DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Adam, Muhammad. Asal Usul Dan Sejarah Notaris. Bandung: Sinar Baru. 1985. Andasasmita, Komar. Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek). Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987. Ashshofa, Burhan. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1996. Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Cet. Kedua. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008. Chandra, S. Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah : Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan. Jakarta: Grasindo, 2005. Chomzah, Ali Achmad. Hukum Pertanahan : Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya. Cet. 1. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002. _______. Hukum Pertanahan : Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. Cet. 1. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003. Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri. Tata laksana Pengurusan Hak Atas Tanah. Jakarta: Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, 1985. Eddy, Richard. Aspek Legal Properti, Teori, Contoh, dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010. Effendi, Bachtiar. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya. Cet. 1. Edisi Kedua. Bandung: Alumni, 1993. Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1989. 124
125
________________. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. ________________. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur Bandung, 1982. ________________. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986. Hartono, Sunaryati. Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni, 1994. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya. Cet. 10. Jakarta: Djambatan, 2005. _______. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Universitas Trisakti, 2007. Haryanto. Cara Mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah. Surabaya: Usaha Nasional, 1981. HS, Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Huijbers, Theo. Filsafat Dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1982. Hutagalung, Arie S. “Perlindungan Pemilikan Tanah Dari Sengketa Menurut Hukum Tanah Nasional” Dalam Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. Ichsan, Soerojo Achmad. Dasar-Dasar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Sumur Bandung. 1960. Indroharto. Yurisprudensi Indonesia 3. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. 1990. Kie, Tan Thong. Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris. Buku Kesatu. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000. Lubis, M. Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju. 1994. Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2010. Mamudji, Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
126
Meliala,
Qirom Syamsudin. Pokok Pokok Hukum Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty, 1985.
Perjanjian
Beserta
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty, 1988. Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. Jual Beli. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Murad, Rusmadi. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Jakarta: Alumni, 1991. Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). Jakarta: PT. Grafindo. 1993. Nurachmad, Much. Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian. Jakarta: Visimedia, 2010. Pound, Roscoe. Pengantar Filsafat Hukum. Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1982. Pamungkasih, Rini. 101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak). Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009. Parlindungan, A.P. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju, 1999. _______________. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008. Pranjoto, Edi. Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional. Jakarta: CV. Utomo, 2006. Purnamasari, Irma Devita. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan. Bandung: Kaifa, 2010. Rajaguguk, Erinan. Hukum Dan Masyarakat. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983. Salindeho, John. Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Jakarta : Grafika, 1993. Santoso, Urip. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana, 2012.
127
Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung: Alumni, 1992. Simanjuntak, P.N.H. Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1999. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986. Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola, 2003. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995. ________________. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). Soemardi, Dedi. Pengantar Hukum Indonesia cet. 4. Jakarta: IND-HILL-CO, 2003. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. Soetomo. Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertifikat. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, 1981. Solahuddin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHAP, & KUHPdt). Jakarta: Visimedia, 2008. Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa, 1980. _________. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni, 1982. _________. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. _________, dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004. Sumardjono, Maria SW. Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2008.
128
____________________. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009. Supomo. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita, 1972. Suryabrata, Samadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998. Sutedi, Adrian. Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Jakarta: Cipta Jaya, 2006. ____________. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. ____________. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi dan Profesi Hukum. Semarang: Aneka Ilmu. 2003. Tunggal, Hadi Setia. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris. Jakarta: Harvarindo. 2006. Waluyo, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Semarang: PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996. Wahid, Muchtar. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah : Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis. Cet. 1. Jakarta: Republika, 2008. Wicaksono, Frans Satriyo, dan Agung Sugiarto. Panduan Lengkap Membuat SuratSurat Kuasa. Jakarta: Visimedia, 2009. Wijaya, Sandrina. Surat Perjanjian Bisnis: Langsung Deal. Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2009. Wijayanto, Agus. Masalah dan Sengketa Hak Atas Tanah. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pertanahan Nasional, 2004. Winangun, Y. Wartaya. Tanah Sumber Nilai Hidup. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004.
129
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Republik Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Republik Indonesia, Surat Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1982 Nomor 594/1493/AGR tentang Surat Pengantar Sekaligus Penjelasan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. KAMUS/ENSIKLOPEDIA Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cetakan ke-10. Jakarta: Balai Pustaka, 1987. MAKALAH/DIKTAT Sutrisno. ”Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris”. Diktat Kuliah. Medan. 2007. INTERNET Anonim, “Definisi Peran”, http://kamusbahasaindonesia.org/peran/mirip, terakhir diakses tanggal 08 Maret 2014
130
Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, ”Objek Bea Meterai, Ketentuan Khusus”, http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak& cat=meterai, terakhir diakses tanggal 20 Februari 2015. Boen,
Hendra Setiawan, “Tinjauan Terhadap Surat Kuasa Mutlak”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16939/tinjauan-terhadapsurat-kuasa-mutlak, terakhir diakses tanggal 08 Maret 2015.
