I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam Undang-undang No. 511979 tentang Pemerintahan Desa, peran Pemerintah sangat dominan dalam mengatur desa-desa diseragamkan secara Nasilonal, yang berpeluang menghancurkan keanekaragaman, diantaranya menghancurkan adat-istiadat sehingga masyarakat desa dalam melakukan pembangunan desanya tergantung kepada Pemerintah. Peran masyarakat dalam menentukan pembangunan desanya terlihat masih kura11g. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kepada Kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi seperti ini terjadi, karena pembangunan desa yang dilaksanakan itu bukan keinginan masyarakat secara umum. Lahimya Undang-undang No. 2211999 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai Pengganti UU No. 511974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan IJU No. 511979 tentang Pemerintahan Desa, dalam keterikatan keterangan tersebut sangat jelas dominasi eksekutif di tingkat desa, sementara peran masyarakat dikebiri, misalnya Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan memiliki rangkapan jabatan yang
cukup banyak baik sebagai perencana, pelaksana dan juga sebagai pengawas, karena adanya jabatan Kepala Desa secara ex-oficio menjadi ketua LMD dan Ketua. Umum LKMD. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang disebut Pemerintahan Deerah adalah terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya bersama-sama dengan Badart Petwakilan Desa yang merupakan parlemen atau badan legislatif di tingkat
Desa. Kedudukan Kepala Desa sejajar dengan Badan Perwakilan Desa dan keduanya merupakan mitra keja. Badan Perwakdan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspiriui masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peme:rintahan Desa. Terselenggaranya
pelaksanaan
Pemerintahan
Desa
di
bidang
pembangunan sangat terkait langsung dengan masyarakat, pengawasan masyarakat memegang peranan yang sangat penting untuk terlaksananya kegiatan pemerintahan, pembangunan.
Pengawasan masyarakat disampaikan secara
langsung, melalui media cetak dan media elektronik. Kenyataan selama ini menunjukkan pengawasan masyarakat terhadap Kepai!a Desa dan perangkatnya di bidang pembangunan meliputi : 1. Adanya pengaduan masyarakat di bidang pembangunan, diantaranya
penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa.
2. K;xsus-kasus yang dilaporkan diantaranya penyimpangan pembangunan. 3. Kiarangnya disiplin
aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan
ke.wajibannya. 4. Masalah pelayanan aparatur desa yang kurang baik terhadap pelaksanaan
pembangunan. Kasus-kasudmasalah tersebut disampaikan dalam berbagai cara, yaitu pengalduan langsung kepada perangkat atau pimpinan tingkat atasnya ada juga melalui media cetak dan elektronik dan kadang-kadang dilakukan dengan demorlstrasi.
Garnbaran masalah tersebut memperkuat bahwa masyarakat pada dasamya menginginkan pelaksanaan pembangunan di desa bejalan dengan baik, dan apabila melihat kurang baik kadang-kadang secara emosional melakukan kritik dan kadang-kadang melalui cara-cara yang kurang baik. Tujuan pengawasan masyarakat pada dasamya untuk memberikan koreksi kepath kinej a aparatur desa. Pada dasarnya pengawasan masyarakat tidak lepas dari proses komunikasi yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur komunikator (mas:yarakat desa) yang menyampaikan pesan melalui saluran kepada komunikan (aparat desa) dan efewreaksi komunikasi. Dalam komunikasi pengawasan di tingkat desa yang menjadi komunikator adalah pribadi atau kelompok masyarakat, yang dipakai pesan ialah kasus-kasus pengaduan, saluran yang digunakan ialah media massa suratkabar, elektronik dan pengaduan langsung. Kajian penelitian ini dititikberatkan kepada saluran komunikasi yang digunakan oleh masyarakat desa dalam pengawasan pelaksanaan di bidang pembangunan clan pemerintahan yang &laksanakan oleh perangkat desa.
1.2. Perurnusan Masalah
Kelemahan pemerintahan desa pada masa yang lalu pada dasamya disebabkan oleh (1) lemahnya kontrol masyarakat terhadap Kepala Desa, (2) pwangkapan jabatan Kepala Desa, secara ex-officio sebagai Ketua Umum
LKMI) dan Ketua LMD dimana satu pihak sebagai pelaksana juga sebagai perenc:ana dan sebagai pengawas serta (3) desa dianggap mempakan saluran
program pemerintah tingkat atas, kadang-kadang program tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dengan adanya reformasi tejadi perubahan yang diharapkan mampu meng:akomodasi tuntutan di kalangan masyarakat desa. Diharapkan pengawasan komunikasi masyarakat mencerminkan hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakatnya, dan juga dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam pemt~angunan,baik mulai dari perencanaan, biayaldana pelaksanaan dan juga pengiwasan. Masyarakat memberikan respon terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di desanya. Sedangkan perangkat desa dituntut untuk dapat menangkap keinginan masyarakatnya, h a s memiliki kepekaan tentang kesulitan, keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Berkaitan dengan ha1 tersebut, peneliti mencoba merumuskan pertanyaan penel~~tian sebagian berikut : 1. Btigaimana tanggapan masyarakat terhadap program-program pembangunan ? 2. Sanpai
seberapa jauh
partisipasi
masyarakat
dalam
pengawasan
pembangunan?
3. Saluran komunikasi pengawasan manakah yang paling efektif bagi masyarakat dalam menyampaikan pesanlpengaduan di bidang pembangunan ?
4. Bagaimana respons Kepala Desa dan perangkatnya terhadap pesan yang dirmnpaikan oleh masyakarat ? 1.3. Tujuan Peuelitian
Tujuan urnurn penelitian adalah untuk mengetahui sejauhrnana pemanfaatan saluran komunikasi pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan
pembangunan desa di Kabupaten Bogor. Secara khusus tujuan penelltian ini dapztt dinunuskan sebagai berikut :
I. lvlenganalisis pemahaman masyarakat tentang pengertian pembangunan desa.
2. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengawasan
di
bidang
pembangunan mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan.
3. ldenganalisis saluran komunikasi yang digunakan oleh masyarakat terhadap ~elaksanaanpembangunan desa. 4. Menganalisis respons aparat desa (Kepala Desa dan perangkatnya) terhadap
pengawasan masyarakat di bidang pembangunan.
1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian pemanfaatan komunikasi pengawasan terhadap kineja pemerintah desa, &lam bidang pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Bogor diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain: 1. Pengembangan teori komunikasi pembangunan dan pedesaan dalam
~r~enyelenggarakan pembangunan serta pemanfaatan komunikasi pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemenntahan desa.
2. Bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan Kepala Desa sebagai bahan kajian dan pengembangan untuk menyempumakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang pembangunan dan pemerintahan. 3. Memberikan masukan kepada aparatur pengawas tingkat Kabupaten untuk
di-jadikanbahan kajian dan untuk ditindak lanjuti.
4. IMasukan kepada peneliti selanjutnya, khususnya peneliti yang berkaitan dengan komunikasi pengawasan masyarakat
