PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO, Menimbang

: a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan dan pengamanan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dan dalam rangka mewujudkan udara yang sehat dan bersih pada kawasan-kawasan tertentu dalam Kabupaten Bungo, khususnya pada kawasan pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan arena bermain anak, maka diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang…….2

-24. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); 5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276); 14. Peraturan.....3

-314. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bungo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. 5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo. 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo. 8. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. 9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotina tobacum, nicotina rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 10. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. 11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

BAB II.....4

-4BAB II KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok dalam Daerah. Pasal 3 Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. kawasan pelayanan kesehatan; b. kawasan sebagai tempat proses belajar mengajar; dan c. kawasan sebagai arena kegiatan anak; BAB III TUJUAN DAN SASARAN Pasal 4 Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok adalah: a. merubah perilaku hidup sehat; b. meningkatkan rasa nyaman; c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih yang bebas dari asap rokok; d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; e. mewujudkan generasi muda yang sehat Pasal 5 Sasaran penetapan kawasan tanpa rokok adalah setiap orang yang berada dalam kawasan tanpa rokok dan kawasan lainnya dalam Daerah. BAB IV LARANGAN Pasal 6 Setiap orang dilarang merokok pada kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pasal 7 (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, wajib melarang setiap orang atau masyarakat untuk tidak merokok pada kawasan tanpa rokok. (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang terbukti merokok pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8.....5

-5Pasal 8 (1) Pertokoan, swalayan, kios-kios, warung atau yang dapat dipersamakan dengan itu, yang melakukan usaha penyediaan rokok dilarang melakukan penjualan atau jual beli rokok kepada pelajar. (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat diduga atau digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh pelajar. (3) Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik yang menggunakan seragam pelajar maupun tidak. BAB V PENANDAAN Pasal 9 (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilengkapi dengan penandaan atau penunjuk. (2) Penandaan atau penunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan dan/atau gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah terlihat dan/atau dimengerti. Pasal 10 Penandaan atau penunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu proses kegiatan pada kawasan tersebut. BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 11 Kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap kawasan tanpa rokok dan larangan penjualan rokok kepada pelajar dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 12 Orang tua dan/atau wali murid wajib ikut serta mengawasi dan membina pelajar untuk tidak merokok pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 dan dalam wilayah Daerah.

BAB VI.....6

-6BAB VII SANKSI Pasal 13 (1) Pimpinan dan./atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti membiarkan orang merokok pada kawasan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Terhadap Pelajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dikenakan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. pernyataan tertulis di atas meterai yang diketahui orang tua dan/atau wali murid; c. pemberhentian (3) Pemilik dan atau Penanggung jawab usaha yang terbukti dan/atau sengaja menjual rokok kepada pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dikenakan sanksi: a. peringatan tertulis; b. pencabutan izin usaha; c. penutupan/penyegelan tempat usaha. BAB VIII DENDA Pasal 14 Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dikenakan denda sebagai berikut: 1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). 2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). 3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Pasal 15 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disetorkan ke Kas Daerah. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 16 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaskud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja. BAB IX.......7

-7BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 6 September 2010 BUPATI BUNGO, ttd. H. ZULFIKAR ACHMAD Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 6 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, ttd. KHAIDIR SALEH LEMBARAN DARAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2010 NOMOR 10