PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BUNGO, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diatur pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan; b. bahwa pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, sehingga perlu diganti; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 4. Undang-.......2
-24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo; 2. Pemerintah…….3
-32. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo; 3. Bupati adalah Bupati Bungo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bungo; 5. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam daerah; 6. Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Dusun dan Badan Permusyawaratan Dusun dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Badan Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun; 9. Pemerintah Dusun adalah Rio dan perangkat dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun; 10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dusun dalam memberdayakan masyarakat; 11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan; 12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di dusun maupun kelurahan; 13. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Rio; 14. Kelurahan adalah wilyah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan; 15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah; 16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah dusun/kelurahan; 17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK; 18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan; 19. Lembaga.......4
-419. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dusun dan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan; 20. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah dusun/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial; 21. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku; 22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dusun. BAB II PEMBENTUKAN Bagian Pertama Umum Pasal 2 (1) Di dusun dan di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang di fasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat. (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan dusun dengan berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur lembaga kemasyarakatan. (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat. Pasal 3 Lembaga kemasyarakatan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: a. LPM......5
-5a. b. c. d. e. f.
LPM; Lembaga Adat; Tim Penggerak PKK; RT/RW; Karang Taruna; dan Lembaga kemasyarakatan lainnya. Pasal 4
(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; dan d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan. (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik. (3) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan di dusun selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. (4) Masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Bagian Kedua LPM Pasal 5 LPM merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai warga dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Pasal 6 (1) LPM mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM mempunyai fungsi: a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. penyusunan......6
-6d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup. Pasal 7 Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. dapat membaca dan menulis aksara latin; d. berkelakuan baik; e. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun di dusun atau kelurahan yang bersangkutan; h. memiliki kemampuan, kemauan dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan; i. tidak sedang bertugas sebagai pegawai negeri sipil di kelurahan yang bersangkutan. Pasal 8 (1) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan. (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam Forum Musyawarah. (3) Forum Musyawarah menetapkan tata cara pemilihan pengurus LPM. (4) Pengurus LPM yang terpilih di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat. Pasal 9 (1) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada Forum Musyawarah LPM. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa baktinya berakhir, Camat harus memberitahukan kepada pengurus LPM untuk melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan LPM yang baru. (3) Pembentukan Panitia Pemilihan LPM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari tokoh pemuka masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Rio atau Lurah. Pasal 10 (1) Pengurus LPM berhenti karena: a. meninggal.....7
-7a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberhentikan karena: a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus LPM yang baru; b. pindah keluar wilayah LPM; c. melakukan perbuatan tercela; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 11 (1) Ketua LPM diberhentikan sebelum masa baktinya habis digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus LPM yang baru. (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Forum Musyawarah LPM. Bagian Ketiga Lembaga Adat Melayu Pasal 12 (1) Lembaga Adat Melayu mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan rio dan lurah. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat Melayu mempunyai fungsi: a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada rio dan lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat; b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan rio dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara rio/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah dusun dan kelurahan. Pasal 13 (1) Keanggotaan pengurus lembaga adat melayu terdiri dari pemuka masyarakat yang berada di dusun/kelurahan yang mengetahui masalah adat istiadat. (2) Pembentukan pengurus lembaga adat melayu difasilitasi oleh rio atau lurah dan disahkan oleh pengurus lembaga adat melayu kecamatan. Bagian ......8
-8Bagian Keempat Tim Penggerak PKK Pasal 14 (1) Tim Penggerak PKK mempunyai tugas membantu pemerintah rio dan lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penggerak PKK mempunyai kegiatan: a. menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil rapat kerja daerah; b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. menyuluh dan menggerakan kelompok-kelompok PKK kampung, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di dusun atau kelurahan; h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK; i. melaksanakan tertib administrasi; dan j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK. Pasal 15 Tim Penggerak PKK mempunyai fungsi: a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK. Pasal 16 (1) Keanggotaan Tim Penggerak PKK terdiri dari warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan PKK. (2) Ketua Tim Penggerak PKK dijabat oleh isteri rio atau lurah. (3) Keanggotaan Tim Penggerak PKK ditetapkan dan dilantik oleh rio atau lurah. Bagian......9
-9Bagian Kelima RT/RW Pasal 17 (1) RT/RW mempunyai tugas membantu pemerintah dusun atau lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT/RW mempunyai fungsi: a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; c. pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Pasal 18 (1) Pembentukan RT atas usul masyarakat dan berdasarkan forum masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan. (2) Setiap pembentukan RT sekurang-kurang terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga. (3) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di Asrama, Komplek Perumahan atau sejenisnya dapat dibentuk RT tersendiri atau bergabung dengan RT yang berdekatan. Pasal 19 (1) Pembentukan RW atas usul masyarakat dan berdasarkan forum masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan. (2) Setiap pembentukan RW sekurang-kurang terdiri dari 3 (tiga) RT. Pasal 20 Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. dapat membaca dan menulis aksara latin; d. berkelakuan baik; e. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; dan g. telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun di RT/RW yang bersangkutan. Pasal 21......10
-10Pasal 21 (1) Pemilihan Ketua RT/RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga RT/RW. (2) Pemilihan Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum musyawarah. (3) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT/RW. (4) Ketua RT/RW terpilih ditetapkan/diangkat oleh Rio atau Lurah. Pasal 22 (1) Pengurus RT/RW berhenti karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberhentikan karena: a. berakhir masa jabatannya; b. telah terpilih pengurus RT/RW yang baru; c. pindah keluar wilayah RT/RW; d. melakukan perbuatan tercela; atau e. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Pasal 23 Ketua RT/RW yang diberhentikan sebelum masa jabatannya habis digantikan oleh Sekretaris RT/RW sampai diadakan pemilihan pengurus RT/RW yang baru. Bagian Keenam Karang Taruna Pasal 24 (1) Karang Taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda dibidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi mudanya serta melibatkan seluruh generasi muda di dusun/kelurahan. (2) Karang Taruna sebagai organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang timbul dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang berada diwilayah dusun/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dapat diharapakan secara aktif mempersiapkan generasi penerus bangsa. Pasal 25.......11
-11Pasal 25 (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi: a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya; e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda; f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya; h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja; dan l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja. BAB III HUBUNGAN KERJA Pasal 26 (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dusun dengan pemerintahan dusun bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan........12
-12(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dusun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di dusun bersifat koordinatif dan konsultatif. (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dusun dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan. Pasal 27 (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif. (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif. (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan. BAB IV PEMBINAAN Pasal 28 Pemerintah daerah dan camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan. Pasal 29 (1) Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi: a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan. (2) Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi: a. memfasilitasi penyusunan peraturan dusun yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan; b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; c. memfasilitasi.....13
-13c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. BAB V PENDANAAN Pasal 30 Pendanaan lembaga kemasyarakatan dusun bersumber dari: a. swadaya masyarakat; b. anggaran pendapatan dan belanja dusun; c. anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah; dan e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 31 Pendanaan lembaga kemasyarakatan kelurahan bersumber dari: a. swadaya masyarakat; b. bantuan dari anggaran kelurahan; c. bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerindah daerah; dan d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah sampai adanya penggantian kepengurusan. BAB VII PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar......14
-14Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 BUPATI BUNGO, ttd. H. ZULFIKAR ACHMAD Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO ttd. USMAN HASAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 25
