57
DAFTAR PUSTAKA
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2005. “Tentang Tata Pemerintahan Yang Baik”. Ateh, Yusuf, (2011). “Tentang Pentingnya Akuntabililtas dalam Menyusun Laporan Keuangan Kepemerintahan”. Agusriyanto, Toro (2006), “Tingkat Materialitas Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006”. www.gunadarma.ac.id/.../Akuntasi%20Pemerintahan/Artikel_913070..(Diaks es Februari 2013) Anggraeni, Desi Intan, (2010). “ Analisis Atas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah “. lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132523...Analisis%20atas...pdf. (10 Desember 2012) Bisri, Hasan, (2012) .“ Kepedulian Kementerian /Lembaga dalam melakukan inventarisir asset”. (Harian KOMPAS, 2012) Budi Wahyudin (2010), “Analisis Review Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2008 Dalam Rangka Meningkatkan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan”. Jakarta Departemen Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-44/PB/2006. “Pedoman Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Kemeterian Negara/Lembaga “. ibau.bappenas.go.id/.../peraturan/Peraturan%20Direktorat%20Jendral. (20 Oktober 2012) Faisal, Arini Septinovia, (2011). ” Analisis Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 “. repository.unand.ac.id/7243/. (20 Oktober 2012) Harahap, Sofyan. S, (2004). “Teori Akuntansi”. Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Haryadi, Anda Dwi, (2012). “ Pengaruh Reviu Inspektorat Dan Nilai Temuan Pemeriksaan Terhadap Opinl Audit BPK ” ojs.polinpdg.ac.id/index.php/JAM/article/download/483/477, (Diakses 17 Oktober 2012)
58
IAI-KAP, (2001).”Standar Profesional Akuntan Publik ( SPAP ”. Salemba Empat, Jakarta. IAI-SAK, (2007).”Standar Akuntan Keuangan (SAK) ”. Salemba Empat, Jakarta Kuswanto, Gatot, (2012). pemerintahan daerah”
“pertanggungjawaban
dalam
penyelenggaraan
Komite Standar Akuntansi Pemerintah, (2012). ” Kepedulian Kementerian /Lembaga dalam melakukan inventarisir asset”. Lembaga Administrasi Negara (LAN) : 2003. “Konsep Akuntabilitas dan Transparansi”. repository.usu.ac.id/bitstream/.../sti-okt2006-7%20(5).pdf.t.. (Diakses 23 April 2013). Lawton dan Rose (1991). “Akuntabilitas dalam pemerintahan“.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/127054...Pengaruh%20akuntab ilita.. (Diakses 26 Februari 2013) Martowardojo, Agus, (2012). “Kelemahan Kementerian /Lembaga dalam melakukan inventarisir asset “. (Harian KOMPAS, 2012) Mulyadi, (2002). “Pengertian Review Laporan Keuangan Pada Suatu Entitas”. Nazir (1983), “Pengertian Deskriptif”. elib.unikom.ac.id/download.php?id=1401 .(Diakses Februari 2013) Organisation for Economic Co-operation and www.oecd.org/site/worldforum/33703867.pdf
Development
(2001).
Peraturan Pemerintah, (2008). “Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah”. Putra, Yuniarti Hidayah Suyoso, (2012). “ Praktik Kecurangan Akuntansi Dalam Perusahaan ”. ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/elmuhasaba/article/.../pdf, (Diakses 10 Desember 2012) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. “ Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “. portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/.../PermenDagri4_2008.pdf. (20 Oktober)
59
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 33 PP Nomor 8 Tahun 2006.” Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/.../PermenDagri4_2008.pdf. (20 Oktober 2012) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006. “ Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah “. www.itjen.depkes.go.id/.../Peraturan%20Pemerintah/pp2006_.. (20 Oktober 2012) Purwoko Agus, Ak dan Drs. T. Redwan Djaafar. (2008).“ Reviu Kertas Kerja Audit ” Edisi 4 , pusdiklatwas.bpkp.go.id/filenya/namafile/390/RKKA_Final_08.pdf (20 Oktober) Riyanto, (2001). “Teori Akuntansi”. Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Suprapto Tri, (2003-2004, 2006). “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Dalam Masa otonomi Daerah “.http://filepedeef.blogspot.com/2009/10/analisis-kinerja-keuanganpemerintah.html (Diakses Maret 2013) Sawir,
(2005). “Tujuan Laporan Keuangan”. repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18058/.../Chapter%20II.pdf . (Diakses 26 Februari 2013) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. “ Badan Pemeriksaan Keuangan “.www.bpk.go.id/web/files/2009/01/uu_15_bpk.pdf. (27 Oktober 2012) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007. ” Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ”. www.kpujakarta.go.id/view/download.../UU-No-29-Th-2007.pdf. (27 Oktober 2012) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. “ Keuangan Negara “.www.dikti.go.id/files/atur/pnbp/UU17-2003KeuanganNegara.pdf. (27 Oktober 2012) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. “ Perbendaharaan Negara (27 “.www.dikti.go.id/files/atur/UU1-2004PerbendaharaanNegara.pdf. Oktober 2012)
60
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004.” Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara “. www.dikti.go.id/files/atur/.../UU15-2004PemeriksaanKeuangan.pdf. (27 Oktober 2012) Wahyudin, Budi, (2010). “ Analisis Review Laporan Keuangan Pemerintah Dalam Negeri Tahun 2008 Guna Meningkatkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan”. Jakarta.
61
Lampiran 1
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
62
63
64
65
Lampiran 2
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Sumber : http://barat.jakarta.go.id/v09/images/stories/struktur_organisasi2.jpg
66
Lampiran 3
KERTAS KERJA REVIEW (KKR) NERACA AKUN ASET TETAP Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Inspektorat Jendral
ESELON-1 UAPPA-E1 UAPPAW UAKPA
No.Indeks KKR Disusun oleh/tanggal Direview oleh/tanggal Disetujuai oleh/tanggal Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Direktorat Jendral Bina Bangsa
KKR.BEL
Komponen LK LRA Neraca CaLK Akun/Segmen Penyelenggara Akuntansi Aset Tetap Langkah-Langkah Review 1. Pastikan bahwa saldo awal aset tetap di neraca tahun sebelumnya telah menunjukan nilai wajar, melalui: a. Permintaan keterangan apakah satuan kerja telah melakukan inventarisasi dan penilaian (IP) BMN bersama-sama dengan tim DJKN b. Perbandingan antara hasil IP BMN (Rekapituasi Laporan Hasil Inventarisasi, Laporan Hasil Inventarisasi Barang Rusak Ringan dan Rusak Berat, Laporan Hasil Inventarisasi Barang Berlebih, Laporan Hasil Inventarisasi Barang tidak ditemukan) dengan nilai Aset Tetap di SIMAK-BMN dan Neraca. 2. Pastikan bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan rincian Aset Tetap di CaLK, melalui penelaahan CaLK 3. Pastikan bahwa saldo Aset Tetap di Neraca telah sesuai dengan Lampiran BMN, melalui penelaahan lampiran BMN 4. Pastikan bahwa aset tetap (misalnya Tanah,Gedung dan Bangunan,Kendaraan Operasional) yang tidak didukung dengan dokumen yang sah telah diungkapkan dalam CaLK. 5. Pastikan bahwa Aset Tetap yang tidak dimanfaatkan dan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak telah diungkapkan dalam CaLK melalui permintaan keterangan. 6. Pastikan bahwa setiap Belanja Modal telah dibukukan sebagai penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain, melalui rekonsiliasi antara Daftar Realisasi Belanja Modal dengan penambahan Aset Tetap atau Aset Lain-lain yang berasal dari pembelian, pengembangan nilai aset, Aset Tetap dalam renovasi, perolehan KDP dan pengembangan KDP. 7. Pastikan bahwa mutasi tambah dan mutasi kurang yang telah dibukukan dalam SIMAK-BMN telah didukung dengan dokumen sumber untuk transaksi Transfer Masuk, Transfer Keluar, Koreksi Pencatatan, Penghentian Aset dari Penggunaan, Saldo Akhir Tahun Berjalan, Melalui penelusuran ke dokumen-dokumen yang terkait. 8. Pastikan bahwa untuk Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat/usang telah di reklasifikasi ke aset lainnya,melalui permintaan keterangan dan penelusuran dokumen berita acara penghentian pengguanaan aset tetap ke akun aset lainnya.
67
Lanjutan Lampiran 3 Hasil Pelaksanaan Langkah-Langkah Review ( Daftar KKR Pendukung) 1. Penelaahan nilai wajar aset tetap perolehan sebelumnya. 2. Penelaahan kesesuaian saldo aset tetap dengan CaLK. 3. Penelaahan kesesuaian saldo aset tetap dengan dengan lampiran BMN. 4. Penelaahan dokumen kepemilikan BMN dan pengungkapannya dalam CaLK 5. Penelaahan pemanfaatan BMN dan pengungkapannya dalam CaLK 6. Rekonsiliasi belanja modal dengan penambahan aset tetap dari pembelian 7. Penelaahan mutasi tambahan kurang BMN dengan dokumen sumber. 8. Penelaahan reklasifikasi aset tetap rusak berat. Simpulan 1. 2. 3. Komentar 1. 2. 3.
No.Indeks KKR
68
Lampiran 4 KERTAS KERJA REVIEW (KKR) LRA AKUN BELANJA Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
ESELON-1 UAPPA-E1 UAPPA-W UAKPA
No.Indeks KKR Disusun oleh/tanggal Direview oleh/tanggal Disetujuai oleh/tanggal
KKR.BEL
Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Direktorat Jendral Bina Bangsa
Komponen LK LRA Neraca CaLK Akun/Segmen Penyelenggara Akuntansi Belanja Langkah-Langkah Review 1. Pastikan bahwa rekonsiliasi belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke berita acara rekonsiliasi. 2. Lakukan uji petik atas transaksi belanja dan pastikan bahwa setiap transaksi tersebut telah didukung dokumen pengeluaran yang sah, melalui penelusuran ke dalam SPM dan SP2D 3. Pastikan bahwa pengembalian belanja yang merupakan transaksi pengembalian belanja untuk periode berjalan, melalui permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSPB. 4. Pastikan bahwa pengembalian belanja periode sebelumnya telah diakui dan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak, dengan melakukan permintaan keterangan dan penelusuran jurnal transaksi ke dokumen SSBP. 5. Pastikan bahwa setiap belanja modal telah dicatat dalam jurnal korolari dan menambah aset tetap, dengan melakukan penelusuran dokumen SPM dan SP2D ke jurnalnya. No.Indeks Hasil Pelaksanaan Langkah-Langkah Review ( Daftar KKR Pendukung) KKR 1. Penelaahan rekonsiliasi belanja dengan KPPN 2. Uji petik SPM dan SP2D 3. Penelaahan pengembalian belanja periode berjalan 4. Penelaahan pengembalian belanja periode sebelumnya 5. Penelaahan jurnal korolari belanja modal Simpulan 1. 2. 3. Komentar 1. 2. 3.
