan disetujui oleh PELAWAN I dan para kreditornya kecuali TERLAWAN, hanya berlaku terhadap PELAWAN I dan pihak-pihak yang menyetujuinya dan sama sekali tidak berlaku dan tidak dapat membawa rugi kepada TERLAWAN. Tujuan dari ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata adalah agar pihak yang tidak menyetujui suatu perjanjian yang dibuat pihak lain tidak dirugikan oleh perjanjian tersebut. Sebagai contoh, A adalah kreditor pemegang hak tanggungan atas aset Hal. 16 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

dari debitor D. Bahwa B dan C selaku kreditor lain dari D membuat kesepakatan di antara mereka sendiri untuk ikut sebagai pemegang hak tanggungan bersama-sama dengan A. Apabila A tidak menyetujui masuknya B dan C untuk bersama-sama dengan A menjadi pemegang hak tanggungan atas aset tersebut, maka kesepakatan yang dibuat oleh B dan C tersebut sama sekali tidak mengikat A.

Pasal 1340 KUH Perdata : “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

23. Dengan demikian perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PELAWAN I dan para krediturnya yang mengatur bahwa hak tanggungan yang sudah diberikan kepada TERLAWAN harus dibagi-bagi kepada seluruh kreditor separatis dari PELAWAN I, tanpa persetujuan dari TERLAWAN, tidak dapat membawa rugi kepada TERLAWAN atau dengan kata lain tidak mengikat TERLAWAN.

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PELAWAN I dan para kreditor separatis (kecuali TERLAWAN)

dan

Putusan

Pengesahan

Perdamaian

No.

05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 sama sekali tidak mengikat TERLAWAN. Oleh karena itu perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PELAWAN I dan para krediturnya (kecuali TERLAWAN) dan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 tidak berlaku dan tidak mengurangi hak-hak TERLAWAN berdasarkan Perjanjian Kredit, Akta-akta Pemberian Hak Tanggungan dan sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan untuk mengeksekusi aset-aset yang merupakan jaminan utang PELAWAN I kepada TERLAWAN sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 1 s/d butir 9 di atas. Dengan demikian seluruh dalil-dalil perlawanan PARA PELAWAN yang didasarkan pada Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 harus ditolak untuk seluruhnya.

Hal. 17 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

25. Bahwa dengan mendalilkan bahwa TERLAWAN tidak dapat mengeksekusi objek Hak Tanggungan berdasarkan perjanjian perdamaian yang tidak pernah disepakatinya, maka PARA PELAWAN adalah pihak yang sebenarnya beritikad buruk yang berusaha untuk merugikan TERLAWAN selaku badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan. Oleh karena itu TERLAWAN me-reserve hak-haknya untuk melaporkan tindakan pihak-pihak yang mencoba merugikan TERLAWAN kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

26. Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalildalil PELAWAN dalam Perlawanan a quo merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya. Sebaliknya, permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan terbukti merupakan permohonan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 08/Eks/HT/2014/PN.Mdn. tanggal 18 Februari 2014 yang mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN telah tepat dan benar. Dengan demikian sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 08/Eks/HT/2014/PN.Mdn. tanggal 18 Februari 2014 tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka TERLAWAN dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1.

Menolak Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN untuk seluruhnya;

2.

Menguatkan

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

08/Eks/HT/2014/PN.Mdn. tanggal 18 Februari 2014; 3.

Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Nopember 2014 Nomor 118 /Pdt.Plw/2014/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan II dan Pelawan IV masingmasing adalah Pelawan yang baik (goed opposant) ; 2. Menyatakan

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

08/Eks/HT/2014/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2014 tidak memiliki daya perintah pelaksanaan eksekusi ; 3. Menyatakan

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

08/Eks/HT/2014/PN.Mdn tanggal 18 Februari 2014 non eksekutabel ; 4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 160/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa

Kuasa

Terlawan

telah

menyatakan

banding

yang menerangkan terhadap

putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal

19

Nopember 2014 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 6 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa HJ. MARTALINA,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan memori banding dari Pembanding semula Terlawan kepada ParaTerbanding semula Para Pelawan pada tanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa ILHAM PURBA,SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Pelawan kepada Pembanding semula Terlawan pada tanggal 5 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Pebruari 2015 telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Terlawan dan pada tanggal 5 Januari 2014 kepada Kuasa

Hal. 19 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

Terbanding semula Para Pelawan serta kepada Para Terbanding semula Para Pelawan pada tanggal 10 Pebruari 2015 dalam

dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Terlawan pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa putusan yang dijatuhkan demi hukum tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya maka demi hukum putusan yang telah diambil Majelis Hakim tersebut onvoldoende gemotiveed ( insufficient Jugement ) dan oleh karenanya putusan yang demikian demi hukum beralasan untuk dibatalkan pada tingkat banding;



Bahwa sikap Majelis Hakim dalam perkara aquo sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi hukum jaminan yang sudah ada, sehingga telah membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan dalam hukum perdata;



Bahwa demi hukum Majelis Hakim yang memutus perkara aquo telah mencampur adukan antara perkara Kepailitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga telah salah dalam penerapan hukum dengan mencampur adukan pasal-pasal antara kewenangan Hakim Pengawas dan Pengurus pada saat debetor dinyatakan dalam PKPU dan kewenangan Hakim Pengawas dan Kurator pada saat debetor dinyatakan pailit;



Bahwa oleh karena debetor/Para Pelawan/Terbanding bukan debetor dalam

keadaan

Pailit

maka

demi

hukum

tidak

berlaku

bagi

Terbanding/Para pelawan ketentuan tentang pasal-pasal yang mengatur debetor

dalam

keadaan

pailit

dan

insolvensi

sebagaimana

dipertimbangkan Majelis hakim dalam perkara aquo, yang telah mempersamakan penanganan perkara debetor dalam kepailitan dan penanganan debetor dalam perkara PKPU; 

Bahwa berdasarkan point 1 s/d 4 diatas tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan Hal. 20 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

No.08/Eks/HT/2014/PN.mdn tanggal 18 Pebruari 2014 adalah non Executable. Demi hukum debetor/Terbanding/Para pelawan tidak dalam keadaan Pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004, maka tidak ada satu pasalpun yang melarang Pembanding/Terlawan untuk mengajukan eksekusi penetapan melalui

Pengadilan

Negeri

Medan.Putusan

perdamaian

No.05.PKPU/2012/PN.Niaga Medan tanggal 29 Agustus 2012 tidak mengikat kreditor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pembanding/Terlawan; Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Para Pelawan telah mengajukan Kontra Memori Banding

terhadap alasan-alasan keberatan

banding yang diajukan oleh Pembanding yang pada

pokoknya sebagai

berikut:



Bahwa permohonan eksekusi oleh Pembanding tidak memiliki dasar hukum yang jelas;



Bahwa penyelesaian piutang Pembanding merupakan yurisdiksi Pengadilan Niaga.



Bahwa Pembanding telah keliru memahami pertimbangan hukum Putusan

Nomor

kembali

118/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn.Terbanding

pertimbangan

hukum

tegaskan

Putusan

Nomor

118/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 menyebutkan penyelesaian hutang Kreditor diajukan kepada Pengawas. Yang disebutkan permohonan

dalam

pertimbangan

eksekusi

hak

adalah

tanggungan,

penyelesaian sehingga

bukan

sebenarnya

pemahaman yang keliru dan tidak cermat oleh Pembanding harus dikesampingkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari

Pembanding semula

Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 21 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan ulangan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding dan kontra memori banding tersebut, namun akan mengadili berdasarkan seluruh fakta hukum yang diperoleh dari berkas perkara dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama; Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

memeriksa

dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 215/PDT/2015/PT.MDN.- dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 118/Pdt.Plw/2014/PN-Mdn.tanggal

19 Nopember 2014

maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai

tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa

memori banding Pembanding semula Terlawan

ada 2(dua) keberatan pokok berkaitan dengan pertimbangan putusan Pengadilan meruntuhkan

Negeri

Medan

sendi-sendi

yaitu

pertama,

sikap

hukum

jaminan,

kedua

Majelis

hakim

yang

pertimbangan

yang

mencampuradukkan antara ketentuan dalam Kepailitan dengan ketentuan dalam PKPU; Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Pelawan dalam kontra memori bandingnya tetap berpendapat pertama, permohonan eksekusi tersebut tidak berdasar hukum yang jelas karena penyelesaian piutang Pembanding merupakan yurisdiksi Pengadilan Niaga, Kedua

Pembanding telah keliru

memahami pertimbangan hukum Putusan Nomor : 118/Pdt.Plw/2014/PN-Mdn.Terbanding

tegaskan

kembali

118/Pdt.Plw/2014/PN-Mdn.-

pertimbangan

tanggal

19

hukum

Nopember

Putusan

2014

Nomor

menyebutkan

penyelesaian hutang Kreditur diajukan kepada Pengawas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Terlawan yang berkaitan dengan sikap Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang meruntuhkan sendi-sendi hak jaminan dapat dipertimbangkan antara lain kontruksi hukum yang dibangun

Pengadilan Tingkat Pertama dalam

memandang kedudukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah lex specialis derojat legi generalis yang ditulis salah ( lex generalis derojat lex specialis) dari Undang-Undang Nomor 4 tahun

Hal. 22 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

1996 Tentang Hak Tanggungan, padahal kedua Undang-Undang ini tidak saling mengalahkan, bahkan dapat berjalan saling bersamaan, apalagi dalam perkara ini faktanya terjadi pengesahan perdamaian dalam PKPU dan bukan dalam keadaan pailit. Seandainya yang terjadi adalah debitur dalam keadaan pailit, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pada pasal 21 menyatakan:”Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini.”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai pula dengan

Undang-

Undang Noor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan PKPU dalam pasal 55 ayat(1) yang pada pokoknya menyatakan setiap pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek,atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut maka konstruksi hukum pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa dikaitkan dengan perkara ini Termohon adalah pihak kreditor saparatis yang tidak setuju dengan perdamaian yang dimohonkan oleh pihak Pelawan I, sehingga pada akhirnya pihak Termohon tidak tunduk kepada Putusan Pengesahan Perdamaian No.05/PKPU/2012/PN.Niaga Medan tanggal 29 Agustus 2012 tersebut;

-

Bahwa oleh karena pihak Terlawan tidak ikut di dalam perdamaian maka sebagai pihak kreditur separatis maka Terlawan pasal 281 yo pasal 286 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pihak termohon mempunyai hak atas barang-barang jaminan untuk pelunasan piutangnya terhadap pihak Pelawan I;

-

Bahwa akan tetapi untuk memperoleh pelunasan piutangnya tersebut bukan dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Setempat karena berdasarkan pasal 3 ayat (1) Yo pasal 225 ayat (3)

tersebut

diatas

maka

untuk

pelunasan

piutangnya

maka

Hal. 23 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

penyelesaiannya harus diajukan ke Pengawas, karena sesuai pasal 225 ayat (3) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa pada saat permohonan telah diajukan oleh Kreditor maka paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan tersebut didaftarkan maka Pengadilan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1(satu) atau lebih pengurus yang bersama debitur mengurus harta debitur; Konstruksi hukum sebagaimana

tersebut adalah

tidak tepat

karena

Pembanding semula Terlawan tidak tunduk kepada putusan pengesahan perdamaian PKPU maka seharusnya Pembanding semula Terlawan tetap mempunyai hak untuk mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa perihal keberatan kedua dari Pembanding semula Terlawan yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan dalam putusan yang mencampuradukkan antara ketentuan dalam Kepailitan dengan ketentuan dalam PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Terlawan tersebut Para Terbanding semula Para pelawan menyatakan pada pokoknya Pembanding telah keliru memahami pertimbangan hukum Putusan Nomor 118/Pdt.Plw/ 2014/ PN.Mdn. Terbanding tegaskan kembali pertimbangan hukum Putusan Nomor 118/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 menyebutkan penyelesaian hutang Kreditor diajukan kepada Pengawas.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat disimpulkan Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat menerapkan ketentuan PKPU dalam perkara ini, secara prinsip antara ketentuan dalam kepailitan dan PKPU mempunyai perbedaan yang sangat signifikan yang kurang dipahami oleh Pengadilan Tingkat Pertama antara lain sebagai berikut:

Hal. 24 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

-

Dalam proses PKPU fungsi Pengurus tidak berkaitan dengan melakukan pemberesan

harta

debitur

melainkan

hanya

berkaitan

dengan

kepengurusan harta debitur PKPU, sedangkan debitur sendiri tidak kehilangan hak untuk mengurus hartanya tetapi harus seijin Pengurus, hal tersebut sangat berbeda dengan proses kepailitan Tugas Kurator melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit karena debitur sudah kehilangan kemampuan untuk mengurus hartanya; -

Dalam proses PKPU fungsi Hakim Pengawas antara lain mengawasi Pengurus dalam melakukan pengurusan harta, memimpin rapat kreditur dan memimpin dan mengatur pengambilan suara dalam perdamaian serta melanjutkan persetujuan perdamaian untuk disahkan oleh Majelis pemutus, jadi tidak berkaitan pemberesan harta debitur atau eksekusi dari Kreditur, sedangkan dalam kepailitan tugas hakim Pengawas antara lain mengawasi Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut

maka

keberatan pokok dari Pembanding semula Terlawan terhadap pertimbangan putusan yang menyatakan penyelesaian hutang kreditur melalui Hakim Pengawas beralasan sehingga dapat dibenarkan;

Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

tersebut

maka

perlawanan pelawan seharusnya ditolak seluruhnya dan Pelawan I,II,III,IV harus dinyatakan sebagai pelawan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding telah membenarkan

pokok

keberatan

Pembanding semula Terlawan

sebagaimana

memori

banding

tersebut diatas maka terhadap memori

banding dan kontra memori banding selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV adalah pelawan yang tidak baik, maka

petitum

perlawanan lainnya yang accesoir dengan petitum pokok perlawanan

Hal. 25 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

petitum menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 08/Eks/HT/2014/PN.Mdn.- tanggal 18 Pebruari 2014 tidak memiliki daya perintah pelaksanaan eksekusi dan petitum Penetapan Pengadilan Negeri Medan tersebut non eksekutabel tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan

Pengadilan

Tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan perlawanan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV masing-masing adalah Pelawan yang baik (Goed Opposant), menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Eks/HT/2014/PN.Mdn tanggal 18 Pebruari 2014 tidak memiliki daya perintah pelaksanaan eksekusi, menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 08/Eks/HT/2014/PN.Mdn tanggal 18 ebruari 2014 non eksekutabel sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pdt.Plw/2014/ PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari

Pembanding

semula Terlawan

tersebut;

Hal. 26 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

-

Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

:

118/Pdt.Plw/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI 1. Menolak Perlawanan Para Pelawan seluruhnya; 2. Menyatakan Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV adalah Pelawan yang tidak baik; 3. Menghukum Terbanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015

oleh kami,

DR. A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H.RIDWAN RAMLI, SH.MH. PRAMONO, SH.M.Hum, ditunjuk

berdasarkan

masing-masing

Surat

Penetapan

sebagai Hakim

dan HERU

Anggota, yang

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Nomor 215/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 19 Juni 2015 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu SUSILA WARDHANI, SH, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

DR. H. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

DR. A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.

HERU PRAMONO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUSILA WARDHANI, SH. Hal. 27 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.

Perincian biaya: 1. Materai ……………… 2. Redaksi…….............. 3. Pemberkasan ……… Jumlah ……………....

Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00 Rp.139.000,00 Rp.150.000,00

Hal. 28 dari 28 Halaman Putusan No. 215/PDT/2015/PT-MDN.