BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pewarisan adalah proses peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia sebagai pemberi kepada para ahli warisnya sebagai penerima.1Seiring dengan perkembangan masyarakat telah memicu perkembangan kebutuhan akan aturan yang berlaku umum untuk menjamin kepastian bagi setiap peristiwa serta kepentingan dalam masyarakat, tidak terkecuali peristiwa pewarisan. Untuk itulah dibentuk hukum waris sebagai kumpulan aturan yang mengatur akibat hukum harta kekayaan pada kematian, yang meliputi peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi penerimanya, baik dalam hubungan diantara yang bersangkutan, maupun dengan pihak ketiga. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang akan diwarisi 2, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, baik untuk seluruhnya maupun bagian yang seimbang3, Hal penting yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa proses pewarisan baru terjadi ketika pewaris meninggal dunia dan ahli waris masih hidup untuk dapat menerima warisan4.
1
Gregor van der Burght, 1994, Hukum Waris : Buku Kesatu, Media Bina Ilmiah, Bandung, hlm. 1 Ibid 3 Zainudin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2 4 Gregor, Opcit, hlm.38 2
1
2
Adanya pewaris dan ahli waris serta peristiwa hukum kematian pewaris yang mendahului ahli waris tidak serta merta menimbulkan pewarisan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pewarisan dapat terjadi dalam hal pewaris meninggalkan harta kekayaan untuk diwarisi. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris juga tidak otomatis akan menjadi harta warisan. Untuk memastikan apakah harta kekayaan pewaris termasuk dalam harta warisan, perlu diperhatikan status perkawinannya dan hal-hal lainnya yang membebani harta yang ditinggalkan pewaris. Pengetahuan tentang status perkawinan penting untuk mengetahui bagian harta kekayaan yang termasuk dalam bagian harta bersama dan harta kekayaan pribadi pewaris. untuk itulah perlu diketahui ada atau tidaknya perjanjian kawin. Harta kekayaan pewaris sebagaimana yang telah tersebut diatas dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Salah satu obyek barang tidak bergerak yang dapat diwarisi adalah Hak Atas Tanah. Hak atas tanah merupakan hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orangorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badanbadan hukum.5 Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”
5
Boedi Harsono, 2007, Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, hlm. 10
3
Salah satu Hak Atas Tanah yang dapat menjadi obyek waris adalah Hak Milik Atas Tanah. Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai orang atas tanah6, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu “ Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” Hak turun temurun mempunyai makna bahwa hak milik atas tanah dapat dialihkan secara turun temurun melalui pewarisan. Pengaturan lebih lanjut terdapat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria bahwa subyek hukum yang dapat memperoleh hak milik atas tanah adalah hanya Warga Negara Indonesia.Warga negara Indonesia adalah orang yang diakui sebagai warga negara Indonesia oleh Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya Pasal 2 mengatur bahwa “ Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara” Hal ini berarti bahwa semua orang bangsa Indonesia asli atau orang-orang bangsa lain yang diakui sebagai warga negara Indonesia dilindungi oleh UndangUndang, dengan demikian memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Untuk memberikan kepastian hukum kepada Warga Negara Indonesia maka diberikan Bukti identitas warga negara Indonesia berupa
6
Ibid.
4
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan yang akan diberikan pada saat seseorang mencapai usia 17 tahun. Hal ini jika dikaitkan dengan syarat kepemilikan Hak Milik Atas Tanah maka semua warga negara Indonesia baik orang bangsa Indonesia asli maupun warga negara asing yang diakui sebagai warga negara Indonesia berhak untuk memiliki suatu Hak Atas Tanah dengan status Hak Milik, tanpa terkecuali warga keturunan Tionghoa namun implementasi kebijakan ini tidak terjadi di Yogyakarta. Kota Yogyakarta menjadi pilihan lokasi penelitian ini. Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai Winongo, sungai Code dan sungai Gajahwong. Menurut data dari Badan Pusat Statistik kota Yogyakarta, Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 adalah 388.088 jiwa, dengan agama mayoritas adalah Islam7. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan kerukunan hidup terbaik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Toleransi keanekaragaman budaya warga kota Yogyakarta ini terbukti dari pengakuan terhadap kampung Ketandan sebagai Kampung Pecinan dengan arsitektur bangunan yang didominasi oleh budaya Tionghoa 8. Keberadaan etnis Tionghoa sebagai salah satu pelaku utama perekonomian Jogja menjadi salah satu faktor sejarah toleransi multikultural tersebut, yang kemudian diakui oleh Sultan Hamengku Buwono VII pada abad ke 19 dengan didirikannya kawasan
7
Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, http://www.jogjakota.bps.go.id, diakses pada tanggal 3 Agustus 2014 8 Inunk Nastiti, “Harmoni Kehidupan Cina di Kota Gudeg”, www.mehrir.kawunganten.com, diakses pada tanggal 5 November 2014
5
pemukiman kaum Cina Ketandan. Hal ini menjadi penyebab dominasi dan sentralisasi warga Tionghoa di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.9 Berdasarkan Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa atau nonpribumi dilarang untuk mempunyai suatu Hak Atas Tanah dengan status Hak Milik di Yogyakarta dan hanya diberi Hak Guna Bangunan, padahalsejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah terjadi unifikasi aturan-aturan pertanahan dari seluruh Indonesia, yang artinya UUPA berlaku sebagai hukum nasional. Di Yogyakarta hal ini ditegaskan dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 yang menyatakan bahwa UUPA berlaku secara sempurna di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984, namun dalam praktik pertanahan di Yogyakarta, Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 masih berlaku. Salah satu permasalahan yang timbul khususnya terkait peralihan Hak Milik Atas Tanah karena pewarisan terjadi apabila ahli waris utama yang diakui oleh hukum waris adat yaitu isteri merupakan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang mewarisi Hak Milik Atas Tanah dari seorang suami Warga Negara Indonesia asli di kota Yogyakarta. Untuk itu perlu adanya penyelesaian hukum terkait hal tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulisan tesis ini akan diberi judul Hak Waris Isteri Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa 9
Administrator, “Kampung Ketandan, Bukti Ragam Budaya Jogja Sejak Tempo Dulu”, www.jogjakota.go.id , diakses pada tanggal 5 November 2014
6
terhadap Hak Milik Atas Tanah dari Suami Warga Negara Indonesia asli di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. B. Rumusan Masalah 1. Mengapa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak boleh memiliki tanah dengan status hak milik di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Bagaimana praktik pewarisan Hak Milik Atas Tanah dari suami warga negara Indonesia asli kepada isteri warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di kota Yogyakarta? C. Keaslian Penelitian Penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan menunjukan bahwa penelitian dengan judul “ Hak Waris Isteri Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa terhadap Suami Warga Negara Indonesia asli di kota Yogyakarta” belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Terdapat judul penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu 1.
Kajian Hukum tentang Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Arie Widianto. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki
rumusan masalah
yang berbeda
dengan
penelitian
yang
bersangkutan, dimana rumusan masalah yang diajukan oleh Arie Widianto adalah a. Peran notaris dalam membuat perjanjian jual beli tanah untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Yogyakarta b. Keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat notaris terhadap jual beli tanah oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa
7
c. Kejelasan atas adanya perbedaan penerapan antara BPN Pusat dengan Kantor Pertanahan Wilayah Yogyakarta mengenai status hak milik atas warga negara Indonesia keturunan Tionghoa10
2.
Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris sah atas Tanah Hak Milik yang Belum
Dibagi
Waris
(studi
kasus
putusan
Nomor
073/PDT.G/1988/PN.KDR). Penelitian ini dilakukan oleh Hapsari dengan rumusan masalah a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris sah atas tanah yang belum didaftar berkaitan dengan kasus gugatan Nomor 0.73/PDT.G/1988/PN.KDR b. Apakah dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara Nomor 0.73/PDT.G/1988/PN.KDR11 3.
Peralihan dan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan di Masyarakat Hukum Adat Kecamatann Jambi Selatan Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan oleh Shernety Agria dengan rumusan masalah sebagai berikut a. Bagaimana pelaksanaan peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan oleh anggota masyarakat hukum adat kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi? b. Faktor apa sajakah yang menyebabkan anggota masyarakat hukum adat kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi belum melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan di kantor pertanahan kota Jambi? c. Bagaimana upaya yang dilakukan kantor pertanahan kota Jambi dalam mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan oleh anggota masyarakat hukum adat kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi?12
10
Arie Widianto, „‟Kajian Hukum tentang Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Ujian Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007. 11 Hapsari, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Sah atas Tanah Hak Milik yang Belum Dibagi Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0.73/PDT.G/1988/PN.KDR)”, Ujian Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012 12 Shernety Agria, “Peralihan dan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan di Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi”, Ujian Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2013.
8
Masing-masing penelitian di atas memiliki perbedaan judul maupun rumusan masalah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Arie Widianto memiliki rumusan masalah yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis dimana Arie Widianto melakukan kajian hukum tentang aspek perjanjian jual beli hak milik atas tanah di Yogyakarta dan peran notaris serta keabsahan perjanjian jual beli tanah di hadapan notaris oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari focus pada perlindungan hukum bagi ahli waris sah yang belum di bagi waris. Terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Shernety Agria tentang peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat di Jambi. Ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis karena penulis memfokuskan penelitian ini pada sebab larangan kepemilikan tanah dengan status hak milik bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan praktik pewarisan hak milik atas tanah dari suami warga Negara Indonesia asli kepada isteri warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan Surat Edaran Gubernur DIY PA VIII Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI non Pribumi.
D. Manfaat yang diharapkan 1. Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia pada umumnya, Hukum Agraria dan Hukum Waris pada khususnya berkaitan dengan Hak Waris Isteri
9
Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa terhadap Hak Milik Atas Tanah dari Suami Warga Negara Indonesia asli di kota Yogyakarta. 2. Praktik Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan Hak Waris Isteri Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa terhadap Hak Milik Atas Tanah dari Suami Warga Negara Indonesia asli di kota Yogyakarta. E. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis sebab larangan bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah dengan status hak milik di kota Yogyakarta 2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis praktik pewarisan Hak Milik Atas Tanah dari suami warga negara Indonesia asli kepada isteri warga negara Indonesia keturunan tionghoa di kota Yogyakarta
