PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR
24
TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO, Menimbang :
a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
Mengingat
:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjungjabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 4. Undang-.....2
-23. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A). BAB I......3
-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo; 3. Bupati adalah Bupati Bungo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo; 5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengairan/irigasi; 6. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi; 7. Gabungan Perkumpulan Petani Pengelolaan Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah gabungan dari beberapa P3A yang terbentuk atas dasar kebutuhan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program bersama; 8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak; 9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi; 10. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu; 11. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian; 12. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; 13. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi; 14. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa; 15. Jaringan Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapan dan tenaga penggerak; 16. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha; 17. Daerah Reklamasi Rawa adalah suatu kesatuan wilayah yang memanfaatkan air dari suatu jaringan reklamasi rawa, dalam rangka pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas; 18. Jaringan.....4
-418. Jaringan Reklamasi Rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, skunder maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan beserta bangunan perlengkapannya yang diperlukan untuk pengaturan, pemberian, pembagian dan penggunaan air; 19. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan perlengkapannya; 20. Jaringan Irigasi Tambak adalah saluran bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi usaha tambak mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya; 21. Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani adalah usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya; 22. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi atau daerah reklamasi rawa yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier yang mendapat pelayanan dari jaringan teriser yang berkaitan; 23. Petak /Blok Kuarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari suatu saluran kuarter; 24. Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPI adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan dibidang irigasi; 25. Iuran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa yang selanjutnya disingkat OP Jasira adalah iuran yang dipungut masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu; 26. Usaha Tani adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman dan hewan mendapatkan hasil guna yang lebih baik memenuhi kebutuhan; 27. Dusun adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung; BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 (1) P3A berasaskan kepada Pancasila. (2) P3A merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasilguna pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih boks tersier daerah irigasi pedesaan, irigasi tambak dan irigasi pompa serta daerah reklamasi rawa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. (3) P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasilguna. BAB III.......5
-5BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 3 (1) P3A dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air atau masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi tambak, irigasi pompa dan/atau irigasi rawa yang mencakup pemilik sawah, pemilik penggarap, penggarap/penyekap/penyewa sawah, kolam ikan dari irigasi, badan usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya, baik untuk keperluan sosial maupun komersil. (2) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan P3A. Pasal 4 (1) Pembentukan P3A harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, pemilik penggarap/penyewa penyakap sawah, atau pemilik kolam/tambak ikan yang mendapatkan air dari irigasi; b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi; dan c. mempunyai prasarana jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan irigasi reklamasi rawa. (2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat kesiapan masyarakat tani dan keadaan sosial budaya. Pasal 5 (1) Pemakai pemakai air mengadakan musyarawah untuk membentuk P3A dan kepengurusannya. (2) Setelah kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk, maka pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Pasal 6 (1) Pengesahan pembentukan P3A dilakukan oleh Bupati setelah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) mendapat persetujuan dari rio/lurah dan camat. (2) Pengurus.....6
-6(2) Pengurus P3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar (AD) kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo. (3) Dengan terdaftarnya anggaran dasar P3A, maka P3A yang bersangkutan berstatus sebagai badan hukum berdasarkan ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (staatsblaad tahun 1939 Nomor 507). (4) Sebagai badan hukum, P3A berhak melakukan hal-hal sebagai berikut : a. menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari pemerintah; b. membuat ikatan kerjasama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A; c. menerima hak guna air untuk irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai dengan pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh komisi irigasi. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 7 (1) Susunan pengurus P3A terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Uluulu, Ketua Petak/Blok Kuarter atau sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. (2) Dalam hal wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu dusun/kelurahan, maka ketua petak/blok kuarter sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh anggota P3A yang berdomisili pada dusun/kelurahan yang memiliki wilayah kerja P3A terbesar, kecuali wakil ketua dipilih dari anggota yang berdomisili pada dusun/kelurahan yang memiliki wilayah kerja P3A lebih kecil. (3) Periode kepengurusan anggota P3A diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar P3A. Pasal 8 (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja P3A atau lebih, dapat dibentuk GP3A. (2) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama. (3) GP3A dipimpin oleh seorang ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan dipilih oleh anggota yang terdiri dari ketua-ketua sebagai wakil masing-masing P3A. Pasal 9 (1) Rapat organisasi P3A terdiri dari: a. Rapat Anggota; dan b. Rapat Pengurus. (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam organisasi P3A. Bagian Ketiga......7
-7Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 10 P3A mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak, daerah reklamasi rawa, agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan hasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota; b. membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya; c. menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklame rawa serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi; d. membimbing dan mengawasi anggota agar memenuhi semua peraturan yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan P3A. Pasal 11 (1) Rapat anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. membuat dan mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); b. membentuk dan membubarkan pengurus; c. mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus; d. menentukan program kerja P3A. (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), keputusankeputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota. (3) Ulu-ulu melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kuarter di wilayah bloknya. Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pasal 12 P3A berhak mendapat pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Pasal 13 P3A wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar IUI dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota. Pasal 14.......8
-8Pasal 14 (1) P3A bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A bertanggung jawab terhadap rehabilitasi jaringan irigasi tersier. BAB IV WILAYAH KERJA Pasal 15 (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah irigasi reklamasi rawa. (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan irigasi rawa berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A. (3) Apabila terdapat satu petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak atau irigasi rawa yang luasnya melebihi satu batas wilayah dusun/kelurahan maka petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak atau reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu P3A. BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 16 Untuk mewujudkan azas, sifat dan tujuannya P3A melakukan hubungan kerja dengan: a. instansi terkait; b. pemerintahan desa/lembaga pemberdayaan masyarakat; atau c. P3A dan organisasi lainnya. BAB VI PEMBINAAN Pasal 17 (1) Pembinaan terhadap P3A merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai dengan batas kewenangannya. (2) Pembinaan....9
-9(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan P3A menjadi organisasi yang mandiri dan mampu baik seacra teknis organisasi dan keuangan dalam melaksanakan pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya. Pasal 18 (1) Tahapan pembinaan meliputi 2 (dua) tahap, yaitu: a. tahap sebelum pembentukan P3A; dan b. tahap pengembangan P3A. (2) Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap: a. organisasi; dan b. teknis. (3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembinaan, Bupati membentuk Tim Pembina P3A. BAB VII KEUANGAN Pasal 19 (1) Segala keperluan keuangan P3A diusahakan oleh P3A itu sendiri. (2) Keuangan P3A bersumber dari: a. IUI; b. sumbangan atau bantuan; dan c. usaha lain yang sah. (3) P3A berwenang menentukan bentuk dan besarnya iuran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). (4) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan keuangan, maka pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi. (5) Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi maka pemerintah daerah dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 P3A yang sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan. BAB IX........10
-10BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 (1) Dalam pengelolaan sumber daya air, pemerintah daerah mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila di dalam pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka masyarakat hukum adat harus melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 BUPATI BUNGO, ttd H. ZULFIKAR ACHMAD Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO ttd USMAN HASAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 24
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR
24
TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) I. UMUM Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Dengan adanya pemekaran kabupaten tersebut maka pengaturan mengenai pembentukan dan pembinaan petani pemakai air (P3A) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bungo Tebo dengan sendirinya mengalami perubahan. Sejalan dengan itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang lebih pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dengan perberdayaan perkumpulan petani pemakai air. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan keadaan sosial budaya yakni memperhatikan lembaga kepengurusan air secara tradisional yang ada di daerah jaringan irigasi. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6.......2
-2Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Huruf a Hubungan kerja dengan instansi terkait bersifat fungsional dan konsultatif yang mencakup hal-hal berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, pembiayaan dan keteknikan irigasi serta pertanian. Huruf b Hubungan kerja dengan pemerintahan desa/lembaga pemberdayaan masyarakat bersifat koordinasi dalam penyusunan rencana program, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan P3A. Hubungan kerja dalam penyusunan rencana program, meliputi : a. memperoleh masukan berupa informasi dan pemikiran untuk perumusan usulan kegiatan; b. memperoleh pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang rencana kegiatan yang menyangkut dusun; c. memberikan informasi tentang rencana kegiatan P3A; dan d. memberikan informasi dan pertimbangan dalam pembahasan rencana kegiatan pemerintahan desa/lembaga pemberdayaan masyarakat yang menyangkut irigasi dan pengairan. Hubungan......3
-3Hubungan kerja dalam pelaksanaan program kerja, meliputi : a. memberikan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja P3A; b. memperoleh bantuan teknis dan administrasi dalam menggerakan anggota, menghimpun iuran dan sumbangan dana dari anggota P3A, memanfaatkan sumber daya lain yang tersedia di dusun untuk kepentingan suatu kegiatan P3A serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi dan pengairan di dusun; dan c. membantu pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan bidang irigasi dan pengairan. Hubungan kerja dalam rangka peningkatan dan pengembangan P3A, meliputi : a. memperoleh masukan, saran dan pemikiran untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan P3A di bidang keorganisasian; b. memperoleh dukungan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota P3A; dan c. memperoleh bantuan teknis dan administrasi guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan P3A di bidang teknis dan keuangan. Huruf c Hubungan kerja P3A dan organisasi lainnya dalam ketentuan ini bersifat kerjasama baik dalam rangka mengelola air irigasi pada petak, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tampak dan reklamasi rawa untuk memecahkan masalahmasalah yang dihadapi bersama maupun dalam rangka pengembangan usaha. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Huruf a Pembinaan organisasi dalam ketentuan ini dilakukan oleh: a. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A; b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaaan pembinaan dan pengembangan P3A; c. Rio melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangannya. Huruf b Pembinaan teknis dalam ketentuan ini dilakukan oleh: a. dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum yang menyangkut keteknikan irigasi dengan tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan serta penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan survey dan disain konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaanm jaringan irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan irigasi rawa; b. dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian yang menyangkut keteknikan pertanian dengan tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk petani dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang tersebut. Pasal 19.......4
-4Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas.
