BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Bank
Pembangunan
Daerah
dengan
fungsinya
meningkatkan
pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, sebagai perantara pihakpihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua lapisan masyarakat. Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki banyak nasabah yang tersebar di seluruh wilayah Bali. Nasabah atau yang diartikan sebagai pengguna jasa bank ini terdiri dari nasabah peminjam dan nasabah penyimpan. Nasabah peminjam adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan dan nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Kreditur dan debitur Bank Pembangunan Daerah Bali mempunyai hubungan timbal balik berdasarkan perjanjian yang disepakati untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya. Kreditur dalam hal ini adalah pihak dari bank yang meminjamkan dana (uang) kepada debitur dengan imbalan pengembalian bunga dan Debitur adalah pihak yang meminjam dana (uang) kepada kreditur. Adanya hubungan timbal balik antara nasabah dengan pihak bank dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank yang artinya tiap perbuatan melanggar undang-undang yang menimbulkan kerugian pada
1
2
nasabah, mewajibkan pihak yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig), perbuatan itu harus menimbulkan kerugian; perbuatan itu harus itu dilakukan dengan kesalahan; antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa bank, pelaku usaha jasa bank oleh karena itu dituntut untuk : 1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya. 3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. menjamin kegiatan usaha banknya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku. 5. dan sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan konsumen adalah para nasabah bank antara lain nasabah yang berkedudukan sebagai kreditur, nasabah yang berkedudukan sebagai debitur dan nasabah yang berkedudukan sebagai pelanggan jasa bank. Janus Sidabalok mengemukakan ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut :
3
1.
2. 3.
4.
melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945; melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi; melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pambangunan nasional; melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. 1
Untuk itu, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai konsumen yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai perantara masyarakat daerah Bali dengan pemerintah daerah Bali dalam hal pembangunan dan perekonomian harus selalu mementingkan kepentingan dan pelayanan agar masyarakat tidak merasa dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak bank. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan ingin mewujudkan dalam bentuk skripsi melihat dari segi Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Studi Pada Bank Pembangunan Daerah Bali. 1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat
dirumuskan sebagai berikut.
1
Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6.
4
1.
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2.
Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh bank ?
1.3.
Ruang Lingkup Masalah Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat, maka
dipandang perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas nanti. Adapun permasalahan pertama dibatasi hanya pada perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan Kedua dibatasi pada pelaksanaan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan. 1.4.
Orisinalitas Penelitian Penulisan penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan
pemaparan asli dari penulis demi orisinalitas penelitian yang dibuat dan dikembangkan sendiri oleh penulis. Walaupun ada pembahasan yang menyerupai dengan judul penelitian yang penulis ambil, tetapi dalam segi pembahasan penelitian ini lebih mengkhusus studi kepada Bank Pembangunan Daerah Bali. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menampilkan 2 Skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan judul skripsi peneliti.
5
1. Skripsi yang ditulis oleh Melli Meilany berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Bagaimanakah
pertanggungjawaban
bank
apabila
nasabah
mengalami
kerugian. 2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zikri R. berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 199 K/Pdt/2005)”, permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia? Dan Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan?. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1.1. Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan perlindungan nasabah. No Judul 1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau dari UndangUndang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Penulis Rumusan Masalah Melli Meilany 1. Bagaimanakah (Mahasiswa perlindungan hukum Fakultas Hukum terhadap nasabah bank Universitas ditinjau dari UndangSumatera Undang No. 8 tahun 1999 Utara), Tahun tentang Perlindungan 2008. Konsumen. 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bank
6
2.
apabila nasabah mengalami kerugian. Perlindungan Hukum MUHAMMAD 1. Bagaimana pengaturan Nasabah Bank ZIKRI R., tindak pidana di bidang Dalam Hal Terjadi (Mahasiswa perbankan dalam peraturan Tindak Pidana di Universitas perbankan dan peraturan Bidang Perbankan Indonesia lainnya di Indonesia? (Studi Kasus Ny. Fakultas Hukum 2. Bagaimana perlindungan Supartini VS Bank Program Studi hukum yang diberikan Syariah Mandiri, Ilmu Hukum terhadap nasabah dalam hal Putusan Mahkamah Kekhususan terjadi tindak pidana di Agung Nomor : 199 Hukum Tentang bidang perbankan? K/Pdt/2005) Kegiatan Ekonomi Depok
Tabel 1.2. Daftar Penelitian Penulis No Judul Skripsi 1. Perlindungan Hukum Terhadap NasabahAkibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Bank Berdasarkan UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :Studi Pada Bank Pembangunan Daerah Bali.
1.5.
Penulis Rumusan Masalah Adyt Dimas 1. Bagaimanakah Prasaja Utama, perlindungan hukum Fakultas Hukum terhadap nasabah bank Universitas akibat perbuatan melawan Udayana, Tahun hukum yang dilakukan oleh 2014. bank berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh bank?
Tujuan Penelitian Agar penelitian ini memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus memiliki
tujuan sehingga dapat memenuhi target yang dikehendaki. Adapun tujuannya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.
7
1.5.1. Tujuan umum Ada pun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pemahaman sejauh mana adanya perlindungan hukum akibat perbuatan melawan hukum oleh bank dengan studi terhadap Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan hukum perlindungan konsumen. 1.5.2. Tujuan khusus Sesuai permasalahan yang dibahas adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 1.
Untuk memahami dan mendalami perlindungan hukum terhadap nasabah bank akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank berdasarkan hukum pelindungan konsumen;
2.
Untuk memahami dan mendalami bagaimana pelaksanaan tanggung jawab bank terhadap nasabah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak bank.
1.6.
Manfaat Penelitian
1.6.1. Manfaat teoritis Seluruh hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian atau penulisan selanjutnya bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Udayana dan sebagai bahan referensi pada perpustakaan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dalam ilmu hukum bisnis khususnya dalam hukum perlindungan konsumen.
8
1.6.2. Manfaat praktis Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 1.
Untuk memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian, sehingga mahasiswa dapat mengetahui pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di dalam kehidupan bermasyarakat.
2.
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi bank-bank lainnya dalam upaya perlindungan hukum terhadap nasabah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak bank.
3.
Dapat mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali.
4.
Dapat mengetahui dan memahami tanggung jawab Bank Pembangunan Daerah Bali apabila terjadi perbuatan melawan hukum terhadap nasabahnya.
1.7.
Landasan Teoritis Pada prinsipnya suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih,
atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. 2 Sehingga dalam menjawab permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Pembangunan Daerah Bali menggunakan teori :
2
Soerjono Soekanto,2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, hal. 30.
9
1.7.1. Teori perlindungan hukum Perlindungan mengandung makna, suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam konteks perlindungan konsumen, kita akan membicarakan perlindungan hukum terhadap konsumen. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 3 Philipus M. Hadjon, mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum diatas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu : subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.4 Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. 5 Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk
3
Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, hal. 121. Philipus M. Hadjon,dkk, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 10. 5 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 3. 4
10
mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum
Pemerintah
menetapkan
suatu
aturan/keputusan,
rakyat
dapat
mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. 1.7.2. Teori tanggung jawab Kontrak yang merupakan persetujuan para pihak melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat. Akibat dari pertukaran hak dan kewajiban tersebut memunculkan tanggung jawab para pihak, terkait dengan tanggung jawab tersebut, terdapat teori tentang tanggung jawab dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan tanggung jawab yang berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hukum Internasional, setiap perbuatan yang merugikan pihak lainnya harus bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi atau kompensasi. 6 Di kalangan para ahli hukum, tanggung jawab sering diistilahkan dengan “responsibility” (verantwoordelijkeheid) atau terkadang disebut dengan “liability”. Tanggung jawab dalam arti responsibility adalah sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan tanggungjawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Tanggung jawab menurut pengertian hukum
6
Huala Adolf, 2002, Jakarta, hal. 87.
Aspek-Aspek Negara dalam Hukum InternasionaI, Rajawali Pers,
11
adalah kewajiban memikul pertanggunganjawab dan kerugian yang diderita bila dituntut baik dalam hukum maupun dalam administrasi. Teori hukum Hans kelsen Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab (aanspraklijk) atas perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti suatu keterikatan. Dengan demikian tanggung jawab hukum (legal responsibility) sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Apabila tanggung jawab hukum hanya dibatasi pada hukum perdata saja maka orang hanya terikat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum di-antara mereka.7 Tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab dalam sistem hukum pada masyarakat primitif adalah untuk memelihara kerukunan antara individu-inividu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah terjadinya pembalasan dendam. Namun, pada masyarakat modern ini dasar falsafah dan tujuan utama dari penerapan prinsip tanggung jawab adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara luas baik diliat dari segi moral maupun dari segi kehidupan sosial. 8 Dasar gugatan untuk tanggung jawab dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) teori tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan
7
Bernadette M.Waluyo, 1997, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, hal.15. 8 Ibid, hal.8.
12
(negligence), tuntutan berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi (breach of warranty) dan tanggung jawab mutlak (strict product liability).9 1.8.
Metode Penelitian
1.8.1. Jenis penelitian Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan penelitian secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten.10 Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat sedangkan empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Bank Pembangunan Daerah Bali terhadap nasabahnya yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. 1.8.2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau
9
Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Bantuan Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 10. 10 Soerjono Soekanto, op.cit , hal. 42.
13
untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan
tentang
perlindungan
hukum
terhadap
nasabah
Bank
Pembangunan Daerah Bali apabila mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. 1.8.3. Sumber Data Dalam melakukan penelitian ini data yang dipergunakan adalah bersumber pada : a.
Data primer Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber
atau diperoleh dari penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian di Bank Pembangunan Daerah Bali. Adapun sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh narasumber yaitu Direktur atau Pejabat yang berwenang di Bank Pembangunan Daerah Bali. b.
Data sekunder Data sekunder, yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian
kepustakaan (library research) yang terdiri dari: 1.
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
14
2.
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.11 Di samping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui electronic research yaitu melalui internet dengan jalan mengcopy (download) bahan hukum yang diperlukan.
1.8.4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi. Bahan hukum yang diperolehnya adalah diinfentarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan sejenis, mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat,
penemuan-penemuan
yang
berhubungan
dengan
permasalahan penelitian. 1)
Teknik studi dokumen Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam
melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum
11
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, hal.141.
15
sesuai dengan permasalahan yang dikaji yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 2)
Teknik wawancara Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara
tanya jawab. Dalam penelitian ini wawancara yang merupakan teknik untuk memperoleh data dilapangan dipergunakan untuk menunjang dari data-data yang diperoleh melalui studi dokumen. Dimana peneliti sebagai penanya dan sumber informan sebagai obyek yang akan dimintai keterangan dan informasi terkait penelitian tersebut. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada narasumber. 1.8.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap dipakai untuk dianalisa. 12 Teknik pengolahan data dilakukan secara kwalitatif, dimana dalam pengolahannya tidak menggunakan angka-angka, tabel ataupun grafik. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan maka dipergunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder adalah merupakan data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Dari keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data
12
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal.72.
16
lainnya. 13 Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan.
13
Fakultas Hukum Univ.Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal.76.
