PUTUSAN Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : ----------------------------------------------------------------------Nama lengkap
: H. APIP WIJAYA bin H. HATORI; -------------------------
Tempat lahir
: Tasikmalaya; ------------------------------------------------------
Umur/tanggal lahir
: 62 tahun/10 Mei 1951; ------------------------------------------
Jenis kelamin
: Laki-laki; ------------------------------------------------------------
Kebangsaan
: Indonesia; ----------------------------------------------------------
Tempat tinggal
: Kampung Rahayu I RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;
Agama
: Islam; ----------------------------------------------------------------
Pekerjaan
: Wiraswasta; -------------------------------------------------------
Dalam perkara ini Terdakwa H. Apip Wijaya bin H. Hatori ditahan dengan penahanan Kota, oleh : ----------------------------------------------------------------
Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 Maret 2014; ----------------------------------------------------------------------------------
-
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014; ---------------------------------------------------
-
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014; ----------------------------------Pengadilan Tinggi tersebut; ---------------------------------------------------------Telah membaca berkas perkara Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm serta
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; ------------------------------Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 03 Maret 2014 Nomor Reg. Perkara :PDM- I21/TASIK/03/2014, yang sebagai berikut : -------------------------------------------------Bahwa ia Terdakwa H. APIP WIJAYA bin H. HATORI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 sekitar Jam 11.30 WIB., atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
2013, bertempat di Gunung Kihiang RT. 04, RW. 05, Kel. Cibuni Geulis, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota, IUP Operasi produksi diberikan oleh Bupati/Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam satu wilayah Kabupaten atau Kota, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara -
Bahwa Terdakwa selaku Pemilik usaha PD. Dinasti yang bergerak dalam usaha penambangan pasir mengajak bekerja sama dengan para Pemilik lahan tambang pasir di Lokasi Blok Gunung Kihiang RT. 04, RW. 05, Kel. Cibuni Geulis, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya dengan luas areal tambang sekitar 7.000 M2 untuk Terdakwa gali dengan system bagi hasil dimana para Pemilik lahan mendapat keuntungan bersih 15% dari hasil produksi tambang pasir setiap harinya dan sisanya sebesar 85% untuk Terdakwa; --------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa setelah ada kesepakatan dengan para Pemilik lahan, kemudian Terdakwa menyewa alat berat berupa Becho merek Cobelco PC 200 warna hijau dan conveyor belt (saringan pasir), dan untuk melakukan kegiatan penambangannya Terdakwa mempekerjakan 6 (enam) orang karyawan lapangan masing-masing saksi SUPARMAN alias AHOT, saksi AGUS YUSUF, saudara ADE sebagai operator Becho, saudara ROBI, saudara DEDI sebagai kernet Becho dan kernet coveyor belt, serta saudara ADIN sebagai pencatat hasil produksi tambang pasir/sirtu setiap hari; ----------------
-
Bahwa setelah alat berat berupa Belcho dan saringan pasir sudah berada di areal tambang pasir di lokasi Blok Gunung Kihiang, kemudian sejak pertengahan bulan Juli 2013 tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dari Walikota Tasikmalaya, Terdakwa memerintahkan operator dan kernet Becho untuk menambang pasir, dan atas perintah Terdakwa tersebut kemudian saksi SUPARMAN alias AHOT, saksi AGUS YUSUF, dan saudara ADE secara bergantian sejak jam 05.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB secara bergantian setiap hari melakukan penggalian pasir dan sirtu dengan menggunakan Becho, selanjutnya pasir yang sudah digali ditumpahkan diatas penyaring pasir (conveyor belt); ------------------------
Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
-
Bahwa kemuadian pasir yang telah disaring tersebut dijual kepada konsumen yang datang ke lokasi penambangan dengan harga jual setiap truk berisi 5 M3 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setiap 1 meter kubik seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan hasil produksi penambangan pasir setiap harinya mencapai 240 M3, sehingga uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan pasir setiap hanrinya mencapai Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); ---------------------------------
-
Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan penambangan pasir di lokasi Blok Gunung Kihiang RT. 04, RW. 05, Kel. Cibuni Geulis, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya yang tidak dilengkapi dengan ijin usaha pertambangan (IUP) tersebut baru diketahui oleh saksi YUSUF JUHARA dan anggota lainnya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar pada tanggal 09 Oktober 2013, dan setelah dilakukan pemeriksaan, pada saat diminta memperlihatkan surat-suratnya, Terdakwa hanya dapat memperlihatkan perizinan dari RT, RW, Desa dan Kecamatan setempat, namun tidak dapat memperlihatkan ijin usaha pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang yaitu Walikota Tasikmalaya atau Dinas Pelayanan Izin Terpadu Kota Tasikmalaya; ---------------------------------------------------------Perbuatan Terdakwa H. APIP WIJAYA bin H. TOHARI sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a Jo. Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; --------------------------------------------------------------------------------------Membaca, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 5 Mei 2014, Nomor Reg. Perkara : PDM III21/TSM/02/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut : ----------------------------------1. Menyatakan Terdakwa H. APIP WIJAYA Bin H. HATORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 37 huruf a Jo. Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. APIP WIJAYA Bin H. HATORI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong masa penahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara; ----------------------------------------
Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
3. Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------------Barang bukti berupa : 1 (satu) unit ekscavator/beckhoe merk Komatsu PC 200-6 warna
-
kuning; dan Saringan pasir (conveyor belt);
-
Dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa H. APIP WIJAYA Bin H. HATORI; ----------------------------------------------------------------------------------Bahan tambang berupa pasir pasang 2 Kg;
-
Dirampas untuk dimusnahkan; ---------------------------------------------------------Lampiran Permohonan 1 (satu) bundel;
-
Tetap terlampir dalam berkas perkara; ----------------------------------------------4.
Menetapkan apabila terdakwa dipidana dan dinyatakan bersalah agar membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah); ---------------Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2014
Nomor 97/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tsm., dengan amar sebagai berikut : ----------------1. Menyatakan Terdakwa H. APIP WIJAYA Bin H. HATORI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan”; ------------------------------------2. Memidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; ----------------------------------------------------------3. Menetapkan
lamanya
Terdakwa
ditahan
dengan
penahanan
Kota
dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; -----------------------------4. Menyatakan barang bukti berupa : --------------------------------------------------------1. 1 (satu) buah alat berat merk Cobeko Pc 200 warna hijau; 2. 1 (satu) buah saringan pasir (Conveyor belt); dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa; ---------------------------3. 2 (dua) kg bahan tambang berupa pasir pasang; dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan; ---------------------------------------4.
1 (satu) bundel foto copy lampiran permohonan usaha pertambangan sebagai kelengkapan dalam rangka mengajukan permohonan usaha penambangan di lokasi penambangan pasir yang telah ditambang oleh Terdakwa; Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara; -------------------------------5. Menyatakan Terdakwa ditahan dengan penahanan kota; --------------------------6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----------------------------------------------------------------Membaca berturut-turut : ------------------------------------------------------------------------1. Akta Permohonan Banding Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm., dibuat oleh Tawid Taryono S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, Yayan Mulyana, S.H. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2014 Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm.; ----------------------------------------------------------------2. Akta Permohonan Banding Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm. dibuat oleh Tawid Taryono, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum’at, tanggal 23 Mei 2014, Terdakwa H. Apip Wijaya bin H. Hatori menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 19 Mei 2014 Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm.; ----------------------------------------------------------------3. Akta pemberitahuan permohonan Banding Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm, dibuat oleh Parkiman Jurusita Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 telah diberitahukan kepada Terdakwa H. Apip Wijaya bin H. Hatori bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2014, Nomor 97/Pid.Sus/2014/ PN.Tsm.; ---------------------------------------------------------------------------------------4. Akta pemberitahuan permohonan Banding Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm. dibuat oleh Narso, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 telah diberitahukan kepada Yayan Mulyana, S.H. Jaksa Penuntut Umum, tentang adanya Banding dari Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2014 Nomor 97/Pid. Sus/2014/PN.Tsm.; -------------------------------------------------------------------------5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm. dibuat oleh
Tedih
Suryadimulya,
S.H. Wakil
Panitera
Pengadilan
Negeri
Tasikmalaya bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2014 telah diterima di
Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Memori Banding Jaksa Penuntut Umum; -----------------------------------------------------------------------------6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 Mei 2014; -----------7. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 97/ Pid.Sus/2014/PN.Tsm, dibuat oleh Narso, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa H. Apip Wijaya bin H. Hatori; -----------------------------------------------------------------8. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm. dibuat oleh Tawid Taryono, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 telah diterima Kontra Memori Banding yang diserahkan oleh Terdakwa H. Apip Wijaya bin H. Hatori; -----------------------------------------------9. Surat Memeriksa Berkas Perkara dari Tawid Taryono, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya kepada Terdakwa H. Apip Wijaya bin H. Hatori, tertanggal 26 Mei 2014, Perihal Untuk Memeriksa Berkas Perkara Pidana Nomor : 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm atas nama Terdakwa H. Apip Wijaya bin H. Hatori; ------------------------------------------------------------------------10. Surat Memeriksa Berkas Perkara dari Tawid Taryono, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya kepada Yayan Mulyana, S.H. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 26 Mei 2014, Perihal Untuk Memeriksa Berkas Perkara Pidana Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm atas nama Terdakwa H. Apip Wijaya bin H. Hatori; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dijatuhkan pada tanggal 19 Mei 2014, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2014, Yayan Mulyana, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa H. Apip Wijaya bin H. Hatori pada tanggal 23 Mei 2014 mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ------------Menimbang,
bahwa
dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum
menyatakan Banding, dengan alasan : -----------------------------------------------------Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
1. Bahwa
penjatuhan
putusan
terhadap
Terdakwa
didasarkan
pada
pertimbangan yang belum memenuhi rasa keadilan; ------------------------------2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap hasil pertimbangan yang menyatakan adanya Moratorium surat dari Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mengenai Monotarioum atau Pelarangan dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan, adalah yang menghambat diterbitkannya IUP (Izin Usaha Pertambangan) Terdakwa; ----------------------Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2014 Nomor 97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa H. Apip Wijaya Bin H. Hatori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan”, seperti didakwakan pada dakwaan tunggal, pasal 158 Juncto pasal 37 huruf a juncto pasal 48 huruf a
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, sudah tepat dan benar. Sebab pertimbangan hukum putusan dimaksud mengenai perbuatan Terdakwa terkait uraian unsur pasal dakwaan, sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Sehingga pertimbangan hukum tersebut akan diambil oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri guna memutus perkara ini pada tingkat banding; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
namun
demikian
Pengadilan
Tinggi
tidak
sependapat dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dengan alasan pertimbangan dibawah ini; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
setiap kegiatan eksploitasi pertambangan pada
dasarnya akan menimbulkan perubahan fisik lingkungan.Itulah sebabnya dalam kegiatan pertambangan dibutuhkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan maksud eksploitasi pertambangan, dalam hal ini penambangan pasir dan batu yang dilakukan Terdakwa perlu dikendalikan guna memenuhi pertambangan yang berwawasan lingkungan. Cara penambangan pasir dan batu dengan menggunakan eksavator/becho, kemudian diayak menggunakan conveyor belt (ban berjalan) lalu diangkut dengan truck untuk dijual kepada masyarakat, kalau Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
dilakukan tanpa kendali atau pembatasan lewat izin maka akan merusak lingkungan; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin yang diterbitkan oleh Walikota Tasikmalaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Perijinan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kota Tasikmalaya dan Terdakwa hanya mendapat persetujuan dari masyarakat disekitar lokasi penambangan yang diketahui oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat setempat. Dengan cara ini, apapun alasannya, secara hukum penambangan yang dilakukan Terdakwa jelas ilegal, tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada landasan hukum untuk melakukan hal itu; --------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, setiap kegiatan eksploitasi penambangan pasir dan batu, dikawasan manapun semestinya tidak semata atas dasar kepentingan ekonomi/bisnis melainkan juga kepentingan lingkungan; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut diperberat, sebagai bentuk efek jera pada Terdakwa juga sekaligus sebagai peringatan kepada pelaku pertambangan lain yang melakukan usaha yang sama, agar tidak melakukan penambangan dengan cara ilegal serta merusak lingkungan; --Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya akan memperbaiki amar kelima putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa ditahan dengan penahanan kota; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan, Terdakwa masih dalam status tahanan kota, berdasarkan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) butir 2 b KUHAP, seharusnya “menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota”, dan bukan menyatakan Terdakwa ditahan dengan penahanan kota; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa namun demikian dalam pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak menahan Terdakwa, maka sesuai Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi tidak perlu mencantumkan status penahanan tersebut dalam amar putusan banding; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis panahanan kota, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana
Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan dengan waktu seluruhnya selama ditahan dalam perkara ini; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa; ---------------------------------------------------------------------------------Memperhatikan ketentuan pasal 158 juncto. pasal 37 huruf a juncto. pasal 48 huruf a Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto pasal 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto 4 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -------------------------------------------------------------------------
MENGADILI: -
Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; ----------------------------------------------------------------------------
-
Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2014 Nomor
97/Pid.Sus/2014/PN.Tsm. yang dimintakan
Banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : --1. Menyatakan Terdakwa H. APIP WIJAYA Bin H. HATORI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan”; --------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; ----------------------------------------------------------------3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dengan penahanan Kota dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; ----4. Menyatakan barang bukti berupa : --------------------------------------1. 1 (satu) buah alat berat merk Cobeko Pc 200 warna hijau; 2. 1 (satu) buah saringan pasir (Conveyor belt); Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa; ---------------3. 2 (dua) kg bahan tambang berupa pasir pasang; dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan; ---------------------------4. 1 (satu) bundel foto copy lampiran permohonan usaha pertambangan
sebagai
kelengkapan
dalam
rangka
mengajukan permohonan usaha penambangan di lokasi penambangan pasir yang telah ditambang oleh Terdakwa; dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara; ------------------5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan,
yang
dalam
tingka
banding
sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); ---------------------------Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 oleh kami F. Willem Saija, S.H. M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan John Piter, S.H. M.H. serta Hartono Abdul Murad, S.H. M.H.. sebagai HakimHakim Anggota berdasarkan Panetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Juni.2014 Nomor 192/Pen/Pid.Sus/2014/PT.BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Asep Gunawan, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum; -----------
Hakim-hakim Anggota Ttd.
Hakim Ketua, Ttd.
John Piter, S.H. M.H.
F. Willem Saija, S.H. M.H.
Ttd. Hartono Abdul Murad, S.H. M.H. Panitera Pengganti, Ttd. Asep Gunawan, S.H. Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2014/PT.BDG
