dibidang Komunikasi khususnya menyangkut tentang peranan komunikasi dalam meningkatkan produktivitas kerja staf dan pegawai. BAB II PROFIL DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVSU
1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Provsu Pada mulanya, urusan pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam Koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai bagian Pajak dan Pendapatan. Berdasarkan Surat Keputusan ( SK ) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian bagian pajak dan Pendapatan juga berubah bentuk menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. Dengan terbitnya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 No 137/II/GSU (berdasarkan SK Mendagri tanggal 7 November 1974. No Finmat 7/15/3/74), maka terhitung sejak 1 April 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya pada tanggal 1 September 1975 No KUPD 3/12/43 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah tingkat II di Seluruh Indonesia, maka dengan demikian Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Semula pembentukannya berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 143/II/GSU, yang kemudian dikukuhkan dengan Perda Provinsi Sumatera Utara No 4 Tahun 1976. Setelah Otonomi Daerah, tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah diatur dalam perda Provinsi Sumatera Utara No 3 Tahun 2001 tentang Organisasi
Universitas Sumatera Utara
Dinas Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No .060.254.K Tahun 2002. 2. Tugas Pokok dan Fungsinya Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Utara No 03 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 060.254.K Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara serta organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah adalah menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas Dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dispenda berfungsi : a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan/program kebijaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pendapatan Daerah. b. Menyiapkan menyelenggarakan pembinaan program pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kenderaan Diatas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi dan Pendapatan lain lain, Pengendalian dan Pembinaan. c. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pendapatan sesuai dengan ketetapan Kepala Daerah. Selain melaksanakan tugas pokoknya juga berfungsi sebagai Koordinator di Bidang Pendapatan Daerah, dimana dari sumber penerimaan pendapatan tersebut yang secara langsung di kelola oleh Dispendasu antara lain pemungutan yang bersumber dari Pajak Daerah dan beberapa penerimaan lainnya. Sedangkan pungutan PAD lainnya dikelola secara teknis oleh instansi / unit kerja di Provinsi Sumatera Utara. Dalam melakukan fungsi tersebut maka DISPENDASU berupaya melakukan koordinasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi guna peningkatan Pendapatan
Universitas Sumatera Utara
Daerah setiap tahunnya tertuang dalam APBD danP.APBD sebagai sumber keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan, pembangunan dan tugas tugas pelayan kepada masyarakat. 3. Visi dan Misi Budaya Kerja Dalam rangka menyikapi pokok Dispendasu yaitu menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dispendasu mengacu kepada visi dan misinya yang merupakan pedoman ataupun arahan dalam pelakasanaan Renstra Potensi Provinsi Sumatera Utara. a. Visi Dispenda Provsu : Visi Dispendasu adalah “Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah yang Profesional dan Berkualitas dalam Pemberdayaan Potensi Daerah Menuju Otonomi Daerah yang Maju dan Mandiri”. b. Misi Dispenda Provsu : i.
Meningkatkan
kemadirian
daerah
dalam
pembiayaan
penyelenggaraan. Pemerintah Umum dan pembangunan. ii. Meningkatkan kualitas pelayanan professional.
Adapun budaya organisasi pada Dispendasu adalah : PRIMA PELAYANANNYA LANCAR PEMASUKANNYA DAN AMAN UANGNYA
Universitas Sumatera Utara
Tujuan : 1. Meningkatkan penerimaan sumber Pendapatan Daerah Provsu. 2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pemberdayaan potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan. Sasaran : 1. Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal. 2.
Bertambahnya jumlah personil Dispendasu yang memiliki kemauan untuk menggali potensi SDA
3. Bertambahnya jumlah potensi objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
4. Struktur Organisasi Dalam menyikapi pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai UU No 22 Tahun 1999 dan PP No 84 Tahun 2000 tentang Pedooman Organisasi Perangkat Daerah , maka dengan Perda No 3 Tahun 2001 tentang Dinas Dinas Daerah Provinsi dan berdasarkan Keputusan Gubsu No 060.254.K/Tahun 2002, maka susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dispenda Provsu
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUSIONAL
SUB BAGIAN UMUM
BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGEDALIAN
BIDANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR
SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
SEKSI TEHNIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR
SEKSI EVALUASI DAN PENGEDALIAN PENDAPATAN DAERAH
SEKSI KEBERATAN DAN SENGKETA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR
SEKSI HUKUM DAN PUBLIKASI
SEKSI PEMBUKUAN DAN LAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PAJAK AIR DAN PAJAK LAINNYA
SEKSI TEHNIS PERPAJAKAN
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG RETRIBUSI DAN PENDATAN LAINNYA
SEKSI RETRIBUSI
SEKSI KEBERATAN SENGKETA PERPAJAKAN
SEKSI PENDAPATAN LAINNYA
SEKSI PEMBUKUAN DAN LAPORAN
SEKSI PEMBUKUAN DAN LAPORAN
UPTD
Universitas Sumatera Utara
a. Unsur Pimpinan ( Kepala Dinas ) b. Unsur Pembantu Pimpinan ( Wakil Kepala Dinas ) c. Unsur Pelaksana ( Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas) terdiri dari : 1) Bagian Tata Usaha : i.
Sub Bagian Kepegawaian
ii.
Sub Bagian Keuangan
iii.
Sub Bagian Umum dan Perelngkapan
iv.
Sub Bagian Organisasi dan Hukum
2) Bagian Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraaan Diatas Air : i.
Seksi Teknis Perpajakan
ii.
Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan
iii.
Seksi Pembukuan dan Pelaporan
3) Sub Dinas Bina Program i.
Seksi Perencanaan dan Pengembangan
ii.
Seksi Penyuluhan
iii.
Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain Lain i.
Seksi Teknis Retribusi
ii.
Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
iii.
Seksi Penerimaan Lain Lain
Universitas Sumatera Utara
iv.
Seksi Pembukuan dan Pelaporan
5) Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan i.
Seksi Pengendalian Keuangan dan Material
ii.
Seksi Pengendalian Aparat Pelaksasna
iii.
Seksi Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan
6) Sub Dinas Pajak ABT/APU dan PBB-KB i.
Seksi Teknis Perpajakan
ii.
Seksi Sengketa dan Keberatan
iii.
Seksi Pembukuan dan Pelaporan
7) Unit Pelaksana Teknis : a. UPT DISPENDASU Medan Utara b. UPT DISPENDASU Medan Selatan c. UPT DISPENDASU Tebing Tinggi d. UPT DISPENDASU Pematang Siantar e. UPT DISPENDASU Kisaran f. UPT DISPENDASU Balige g. UPT DISPENDASU Panyabungan h. UPT DISPENDASU Sibolga i. UPT DISPENDASU Padang Sidimpuan j. UPT DISPENDASU Gunung Sitoli k. UPT DISPENDASU Rantau Prapat l. UPT DISPENDASU Binjai m. UPT DISPENDASU Sidikalang n. UPT DISPENDASU Kabanjahe o. KANTOR SAMSAT Pembantu Lubuk Pakam
Universitas Sumatera Utara
5.
Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian Tata Usaha/Sub Dinas dan UPT a.
Bagian Tata Usaha ii.
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan, Organisasi dan Hukum
iii.
Untuk
melaksanakan
tugasnya,
Kepala
Bagian
Tata
Usaha
a. Penyusunan dan penyempurnaan standar penyelewengan
urusan
menyelenggarakan fungsi :
keuangan, pemberdayaan pegawai, pemberdayaan organisasi dan penyiapan produk-produk hukum. b. Perencanaan dan pengadaan, kebutuhan Internal dan kebutuhan administrasi dinas, serta penyempurnaan/ peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengendalian atas penggunaannya sesuai ketentuan standar yang ditetapkan. c. Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggung jawaban keuangan dinas, sesuai ketentuan dan standar yang diterapkan. d. Perencanaan,
pengelolaan
dan
peningkatan
pendayagunaan
kepegawaian sesuai ketentuan standar yang ditetatapkan. e. Perencanaan dan peningkatan sistem kerja serta pengelolaan produk hukum dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas dan wakil kepala dinas sesuai bidang dan fungsinya. g. Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas dan wakil kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
Universitas Sumatera Utara
h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas melalui wakil kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan. iv.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada butir i dan ii, Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh : a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian b. Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan d. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum
b. Sub Dinas Program i. Kepala Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang perencanaan dan pengembangan, penyuluhan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. ii. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Dinas Bina Program menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan dan Penyempurnaan standar standar dalam penyusunan Program kerja Dinas, Penyuluhan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. b. Penyusunan, rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan c. Pelaksanaan penyuluhan, monitoring, dan standar yang di tetapkan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dan wakil kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. e. Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas dan wakil kepala dinas sesuai bidang dan fungsinya.
Universitas Sumatera Utara
f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas melalui wakil kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan iii. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir i dan butir ii Kepala Sub Dinas Bina Program dibantu oleh : a. Kepala Seksi perencanaan dan pengembangan b. Kepala Seksi Penyuluhan c. Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan c. Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air i. Kepala Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis perpajakan, penanganan sengketa dan keberatan, pembukuan dan pelaporan Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ( PKB-KAA) serta Bea Balik Nama Kenderaan di Atas Air ( BBNKB-KAA) ii. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air serta Bea Balik
Nama
penatausahaan
dan
pemberian
pertimbangan
penyelesaian sengketa dan keberatan Pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, pembukuan dan pelaporan. b. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian program jangka menengah dan tahunan di bidang pembinaan teknisperpajakan, penanganan sengketasesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
Universitas Sumatera Utara
c. Pelaksanaan koordinasi dan pendataan dalam pengelolaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan, intensifikasi danextensifikasi, penanganan sengketa dan keberatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya, e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai bidang tugass dan fungsinya f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai standar yang diterapkan. iii. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Sub Dinas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air diabantu oleh : a. Kepala Seksi Teknis Perpajakan b. Kepala Seksi Sengketa Pajak dan Keberatan c. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan d. Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/ Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor i. Kepala Sub Dinas Pajak Pengambilan dan Pemnafaatn Air Bawah Tanah/Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis perpajakan, sengketa dan keberatan serta pembukuan dan pelaporan Pajak pengambilan dan Pemanfaatn air bawah tanah/air permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kenderaan bermotor.
Universitas Sumatera Utara
ii. Untuk membantu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir i, kepala Sub Dinas Pengambilan dan Pemanfaatn Air Bawah Tanah/Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan dan pajak bahan bakar kenderaan bermotor, penatausahaan dan pertimbangan penyelesaian sengketa dan keberatan pajak, intensifikasi dan extensifikasi pemungutan pembukuan dan pelaporan. b. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengambilan dan pengendalian program pembangunan jangka menengah dan tahunan sesuai standar yang diterapkan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang teknis perpajakan, penanganan sengketa dan keberatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Pelaksanaan koordinasi dan pendataan dalam pengolaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah/air permukaan, intensifikasi dan extensifikasi, penganan sengketa dan keberatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas
sesuai
bidang dan fungsinya. f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai standar yang diterapkan.
Universitas Sumatera Utara
iii. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibantu oleh : a. Kepala Seksi Teknis Perpajakan b. Kepala Seksi Sengketa dan Keberatan c. Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan e. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain i.
Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain Lain mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang teknis Retribusi, Bagi Hasil Pajak dan BukanPajak (BHP-BP), Pendapatan lain lain, Pembukuan dan Pelaporan.
ii.
Untuk membantu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir , Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain Lain menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan dan penyempurnaan standar teknis Retribusi, Bagi Hasil Pajak dan BukanPajak (BHP-BP), Pendapatan lain lain, Pembukuan dan Pelaporan. b. Pelaksanaan, pengkoordiansian dan pengambilan dan pengendalian program pembangunan jangka menengah dan tahunan sesuai standar yang diterapkan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang teknis retribusi dan pendapatan lain lain sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Pelaksanaan Pelaksanaan koordinasi dan pendataan dalam pengolaan Retribusi, Bagi Hasil Pajak dan BukanPajak (BHP-BP), Pendapatan lain lain, Pembukuan dan Pelaporan, intensifikasi dan extensifikasi, penganan sengketa dan keberatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
Universitas Sumatera Utara
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olej Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang dan fungsinya. f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai standar yang diterapkan. iii. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibantu oleh : a.
Kepala Seksi Teknis Retribusi
b.
Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
c.
Kepala Seksi Penerimaan Lain Lain
d.
Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan
f. Sub Dinas Pengendalian dan Pembinaan i. Kepala Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain Lain mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Pengendalian Keuangan dan Material, Pengendalian Aparat Pelaksana dan Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan. ii. Untuk membantu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir
i,
Kepala
Sub
Dinas
Pengendalian
dan
Pembinaan
menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan Keuangan
dan dan
penyempurnaan Material,
standar
Pengendalian
teknis
Aparat
Pengendalian
Pelaksana
dan
Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan. b. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengambilan dan pengendalian program pembangunan jangka menengah dan tahunan sesuai standar
Universitas Sumatera Utara
yang diterapkan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang teknis Pengendalian Keuangan dan Material, Pengendalian Aparat Pelaksana dan Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Pelaksanaan koordinasi dan pendataan dalam pengolaan Pengendalian Keuangan
dan
Pembinaan
Material,
Teknis
Pengendalian
Administrasi
Aparat
Pendapatan,
Pelaksana
dan
intensifikasi
dan
extensifikasi, pengnanganan sengketa dan keberatan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya. e. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang dan fungsinya. f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas sesuai standar yang diterapkan iii. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka dibantu oleh :
a.
Kepala Seksi Teknis Pengendalian Keuangan
b.
Kepala Seksi Pengendalian Aparat Pelaksana
c.
Kepala Seksi Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan
g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan membantu Kepala Dinas
dalam
pengadminstrasian
ABT/APU,PBB-KB,Retribusi
dan
dan
pengutipan
PKB,PKDA,Palak
pendapatan
Lain-lain.Untuk
Universitas Sumatera Utara
menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatanmempunyai fungsi :
i.
Menyempurnakan dan menyusun konsep standar-standar pendataan potensi, pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, PBB-KB,Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
ii.
Menyelenggarakan optimalisasi potensi pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan hasil pengutipan PKB, PKDA, Pajak ABT/APU, PBB-KB, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan standar yang ditetapakan.
iii.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
iv.
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
4. Kinerja Kegiatan Terkini Setiap instansi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan instansi, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dispendasu terus berupaya agar tujuan yang telah di gariskan oleh dispendasu dapat terwujud. Tidak mudah dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dan tepat.
Jadi kinerja usaha terkini yang
dijalankan instansi adalah menyelenggarakan program – program sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
1. Menyiapkan
bahan
perumusan
perencanaan/program
dan
kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan. 2. Menyelenggarakan pembinaan, program, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain-lain, pengendalian dan pembinaan. 3. Melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan Pendapatan sesuai ketetapan Kepala Daerah.
5. Rencana Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Provsu Keberadaan Dispendasu selama ini merupakan bukti nyata kemampuan organisasi dalam mendukung terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dapat terwujud dengan adanya semangat kerja dan disiplin pegawai/petugas yang tinggi serta profesional.Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan, maka daerah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sebagai konsekuensinya daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang cukup. Untuk mengelola sumber-sumber tersebut maka dibentuklah dinas-dinas dimana salah satunya adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dipendasu memiliki peranan yang sangat strategis yakni :“Sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif”. Dengan peran yang strategis ini. Dispenda dituntut untuk :
Universitas Sumatera Utara
1. Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Ketatausahaan. 2. Mampu mewujudkan Pelayanan Prima (exelent servive) dalam pelaksanakan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi. 3. Mampu mengoptimalkan kewenangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diberikan. 4. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak.
Universitas Sumatera Utara
