Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Sistem Pemerintahan Desa (Studi Komparasi Perda Di Kabupaten Boyolali Dan Kabupaten Karanganyar)

ISSN. 1907 - 0489 April 2011

Spirit Publik Volume 7, Nomor 1 Halaman: 1 - 14

Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Sistem Pemerintahan Desa (Studi Komparasi Perda Di Kabupaten Boyolali Dan Kabupaten Karanganyar) The Regulation of Local Government in Regulating the Village Government System (Comparative Studies of the District Regulation in Boyolali And Karanganyar) Didik G. Suharto Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta [email protected] (Diterima tanggal 15 Desember 2010, disetujui tanggal 25 Januari 2011)

Abstract This research was conducted based on the need of inventory mapping of the potential issues leading to polemic related to the village government system. This study aims to find out the difference between Local Regulation (Perda) about the village government system and the issues in Local Regulation concerning the village government with potential problems. This study is a descriptive analytical research, describing and analyzing the phenomenon and targeted object. In this case the analysis was performed using content analysis method and literature study. The documentation technique was used to collect the secondary data collected from the law product (regulation) of Regency Government. The technique of data analysis performed in this research is consistent with the procedure of qualitative research: by collecting data, interpreting, and drawing a conclusion. The findings of the study shows that the content of Local Regulation concerning the village government in Boyolali and Karanganyar Regencies substantially have similarity and difference. The similarity and difference of Local Regulation content in Boyolali and Karanganyar Regency can be categorized into eight issues. They are: organizational structure and village government work procedure; Village Representative Council (BPD); Village Chief (Kades); Village apparatus (Perdes); society institution; village cooperation; village income source; Village Income and Expense Budget (APBDesa). Such issues are potencial to be a polemic or controversy; both among the internal village government, between village government and the higher government, or village government and society or third party. Keywords: regulation, local government, village government system

A. Pendahuluan

berulangkali. Perubahan terakhir adalah terbitnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Desa, menurut definisi universal ialah sebuah

anglomerasi

permukiman

di

Daerah yang di dalamnya tercantum ketentuan

area

mengenai desa. Sebagaimana produk peraturan

pedesaan (rural). Sejak masa kolonial, aturan

perundang-undangan sebelumnya, UU Nomor

mengenai desa di Indonesia sudah ada. Aturan

32/2004 tersebut juga tak lepas dari masalah. UU

yang dimaksud yaitu Inlandsche Gemeente

Nomor 32/2004 dipandang belum sempurna

Ordonantie (IGO) Stbl. 1906 No. 83 yang

karena masih menimbulkan polemik-polemik di

berlaku untuk Jawa dan Madura, serta Inlandsche

masyarakat.

Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB)

Sebagai tindak lanjut implementasi di

Stbl. 1938 No. 490 yang berlaku untuk daerah di

daerah, setiap Pemerintah Daerah menyusun

luar Jawa dan Madura. Dalam perkembangannya,

Peraturan Daerah (Perda) yang tidak jarang

produk perundang-undangan yang mengatur

antara daerah satu dengan yang lain memiliki

mengenai desa telah mengalami perubahan

perbedaan-perbedaan signifikan. Perbedaan itu

1

Spirit Publik Vol. 7, No. 1, April 2011 Hal. 1 – 14

seringkali memicu pertentangan di antara warga

kebijakan publik terdiri dari lima tahapan: 1)

masyarakat

dengan

penyusunan agenda, yakni suatu proses agar

Pemerintah Daerah. Perbedaan regulasi (Perda)

suatu masalah bisa mendapat perhatian dari

menyangkut pengaturan sistem pemerintahan

pemerintah; 2) formulasi kebijakan, yakni proses

desa antara daerah satu dengan daerah lain yang

perumusan

bisa menimbulkan pertentangan tersebut menarik

pemerintah; 3) pembuatan kebijakan, yakni

untuk dikaji, baik dari segi praktis maupun

proses

teoritis. Perlu ada pemetaan menyeluruh untuk

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan

menginventarisasi isu-isu atau persoalan yang

sesuatu tindakan; 4) implementasi kebijakan,

berpotensi menimbulkan polemik. Hal itu penting

yakni proses untuk melaksanakan kebijakan

agar pemerintah memiliki pedoman dan rambu-

supaya mencapai hasil; 5) evaluasi kebijakan,

rambu

peraturan

yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil

perundang-undangan agar tidak menjadi sumber

atau kinerja kebijakan. Hampir sama dengan

benturan di masyarakat bawah. Oleh karenanya,

Howlet dan Ramesh, Anderson (1979:23-24)

diperlukan pemahaman mengenai perbedaan-

menggambarkan

perbedaan yang ada dalam isi Peraturan Daerah

meliputi

terkait sistem pemerintahan desa, dan isu-isu apa

formulation,

yang berpotensi menimbulkan persoalan untuk

implementation, dan policy evaluation.

maupun

dalam

masyarakat

menyusun

produk

menjadikan regulasi (Perda) sebagai bagian dari analis

tersebut,

ini

pemerintah

proses

problem

memilih

kebijakan

oleh untuk

publik

formulation,

policy

adoption,

policy

policy

mengidentifikasikan

untuk

kebijakan

pemerintahan

desa.

memecahkan masalah (Keban, 2004:62). Proses

Secara rinci studi ini dimaksudkan untuk : (1)

pembuatan kebijakan dapat dipahami dengan

mengetahui perbedaan isi Peraturan Daerah

melihat keadaan dimana para elit membuat

mengenai

keputusan.

kebijakan

sistem

Kabupaten

pemerintahan

Boyolali

Karanganyar;

dan

dan

(2)

desa

di

Kabupaten

memetakan

yang

dapat

kemungkinan

bertujuan

menganalisis

studi

ketika

kebijakan

Pada tahap formulasi kebijakan, para

solusi atas permasalahan di desa. Berdasar hal maka

pilihan-pilihan

Grindle

digunakan

menganalisis

dalam

bagaimana

proses reformasi kebijakan dilakukan dengan

isu-

memfokuskan pada analisis aktor yang kemudian

isu/persoalan dalam Peraturan Daerah yang

disebutnya dengan istilah “policy elite”, atau

berpotensi menimbulkan polemik.

menurut Roberts dan King (1996:10-18) disebut dengan “policy entrepreneur”, “policy advocate”,

B.

Tinjauan Pustaka

“policy intellectual”, “policy champions”, dan

1.

Proses Perubahan Kebijakan

“policy administrator”; atau “sub system actors”

Peraturan

perundang-undangan

atau

(“advocacy coalition” dan ”policy broker”)

regulasi merupakan salah satu bentuk dari

menurut Sabatier dan Smith (1993:23-29). Model

kebijakan. Rangkaian-rangkaian proses kebijakan

implementasi kebijakan menurut Grindle dan

yang berlangsung dalam suatu negara dapat

Thomas

untuk

kebijakan yang interaktif sejak dari adanya isu,

menganalisa

pemerintahan

negara

penyelenggaraan

tersebut.

Howlet

dan

Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses

2

(1991:127)

penyusunan

agenda,

potensi dampak.

memperlihatkan implementasi,

proses hingga

Didik G. Suharto - Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Sistem Pemerintahan Desa

Dari tahap formulasi kebijakan tersebut

apa yang telah terjadi sesudah kebijakan tertentu

menghasilkan

yang

diimplementasikan (Wahab, 2008:37). Istilah

diharapkan memiliki kualitas baik. Kualitas suatu

evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran

kebijakan dapat diketahui melalui beberapa

(appraisal), pemberian angka (rating), dan

parameter penting seperti : proses, isi, dan

penilaian

konteks atau suasana di mana kebijakan itu

dengan produksi informasi mengenai nilai atau

dihasilkan atau dirumuskan. Dilihat dari segi

manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan

proses, suatu kebijakan dikatakan berkualitas

bermanfaat sebagai landasan untuk melakukan

kalau kebijakan tersebut diproses dengan data

perubahan atau pengembangan kebijakan di masa

dan informasi yang akurat, menggunakan metode

depan. Evaluasi tersebut penting dalam rangka

dan teknik yang sesuai, mengikuti tahapan-

mewujudkan kebijakan yang efektif.

akan

suatu

kebijakan

(assesment).

Evaluasi

berkenaan

tahapan yang rasional dan melibatkan para ahli

Evaluasi kebijakan merupakan usaha

serta masyarakat yang berkepentingan atau

untuk menentukan dampak dari kebijakan pada

stakeholders. Dilihat dari segi isi, suatu kebijakan

kondisi-kondisi

dapat dikatakan berkualitas apabila kebijakan

2002:170). Mengikuti pendapat Dye (1995:327-

tersebut merupakan alternatif atau jalan keluar

330) dampak dari suatu kebijakan mempunyai

terbaik dalam rangka memecahkan masalah yang

beberapa dimensi. Pertama, dampak kebijakan

dihadapi masyarakat. Sedangkan dilihat dari segi

pada

konteks, suatu kebijakan tersebut dirumuskan

kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua,

dalam suasana yang benar-benar bebas dari

kebijakan mungkin mempunyai dampak pada

rekayasa, bebas dari tekanan atau paksaan dari

keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar

pihak-pihak yang berpengaruh (Keban, 2004:78-

sasaran

79). Menurut Kumorotomo (2008:37), kualitas

kebijakan ini

kebijakan akan cenderung lebih baik di dalam

dampak

sistem yang demokratis. Dalam hal ini, peran

spillover effects). Ketiga, kebijakan mungkin

eksekutif, legislatif, yudikatif dan pelaku-pelaku

akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan

kebijakan akan sejajar kedudukannya di dalam

sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang.

upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik.

Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang

kehidupan

nyata

masalah-masalah publik

atau yang

tujuan

dan

kebijakan.

dinamakan melimpah

(Winarno,

dampak

kebijakan-

eksternalitas (externalities

atau or

Karena sasaran kebijakan pemerintah

lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan

tidak selalu mencapai tujuan dengan tepat, paling

untuk membiayai program-program kebijakan

tidak dari sudut efektivitas dan efisiensi, maka

publik. Kelima, menyangkut biaya-biaya tidak

idealnya setiap kebijakan pemerintah harus

langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau

dilakukan suatu evaluasi. Untuk menilai capaian

beberapa anggota masyarakat akibat adanya

dan mengetahui problematika kebijakan dalam

kebijakan publik (lihat Winarno, 2002:171-174).

penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan evaluasi penting dilakukan.

Almond

dan

Powell

(1966:199)

membedakan dampak dari kebijakan kedalam

Evaluasi kebijakan pada hakekatnya

bentuk simbolik (intangible) maupun materi

mempersoalkan apa yang sesungguhnya telah

(tangible). Hasil-hasil kebijakan yang bersifat

terjadi sebagai hasil dari sebuah kebijakan atau

simbolik mencakup penegasan tentang nilai-nilai

3


oleh para elit; pameran bendera dan pasukan,

negara.

upacara militer; kunjungan oleh pejabat-pejabat

ekonomi politik, peranan desa sebagai organisasi

tinggi; dan pernyataan-pernyataan kebijakan atau

kekuasaan yang berotonomi, namun negara

maksud oleh pemimpin-pemimpin politik dan

kolonial memberlakukan desa sebagai alat untuk

ketergantungan yang besar dalam menyadap

melakukan penetrasi dan eksploitasi terhadap

kepercayaan-kepercayaan rakyat, tingkah laku-

sumber daya alam maupun manusia untuk

tingkah

kepentingan

laku;

dan

aspirasi-aspirasi

bagi

Di jaman kolonial, meski secara

negara

kolonial

semata

(Ali,

keefektifannya. Dalam banyak kasus, tindakan-

2007:xi,34-35). Lebih lanjut dijelaskan, hasil

tindakan kebijakan yang seolah-olah ditujukan

penelitian

untuk mencapai kebutuhan yang bersifat materi

kebijakan agraria pemerintah Hindia Belanda

dalam prakteknya berubah menjadi lebih bersifat

memperlihatkan bahwa

simbolik.

yang dikenakan pada pemerintahan desa melalui

Sedang

kebijakan

publik

yang

Laceulle

mengenai

bekerjanya

berbagai pembaruan

keuntungannya lebih tampak bersifat simbolik

”pengarahan”

dalam

keberhasilan apabila pembaruan itu memberikan

pelaksanaannya

keuntungan-keuntungan

yang

menghasilkan lebih

bersifat

tertentu,

hanya

membawa

keuntungan selayaknya bagi elit setempat.

materi, misalnya kegiatan anti trust, pengaturan

Walaupun

belum

semua

tetapi

tingkat pelayanan publik, dan kesempatan yang

kebanyakan desa di Jawa sejak Zaman Belanda

sama dalam memperoleh pekerjaan.

sudah mempunyai kedudukan sebagai daerah hukum.

2.

Perkembangan Regulasi Pemerintahan Desa Perkembangan sistem pemerintahan desa

Beberapa ciri daerah hukum ialah:

berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batasbatas yang syah; berhak mengurus dan mengatur

di Indonesia terbilang cukup dinamis. Terbukti

pemerintahan sendiri;

dari

perundang-

mengangkat kepala daerahnya sendiri; berhak

undangan yang sering dilakukan. Perubahan

mempunyai harta benda sendiri serta memungut

landasan hukum ini akhirnya berdampak pada

pajak. Karena semua itulah maka desa seperti itu

perubahan implementasi sistem pemerintahan di

otonom

desa.

(Tjondronegoro, 1999:11).

perubahan

atas

peraturan

Sejarah perjalanan tata pemerintahan

mengatur Belanda

berhak

rumah

menaruh

memilih

tangga perhatian

dan

sendiri akan

daerah/desa selama ini berubah-ubah seiring

kehidupan desa demi kepentingan penjajahannya.

dengan dinamika kondisi dan situasi politik

Belanda mengukuhkan tata pemerintahan desa

nasional (Widjaja, 2008:7). Untuk mengetahui

dengan mengambil alih corak masyarakat hukum

perubahan atau perbedaan sistem pemerintahan

adat yang berlaku di daerah dengan modifikasi di

desa yang pernah berlaku di Indonesia, dapat

sana sini demi keperluan penjajahan. Selama

dilihat secara kronologis dari perkembangan

pemerintah

sejarahnya.

mempunyai otonomi, namun tata kehidupan

Merunut dari sisi kesejarahan, akan ditemukan

suatu

pola

homogen

yang

kolonial

Belanda,

desa

tetap

ekonominya disesuaikan dengan kepentingan penjajah. Kedaulatan desa di sana-sini di jebol

menempatkan desa sebagai basis eksploitasi

demi

sistematis dan berkelanjutan demi kepentingan

kolonial seperti halnya pengambilan tanah desa,

4

kepentingan

ekonomi

dan kekuasaan


rodi, tanam paksa (cultuurstelsel), pajak yang

atau bersifat istimewa yang diatur dengan

banyak

undang-undang.

macamnya

1988:25).

dan

Dijelaskan

lain-lain

pula

(Marbun,

bahwa

selama

(4).

Negara

mengakui

dan

Pemerintahan Kolonial Jepang periode 1942-

kesatuan-kesatuan

1945, penjajah juga mengambil alih sistem

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

pemerintah desa warisan kolonial Belanda.

hidup

Selama periode itu, desa semakin diperas dan

masyarakat

haknya diinjak-injak dengan pengumpulan bahan

Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

makanan, pengerahan romusha dan lain-lain

undang.”

secara paksa.

dan

masyarakat

menghormati

sesuai dan

hukum

dengan

prinsip

adat

perkembangan

Negara

Kesatuan

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun

Struktur pemerintahan desa hampir tidak

1945 hingga sampai pada saat ini, peraturan-

mengalami perubahan. Satu-satunya peraturan

peraturan perundangan yang mengatur tentang

mengenai desa yang dikeluarkan oleh Penguasa

bentuk dan susunan pemerintahan di daerah,

Militer Jepang adalah Osamu Seirei No. 7 Tahun

termasuk pemerintahan desa adalah sebagai

2604 (1944). Peraturan ini hanya mengatur dan

berikut :

merubah pemilihan Kepala Desa (Ku-tyoo) yang

a. Undang-Undang

menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi 4

tentang

tahun (Wasistiono, 2006:19).

Daerah

Ketika

Indonesia

merdeka,

sistem

Nomor

Pembentukan

1

Tahun

Komite

1945

Nasional

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

pemerintahan desa mulai ditata kembali. Sejak

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

awal kemerdekaan Pemerintah Indonesia telah

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950

memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan


keberadaan desa. Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 nomor II disebutkan bahwa :

d. Undang-Undang

Nomor

1

e. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

kurang 250 Zelfbestuurundelandschappen dan

tentang

Volksgemeenschappen seperti Desa di Jawa dan

(disempurnakan)

Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli

Pemerintahan

(disempurnakan)

daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik

Royong dan Sekretariat Daerah

kedudukan

daerah-

Daerah

f. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960

dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai menghormati

1957


“Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih

Indonesia

Tahun

tentang

DPRD

Gotong

g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

daerah istimewa tersebut dan segala peraturan


negara yang mengenai daerah-daerah itu akan

h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965

mengingati hak asal-usul daerah tersebut.” Pengakuan UUD 1945 tersebut kemudian

tentang Desapraja i. Undang-Undang

dipertegas lagi melalui Amandemen II Pasal 18B

tentang

yang berbunyi :

Daerah

”(3). Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus

Nomor

Pokok-Pokok

j. Undang-Undang

5

Tahun

Pemerintahan

Nomor

5

Tahun

1974 di 1979

tentang Pemerintahan Desa

5


k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

tentang pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar. Dari deskripsi

l. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tersebut dapat digambarkan cakupan bahasan Perda masing-masing kabupaten.

Tidak semua undang-undang di atas memberikan

kontribusi

penyelenggaraan

signifikan

sistem

terhadap

pemerintahan

desa.

Peraturan

Daerah

(Perda)

terkait

pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali yaitu: a.

Perda Nomor 8 tahun 2006 tentang Badan

Hanya beberapa undang-undang yang terkesan

Permusyawaratan Desa (BPD)

menonjol dan menyumbangkan perubahan model

Memuat ketentuan mengenai : fungsi dan

penyelenggaraan pemerintahan desa; terutama

wewenang; hak, kewajiban dan larangan;

UU Nomor 5 tahun 1979, UU Nomor 22 tahun

keanggotaan BPD; rapat BPD; tata tertib

1999, dan UU Nomor 32 tahun 2004.

BPD; sekretaris BPD; kedudukan keuangan BPD; serta pemberhentian dan penggantian

C. Metode Penelitian

BPD.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif

b.

Perda

Nomor 9 tahun 2006 tentang

analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis

Peraturan Desa (Perdes)

gejala atau obyek yang diteliti. Dalam hal ini

Mengatur mengenai : asas dan materi

kajian dilakukan dengan metode content analysis

muatan Perdes; persiapan pembentukan,

(analisis isi) dan kajian literatur (penelitian

pembahasan dan penetapan Raperdes; serta

kepustakaan).

pembinaan dan pengawasan.

Penelitian

kepustakaan

dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan

c.

Perda Nomor 10 tahun 2006 tentang

informasi yang ada; misalnya buku, majalah,

Susunan

koran, dokumen, dan lain-lain. Penelitian ini

Pemerintahan Desa

menggunakan

untuk

Mengatur ketentuan mengenai : susunan

pengumpulan data sekunder yang dihimpun dari

organisasi; tata pemerintahan; dan tata kerja

produk hukum (regulasi) Perda terkait sistem

pemerintahan desa.

teknik

dokumen

pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.

Tehnik

analisis

data

dalam

d.

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Perda Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan

penelitian ini adalah dengan metode analisis isi,

Pemberhentian Kepala Desa

melalui penafsiran data, pembandingan, dan

Meliputi pengaturan mengenai : persiapan

diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Pilkades; panitia Pilkades; hak memilih dan dipilih;

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.

Produk

Peraturan

Daerah

pencalonan

Kades;

kampanye;

Pilkades; pelantikan Kades; masa jabatan terkait

Pemerintahan Desa Peraturan Daerah (Perda) merupakan

Kades;

biaya

pengaduan sanksi;

dan

tindakan

pemilihan;

mekanisme

penyelesaian

masalah;

penyidikan;

hukuman

produk regulasi yang dihasilkan oleh Pemerintah

disiplin,

Daerah dan DPRD. Di bawah ini dijelaskan

pemberhentian Kades; serta pengangkatan

deskripsi singkat Perda-Perda yang mengatur

penjabat Kades.

6

pemberhentian

sementara

dan


e.

Perda Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata

Mengatur ketentuan mengenai : bentuk

Cara

kerjasama; ruang lingkup; bidang kerjasama;

Pencalonan,

dan

Pemberhentian Perangkat Desa (Perdes)

tata cara kerjasama; badan kerjasama;

Mengatur

perubahan,

mengenai

:

persiapan

kerjasama; biaya pelaksanaan kerjasama;

Perdes; tim pengendali; dewan pemilih;

penyelesaian perselisihan; dan peran BPD

pencalonan Perdes; penetapan calon Perdes;

dalam kerjasama desa.

Perdes;

Perdes;

biaya

mekanisme

pengangkatan

pengaduan

h.

k.

dan

Pembentukan,

Penghapusan,

dan

serta

Berisi ketentuan mengenai : pembentukan

hukuman

disiplin,

pemberhentian

sementara dan pemberhentian Kades.

desa; persyaratan dan tata cara pembentukan

Perda Nomor 13 tahun 2006 tentang Sumber

desa; batas wilayah desa; dan pembagian

Pendapatan Desa

wilayah desa. l.

Perda Nomor 19 tahun 2006 Pembentukan,


dan/atau Penggabungan Kelurahan

Kedudukan Keuangan Kades dan Perdes

Mengatur

Berisi ketentuan mengenai : kedudukan

pembentukan kelurahan; dan perubahan

keuangan Kades dan Perdes.

status desa menjadi kelurahan.

Perda Nomor 15 tahun 2006

tentang

Pemekaran,

tentang

pendapatan desa.

ketentuan

Pemberdayaan,

Mengatur mengenai : penyusunan APBDes;

Pengembangan

pembahasan, penetapan dan pengesahan

Istiadat

APBDes;

perubahan

Mengatur

APBDes;

tata

usaha

dan

penghitungan

keuangan

Penghapusan, mengenai

m. Perda Nomor 20 tahun 2006

APBDes

desa;

:

tentang

Pelestarian

dan

Lembaga Adat dan Adat

mengenai

:

pemberdayaan,

pelestarian dan pengembangan

lembaga

pengangkatan, tugas dan fungsi bendahara

adat dan adat istiadat; kedudukan, tugas dan

desa; tuntutan perbendaharaan dan tuntutan

fungsi lembaga adat; hak, wewenang dan

ganti rugi; serta pembinaan dan pengawasan

kewajiban; dan pendanaan.


Peraturan Daerah terkait pemerintahan tentang

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di

j.

tentang

Penggabungan Desa

APBDes. i.


penyelesaian masalah; larangan dan sanksi;

Memuat pengaturan mengenai : sumber g.

penundaan atau pembatalan

pengangkatan Perdes; panitia pengangkatan

pelantikan

f.

Pengangkatan

desa di Kabupaten Karanganyar yaitu : a.

Perda Nomor 24 tahun 2006 tentang Kepala

Desa

Desa dan Perangkat Desa

Mengatur mengenai : tugas, fungsi dan

Meliputi pengaturan mengenai : pemilihan

kewajiban; keanggotaan dan kepengurusan;

Kepala Desa; pengendalian dan pengawasan

kedudukan keuangan; serta tata kerja dan

Pilkades;

hubungan kerja.

penyelesaian

Perda Nomor 17 tahun 2006 Kerjasama Desa

tetang

mekanisme masalah;

pengaduan

dan

pelantikan

dan

sumpah/janji Kades; masa jabatan Kades; larangan Kepala Desa; pemberhentian dan

7


pemberhentian sementara Kades; penjabat Kades;

persyaratan

Perdes;

substansi isi Peraturan Daerah antara Kabupaten

mekanisme pengangkatan Perdes; tindakan

Boyolali dan Kabupaten Karanganyar. Perbedaan

dan sanksi; biaya Pilkades dan pengangkatan

tersebut

Perdes;

isu/persoalan sebagai berikut :

pengendalian

calon

Dalam bagian ini dibahas perbedaan

dan

pengawasan

pengangkatan Perdes; masa jabatan Perdes;

a.

Isu struktur organisasi dan tata kerja

Kades

dan

Perdes;

dan

pemerintah desa, antara Peraturan Daerah


tentang

Kabupaten

Boyolali

dan

Kabupaten

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Karanganyar secara substansial memiliki

dan Badan Permusyawaratan Desa

sejumlah kesamaan isi, yakni :

Berisi ketentuan mengenai : organisasi dan

- Pemerintahan

desa

terdiri

dari

pemerintah desan dan BPD - Pemerintah desa terdiri dari Kades dan

Perda Nomor 26 tahun 2006 Lembaga

Kemasyarakatan

tentang

Desa

Perdes

dan

- Perdes terdiri dari Sekdes dan Perdes

Kelurahan

lainnya

Mengatur mengenai : pembentukan; maksud

- Perdes

lainnya

terdiri

dari

Setdes,

dan tujuan; tugas, fungsi dan kewajiban;

Pelaksana Teknik Lapangan (Kaur) dan

kepengurusan; masa bhakti; tata kerja;

unsur kewilayahan (Kadus)

hubungan kerja; dan sumber dana. Perda Nomor 27 tahun 2006

Sedangkan perbedaan substansial yang ada tentang

ialah dalam hal komposisi Pelaksana Teknik

Keuangan Desa

Lapangan dan dari sisi teknis sistematika

Mengatur ketentuan mengenai : sumber

Perda.

pendapatan;

APBDesa;

pengelolaan

keuangan desa; dan BUMDesa. e.

Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah

terhadap

Permusyawaratan Desa.

d.

beberapa

desa

tata kerja Pemerintah Desa; dan Badan c.

dalam

larangan bagi Perdes; tindakan penyidikan pemberhentian Perdes. b.

digolongkan

Pembangunan

tentang

Desa

dan

Kerjasama Desa Mengatur

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Secara substansial aturan mengenai fungsi,

Perda Nomor 28 tahun 2006 Perencanaan

b.

wewenang, hak dan kewajiban BPD, Perda di Boyolali dan Karanganyar intinya sama. Dalam hal persyaratan untuk dapat menjadi

mengenai

:

perencanaan

anggota BPD, di Boyolali dan Karanganyar

pembangunan desa; tahapan perencanaan

hampir mirip. Sedikit bedanya, misal di

pembangunan desa; tatacara penyusunan

Karanganyar mensyaratkan bahwa anggota

perencanaan

desa;

BPD tidak mempunyai hubungan darah

pengendalian dan evaluasi; kerjasama desa;

dengan kepala desa sampai derajad ke satu

penyelesaian perselisihan; dan pembinaan.

baik ke atas, kebawah maupun ke samping,

pembangunan

suami atau istri kepala desa. Sedangkan 2.

8

Perbedaan Isi Peraturan Daerah berdasar

mengenai komposisi anggota BPD, di

Isu/persoalan Pemerintahan Desa

Boyolali jumlah anggota disebutkan paling


sedikit 5 dan paling banyak 11 orang.

dan diulang dalam waktu paling lama 30

Berbeda di Karanganyar, jumlah anggota

hari dengan quorum ½ ditambah 1 dari

paling sedikit 7 dan paling banyak 11 orang.

jumlah pemilih yang disahkan. Ketentuan

Untuk menetapkan anggota BPD dibentuk

tersebut membuka peluang adanya persoalan

panitia yang terdiri dari unsur pamong desa

mengenai pemenuhan quorum.

dan tokoh masyarakat (di Karanganyar).

Sementara dalam penentuan calon terpilih,

Sementara di Boyolali panitia tersebut

ada aturan yang sedikit berbeda antara yang

secara rinci disebutkan sebagai berikut:

ada di Boyolali dan Karanganyar. Di

ketua RT, ketua RW, golongan profesi,

Karanganyar calon Kades yang dinyatakan

pemuka agama dan tokoh atau pemuka

terpilih

masyarakat lainnya serta anggota BPD lama.

mendapatkan

Ada yang sedikit unik dari aturan di

terbanyak. Tetapi di Boyolali calon terpilih

Karanganyar, yakni dicantumkannya tata

selain ditentukan mendapat suara terbanyak,

cara

dan

calon juga harus mendapat dukungan suara

dan

paling sedikit 25% dari suara yang sah.

bagaimana hubungan kerja BPD dengan

Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi

Kades dan lembaga kemasyarakatan desa.

ketentuan mendapat dukungan suara paling

Kepala Desa (Kades)

sedikit 25% dari suara yang sah, maka

Terdapat banyak perbedaan antara aturan

diadakan pemilihan ulang yang hanya diikuti

yang

oleh

menggali,

menyalurkan

c.

berlaku

menampung

aspirasi

di

masyarakat

Boyolali

dengan

di

hanya

calon

disebutkan jumlah

yang

calon

yang

dukungan

suara

mendapatkan

suara

Karanganyar, terutama dalam hal teknik

terbanyak pertama dan kedua. Namun bila

pemilihan kepala desa. Beberapa perbedaan

calon Kades hanya terdapat 1 orang, aturan

tersebut

di Boyolali dan Karanganyar sama, yakni

diantaranya

terkait

komposisi

panitia pemilihan kepala desa. Keanggotaan

calon

panitia

dukungan suara paling rendah ½ (50%)

Pilkades

terdiri

dari

unsur

Kades

harus

mendapat

jumlah

Pemerintah desa, unsur BPD, dan tokoh

ditambah 1 dari jumlah suara yang sah.

masyarakat (di Boyolali). Di Karanganyar

Mengenai biaya penyelenggaraan pemilihan,

panitia Pilkades terdiri dari unsur perangkat

aturan

desa, pengurus lembaga kemasyarakatan

bersumber dari APBD Kabupaten, APBDesa

desa dan tokoh masyarakat. Salah satu

dan swadaya calon Kades. Di Boyolali,

ketentuan dalam Pilkades Karanganyar yang

sumber biaya pemilihan berasal dari bantuan

sempat

ialah

APBD

rapat

sumbangan yang sah dan tidak mengikat

mensyaratkan

yang besarnya paling tinggi 30% dari biaya

aturan

memunculkan mengenai

pemungutan

suara

kontroversi keabsahan

yang

di

Karanganyar

Kabupaten,

menyebutkan

APBDesa

dan

kehadiran 2/3 jumlah pemilih (Pasal 17

pemilihan.

Perda Nomor 24/2006). Apabila sampai

Baik di Boyolali maupun Karanganyar,

batas waktu penundaan pasal quorum ini

Perda yang ada tidak mengatur sanksi-sanksi

belum

rapat

secara terperinci. Bahkan di Karanganyar,

pemungutan suara Pilkades dinyatakan batal

aturan yang ada hanya menyebutkan panitia

tercapai,

pelaksanaan

9


d.

Pilkades, calon Kades atau siapapun juga

Terdapat perbedaan yang signifikan antara

yang terbukti melakukan pelanggaran dalam

Perda di Boyolali dan Karanganyar. Di

proses Pilkades diberikan tindakan hukum

Karanganyar, Perda Nomor 26 tahun 2006

atau

sekaligus

sanksi

sesuai

dengan

ketentuan

kemasyarakatan

Perangkat desa

Sedangkan Perda Nomor 16 tahun 2006 di

Dalam hal pengangkatan Perdes, terdapat

Kabupaten Boyolali hanya khusus mengatur

mekanisme yang berbeda antara aturan di

lembaga kemasyarakatan desa. Perbedaan

Boyolali

lain adalah Perda di Karanganyar, setiap

dengan

di

Karanganyar.

Di

kelurahan.

bentuk

dalam

melalui

dalam bagian tersendiri secara khusus

hal

seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga,

musyawarah mufakat tidak tercapai, maka

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK,

pengambilan keputusan dilakukan melalui

karang taruna dan satgas Linmas. Di

voting. Keanggotaan dewan pemilih terdiri

Boyolali lembaga kemasyarakatan diatur

dari

tokoh

secara umum, tidak menyebutkan setiap

masyarakat dengan jumlah keseluruhan

bentuk lembaga secara mendetail. Demikian

paling sedikit 100 orang/anggota. Sedangkan

pula dalam hal hubungan kerja, hubungan

di Karanganyar, bakal calon Perdes yang

kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan

dapat ditetapkan sebagai calon Perdes adalah

pemerintah desa di Karanganyar bersifat

bakal calon yang dinyatakan lulus dalam

kemitraan,

kegiatan

dilakukan

Sedang di Boyolali hubungannya dalam

melalui seleksi administrasi dan ujian

bentuk kerjasama menggerakkan swadaya

tertulis. Apabila calon yang dinyatakan lulus

gotong

lebih dari satu, maka Kades mengangkat

melaksanakan pemberdayaan

salah satu calon untuk menjadi Perdes dari

dan berkelanjutan.

dewan

pemilih

mufakat.

Perdes,

BPD,

Dalam

dan

penyaringan

unsur

yang

nilai tertinggi hasil seleksi. Sebagaimana

royong

dan

koordinatif.

masyarakat

dalam

masyarakat

Kerjasama desa

penyelenggaraan pengangkatan Perdes di

dengan di Karanganyar antara lain; pertama,

Boyolali dapat berasal dari bantuan calon

persoalan

dan/atau pihak lain yang tidak mengikat. Hal

kerjasama dapat dilaksanakan antara desa

unik

dengan desa, desa

Karanganyar, dan

atau

sumber

konsultatif

diatur

Sejumlah perbedaan aturan di Boyolali

di

Pilkades,

f.

kemasyarakatan

biaya

memutuskan

10

dan

Boyolali, penetapan calon Perdes dilakukan rapat

lembaga

desa

lembaga

peraturan yang berlaku.

musyawarah

e.

mengatur

Kades

dapat

mempromosikan

kerjasama.

Di

Karanganyar

dengan pemerintah

kabupaten/provinsi, serta desa dengan pihak

perangkat desa ke jabatan lain untuk

lain.

menunjang

penyelenggaraan

kerjasama desa dapat dilaksanakan antar

pemerintahan dan pembangunan desa serta

desa dalam satu kecamatan, antar desa lain

peningkatan pelayanan masyarakat.

kecamatan, antar desa lain kabupaten dan

Lembaga kemasyarakatan

antara desa dengan pihak ketiga.

kelancaran

Di

Boyolali,

disebutkan

bahwa


g.

Kedua, persetujuan BPD. Di Boyolali,

retribusi

kerjasama desa ditetapkan dalam peraturan

Sementara di Karanganyar, bagi hasil pajak

bersama setelah mendapat persetujuan BPD.

daerah paling sedikit 10%, dan retribusi

Rencana kerjasama terlebih dahulu di bahas

daerah sebanyak 5%. Perbedaan lain, unsur-

dalam rapat musyawarah desa dengan BPD.

unsur kekayaan desa, sebagai salah satu

Di

komponen

Karanganyar,

persetujuan

BPD

daerah

paling

pendapatan

sedikit

asli

desa.

Karanganyar,

membebani desa. Ketiga, bidang kerjasama.

dijabarkan ke dalam : tanah kas desa, pasar

Dalam Perda Kabupaten Boyolali Nomor 17

desa, pasar hewan milik desa, bangunan

tahun 2006 disebutkan kerjasama desa

desa, dan lain-lain kekayaan milik desa. Di

meliputi bidang : peningkatan perekonomian

Boyolali, kekayaan seperti di Karanganyar

masyarakat desa, peningkatan pelayanan

tersebut masih ditambah obyek rekreasi ,

pendidikan,

budaya,

pemandian umum, tempat pemancingan

ketentraman dan ketertiban, penempatan

yang dimiliki di kelola oleh desa. Salah satu

SDA dan teknologi tepat guna dengan

hal yang merupakan kesamaan antara di

memperhatikan

lingkungan.

Boyolali dan Karanganyar ialah ketentuan

Sedangkan Perda Kabupaten Karanganyar

bahwa sumber pendapatan daerah yang

Nomor 26 tahun 2006, selain seperti yang

berada di desa baik pajak maupun retribusi

disebutkan di Boyolali, ditambah dua bidang

yang sudah dipungut oleh provinsi atau

yaitu pemberdayaan masyarakat desa dan

kabupaten

atau pengembangan pariwisata.

pungutan tambahan oleh pemerintah desa.

Sumber Pendapatan Desa

Sebaliknya, pungutan retribusi dan pajak

Terkait dengan sumber pendapatan desa, ada

lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak

sedikit perbedaan antara di Kabupaten

dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh

Karanganyar dan Kabupaten Boyolali. Di

pemerintah

Karanganyar,

kabupaten.

sosial

kelestarian

sumber

pendapatan

desa

terdiri atas: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak

dan

retribusi

daerah

kabupaten,

h.

tidak

provinsi

desa

Di

diperlukan untuk kerjasama yang khusus

kesehatan,

kekayaan

10%.

dibenarkan

atau

hanya

adanya

pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

alokasi dana desa, bantuan keuangan dari

Mengenai APBDesa, Perda di Karanganyar

pemerintah,

hanya membahas sedikit dalam tiga pasal.

pemerintah

provinsi,

dan

kabupaten; serta hibah dan sumbangan dari

Inti dari tiga pasal tersebut ialah :

pihak

 APBDesa terdiri atas bagian pendapatan

ketiga

yang

tidak

mengikat.

Perbedaannya di Boyolali, istilah alokasi dana desa digantikan oleh “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten”. Persentase

desa, belanja desa dan pembiayaan  RAPBDesa di bahas dalam musrenbang desa yang dihadiri oleh Camat  Kades

bersama

BPD

menetapkan

bagi hasil pajak dan retribusi daerah juga

APBDesa setiap tahun dengan Peraturan

berbeda diantara dua kabupaten ini. Di

Desa

Kabupaten Boyolali, bagi hasil pajak dan

11


 Raperdes tentang APBDesa yang telah




disetujui bersama sebelum ditetapkan

Pembentukan,

oleh

Penggabungan Kelurahan

Kades

paling

lama

3

hari

disampaikan oleh Kades kepada Bupati



melalui Camat untuk dievaluasi  Pedoman

penyusunan,

perhitungan

dan

Penghapusan

Perda Nomor 20 tahun 2006 tentang Pemberdayaan,

perubahan,

dan/atau

Pelestarian

dan

Pengembangan Lembaga Adat dan Adat

pertanggungjawaban

Istiadat

pelaksanaan APBDesa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

e.

Tetapi di Boyolali, soal APBDesa tersebut

Simpulan dan Saran Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

diatur dalam Perda tersendiri. Dalam Perda

pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai

Kabupaten Boyolali Nomor 15 tahun 2006,

berikut :

persoalan APBDesa diatur dengan rinci.

1. Setiap daerah memiliki Peraturan Daerah

Diantaranya membahas tentang penyusunan

(Perda) yang mengatur tentang pemerintahan

APBDesa;

pembahasan,

penetapan

dan

desa. Di Kabupaten Boyolali hingga tahun

pengesahan

APBDesa;

perubahan

dan

2009 terdapat 13 (tiga belas) Peraturan Daerah

perhitungan APBDesa; tata usaha keuangan

dan Kabupaten Karanganyar 5 (lima) Perda

desa;

terkait pemerintahan desa.

pengangkatan,

tugas

dan

fungsi

bendahara desa; tuntutan perbendaharaan

2. Peraturan Daerah terkait pemerintahan desa di

dan tuntutan ganti rugi; serta pembinaan dan

Kabupaten

pengawasan APBDesa.

Karanganyar secara isi substansial memiliki

Kedelapan

persoalan

atau

isu

menyangkut sistem pemerintahan desa di atas

Boyolali

dan

Kabupaten

beberapa kesamaan dan perbedaan. 3. Kesamaan dan perbedaan isi Perda

pada hakekatnya telah diatur dalam peraturan

Kabupaten

daerah di Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.

Karanganyar dapat dikelompokkan dalam

Di luar kedelapan isu yang diatur dalam Perda

delapan

Kabupaten

isu/persoalan tersebut

Boyolali

maupun

Karanganyar

Boyolali

dan

di

isu/persoalan.

Kabupaten Kedelapan

ialah :

struktur

tersebut, terdapat isu lain dalam “paket” Perda

organisasi dan tata kerja pemerintah desa;

sistem pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali,

Badan Permusyawaratan Desa; Kepala Desa;

yang hingga tahun 2009, belum diatur dalam

perangkat desa; lembaga kemasyarakatan;

Perda di Kabupaten Karanganyar. Perda yang

kerjasama desa; sumber pendapatan desa;

dimaksud yakni:

serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

  

Perda

Nomor

9

2006

tentang

4. Isu-isu tersebut

memiliki potensi untuk

Peraturan Desa

berubah menjadi polemik atau kontroversi;


baik di kalangan internal Pemerintah Desa,

Kedudukan Keuangan Kades dan Perdes

Pemerintah Desa


atasnya,

Pembentukan,

masyarakat atau pihak ketiga.

Penggabungan Desa

12

tahun

Penghapusan

dan

atau

dengan pemerintah di

Pemerintah

Desa

dengan


5. Terdapat Perda terkait pemerintahan desa di Kabupaten Boyolali yang belum diatur dalam

Daftar Pustaka

Perda di Kabupaten Karanganyar. Persoalan

Ali, Madekhan, 2007, Orang Desa, Anak Tiri Perubahan, Malang : Averroes Press

yang belum diatur dalam Perda di Kabupaten Karanganyar

tersebut

:

peraturan

desa;

kedudukan keuangan Kades dan Perdes; pembentukan,

penghapusan

penggabungan penghapusan

dan

desa;

pembentukan,

dan/atau

penggabungan

kelurahan; pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan lembaga adat dan adat istiadat Mencermati

kesimpulan

tersebut,

penelitian ini mengajukan saran sebagai berikut : 1. Pemerintah Propinsi perlu mengkoordinasikan atau men-super visi Pemerintah Kabupaten terkait

isi

substansi

Peraturan

Daerah

mengenai pemerintahan desa, sehingga tidak terjadi kesenjangan berlebihan antar daerah. 2. Dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai pemerintahan desa, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan

masukan

dari

pihak

masyarakat dan Pemerintah Desa agar tidak memicu polemik/kontroversi. 3. Setiap isu atau persoalan yang menjadi polemik/kontroversi di kalangan Pemerintah Desa

harus

diselesaikan

Pemerintah

Kabupaten dengan bijak. 4. Persoalan-persoalan

terkait

sistem

Almond, Gabriel, dan Powell, G. Bingham, 1966, Comparative Politics: A Development Approach, Boston: Little Brown Anderson, James E., 1979, Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Winston Dye, Thomas R., 1995, Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall Grindle, Merille S., dan Thomas, John W., 1991, Public Choices and Policy Change : The Political-Economy of Reform in Developing Countries, Baltimore: John Hopkins University Press Howlett, Michael, dan M Ramesh, 1995, Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford: Oxford University Press Keban, Yeremias T., 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta: Gava Media Kumorotomo, Wahyudi, 2008, Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 19742004, Jakarta: Kencana Marbun, BN., 1988, Proses Pembangunan Desa, Menyongsong tahun 2000, cetakan keempat (edisi revisi), Jakarta : Penerbit Erlangga Roberts, Nancy C., dan King, Paula J., 1996, Transforming Public Policy: Dynamic of Policy Entrepreneurship and Innovation, San Fransisco: Jossey Bass Publisher

pemerintahan desa yang belum mempunyai landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, harus segera dibuatkan regulasinya oleh Pemerintah Daerah.

Sabatier, Paul A., dan Smith, Hank C. Jenkins, 1993, Policy Change and Learning: an Advocacy Coalition Framework, San Fransisco: Westview Press Tjondronegoro, Soediono MP., 1999, Keping-keping Sosiologi dari Pedesaan, Jakarta : Ditjen Dikti Depdikbud Wahab, Solichin Abdul, 2008, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang: UMM Press

13


Wasistiono, Sadu dan Tahir, M. Irwan, 2006, Prospek Pengembangan Desa, Bandung: CV. Fokusmedia Widjaja, HAW., 2008, Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta : RajaGrafindo Persada

14

Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Mengatur Sistem Pemerintahan Desa (Studi Komparasi Perda Di Kabupaten Boyolali Dan Kabupaten Karanganyar)

Recommend Documents