103
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Blaang, C. Djembut (penyunting), Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok, Yayasan Obor Indonesia (YOI), Jakarta, 1986. Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan, Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1993. Brata, Sumadi Surya, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. BPHN, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1976. Chomzah, Ali Achmad, Hukum Pertanahan (Penyelesaian Konflik Hak Atas Tanah), Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2003. Creswell, W. John, Research Design, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Ahli Bahasa Angkatan III dan IV Kajian Ilmu Kepolisian (KIK) UI Bekerjasama dengan Nur Khabibah, Kata Pengantar Parsudi Suparlan, KIK Press, Jakarta, 1994. Dalimunthe, Chadidjah, Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-hak Atas Tanah, Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan, 2008. Djojoadikusumo, Sumitro, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Buku I, Yayasan Obor, Jakarta, 1991. Fauzi, Noer, Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Nasiona, Insist Press dan KPA, Yogyakarta, 1999. Gautama, Sudargo, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, 1989. Haar, Ter, Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Prajnya Paramita, Jakarta, 1985. Harahap, M. Yahya, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Konflik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
103
Universitas Sumatera Utara
104
_____________, Tinjauan Hukum Pertanahan Diwaktu Lampau, Sekarang dan Masa Akan Datang, Makalah, Seminar Nasional Pertanahan dalam rangka HUT UUPA ke XXXII, Yogyakarta, 1992. _____________, Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian Atas UU No. 30 Tahun 1999, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober-November 2002. Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1996. _____________, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002. _____________, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2005. Hisyam, M., Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, FE UI, Jakarta, 1996. Indonesia Legal Center Publishing, Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Tanah, Karya Gemilang, Jakarta, 2009. Kamelo, Tan, Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2006. Kusnadi, Mohammad dan Ibrahim, Hormaily, Hukum dan Tata Negara Indonesia, Fakultas Hukum UI, Jakarta, jo. Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Limbong, Dayat, Konflik Pertanahan di Areal Perkebunan, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003. Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994. Marpaung, Leden, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat dihukum (DELIK), Sinar Grafika, Jakarta, 1941. Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Mulyo, Hadi, Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Konflik di Luar Peradilan, ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 1997.
Universitas Sumatera Utara
105
Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984. Parlindungan, AP, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1993. _____________, Dimensi Kerakyatan dalam UUPA Peraturan Pelaksanaan dan Pelaksanaannya Persoalan dan Rekomendasi Kebijaksanaan Tata Ruang Nasional dan Aspek Pertanahan dalam Perspektif Pertumbuhan dan Pemerataan, CIDES, Jakarta, Cet. I, 1996. _____________, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1998. _____________, Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998), Mandar Maju, Bandung, 1999. _____________, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah, Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2001. PAF, Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1990. PAF, Lamintang dan Samosir, Djisman, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukkan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Tarsito, Bandung, 1983. Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Nomor 05/Juknis/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Angka Romawi II Butir 1. Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, Perihal Kaedah-kaedah Hukum, Alumni Bandung, 1978. Purba, Hasim, dkk, Konflik Pertanahan dan Alternatif Pemecahan, Cahaya Ilmu, Medan, 2006. Rasyidi, Lili, Dasar-dasar Filsfat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Ritzer, George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, penyunting Ali Mandan, Rajawali, Jakarta.
Universitas Sumatera Utara
106
Rizer, Goerge dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Edisi VI, Kencana, Jakarta, 2004. Rohmad, Abu, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Walisongo, Press, Semarang, 2008. Saleh, K. Wantjik, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980. Santoso, Mas Ahmad, Kumpulan Bahan tentang Arbitrase, Dispute Resolution, ICEL, Yakarta, 2000. Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2005. Sitorus, Oloan, Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah, Dasamedia Utama, Jakarta, 1995. Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993. Soedharyo, Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. Soeharto, RM, Hukum Pidana Materil dan Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1993. Soekanto, Soerjono, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. _____________, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, 1986.
Rajawali,
Soetiknjo, Iman, Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah Berdasarkan Pancasila, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993. _____________, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994. Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982. _____________, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.
Universitas Sumatera Utara
107
_____________, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial, Citra Aditya Bakti Bandung, 1989. Soeripto, Untung, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. Soemardjono, SW. Maria, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001. Soesilo, RM., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia Bogor, 1991. Subekti, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, 1987. Sumardjono, SW. Maria, Nurhasan Ismail, Isharyanto, Mediasi Konflik Tanah, Kompas, Gramedia, Jakarta, 2008. _____________, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Sutedi, Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. _____________, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. _____________, Tinjauan Hukum Pertanahan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009. Syahrin, Alvi, Beberapa Masalah Hukum, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2002. Thalib, Hambali, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Rencana Prenada Media, Jakarta, 2009. Waluyo, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Azas-Azas Hukum Ada, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
Universitas Sumatera Utara
108
Wuisman, M, JJJ., Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, UI Press, Jakarta, 1996. Yamin, Muhammad, Lubis, Abdul Rahim, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
B. Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah Ediwarman, Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-kasus Pertanahan di Sumatera Utara, 2001, Disertasi. Jauhari, Iman, “Permasalahan Hukum Bidang Pertanahan Di Wilayah Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara”, Slide,Tim Peneliti Legenda Sutra, Medan, tt. Kalo, Syafruddin, Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-hak Atas Tanah di Indonesia Suatu Pemikiran,Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum, Diucapkan Di Hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatra Utara, Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, 2 September 2006, Medan. Kamelo, Tan, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, Disertasi, Medan: PPs-USU, 2002. Soemitro, Ronny Hanitijo, “Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik”, Majalah Masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984. Soesangobeng, Herman, “Menuju Penguatan Jaminan Kepastian Hukum Atas Pemilikan, Penguasaan Dan Penggunaan Tanah: Rekomendasi dan Masukan untuk Penyempurnaan Naskah KKPN”, Makalah disajikan pada Lokakarya Nasional Finalisasi KKPN-BAPPENAS Tanggal 6 Nopember 2006 di Jakarta. Tjondronegoro, Sediono M.P., “Gejala Konflik Pertanahan di Indonesia”, Budi Darma, No.45 Juni 1994. Wiryani, Fifik, Prospek Arbitrase dalam Penyelesaian Konflik Binis di Indonesia, dalam Jurnal Legality, Volume 12 Nomor1, Edisi Maret-Agustus 2004.
Universitas Sumatera Utara
109
Yamin, Muhammad, “Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat terbuka Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa USU, 2 September 2006, Universitas Sumatera Utara, Medan. C. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Kepres No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan dari PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Uraian Tugas Sub Bagian Dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional di Propinsi Dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi Dan Urusan Serta Sub Seksi Pada Kantor Pertanahan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan.
Universitas Sumatera Utara
