DAFTAR PUSTAKA Buku: A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) DEMOKRASI, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Edisi Ketiga, ICCE UIN syarif Hidyatullah, Jakarta, 2008 A. Rahman H. I., Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007 Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 Akhmad Satori, Sistem Pemerintahan iran Modern, Rausyan Fikr Institute, cetakan pertama, Yogyakarta, 2012 Amzulian Rifai, Teori Sifat Hakikat Negara, Cetakan ke-1, Tunggal Mandiri Publishing, Malang As’as Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, LP3ES , Jakarta, 2009
Pustaka
Astim Riyanto, Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya, Yapemdo, Bandung, 2006 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Edisi Revisi, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2008 Bintan R. Saragih, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1992 C.F. Strong, Modern Political Constitutions, Perbanyakan Fakultas Hukum Unpad, 1973 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Yogyakarta, 2000
Liberty,
Dorser and Baber, Webster’s Deluxe Unbridge Dictionary, 2nd edition, 1979 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi. Pusat Studi Hukum Tata negara FHUI, Jakarta, 2005
repository.unisba.ac.id
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994 -------------------------, Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta Timur -------------------------, Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011 -------------------------, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 -------------------------, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara), Cet.1, UI-PRESS, Jakarta, 1996 -------------------------, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu, Jakarta, 2007 -------------------------, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cetakan pertama, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006 John L Esposito dan John O Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek, terjemahan Rahmani Astuti , Mizan, Bandung, 1999 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi. Pusat Studi Hukum Tata negara FHUI, 2005, Jakarta Max Boli Sabon, dkk, 1992, Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, 1996 Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998
repository.unisba.ac.id
Moh. Mahfud. MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 Muhammad Anis, Demokrasi Islam;Perspektif Wilayah Al-Faqih, cetakan ke 1, Mizan, Bandung 2013 Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Bagi rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 Rahman Yasin, Gagasan Islam tentang Demokrasi, AK Group, Yogyakarta, 2006 Riza Sihbudi, Biografi Politik Imam Khomeini, Pustaka Utama dan IMSES, Jakarta, 1996 Riza Sahbudi, “Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Vilayat - I – Faqi: Sebuah Studi Pengantar” , dalam Asep Gunawan (ed), Artikulasi Islam Kultural, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Riduan, Skala Pengukuran Variable-Variable Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2008 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Uip Press, 1986 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Alfabet, Bandung, 2007 Yamani, Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini, Mizan, Bandung, 2002
repository.unisba.ac.id
Sumber Lain: A. Jurnal/Makalah/Artikel Dinoroy Marganda Aritonang, Penerapan sistem PresidensilPascaAmandemen UUD 1945, Mimbar Hukum No. 2 Volume 22 Juni 2010 HM. Thalhah, Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Bojonegoro, Jawa Timur, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 16 Juli 2009 Jimly Asshiddiqie, Dalam Makalahnya yang berjudul, Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi Versus Ekokrasi -----------------------, Dalam makalahnya yang berjudul, Gagasan Islam Teokrasi, Demokrasi dan Nomokrasi -----------------------, Dalam makalahnya yang berjudul, Gagasan Negara Hukum Indonesia Jumadi, Negara Hukum Demoratis Konstitusi Baru Indonesia, Jurnal Al-Risalah, Volume 11 Nomor 1 Mei 2011 Marjanne Termorshuizen, The Consept Rule of Law, dalam “JENTERA Jurnal Hukum”, Edisi 3 , November 2004 Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 16 , Juli 2009 Nandang Alamsah Deliarnoor, Lektor Kepala IV/c pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD, Sistem Pemerintahan Indonesia Pra dan Pasca Amandemen UUD 1945 Rukmana Amanwinata, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jurnal Sosial Politik DIALEKTIKA Vol. 2 No. 2-2001 Sutiyono, Artikel Ilmiah, Perubahan Pemilihan Eksekutif ( Suatu studi tentang pemilihan umum Presiden secara langsung berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen), Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jendral Soedirman, Fakultas Hukum
repository.unisba.ac.id
B.
Skripsi/Tesis/Disertasi
Irnaningsih, Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 19792005, Skripsi, Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin, dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1429/2008 Irawan Amin Nugroho, Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009 Sandhi Prakoso, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011 Tigor Einstein, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rangka Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di I ndonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden),Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014
C.
Internet
http://arissusanto.blogspot.com/2009/03/pemilihan-presiden-secara-langsung _29.html http://www.ewinoflaw.blogspot.com// https://ilhamendra.files.wordpress.com/2009/03/sistem-pemerintahan.pdf
D.
Peraturan Perundang-undangan
(a). Instrumen Internasional Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)
repository.unisba.ac.id
(b). Instrumen Nasional Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (c). Instrumen Asing Undang - Undang Dasar Republik Islam Iran Tahun 1989, Constitutepreject.org, Iran (Islamic Republic of)’s Contitution of 1979 with Amendments throught 1989
repository.unisba.ac.id
repository.unisba.ac.id
