A.
VISI DAN MISI Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Visi Pembangunan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan.Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, maka Kabupaten Bungo telah menetapkan Visi Pembangunan daerah, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo, 2011-2016, sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011.
Dalam RPJMD ini dinyatakan bahwa VISI Pembangunan Kabupaten Bungo adalah : “Bungo Yang Mandiri, Aman, dan Sejahtera Tahun 2016”(Bungo MAS 2016)
Mandiri
: Kondisi
yang
menggambarkan
terwujudnya
kemandirian
masyarakat dan pemerintah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, sehingga menjadikan masyarakat dan pemerintah yang tangguh dan mandiri.
Aman
: Kondisi yang memperlihatkanperwujudan memiliki perasaan aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, yang dilandasi supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia yang tinggi.
Sejahtera : Kondisi semua lapisan masyarakat dapat terpenuhi hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi dan budaya,terutama pangan, sandang, dan perumahan secara merata. 1
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 8 MisiPembangunan Kabupaten Bungo, yaitu:
1. Meningkatkan kecerdasandankualitas sumberdaya manusia yang beriman dan
bertaqwa
kesehatandan
kehadirat pendidikan
Allah
SWT,
masyarakat
serta dalam
meningkatkan pembangunan
derajat yang
berkelanjutan 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung kemajuan perekonomian daerah; 3. Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah, efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
secara prima; 4. Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan
mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomirakyat
utamanya pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa, serta koperasi; 5. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara cerdas dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas; 6. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja; 7. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui partisipasi aktif masyarakat; dan 8. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan beragama, adatistiadat dan budaya guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat.
2
1. STRATEGI PEMBANGUNAN Ada 4 strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang sudah di canangkan diantaranya: 1. Melaksanakan
pembangunan
daerah
yang
berimbang
antara
pertumbuhan dan pemerataan serta bersahabat dengan lingkungan hidup sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang diarahkan pada pengembangan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Bungo dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal. 3. Melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kinerja pelayanan publik oleh pemerintah Kabupaten Bungo berdasarkan prinsip good governance dan clean government guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah. 4. Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan daerah.
2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Mengingat keterbatasan anggaran yang kita miliki tentu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat di penuhi oleh pemerintah sekaligus pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.Ada 4 program proritas pembangunan dengan beberapa fokus prioritas dalam berbagai bidang, diantaranya: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;dengan fokus prioritas pembangunan di bidang: Pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga Agama, adat istiadat, budaya dan etika 3
Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial Dengan porsi anggaran pada tahun 2012 sebesar 53,12 %dan tahun 2013 ini sebesar 50,17 %
2. Peningkatan Penguatan Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
dan
keunggulan
daerah,
dengan
fokus
prioritas
pembangunan; Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemberdayaan dan peningkatan produktivitas lahan perkebunan, hutan dan pertambangan Peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menyerap tenaga kerja Dengan porsi anggaran pada tahun 2012 sebesar 10,43 % dan tahun 2013 ini sebesar 11,26 %
3. Peningkatan
infrastruktur
Pelayanan
masyarakat
yang
berkualitas,dengan fokus prioritas Percepatan Pembangunan : Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Bandara Infrastruktur listrik Serta meningkatkan kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan Dengan porsi anggaran pada tahun 2012 sebesar 12,20 %dan tahun 2013 ini sebesar 17,86 %
4. Peningkatan Menerapkan tata pemerintahan yang baik, dengan fokus Peningkatan Tata Pemerintahan yang baik Peningkatan jaminan kepastian dan perlindungan hukum 4
Ketentraman dan ketertiban masyarakat Peningkatan kualitas layanan birokrasi kepada masyarakat Dengan porsi anggaran pada tahun 2012 sebesar 24,24 %dan tahun 2013 ini sebesar 20,71 %
3. PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK 1. Melakukan pembenahan jajaran birokrasi dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat; 2. Memberantas praktek-praktek KKN melalui pemerintahan yang bersih, transparan, dan berwibawa; 3. PDPM
(Program
Daerah
Pemberdayaan
Masyarakat)
dengan
memberikan pendanaan sebesar Rp 100.000.000 kepada setiap dusun; Merupakan realisasi program Bupati-Wakil Bupati terpilih yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat kampanye, dalam rangka mempercepat pembangunan berbasis perdesaan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Sasarannya adalah
pembangunan
infrastruktur
skala
kecil,
yang
dapat
meningkatkan akses dan peningkatan perekonomian di perdesaan, seperti ; jalan rabat beton, box culvert, jalan setapak, perbaikan jembatan gantung, gorong-gorong, dan lain-lain 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin; 5. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemberian kredit tanpa agunan bagi pengusaha kecil dan menengah; dan 6. Menyelesaikandan menuntaskan program-programpembangunanyang masih tertunda
5
B.
PROFIL PEMBANGUNAN KABUPATEN BUNGO 1. ADMINISTRASI WILAYAH Secara geografis Kabupaten Bungo berada pada posisi antara 01008’ sampai 01055’ Lintang Selatan dan antara 101027’ sampai 102030’ Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar) dan Kabupaten Kerinci serta sebelah timur dengan Kabupaten Tebo.
Posisi demikian menempatkan Bungo sebagai daerah perlintasan dari Provinsi Jambi ke Sumatera Barat juga sebagai penghubung antara kabupaten-kabupaten di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari), dengan bagian barat (Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci).
Di masa mendatang aksesibilitas ini harus termanfaatkan secara lebih baik sehingga dapat mendorong pusat pertumbuhan wilayah yang nyata, khususnya di Sumatera Bagian Tengah. Keberadaan pusat pertumbuhan ini ke depan menjadi penting, mengingat keunggulan bersaing Kabupaten Bungo dalam menyediakan sarana transportasi berupa transportasi udara lebih baik dibanding dengan kabupaten lain. Luas Kabupaten Bungo adalah 4.659 km2 yang secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan 134 Dusun dan 12 Kelurahan, adapun luas masingmasing kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:
6
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Tabel 1.1. Luas Kabupaten Bungo per kecamatan Kecamatan Luas (Km2) Pelepat 1.069,07 Pelepat Ilir 410,29 Bathin II Babeko 176,29 Rimbo Tengah 96,90 Bungo Dani 35,97 Pasar Muara Bungo 9,21 Bathin III 80,46 Rantau Pandan 239,61 Muko-Muko Bathin VII 186,37 Bathin III Ulu 373,83 Tanah Sepenggal 106,92 Tanah Sepenggal Lintas 77,51 Tanah Tumbuh 236,55 Limbur Lubuk Mengkuang 932,41 Bathin II Pelayang 179,84 Jujuhan 254,12 Jujuhan Ilir 193,04 Bungo 4.659,00
Grafik 1.1. Persentase Luasan Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2012
Bathin II Pelayang 4%
Jujuhan Jujuhan Ilir 5% 4%
Pelepat 23%
Limbur Lubuk Mengkuang 20%
Tanah Tumbuh 5% Tanah Bathin III Ulu Sepenggal Tanah Muko-Muko Rantau 8% Lintas Sepenggal Bathin VII Pandan 2% 5% 2% 4%
Pelepat Ilir 9% Bathin II Babeko 4% Rimbo Tengah Bungo Dani 2% 1% Bathin III 2%
Pasar Muara Bungo 0%
7
2. PEREKONOMIAN KABUPATEN BUNGO a. Kondisi Ekonomi Potensi daerah yang menjadi andalan dan merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Kabupaten Bungo adalah potensi sumber daya pertanian dan perkebunan.
Komoditi tanaman pangan
berupa padi dan palawija telah dikenal sejak lama terus berkembang dengan baik. Pada tahun 2012 produksi padi mencapai 23.517 ton, kedelai 62 ton, kacang tanah 145 ton dan jagung 1.955 ton. Dengan penambahan lahan dan penerapan teknologi pertanian, maka produksi masing-masing komoditas tersebut masih dapat ditingkatkan.
Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi primadona adalah karet. Kini selain karet, tanaman kelapa sawit pun menjadi jenis yang diminati pengembangannya. Perkebunan sejak lama menjadi salah satu sektor penghasilan utama masyarakat. Kurang lebih 55% penggunaan wilayah Kabupaten Bungo dijadikan perkebunan, baik perkebunan karet maupun kelapa sawit. Kehadiran perkebunan besar mempunyai manfaat yang cukup berarti dalam memacu produksi perkebunan.
Luas hutan menempati urutan kedua dalam penggunaan jenis lahan. Kurang lebih 34% luas wilayah Kabupaten Bungo merupakan kawasan hutan. Hal ini telah sesuai denganUndang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutananpasal 18 yang berbunyi ”minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional”. Hasil hutan berupa kayu dan non kayu menjadi kontributor terhadap perekonomian secara umum, baik terhadap penerimaan pembangunan dari Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta pembukaan lapangan pekerjaan.
8
Berdasarkan Data Profil Investasi di Kabupaten Bungo tahun 2009,Kabupaten Bungo memiliki potensi sumberdaya pertambangan yang meliputi batubara, emas, minyak bumi, bijih besi, granit dan pasir kuarsa. Bahan tambang batu bara di Kabupaten Bungo memiliki kualitas cukup baik dengan kandungan kalori antara 5.000-7.300 kalori. Saat ini bahan tambang batubara sudah diusahakan oleh beberapa perusahaan, selain itu masih ada perusahaan lainnya yang tengah dalam proses perizinan.
Potensi emas di Kabupaten Bungo terdiri dari dua sumber yaitu emas primer dan emas sekunder. Potensi ini tersebar di beberapa lokasi antara lain Kecamatan Rantau Pandan yang memiliki cadangan emas sebesar 14.400 kg, Kecamatan Pelepat (87.000 kg), Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang (25.000 kg), Kecamatan Tanah Sepenggal (10.000 kg), Kecamatan Pelepat Ilir (13.000 kg) serta Kecamatan Jujuhan (11.000 kg).
Kabupaten Bungo memiliki indikasi adanya cadangan minyak bumi yang tersimpan di kedalaman 500–800 meter di beberapa kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Jujuhan dengan 4 titik bor, Kecamatan Rantau Pandan (4 titik bor), Kecamatan Tanah Sepenggal (2 titik bor), Kecamatan Tanah Tumbuh (3 titik bor) dan Kecamatan Pasar Muara Bungo (2 titik bor).
Sebaranini merupakan
potensi untuk dieksploitasi menjadi sumber pendapatan asli daerah.
Keberadaan potensi bahan tambang dan sumber daya mineral memang memberikan manfaat ekonomis cukup berarti bagi masyarakat dan daerah. Akan tetapi perlu diwaspadai kemungkinan timbulnya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam.
9
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Bidang ekonomi menjadi bidang krusial dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, termasuk dalam mengukur keberhasilan otonomi daerah. Karena salah satu ukuran keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat.
PDRB selama lima tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan seiring peningkatan pendapatan masyarakat. Namun bila dibandingkan dengan standar Bank Dunia, perekonomian di Kabupaten Bungo masih di bawah tingkat garis kemiskinan yang ditentukan. struktur
Dalam kaitan ini,
perekonomian, pergeseran dari sektor primer ke sektor
sekunder bahkan tersier menjadi salah satu
ukuran keberhasilan
pembangunan.
Hasil evaluasi kinerja perekonomian biasanya didukung oleh peran dan kontribusi Usaha Mikro, Industri Kecil dan Koperasi. Peran bidang ini pada
perekonomian
menjadi
penting
karena
digerakkan
dan
menggerakkan masyarakat yang ternyata dapat menopang kehidupan masyarakat dalam menghadapi krisis yang pernah terjadi.
Hasil pembangunan Kabupaten Bungo juga melihat kondisi pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita serta tingkat inflasi sebagai indikator makronya.
Hingga Tahun 2012, perekonomian Kabupaten Bungo masih didominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bungo yaitu sebesar 27,49 persen. Sektor kedua yang cukup berperan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,6 persen menggeser sektor pertambangan dan penggalian yang memberi peran sebesar 16,49 10
persen.
Sektor pertambangan khususnya untuk komoditi batubara
mengalami penurunan baik dari sisi harga maupun kuantitasnya. Tabel 2.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha NO 1 1 a b c d e 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahun Data
URAIAN DATA
2011 2 6 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha* Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan 1,325,037.39 Tanaman bahan makanan 476,642.56 Tanaman perkebunan 590,957.77 Peternakan dan hasil-hasilnya 119,901.05 Kehutanan 121,482.26 Perikanan 16,053.75 Pertambangan dan Galian 866,817.42 Industri pengolahan 178,670.11 Listrik, gas, air bersih 31,369.15 Bangunan 416,149.83 Perdagangan, hotel dan restoran 833,075.51 Pengangkutan dan komunikasi 270,422.46 Keuangan, persewaan, jasa 223,636.31 Jasa-jasa 610,116.10
2012 7 1,497,162.27 536,751.92 691,398.14 130,500.82 120,611.39 17,900.00 898,276.97 212,145.15 36,092.86 559,077.27 958,713.01 322,975.65 255,690.27 706,065.88
Grafik 2.1. PDRB per Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku 5%
13% 27%
6%
Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan Pertambangan dan Galian Industri pengolahan Listrik, gas, air bersih
18%
16% 10% 1% 4%
Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan, jasa Jasa-jasa
11
Pendapatan
perkapita
masyarakat
Kabupaten
Bungo
juga
meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp. 15.303.276,70 per tahun dan kini meningkat mencapai Rp. 17.003.432.22 pada Tahun 2012. Grafik 2.2. Pendapatan per Kapita atas dasar Harga Berlaku Rp18.000.000,00 Rp16.000.000,00 Rp14.000.000,00 Rp12.000.000,00 Rp10.000.000,00
2010
Rp8.000.000,00
2011
Rp6.000.000,00
2012
Rp4.000.000,00 Rp2.000.000,00 RpPendapatan Per Kapita
Prestasi pembangunan Kabupaten Bungo dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya terjadi perkembangan yang cukup berarti yaitu mencapai 7,51 persen pada Tahun 2012.
Pertumbuhan ekonomi
tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 6,2 persen pada tahun yang sama. Upaya pembangunan ekonomi di Kabupaten Bungo diutamakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dari pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran melalui program yang menyentuh langsung kepada masyarakat di daerah.
12
c. Gambaran Umum Keuangan Daerah Tabel 2.2. Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo dari Tahun 2010 s.d 2013 Uraian
2010
2011
2012
2013
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli
52.483.279.458,02
67.752.612.107,30
71.693.112.943,00
95.315.708.457,05
459.252.427.535,57
515.736.011.020,60
598.522.999.532,00
689.036.311.826,44
117.053.273.507,00
133.070.613.457,00
98.281.260.216,00
161.913.363.751,54
628.788.980.500,59
716.559.236.584,90
768.497.372.691,00
946.265.384.035,03
Belanja Tidak
334.904.686.084,00
426.644.736.007,94
476.096.694.251,35
539.159.997.570,00
Langsung Belanja Langsung
Daerah Dana Perimbangan Lain - Lain Pendapatan Daerah y ang sah Jumlah Pendapatan BELANJA DAERAH
339.355.232.840,03
318.354.911.148,10
357.040.255.251,00
512.105.386.465,03
Jumlah Belanja
674.259.918.924,03
744.999.647.156,04
833.136.949.502,35
1.051.265.384.035,03
Surplus/ ( Defisit )
(45.470.938.423,44)
(28.440.410.571,14)
(64.639.576.811,35)
(105.000.000.000,00)
30.470.938.423,44
32.940.410.571,14
70.422.768.710,35
105.000.000.000,00
15.000.000.000,00
-
45.470.938.423,44
32.940.410.571,14
70.422.768.710,35
105.000.000.000,00
Penerimaan Pembiay aan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Jumlah Penerimaan Pengeluaran Pembiay aan Pembiay aan Peny ertaan Modal
-
(Inv estasi) Daerah Pembay aran Pokok
5.943.191.899,00
-
-
4.500.000.000,00
Utang Jumlah Pengeluaran
-
4.500.000.000,00
5.943.191.899,00
-
Pembiay aan Pembiay aan Neto
45.470.938.423,44
28.440.410.571,14
64.479.576.811,35
105.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiay aan Anggaran
Grafik 2.2. Perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dari Tahun 2010 s.d. 2013 1.200.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 800.000.000.000,00 600.000.000.000,00 400.000.000.000,00 200.000.000.000,00 0,00
1.051.265.384.035, 03
744.999.647.156,04 833.136.949.502,35 674.259.918.924,03
APBD 2010
2011
2012
2013
13
3. KEPENDUDUKAN Berdasarkan hasil Proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Tahun 2012, penduduk Kabupaten Bungo berjumlah 320.300 jiwa, meningkat sebanyak 9.653 jiwa dari jumlah Tahun 2011 yakni sebesar 310.737 jiwa. Adapun jumlah penduduk masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bungo per kecamatan No Kecamatan 2010 (Jiwa) 2011 (Jiwa) 2012 (Jiwa) 1. Pelepat 27.718 28.413 29.354 2. Pelepat Ilir 44.479 45.596 47.716 3. Bathin II Babeko 10.533 10.797 11.371 4. Rimbo Tengah 23.760 24.356 25.093 5. Bungo Dani 23.208 23.791 25.515 6. Pasar Muara Bungo 22.266 22.825 23.580 7. Bathin III 18.714 19.184 20.589 8. Rantau Pandan 9.361 9.596 9.775 9. Muko-Muko Bathin VII 13.386 13.721 13.951 10. Bathin III Ulu 7.833 8.029 8.139 11. Tanah Sepenggal 20.580 21.095 21.302 12. Tanah Sepenggal Lintas 21.201 21.732 22.159 13. Tanah Tumbuh 13.268 13.600 13.679 14. Limbur Lubuk Mengkuang 14.036 14.388 14.552 15. Bathin II Pelayang 8.420 8.631 8.913 16. Jujuhan 14.656 15.024 15.240 17. Jujuhan Ilir 9.716 9.959 9.923 Bungo 303.135 310.737 320.300 Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Tahun 2013 Terjadinya peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bungo pada Tahun 2012 tidak semata-mata dikarenakan pertumbuhan alami, melainkan disebabkan tingginya laju migrasi sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bungo. Meskipun demikian, perlu dilakukan pengendalian pertumbuhan penduduk agar
terjadi
keseimbangan
antara
jumlah
penduduk
dan
kesempatan/peluang berusaha di Kabupaten Bungo. 14
Pemerintah Kabupaten Bungo telah melakukan berbagai program kegiatan
untuk
pengendalian
pertumbuhan
penduduk
tersebut.
Diantaranya dengan meningkatkan jumlah peserta KB baru sebanyak 17.249 orang sehingga jumlah peserta KB aktif menjadi 53.874 orang.
Pengendalian penduduk juga dilakukan pada sektor administrasi kependudukan.
Administrasi kependudukan yang baik ditandai dengan
persentase penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan akte kelahiran. Pada Tahun 2012 ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 173.819 jiwa untuk Kabupaten Bungo yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk terdata melalui program e-KTP. Hingga September 2013, telah terekam sebanyak 197.025 jiwa dari target atau meningkat sebanyak 113,35%. Adapun jumlah e-KTP yang sudah didistribusikan sebanyak 177.406 KTP sedangkan yang belum terdisribusikan sebanyak 19.619 KTP, untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan, maka dilaksanakan pendataan kelahiran di Kabupaten Bungo melalui Program Akte Kelahiran.
Pada Tahun 2012 Kabupaten Bungo memperoleh Penghargaan Pelaksanaan Pelayanan e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Tentunya penghargaan tersebut merupakan bagian dari partsisipasi dan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan serta indikasi dari meningkatnya kinerja pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedepannya, dirasakan perlu untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kinerja di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut.
15
Tabel 3.2. Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bungo Periode 2006-2012 No
Tahun
Jumlah Penduduk (Jiwa)
1 2 3 4 5 6 7
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
251.096 257.087 264.389 271.625 303.135 310.737 320.300
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 22.300 19.600 13.700 14.600 17.300 16.722 18.800
Penduduk Miskin (%) 8.2 7.63 5.12 5.32 5.70 5.35 5.55
Sumber Data: BPS Kabupaten Bungo Tahun 2012 Selain pengendalian pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten Bungo turut serta dalam program/kegiatan pengentasan kemiskinan yang menjadi perioritas nasional. Dalam hal ini, telah banyak alokasi dana dan program/kegiatan pembangunan berupa pemberdayaan masyarakat yang pro-poor. Tentunya dalam pengentasan kemiskinan, tidak terlepas dari peran dan campur tangan pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, perlunya sinergisitas antara program/kegiatan yang dilaksanakan akan lebih mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bungo. Grafik 3.1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bungo Periode 2006-2012 25.000 20.000 15.000 10.000
Series1
5.000 0 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pada tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di 16
Kabupaten Bungo sebanyak 26.28 persen dari tahun 2008, namun hingga tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bungo meningkat hingga 5,55 persen. Peningkatan jumlah tersebut terjadi beriringan dengan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bungo sebanyak 3,1 persen. Peningkatan jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk Kabupaten Bungo tidak sepenuhnya terjadi secara alami, akan tetapi juga dipengaruhi oleh tingginya laju migrasi penduduk ke Kabupaten Bungo. Selama tahun 2011-2013 Pemerintah Kabupaten Bungo telah melaksanakan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 juta/dusun, dari alokasi dana tersebut dipergunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di dusun sehingga dengan infrastruktur yang baik dan memadai diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Selain itu, Pemerintah Pusat juga telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada 15 Kecamatan dalam Kabupaten Bungo dan adanya dana stimulan untuk bantuan bedah rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pada tahun 2012 jumlah MBR Kabupaten Bungo dengan jumlah bantuan diberikan kepada sebanyak 962 KK dengan total bantuan sebesar Rp 6 juta per KK. Pemerintah Provinsipun turut andil dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah melalui Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) yang mengalokasikan dana untuk masyarakat miskin dengan total Rp 1 milyar per kecamatan.
4. PENDIDIKAN Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan kesetaraan, keterjangkauan,
kualitas
dan
relevansi,
kesetaraan
dan
kepastian
memperoleh layanan pendidikan. Untuk sektor pendidikan Kabupaten Bungo, pada Tahun Anggaran 2013, telah dialokasikan dana dalam upaya 17
meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah serta peningkatan mutu tenaga pendidik. Selain itu, juga dilaksanakan pengadaan buku dan alat tulis sekolah, meubeler, alat praktek dan peraga, serta perlengkapan sekolah lainnya.
Selaras dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bungo yang terus meningkat, membutuhkan
penambahan jumlah sekolah.
Pemerintah Kabupaten Bungo berupaya
menambah jumlah sekolah maupun ruang kelas agar kapasitas daya tampung murid bertambah. Pembangunan sekolah baru juga dilaksanakan pada semua tingkatan pendidikan sebagaimana tertera pada tabel berikut: Tabel 4.1. Jumlah Sekolah di Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Agustus 2013 No
Uraian
Tahun
2012 2013 1 2 3 4 1 Play Group 136 154 2 TK Negeri 2 2 3 TK Swasta 80 80 4 SDLB 1 1 5 SD. N 226 226 6 SD. S 4 5 7 SMP. N 55 55 8 SMP. S 4 4 9 MTs. N 8 8 10 MTs. S 17 23 11 SMA. N 16 17 12 SMA. S 2 2 13 MA. N 3 3 14 MA. S 12 14 15 SMK. N 9 11 16 SMK. S 6 7 17 PTS 7 7 Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tahun 2013
18
Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan jumlah Playgroup di Kabupaten Bungo terus meningkat, yaitu dari 136 Unit pada Tahun 2012 meningkat menjadi 154 Unit sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2013. Peningkatan jumlah tersebut merupakan partisipasi dan kerjasama dari pihak swasta dan Pemerintah Daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan Anak Usia Dini dan untuk mengakomodir tingginya animo masyarakat dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini.
Pembangunan pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang paling mendasar sebagai landasan untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat. Untuk jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Bungo terjadi peningkatan jumlah murid, guru dan fasilitas ruang belajar. Rasio murid dengan guru dan rasio murid dengan ruang kelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2. Rasio Murid Dengan Guru Dan Rasio Murid Dengan Ruang Kelas Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Juli 2013 No
Uraian
1. 1.Sekolah Dasar -Murid dengan Guru -Murid dengan Ruang Kls 2.Madrasah Ibtidaiyah -Murid dengan Guru -Murid dengan Ruamg Kls 2 1.SMP -MUrid dengan Guru -Murid dengan Ruang Kls 2. MTS -Murid dengan Guru -Murid dengan Ruang Kls 3 1.SMA -Murid dengan Guru
2012
2013
1:13 1:27
1:13 1:26
1:15 1:27
1:14 1:27
1:16 1:29
1:15 1:29
1:17 1:38
1:18 1:40
1:25
1:15 19
-Murid dengan Ruang Kls
1:52
1:31
2.SMK -Murid dengan Guru 1:4 1:11 -Murid dengan Ruang Kls 1:9 1:23 Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tahun 2013 Untuk memenuhi daya tampung anak usia sekolah disetiap jenjang pendidikan, maka pemerintah Kabupaten Bungo sampai dengan kondisi Bulan Juli 2013 telah menyediakan sebanyak 1.709 Ruang Kelas SD/MI, 566 Ruang Kelas SMP/MTs, dan 443 Ruang Kelas SLTA/MA. Dengan jumlah murid tingkat SD/MI sebanyak 44.504 Siswa, Tingkat SMP/MTs berjumlah 17.537 Siswa, dan untuk tingkat SMA/MA/SMK berjumlah 13.942 Siswa. Secara umum
angka-angka tersebut mengalami peningkatan jumlah di
bandingkan dengan Tahun 2012.
NO 1. 2.
3.
4.
5.
Tabel 4.3. Perkembangan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Juli 2013 TAHUN PELAJARAN KOMPONEN 2011/2012 2012 / 2013 Penduduk Usia 7-12 Tahun Jumlah SD/MI : - SD negeri - SD Swasta - MI Negeri - MI Swasta Jumlah Ruang Belajar : - SD negeri - SD Swasta - MI Negeri - Swasta Jumlah Guru : - SD negeri - SD Swasta - MI Negeri - Swasta Jumlah Murid Kelas I
38.642
39.071
226 4 4 12
226 5 4 22
1.566 33 35 44
1.591 39 35 44
3.249 53 64 85 7.815
3.261 55 64 85 8.007 20
6. Jumlah Murid Seluruhnya 43.464 7. Angka Partisipasi Murni(APM) 98.94 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) 112.26 Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tahun 2013
44.504 99.50 113.91
Tabel 4.4. Perkembangan Pendidikan Tingkat SMP Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Juli 2013 NO 1. 2.
KOMPONEN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 2012/2013
Penduduk Usia 13-15 Tahun 18.070 Jumlah SMP/MTs : - SMP Negeri 54 - SMP Swasta 3 - MTs Negeri 8 - MTs Swasta 19 3. Jumlah Ruang Belajar : - SMP Negeri 425 - SMP Swasta 21 - MTs Negeri 38 - MTs Swasta 68 4. Jumlah Guru : - SMP Negeri 808 - SMP Swasta 65 - MTs Negeri 85 - MTs Swasta 147 4. Jumlah Murid Kelas I 5.323 5. Jumlah Murid Seluruhnya 16.766 6. Angka Partisipasi Murni (APM) 87.76 7. Angka Partisipasi Kasar (APK) 92.78 Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tahun 2013
18.366 55 5 8 23 435 25 38 68 812 65 85 152 6.300 17.537 88.07 95.49
21
Tabel 4.5. Perkembangan Pendidikan Menengah Atas (SMA,MA,DAN SMK) Tahun 2011 s.d. Bulan Juli 2013 NO
KOMPONEN
1 Penduduk usia 16-18 Thn 2 Jumlah SMA,MA,&SMK SMA Negeri SMA Swasta MA Negeri MA Swasta SMK Negeri Smk Swasta 3 Jumlah Ruangan Belajar SMA Negeri SMA Swasta MA Negeri MA Swasta SMK Negeri SMK Swasta 4 Jumlah Guru SMA Negeri SMA swasta MA Negeri MA Swasta SMK Negeri SMK Swasta 5 Jumlah Murid Kelas I Jumlah Murid Usia 16-18 tahun 6 Jumlah Murid seluruhnya 7 Angka Prestasi Murni 8 Angka Partisipasi Kasar
2011/2012 17.086
Tahun Pelajaran 2011/2012 2012/2013 17.086 17.143
17 2 3 13 9 6
17 2 3 13 9 6
17 2 3 14 11 7
193 10 31 47 105 44
193 10 31 47 105 44
198 10 31 47 107 50
371 46 87 170 214 117 4.014 10.932 13.946 63,98 81,62
371 46 87 170 214 117 4.014 10.932 13.946 63,98 81,62
410 35 87 170 214 117 4.090 10.749 12.042 63,32 81,37
Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tahun 2013 Sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bungo untuk terus meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana, peralatan, dan fasilitas pendidikan membawa konsekuensi pada perkembangan APK dan APM. Kenaikan APK terjadi pada jenjang pendidikan SD/MI dari 112,26% pada Tahun 2012 menjadi 113,91% pada Tahun 2013.
Untuk APK jenjang
SMP/MIS dan yang sederajat juga meningkat dari 92,78% menjadi 95,49% pada Tahun 2013. Sedangkan APK untuk jenjang pendidikan SMA sederajat 22
mengalami penurunan dari 81,62% menjadi 81,37% pada Tahun 2013. Menurunya APK dan APM untuk jenjang pendidikan SMA sederajat terjadi karena tingginya animo masyarakat untuk bersekolah diluar Kabupaten Bungo dengan memilih sekolah-sekolah favorit milik pemerintah ataupun swasta seperti SMA Titian Teras dan sekolah keagamaan di luar Provinsi ataupun di dalam Provinsi Jambi. Tentunya hal ini tidak lantas menjadi suatu kendala ataupun hambatan bagi Pemerintah Kabupaten Bungo untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan disemua jenjang pendidikan kedepannya. Grafik 4.1. Trend APK Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA Sederajat Tahun 2012-2013 120 100 80 60
2012
40
2013
20 0 SD/MI
SLTP/MTS
SLTA/MA
Nilai APM untuk jenjang SD sederajat meningkat dari 98,94% menjadi 99,50% pada tahun 2013.
APM untuk jenjang SMP/MTS juga meningkat
dari 87,76% menjadi 88,07% pada tahun 2013.
APM untuk jenjang
pendidikan SMA sederajat meningkat dari 63,98% menjadi 63,32% pada tahun 2013. Trend nilai APM untuk jenjang SD, SMP dan SMA sederajat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
23
Grafik 4.2. Trend APM Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA Sederajat Tahun 2012-2013 120 100 80 2012
60
2013
40 20 0 SD/MI
SLTP/MTS
SLTA/MA
Disamping pendidikan formal Pendidikan Non Formal pun tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Bungo, terutama dalam hal pemberantasan buta huruf melalui kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF), Paket A, Paket B, dan Paket C, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Masyarakat. Adapun tujuan kegiatan tersebut salah satunya adalah untuk menurunkan jumlah angka buta huruf di Kabupaten Bungo dan membantu masyarakat yang putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua yang kurang memadai. Dengan demikian, masyarakat putus sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan sekolah formal. Kegiatan lainnya berupa pelatihan dan kursus ditujukan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui paket kelompok belajar usaha, sehingga masyarakat tersebut mampu meningkatkan taraf perekonomian dengan bakan dan keahlian yang diberikan.
Adapun perkembangan pendidikan luar sekolah di Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut:
24
Tabel 4.6. Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Juli 2013 No Jenis/Jenjang Pendidikan 2012 Juli 2013 1 Paket KF 301 460 2 Paket A 145 120 3 Paket B 856 275 4 Paket C 288 125 5 Kursus Menjahit 40 35 6 Kursus Bhs.Inggris 550 510 7 Kursus Komputer 705 606 8 Kursus Salon 45 47 9 Kursus Senam 35 25 Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tahun 2013. Dari tabel di atas terlihat bahwa keberhasilan pembangunan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Bungo dari tahun 2012 s.d. Bulan Juli 2013 yakni dengan menurunnya jumlah peserta didik Paket A setara Sekolah Dasar dari Tahun 2012 sebesar 145 Peserta turun menjadi 120 Peserta s.d. Bulan Juli Tahun 2013, Paket B setara SMP dari 856 Peserta pada Tahun 2012 menjadi 275 Peserta dan Paket C setara SMA dari 288 Peserta menjadi 125 Peserta. Hal ini, merupakan indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam meningkatkan angka kelulusan siswa/i untuk jenjang pendidikan SD, SMA, SMP serta
meningkatanya taraf
perekonomian masyarakat sehingga mampu menekan jumlah anak putus sekolah.
Sebagai indikator keberhasilan dari pembinaan pendidikan dan bakat kepada para siswa, telah banyak prestasi siswa/i Kabupaten Bungo di beberapa cabang perlombaan baik yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi ataupun Tingkat Nasional pada Tahun 2012/2013. Adapun jenis prestasi dari beberapa cabang yang diperlombakan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
25
Tabel 4.7. Prestasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Cabang No Nomor Pertandingan Juara Perlombaan 1. Renang 50 M Gaya Bebas Putra 3 50 M Gaya Bebas Putri 2 50 M Gaya Dada Putra 2 50 M Gaya Dada Putri 2 50 M Gaya Punggung Putra 2 50 M Gaya Kupu-Kupu Putra 2 50 M Gaya Kupu-Kupu Putri 2 2. Volly Beregu Putra 3 Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tahun 2013.
Tingkat Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi
Tabel 4.8. Prestasi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) No Cabang Perlombaan Juara Tingkat 1. Cipta Puisi 3 Provinsi 2. Baca Puisi 2 Provinsi 3. Tari Berpasangan 1 Provinsi 4. Baca Alqur’an 1 Provinsi 5. Desain Poster 1 Provinsi 4 Nasional 6. Seni Kriya Putra 1 Provinsi 1 Nasional Seni Kriya Putri 3 Provinsi 10 Nasional Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Tahun 2013.
5. KEPERPUSTAKAAN Kualitas pendidikan yang mumpuni, akan melahirkan kebijakan publik yang lebih baik. “Kualitas kebijakan yang tepat adalah mengarah pada knowledge (pengetahuan) yang diidukung oleh data dan informasi yang berkualitas, di samping sumber daya manusianya,”. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap minat baca dan informasi terkait konsep knowledge di Kabupaten Bungo maka Pemerintah Kabupaten 26
Bungo berusaha meningkatkan pelayanan di Bidang Keperpustakaan dan Arsip.
Salah satu upaya yang ditingkatkan yakni dengan melengkapi bahan bacaan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dan menyediakan hotspot/internet gratis pagi pengunjung perpustakaan. Adapun jumlah ketersediaan buku hingga Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 5.1. Jumlah Ketersediaan Buku dan Bacaan Berdasarkan Golongan Buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bungo Hingga Tahun 2012 Jumlah Golongan Judul Exemplar 1. Buku Karya Umum 623 1.033 Filsafat 561 894 Agama 1.470 3.173 Ilmu Sosial 2.223 4.156 Bahasa 713 1.359 Ilmu Murni 800 1.307 Teknologi Terapan 2.669 5.728 Kesenian , Olahraga 497 1.165 Kesusastraan 2.035 2.146 Geografi 486 424 Jumlah 12.077 21.385 2. Majalah 157 1.005 3. Surat Kabar 21 2.497 4. Buku Belum Siap Pakai Jumlah 12.255 24.887 Sumber Data: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Dengan semakin lengkapnya ketersediaan buku dan bahan bacaan diharapkan mampu menarik minat pengunjung untuk terus aktif berpartisipasi dalam meningkatkan Budaya Membaca khususnya di
27
Kabupaten Bungo. Adapun jumlah pengunjung perpustakaan selama Tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 5.2. Rekapitulasi Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Bungo Tahun 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BULAN
MAHASISWA
UMUM
ABRI/PNS
600 400 418 634 428 658 371 300 500 479 450 600 5838
200 175 145 102 164 168 175 89 79 89 145 142 1673
130 224 218 190 158 350 145 211 122 118 200 134 2200
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JULMLAH
SD 60 90 86 46 44 70 45 17 35 28 30 20 542
PELAJAR SLTP SLTA 125 123 137 150 275 131 237 136 113 150 582 154 61 90 67 130 100 130 53 165 127 111 239 143 2116 1613
JUMLAH 1108 1176 1273 1345 1057 1982 887 814 966 932 1063 1278 13881
Sumber Data: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012
6. KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT Pembangunan
bidang
Keagamaan
merupakan
upaya
untuk
memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya ”
28
Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan
pemahaman
agama
serta
kehidupan
beragama.
Selain
itu,
pembangunan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan umat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Melalui pembinaan kerukunan hidup umat beragama. Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bungo guna mendukung Pembangunan di Bidang keagamaan tahun 2012-2013 diarahkan pada program sebagai berikut: 1. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama. 2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan hidup beragama. 3. Peningkatan kualitas pendidikan agama. 4. Pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan.
Prestasi yang telah diraih dalam Bidang Keagamaan yakni Peringkat ke-6 Seni Baca Al-Qur’an MTQ Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin pada Tahun 2012 dan Peringkat ke-7 Seni Baca Al-Qur’an MTQ Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Muara Jambi pada Tahun 2013 Pemberdayaan Lembaga Adat atau masyarakat adatpun menjadi fokus utama dalam pembangunan di Kabupaten Bungo. Kearifan Lokal dijadikan tujuan mendasar dari pembangunan adat istiadat. Sebagai salah
29
satu indikator keberhasilan penerapan kearifan lokal di Kabupaten Bungo seperti pengelolaan Sumberdaya Alam yang dikelola oleh masyarakat secara adat. Adapun contoh dari pengelolaan Sumber Daya Alam yang dikelola oleh masyarakat secara adat yakni pengelolaan Hutan Adat dan pengelolaan Lubuk Larangan yang dikelola langsung oleh masyarakat secara adat. Selain itu, kearifan lokal juga diberdayakan sebagai media penyelesaian konflik lokal di masyarakat dan telah terbukti keefektifannya dalam menyelesaikan beberapa permasalahan pertikaian antar dusun dalam Kabupaten Bungo seperti kasus yang terjadi di Dusun Leban, Dusun Rantau Duku, Dusun Rantau Pandan, Dusun Rambah, Dusun Pedukun, Dusun Candi, dan Dusun Lubuk Niur.
7. KESEHATAN Peningkatan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, selain peningkatan kualitas pendidikan
Pemerintah
Kabupaten
Bungo
berupaya
meningkatkan
pelayanan kesehatan. Kesehatan dan gizi masyarakat yang makin baik tidak terlepas dari peningkatan pelayanan kesehatan dan penyediaan prasarana kesehatan bagi masyarakat yang ditunjang dengan tersedianya tenaga medis dan para medis serta tenaga teknis lainnya.
Pada Tahun 2012 di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo terdapat 1.074 Orang Tenaga Kesehatan dan pada Bulan Agustus Tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 1.209, untuk lebih jelasnya perkembangan tenaga medis tertera pada tabel perkembangan tenaga medis dibawah ini:
30
Tabel 7.1. Perkembangan Tenaga Medis Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Juli 2013
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JENIS KETENAGAAN Dokter Umum (termasuk PTT) Dokter Spesialis Dokter Gigi Perawat Sarjana keperawatan Bidan Bidan (termasuk PTT) Tenaga Farmasi Sarjana Farmasi & Apoteker Tenaga Sanitasi Kesehatan Masyarakat (S1) Kesehatan Masyarakat (S2) Tenaga Gizi Tenaga Terapi Fisisk Tenaga Keteknisan medis Ahli Rontgen Analis Laboratorium Lainnya JUMLAH
TAHUN 2012 2013 33 36 18 19 12 13 318 412 22 23 307 211 67 97 35 44 7 8 36 38 35 36 11 12 14 15 2 2 17 18 6 6 27 32 107 187 1.074 1.209
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2013 Dari tabel di atas terlihat tenaga kesehatan pada Tahun 2013 sebagian besar mengalami peningkatan jumlah, peningkatan ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan sehingga derajat kesehatan masyarakat Bungo akan lebih baik ke depan.
Salah satu hasil yang diharapkan dari pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Upaya ini harus melalui jalan yang terjal, terlebih kala itu dikaitkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, yakni 31
menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 23 per 100.000 kelahiran hidup yang harus dicapai. Waktu yang tersisa hanya tinggal tiga tahun ini, tidak akan cukup untuk mencapai sasaran itu tanpa upaya-upaya yang luar biasa
Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk menurunkan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita. Antara lain melalui penempatan bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat dengan menggunakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan Program Perencanaan
Persalinan
dan
Pencegahan
Komplikasi
(P4K),
serta
penyediaan fasilitas kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas perawatan dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit.
Pada tahun 2011 jumlah kematian bayi adalah 27 bayi dari 8.481 bayi kelahiran hidup menjadi 20 kematian bayi dari 7.701 kelahiran hidup pada tahun 2012.
Bila dibandingkan dengan per 1.000 kelahiran, pada tahun
2011 sebesar 3,18 per 1.000 menurun persentasenya menjadi 2,60 per 1.000 kelahiran.
Sedangkan angka kematian Ibu maternal (MMR) mencerminkan besarnya resiko yang dihadapi Ibu selama kehamilan dan persalinan (tidak
termasuk
kematian
karena kecelakaan) yang disebabkan oleh
perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk Ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2011 jumlah kematian ibu maternal adalah 7 orang dari 8.481 kelahiran hidup, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 3 orang dari 7.701 kelahiran hidup. 32
Bila diperhitungkan dengan per 100.000 kelahiran hidup maka pada tahun 2011 jumlah kematian ibu maternal sebesar 83 per 100.000 KH sedangkan pada tahun 2012 menurun menjadi 39 per 100.000 KH.
Angka AKI dan AKB Kabupaten Bungo masih berada dibawah ambang batas yang ditetapkan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, yakni menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 23 per 100.000.
Kekurangan gizi pada balita juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bungo.
Hal ini dikarenakan gizi balita menentukan
pembangunan daerah di masa mendatang. Pada tahun 2012 ditargetkan prevalansi kekurangan gizi pada anak balita maksimal 2% dan dapat ditekan hingga 1,2%.
Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan peduduk dan meningkatkan drajat kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus di ikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, mencakup gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Target angka harapan hidup di Kabupaten Bungo adalah 68,6 tahun atau sama dengan rata-rata angka harapan hidup Provinsi Jambi. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, sesuai dengan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik, diamati adanya gejala konsentrasi atau pertambahan kelompok penduduk di usia semakin tua. Hal ini dikarenakan bertambahnya 33
kualitas kependudukan berkat perbaikan kualitas gizi sehingga membuat meningkatnya angka harapan hidup. Namun demikian, hingga tahun 2012 angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bungo masih berkisar pada usia 67 tahun atau 97,67% dari target.
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah
Kabupaten
Bungo
berupaya
meningkatkan
pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo, sebagai salah satu upayanya yakni dengan meningkatkan fasilitas prasarana dan sarana pelayanan kesehatan dalam rangka menuju Rumah Sakit Modern dan Representatif.
Pada tahun 2012, RSUD H. Hanafie mendapatkan
Akreditasi Tingkat Dasar Rumah Sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
Adapun cakupan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafie Muara Bungo selama kurun waktu tahun 2012 s.d. 2013 sebagai berikut: Tabel 7.2. Cakupan Pelayanan RSUD H.Hanafie Muara Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Juni 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8
Unit Pelayanan
Kunjungan Rawat Inap (org) Kunjungan Rawat Jalan (org) Gawat Darurat (org) Kamar Bersalin (org) Kamar Operasi (org) Laboratorium (org) Radiologi (org) Farmasi (jenis dan jumlah obat) 9 Fisioterapi (org)
Tahun Ket 2012 2013 8.652 8.247 Data per 20.327 15.947 Bulan Juli 7.617 9.200 2013 1.348 1.155 1.823 1.460 12.345 13.339 7.592 7.717 1.902 2.089 1.950
1.846
Sumber Data : RSUD H. Hanafie Muara Bungo Tahun 2013. Tabel di atas menggambarkan Pelayanan Rumah Sakit pada tiap unit pelayanan pada unit rawat inap tahun 2012 sebanyak 8.652 Pasien sampai 34
dengan Bulan Juli Tahun 2013 sebesar 8.247 Pasien, rawat jalan Tahun 2012 sebesar 20.327 Pasien, sampai Bulan Juli 2013 sebesar 15.947 Pasien,
Sampai dengan keadaan pertengahan Tahun 2013, jumlah personil RSUD H. HANAFIE Muara Bungo berjumlah 657 orang yang terdiri dari 311 Pegawai Negeri Sipil dan 342 Tenaga Honorer (Honor Daerah dan Pegawai Kontrak BLUD). Data perkembangan Ketenagaan dan Jumlah tempat tidur RSUD H. Hanafie Muara Bungo dari Tahun 2012 sampai dengan Bulan Juli 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 7.3. Jenis Ketenagaan dan Jumlah Tempat Tidur RSUD H. Hanafie Muara Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Juli 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JENIS KETENAGAAN
2012 12 18 4 260 15 54 8 2 175 95
Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Perawat Sarjana keperawatan Bidan Apoteker Kesehatan Masyarakat S2 Tenaga Administrasi Tenaga Teknis Lainnya JUMLAH
TAHUN 2013 11 20 4 254 19 46 11 2 189 97
643
653
Sumber Data : RSUD H. Hanafie Muara Bungo Tahun 2013 Sedangkan jumlah tempat tidur dan Bed Occupancy Rate Tahun 2012 s.d. 2013 digambarkan dalam tabel berikut: Tabel 7.4. Jumlah Tempat Tidur dan Bed Occupancy Rate (BOR) Tahun 2012 s.d. 2013 NO
Uraian
I
Tempat tidur
II
Bed Occupancy Rate (BOR)
Tahun 2012 186 70 %
2013 186 70 %
Sumber Data: RSUD H. Hanafie Muara Bungo Per Juli 2013 35
Selanjutnya indikator Pelayanan kesehatan dan Mutu pelayanan RSUD H. Hanafie Muara Bungo sebagai berikut: Tabel 7.5. Indikator Pelayanan Kesehatan dan Mutu Pelayanan RSUD H. Hanafie Muara Bungo No Indikator Nilai A. Indikator Efesiensi Pelayanan 1 Bed Occupancy Rate 52,41 % (BOR) 2 Average Length of Stay 3,55 hari (Av. LOS) 3 Bed Turn Over (BTO) 52,31 Kali 4 Turn Over Internal (TOI) 3,32 hari B. Indikator Mutu Pelayanan 1 Gross Death Rate (GDR) 5,08 % 2 Net Death Rate (NDR) 1,33 %
Standar
Keterangan
60 – 80 %
Kurang
6 – 9 hari
Kurang
40 – 50 kali Melebihi 1 – 3 hari Sesuai <4,5 % <2,5 %
Melebihi Sesuai
Sumber Data: RSUD H. Hanafie Muara Bungo Per Juli 2013 Tabel 7.6. Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. 2013 TAHUN Jenis Sarana 2012 2013 1. Kantor a. Gudang Farmasi 1 1 b. Gudang P2 1 1 c. Puskesmas 18 18 d. Puskesmas Pembantu 61 61 e. Pos Kesehatan Dusun 26 32 2. Perumahan a. Rumah Dokter / Dokter Gigi 40 40 b. Rumah Paramedis 71 71 3. Kendaraan a. Roda Empat 31 32 b. Roda Dua 155 155 Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2013
36
Tabel di atas menunjukkan bahwa hingga Agustus Tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah Pos Kesehatan Dusun sebanyak 6 Unit serta sarana penunjang pelayanan kesehatan berupa kendaraan roda dua sebanyak 155. Penambahan jumlah Pos Kesehatan Dusun sebanyak 6 Unit merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bungo khususnya masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat kota.
8. KETENAGAKERJAAN Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bungo secara umum menunjukkan perkembangan yang positif. Pada Tahun 2011 persentase penduduk yang bekerja adalah sebesar 56,70 persen, hingga Tahun 2012 meningkat menjadi 64,20 persen. Tabel 8.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja dan Mencari Pekerjaan Kegiatan 2011 2012 Angkatan Kerja 56,70 66,48 - Bekerja 54,53 64,20 - Mencari Pekerjaan 2,17 2,28 Kesempatan kerja (yang ditunjukkan oleh jumlah orang bekerja) bertambah
lebih
banyak
dari
angkatan
kerja
baru
sehingga
memungkinkan terjadinya pengurangan tingkat pengangguran. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mencari pekerjaan dari Tahun 2011 yakni sebesar 0.11 persen hingga Tahun 2012 yang salah satu penyebabnya adalah tingginya laju migrasi sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Bungo.
37
Grafik 8.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2012 Pertanian
1%
Pertambangan
10%
3%
Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Kontruksi
15% 61%
3%
Perdagangan, Akomodasi dan Hotel Transportasi dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
0% 1% 6%
Pola persebaran penduduk bekerja mirip dengan pola persebaran angkatan kerja. Terlepas dari kualitasnya, kesempatan kerja di sebagian besar Kabupaten Bungo lebih banyak tersedia di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Namun demikian, di Kabupaten Bungo kesempatan kerja di perkotaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan di wilayah perdesaan. Pola ini seiring dengan tahapan pengembangan wilayah di sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo yang masih merupakan wilayah agraris di mana peran sektor pertanian masih mendominasi sebesar 59.55 persen penyediaan lapangan kerja.
9. KETRANSMIGRASIAN Kabupaten
Bungo
merupakan
salah
satu
daerah
penerima
Transmigrasi Provinsi Jambi. Penempatan transmigrasi tersebut meliputi Pola Transmigrasi Umum, maka pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan pembangunan daerah, penyediaan tenaga kerja produktif, penambahan kesempatan kerja serta 38
perubahan dan pengembangan daerah produktif baru terutama daerah pertanian dan perkebunan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2012 s.d. 2013 sebagai berikut: 1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Fasilitasi dukungan manajemen ketransmigrasian di wilayah
cepat
tumbuh. Sertifikasi tanah transmigrasi di wilayah strategis cepat tumbuh. Pembangunan permukiman trasmigrasi. Peningkatan kapasitas SDM pemuda dan masyarakat transmigrasi. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi. 2. Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan. Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM kegiatan koordinasi penyelesaian masalah transmigrasi. Sebagai gambaran untuk penempatan transmigrasi di Kabupaten Bungo menurut lokasi kecamatan hingga Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 9.1. Jumlah Transmigrasi Di Kabupaten Bungo Menurut Lokasi Kecamatan hingga Tahun 2012 Jumlah Transmigrasi No Tahun Kecamatan Jumlah KK Jumlah Jiwa 1. 2006 - Bathin III Ulu 40 148 - Pelepat 90 375 2. 2007 Pelepat 100 386 3. 2008 Bathin III Ulu 150 594 4. 2009 Bathin III Ulu 50 242 5. 2010 Sumber Data: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Tahun 2013 39
Dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah transmigrasi dan dusun sekitarnya, Kabupaten Bungo telah melaksanakan program pembangunan dan Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin III Ulu yang diawali dengan kajian oleh Balitbangda Provinsi Jambi bekerjasama dengan Litbang Depnakernas RI pada Tahun 2007/2008, dimana hasil kajian tersebut merekomendasikan bahwa Kecamatan Bathin III Ulu dan Kecamatan Rantau Pandan dinilai layak untuk dijadikan kawasan KTM.
Pada Tahun Anggaran 2013 dengan pendanaan yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan masyarakat kawasan transmigrasi, pengembangan usaha, pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jembatan semi permanen,
pembangunan
jembatan
kayu,
peningkatan
jalan
poros/penghubung, pembangunan box culvert, pembangunan bronjong jalan, pembangunan drainase dan pembangunan pasar kawasan KTM. Adapun prestasi yang diraih di Bidang Ketransmigrasian yakni Penghargaan Transmigrasi Award kepada Bupati Bungo pada Tahun 2012 yang diberikan oleh Menteri Transmigrasi Republik Indonesia serta Penghargaan Pembina UPT Teladan kepada Heryusran pada Tahun 2013 yang diberikan oleh Menteri Transmigrasi Republik Indonesia.
10. INFRASTRUKTUR JALAN Panjang jalan berdasarkan status jalan sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2013 di Kabupaten Bungo, meliputi jalan Nasional sepanjang 122.20 Km, Jalan Provinsi sepanjang 90.33 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 992.82 km. Jalan nasional terpanjang antar provinsi/kabupaten di Kabupaten Bungo meliputi Jalan Muara Bungo-Batas Bangko sepanjang 40
37.00 Km, Muara Bungo-Rantau Ikil sepanjang 60.00 km dan Muara BungoBatas Tebo Sepanjang 25.00 Km. Tabel 10.1. Panjang Jalan Menurut Status Jalan Kabupaten Bungo s.d. Bulan Agustus 2013 No Jenis Jalan 2012 (Km) 2013 (Km) 1. Jalan Negara 122,20 122,20 2. Jalan Provinsi 90,33 90,33 3. Jalan Kabupaten 975,68 992,59 Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2013. Prasarana jalan menurut jenis permukaan dibedakan atas beberapa kelompok, antara lain adalah jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah. Prasarana Jalan Kabupaten mengalami peningkatan hingga Bulan Agustus 2013 yaitu mencapai 992,82 Km atau sepanjang 16,91 Km dibandingkan Tahun 2012. Tabel 10.2. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Agustus 2013 No 1
2
3
Jenis jalan Panjang Jalan Aspal Kerikil Tanah Kondisi Jalan ASPAL - Baik (B) - Sedang (S) - Rusak Ringan (RR) - Rusak Berat (RB) KERIKIL - Baik (B) - Sedang (S) - Rusak ringan (RR)
2012 (Km)
2013 (Km)
494,84 154,3 326,54
510,75 154,3 327,54
427,71 44.21 27.63 6.10
436.16 40.86 27.63 6.10
44.58 43.55 53.40
48.88 39.65 53.40 41
- Rusak Berat (RB) 12.6 12.6 4 TANAH - Baik (B) 1.00 1.00 - Sedang (S) 3.00 3.00 - Rusak Ringan (RR) 46.70 46.70 - Rusak Berat (RB) 276.84 276.84 Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2013. Pada Tahun 2013 terjadi peningkatan Jalan Kabupaten yakni Jalan aspal sepanjang 15,91 Km dari Tahun 2012 serta jalan tanah sepanjang 1 Km. Grafik 10.1. Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Jalan 600 500 400 300
2012
200
2013
100 0 Baik (B)
Sedang (S)
Rusak Rusak Berat Ringan (RR) (RB)
Jalan kabupaten dengan kondisi baik meningkat sepanjang 12,70 Km pada Tahun 2013. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bungo dalam mewujudkan sarana dan prasarana mobilisasi
yang
memadai
dalam
rangka
meningkatkan
taraf
perekonomian masyarakat, namun upaya tersebut memang masih belum begitu optimal dilaksanakan dikarenakan untuk mengubah kondisi jalan dari kondisi sedang, rusak dan rusak berat dengan total panjang 506.78 Km memerlukan alokasi dana yang cukup besar. Sehingga perbaikan kondisi jalan tersebut dilakukan secara bertahap. 42
11. INFRASTRUKTUR JEMBATAN Sementara itu, untuk ketersedian jembatan yang merupakan salah satu sarana mobilisasi penyokong urat nadi perekonomian masyarakat Kabupaten Bungo sampai dengan Tahun 2013 tersedia sebanyak 209 Jembatan yang terdiri dari 186 Jembatan Permanen dan 23 Jembatan Gantung yang tersebar dibeberapa kecamatan dalam Kabupaten Bungo. Adapun jumlah jembatan di Kabupaten Bungo dapat dilihat di dalam tabel berikut: Tabel 11.1. Jumlah Jembatan Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Agustus 2013 No
Jenis Jembatan
2012
2013
1.
Jembatan Permanen
178
186
2.
Jembatan Gantung
19
23
Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2013.
12. INFRASTRUKTUR PENGAIRAN/IRIGASI Untuk mendukung peningkatan produksi pangan maka kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi terus dilakukan secara reguler setiap Tahun Anggaran. Kegiatan yang telah dilakukan selama periode Tahun 2012 s.d 2013 yakni Rehab/Pemeliharaan Saluran dan Optimasi Saluran Irigasi di beberapa lokasi daerah irigasi. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya kegiatan pertanian di Kabupaten Bungo tergantung kepada intensifnya koordinasi antar pihak khususnya dalam hal sinergisitas pembangunan Bidang Pertanian, terlebih lagi dalam menghadapi paradigma masyarakat yang cenderung mulai meninggalkan pertanian ke sektor perkebunan. Hal tersebut sejalan dengan teori transformasi struktural perekonomian dengan siklus peralihan dari sektor primer ke sektor sekunder bahkan telah memasuki tahap sektor tersier. Oleh sebab itu, 43
untuk kemajuan pertanian di Kabupaten Bungo masih banyak yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan.
Kedepannya, diharapkan kepada seluruh stakeholder bersama masyarakat agar turut aktif dalam mensuksesken Program Kegiatan Pembangunan di Bidang Pertanian termasuk dalam menjaga fasilitas ataupun infrastruktur irigasi yang telah dibangun. Adapun daftar jumlah panjang saluran irigasi di Kabupaten Bungo dapat dilihat di dalam tabel berikut: Tabel 12.1. Jumlah Panjang Saluran Irigasi Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 s.d. Bulan Agustus 2013 No Lokasi Daerah irigasi 2013 I SALURAN PRIMER Sei. Semagi 654 Sei Terantam Besar 4.936 JUMLAH 5.590 II SALURAN SEKUNDER Sei. Semagi 6.670 Sei. Duren 1.508 Sei. Terantam Besar 2.735 Sei. Talang Cabuk 1.946 Sei. Jentayo 3.466 Sei. Limau 3.403 Sei. Kembang 4.004 Sei. Embacang Kecil 1.420 Sei. Teluk Pandak 3.032 Sei. Berunai 2.250 Sei. Teluk Panjang 3.503 Sei. Pulau pecan 2.815 Sei. Lubuk Mayan 1.730 Sei. Lebak Gedang 3.234 Sei. Tembang Seberang 1.905 Sei. Tembang Arang 1.500 Sei. Keranji 385 Sei. Bulim 2.390 Sei. Lesung 990 Sei. Pudang 260 44
Sei. Gambir Sei. Kerang Sei. Andik Sei. Mukut Sei. Buluh Sei. Manggis Sei. Nyamuk Sei. Kedondong Sei. Belimbing Sei. Taman Cucur Sei. Langkap Sei. Pangkah Hulu Sei. Kumbo Sei. Bangar Sei. Lekai Sei. Selimbak Sei. Paibung Sei. Senamat Ulu Sei. Tegan Sei. Gedang Senamat Ulu Sei. Penyengat Sei. Talang Kundo Sei. Talang Paku Sei. Mentukun Sei. Alai Sei. Ketak Sei. Cino I Sei. Cino II Sei. Batang Buat Sei. Agam I Sei. Mengkuang Kecil Sei. Simpaibung Sei. Buli – Buli Sei. Telang Sei. Salo Kampung Baru Sei. Kumbuk Kecil Sei. Kubuk Besar Sei. Betung Bedarah Sei. Agam II Sei. Agam III Sei. Letung I Sei. Letung II Sei. Sunsang
2.260 2.565 3.500 825 400 592 544 600 1.192 318 360 2.827 3.177 1.805 1.200 1.500 2.415 2.528 570 253 1.556 532 1.714 280 1.556 174 652 1.170 1.744 930 4.092 624 500 2.075 710 845 2.084 41 1.650 302 1.157 983 238 45
Sei. Besar 903 Sei. Jimna 453 Sei. Tebat 2.368 Sei. Gedang Buat 3.961 Sei. Duyung 1.153 Sei. Lubuk Larangan 725 Sei. Singo Lubuk Pauh 881 Sei. Lbk Larangan Seberang 955 Sei. Lubuk Puso 1.850 Sei. Tanah Abang 2.242 Sei. Kolam Hidup 347 Sei. Apung Mudik 300 Sei. Perabung 670 KK Unit XIV 3.814 KK Unit XIV 900 Jelutung 1.900 SHS 2.640 Tembesu 205 KK Unit IX 1.000 Aburan 1.500 Ketapang 1.500 Nusa Indah 2.500 KK Unit XV 1.520 KK Unit XV 1.075 Batu Kerbau 30 KK Unit X 355 KK Unit X 100 KK Unit VIII 200 Merpati 1.500 Kasai 1.500 Lubuk 1.000 Danau 1.149 Saluk 469 JUMLAH 145.851 Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2013.
13. INFRASTRUKTUR AIR BERSIH Ketersediaan infrastruktur air bersih merupakan aspek penting bagi masyarakat untuk mendukung penyediaan air bersih bagi kehidupan seharihari. Pada mulanya pelayanan air bersih hanya terbatas untuk daerah 46
sekitar perkotaan saja, namun Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengupayakan pelayanan air bersih tersebut untuk bisa dirasakan oleh daerah yang berada jauh dari pusat kota. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan lembaga pengolahan air minum hingga saat ini masih sangat terbatas pelayanannya. Berdasarkan data PDAM Pancuran Telago jumlah pelayanan di Kabupaten Bungo baru mencapai 33 dusun/kelurahan (21,43% dari total jumlah dusun/kelurahan) dengan sambungan rumah sebanyak 7.160 SR dengan total kapasitas 145 l/dt. Kedepannya, sarana dan prasarana air bersih ini diupayakan dapat menjangkau ke 17 kecamatan dalam Kabupaten Bungo yang sampai tahun 2013 baru 9 kecamatan. Tabel 13.1. Data Jaringan Air Bersih Kabupaten Bungo No
KECAMATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pasar Muara Bungo Bungo Dani Rimbo Tengah Bathin III Muko-Muko Bathin VII Tanah Tumbuh Tanah Sepenggal Tanah Sepenggal Lintas Pelepat Ilir
KAP (l/dt)
UNIT Sei. Pinang
100
Tanjung Agung Tanah Tumbuh Candi dan Lubuk Landai Embacang Gedang Purwosari dan Dusun Danau
10 5 10 5 10 140
JUMLAH PELAYANAN Desa/Kel SR 5 1.320 4 1.547 3 2.558 3 282 2 218 5 152 3 529 2 379 6 175 33 7.160
14. INFRASTRUKTUR ENERGI KELISTRIKAN Pembangunan bidang energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan mutu serta pelayanannya.
Pembangunan
dan
pengembangan
energi
kelistrikan
terus
ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan
47
kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun dipedesaan (dusun).
Pembangunan
sarana
dan
prasarana
energi
kelistrikan
dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi. Untuk tersedianya pelayanan kelistrikan sampai kedusun-dusun disemua wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bungo, Pemerintah Kabupaten Bungo secara bertahap telah melakukan pelaksanaan perluasan jaringan distribusi melalui dana APBD. Tabel 14.1. Jaringan Listrik Yang Telah Dibangun Pemerintah Kabupaten Bungo Dari Tahun 2010 s.d. 2012 NO 1.
2. 3
LOKASI Kecamatan Pelayang : - Simpang Pelayang s/d Km 44 Dusun Talang Silungko Kecamatan Rantau Pandan : - Dusun Leban Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas : Dusun Telentam Kecamatan Bathin II Babeko : - Dusun Sepunggur Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang - Dusun Renah Jelmu Kecamatan Rimbo Tengah
PANJANG JARINGAN (KMS) SUTM SUTR
TRANSFORMATOR (UNIT) 100 KVA
50 KVA
TAHUN ANGGARAN
2.675
4.125
1
1
2010
5.17
2.2
1
1
5.95
1.645
1
1
-
-
-
4.675
0.735
-
50
2011
0.050
0.850
-
50
2011
-
Sumber Data : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012.
Sebagai gambaran dapat diinformasikan bahwa pelayanan energi untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakat, baik yang bersumber dari PLN dan PLTMH/PLTKA/PLTD dan PLTS di Kabupaten Bungo telah mencapai ± 89%, sedangkan selebihnya menggunakan energi lainnya. Adapun Data Distribusi Energi lainnya berupa Energi Alternatif dan Ramah Lingkungan di Kabupaten Bungo dapat dilihat dalam tabel berikut:
48
Tabel 14.2. Data Distribusi Energi Alternatif dan Ramah Lingkungan No I
Jenis Energi PLTMH
Jumlah Distribusi 125 KK
Lokasi Dsn. Batu Kerbau Dsn. Renah Sei Ipuh
380 KK
Dsn. Renah Sei Besar
275 KK Jumlah
II
PLTS
Dsn. Rantau Tipu
118 KK
Dsn. Karak
130 KK
Dsn. Aur Cino
100 KK
Dsn. Baru Pelepat
250 KK Jumlah
III
BIOGAS
775 KK
598 KK
Dsn. Senamat Ulu
2 KK
Dsn. Lubuk Beringin
4 KK
Dsn. Sei Telang
1 KK
Kel. Jaya Setia
5 KK
Dsn. Suka Jaya
1 KK
Dsn. Purwobakti
1 KK
Dsn. Sungai Buluh
1 KK
Dsn. Bangun Harjo
7 KK
Dsn. Teluk Pandak
1 KK
Dsn. Empelu
1 KK
Dsn. Sari Mulya
8 KK
Dsn. Kuning Gading
3 KK
Dsn. Lingga Kuamang
1 KK
Dsn. Kuamang Jaya
1 KK
Dsn. Karya Harapan Mukti
2 KK
Jumlah
39 KK
Sumber Data : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012. Ketergantungan manusia akan bahan bakar fosil sangat tinggi dan tidak hanya sebatas sektor transportasi saja namun juga sektor kebutuhan primer sandang, pangan, dan papan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan krisis energi. Kebutuhan akan energi ini masih akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kualitas dan taraf hidup masyarakat, serta teknologi. Meskipun pengembangan teknologi bisa saja menekan kebutuhan energi melalui efisiensi penggunaan energi. 49
Dari total populasi penduduk Kabupaten Bungo masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses untuk menikmati aliran listrik. Hal ini disebabkan adanya sebagian desa di Kabupaten Bungo belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk pembangkit listrik. Menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo telah menggalakkan sumber energi alternatif dan ramah lingkungan untuk meminimalisir eksploitasi sumber energi yang sudah hampir habis.
Hingga tahun 2012 Permerintah Kabupaten Bungo telah mampu mendistribusikan listrik melalui pembangkit listrik energi alternatif yakni PLTMH sebanyak 775 KK, PLTS sebanyak 598 KK dan Biogas sebanyak 39 KK atau dengan total keseluruhan sebanyak 1.412 KK. Kedepannya, pemerintah juga akan lebih fokus untuk mengembangkan potensi sumber energi alternatif lainnya yang disesuaikan dengan potensi daerah. Tentunya, dalam rangka memaksimalkan potensi energi alternatif tersebut harus ada kerja sama dan komitmen yang kuat antara pemerintah, private sector, dan juga komunitas masyarakat.
15. INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi memiliki peran penting dalam mendukung interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi, disamping penggunaan Telepon Kabel juga telah marak digunakan Telepon seluler hingga sampai diperdesaan. Namun demikian distribusi infrastruktur telekomunikasi terutama jaringan kabel masih belum merata, sehingga masih banyak desa-desa yang belum memperoleh pelayanan Telepon Kabel, atau belum mampu menjangkau sinyal telepon seluler. Untuk mendukung jangkauan sinyal telepon seluler
50
tersebut, pada dasarnya dapat diindikasikan oleh adanya Base Transceiver Station (BTS) atau Menara Telepon Seluler disekitar wilayah tersebut.
Pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) harus memperhatikan keamanan, dan keindahan serta dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Base Tranceiver Station (BTS) Terpadu;
Sistem jaringan telekomunikasi diarahkan untuk: a. Mendukung pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional; b. Meningkatkan penyediaan informasi yang handal dan cepat di seluruh Kabupaten Bungo; dan c. Meningkatkan penyediaan akses dan informasi dari dan ke wilayah kabupaten Bungo.
Seiring dengan kemajuan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Bungo, tentunya sarana komunikasi yang efektif dan efisien sangat diharapkan dan diidamkan oleh masyarakat Kabupaten Bungo, terlebih lagi bagi daerah-daerah perdesaan yang jauh dari pusat kota. Sebagai upaya dan tindak lanjut dalam menyikapi kebutuhan masyarakat terhadap sarana telekomunikasi yang memadai, Pemerintah Kabupaten Bungo senantiasa mendukung dan memfasilitasi investor bidang pertelekomunikasian untuk menanamkan modal usahanya di Kabupaten Bungo.
Dari tahun 2003-2009 telah terdata sebaran lokasi tower yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 82 lokasi. Hal ini menggambarkan
bahwasanya
Pemerintah
Kabupaten
Bungo
selalu
mendukung dan memfasilitasi para investor terutama dalam pengurusan perizinan.
Kedepannya,
Pemerintah
Kabupaten
Bungo
akan
lebih 51
meningkatkan lagi kinerja pemerintah dalam hal pelayanan perizinan, tentunya
tidak
terbatas
kepada
pengurusan
perizinan
tentang
pertelekomunikasian saja akan tetapi terhadap pengususan perizinan bidang usaha yang turut mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bungo. Sampai dengan Tahun 2013 sudah sudah tersedia 26 Provider dan jaringan telekomunikasi yang tersebar dibeberapa kecamatan dalam Kabupaten Bungo.
16. TRANSPORTASI PERHUBUNGAN Pekerjaan pembangunan Bandara Muara bungo menggunakan dana tahun jamak (multiyears), sehingga
pekerjaan dilakukan secara
berkesinambungan pada masing-masing tahun anggaran, yang di mulai pada tahun 2008. Dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan Bandara Muara Bungo lebih kurang sebesar Rp 517 Milyar.
Pada
Tahun
Anggaran
2011,
untuk
Pembangunan
Bandara
dialokasikan anggaran sebesar 33,16 Milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bungo dan pendanaan yang bersumber dari APBN dialokasikan sebesar 50,52
Milyar lebih yang digunakan untuk beberapa rincian
pekerjaan, diantaranya: Pekerjaan Konstruksi Landas Pacu (Runway) dan Marka, Pekerjaan Konstruksi Landas Hubung (Taxiway), dan Pekerjaan Konstruksi Landas Parkir (Apron).
Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan pembangunan lanjutan Bandara Muara Bungo masih tetap dilakukan dengan target akhir tahun Bandar Udara Muara Bungo harus siap untuk manfaatkan. Anggaran sebesar 11 Milyar lebih sudah di alokasikan untuk penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas, antara lain : Study Penyusunan Tata Letak Peralatan Bandar Udara Muara Bungo, Study Penyusunan Instrument Flight Procedur (IFP) Bandar 52
Udara Muara Bungo, Pekerjaan konstruksi Halaman parkir Terminal penumpang, Pekerjaan Cubside Konstruksi Beton (Rigid Payment), Pekerjaan Galian Tanah dan Pemadatan Area Menara Terminal, Review Design Bandar Udara Muara Bungo, Alat pemadam Kebakaran Portable, Leanclearing STA -0+850 (Stopway), Pengadaan Windsock ( Bendera Arah Angin), Pembangunan Pagar GRC Bandar Udara Muara Bungo, Pengadaan Perlengkapan Terminal Penumpang Bandara Muara Bungo seperti : Air Conditioning (AC) Split, Air Conditioning (AC) Standing, Kursi untuk Ruang Tunggu.
Pada tanggal 18 Desember 2012 Bandara Udara Muara Bungo dapat di operasikan secara resmi setelah mengalami uji coba landasan.Berdasarkan data manifest dari pihak Bandar Udara Muara Bungo, jumlah penumpang perbulan mencapai sekitar 1250 orang untuk rute Jakarta-Muara Bungo, begitu juga sebaliknya. Total penumpang yang telah di angkut sejak penerbangan perdana tanggal 18 Desember 2012 sampai pertengahan Maret 2013 adalah 8.076 orang.
Pada tahun 2013 sudah dianggarkan sebanyak 21 Milyar dari sumber dana APBD Provinsi Jambi untuk pekerjaan pengaspalan jalan masuk bandara dan pembangunan jembatan arah ke bandara. Selain itu dari APBD Kabupaten Bungo dianggarkan sebesar Rp. 17.389.635.000,- untuk pekerjaan galian tanah dan pemadatan untuk meratakan tanah, pekerjaan perpanjangan
box culvert sisi udara, pekerjaan pembangunan saluran
drainase sisi darat, pekerjaan pembangunan pengaspalan parkir dan kantin pekerjaan pemasangan instalasi dan gardu listrik ke bandara, pekerjaan pembangunan reservoir gedung dan terminal, dan melengkapi peralatan kantor dan gedung terminal, seperti meubeler, AC, metal detektor, HT, sistem komputerisasi dan lain-lain. 53
Pada tahun 2013 ini untuk peningkatan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Bungo telah dilaksanakan pemasangan ramburambu sebanyak 39 unit, pembuatan marka jalan sebanyak 650 m2 , Lampu mercury terminal sebanyak 8 buah serta pembangunan pagar pengaman jalan (Guard Rail) sepanjang 176 m.
17. LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia maupun mahluk hidup lainnya. Seiring dengan terjadinya berbagai gejala perubahan alam akhir-akhir ini merupakan pertanda penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan tersebut antara lain disebabkan oleh pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana tanpa memperhatikan aspek ekosistem. Bercermin dari penomena-penomena yang terjadi oleh sebab itu kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup perlu lebih ditingkatkan.
Lingkungan yang meliputi sumber daya alam dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya memberikan peranan penting dalam kehidupan maupun pembangunan, karena hal tersebut merupakan salah satu modal dasar yang sangat utama, disamping sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system), karena lingkungan juga berjasa memberikan kenyamanan melalui keindahan alam dan udara yang bersih dan segar ditengah maraknya polusi dan pencemaran yang tak dapat terelakkan.
Prioritas Program/Kegiatan di bidang Lingkungan Hidup diletakkan pada pengamanan dan pelestarian hutan, tanah dan air yang meliputi 54
pengamanan dan pelestarian kawasan lindung dan sungai, pengendalian dampak eksploitasi hasil tambang, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan kemampuan kelembagaan dan personil dalam menangani permasalahan yang menyangkut lingkungan hidup. Di sisi lain pembangunan Bidang Lingkungan Hidup juga diarahkan guna memberikan dorongan dan motivasi terhadap masyarakat agar berusaha meningkatkan kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan.
Untuk menunjang program serta menindak lanjuti permasalahan Bidang lingkungan hidup pada tahun 2012 s.d. Bulan Agustus 2013 telah dilakukan upaya-upaya dan langkanh-langkah diantaranya tertera pada tabel di bawah ini: Tabel 17.1. Kegiatan Usaha Yang Menyusun Dokumen AMDAL Dan UKL-UPL yang dilaksanakan pada Tahun 2012 s.d. Bulan Agustus 2013 Tahun No Jenis Dokumen 2012 2013 1
AMDAL
0
0
2
UKL-UPL
19
9
3 SPPL 33 21 Sumber Data: Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2013. Penyusunan dokumen penilaian seiring dengan proses pengajuan izin yang
disampaikan.
Dari
tabel
diatas
tergambar
bahwa
kegiatan
pembangunan yang wajib menyusun dokumen lingkungan UKL-UPL selama tahun 2012-2013 secara umum tertera pada tabel diatas. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi
dampak
negatif
terhadap
aktifitas
kegiatan
pembangunan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
55
Tabel 17.2. Pemantauan Kualitas Air Sungai Kabupaten Bungo Tahun 2013 Kategori No Nama Sungai Cukup Kurang Keterangan Baik Baik Baik 1 Batang Bungo Secara fisik 2 Batang Tebo 3 Jujuhan 4 Senamat 5 Pelepat Sumber Data: Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2013. Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa kualitas air sungai di Kabupaten Bungo secara umum masih termasuk kategori Baik Tabel 17.3. Pemantauan Kualitas Udara Dalam Kota Muara Bungo Kondisi Tahun 2013 Kategori No Kawasan Keterangan Baik Kurang Baik 1 Perkantoran 2 Transportasi 3 Permukiman 4 Industri Sumber Data: Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2013. Tabel diatas menunjukan bahwa hasil pemantauan kualitas lingkungan udara dibeberapa kawasan sebagai sampel (Kawasan yang banyak aktifitas masyarakat) yang telah dilaksanakan hingga tahun 2013, secara umum masih memenuhi standar baku mutu lingkungan sehingga dapat dikategorkan Baik atau masih berada dibawah ambang batas tingkat penvcemaran udara.
56
Tabel 17.4. Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Tahun 2013 Kategori No Kawasan Ket Taat Tidak Taat 1 PT. Sari Aditya Loka 2 2 PT. Megasawindo POM 3 PT. Megasawindo CRF 4 PT. Jamika Raya 5 PT. Djambi Waras Jujuhan 6 PT. Deli Muda Perkasa 7 PT. Bina Mitra Makmur Sumber Data: Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun 2013. Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan yang beroperasi dikabupaten Bungo telah taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Adapun prestasi yang diraih di Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 17.5. Prestasi Kabupaten Bungo dalam Hal Pengendalian Lingkungan Hidup Tahun 2012 s.d. 2013 Penerima Penghargaan Pemerintah Kab. Bungo Pemerintah Kab. Bungo
Jenis Penghargaan/ Prestasi Adipura/ lokasi titik pantau terbaik kategori Taman Kota “Taman Rajo” Adipura/ lokasi titik pantau terbaik kategori pasar “Pasar Bungur Muara Bungo” Pemerintah Kab. Adipura/ harapan 1 atas prestasi Bungo dalam kategori pengelolaan lingkungan perkantoran melalui Program Kota Bersih Pemerintah Kab. Penghargaan Adipura Taman Kota Bungo Nasional Kategori Kota Kecil
No.
Tahun
1
2012
2
2012
3
2012
4
2012
5
2012
Eria Tiffani
6
2013
SMA N 1 Petir
Pemberi Penghargaan Gubernur Jambi Gubernur Jambi Gubernur Jambi
Menteri Lingkungan Hidup
Pemenang Kedua Lomba Mengarang Tingkat SMA, Tentang Lingkungan Pemenang Pertama Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan
57
7
2013
8
2013
9
2013
10
2013
(Adiwiyata) Tingkat SMA SD N 131/II SKB Pemenang Kedua Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Tingkat SD Ahmad Badrun Kalpataru/Pemenang Pertama Kategori Pengelawat Lingkungan Kel Ndendang Kalpataru/Pemenang Kedua Sako Batung Pengelawat Lingkungan Buat Bakian Kalpataru/Pemenang Kedua Kategori Pengabdian Lingkungan
18. PERTANIAN Pembangunan pertanian di Kabupaten Bungo merupakan penjabaran atas misi keempat, yaitu Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa, serta koperasi.
Di bidang pertanian dalam arti luas, potensi utama Kabupaten Bungo adalah sektor perkebunan terutama karet dan kelapa sawit.
Kedua
komoditi itu telah dibudidayakan secara luas oleh masyarakat namun belum optimal dikarenakan pola penanamannya masih tradisional. Begitu pula dengan komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Peran pemerintah dalam pengembangan budidaya sebagaimana diamanatkan dalam misi tersebut adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan pola intenfisikasi mengingat keterbatasan lahan yang tersedia.
Hingga tahun 2013 ini, pertanian masih memberikan peran penting dalam komposisi pedapatan masyarakat terutama perkebunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi berkebun sangat kental dimasyarakat Kabupaten Bungo dibandingkan dengan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. 58
Kebiasaan dan perkembangan harga produk perkebunan yang lebih baik daripada tanaman pangan mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pada sebagian lahan pertanian yang ada. Menyikapi hal tersebut pemerintah Kabupaten Bungo mengatur tata lahan pertanian melalui Peraturan Bupati dan meningkatkan produktivitas lahan dengan berbagai program, diantaranya : - Peningkatan ketersediaan pangan dan hortikultura - Penerapan teknologi pertanian - Peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Peningkatan kesejahteraan petani - Peningkatan ketahanan pangan - Pemberdayaan penyuluh pertanian perkebunan lapangan - Peningkatan kesejahteraan petani
Dengan melakukan berbagai upaya diatas diharapkan tercipta kebutuhan pangan di daerah.
a. Tanaman Pangan dan Hortikultura Dari beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub bidang tanaman pangan dan hortikultura mulai dari tahun 2010 sampai Tahun 2013 telah mencapai keberhasilan yang cukup berarti. Indikasi keberhasilan ini terlihat dari peningkatan luas tanam, luas panen dan
produksi serta produktivitas padi, palawija dan hortikultura,
sebagaimana pada tabel dan grafik berikut ini:
Tabel 18.1. Luas Tanam Padi dan Palawija Di Kabupaten Bungo dari 59
Tahun 2011 s.d. 2013 No
Komoditi
Luas Tanam (Ha) 2012 2013 2011 7,96
4.209
2,76
504
10,72 880
4.713
1.
Padi Sawah
5,86
2.
Padi Gogo/Ladang
2,84
Jumlah Padi
8,70
1.
Jagung
770
2.
Ubi Kayu
134
251
3.
Ubi Jalar
56
76
4.
Kacang Tanah
111
192
5.
Kedele
699
563
6.
Kacang Hijau
45
62
2,048
1,815
Jumlah
416 122 33 97 157 20 2.024
Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultuta Kabupaten Bungo.
Luas panen padi dan palawija di Kabupaten Bungo dari tahun 2011 s.d. 2013 tergambar pada tabel di bawah ini: Tabel 18.2. Luas Panen Padi dan Palawija Di Kabupaten Bungo dari Tahun 2011 s.d. 2013 No
Komoditi
Luas Panen (Ha) 2010
2011
1.
Padi Sawah
6,226
7,373
2.
Padi Gogo/Ladang
3,634
3,091
Jumlah Padi
9,860
10,464
1.
Jagung
1,078
1,020
2.
Ubi Kayu
276
262
3.
Ubi Jalar
78
92
4.
Kacang Tanah
190
206
5.
Kedele
727
474
6.
Kacang Hijau
88
70
Jumlah 1,943 1,364 Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultuta Kabupaten Bungo
Peningkatan produksi padi dan palawija tertera
2012 4.595 1.876 6.471 338 138 34 80 40 24 1,105
pada tabel
60
dibawah ini : Tabel 18.3. Produksi Padi dan Palawija Di Kabupaten Bungo Dari Tahun 2011 s.d. 2013 No
Komoditi
2011
Produksi (Ton) 2012 2013
1.
Padi Sawah
29,218
37,742
23.517
2.
Padi Gogo/Ladang
10,388
9,313
5.703
Jumlah Padi
39,607
47,056
29.220
1.
Jagung
5,298
5,660
1.955
2.
Ubi Kayu
4,107
4,501
2.319
3.
Ubi Jalar
650
843
304
4.
Kacang Tanah
263
389
145
5.
Kedele
851
711
62
6.
Kacang Hijau
77
60
21
11.246
12.164
4.806
Jumlah
Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultuta Kabupaten Bungo
Kemudian dalam rangka menpertahankan ketersediaan pangan dan alih fungsi lahan sawah atau pangan ke perkebunan atau fungsi lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Bungo telah menyusun Peraturan Bupati Bungo Nomor 28 tahun 2010 tentang Alih Fungsi Lahan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Untuk Pemanfaatan Lain dan Perbup ini akan disosialisasikan pada Tingkat Kecamatan dan Dusun dalam Kabupaten Bungo.
Produktivitas tanaman pangan dan palawija di Kabupaten Bungo selama tahun 2011 s.d 2013, pada umumnya mengalami peningkatan, dimana produktivitas padi meningkat sebesar 2,68 kw/ha sedangkan produktifitas palawija sebesar 2,61 kw/ha.Untuk lebih jelasnya tertera pada tabel dibawah ini : Tabel 18.4.
61
Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Di Kabupaten Bungo Dari Tahun 2011 s.d. 2013
1.
Padi Sawah
2.
Padi Gogo/Ladang
Produktivitas (Kw/Ha) 2012 2013 2011 46,93 51,19 51,18 30,13 30,40 28,59
1.
Jagung
49,15
55,50
57,85
2.
Ubi Kayu
148,81
171,81
168,06
3.
Ubi Jalar
83,40
91,67
89,32
4.
Kacang Tanah
13,87
18,89
18,07
5.
Kedele
11,71
15,01
15,51
6.
Kacang Hijau
8,83
8,86
8,84
No
Komoditi
Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo.
Sedangkan luas tanam, luas panen dan produksi hortikultura di Kabupaten Bungo selama periode 2011 s.d. 2013 tertera pada tabel di bawah ini :
62
Tabel 18.5. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Hortikultura dari Tahun 2011 s.d. 2013 No 1. 2.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
Komoditi Luas Tanam (Ha) Buah-buahan Sayur-sayuran Jumlah Luas Panen (Ha) Buah-buahan Sayur-sayuran Jumlah Produksi (Ton) Buah-buahan Sayur-sayuran Jumlah (Ton/Ha) Buah-buahan Sayur-sayuran
2011
Tahun 2012
2013
5.866 1.726 7,592
5.866 1.726 7,592
5.463 1.009 6.472
1.236 1.199
1.236 1.199
2,435
2,435
303 710 1013
25.868 3.613 29,481
25.868 3.613 29,481
5.953 4.725 10.678
11.08 2.54
7.72 2.55
19.62 6.65
Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo
b. Perkebunan Pembangunan bidang perkebunan selain merupakan upaya melanjutkan dan mempertahankan serta meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya juga diarahkan pada upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investor yang bergerak di bidang perkebunan, dengan titik berat kepada upaya mendukung peningkatan produktivitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya komoditas unggulan
Kontribusi bidang perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bungo cukup signifikan. Hal ini dapat dimaklumi, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Bungo bermatapencaharian dari hasil perkebunan 63
(karet dan kelapa sawit), di mana tanaman karet tersebut sudah menjadi komoditas utama sejak zaman penjajahan Belanda. Angka-angka statistik menunjukkan besarnya peran sub sektor perkebunan bagi masyarakat. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Bungo menangani
setiap
masalah
dan
menciptakan
untuk
peluang-peluang
pengembangan dan investasi serta meningkatkan peran sub bidang perkebunan dalam perekonomian makro Kabupaten Bungo, melalui sistem
pembangunan
perkebunan
yang
berkelanjutan
dengan
penggunaan bibit unggul dan melaksanakan peremajaan kebun karet tua.
Pelaksanaan kegiatan sub bidang perkebunan dari tahun 2011 sampai Tahun 2013, secara kumulatif memperlihatkan kenaikan baik dari luas areal maupun produksi, terutama untuk tanaman karet dan kelapa sawit. Produksi komoditi perkebunan khususnya tanaman karet mengalami peningkatan dari 47.226 ton pada tahun 2012 menjadi 46.581 ton hingga Tahun 2013. Perkembangan luas lahan dan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2011 s.d 2013 tertera pada tabel berikut : Tabel 18.6. Luas Lahan Komoditi Perkebunan Di Kabupaten Bungo Dari Tahun 2011 s.d. 2013 No 1 2 3 4 5 6
Komoditi Karet Kelapa Sawit Kelapa Dalam Kopi Casiavera Pinang
Luas Lahan (Ha) 2011 2012 96.867 97,625 9,621 11,076 678 686 256 258 233 233 89 98
2013 97.625 11.078 696 257 233 100
Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
Peningkatan luas areal berkorelasi dengan peningkatan produksi tanaman perkebunan, sebagaimana pada table berikut ini: 64
Tabel 18.7. Produksi Komoditi Perkebunan Di Kabupaten Bungo Dari Tahun 2011 s.d. 2013 No 1 2 3 4 5 6
Komoditi
Produksi (Ton) 2011
2010
Karet Kelapa Sawit Masyarakat Kelapa Dalam Kopi Casiavera Pinang
32.008 15.056 444 66 12 27
2013
47,226 17,035 453 80 22 33
46.581 17.035 453 80 22 33
Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo .
Luas lahan dan produksi perkebunan sebagian besar berasal dari perkebunan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman karet sudah menjadi komodi unggulan masyarakat
secara turun temurun serta
sangat strategis dalam perekonomian daerah Kabupaten Bungo.
Untuk
penyediaan
akses
menuju
sentra
produksi
serta
meningkatkan nilai jual tanaman karet dan kelapa sawit, maka Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2006 s.d 2012 telah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan produksi pada lokasi perkebunan rakyat yang tersebar di wilayah Kecamatan. Jalan produksi yang telah dibangun dari tahun 2011 s.d 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 18.8. Panjang Jalan Produksi Di Kabupaten Bungo Dari Tahun 2011 s.d. 2013 No 1 2
Uraian Panjang Jalan (Km) Lokasi (Dusun)
2011
Tahun 2012
2013
17,5 9
27,5 17
18,325 9
Jumlah(Km)
Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
Pemerintah Kabupaten Bungo menyadari bahwa sarana dan prasana produksi yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang 65
sangat
diperlukan
karena
bersentuhan
dengan
kebutuhan
dan
kesejahteraan pertanian serta dapat meningkatkan produksi sektor pertanian.
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bungo telah
membangunan jalan produksi sepanjang 63,325 km pada tahun 2011s.d. tahun 2013 yang tersebar di 35 dusun. Seiring dengan perkembangan perkebunan
karet
rakyat,
kebutuhan
akan
akses
transportasi
pengangkutan hasil perkebunan sangat dibutuhkan.
Untuk itu
Pemerintah Kabupaten Bungo akan terus mendukung program pembuatan jalan produksi perkebunan ini.
Kegiatan pembangunan jalan produksi perkebunan seiring dengan misi Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian.
c. Peternakan Pembangunan sub bidang peternakan selain dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, juga dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Pemenuhan akan konsumsi daging selama ini masih dilakukan dengan mengadakan dari daerah lain oleh karena itu pengembangannya tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi dan populasi ternak melainkan sampai kepada pemenuhan kebutuhan komsumsi dan peningkatan pendapatan petani. Sejalan dengan itu petani diharapkan dapat memahami pemanfaatan teknologi, seperti Inseminasi Buatan (IB) dan penggemukan sapi.
Secara geografis Kabupaten Bungo merupakan daerah yang potensial untuk pengembangan usaha budidaya peternakan, baik dilihat dari dukungan potensi ketersediaan lahan maupun kondisi alam yang 66
ada. Keadaan ini terlihat dengan semakin meningkatnya populasi ternak dari tahun ke tahun baik untuk ternak besar, ternak kecil maupun unggas.
Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Bungo dari tahun 2012 s.d 2013 tertera pada tabel di bawah ini : Tabel 18.9. Perkembangan Populasi TernakKabupaten Bungo Dari Tahun 2012 s.d. 2013 No 1 2 1 2 1.
Jenis Ternak Sapi Kerbau Jumlah Kambing /Domba Babi Jumlah Unggas
Tahun 2012 22.950 5.990 28.940 52.617 65 52.683 1.195.102
2013 23.872 4.847 28.719 51.214 584 51.798 1.706.551
Sumber Data : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo.
Peningkatan jumlah ternak yang paling menonjol adalah jumlah unggas yaitu dari 1.195.102 ekor menjadi 1.706.551 ekor.
Unggas
terutama ayam pedaging merupakan potensi yang cukup menarik bagi para peternak mengingat waktu pengembangannya yang tidak terlalu lama dan kebutuhan akan daging ayam terus meningkat seiring perkembangan kota Muara Bungo.
Meskipun demikian, pemerintah
Kabupaten Bungo tetap berupaya agar pengembangan budidaya peternakan ayam ini tidak mengganggu kondisi pemukiman sekitar. Selanjutnya untuk produksi ternak di Kabupaten Bungo pada tahun 2012 s.d. 2013 tertera pada tabel di bawah ini:
67
Tabel 18.10. Produksi Ternak Kabupaten Bungo dari Tahun 2012 s.d. Tahun 2013 Produksi No Jenis Ternak 2012 2013 1.
Daging (Kg) - Sapi 60.283 73.803 - Kerbau 16.295 22.550 -Kambing/Domba 7.005 8.145 - Babi 2.775 713 - Unggas 1.529.191 931.563 2. Telur (Butir) - Ayam Buras 124.932 109.878 - Ayam Ras 415.800 289.650 - Itik 207.934 168.052 3. Kulit (Kg) - Ternak Besar 62.743 59.541 - Ternak Kecil 20.934 18.756 Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo. Produksi ternak, baik untuk ternak besar, ternak kecil serta unggas mengalami peningkatan, kecuali untuk produksi daging babi.
Dalam
rangka meningkatkan produksi unggas di Kabupaten Bungo disamping melakukan pembinaan terhadap petani ternak unggas yang tersebar di dusun-dusun, juga melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta pola kemitraan. Prestasi yang diraih dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 18.11. Penghargaan yang diraih No. Tahun 1
2013
Penerima Penghargaan Martha Betty Sinaga, S.Pt
Jenis Penghargaan/ Prestasi dalam rangka Lomba Paramedis, Veteriner, Puskeswan berprestasi Tingkat Provinsi Jambi dan
Ket Juara I Tingkat Provinsi Jambi dan 3 besar tingkat Nasional
68
19. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sejalan dengan peningkatan peranan bidang pertanian dalam pembangunan daerah, maka tidak kalah pentingnya adalah peran bidang perikanan, karena bidang ini memiliki peluang ekonomi yang cukup besar untuk meraih nilai tambah yang lebih tinggi.
Selanjutnya upaya pengembangan melalui budidaya, antara lain dengan pembuatan kolam, terutama untuk pengembangan komoditas ikan, seperti ikan mas, nila, patin dan lain-lain. Selain melalui budidaya kolam juga dilakukan pengembangan ikan di Kerambah Jaring Apung (KJA) dan perkembangannya cukup menjanjikan.
Indikasi keberhasilan dari kegiatan tersebut tergambar pada tabel produksi dan konsumsi ikan perkapita/tahun di Kabupaten Bungo dari tahun 2012 s.d 2013 di bawah ini: Tabel 19.1. Produksi Dan Konsumsi Ikan Dalam Kabupaten Bungo dari Tahun 2012 s.d. Tahun 2013 Produksi (Ton) No Jenis Budidaya 2012 2013 1 2 3
Kolam, Keramba 442,3 390.1 Keramba dan KJA 250,6 247.2 Perairan Umum 234,7 186.9 Jumlah 927,6 824.2 Konsumsi ikan 26,5 27.1 Perkapita/tahun Sumber Data: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo. Pemahaman masyarakat terhadap potensi perikanan pada tahun 2013 meningkat sejalan dengan pemahaman masyarakat bahwa masih banyak ikan yang didatangkan dari luar daerah. Meskipun demikian, hal tersebut 69
belum terlihat dari data di atas karena pengembangannya baru dilakukan pada semester kedua Tahun 2013 ini.
20. KEHUTANAN Sumber daya hutan merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang dimiliki Kabupaten Bungo, berkenaan dengan itu, dalam pengelolaan sumber daya hutan diperlukan pemenuhan beberapa kaidah-kaidah yang memungkinkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkesinambungan, yaitu dengan memperhitungkan kemampuan produksi dan kepentingan masa kini serta masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk kelestarian sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada perlindungan, kelestarian dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya hutan.
Tingginya kebutuhan masyarakat akan lahan menyebabkan terjadinya perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan areal budidaya dan pemukiman.
Hal ini menyebabkan kondisi sumberdaya hutan semakin
menurun setiap tahunnya. Dinamika kehutanan yang berkembang menunjukkan bahwa laju kerusakan hutan meningkat dan kawasan hutan menyempit. Apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak besar terhadap kelangsungan ekosistem dan kehidupan manusia. Isu kerusakan hutan bukan lagi berskala lokal tetapi telah menjadi isu nasional bahkan internasional.
Pemanfaatan
sumberdaya
hutan
dengan
mempertimbangankan aspek kelestarian lingkungan merupakan keharusan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perhatian pemerintah difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan serta melakukan rehabilitasi hutan.
70
Pembangunan bidang kehutanan diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan dan meningkatkan produksi hasil hutan, serta menjaga fungsi hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, untuk memelihara tata air mikro, pelestarian plasma nutfah serta menjaga kesuburan tanah dan iklim.
Perkembangan kondisi lahan, penghijauan dan reboisasi serta rasio luas lahan dengan jumlah tenaga/sarana prasarana hutan di Kabupaten Bungo dari tahun 2011 s.d. 2013 tertera pada tabel di bawah ini: Tabel 20.1. Perkembangan Kondisi Lahan Kritis, Penghijauan, Reboisasi Dan Rasio Luas Hutan Di Kabupaten Bungo Dari Tahun 2010 s.d. 2012 No
Uraian
1 2
Lahan kritis Rehabilitasi lahan/ Penghijauan (Ha) Rehabilitasi hutan/ Reboisasi (Ha) Rasio luas lahan (Ha) dengan jumlah tenaga /sarana prasarana hutan : a. Polisi Hutan b. Pos PHH c.Kend.Operasional d. Senjata Api
3. 4.
2011 270.099,5 125
Tahun 2012 270.099,5 100
-
100
1:13.687 1:50.185 1:37.639 1:22.981
1:13.687 1:50.185 1:37.639 1:22.981
2013 270.099.50 100
Ket
100
1 : 13.687 1 : 50.185 1 : 37.639 1 : 22.981
Sumber Data: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo. Data luas lahan kritis di Kabupaten Bungo belum mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan data tersebut belum dikirimkan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Batanghari Jambi selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Kehutanan yang membidangi kegiatan Reboisasi dan Rehabilitasi di Provinsi Jambi.
Meski demikian,
tugas Dinas Kehutanan untuk melakukan pengelolaan hutan secara keseluruhan tetap dilaksanakan dengan fasilitas dan tenaga yang terbatas.
71
Melihat rasio luas lahan dengan jumlah tenaga dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, maka dapat dibayangkan betapa sulitnya menjaga kawasan hutan. Oleh karena itu, untuk
membantu
pengelolaannya
Pemerintah
Kabupaten
Bungo
memberikan hak pengelolaan sebagian kawasan hutan kepada masyarakat dengan skema hutan desa maupun hutan adat. Pemberian hak kelola kepada masyarakat dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan non kayu seperti rotan, getah, buah-buahan dan lainnya serta terjaga dari kemungkinan banjir besar sedangkan pemerintah terbantu dalam menjaga kawasan lindung.
21. PENYULUHAN Penyuluhan berperan penting sebagai ujung tombak pembangunan di Kabupaten Bungo. Peran yang sangat vital menjadikan para penyuluh harus memiliki pengetahuan yang luas dan mengerti akan visi misi pembangunan daerah terutama sektor pertanian dalam arti luas.
Untuk membangun
sektor pertanian dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Lebih dari itu, tersedianya SDM yang berkualitas merupakan modal utama bagi daerah untuk menjadi aktor penggerak pembangunan di daerah. Karena itu untuk membangun pertanian, kita harus membangun sumber daya manusianya. SDM yang perlu dibangun di antaranya adalah SDM masyarakat pertanian, pengusaha dan pedagang pertanian, agar penyuluhan terarah pada sasaran pembangunan.
Patut pula kita sadari bahwa dewasa ini kegiatan penyuluhan semakin gencar dilakukan dalam rangka mendukung pemerintah melalui programprogramnya, yaitu revitalisasi, deversifikasi dan ekstensifikasi.
Untuk
mendukung hal tersebut perlu adanya penyuluh-penyuluh yang handal dan
72
profesional dalam mendampingi petani. Adanya penyuluh yang profesional tidak dapat datang dengan sendirinya tanpa ada proses pendidikan sebelumnya Oleh karena itu untuk menjadikan seorang penyuluh yang profesional, handal dan berkualitas, pendidikan menjadi hal yang penting dan menjadi syarat mutlak dan harus dimiliki bagi seorang penyuluh. Tanpa adanya pendidikan mustahil penyuluh sebagai ujung tombak kemajuan dibidang pertanian dapat memberikan kontribusi yang baik dan maksimal dalam kancah pertanian. Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming), berusaha tani lebih menguntungkan (better bussines), hidup lebih sejahtera (better living) dan lingkungan lebih sehat. Penyuluhan pertanian dituntut untuk mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petaninelayan, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian, serta mendampingi petani untuk: 1. Membantu menganalisis situasi-situasi yang sedang mereka hadapi dan melakukan perkiraan ke depan; 2. Membantu mereka menemukan masalah; 3. Membantu
mereka
memperoleh
pengetahuan/informasi
guna
memecahkan masalah; 4. Membantu mereka mengambil keputusan, dan 5. Membantu mereka menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya. Berikut berupa data-data penyuluh yang terdapat di Kabupaten Bungo. 73
Tabel 21.1. Data Penyuluh disetiap Kecamatan dan Kelompok Fungsional Kabupaten menurut status kepegawaian dan jenjang pendidikan tahun 2013 No
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Poknal Kab Ps.Ma.Bungo Bungo Dani Rimbo Tengah Bathin III Pelepat Pelepat Ilir Muko-Muko Bathin VII Rantau Pandan Bathin III Ulu Tanah Sepenggal Bathin II Babeko Tasep Lintas Tanah Tumbuh Bathin II Pelayang LL Mengkuang Jujuhan Jujuhan Ilir
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
PNS 8 6 8 5 9 9 15 9
Status kepegawaian THLCPNS HONOR TBPP 1 1 2 -
Jenjang Pendidikan D S.1/D SLTA III IV 1 7 3 3 3 1 4 1 1 3 4 5 4 1 4 5 3 8 2 10
Jlh 8 6 8 5 9 9 16 12
S2 -
8 6 8 5 9 9 16 12
4 8 9
-
3 2 -
1 -
7 11 9
4 5 2
2 2 2
1 4 5
-
7 11 9
10 15 7 3
-
1 1
-
10 15 8 4
1 1 3 3
3 3 1
6 11 5 -
-
10 15 8 4
6 7 4 142
1
1 2 13
1
7 7 6 157
2 41
3 2 3 30
4 3 3 85
-
7 7 6 157
Sumber Data: Badan Pelaksana Penyuluhan P3K Tahun 2013. Tabel 21.2. Data Penyuluh menurut Jenisnya Kabupaten Bungo Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jlh
Kecamatan Poknal Kabupaten Ps.Ma.Bungo Bungo Dani Rimbo Tengah Bathin III Pelepat Pelepat Ilir Muko-Muko Bathin VII Rantau Pandan Bathin III Ulu Tanah Sepenggal Bathin II Babeko Tasep Lintas Tanah Tumbuh Bathin II Pelayang Limbur Lubuk Mengkuang Jujuhan
Pertanian 7 6 8 4 8 8 14 11
Penyuluh Perikanan 1 1 2 1
Kehutanan 1 1 -
7 8 9 9 14 7 4 6
1 1 1 -
3 1
7 11 9 10 15 8 4 7
7
-
-
7
Jlh
Ket
8 6 8 5 9 9 16 12
74
18
Jujuhan Ilir Total
5 141
1 9
7
6 157
Sumber Data: Badan Pelaksana Penyuluhan P3K Tahun 2013. Tabel 21.3. Data Kelompok Tani Menurut Kelas Kelompok dan Gapoktan di setiap di Kecamatan Tahun 2013 No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan
Ps.Ma.Bungo Bungo Dani Rimbo Tengah Bathin III Pelepat Pelepat Ilir Muko-Muko Bathin VII Rantau Pandan Bathin III Ulu Tanah Sepenggal Bathin II Babeko Tasep Lintas Tanah Tumbuh Bathin II Pelayang LL Mengkuang Jujuhan Jujuhan Ilir Total
Jumlah Gapoktan
Kelas Kelompok BDK 3 4 3 3 4
P 13 12 15 20 48 114 27
L 1 6 2 5 5 24 4
M 3 3 -
U 2 -
Jlh 14 21 20 31 59 141 35
1 5 2 8 13 17 8
5 4 63 5 94
21 33 28 37 37 30 22 45 35 4 541
9 7 19 18 1 19 6 13 139
1 1 1 3 12
2 4
35 40 48 56 38 31 26 127 41 27 790
5 7 9 5 11 7 5 14 6 6 129
Adapun prestasi yang telah diraih di dalam bidang kepenyuluhan dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:
75
Tabel 21.4. Prestasi dan Penghargaan yang diraih No.
Tahun
Penerima Penghargaan
Dusun/ Kelurahan
Jenis Pemberi Penghargaan/ Penghargaan Prestasi
1
2012
Agusmantoni, S. St
Ds. Tebo Jaya Kec. LL Mengkuang Ds. Teluk Pandak Kec. Tn Sepenggal Ds. Suka Makmur Kec. Bathin II Babeko Ds. Tirta Mulya Kec. Pelepat Ilir Kel. Candika Kec. Rimbo Tengah Ds. Karya Harapan Mukti Kec. Pelepat Ilir Kel. Candika Kec. Rimbo Tengah Kel. Jaya Setia Kec. Psr Ma Bungo Ds. Tebing Tinggi Kec. Muko2 Bathin VII Ds. Bukit Sari Kec. Jujuhan Ilir
Penyuluh Teladan
Bupati Bungo
BP Teladan
Presiden
Penyuluh Teladan
Bupati Bungo
Penyuluh Teladan
Bupati Bungo
Petani Teladan
Bupati Bungo
Edi Sucipto Muhammad Ahmad Badrun Wis Anedi 2
2013
Gapoktan Sumber Rezeki UPTB-BP3K Rimbo Tengah Yen Meliana, SP M. Shaleh Kel. Tani Semoga Jaya
Gapoktan Berprestasi UPTB-BP3K Berprestasi Penyuluh Teladan
Menteri Pertanian Bupati Bungo
Petani Berprestasi
Bupati Bungo
Kel. Tani Berprestasi
Bupati Bungo
Bupati Bungo
22. PERTAMBANGAN Pembangunan Bidang Pertambangan Kabupaten Bungo diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam tambang secara hemat dan optimal bagi pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan menjadi salah satu komoditas ekspor di Kabupaten Bungo dan sangat strategis untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja.
Strategi pembangunan pertambangan difokuskan kepada upaya peningkatan produksi, penganekaragaman hasil tambang, pengelolaan 76
usaha pertambangan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bungo selama ini telah mendorong pihak swasta untuk melakukan eksplorasi bahan tambang.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo selama periode 2011 s.d. 2013 di Bidang Pertambangan telah dilakukan melalui tahapan identifikasi, revitalisasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pertambangan yang berwawasan lingkungan, yang selanjutnya dapat menjamin tersedianya peluang lapangan kerja disamping sebagai potensi andalan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Bungo sementara ini masih terbatas pada upaya pengembangan sumber daya mineral khususnya untuk jenis pertambangan batu bara karena tingginya minat pihak swasta untuk berinvestasi melalui usaha pertambangan batu bara.
Selama periode 2011 s.d 2013 jumlah investor yang berinvestasi pada bidang pertambangan di Kabupaten Bungo tertera pada tabel di bawah ini : Tabel 22.1. Jumlah Investor Yang Berminat Untuk Berinvestasi Di Kabupaten Bungo dari Tahun 2011 s.d.Tahun 2013. Jumlah Perusahaan No Sektor Investasi 2011 2012 2013 1
Bahan galian golongan A (Batubara)
17
17
17
2
Bahan Galian Golongan B (Emas)
-
-
-
3
Bahan galian Golongan C (Sirtu)
1
37
29
Sumber Data: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sebagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tabel di atas merupakan penyesuaian status KP menjadi IUP dan peningkatan status pada saat perpanjangan izin. 77
Pemerintah Kabupaten Bungo senantiasa melakukan pembinaan yang pada gilirannya akan menjadi potensi sumber pendapatan asli daerah yang handal disamping pertambangan batu bara.
Pemerintah Kabupaten Bungo sejak tahun 2010 s.d 2013 telah mengeluarkan izin bidang pertambangan seperti tertera pada tabel berikut: Tabel 21.2. Jumlah Penerbitan Izin KP Bahan Galian Golongan A,B Dan C Di Kabupaten Bungo dari Tahun 2011 s.d. Tahun 2013. Jumlah Perusahaan No
Sektor Investasi 2010
2011
2012
2013
10 34 -
12 6 -
2 4 -
1 -
2
Bahan galian golongan A (Batubara) - SKIP - Eksplorasi/IUP Eksplorasi - Eksplorasi/IUP Produksi - Pengangkutan & Penjualan Bahan Galian Golongan B (Emas)
3
-
-
-
3
Bahan galian Golongan C (Sirtu)
3
1
17
26
1
Sumber Data: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kebijakan yang ditetapkan dari tahun 2010 s.d 2013 Pemerintah Kabupaten Bungo tidak lagi menerbitkan izin baru dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), tetapi menertibkan, perpanjangan atau peningkatan izin yang sudah dikeluarkan, dimana pada tahun 2010 Perusahaan yang memiliki izin KP penyelidikan umum atau eksplorasi dan KP Produksi, dilanjutkan dengan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan sebanyak 34 buah, disamping itu ada KP Penyelidikan Umum bahan galian B yang telah ditingkatkan menjadi IUP Eksplorasi sebanyak 3 perusahaan dan bahan galian golongan C (sirtu) pada tahun 2010 telah dikeluarkan izin IPR sebanyak 3 izin usaha.
78
23. KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a. Koperasi Pembangunan Koperasi di Kabupaten Bungo terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan sektor lain. Peranan koperasi dalam kegiatan perekonomian terus meningkat, ditandai dengan semakin besarnya peran koperasi diberbagai jenis usaha.
Perkembangan kelembagaan koperasi dari Tahun 2012 s.d. Tahun 2013 di Kabupaten Bungo tergambar pada tabel dibawah ini : Tabel 23.1. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bungo Tahun 2012s.d 2013 No
Uraian
Perkembangan KUD
Sat
2012
2013
1.
Jumlah Koperasi
Unit
302
307
2
Jumlah Koperasi Aktif
Unit
208
208
3.
Jumlah Koperasi Tidak Aktif
Unit
94
99
4.
Jumlah Anggota
org
27,544
29.250
5.
Jumlah Asset
Rp.(000)
54,886,987
52.335.071
6.
Jumlah Modal Sendiri
Rp.(000)
27,768,182
29.558.352
7.
Jumlah Modal Pinjaman
Rp.(000)
14,529,949
31.278.427
8.
Volume Usaha/Omset
Rp.(000)
124,032,555
128.645.193
9.
Jumlah SHU
Rp.(000)
5,990,040
6.755.298
Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM,Perindag Kabupaten Bungo.
Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah anggota KUD di Kabupaten Bungo dari tahun 2012 s.d. 2013 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dimana terjadi peningkatan jumlah anggota Koperasi sebanyak 27.544 orang pada tahun 2012 meningkat menjadi 29.250 orang hingga tahun 2013. Jumlah modal sendiri meningkat menjadi Rp. 27.768.182.000,31.278.427.000,-
Jumlah
modal
Sedangkan
luar omzet
meningkat
menjadi
meningkat
Rp.
menjadi
Rp.128.645.193.000,- dan asset meningkat menjadi Rp.52.335.071.000,-
79
Selain itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo dalam mengembangkan permodalan koperasi, yaitu melalui kegiatan bantuan penguatan modal koperasi, dan bantuan dana bergulir bagi pedagang kecil guna membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mengembangkan usaha dan permodalannya, sehingga nantinya koperasi diharapkan dapat lebih berkembang secara mandiri.
b. Perdagangan Pembangunan di bidang perdagangan memiliki peranan penting dan strategis, khususnya dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu bidang ini diharapkan mampu bersaing, bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh, berorientasi pasar global sehingga mampu bersaing baik dalam maupun luar negeri. Di sisi lain sub bidang perdagangan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bahan pokok, dengan sistem distribusi yang efesien, efektif dan berkelanjutan, sehingga terbentuk harga yang wajar dan stabil, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku ekonomi lemah yang berbasis ekonomi kerakyatan.
Pengembangan pembangunan sub bidang perdagangan terus diupayakan melalui peningkatan ekspor dan perluasan pasar bagi produk industri kecil dan menengah, pengembangan promosi produk daerah secara terpadu melalui pelaksanaan pameran, pembangunan sistem jaringan informal komoditas daerah serta pembinaan pedagang kecil dan menengah dan sektor informal.
80
Untuk terciptanya stabilitas perdagangan dalam negeri menuju ke arah peningkatan aktifitas skala usaha di Kabupaten Bungo telah ditempuh kegiatan pendataan dan monitoring harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.
Perkembangan kemajuan sub bidang perdagangan di Kabupaten Bungo selama periode 2011 s.d. 2013 telah menunjukkan berbagai keberhasilan, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya sarana yang memadai berupa pusat perbelanjaan (pasar tradisional) dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perdagangan. Untuk kawasan pusat kota Muara Bungo telah tersedia pusat perbelanjaan Permata Bungo Plaza yang dibangun melalui kerjasama dengan pihak ketiga
Prasarana pertokoan dan pasar yang dibangun selama periode 2011 s.d. 2013 di Kabupaten Bungo tergambar pada tabel di bawah ini: Tabel 23.2. Perkembangan Kios Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 Perkembangan Kios No Lokasi (unit) 1. Pasar Bungur 479 2. Pasar Seroja 82 3. Pasar Semagor 223 4. Pasar SPA KK I 390 Jumlah 1.174 Sumber Data : Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bungo.
Dari tabel diatas, menunjukan bahwa di Kabupaten Bungo hingga Tahun 2012 telah dibangun sebanyak 1.174 unit kios yang tersebar pada empat lokasi pasar, yakni pasar Bungur sebanyak 479 unit kios, pasar Seroja sebanyak 82 unit kios, pasar Semagor sebanyak 223 unit kios serta pasar SPA Kuamang Kuning sebanyak 390 unit kios. Dengan adanya pembangunan kios ini akan meningkatkan perkembangan arus barang 81
dan jasa terutama untuk perkembangan ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bungo akan semakin berkembang.
Selanjutnya untuk pembangunan Los di Kabupaten Bungo hingga Tahun 2012tertera pada tabel dibawah ini: Tabel 23.3. Jumlah (Los) Di Kabupaten Bungo Tahun 2012 Jumlah (Unit) 1. Pasar Bungur Kec. Pasar Muara Bungo 452 2. Pasar Seroja Kec. Pasar Muara Bungo 14 3. Pasar SPA Kua.Kuning Kec. Pelepat Ilir 4 Jumlah 470 Sumber Data : Dinas Pengelolaan Pasar dan KebersihanKabupaten Bungo. No
Nama Pasar
Lokasi
Ket
Dari tabel diatas, menunjukan bahwa jumlah pembangunan los di Kabupaten Bungo hingga Tahun 2012 sebanyak 470 unit yang tersebar pada 3 lokasi pasar yakni, Pasar Bungur sebanyak 452 unit, Pasar Seroja sebanyak 14 unit serta Pasar SPA Kuamang Kuning sebanyak 4 unit.
Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kondisi Pasar Bungur yang terletak di tengah-tengah kota Muara Bungo telah semakin ramai, baik oleh pedagang maupun pengunjung dan pembeli. Namun demikian prasarana pendukung yang tersedia masih sangat minim sehingga kurang memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung.
Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Bungo merencanakan membangun pasar
tradisional modern di Kota Muara
Bungo.
Pembangunan ini akan merubah wajah pasar tradisional yang telah ada. Dari kondisi yang kurang nyaman menjadi bersih serta teratur, sehingga dapat menunjang kelancaran aktifitas ekonomi di Kabupaten Bungo dan menjaga keindahan serta kebersihan kota. 82
Pembangunan pasar tradisional modern juga merupakan upaya Pemerintah Daerah guna menggali serta memberdayakan potensipotensi yang ada di Kabupaten Bungo ini, sekaligus menunjukkan gambaran
tentang
pengembangan
hasil
kreatifitas
potensi yang
dimiliki
yang
berorientasi
daerah
kepada
berbasis ekonomi
kerakyatan dengan harapan kita mampu untuk mandiri dalam rangka otonomi daerah.
Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah dikeluarkan sub Bidang Perdagangan Kabupaten Bungo selama periode 2011 s.d. 2012 tertera pada tabel di bawah ini :
Tabel 23.4. Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Diterbitkan Dirinci Per Golongan Usaha Di Kabupaten Bungo dari Tahun 2011 s.d. 2012 Tahun No Golongan Usaha 2011 2012 1. Perusahaan Kecil (PK) 324 338 2. Perusahaan Menengah (PM) 79 80 3. Perusahaan Besar (PB) 18 9 Jumlah 421 427 Sumber Data : Dinas Kopersi, UMKM dan Perindag Kabupaten Bungo.
Sementara untuk penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah diterbitkan di Kabupaten Bungo hingga 2012
83
Tabel 23.5. Jumlah Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Menurut Bidang Usaha Di Kabupaten Bungo hingga tahun 2012 No
Bidang Usaha
2012
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perdagangan dan Jasa 697 Industri 1 Perbankan 4 Kesehatan 23 Telekomunikasi 8 Perbengkelan 8 Jumlah 741 Sumber Data: Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Sedangkan untuk kegiatan pembangunan pasar lelang karet terus diupayakan penambahannya, karena dengan adanya pasar lelang karet, secara langsung telah memberikan kebebasan kepada petani karet untuk menjual hasil karetnya dan menghindari praktek monopoli pasar yang dilakukan oleh tengkulak-tengkulak selama ini. Adapun prestasi dan penghargaan yang telah diraih dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini: Tabel 23.6. Prestasi yang telah dicapai bidang Koperasi, UKM dan Perindag Tahun 2012 s.d. 2013 1.
Jenis Penghargaan/ Prestasi Koperasi Unit Desa (KUD) “Karya Penghargaan Koperasi/KUD Berprestasi Mukti” Kec. Pelepat Ilir Nasional Sektor Produsen
2.
NS Swalayan
Penghargaan UKM Berprestasi Tingkat Kab. Bungo Sektor Perdagangan
3.
Penjahit NIWAR
Penghargaan UKM Berprestasi Tingkat Kab. Bungo Sektor Industri Non Pertanian
4.
Tahu Sumedang Bandung
Penghargaan UKM Berprestasi Tingkat Kab. Bungo Sektor Industri Pertanian
No.
Penerima Penghargaan
Ket Tingkat
84
24. PEMERINTAHAN a. Peraturan Daerah Tentang Struktur Organisasi Dalam rangka mendukung kelancaran tugas serta melakukan pelayanan terhadap masyarakat, maka, susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo sebagai berikut : a. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan b. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan d. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD e. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah f.
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
g. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. h. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka Organisasi atau Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bungo terdiri dari : 1. Dua Sekretariat, yaitu : 85
1. Sekretariat Daerah. 2. Sekretariat DPRD. 2. Dua Belas Lembaga Teknis, yaitu : 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Kepegawaian dan Diklat; 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 5. Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Pemerintahan
Dusun,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 6. Badan
Pelaksana
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan; 7. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu 8. Kantor Ketahanan Pangan; 9. Kantor Lingkungan Hidup; 10. Rumah Sakit Umum Daerah; 11. Satuan Polisi Pamong Praja; 12. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan 3. Empat Belas Dinas, yaitu : 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi; 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; 7. Dinas Pekerjaan Umum; 8. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan;
86
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan; 10. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 11. Dinas Peternakan dan Perikanan; 12. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 13. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan 14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah ketersediaan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya; dengan kondisi sebagian dalam keadaan baik dan sebagian dalam keadaan kurang baik. Rincian sarana dan prasarana terinci pada lampiran.
b. Pegawai Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo sebanyak 6.584 orang yang terdiri dari 3.452 orang laki-laki dan 3.132 perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah tersebut terbagi atas :
87
Tabel 24.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin No Pendidikan Jumlah Laki-Laki Perempuan 1 S3 2 S2 55 12 67 3 S1 1.133 1.061 2.194 4 DIV 5 DIII 253 426 679 6 DII 495 640 1.135 7 DI 15 146 161 8 SLTA 1.147 769 1.916 9 SLTP 125 16 141 10 SD 80 4 84 Jumlah 3.303 3.074 6.377 Berdasarkan
golongan
kepangkatan,
pegawai
Pemerintah
Kabupaten Bungo terdiri atas: Tabel 24.2. Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo berdasarkan Golongan Ruang. No 1 2 3 4
Golongan I II III IV Jumlah
Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 102 14 929 867 1,342 1,248 930 945 3,303
3,074
Jumlah 116 1,796 2,590 1,875 6,377
Berdasarkan jabatan struktural, jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo terdiri atas :
88
Tabel 24.3. Tabel Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo berdasarkan Eselon Struktural No
Eselon
Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan
Jumlah
1
II a
1
-
1
2
II b
27
2
29
3
III a
48
6
54
4
III b
73
18
91
5
IV a
277
91
368
6
IV b
51
32
83
7
Va
-
1
1
Jumlah
477
150
627
25. PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BUNGO a. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat ( PDPM) merupakan program utama yang dilakukan oleh Bapak Sudirman Zaini, SH.,MH sebagai Bupati dan Bapak H. Mashuri, SP,.ME sebagai Wakil Bupati. Program ini di yakini dapat mempercepat pencapaian Visi dan Misi yaitu mewujudkan masyarakat Bungo yang Mandiri, Aman, dan Sejahtera atau Bungo MAS 2016. Konsep dasarnya adalah pelaksanaan pembangunan untuk kesejateraan rakyat yang berbasis perdesaan. Masyarakat dusun di beri ruang yang luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Masyarakat dusun dapat menentukan dan melaksanakan proses pembangunan berdasarkan musyawarah dan mufakat tentang apa yang dibutuhkan di tingkat dusun, sesuai pedoman pelaksanaan yang sudah di susun. PDPM merupakan bersifat
komplementer
(melengkapi)
dari
program
yang
sudah
dilaksanakan di dusun seperti PNPM dan Samisake. Besarnya anggaran yang di tuangkan dalam APBD Kabupaten Bungo adalah sebesar 89
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per dusun, dan dianggarkan dalam tiap tahun sampai Tahun 2016. Untuk Tahun 2012 sudah direalisasikan sebesar 14 Milyar lebih untuk 142 dusun, begitu juga untuk Tahun 2013 ini sudah di anggarkan dengan anggaran yang sama untuk semua dusun di Kabupaten Bungo. Program ini akan dilaksanakan sampai akhir masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Bungo Tahun 2016.
Visi PDPM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan
dasar
masyarakat.
Kemandirian
berarti
mampu
mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya dari luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan. Sejalan dengan Visi PDPM, maka Misi PDPM adalah: (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) Pelembagaan sistem pembangunan
partisipatif;
(3)
Pengefektifan
pemerintah lokal: (4) Peningkatan kualitas dan
fungsi
dan
peran
kuantitas prasarana
sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) Pengembangan jaringan kemitraaan dalam pembangunan.
Dalam rangka mencapai visi dan misi PDPM, strategi yang dikembangkan PDPM yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar dusun. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PDPM lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PDPM
diharapkan
masyarakat
dapat
menuntaskan
tahapan
pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan.
90
b. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tabel 25.1. Realisasi Kegiatan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) Kabupaten Bungo Tahun 2012 dan 2013 No
Nama Jenis Kegiatan
Volume Realisasi
1
Rabat Beton/Jalan Setapak
17.579 M
2
Drainase
14.830 M
3
Pipanisasi/Sarana Air Bersih
1.542 M
4
Perkerasan Jalan, Rehab Jalan & Pembukaan Jalan
19.936 M
5
Gorong-gorong
123 M
6
Box Culvert, Rehab Jembatan & Plat Dewker
9 Unit
7
Jambatan Kayu
173 M
8
Rehab Jembatan Gantung
1 Unit
9
Pembangunan Madrasah
4 Unit
10
Pembangunan Posyandu
4 Unit
11
Pembangunan PAUD
2 Unit
12
Pembangunan Los Pasar, Kios & Rehab Los Pasar
7 Unit
13
MCK
2 Unit/ 4 Kamar Mandi
14
Tiang Listrik & Aksesoris
13 Tiang & Aksesoris
15
Turap/Tembok Penahan Tebing
49.2 M
16
Pagar
137 M
91
