DAFTAR PUSTAKA

97

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. (2012). Auditing: Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi ke 3. Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi – UI; Jakarta. Arens, A A; Elder, R J & Beasley, M S. (2012). Auditing And Assurance Services; An Integrated Approach. 14th edition. Pearson Prentice Hall. New Jersey. Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 274. Bungin, B. (2012). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Raja Grafindo Persada. Jakarta BPK RI. (2000). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2000). Panduan Manajemen Pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta. BPK RI. (2007). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. BPK RI. (2015). Sejarah. http://www.bpk.go.id/page/sejarah. 11 Juni 2015. Broadbent, J. & Guthrie, J. (1992). Changes in the Public Sector: A Review of Recent “Alterative” Accounting Research. Accounting, Auditing & Accountablility Journal, Vol. 5, No.2. Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA). Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Chong, G. (1992) "Auditors and materiality" Managerial Auditing Journal. Vol 7. No.5. Creswell, J. W. (2003). Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE. Thousand Oaks. USA. Handayani, D. (2012). Good Governance dan Kulitas Laporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis. Vol. 5, Desember 2012, 12-16. Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Mattessich, R. 2003. Accounting Representation and the Onion Model of Reality: a Comparison with Baudrillard’s Order of Simulacra and His Hyperreality. Accounting Organization and Society (28): 443-470.

http://digilib.mercubuana.ac.id/

98

Miles, M B & Huberman, A M. (1994). An Expanded Sourcebook; Qualitative Data Analysis. Second Edition. Sage Publications. Thousand Oaks London. Mulyadi. (2011). Auditing. Edisi 6. Salemba Empat; Jakarta Murwanto, R; Budiarso, A; & Ramadhana, F H. (2010). Audit Sektor Publik. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan Republik Indonesia. E-book. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistim Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pusdiklat BPK RI. (2015). Pemeriksaan Keuangan Negara; Diklat Sertifikasi Kantor Akuntan Publik. Schmidt, D.J. (2007). Speaking of Language: On The Future of Hermeneutics. Research in Phenomenology 37: 271-284. Siregar, S R. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Accounting Analysis Journal. Vol. 1, No. 2. 2012. Sobur, A. (2009). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing. Penerbit Remaja Rosda Karya. Bandung. Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta. Bandung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.


99

HASIL WAWANCARA NARASUMBER I

Identitas narasumber Nama

: Hasby Ashidiqi

Jabatan

: Ka Sub Auditorat II B2

Lokasi

: Gedung BPK RI

Tanggal

: 12 Januari 2016

Waktu

: Jam 10.00 – 11.00 WIB

Peneliti

: Sebelum memasuki permasalahan inti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), mohon penjelasan mengenai pengertian Pemerintah Pusat itu sendiri

Narasumber : Pengertian pemerintah pusat dapat dilihat dalam UU no 17 2003 tentang keuangan Negara, dimana keuangan negara membagi menjadi 3, yaitu keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat, keuangan negara dalam rangka moneter Undang-undang tersendiri yang dikelola Bank Indonesia, kemudian keuangan negara yang dikelola Pemerintah Daerah. Jadi yang kita kelompokkan yaitu keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Peneliti

: Kalau pengertian dari LKPP itu sendiri apa? Mohon penjelasan

Narasumber : Pemerintah Pusat dilihat dari segi pertanggungjawaban, LKPP itu laporan keuangannya presiden, jadi begini menteri keuangan selaku pengelola fiskal pada waktu menyusun APBN berhadapan dengan Pemerintah dan DPR, setelah APBN disyahkan, menteri keuangan akan berhadapan dengan kementrian dan lembaga negara (KL) sebagai pengguna anggaran, sebagai pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan, laporan keuangan dari KL-KL kemudian dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) menjadi suatu laporan keuangan Pemerintah Pusat. Jadi pengelolanya LKPP berasal dari laporan keuangan kementrian lembaga dan BUN.


100

Peneliti

Apakah Bendahara Umum Negara sama dengan Kementrian Keuangan Pak?

Narasumber

Jadi begini, menteri keuangan sebagai pengelola fiskal, fungsi kementrian keuangan itu ada 2, yaitu menteri keuangan sebagai BUN dan menteri keuangan selaku teknis seperti kementrian lainnya, sebagai pengguna anggaran. BUN itu suatu organisasi tetapi tidak seperti di kementrian tetapi fungsinya memang ada, tetapi strukturnya tidak jelas. Tugas BUN contohnya ya sebagai pengelola utang, transfer ke daerah, kekayaan negara yang dipisahkan, mengelola subsidi.

Peneliti

Jadi siapa yang menyusun LKPP Pak?

Narasumber

Yang menyusuan LKPP ya menteri keuangan selaku konsolidatornya, kemudian di review oleh BPKP.

Peneliti

Sebagai pemeriksa tentunya BPK mempunyai landasan hukum, mohon penjelasan mengenai dasar hukum pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Narasumber

Jadi landasan hukum BPK selaku pemeriksa keuangan negara itu jelas diatur oleh UU yaitu UU tentang Keuangan Negara UU no 17 tahun 2003, UU N0. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara,kemudia UU no 1 tahun 2006 tentang BPK.

Peneliti

Apa saja yang menjadi lingkup Pemeriksaan yang dilakukan BPK

Narasumber

Pemeriksaan yang dilakukan BPK meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan arus kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan mulai tahun 2015 laporan LKPP ada tambahan namanya Laporan Operasional. Laporan operasional ini semua accrued seperti halnya perusahaan, sedangkan LRA itu cash basis. Jadi menurut UU aturannya setelah 5 tahun pemerintah menyusuan laporan keuangan, pemerintah harus menyusun laporan keuangan berbasis accrual, namun karena adanya keterbatasan pemerintah minta di pending dulub dan akhina keluar PP 71 tahun 2010 yang isinya antara lain pencatatan sistem accrual ini diterapkan mulai tahun 2015.

Peneliti

Laporan apa saja yang dihasilkan dari pemeriksaan BPK Pak?

Narasumber

Laporan yang dihasilkan dari pemeriksaan LKPP oleh BPK antara lain Ringkasan eksekutif, Laporan hasil Pemeriksaan LKPP yang memuat


101

opini, LHP atas sistem Pengendalian Intern, LHP atas kepatuhan, Laporan pemantauan tindak lanjut, laporan tambahan berupa Laporan Transparansi Fiskal Peneliti

Mohon dijelaskan laporan transparansi fiskal seperti apa Pak!

Narasumber Jadi intinya begini bahwa Pemerintah selaku pengelola fiskal dalam penyusunan APBN mengikuti kriteria dari IMF, misalnya untuk penyusunan APBN prosedurnya bagaimana, di dalam laporannya ada beberapa kritiretia apakah sudah memenuhi kriteria atau belum. Peneliti

LKPP tahun 2004-2008 mendapat opini BPK disclimer, salah satunya adalah penerimaan perpajakan menurut DJP dan Kas Negara tidak bisa direkonsiliasi, apa benar demikian Pak?

Narasumber

Dulu ya, dari awal 2005 nilainya besar, pada saat WP bayar pajak ke bank, setelah uangnya diterima Bank WP akan mendapat NTPN, oleh Bank dana tersebut akan transfer ke rekeningnya Pemerintah kemudian DJP akan mencatat dengan modul MPN, nanti yang terima uangnya di KPPN dengan aplikasi yang berbeda, ini kalau di klopkan dari dua aplikasi tidak match, dulu selisihnya besar dan mereka tidak dapat menjelaskan. Tapi kemudian mereka mulai tahun 2009 sudah melakukan rekonsiliasi, memang pada awalnya memang masih agak besar, namun sekarang ini sudah semakin kecil, jadi perbedaan yang masuk ke kas negara dan yang dilaporkan di DJP makin lama makin kecil.

Peneliti

Apakah penyebab LKPP tahun 2004-2008 mendapat opini disclimer masih ada hingga 2104?

Narasumber

Sekarang dapat dilihat hal-hal seperti itu sudah tidak menjadi kualifikasi lagi karena sudah ada perbaikan-perbaikan masalahnya sekarang bergeser saja adanya permasalahan baru mungkin bisa di lihat di LKPP 2014.

Peneliti

Tahun 2009 LKPP mendapat opini WDP, antara lain anggaran sejumlah sekian tidak digunakan sesuai dengan klasifikasinya, mohon penjelasan Pak.

Narasumber

Jadi begini, secara umum.. misalnya yang sering kita temukan belanja barang digunakan untuk membeli aset tetap misalnya beli mobil, membangun gedung, secara anggaran itu tidak dapat dikoreksi karena pelaksaaan anggaran dicatat sesuai anggarannya, akhirnya kita sikapi


102

karena beli aset dicatat di neraca, tetapi kalau dl LRA tidak dapat dikoreksi karena realisasi dicatat sebagai belanja barang Peneliti

Permasalahan berikutnya inventarisasi dan penilaian aset menurut DJKN berbeda dengan hasil IP dari kementrian dan lembaga, apakah demikian Pak?

Narasumber

Ya, IP mulai tahun 2008 dan baru selesai tahun 2010, memang dalam standar akuntansinya aset dicatat dengan harga perolehan, namun pada saat pencatatan awal harus dengan harga wajar, mereka melakukan penilaian, namun pada saat input ke sistem aplikasinya (SIMAK BMN) Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara terjadi kesalahan, harusnya koreksi menambah dicatat sebagai pengurang, jadi antara berita acara dengan kita di cek di aplikasinya berbeda dan jumlahnya besar, hal ini karena pada saat awal keterbatasan sumber daya manusianya.

Peneliti

Pendukung aset BPPN tidak dapat ditelusuri, mohon penjelasan dari statement tersebut.

Narasumber

Asets BPPN adalah aset eks BLBI, setelah BPPN itu berakhir tahun 2004, sisa dari asets tersebut diserahkan ke mentri Keuangan, namun Menteri Keuangan bingung aset ini dokumennya mana, yang jadi masalahnya adalah seluruh administrasinya semua ada di gudang, namun dicari dokumennya tidak ketemu, sehingga kemudian diadakan inventarisasi.

Peneliti

Kalau dilihat dari opini masing-masing KL banyak yang mendapat opini WTP, mengapa ketika dikonsolidasi menjadi WDP?

Narasumber

LKPP adalah gabungan dari KL-KL dan BUN, Laporan keuangan yang paling besar adalah BUN hingga mencapai 60% bahkan mencapai 70% dari APBN, jadi permasalahannya sebagian besar ada di BUN, jadi bisa saja KL semuanya mendapat opini WTP, tetapi kalau BUNnya bermasalah LKPP pasti bermasalah.

Peneliti

Berapa tingkat materialitas kesalahan yang diperkenankan sehingga tidak mempengaruhi opini pada LKPP?

Narasumber

Untuk salah saji terkait dengan opini, BPK memakai 2 dasar, yaitu (1) kuantitas yaitu dengan materialitas dan (2) kualitas, jadi tidak serta merta kalau dibawah materialitas bisa WTP, ini sangat tergantung


103

pada dampaknya bagaimana, jadi masih dibahas kualitasnya bagaimana. Untuk kuantitas BPK sudah mempunyai juknisnya kok. Kalau akunnya 100% di LKPP ada LKKL misalnya penerimaan perpajakan itu kan ada di LKPP maka materialitas yang ditentukan di LKPP harus saya terima, jadi bukan saya yang menentukan, tetapi kalau akunnya banyak di LKKL contohnya belanja barang atau belanja modal, maka akan diserahkan ke masing-masing tim. Jadi tidak 100% itung-itungan angka, masih ada judment kualitas tergantung dampaknya seperti apa, meskipun ada panduan seperti itu, jadi tidak terlalu matematis. Peneliti

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan opini BPK atas Pemeriksaan LKPP.

Narasumber

Sebenarnya menurut Undang-undang pemeriksaan sudah jelas, antara lain kelemahan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap Undang-undang, kecukupan pengungkapan dan besarnya kesesuaian dengan standar akuntansi, jadi tidak akan keluar dari situ. Misalnya pembatasan ruang lingkup, bisa pembatasan oleh orang, maupun pembatasan oleh sistem

Peneliti

Penerimaan pajak menurut DJP dan kas Negara itu kan tidak dapat direkon, apakah ada unsur human error atau tindak pidana Pak?

Narasumber

Ini sebenarnya murni kesalalah sistem, karena di dalam sistem data base NPWP tidak unik, sehingga waktu dicocokan dengan data base BUN tidak cocok. Pengendaliannya adalah dengan dilakukan rekonsiliasi dari tingkat atas dan tingkat bawah dan dilakukan dengan sistem.

Peneliti

Apa kendala-kendala dalam pemeriksaan LKPP?

Narasumber

Kendala dalam pemeriksaan sebenarnya masalah waktu, karena waktu yang diberikan kepada BPK adalah 2 bulan sejak diterimanya LKPP, sedang laporan keuangan BI itu 3 bulan, akhirnya disiasati dimulai dari laporan interim, dan pemerintah menyetujui. Kalau ada permasalahan yang berkaiatan dengan pengendalian intern batasananya begini kalau ada permasalahan dengan pengendalian intern maka BPK akan mencari


104

Peneliti

Mohon penjelasan Pak, kapan LKPP mulai disusun?

Narasumber

Ya, LKPP mulai disusun tahun 2004

Peneliti

Bagaimana laporan pertanggungjawaban Pemerintah penggunaan anggaran sebelum tahun 2004 Pak?

atas

Narasumber Sebelum tahun 2004 pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan anggaran hanya berupa laporan realisasi anggaran dan laporan barang milik negara (daftar inventaris).


105

HASIL WAWANCARA NARASUMBER II


: Pranoto

Jabatan

: Ka Sub Auditorat II.B.1

Lokasi

: Gedung BPK RI

Tanggal

: 12 Januari 2016

Waktu

: Jam 14.30 – 15.30 WIB

Peneliti

Menurut Bapak, bagaimana pemahaman dari Pemerintah Pusat itu sendiri Pak?

Narasumber

Untuk memudahkan pemahaman mengenai LKPP harus melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara, dimana merupakan bentuk pertanggung jawaban presiden kepada DPR dalam melaksanakan APBN dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan anggaran merupakan kewenangan presiden yang didelegasikan kepada menteri keuangan selaku BUN atau CFO dan kementrian serta lembaga negara sebagai pengguna anggaran, maka harus membentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang kemudian dikonsolidasi dengan laporan keuangan BUN menjadi laporan keuangan pemerintah pusat.

Peneliti

Kapan LKPP mulai disusun, Apakah baru disusun tahun 2004 atau sudah disusun tetapi baru di audit tahun 2004?

Narasumber

Kalau laporan keuangan secara lengkap yang dimaksud LKPP mulai disusun tahun 2004, jadi Pemerintah mulai mempunyai Neraca, Laporan Arus Kas, LRA, itu tahun 2004, kalau sebelumnya kan hanya perhitungan anggaran saja dan laporan BMN (Barang Milik Negara), Tetapi neraca yang mencerminkan berapa aset, berapa hak, berapa kewajiban itu baru mulai tahun 2004.

Peneliti

Apakah LKPP sama dengan Laporan Keuangan Republik Indonesia? Atau konsolidasi antara LKPP dengan LKPD apakah sudah ada?


106

Narasumber

Laporan Keuangan Republik Indonesia sampai sekarang belum ada, karena belum diamanatkan dalam UU, namun upaya-upaya untuk itu sudah ada, disamping itu tingkat penyelesaian yang tidak sama antara LKPP dan LKPD, disamping itu laporan keuangan dalam rangka moneter (BI) juga sistem akuntansinya berbeda.

Peneliti

Apakah Bendahara Umum Negara sama dengan Kementrian Keuangan?

Narasumber

Seperti saya utarakan dimuka Kementrian mempunyai 3 fungsi sekaligus, yaitu Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, sebagai BUN dan sebagai menteri teknis seperti KL yang lain.

Peneliti

Opini audit BPK terhadap Kementrian dan lembaga kebanyakan WTP, kenapa ketika di konsolidasi menjadi LKPP menjadi WDP?

Narasumber

Bapak bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi opini di LKPP apa yang menjadi kualifikasi, permasalahan utama itu ada di LK BUN, karena kalau dilihat struktur dari postur APBN anggaran terbesar ada di BUN hingga mencapai 70% dari APBN, seperti subsidi, pengelolaan aset, transfer ke daerah, mengelola utang, kekayaan negara yang dipisahkan dan yang direalisasikan di KL akan tercermin dalam laporan arus kas yang dibuat BUN, sehingga meskipun KL-KL mendapat opini WTP tetapi kalau BUN bermasalah secara signifikan LKPP akan pasti akan bermasalah. Jadi faktor utama adalah di LK BUN yang berpengaruh, dan LK BUNnya sendiri masih pengecualian. (BUN nya signifikan, Jumlahnya besar dan ada masalah)

Peneliti

Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam memberikan opini audit WDP pada LKPP?

Narasumber

Secara UU sudah jelas yaitu SPI, Kepatuhan terhadap PerundangUndangan, Kesesuaian dengan Prinsip Akuntansi dan Kecukupan Pengungkapan. Itu disebut UU jadi tidak akan keluar dari situ Berkaitan dengan kewajaran opini LKPP permasalahan yang masih eksis sampai sekarang adalah : 1. Terkait SAL (Saldo Anggran Lebih), antara fisik dan catatan ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dijelaskan 2. Kewajaran nilai aset, eks BPPN, eks KKKS 3. Permasalahan kewajiban terakhir kewajiban pada kementrian Kominfo


107

Peneliti

Terkait dengan temuan audit angkanya cukup besar, pada awal penyusunan LKPP antara DJP dan Kas Negara tidak dapat direkonsiliasi, sebenarnya bagaimana kondisinya saat itu?

Narasumber

Karena dari sisi BUN, yang tidak bisa direkonsiliasi antara BUN dalam hal ini kalau di Kementrian Keuangan ada DJP dan Direktorat Perbendaharaan sebagai representasi BUN, di sini masuknya uang benar-benar dikawal sesuai kas masuk. Proses masuknya uang dari WP, secara data akan masuk ke DJP dalam hal ini mengunaakan MPN, kemudian akan masuk ke Direktorat Perbendaharaan selaku BUN, dalam perjalanannya mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam proses, sehingga ada koreksi-koreksi, ada arus data yang tidak valid sehingga timbul perbedaan-perbedaan, mungkin dalam integrasi data tidak terkoneksi dan lain-lain sehingga data tidak terbawa, tetapi dari tahun ke tahun jumlahnya turun drastis, dan bila dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan negara sudah tidak material, tinggal beberapa miklyar saja, dan yang disajikan dalam LKPP benar-benar yang ada kasnya.

Peneliti

Berkaitan dengan tingkat materialitas, berapa tingkat prosentase yang diperkenankan sehingga tidak mempengaruhi opini audit?

Narasumber

Dalam hal ini ada 2 pendekatan yaitu dari sisi kuantitas dan kualitas. Dari sisi kuantitas biasanya ditentukan dan best praktis materilitas awal antara 0 - 5% dari yang signifikan misalnya dari belanja atau dari inti pertanggungjawaban dan tergantung dari judgment kita resikonya sebesar mana, sehingga ditetapkan sekian % atau berapa (itu parameter awal). Nanti kalau ternyata banyak temuan dan lain-lain saat implementasi maka dapat diadjust dan bisa diturunkan karena kita merasa tidak yakin, dengan prosedur yang kita lakukan banyak masalah, sehingga meskipun jumlahnya relative kecil kalau kita merasa tidak yakin, sehingga kecilpun bisa menjadi material, karena potensi masalahnya besar. Dari sisi kualitatif ; biasanya kita melihat ada pengaruh terhadap kepentingan publik gak, sehingga meskipun jumlahnya kecil, kemudian mengandung fraud dan lain-lain, sehingga bisa menjadi material.


108

Peneliti

Setelah BPK menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP, diserahkan kepada siapa Pak?

Narasumber

Kita punya jadwal, sejak awal kita sudah punya target, sesuai dengan UU 60 hari setelah laporan unaudited LKPP diserahkan kepada BPK, BPK harus menyerahkan LHP kepada DPR, DPD, dan Presiden. Biasanya sekitar akhir Maret setelah tahun anggaran berakhir BPK akan menerima laporan LKPP dan sekitar akhir Mei harus sudah selesai. Tidak boleh lebih dari itu dan selama ini kita tidak pernah terlambat.

Peneliti

Bagaimana respon Presiden terhadap hasil pemeriksaan LKPP Pak?

Narasumber

Presiden responya cukup bagus, setiap penyampaian LKPP langsung ke Presiden, ada ceremony ke Presiden dan kalau kita lihat Presiden mempunyai konsen yang sangat bagus dan jika ada tindak lanjut dilakukan oleh Wakil Presiden yang dikoordinir oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Menteri Keuangan akan melaporkan tindak lanjut tersebut ke Presiden melalui Wakil Presiden

Peneliti

Dalam pemeriksaan LKPP apakah ada kendala gak Pak?

Narasumber

Kendala atau tantangan terbesar adalah soal waktu. BPK harus menyelesaikan hasil pemeriksaan dalam waktu 2 bulan dengan permasalahan sekomplek ini seluruh Negara dari Sabang sampai Merauke. Kalau masalah dokumen Pemerintah selama ini cukup mensuport, kecuali terkait dengan perpajakan, karena sesuai dengan UU KUP untuk memperoleh data perpajakan perlu adanya proses, sehingga butuh waktu.

Peneliti

Bapak sebagai auditor, kira-kira berapa tahun ke depan LKPP bisa mendapat opini WTP, dengan melihat tidak lanjut yang dilakukan Pemerintah selama ini dengan melihat opini LKP 5 tahun ke belakang.

Narasumber

Agak sulit menjawabnya kalau auditor memprediksi, karena sangat tergantung dengan dinamika. Kalau dari sisi permasalahan sudah diungkap dan jelas masalahnya apa setiap tahun, meski selama ini ada tindak lanjut, kemudian ada kondisi apa disetiap pelaksanan anggaran akan menentukan opini A, B, C, atau D, sangat tergantung pada pelaksanaan anggaran. Saya pikir agak tidak pas kalau auditor


109

memprediksi karena harus berdasarkan bukti dan proses audit serta standar yang harus dijaga. Peneliti

Apa perbedaan yang menonjol antara Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Konvensional?

Narasumber

Kalau secara prinsip adalah basisnya, dulu kalau di Pemerintah itu cash basis sedang pada sektor private accrual, namun mulai tahun 2015 Pemerintah sudah menerapkan prinsip accrual basis, sehingga praktis dari sisi pengakuan tidak ada perbedaan, namun dari sisi laporan ada perbedaan dimana di Akuntansi Pemerintahan tidak ada laporan laba rugi, tetapi namanya Laporan Operasional, karena tujuan utama akuntansi sektor publik bukan pada hasil akhir (buttom line) tetapi lebih pada pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dan pemanfaatan dana secara efektif.

Peneliti

Siapa yang memeriksa LKPD Pak?

Narasumber

Yang memeriksa LKPD adalah BPK perwakilan masing-masing

Peneliti

Kalau auditor BPK ke daerah dalam rangka apa Pak?

Narasumber

Meskipun sudah ada desentralisasi masih ada kewenangan pemerintah pusat yang ada di daerah-daerah. Jadi seperti Bapak ketahui ada urusan pemerintah pusat yang berada di daerah, seperti Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Sosial Politik, dan masalah yang berkaitan dengan keuangan dan fiskal. Jadi ada pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan di daerah, makanya auditor dalam memeriksa LKPP sampai ke daerah-daerah.


110

HASIL WAWANCARA NARASUMBER III


: Eko Kindro

Jabatan

: Kepala Subbagian Ketatausahaan Balai Diklat Yogyakarta

Lokasi

: Gedung BPK RI

Tanggal

: 11 Januari 2016

Waktu

: Jam 14.55 – 16.15 WIB

Peneliti

Mohon penjelasan, siapa dimaksud ke dalam Pemerintah Pusat

Narasumber

Pemerintah pusat yaitu presiden dan termasuk didalamnya adalah seluruh kementrian dan lembaga negara termasuk lembaga non kementrian menjalankan kekuasanan pemerintahan diluar BUMN, BUMD dan Pemda.

Peneliti

Apa tugas dari Pemerintah Pusat Pak?

Narasumber

Sebagaimana saya sebutkan di atas yang dimaksud pemerintah pusat yaitu kepala pemerintahan yaitu seorang Presiden, tugas Pemerintah pusat adalah tugas-tugas seorang kepala pemerintahan sekaligus tugas kepala Negara, antara lain adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, termasuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menetapkan peraturan pemerintah berkaitan dengan menjalankan pemerintahan.

Peneliti

Apa perbedaan yang paling utama antara pemerintahan dengan akuntansi konvensional?

Narasumber

Perbedaan yang utama adalah pada akuntansi pemerintahan tidak ada laba rugi, kemudian tujuan utama bukan untuk mencari keuntunganm namun lebih kearah pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana serta efektivitas dan efisiensi pemanfaatan penggunaan dana karena sumber penerimaan negara adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian digunakan kembali untuk kesejahteraan publik, sehingga penggunaan dana tersebut harus diawasi dan sesuai dengan tujuan semula. Basis operasional sektor publik adalah cash basis sedangkan di swasta accrual basis, meskipun mulai tahun 2015 Pemerintah mulai menerapkan Laporan Operasional yang berbasis accrual.


akuntansi

111

Peneliti

Kapan LKPP mulai disusun Pak?

Narasumber

LKPP disusun mulai tahun 2004 dan beriringan dengan tahun 2005, dimana tahun 2004 merupakan tahun peralihan dan pertama kali pemerintah mempunyai laporan keuangan seperti Neraca, Laporan arus kas, Laporan Realisasi Anggaran, sebelum ini pemerintah hanya mempunyai laporan perhitungan anggaran negara saja dan realisasi anggaran serta daftar inventaris (BMN).

Peneliti

Apa yang dimaksud LKPP Pak?

Narasumber

LKPP adalah konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan dari seluruh kementrian dan lembaga negara dengan laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau BUN. BUN sebagai pengelola fiskal bertugas menyediakan dana yang berasal dari sektor perpajakan yang merupakan penyumbang terbesar dan sumber-sumber lain di luar pajak yang kemudian kementrian dan lembaga negara sebagai pengguna anggaran termasuk BUN, sehingga selaku pengguna anggaran harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dalam bentuk laporan keuangan kementrian dan lembaga yang kemudian di gabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Peneliti

Apakah LKPP sama dengan Laporan Keuangan Republik Indonesia Pak?

Narasumber

Berbeda Pak, Laporan Keuangan RI belum disusun, Laporan Keuangan RI merupakan gabungan atau konsolidasi antara LKPP, LKPD dan laporan keuangan Bank Indonesia, namun kelihatannya ada kendala karena khusus laporan keuangan BI standar akuntansinya berbeda, sedang antara LKPP dan LKPD seharusnya tidak ada masalah.

Peneliti

Tim audit LKPP terdiri dari berapa orang Pak?

Narasumber

Bisa ratusan karena dalam tim LKPP itu termasuk di dalamnya adalah auditor tim LKKL

Peneliti

Kapan biasanya dilakukan pemeriksaan LKPP

Narasumber

Pemeriksaan LKPP biasanya dilakukan dengan 2 tahap karena waktu yang diberikan kepada BPK hanya 2 bulan, sehingga biasanya dimulai


112

dari pemeriksaan interim atau semesteran, karena maksimal 2 bulan harus disampaikan ke DPR. Peneliti

Apakah prosedur audit di Pemerintahan sama dengan prosedur audit di perusahaan pada umumnya?

Narasumber

Pada prinsipnya tidak berbeda Pak, sama halnya di perusahaan dimulai dari neraca, kemudian mundur ke buku besar sampai ke bukti transaksi.

Peneliti

Apa tugas-tugas Kementrian keuangan selaku BUN diluar sebagai mentri teknis Pak?

Narasumber

Kementrian keuangan selaku BUN tugasnya adalah pengelola fiskal atau gampangnya adalah pengelola keuangan suatu negara, yang sebenarnya merupakan kewenangan Presiden yang diturunkan kepada Mentri Keuangan. Tugas BUN antara lain yaitu menyediakan dana, mengelola utang, mengelola asset atau kekayaan negara yang dipisahkan, mengelola subsidi, transfer ke daerah.

Peneliti

Apa benar Pak, tahun 2004 hingga 2008 LKPP mendapat opini disclimer?

Narasumber

Ya, benar, karena pada awal pemerintah mulai menyusuan laporan keuangan dari sisi ketersediaan SDM belum siap termasuk perangkat penunjang dan system internal kontrolnya sangat lemah, sehingga wajar BPK memberikan opini disclimer.

Peneliti

Atas opini disclimer, bagaimana respon Pemerintah terhadap hal ini Pak?

Narasumber

Pemerintah merespon positif, hal ini bisa dilihat adanya tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi BPK, ini merupakan sinyal positif Pemerintah untuk perbaikan di masa yang akan datang atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Tindak lanjut perbaikan terus dilakukan pemerintah dengan mengeluaran kebijakan dan aturan dalam rangka pengendalian intern yang lebih baik, misalnya menetapkan peraturan tentang rekonsiliasi.

Peneliti

Apa kendala yang dihadapi BPK dalam pemeriksaan LKPP Pak?

Narasumber

Kendala terbesar sebenarnya masalah waktu dimana BPK hanya diberi waktu 2 bulan sejak diterimanya LKPP harus sudah diserahkan ke DPR, kemudian luas wilayah juga merupakan kendala dimana auditor


113

harus terjun ke daerah-daerah sehubungan dengan pemeriksaan instansi pusat yang ada didaerah, mengenai dokumen berkaitan dengan pajak juga perlu adanya proses waktu sesuai dengan UU KUP. Peneliti

Bagaimana kesan dan pesan Bapak selaku auditor

Narasumber

Banyak pengalaman yang didapat selama menjadi auditor misalnya kita harus bekerja terstruktur dan terencana supaya penyelesaian pekerjaan tepat waktu, Bapak bisa bayangkan dalam waktu 2 bulan kami tim audit kerja keras siang malam dengan permasalahan yang begitu komplek, kemudian harus ke daerah meninggalkan keluarga untuk beberapa lama, namun demikian dari sisi positif yang lain kita bisa mengenal lingkungan masyarakat sekitar di daerah dengan budaya dan bahasa daerah yang berbeda.


114

HASIL WAWANCARA NARASUMBER IV Identitas narasumber Nama

: Ikromi

Jabatan

: Kepala Subagian Adminstrasi AKN II

Lokasi

: Gedung BPK RI

Tanggal

: 29 Januari 2016

Waktu

: Jam 10.00 – 11.00 WIB

Peneliti

Mohon penjelasan mengenai gambaran umum Bendahara Umum Negara?

Narasumber

Pemahaman mengenai Bendahara Umum Negara dapat dilihat PP 8 tahun 2006, secara umum BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan funsgi sebagai Bendahara Umum Negara yang mempunyai peran sebagai pengatur keuangan yang sebenarnya merupakan kewenangan presiden yang didelegasikan ke Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, kemudian dalam menjalankan fungsinya Menteri Keuangan akan membentuk atau menunjuk Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) untuk melaksanakan tugas pengatur keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran di wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kuasa Bendahara Umum Negara dijabat oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Adapun tugas pokok KPPN adalah (1) melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara dan (2) melakukan pembayaran tagihan kepada penerima hak sebagai pengeluaran anggaran.

Peneliti

Kalau sumber-sumber penerimaan negara apa saja Pak?

Narasumber

Penerimaan negara yang paling dominan adalah dari sector pajak namun demikian kita sering mendengar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP bisa berupa hibah atau sumbangan, kemudian dari Migas, Penerbitan Obligasi, hutang, penjualan asset. Penerimaan ini kemudian akan dikelola oleh BUN sebagai sumber pendanaan APBN.


115

Peneliti

Mohon penjelasan mengenai SAL Pak.

Narasumber

SAL atau Saldo Anggaran Lebih ini sangat penting karena merupakan jumlah rupiah atau fisik kas yang dimiliki Pemerintah, yang benarbenar fisiknya ada, SAL berasal dari surplus atau deficit pembiayaan anggaran tahun lalu ditambah dengan surplus atau deficit tahun berjalan. Surplus atau deficit ini berasal dari penerimaan negara dikurangi dengan belanja dalam tahun anggaran. SAL ini akan menjadi saldo awal tahun berikutnya

Peneliti

Mengapa konsolidasi LK KL menjadi LKPP bisa menjadi WDP, padahal banyak LKKL yang WTP, mohon penjelasan Pak?

Narasumber

Jadi begini, meskipun banyak KL yang WTP bukan serta merta kalau di konsolidasi menjadi WTP, tetapi auditor juga mempertimbangkan kontek materialitas dan professional judgment audit. Auditor akan melihat permasalahannnya ada dimana, apakah permasalahan itu ada KL atau dimana, karena di KL pun permasalahan SPI juga ada. Dalam pemeriksaan LKPP permasalahan terbesar memang ada BUN. Contoh berkaitan dengan materialitas, batas materialitas ini bisa diturunkan ke masing masing akun, misal batas toleransi kesalahan per masingmasing akun berapa, bisa jadi sekian trilyun belum bisa mempengaruhi akun itu, per masing-masing akun kita breakdown berapa kita tentukan ARnya misalnya 2 % atau berapa dari total belanja. Jika resiko auditnya besar maka sampel akan ditambah atau populasi di perbanyak.

Peneliti

Bagaimana gambaran secara umum kondisi LKPP 2009 – 2013?

Narasumber

Secara umum pembatasan lingkup pemeriksaan terjadi sebelum tahun 2009 misal UU KUP. SPI Pemerintah secara umum masih lemah, hal ini bisa dilihat hampir tiap tiap tahun pasti ada permasalahan yang berkaitan dengan SPI, dan permasalahan SPI memang sudah lama, tetapi kita tidak dapat mengcluster untuk menilai SPI secara keseluruhan pemerintah memang belum, tetapi untuk masing-masing akun kita sudah.

Peneliti

Berkaitan dengan perbedaan penerimaan negara menurut DJP dan menurut Kas Negara pada awal pemerintah menyusun laporan keuangan menurut pandangan Bapak seperti apa?

Narasumber

Memang pada awalnya perbedaannya cukup besar dan hal ini tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah, sebenarnya ini masalah kelemahan


116

dari sistem MPN, contohnya ada beberapa bukti NTPN yang belum bisa dicetak karena masalah koneksi system, sementara uangnya sudah diterima, kemudian sistemnya error mungkin karena listrik terputus, adanya koreksi di MPN yang tidak terlapor ke KPPN dsb, sehingga jumlah kas yang masuk tidak sama dengan data yang tercatat di MPN (DJP). Namun masalah seperti ini sekarang ini sudah tidak terlalu besar dengan adanya perbaikan-perbaikan sebagai tindak lanjut pemerintah.


117

Perkembangan Opini Laporan Keuangan Kementrian Negara dan Lembaga Tahun 2009 - 2013 Entitas

2009 2010 2011 2012 2013 WTP WDP TMP WTP WDP TMP WTP WDP TMP WTP WDP TMP WTP WDP TMP

LKKL

40

Pengelolaan Utang Pengelolaan Hibah Investasi Pemerintah Penerusan Pinjaman Transfer ke Daerah Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain Belanja Subsidi Belanja Lain-lain Bendahara Umum Negara Jumlah entitas Pelaporan Total entitas Pelaporan

21

6

1

49

2

57

1 1 1 1 1

24

7

50 77

13

2

59

1 1 1 1 1

1

42 73

18

1 1 1 25

1 1

Sumber : LKPP 2013


65

3

65 86

18

2

1 19

2

1 1

1

61 80

3

1 1 1

1 1

2

17

1 1 1 17

1 2

62 87

1 22

118

PROFIL BPK RI ;

KETUA BPK RI Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

ANGGOTA I BPK RI

ANGGOTA II BPK RI

Dr. Agung Firman S, S.E., M.Si.

Dr. Agus Joko Pramono,M.Acc., Ak., CA

ANGGOTA IV BPK RI Prof. Dr. H. Rizal Djalil

WAKIL KETUA BPK RI Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., C.A.

ANGGOTA III BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi oepardi, CFr.A., CA.

ANGGOTA V BPK RI Dr. Moermahadi S.D, SE Ak MM, CPA, CA

ANGGOTA VII BPK RI Achsanul Qosasi

Sumber www.bpk.go.id


ANGGOTA VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah MBA, CMPM

DAFTAR PUSTAKA

Recommend Documents