BAB II DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir

7

BAB II DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

A. Sejarah Ringkas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tugas pokok pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi: 1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, 2. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, 3. penyelenggaraan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 4. penyelenggaraan perbendaharaan daerah, 5. pengelolaan perimbangan keuangan daerah, bagi hasil dan penerimaan lainnya, 6. penyelenggaraan akuntansi dan verifikasi, penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Universitas Sumatera Utara

B. Stuktur Organisasi Setiap perusahaan membentuk stuktur organisasi yang mengidentifikasi tanggung jawab untuk setiap posisi pekerjaan dan hubungan antar posisi – posisi itu. Stuktur organisasi mengandung arti penetapan batasan – batasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing – masing pegawai. Stuktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar yang mempersatukan fungsi- fungsi suatu organisasi dan menetapkan hubungan antara personil yang harus di jalankan dengan baik dan sesuai dengan tujuan instansi. C. Job Description Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir mempunyai beberapa uraian tugas yang memperjelasnya dapat dilihat di bawah ini. 1. Kepala Dinas Tugas Kepala Dinas adalah : a. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan asset daerah, b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, c. menyelenggarakan penetapan pajak dan retribusi serta pendapatan daerah lainnya, d. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan dan perhitungan, e. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, f. mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan P-APBD,


g. menyelenggarakan fungsi BUD, h. mengkoordinasikan penatausahaan keuangan daerah, i. mengkoordinasikan pengelolaan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, j. Mengkoordinasikan

penyelenggaran

akuntansi,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban keuangan daerah.

2. sekretaris Tugas Sekretaris adalah : a. menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan dinas serta menyiapkan rencana anggaran biaya operasional, b. mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program kerja dinas, c. menyusun dan merumuskan rencana program kerja sekretariat, d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, e. menyelenggarakan tertib administrasi di lingkungan dinas meliputi surat menyurat,

ekspedisi,

dokumentasi

dan

kearsipan,

keprotokolan,

penyediaan alat-alat tulis kantor, penyediaan fasilitas dinas serta administrasi perjalanan dinas, f. menyelenggarakan distribusi dan monitoring surat masuk dan surat keluar di lingkungan dinas.


3. Kepala Bidang Pendapatan Tugas Kepala Bidang Pendapatan adalah : a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan rencana strategis di bidang pendapatan daerah, b. mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai semua aspek yang berhubungan dengan pendapatan daerah, c. menyusun konsep kebijakan dalam rangka pengembangan pemungutan pendapatan daerah, d. mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi di bidang pendapatan daerah, e. mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dalam rangka penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, f. mengkoordinasikan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan lainnya, g. mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, h. mengkoordinasikan penetapan, pemantauan dan evaluasi atas realisasi penerimaan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, i. menyusun konsep kebijakan atas pengajuan restitusi dan keberatan wajib pajak dan retribusi daerah.


4. Kepala Bidang Anggaran Tugas Kepala Bidang Anggaran adalah : a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan keperluan penyusunan rencana strategis di Bidang Anggaran, b. mengkoordinasikan penyusunan KUA dan PPAS, c. mempersiapkan R-APBD, d. mempersiapkan evaluasi dan pengesahan DPA, Anggaran Kas dan SPD, e. mengkoordinasikan fungsi Perbendaharaan Daerah, f. merencanakan pelaksanaan pembinaan terhadap bendahara pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, g. melakukan pengumpulan dan menganalisis data dan informasi mengenai semua aspek yang berhubungan dengan anggaran, h. mempersiapkan

bahan

penyusunan

kebijakan

dalam

rangka

pengembangan anggaran. 5. Kepala Bidang Akuntansi Tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah : a. menyiapkan kebijakan teknis, program dan kegiatan bidang akuntansi, b. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi atas SPM yang diajukan kepada BUD, c. mengkoordinasikan

pelaksanaan

verifikasi

atas

laporan

pertanggungjawaban bendahara SKPD dan SKPKD, d. mengkoordinasikan pelaksanaan siklus akuntansi dan pelaporan keuangan daerah,


e. menyelenggarakan

pembinaan

teknis

pengelolaan

akuntansi

dan

penatausahaan keuangan SKPD, f. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. 6. Kepala Bidang Asset Tugas Kepala Bidang Asset adalah : a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan keperluan penyusunan rencana strategis di Bidang Asset Daerah, b. menyiapkan kebijakan teknis, program dan kegiatan Bidang Asset Daerah, c. mengkoordinasikan penyusunan pedoman tata cara inventarisasi dan petunjuk teknis administrasi asset daerah, d. mengkoordinasikan pelaksanaan analisis kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang daerah, e. mengkoordinasikan pemanfaatan, pendistribusian dan penghapusan barang daerah, f. mengadakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan aset daerah.

C. Kinerja Usaha Terkini Berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Samosir TA 2008, Pasal 1, bahwa Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 bertambah sebesar Rp12.144.829.192,- dari semula Rp312.655.359.352,- menjadi Rp324.800.188.544,- sementara Anggaran Belanja


Daerah

bertambah

sebesar

Rp62.140.993.904,58,

dari

semula

Rp380.693.719.525,- sehingga terdapat Defisit sebesar Rp118.034.524.885,58. Pembiayaan

Daerah

Rp50.483.283.712,58

yang dari

meliputi

Penerimaan

semula

bertambah

Rp69.266.527.173,-

sebesar menjadi

Rp119.749.810.885,58 dan Pengeluaran bertambah sebesar Rp487.119.000,- dari semula Rp1.228.167.000,- menjadi Rp1.715.286.000,- Sehingga terdapat jumlah pembiayaan neto sebesar Rp118.034.524.885,58. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Samosir TA 2008 ini, merupakan gabungan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan semua SKPD se-Kabupaten Samosir. Setelah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas disahkan, selanjutnya disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam DPA bahwa Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah, selaku SKPD mendapat alokasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 612.600.000,- dan Belanja Daerah sebesar Rp 15.065.924.343,- (Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.937.900.913,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 9.128.023.430,-), sementara alokasi Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah, selaku SKPKD sebesar Rp 322.214.616.844,- dan Belanja Daerah sebesar Rp 34.491.945.676,58. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp324.360.880.394,21 yang terdiri atas:


1. Pendapatan Asli Daerah Rp 6.621.083.299,21, adalah : Pendapatan Pajak Daerah Rp 1.032.574.989,- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 264.906.824,65 dan Lain PAD yang Sah (Jasa Giro dan Annual Fee) Rp 5.323.601.485,56. 2. Pendapatan Transfer Rp 310.951.634.095,- adalah : a. transper Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp 299.926.219.821,- Bagi Hasil Pajak Rp 18.672.930.536,- Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Rp 6.075.109.285,- Dana Alokasi Umum Rp 219.458.180.000,Dana Alokasi Khusus Rp 55.720.000.000,b. transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp 4.658.356.800,Dana Penyesuaian Rp 4.658.356.800,c. transfer Pemerintah Provinsi Rp 6.367.057.474 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp 6.367.057.474 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.6.788.163.000,- adalah : Pendapatan Dana Hibah Rp 0,-, Pendapatan Dana Darurat Rp 2.000.000.000, Pendapatan Lainnya Rp 4.788.163.000,- Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 40.966.721.936,- terdiri atas: a. belanja Tidak Langsung Rp 35.578.698.148 adalah : Belanja Pegawai Rp 3.582.362.408,- Belanja Subsidi Rp189.000.000,- Belanja Hibah Rp 3.906.800.000,- Belanja Bantuan Sosial Rp 1.742.500.000,- Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp

280.510.098,-

Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Pemerintah/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp 24.863.529.642,00 b. belanja Langsung Rp 5.388.023.788,- adalah :


Belanja Pegawai Rp 1.234.084.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp 3.352.417.688,- Belanja Modal Rp 801.522.100,-

D. Rencana Kegiatan Rencana kegiatan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir untuk tahun tahun 2008 adalah Penyusunan rencana kerja tahunan yang dilakukan oleh setiap bagian dan bidang pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir

seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran pada periode 2006 – 2010. Tabel 2.1 RENCANA KERJA TAHUN 2008 Sasaran Indikator Kerja

T Program Utama A

Kegiatan Uraian

Indikator Kerja

S

R

A

G

T

E

U

T

A

Target

N

Data kekayaan/ barang milik daerah

Peningkat an L pengemba ngan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan 1

Penyusuna n laporan semester dan tahunan inventaris barang daerah

Masukan: dana

- Rp

Keluaran:laporan semster dan tahunan inventaris barang daerah

-%

Rp101.404.15 0 -75 -100

-%

Hasil: terlaksananya sistem informasi barang daerah


Ketetapan waktu pelaporan keuangan daerah secara akuntabel

1 Peningk atan L pengem bangan sistem laporan capaian kinerja dan keuanga n

Penyusuna n laporan pendapatan daerah dan PBB

Laporan keuangan semesteran


Penyusuna n laporan semester Kabupaten Samosir


Penyusuna n laporan keuangan akhir tahun

Peningk atan dan pengem bangan pengelol aan daerah

Intensifika si sumber– sumber PBB

Peningk atan dan pengem bangan pengelol aan

Inventarisa si barang milik/ kekayaan daerah pemerintah Kabupaten

Laporan keuangan tahunan

Dana hasil

bagi

Data kekayaan/ barang milik daerah

1 0 0 %

Masukan: dana

- Rp

Rp54.377.600

Keluaran:meningkatka n sistem pelaporan pendapatan dan PBB

-%

-75

-%

-75

Masukan: dana

- Rp

Rp 53.316.500

Keluaran: laporankeuangan Kab. Samosir semester I TA 2008

- Ex

-130

- %

-100

Masukan: dana

- Rp

Rp 58.135.000

Keluaran:laporan pertanggung jawaban APBD TA 2007

- Ex

-100

- %

-100

Masukan: dana

- Rp

Rp 161.638.000

Keluaran:intensifikasi sumber – sumber PBB

- desa

Hasil:meningkatkan hasil pelaporan pendapatan dan PBB

Hasil: terlaksananya sistem informasi keuangan daerah

Hasil: terlaksananyasistem informasi keuangan daerah

-10 -%

Hasil: PBB

-10

meningkatnya

Masukan: dana

-Rp

Rp 349.295.00

Keluaran:lanjutan inventarisasi kekayaan daerah

-asset

-1

-%

-90

Hasil: tersedianya nilai


daerah

Samosir

kekayaan daerah


1 Peningka tan L pengemb angan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

Evaluasi berkala capaian kerja SKPD pengelola PAD

Masukan: dana

- Rp

Rp 36.100.00

Keluaran: Perda tentang pajak dan retribusi daerah

buku

-100


1 p e r d a

Peningka tan pengemb angan sistem laporan capaian kinerja dan 1 keuangan p e r b u

Penyempur naan Perda pokokpokok pengelolaa n keuangan daerah dan penyusuna n TUKD

Masukan: dana

- Rp

Keluaran: Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan perbup tentang Sisdur TUKD

Perda , Perbu p

Hasil: tersedianya pengaturan pengelolaan keuangan daerah

-%

Peningka tan pengemb angan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusuna n rancangan APBD TA 2009

Masukan: dana

- Rp

Keluaran: pengaturan daerah tentang APBD TA 2009 dan peraturan Bupati tentang penjabaran PAPBD TA 2009

Perda , Perbu p


1 p e r d a

-100 -%

Hasil: tersedianya dasar hukum dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah Rp 111.209.000 -1 -1

Rp488.129.00 0 -1 -1 -100

-% Hasil: tersedianya APBD sebagai dasar pengelolaan dan belanja daerah


Perda, APBD dan P APBD

Perda, APBD dan P APBD

Peningka tan pengemb angan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusuna n rancangan Perda tentang P APBD TA 2008

1 Pembina dan 0 an fasilitasi 0 pengelol % aan keuangan kabupate n/ kota

Penyusuna n pedoman pengelolaa n keuangan desa

1 p e r d a

Masukan: dana

- Rp

Rp 259.229.00

Keluaran:peraturan daerah tentang P APBD TA 2008 dan peraturan bupati tentang pencabaran APBD TA 2008

Perda , Perbu p

-1 -1 -100

-% Hasil:tersedianyan APBD sebagai dasar pengelolaan pendapatan dan belanja daerah

Masukan: dana

- Rp

Rp 32.350.000

Keluaran: buku pedoman pengelolaan keuangan desa

- Ex

-300

- %

-90

Hasil: tersedianya pedoman pengeloaan keuangan desa

Keterangan: 1L

: 1 Laporan

1 Perda : 1 Peraturan daerah I perbu : 1 Peraturan bupati Rp

: Rupiah

Ex

: Exlempar

%

: Persen


BAB III PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem dan Prosedur Akuntansi Baridwan (2002) mendefenisikan sistem akuntansi sebagai berikut: sistem akuntansi adalah suatu kerangka dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan

disusun

sesuai

dengan

skema

yang

menyeluruh,

untuk

melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Mulyadi (2001) mendefenisikan sistem akuntansi sebagai berikut: sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Baridwan (2001) mendefinisikan prosedur akuntansi sebagai berikut: prosedur adalah suatu urutan pekerjaan yang biasanya merupakan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjalani adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi – transaksi yang sering terjadi.

B. Unsur – unsur Sistem Akuntansi Unsur – unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, jurnal, buku besar, buku besar pembantu dan laporan. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi dan catatan usaha yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa dan mencatat transaksi. Jurnal (buku harian) adalah suatu alat


yang dipakai untuk mencatat dan sekaligus menentukan pengaruh dari transaksi itu terhadap perkiraan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan beban perusahaan. Buku besar adalah kumpulan perkiraan yang ada dalam perusahaan. Sesudah jurnal khusus maka langkah selanjutnya adalah menindahkan bukukan ayat-ayat jurnal tersebut ke dalam perkiraan di buku besar. Buku besar yang digunakan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir Buku besar pembantu adalah alat tempat mencatat urain terlebih lanjut dari suatu perkiraan yang ada di buku besar. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Setiap laporan tersebut didasarkan pada data yang merupakan hasil dari sistem akuntansi dan seperangkat prosedur yang baik, secara ringkas sistem akuntansi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir adalah : a. untuk menganalisis transaksi, b. menangani tugas pembukuan yang rutin, c. informasi yang tersusun sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja.

C. Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir dalam mengelola keuangan dinasnya mengacu pada Permendagri Nomor 29 tahun 2002, meskipun telah keluarnya peraturan terbaru yang mengganti kepmendagri tersebut yakni PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah dan yang terakhir


adalah peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman keuangan daerah. Hal ini di karenakan lamanya sosialisasi peraturan tersebut dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan tersebut yang memerlukan waktu, baik dari kesiapan material dan sumber daya manusianya. Pelaksana dari sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada dinas pendapatan, keuangan dan asset daerah kabupaten samosir adalah Satuan Pemegang Kas, kasir, penyimpan uang, pencatatan pembukuan dan pembuata dokumen. Catatan yang digunakan adalah kartu kendali anggaran unit kerja, register – register, buku kasir, buku panjar, BKU PK kegiatan, kartu kendali per kegiatan, buku kas simpanan, buku bank, buku kas umum pemegang kas dan buku – buku register. 1. Penerimaan Kas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir Fungsi yang terkait dalam penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir adalah Satuan Pemegang Kas (SPK), Satuan Pemegang Kas (SPK) Pembantu, Bendahara Umum Daerah (BUD) dan akuntansi. Dokumen yang digunakan adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terbayar, Tanda Bukti Penerimaan (TBP), Rekap Setoran, Surat Tanda Setoran (STS), Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH), dan Rekening Koran (RK). Catatan yang digunakan adalah buku kas umum, buku jurnal penerimaan kas, buku besar, buku besar pembantu, register peneriman kas dan register RPH. Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir terdiri dari pendapatan asli daerah dan kas daerah (KASDA).


Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak, retribusi daerah dan sumbangan pihak ketiga yang bersumber dari para wajib pajak (masyarakat) yang membayar pajak dan retribusi daerah, sedangkan untuk pendapatan asli daerah lainnya penerimaannya dikelola oleh Kas Daerah (KASDA) begitu juga penerimaan dari dana penimbangan dan sub sistem penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. Dinas Pendapatan, keuangan dan Aset Daerah hanya menerima data sebagai laporan namun tidak dalam bentuk kas (uang). Penerimaan dari KASDA yakni dana yang di peruntukkan belanja aparatur dan belanja publik yang dikelola oleh Dinas pendapatan daerah. 2. Pengeluaran Kas Pada Dinas Pendapatan, keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir Unit yang terkait dalam pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir adalah satuan pemegang kas unit kerja, Bendaharawan Pemegang Barang, Subdis, seksi, dan UPTD. Dokumen yang digunakan adalah Tanda Bukti Penerimaan dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya seperti surat perintah. Catatan yang digunakan adalah Buku Kas Umum. Deskripsi pengeluaran kas sebagai berikut : Pelaksanaan kegiatan mengajukan SPJ kegiatan/surat perintah kepada pemegang kas, pemegang kas mencairkan dana kepada pelaksana kegiatan dengan menggunakan blanko tanda penerima, Pelaksana kegiatan menerima dana dan menandatangani BTP begitu juga dengan pemegang kas sebagai tanda bukti bahwa pemegang kas telah menyerahkan dana, blanko tanda penerima yang telah


ditandatangani tersebut dan didukung oleh SPJ kegiatan dibukukan oleh pencatat pemegang kas dalam buku kas umum.

D. Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir 1. Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir a. Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1. Wajib Pajak membayar pajak/retribusi daerah kepada kas Pemda melalui petugas UPTD disetiap kecamatan yang menandatangani para wajib pajak Daerah (SKPD) dan Surat Katetapan Retribusi Daerah (SKRD), setelah terhimpun setoran pajak disetor oleh Ka.UPTD. Setiap kecamatan kepada kasir penerima yang berada di Dinas pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah yang biasanya dilakukan setiap hari kerja, 2. Ka.UPTD dalam menyetorkan uang pajak daerah dengan dilampiri SSPD rangkap 5 (SSPD hijau: Seksi Penagihan Pajak, biru: UPTD, merah: kasir penerima, putih: Wajib Pajak, kuning: Seksi Pelaporan, setelah menerima uang dan dihitung sesuai SSPD, maka kasir penerima membubuhi stempel tanda uang yang telah diterima dan menandatangani SSPD tersebut, beserta tanggal penerimanya. Setoran tersebut dicatat dalam buku penerimaan MAPADA (Manual Pendapatan Daerah) kemudian dibukukan ke buku besar untuk per jenis pajaknya,


3. dana yang telah dihimpun per harinya disetorkan ke Bank dengan dilampiri STS yang berisi perincian uang setoran per jenis pajak/retribusi ataupun pendapatan lainnya (rangkap 5) dan Blanko Tanda Perimaan Bank (BTPB) yang berisi Total Setoran (rangkap 5). Bank menerima uang dan mengerahkan STS dan BTPB kemudian mengarsip STS dan BTP lembar ke-2. STS yang telah disahkan Bank dan BTPB rangkap 4 diserahkan kepada kasir pelaporan, pemegang kas unit organisasi-pembuat dokumen, Kasda, dan fungsi Akuntansi, 4. membuat dokumen meneliti STS dan BTPB yang telah di sahkan Bank kemudian membuat rekapitulasi penerimaan. Pencatat meneliti STS dan RPH kemudian mencatat ke dalam Buku Kas Umum (BKU). BKU ditutup pada akhir bulan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk diserahkan ke BUD untuk diproses lebih lanjut. b. Prosedur Penerimaan dari Kas Daerah 1. Prosedur Pengajuan SPP-PK SPP-PD membuat SPP-PK rangkap 2. SPP-PK terdiri atas Format FK1 (Bend 1), FK3 (Bend 3). Berkas SPP-PK yang telah dilengkapi kemudian diserahkan ke Fungsi Perbendaharaaan (untuk SPP-PK awal tahun anggaran) kemudian SPK-PD membuat SPP-PK rangkap 2. SPP-PK terdiri atas Format1 (Bend 1), FK2 (Bend 3), SPJ dan bukti pendukung lain yang sah. Kemudian diserahkan kepada Fungsi Perbendaharaan untuk dikirim ke Fungsi Verifikasi (untuk SPP-PK bulan berikutnya).


2. Prosedur Penerbitan SPM-PK Fungsi Perbendaharaan menerima dan memeriksa berkas SPP-PK dan pengesahan SPJ dropping bulan sebelumnya yang diajukan oleh SPK. Berkas SPP-PK yang masuk akan dicatat dalam register SPP-PK. Fungsi Perbendaharaan akan mencatat SPM-PK yang diterbitkan ke dalam register SPM-PK dan mendistribusikan SPP-BT lembar ke-2 kepada SPK dan lembar ke-1 diarsipkan. Fungsi

Perbendaharaan

juga

mendistribusikan

SPM-PK

kepada

BUD

(lembar1,2,4), SPK (lembar 3) dan lembar 5 untuk diarsip. Fungsi Verifikasi menerima dan mengarsipkan tebusan SPP-PK lembar ke-5 dan SPM-PK lembar ke-5 dalam register SPP-PK dan register SPM-PK sebagai bahan dalam memverifikasi pertanggungjawaban SPK bulan berikutnya. Kemudian menerima berkas SPJ dan bukti pendukung lainnya dari SPK, memeriksa keabsahan SPJ yang diterima. 3. Prosedur Pengeluaran Kas BUD menerima SPM-PK lembar 1,2,4 dari Fingsi Perbendaharaan. Meneliti kebenaran kode obyek belanja, uraian pengeluaran dan mencocokkan antara jumlah rupiah yang ada pada SPP-PK dengan SPM-PK. Menerbitkan cek untuk dicairkan melalui Bank oleh SPK atau pihak ketiga. Mencatat pengeluaran kas ke dalam register penerimaan dan pengeluaran kas. SPM-PK lembar 2 ke Fungsi Akuntansi.


2. Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir Prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan, keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir merupakan prosedur pengeluaran kas dana yang telah diterima di BUD untuk belanja publik dan belanja aparatur berdasarkan Anggaran Belanja yang telah dibuat dan disahkan oleh DPRD pada awal tahun. Analisis Transaksi Seksi Penagihan Pajak berdasarkan anggaran yang telah disusun di awal tahun melakukan penagihan pajak setiap kecamatan yang dilakukan setiap bulannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut tentunya memerlukan dana operasional agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, seksi penagihan pajak mengajukan SPJ kegiatan kepada PK kemudian SPJ tersebut diterima oleh PK dan PK mengajukan SPP-PK berdasarkan SKO kemudian diterbitkannya SPM oleh BUD. SPJ kegiatan kemudian disahkan dan BUD mengeluarkan cek. PK mencairkan cek di Bank. Dana yang telah di cairkan dari bank disalurkan kepada kepala seksi selaku pelaksana kegiatan dengan bukti tanda penerimaan. Bukti tanda penerimaan dibukukan oleh pencatat pada BKU. Namun, kegiatan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu dan SPJ ditandatangani oleh Ka.UPTD kecamatan tempat dilaksanakannya operasional kegiatan. SPJ yang telah ditanda-tangani tersebut diajukan ke PK. Dapat dikatakan pelaksanaan kegiatan menanggung terlebih dahulu kegiatannya. Adapun proses pencairan dana dari BUD kepada PK Unit Kerja dan kepada pelaksana kegiatan dapat berlangsung sekitar tiga bulan.


E. Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Pajak, Retribusi daerah dan sumbangan pihak ketiga Jaringan prosedur yang membentuk sistem ini terdiri dari prosedur penerimaan, penyetoran kas dan pencatatan. Pelaksana yang terkait adalah seksi pendataan, seksi penetapan, Ka. UPTD, pemungutan pajak, satuan pemegang kas dan bank. Dokumen yang digunakan adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terbayar, Tanda Bukti Penerima (TBP), rekap setoran, Surat Tanda Setoran (STS), Blanko penerimaan dari bank, rekapitulasi penerimaan harian (RPH), rekening koran. Catatan yang digunakan adalah buku kas umum untuk mencatat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kas harian. Deskripsi prosedurnya adalah seksi pendataan mendata potensi dan data atas pajak dan retribusi daerah kemudian diserahkan kepada seksi penetapan untuk dibuatkan nota perhitungan pajaknya dan diterbitkan SKPD dan SKRD. SKPD dan SKRD diserahkan kepada Ka. UPTD untuk diserahkan kepada wajib pajak.

F. Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Aparatur dan Belanja publik Jaringan prosedur yang membentuk sistem ini terdiri dari pengajuan SPP-PK (Surat Perintah Pembayaran-Pengisian Kas) dan penerbitan Surat Perintah Membayar Pengisisan Kas (SPM-PK). Unit yang terkait dalam pengajuan SPPPK adalah satuan pemegang kas (SPK) sedangkan dokumen yang digunakan adalah surat permintaan pembayaran-pengisian kas (SPP-PK), Surat Keputusan Otorisasi (SKO), daftar rincian penggunaan anggaran belanja dan SPJ atas


realisasi SPP-PK bulan sebelumnya. Unit yang digunakan dalam penerbitan SPMPK adalah satuan pemegang kas, fungsi perbendaharaan, SPP-PK bukti yang sah dan fungsi verifikasi sedangkan dokumen yang digunakan adalah surat permintaan pembayaran-pengisian kas (SPP-PK), Surat Perintah Membayar (SPM-PK), surat tanda terima penyerahan SPJ, Pengesahan SPJ sedangkan catatan yang digunakan adalah register SPP-PK, register SPM-PK dan register SPJ.


Pembahasan Internal Control Questionnaries (ICQ) Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir Total Skor: Total Skor Terendah = 16 Total Skor Tertinggi = 80

Keterangan:

STS

= Sangat Tidak Setuju

KS

= Kurang Setuju

R

= Ragu – ragu

S

= Setuju

SS

= Sangat Setuju

Kriteria Penilaian:

16 – 28 = Sangat Tidak Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah. 29 – 41 = Kurang Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah. 42 – 54 = Cukup Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah. 55 – 67 = Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah. 68 – 80 = Sangat Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah.


Hasil Perhitungan:

Sangat Tidak Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah = 1 x 2 = 2 Kurang Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah

=2x1= 2

Cukup Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah

= 3 x 4 = 12

Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah

= 4 x 6 = 28

Sangat Memenuhi Prinsip Cepat, Aman, dan Murah

= 5 x 3 = 35

Jumlah

=

55

Untuk menunjukkan keefektifan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di nilai dengan menggunakan daftar pertanyaan sebanyak 16 item. Jawaban untuk setiap pertanyaan bernilai 1 – 5, dengan kategori penilaian Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Ragu – ragu, Setuju, dan Sangat Setuju. Berdasarkan tabulasi Tidak Setuju sampai Sangat Setuju, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir mendapat total nilai 55, oleh karenanya sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada instansi menurut kategori penilaian sangat memenuhi prinsip cepat, aman, dan murah.


BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Kesimpulan yang di peroleh berdasarkan uraian – uraian pada bab sebelumnya yang membahas tentang sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut : 1. sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir telah memenuhi sangat memenuhi prinsip cepat, aman, dan murah, 2.

sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002 yang ditandai adanya pendapatan asli daerah yakni pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga maupun pengisian

kas dari Bendaharaan

Umum Daerah, 3.

penggunaan dokumen dan memfungsikan unit atau fungsi yang terkait telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, walaupun kasir pembantu yang berada di kecamatan (desa) tidak difungsikan namun demikian hal tersebut tidak begitu mengganggu sistem yang ada,

4.

prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir telah berjalan dengan baik.


B. SARAN Saran – saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Kabupaten Samosir mengenai penerapan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas guna perkembangan perusahaan di masa yang akan datang, antara lain : 1. proses pencairan dana untuk belanja publik menghabiskan waktu yang cukup lama sekitar 3 (tiga) bulan, atau dapat dikatakan pencairan dana tidak dapat langsung dilakukan pada saat dibutuhkan sehingga dapat mengganggu kinerja yang ada. Untuk itu hendaknya dibuatkan sistem yang lebih ringkas dari sistem yang ada pada saat ini, 2. proses penyusunan penerimaan dan pengeluaran kas masih menggunakan sistem manual, sebaiknya perhatian terhadap penyusunan penerimaan dan pengeluaran kas dapat ditingkatkan, seperti dengan penggunaan sistem komputerisasi agar penyusunannya dihasilkan lebih akurat, 3. rotasi pekerjaan hendaknya lebih ditingkatkan, khususnya untuk pegawai honor (CPNS) yang bekerja di setiap kecamatan (desa) agar tidak terjadi kebosanan serta mencegah tindak penyelewengan yang mungkin terjadi, 4. kebijaksanan yang telah digariskan hendaknya dijadikan pedoman dan pengalaman di masa yang akan datang serta memperhatikan prinsipprinsip akuntansi yang berlaku umum dan juga memperhatikan apakah ada kemungkinan penambahan terhadap sistem akuntansi tersebut melihat perkembangan saat ini.


BAB II DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN SAMOSIR. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir

Recommend Documents