PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR

10 TAHUN 2008

TENTANG IZIN USAHA HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO, Menimbang

: a. bahwa dengan meningkatnya usaha kepariwisataan di daerah khususnya di bidang usaha hotel yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten perlu dilakukan penertiban, pembinaan serta pengawasan terhadap usaha dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Hotel;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjungjabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-……..2

-26. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 3658); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA HOTEL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah…..3

-31. 2. 3. 4.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bungo. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo. Bupati adalah Bupati Bungo. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan. 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya. 6. Perusahaan adalah setiap badan yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap terus menerus yang didirikan dan berkedudukan dalam daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (profit). 7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisata. 9. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan atau perseorangan yang akan melaksanakan usaha hotel. 10. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. 11. Hotel Berbintang adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh dari suatu bangunan yang khusus di sediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan beserta seluruh fasilitas yang disediakan pihak hotel seperti fasilitas olah raga, hiburan, komunikasi, tempat tidur/istirahat/rekreasi. 12. Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan yang disediakan pihak hotel dengan fasilitas yang terbatas. BAB II JENIS USAHA DAN KLASIFIKASI USAHA Pasal 2

Jenis usaha adalah Usaha Hotel. Pasal 3 Klasifikasi jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut: a. Hotel berbintang terdiri dari: 1. Kelas.......4

-41. 2. 3. 4. 5.

Kelas Bintang 5 dinyatakan dengan tanda bintang 5; Kelas Bintang 4 dinyatakan dengan tanda bintang 4; Kelas Bintang 3 dinyatakan dengan tanda bintang 3; Kelas Bintang 2 dinyatakan dengan tanda bintang 2; Kelas Bintang 1 dinyatakan dengan tanda bintang 1.

b. Hotel Melati Hotel Melati terdiri atas satu kelas dengan tanda Bunga Melati. c. Usaha hotel yang baru atau belum memiliki kelas/sertifikat (piagam) Hotel Melati atau Hotel Berbintang di klasifikasikan sebagai berikut: 1. hotel yang memiliki kamar berjumlah lebih dari 50 (lima puluh) kamar dan kurang dari 100 (seratus) kamar disamakan Kelas Bintang 1; 2. hotel yang memiliki kamar berjumlah lebih dari 100 (seratus) kamar disamakan Kelas Berbintang 2; 3. Hotel yang memiliki kamar berjumlah kurang dari 50 (lima puluh) kamar disamakan Kelas Melati. BAB III KETENTUAN PERIZINAN Pasal 4 Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha di bidang hotel terlebih dahulu harus mendapat izin usaha dari Bupati. Pasal 5 Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan; b. fotocopy photo copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); c. fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan); d. fotocopy AMDAL; e. fotocopy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO); f. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); g. fotocopy Sertifikat (Piagam) Kelas Hotel; h. fotocopy Sertifikat (Piagam) Laik Sehat; i. fotocopy data umum usaha; j. fotocopy KTP pemilik usaha; k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. Pasal 6 (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan penelitian terhadap berkas yang diajukan pemohon serta dilanjutkan dengan pemeriksaan langsung ke lokasi usaha. (2) Hasil penelitian lapangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di buat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pemberian izin usaha. Pasal 7…….5

-5Pasal 7 (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di daftarkannya berkas permohonan, maka Instansi pengelola izin memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkannya atau disempurnakannya atau ditolaknya permohonan. (2) Permohonan yang ditolak atau yang disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan penyempurnaan atau penolakan. (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada surat pemberitahuan atau penyempurnaan atau penolakan, maka permohonan dinyatakan dikabulkan. Pasal 8 Izin Usaha Hotel diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pasal 9 Izin Usaha Hotel berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya. Pasal 10 (1) Surat Izin Usaha Hotel ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. (2) Pendelegasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV KARTU PENGAWASAN Pasal 11 (1) Selain izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemohon izin diberikan Kartu Pengawasan yang diterbitkan setiap tahun, sebagai sarana pengendalian, pembinaan dan pengawasan usaha. (2) Terhadap pemberian Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebagai berikut: a. Hotel Berbintang 1. Hotel Bintang 5 ………………... Rp. 5.000.000,-/tahun 2. Hotel Bintang 4 ……………........ Rp. 4.000.000,-/tahun 3. Hotel ……..6

-63. Hotel Bintang 3 ……………........ 4. Hotel Bintang 2 ……………........ 5. Hotel Bintang 1 ……………........ b. Hotel Melati ………………………

Rp. 3.000.000,-/tahun Rp. 2.000.000,-/tahun Rp. 1.000.000,-/tahun Rp. 350.000,-/tahun

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Daerah. Pasal 12 Tata cara pemungutan dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha hotel serta memantau kegiatan suatu usaha hotel sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan, bimbingan dan penertiban terhadap pelanggaran izin. Pasal 14 (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap izin usaha sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh suatu Tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 15 Setiap orang atau badan yang memiliki Izin Usaha Hotel di wajibkan: a. menjalankan atau melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal izin diterbitkan; b. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan; c. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan usaha; d. menjaga kebersihan, memelihara dan memenuhi persyaratan hygienis dan sanitasi di dalam dan di sekitar lingkungan usaha; e. mentaati serta tunduk pada ketentuan eraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kepariwisataan khususnya serta peraturan perundang-undangan lainnya; f. menjaga......7

-7f. menjaga, memelihara dan melestarikan tradisi adat istiadat dan budaya yang telah ada dalam masyarakat; g. melaporkan perkembangan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali serta laporan tahunan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) bulan dari akhir tahun takwin. Pasal 16 Setiap orang pribadi atau badan dalam menjalankan Izin Usaha Hotel dilarang: a. melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan izin yang diberikan; b. mengunakan tempat usaha untuk kegiatan praktek prostitusi, perjudian, transaksi serta peredaran obat-obat terlarang (narkoba dan sejenisnya); c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan adat istiadat, budaya, kesusilaan dan norma-norma kehidupan yang ada dalam masyarakat; d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau e. melakukan kegiatan usaha tanpa izin. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran dengan sengaja atau tidak sengaja terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa: a. Klasifikasi Hotel Bintang: 1. kegiatan usaha dihentikan secara paksa sampai dengan batas waktu diterbitkannya izin; 2. kewajiban mengurus izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan 3. membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). b. Klasifikasi Melati: 1. kegiatan usaha dihentikan secara paksa sampai dengan batas waktu diterbitkannya izin; 2. kewajiban mengurus izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan 3. membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pasal 18 Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) bagi Usaha Hotel dengan klasifikasi Bintang 1 s/d 5 dan Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) bagi usaha Hotel dengan klasifikasi Melati. Pasal 19 Denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disetorkan ke Kas Daerah. Pasal 20…..8

-8Pasal 20 (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. (2) Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara memberi peringatan atau teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja. (3) Apabila peringatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak diindahkan maka izinnya dicabut dan dilanjutkan dengan penghentian usaha secara paksa. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 (1) Bagi Usaha Hotel yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap sekali setahun sesuai dengan tanggal jatuh tempo serta memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Daerah ini. (2) Bagi Usaha Hotel yang tidak memiliki izin sampai pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengurus izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar........9

-9Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 BUPATI BUNGO, ttd. H. ZULFIKAR ACHMAD Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 22 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO ttd. USMAN HASAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2008 NOMOR 10