Lampiran Surat Kepala Biro Hukum Nomor : HK.01.03-Sh/404 Tanggal : 30 Oktober 2013 Daftar Usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 di Kementerian Pekerjaan Umum No. 1.
JUDUL
MATERI MUATAN
Usulan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah RPP tentang Hak Guna Materi muatan RPP tentang Air Hak Guna Air, mengenai pengaturan: Hak Guna Pakai Air (HGPA) dan Hak Guna Usaha Air (HGUA). Dalam RPP tersebut diatur juga mengenai: 1) obyek HGPA dan HGUA; 2) subyek HGPA dan HGUA; 3) perolehan HGPA dan HGUA; 4) tatacara memperoleh izin penggunaan dan izin pengusahaan SDA; 5) masa berlakunya izin penggunaan dan izin pengusahaan SDA;
AMANAT UU Pasal 10 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
PUU TERKAIT
PUU terkait antara lain: a. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindunga n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
PEMRAKARSA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
KEMENTERIAN/LPNK TERKAIT Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hak Guna Air antara lain: a. Kementerian Pertanian; b. Kementerian Kehutanan; c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan d. Kementerian Lingkungan Hidup.
No.
JUDUL
MATERI MUATAN 6) perubahan izin penggunaan dan izin pengusahaan SDA; 7) pembekuan, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin penggunaan dan izin pengusahaan SDA; 8) perpanjangan izin penggunaan dan izin pengusahaan sumber; 9) hak dan kewajiban pemegang izin penggunaan dan izin pengusahaan SDA; 10) wewenang dan tanggung jawab pemberi izin penggunaan dan izin pengusahaan SDA; 11) pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pencatatan HGPA dan HGUA; 12) pengawasan dan sanksi.
AMANAT UU
PUU TERKAIT
PEMRAKARSA
KEMENTERIAN/LPNK TERKAIT
No. 2.
JUDUL RPP tentang Danau
MATERI MUATAN Materi muatan RPP tentang Danau mengatur mengenai: 1) ruang danau dan daerah tangkapan air danau, terdiri atas: a) badan danau; dan b) sempadan danau. 2) pengelolaan danau, meliputi kegiatan teknis dan kegiatan manajemen: a) kegiatan teknis, meliputi: i. konservasi danau; ii. pengembangan danau; dan iii. pengendalian daya rusak air pada danau. b) kegiatan manajemen, meliputi: i. penetapan program; ii. pelaksanaan kegiatan; dan iii. pemantauan dan evaluasi.
AMANAT UU Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (20), Pasal 58 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
PUU TERKAIT a. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; b. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; c. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindunga n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan d. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
PEMRAKARSA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
KEMENTERIAN/LPNK TERKAIT Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Danau antara lain: a. Kementerian Lingkungan Hidup; b. Kementerian Kehutanan; c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
No.
JUDUL
MATERI MUATAN
AMANAT UU
PUU TERKAIT
PEMRAKARSA
KEMENTERIAN/LPNK TERKAIT
UU No.1 Tahun 1. UU No.72 2011 tentang Tahun 1957 Perumahan dan tentang Kawasan Penetapan Permukiman UU Darurat Pasal 41 ayat No.19 Tahun (3), Pasal 51 1955 ayat (3) tentang Penjualan RumahRumah Negeri kepada Pegawai Negeri; dan 2. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
1. Kementerian Keuangan; 2. Badan Pertanahan Nasional
1. UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 95 ayat (6)
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
3) sistem informasi; dan
3.
RPP tentang Rumah Negara
4.
RPP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh
4) pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup pengaturan : a. Pembangunan; b. Penyediaan; c. Penghunian; d. Pengelolaan; e. Pengalihan status; f. Pengalihan hak; g. Pembinaan; dan h. pengawasan
Ruang lingkup pengaturan : a. Pencegahan; b. Peningkatan kualitas; c. Pengadaan tanah; dan d. Pendanaan.
UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Kementerian Perumahan Rakyat
No.
JUDUL
MATERI MUATAN
AMANAT UU
PUU TERKAIT
PEMRAKARSA
KEMENTERIAN/LPNK TERKAIT
2. UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 69
5.
RPP tentang Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun
Ruang Lingkup pengaturan : a. Bentuk; b. Tata cara penerbitan; c. Kelembagaan; dan d. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan
UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 49
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perumahan Rakyat
6.
RPP tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
Ruang Lingkup pengaturan : a. Pembinaan; b. Pelaksanaan pembangunan; c. Pelaksanaan pasca pembangunan; d. Pengendalian; e. Kelembagaan; f. Pemberian bantuan dan kemudahan; dan g. sanksi
UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Pasal 12, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 60, Pasal 69, Pasal 71, Pasal 73, Pasal 78, Pasal 88, Pasal 108
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Perumahan Rakyat
No. 1.
JUDUL
MATERI MUATAN
Usulan Program Penyusunan Peraturan Presiden RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
AMANAT UU
PUU TERKAIT
PEMRAKARSA
KEMENTERIAN/LPNK TERKAIT
PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 44
Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
BKPRN
2.
RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur
PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 39
Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
BKPRN
3.
RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Maluku
PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 65
Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
BKPRN
No.
JUDUL
MATERI MUATAN
AMANAT UU
PUU TERKAIT
PEMRAKARSA
4.
RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat
PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 66
Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
5.
RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua
PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 123 ayat (4), Lampiran X Nomor 66 dan 74
Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
KEMENTERIAN/LPNK TERKAIT BKPRN
BKPRN
