344
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku : Arief, Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Undip, Semarang. -----------, 1994, “Beberapa AspekPengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia”, (Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang) -----------, 1998,Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. -----------, 1998,Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Edisi Revisi, Bandung. ............., 2015, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, Cetakan ke-6. Atmasasmita, Romli, 1986, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, Cetakan ke-2. ---------, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung. Azwar, Saifuddin, 2010, Metode Penelitian, PustakaPelajar, Yogyakarta, Cetakan ke-11. Agustinus, Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Telaah Konsep RUU Hukum Acara Pidana, dalam Jurnal Hukum Militer, Vol.1.No.6 Mei 2013. Asshiddiqie, Jimlly.,2008, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta Arumanadi, Bambang dan Sunarto, 1990, Konsepsi Negara HukumMenurut UUD 1945, IKIP Semarang Press.
345
Amirin, Tatang M., 2010, Pokok-pokok Teori Sistem, Radjawali Pers, Jakarta, Ali, M Hatta, 2012, Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Menuju Keadilan Restoratif, Alumni, Bandung. Bradly.A.W.,dan K.D.Ewing, 2003, Constitusional and Administrative Law, 13th edition, London. Blaw, Peter, M. dan Meyer, 1987, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, UI Press, Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1994/1995, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Putusan Pengadilan Militer dalam Perkara Koneksitas, BPHN, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Keempat. Dicey, A.V., 1973, An introduction to the Law of the Constitution, Mac Millan, London. Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikatif, YA3, Malang. Friedman, Lawrence M., 1977, Law and Society an Introduction, Englewood Cliff N.J., Prentice-Hall. --------, 1975, The Legal System, A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, Terjemahan oleh M. Khozim, 2009, Penerbit Nusa Media, Cetakan ke-1. Falaakh, M. Fajrul dkk, 2001, Implikasi Reposisi TNI-POLRI di bidang Hukum, fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta. Harahap, Yahya, 1988, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, Cetakan ke-4.
346
Hartono, Sunaryati, 1991, Politik Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung. ---------, 1984, Kembali ke Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung. Hanitijo Soemitro, Roni, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Galia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke-4. Hamzah, Andi, 1985, Delik-Delik tersebar di luar KUHP dengan Komentarnya, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-4. ---------, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. ---------, 2005, Asas-asas Hukum Pidana,Yasrif Watampone, Jakarta. ---------, Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP, makalah dalam Simposium Nasional Hukum pidana dan Kriminologi, Kerjasama UNHAS dan Mahupiki, Makasar, 16-19 Maret 2013. Isjwara, F., 1967, Pengantar Ilmu Politik, Dhiwantara, Bandung. Kelsen, Hans, 2006, Teori Umum Tentang Hukumdan Negara, Penerjemah, Raisul Muttaqien, Nusamedia & Nuansa, Bandung. Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Binacipta, Bandung. Kanter, E.Y., 1982, Pokok-pokok Hukum Humaniter (hukumperang), Babinkum Abri, Jakarta. Kranenburg, Mr. & Mr.Tk.B.Sabaroedin, 1981, Ilmu Negara Umum, Pradnya Paramita, Jakarta. Lamintang, P.A.F., 1996, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Loqman, Loebby, 1993, DelikPolitik di Indonesia,Ind-Hill-Co, Jakarta.
347
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. ---------, 1992, Lembaga Pidana Bersyarat, 1992, Alumni, Bandung. Mertokusumo, Sudikno, 2011, Kapita Selekta Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Moleong, Lexy J., 1990, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Muhjad, H.M.Hadin, dan Nunuk Nuswardani, 2012, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer, Genta Publishing, Yogyakarta, Miles, Matthew B. dan A.Michael Huberman, 1992, Analisa Data Kualitatif, UI Press, Jakarta. Muhammad, Rusli, 2010, Kemandirian Pengadilan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2001, TNI Abad XXI, Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI dalam Kehidupan Bangsa, CV.Jasa Buna, Jakarta. Manan, Bagir, 2005, Sistem Peradilan Berwibawa (suatupencarian), Mahkamah Agung RI, Jakarta. Marjoto, 1958, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentara serta Komentarkomentarnya Lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor. M. Hadjon, Philipus, 1981, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya. Mundiri, H., 2012, Logika, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Patilima, Hamid, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung. Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto, 1979, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung.
348
Phillips, O.Hood, et.al., 2001, Constitutional and Administrative Law, (London : Sweet and Maxwell ). Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung. ---------, 1980, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung. ---------, 2008, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Cetakan ke3, Jakarta. ---------, 1983, Masalah Penegakan Hukum, suatu tinjauan sosiologi, Sinar Baru, Bandung. Soekanto, Soerjono., 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, YayasanPenerbit UI, Jakarta. ---------, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. ---------, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Soewardi, 1957, Hak-hak Dasar Dalam Konstitusi-konstitusi Demokrasi Modern, PT.Pembangunan, Djakarta. Satori, Djam’an dan Aan Komariah, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta. Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research, Sinar Grafika, Jakarta. Sugiri, 1976, 30 Tahun perkembangan Peradilan Militer di Negara RI, Cetakan ke-1. Soehandjono, Sistem Peradilan Terpadu Dalam Menuju SuatuIntergrated Criminal-Justise Sistem, Penerbit Mahkamah Agung RI, Jakarta.
349
Soemitro, Rony Hanitijo, 1989, Perspektif Sosial Dalam Permasalahan MasalahMasalah Hukum, CV. Agung, Semarang. ---------, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sunggono, Bambang, 1997, Metodologoi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Syarif, Amirroedin, 1996, Hukum Disiplin Militer, Rineka Cipta, Jakarta. Susanto, I. S., 1995, Kriminologi, FH. UNDIP, Semarang. ---------, 1994, Persepsi Remaja dan Polisi Mengenai Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Pusat Studi Kepolisian FH. UNDIP, Semarang. Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sianturi, S.R., 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum TNI, Cetakan ke-3, Jakarta. Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung. -----------, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Salam. Moch.Faisal, 1996,Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. ---------, 1994, Peradilan Militer Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Sudjito, 2012, Penegakan Hukum, Akar Permasalahan dan Alternatif Solusinya, Pusat Studi Pancasila, Yogyakarta. Sadli,Saparinah, 1976, Perspektif Sosial mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta,
350
Soebijono, R., 1959, Kedudukan, Kewajiban dan Hak Militer Sukarela, Penebitan Djambatan, Jakarta. Sutarto,Suryono1987, Sari Hukum Acara Pidana, Yayasan Cendekiawan Purna Dharma, Semarang. Sumapermata, A.Mulyana, 2007, Hukum Acara PeradilanMiliter, Alumni, Press, Bandung. Supriyatna. S., 2012, Konsepsi Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Militer Di Indonesia, dalam Jurnal Hukum Militer Vol.1 No.5 November 2012. Surajoyo, dkk., 2009, Dasar-dasar Logika, Bumi Aksara, Jakarta. Otje Salman S. Dan Anton F. Susanto, 2005, Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama. Thomas Ian McLeod, 1999, Legal Theory, Macmillan. Thaib, Dahlan, 2000, Kedaulatan Rakyat Negara HukumdanKonstitusi, Liberty, Yogyakarta. -----------2001, TeoridanHukumKonstitusi, Raja GrafindoPersada, Jakarta. Wahjono, Padmo, 1992, Asas Negara Hukumdan Perwujudannya Dalam Sistem Hukum Nasional, dalam topik “Politik Pembangunan HukumNasional”, UII Press, Yogyakarta. Wignjosoebroto, Soetandjo., 2010, Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-kajian Sosial dan Huku, Setara Press, Malang.
351
Disertasi : Agus Budi Susilo, 2016, Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Disertasi, Yogyakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada Dini Dewi Herniati, 2011, Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Sebagai Alternatif Membangun Indenpendensi Peradilan Militer, Disertasi, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Djodi Suranto, 2012, Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menjelmakan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam TataUsaha Tentara Nasional Indonesia, Disertasi, Solo, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hamidah Abdurrachman, 2009, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Taufiq Effendi, 2010, Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Menumbuhkan Iklim Investasi Di Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tiarsen Buaton, Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia :Studi Tentang Kedudukan Dan Yurisdiksinya Periode 1945 – 2008, Jakarta, Fakultas Hukum Universita Indonesia.
Perundang-undangan : Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang mengadakan pengadilan tentara disamping pengadilan biasa.
