PERAN BKI DALAM SERTIFIKASI & STANDARISASI INDUSTRI BERBASIS KEMARITIMAN
Disampaikan pada FGD dilingkungan Kementerian BUMN Jakarta , 30 September 2015
Agenda Presentasi
Isu Strategis Industri Maritim Nasional
Peran BKI
Pengembangan Bisnis & Sinergi BUMN
Profil BKI
PROFIL BKI DIRANCANG PERATURAN PEMERINTAH
DASAR PERTIMBANGAN
Tahun 1964
•
Pembangunan dan pemeliharaan kapal masih menggunakan jasa dari Biro Klasifikasi asing;
•
Syarat yang ditetapkan oleh biro klasifikasi asing adakalanya tidak sesuai.
•
Penghematan Devisa Negara;
•
Terbuka kesempatan bagi anak bangsa memperluas pengalaman perkapalan.
•
Kebanggaan nasional dengan adanya Biro Klasifikasi di Negara Sendiri
PP No.28/1964 tgl 1 Juli 1964 tentang “Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia”
1 JULI 1964 PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero) DIdirikan
Gov Flag State Crew dan Penumpang
Gov Shareholder
Pemilik Kapal
Pemilik Barang
Asuransi & Perbankan
Galangan Kapal
Industri Penunjang
Manufaktur
Marine R & D Recognize Organizati on for Indonesia n Statutory Energy Engineerin g Services
Classific ation Society
Training of IMO and Classificatio n Matter Marine Engineeri ng Services Industrial Engineering Services
Offshore : Oil and Gas Business
Testing and Laborat ory Service s
BKI Network 22 Cabang di Indonesia 1 Cabang Singapura 3 Prospektif Cabang di Jepang, Korea dan Cina
Kapal Register Aktif Kapal bendera Indonesia Kategori wajib klas : 23.000*
Ocean Going
75 (0.72%) Dual Class
599 (5.7%) Coastal
524 (5%)
Register Aktif BKI**
10.513 Single Class BKI 9914 (94.3%) Untuk Layanan Jasa di Luar Negeri, BKI dapat menugaskan Surveyor ke lokasi atau menugaskan surveyor klas asing sesuai kerjasama Mutual Representative (GL, NK, KR dsb) atas nama BKI.
*Sumber Ditkapel, 2014 ** Sumber BKI, 2014
Ocean Going 245 (2.34%)
Coastal 9669 (91.9%)
Isu Strategis Industri Maritim Nasional
Komitmen Pemerintah dalam Pengembangan Infrastruktur Maritim PROGRAM NAWA CITA • Pemerintahan Ini Pro Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Lokal, Bukan Asing • “Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.”
• 5 Pilar Utama Poros Maritim Dunia oleh Presiden Jokowi saat East Asia Summit di Myanmar 12 Nop 2014 • Pilar ketiga adalah KOMITMEN mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
Presiden Jokowi saat kunjungan di Batam 21 Juni 2015 • "Saya tidak ragu (kemampuan kita) lagi, saya tidak ragu lagi untuk memberikan ini kepada bapak ibu dan saudarasaudara (industri perkapalan dalam negeri) semuanya,” • "Saya akan kumpulkan (kementerian/lembaga dan BUMN) dulu dan saya akan sampaikan tidak boleh lagi pesan ke luar.” • Bapak Presiden JOKOWI menyatakan bahwa Pemerintahan berpihak pada utilisasi kapasitas maritim Dalam Negeri, bukan Luar Negeri.
Sumber : Detik.com
Sumber: Dirjen Hubla, 28 April 2015
33 Pelabuhan Utama 218 Pelabuhan Pengumpul 990 Pelabuhan Pengumpan TOTAL: 1.241 Pelabuhan
Rute Kapal Barang
Sejumlah rute feeder dan perintis memiliki karakteristik pelaya-ran yang relatif sama (struktur muatan, satuan alat angkut, ja-rak dan kondisi perairan, kondisi pelabuhan, dll), sehingga tipe & ukuran kapal dapat dikelompokkan menurut kesamaannya).
Program Tol Laut
Cost: US $ 7 Billions Investment for Five Deep Sea Harbors (Menko Maritim, ITS 15/01/15)
Program Tol Laut
Muatan Barang: tahun 2013 muatan domestik mencapai 470 juta ton, akumulasi dengan angkutan luar negeri tercatat sekitar 1,1 miliar ton, angkutan kontainer mendekati angka 11 juta kontainer)
Pendekatan pembangunan transportasi laut: Ship Follows the Trade dan Ship Promotes the Trade (Dirjen Hubla, 28 April 2015)
Pengadaan Kapal 2015-2019 ?
Proyeksi Cargo Domestik
Sumber: Bappenas, 2015
Masalah Dalam Industri Maritim Nasional Kapasitas dan produktivitas galangan kapal nasional masih sangat rendah, dan fasilitas/peralatannya sudah tua.
Harga kapal buatan dalam negeri relatif lebih mahal antara 10%-30% dibandingkan kapal produk luar negeri (China, Philipina, Vietnam). Komponen atau material untuk kapal baru masih harus impor sekitar 70% hingga 80%.
Perlunya Kebijakan di sektor maritim yang terintegrasi, sehingga dalam implementasinya tidak bersifat parsial/sektoral. Lemahnya dukungan perbankan lokal untuk mendorong produksi kapal dan industri komponen kapal di dalam negeri. Sumber: BPPT, 2015
PERAN BKI DALAM MENUNJANG PROGRAM PEMERINTAH
Konsep Pengembangan Industri
KEDAULATAN INDUSTRI MARITIM NASIONAL
PENAMBAHAN & PEREMAJAAN ARMADA KAPAL NASIONAL
KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DAYA SAING INDUSTRI GALANGAN KAPAL NASIONAL
STANDARISASI ARMADA KAPAL DOMESTIK
REVITALISASI GALANGAN
KAPAL NASIONAL
PENGEMBANGAN INDUSTRI KOMPONEN
KAJIAN TEKNO EKONOMI TRANSPORTASI LAUT
KAJIAN PRODUKTIVITAS & KLASTER GALANGAN
KAJIAN RANTAI PASOK INDUSTRI KOMPONEN
. Standar tipe dan ukuran kapal . Standar satuan alat angkut . Pengembangan pelabuhan
. Pemetaan potensi galangan . Pemetaan wilayah klaster . Teknologi proses produksi
. Pemetaan potensi industri . Teknologi & lisensi produk . Pengembangan spek/standar
PERANCANGAN KAPAL . Desain dasar& rencana umum . Uji model dan tenaga mesin . Spesifikasi teknis & peralatan
PROGRAM REVITALISASI . Pengembangan kapasitas . Pengembangan klaster . Pengembangan teknologi
PENGEMBANGAN STANDAR . Pelat/profil baja dan pipa . Permesinan dan instalasi . Peralatan & bahan produksi
STANDAR GALANGAN . Database desain enjiniriing . Konstruksi lambung dan instalasi . Proses produksi berbasis produk . Mutu dan pembobotan kerja . Uji berlayar dan uji peralatan
STANDAR KOMPONEN . Material baja/pipa dan bahan . Instalasi perpipaan . Instalasi mesin dan listrik . Sistem instalasi & akomodasi . Komponen berbahan karet
. Kapal niaga & penumpang . Kapal migas . Kapal industri . Kapal khusus
STANDAR TIPE & UKURAN KAPAL
OUTCOME: PRODUKTIVITAS INDUSTRI PERKAPALAN MENINGKAT & BERDAYA SAING IMPACT : INDUSTRI MARITIM NASIONAL YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING GLOBAL
Kordinasi kebijakan dan program antar instansi
Kebijakan Pemerintah
Strategi pengembangan yang mampu membuat industri kapal nasional berdaya saing dengan cepat adalah melakukan tiga pilar pengembangan secara terintegrasi, yaitu: standarisasi tipe dan ukuran kapal domestik, revitalisasi dan klasterisasi galangan kapal nasional, dan pengembangan dan standari-sasi komponen kapal dalam negeri. Dengan demikian, ga-langan kapal nasional dapat memproduksi kapal dengan tingkat produktivitas tinggi melalui penerapan teknologi dan manajemen produksi mo-deren. Hal ini juga akan mem-beri kemudahan dan nilai ekonomis di dalam pengope-rasian, pemeliharaan, dan perbaikan armada, serta mendorong perkembangan industri komponen lokal dan sumberdaya produksi lainnya dengan skala ekonomi yang semakin baik.
INDUSTRI PERKAPALAN
Konsep Pengembangan & Output
Membangun kemandirian dan kedaulatan industri maritim Nasional
Peran BKI sbg Badan Klasifikasi Publikasi Technical Rules & Regulation • Pemerintah, Galangan Kapal, Industri Penunjang, Pemilik kapal, akademisi
Survey & Sertifikasi Klasifikasi dan Statutoria • Pemilik Kapal, Galangan Kapal & Industri Penunjang, Konsultan Teknik
Produk BKI sebagai salah satu kriteria kelaik-lautan kapal • Pemerintah cq Syahbandar, Port State Control
Produk BKI sbg salah satu kriteria kelayakan teknis dlm asuransi dan pendanaan bank. • Perusahaan asuransi dan perbankan 30 September 201519/02/2011
17
Peran BKI dalam Industri Maritim
Standarisasi Type Kapal di Indonesia Ferry Cargo Container Tanker Gas Carrier Perintis etc
• • • • • BKI Rules & Regula si
Plate & Profil Permesinan Peralatan Listrik Alat Navigasi Alat Keselamatan • Perlengkapan • etc
GOAL : Turunnya Biaya Pembuatan Kapal di
Industri Material & Komponen Marine Dalam Negeri
X%
Factory Approval, Sert Material & Kompone n BKI
TKDN
X+%
Pengembanga n Industri Material & Komponen Marine 2015
Verifikasi di hulu (Produse n) Utk Klas, Indonesia SNI, HS (3 in 1)
Industri Galangan Dalam Negeri
IMPOR
• • • • • • •
MasterList Material & Komponen
BKI mempersia pkan Masterlist Dengan Kemenperi n dan Iperindo
CSR BKI Bimbinga n& Edukasi teknis Oleh BKI ke UKM
2020
Material & Komponen Marine Import
Sert. KIasifik asi BKI
Pengembangan Bisnis
Benchmark Pada Industri Sertifikasi Benchmark untuk Pengembangan Klas dan Non Klas
China & Hong Kong Eastern Asia SEA&Pacific
Consumer Testing
Human Resources IT Legal & Compliance
Government &Institutions Industrial
Industry & Facilities – Northern & Eastern Europe Industry & Facilities – Latin America Industry & Facilities – Pacific
Minerals
Systems & Services Certification
General Counsel, Risk & Compliance
Industry & Facilities – Southern Europe
Life Science
Oil, Gas, Chemicals, & Environmental
HR, Org., Quality & Comm.
Marine Consumer Products
Industry & Facilities – Asia Industry & Facilities – France Industry & Facilities – Middle East, India, Russia, Africa Industry & Facilities – Americas
Government Services & International Trade
CFO Industry Industry Services Product Services
Mobility
Mgt. Services
COOs
Automotive
Life Services
Asia, Pacific, & Middle East
Rail
Academy
Real Estate Services
Life Science
Germany Western Europe Central & Eastern Europe
HR&Org.
People
Auto Services
Regional Divisions
Corp. Comm. & IR, Corp. Development
COO Business Divisions
Automotive
Regional Divisions
Continuous Improvement
CFO
Americans & Sub-Saharan Africa Europe & North Africa
Middle East/Africa
Norway, Finland, Russia
Asia Pacific
Governance & Global Development
Americas
NonRegional Divisions
South America
Agricultural
Non-Regional Divisions
North America
EVPs
CFO
Business Divisions
Regional Subsidiaries
Africa
SVPs
CEO
TÜV SÜ AG
Sustainability & Innovation
Maritime & Energy Businesses
Western Europe
Support Functions
COOs Central & North West Europe Eastern Europe & Middle East South East Europe
CEO
Regional Subsidiaries
CEO
Benchmark Pada Klasifikasi IACS
Portofolio Klasifikasi
Survey & Sertifikasi
Sertifikasi Statutoria
•
Partially Authorize oleh Pemerintah RI • Load Line • ISM Code • ISPS Code
• • •
Penerimaan Klas Bangunan Baru Penerimaan Klas Bangunan Sudah Jadi Mempertahanka n Klas Welder Certification
Material & Komponen • • • • •
Pengembangan
Factory Approval Type Approval Material Certification Component Certification Welding Shop Approval
• Survey & Sertifikasi Kapal-Kapal Niaga & Kapal di Lingkungan Offshore • Survey & Sertifikasi Kapal Ikan & Kapal Angkatan Laut • Survey & Sertifikasi Kapal Notasi A 90 & A 80 • Survey & Sertifikasi Statutoria (Fully Authority dari Pemerintah RI)
Portofolio Jasa Komersil (Existing)
Marine • •
•
•
• •
•
Jasa Sertifikasi Inpeksi dan Audit Pengujian dan Analisis Jasa Monitoring dan Supervisi Jasa Konsultasi Jasa Training dan Manning Pemetaan dan Survey
Energy • • •
•
• •
•
Jasa Sertifikasi Inpeksi dan Audit Pengujian dan Analisis Jasa Monitoring dan Supervisi Jasa Konsultasi Jasa Training dan Manning Pemetaan dan Survey
Industry • •
•
•
• •
•
Jasa Sertifikasi Inpeksi dan Audit Pengujian dan Analisis Jasa Monitoring dan Supervisi Jasa Konsultasi Jasa Training dan Manning Pemetaan dan Survey
Portofolio Jasa Komersil (Pengembangan)
Marine •
•
•
•
•
•
•
Underwater Inspection Survey Non Seismic Fuel Consumption Measurement Marine Testing Laboratory Marine Energy Convertion Maintenance System Plan Utility Software
Energy • •
•
• •
•
•
•
Advance NDT Advance Inspection TENORM Measurement Energy Audit Energy Convertion HSE and Security Asessment Plant Integrity Asessment Renewable Energy Research
Industry • •
• •
•
•
•
•
Advance NDT Advance Inspection Energy Audit Energy Convertion HSE and Security Asessment Plant Integrity Asessment Container Condition Survey (IMO Req) Utility Software
PENGEMBANGAN KAPABILITAS KORPORASI • Proses Bisnis berbasis IT • Aplikasi Dewaruci for Plan Appproval • Process Monitoring melalui IT Dashboard (Armada & KI Mobile) • Aplikasi Padma System for Fuel consumption calculation • ERP for Business Process (sinergy with Telkom) • Regionalisasi Plan Approval Process and Certification
• Pengembangan Rules mandiri untuk Offshore dan Gas Technology (Gas as Fuel and Gas as Cargo) • Pengembangan Rules untuk Naval Ship bekerjasama dengan TNI AL
• Pembentukan BKI Corporate Academy
BKI Corporate Academy • Pembinaan dan Pengembangan Human Capital • Sertifikasi berbasis kompetensi nasional dan internasional • Penyiapan kompetensi sesuai dengan MEA
• Training dilakukan sesuai prosedur IACS-QSCS • Mengirimkan pegawai untuk tugas belajar : • Badan klasifikasi (GL, DNV, NK, KR) • S2 & s3 di Univertas Negeri, WMU-Swedia, Norway, OsakaJepang, Southampton, UK
• Merekrut Profesional dari Klasifikasi Asing untuk membangun kualitas dan kapabilitas sumber daya
Bridgin g
INTERNAL (Capability Improvement & IACS Standard)
EXTERNAL Welding Inspector
Technical Operator PFSO
Suspim III Suspim II Suspim I Kursus Kejuruan II Kursus Kejuruan I Kursus Dasar Character Building Kompetensi Dasar
Modul Dasar Pengenalan Visi Misi dan Nilai Korporasi & BUMN
Surveyor Inspektor Engineer Business Support
Project Manager Frontline Manager
Senior Surveyor Senior Inspektor Senior Engineer Senior BS
Modul Spesialis Modul Teknis Modul Business Support Modul Aplikasi Korporasi
Middle Manager
CSO
MARPOL
HSE / OHSA
Senior Manager
Safety Auditor
Quality Auditor
Risk Assessment
Security Auditor
DPA
SOLAS
Basic Classification
Modul Bisnis Modul Finansial Modul Kepemimpinan Modul Management
ISPS
Marine Superintendent
Engineering Services
ISM RCM
Etc.
ROAD TO IACS
Stage II. IACS Membership Requirements
Stage I Classification Society Requirements
Own Rules, Survey Proc & Technical Committe Authorization from White List Flag State
RO high performance
Own Rules
Existing & Newbuilding records
Ratio of Surveyor & Ship
Ship register
Assembly & Committe
Extensive documented experience in assessing the design and construction of ships Ratio of Technical Staff & Ship
Authorization
Performance of R&D Staff
Contribution of R&D Staff on IACS WG Ship register Assembly & Committe
QMS Certificate
VCA
IACS QSCS
Asian Classification Society (ACS) Association • Formally established on 1 February 2010 at Bali, Indonesia • The purpose of ACS is to promote ship safety at sea and protection of marine environment and, in cooperation with other partners in the maritime community, pursue improvement of ACS Members’ performance and their technical contribution to the international maritime community based on their accumulated technical knowledge and expertise • BKI (Indonesia) since 2014 elected as ACS Chairman
To Strengthening Asian Voice in International Maritime Community
Sinergi BUMN
SINERGI BUMN YANG DIHARAPKAN No.
BUMN
LINGKUP SINERGI
1
PERTAMINA & Subsidiary
Klasifikasi, Statutoria, Ship New Construction, Sertifikasi Komponen, SKPI, SKPP, Pengujian dsb
2
PGN
FSRU, Topside Facility, Gas Convertion, Gas as Cargo, SKPI, SKPP, Pengujian
3
PLN
Inspeksi & Sertifikasi Pembangkit, CNG Carrier
4
Pelindo
Klasifikasi, Sertifikasi Crane, Inspeksi Dermaga dsb
5
BBI, Pindad, Barata
Sertifikasi Material, Sertifikasi Komponen
6
Galangan Kapal (DKB, PAL, DPS, IKI dsb)
Klasifikasi, Ship New Construction, Ship Repair, Welding Shop Approval, Welder Certification, Pengujian
7
ASDP, PELNI, Jakarta Lloyd
Klasifikasi, Statutoria, PMS, Marine Consultation, Marine Survey, Training
8
Krakatau Steel
Sertifikasi Material
9
Perbankan & Asuransi
Studi Kelayakan Marine, Survey Kondisi
10
Sucofindo & Surveyor Indonesia
Koordinasi Teknis Bisnis Komersil
Terimakasih
