PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 14
TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO, Menimbang
:
a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan penggunaan air minum kepada masyarakat secara merata dengan keseimbangan terhadap biaya operasional, maka Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo perlu dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 4. Undang-........2
-24. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 10. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2002 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN :.......3
-3MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PANCURAN TELAGO KABUPATEN BUNGO Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2002 Nomor 32), diubah: 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 8 (1) Besarnya tarif air minum berdasarkan klasifikasi pelanggan dan ditetapkan sebagai berikut: GOLONGAN Sosial
PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF SETIAP M³ BERDASARKAN KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR 0-10 11-20 21-30 > 30 1.000,1.250,1.500,1.750,-
Rumah tangga Rumah tangga A (RTA) Rumah tangga B (RTB)
2.250,2.500,-
2.500,2.750,-
2.750,3.000,-
3.000,3.250,-
Niaga Niaga kecil (NK) Niaga bear (NB)
3.000,3.500,-
3.250,4.000,-
3.500,4.500,-
3.750,5.000,-
Industri Industri kecil (IK) Industri besar (IB)
3.500,4.500,-
4.000,5.500,-
4.500,6.000,-
5.000,6.500,-
(2) Pemakaian air oleh pelanggan dalam 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan pada hasil pembacaan stan meter air bulan berjalan dikurangi jumlah stan meter air bulan lalu. (3) Pemakaian air oleh pelanggan yang meter airnya tidak berfungsi dengan baik, ditetapkan minimal 4,5 (empat koma lima) M³/bulan/jiwa dengan perhitungan secara transparan, jelas dan adil. (4) Besarnya pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang harus dibayar oleh pelanggan merupakan jumlah pemakaian air dikalikan dengan tarif sesuai dengan blok konsumsi dan kelompok pelanggan ditambah biaya beban. (5) Jumlah pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dicantumkan dalam rekening air pelanggan. (6) Bagi......4
-4(6) Bagi pelanggan yang airnya tidak dipergunakan atau ditutup sementara dikenakan biaya beban. (7) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi jasa umum. 2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 10 (1) Apabila pembayaran rekening air mengalami keterlambatan, maka pelanggan dikenakan denda keterlambatan pembayaran rekening air dengan ketentuan sebagai berikut: a. terlambat 1 (satu) bulan, dikenakan denda sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah); b. terlambat 2 (dua) bulan, dikenakan denda sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah); c. terlambat 3 (tiga) bulan, dikenakan denda sebesar Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah). (2) Pencurian air oleh pelanggan, maka dikenakan denda sesuai golongan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Sosial sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); b. Rumah Tangga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); c. Niaga sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); d. Industri sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). (3) Bagi pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dikenakan pemutusan sementara. (4) Bagi pelanggan yang melakukan perbuatan merusak meter air atau membuka segel meter air dikenakan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).” 3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisip 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10 A dan Pasal 10 B, sehingga berbunyi sebagai berikut : ”Pasal 10 A Pencurian air minum yang dilakukan bukan pelanggan maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses lebih lanjut.” “Pasal 10 B Penertiban jaringan pipa dinas pelanggan atau bukan pelanggan yang menggunakan air minum tanpa melalui meter air dilaksanakan oleh petugas PDAM dan instansi terkait lainnya.” Pasal II.......5
-5Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 BUPATI BUNGO, ttd. H. ZULFIKAR ACHMAD
Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO ttd. USMAN HASAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 14
