DAFTAR PUSTAKA a. Buku Abdoel Kadir, Abdul Wahab. Manajemen Strategik, Jakarta : Pramita Press, 2007. Blanchard Kenneth, Hersey Paul, Manajemen Perilaku Organisasi : Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, terjemahan Agus Dharma, Erlangga, Jakarta, 1990. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Burns, Danny, Robin Hambleton, and Paul Hoggett; The Politics of Decentralization Revitalizing Local Democracy; London. McMillan, 1994 Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Naskah Akademik Pemerintahan Desa, Jakarta, 2007. Dwiyanto, Agus, dkk. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002. Gie, The Liang. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negera RI (Buku III), Gunung Agung, Jakarta, 1968. Harkat Bangsa, Yayasan. Otonomi Daerah : Evaluasi dan Proyek, Yayasan Harkat Bangsa, 2003. Hersey Paul, Blanchard Ken. Management of Organizational Behaviour, Prentice Hall Inc.Englewood Cliffs, New Jersey, 1982 Huseini, Martani & Hari Lubis. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro), Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI. Irfan, Catchment Area : Studi Penataan Organisasi dan Batas Daerah di Kota Depok. Tesis. Fisip UI. 2000.. Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan. CV Rajawali, Jakarta, 1994. Kotter, John P , Leading Change, Boston, Massachusets, Harvard Business Press, 1996. Kotter, John P. What Leaders Really Do?, Harvard Business School Press, 1995 Lovelock, Christopher. Product Plust, Mc. Graw-Hill, New York, 1994 Mulyadi, Arif, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan RI, Prestasi Pustaka Publishers, Jakarta. 2005.
127 Analisis peran..., Sri Handayani, FISIP UI, 2008
Mulyono, Djokosantoso. Budaya Korporat dan Budaya Koorporasi, Elex Media Komputindo. Jakarta. 2003. Nordholt, Henk Schulte, ed. Politik Lokal Di Indonesia, KITLV, Jakarta, 2007 Nurmentu, Safri. Budaya Organisasi: Dari Hester I Barnard sampai Michael E. Porter, Jakarta, 2003. Oetomo, Tri Widodo, Perilaku Organisasi, bahan ajar, tidak dipublikasikan Prasojo, Eko, dkk. Kinerja Pelayanan Publik : Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja, Keterlibatan dan Partisipasi Dalam Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kependudukan, Yappika, 2006. Prasojo, Eko, dkk. Laporan Pendahuluan Penataan Sistem Pengaturan Tatalaksana Perijinan Bidang Perekonomian, Menpan RI dan Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota Fisip UI. Riwu Kaho, Josef, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta. 1988. Salam, Dharma Setyawan. Manajemen Pemerintahan Indonesia, Penerbit Djambatan, 2002. Sarundajang, SH. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. , Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2005. Schein, Organizational Culture and Leadership, Josey Bass, San Fransisco, 1991. Senge, Peter. Disiplin Kelima, terjemahan Nunuk Adiami, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996. Siagian, Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 1999. Siagian, Sondang P. Teori dan Praktek Kepemimpinan, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Smith, BC. Decentralization : The Territorial Dimension of the State, 1985. Suwandi, Made. Kewenangan dan Pelayanan Pemda, Bahan ajar tidak dipublikasikan, 2006. Suwandi, Made. Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia, bahan ajar, tidak dipublikasikan, 2002. United Nations, Decentralization for National and Local Development. 1962. Wasistiono, Sadu. Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, Fokusmedia, Bandung, 2003.
128 Analisis peran..., Sri Handayani, FISIP UI, 2008
Waworuntu, Bob. Dasar-Dasar Abdi Negara Melayani Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, 1997. Widjaya, HAW. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, Rajawali Pers, 2004. Wignosubroto, Soetandyo, dkk. Pasang Surut Otonomi Daerah : Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Yayasan Tifa, Jakarta. 2005.
b. Jurnal, Artikel dan Makalah Abdul Wahab, Solichin. Globalisasi dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Governance, Makalah Pengukuhan Guru Besar Universitas Brawijaya, Malang, 2000. Bappenas, Laporan Akhir Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, diunduh dari http :// aparaturnegara,bappenas.go.id. Irfan Ridwan, Lembaga Kecamatan : Quo Vadis?, Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume X/Nomor 1/Januari/2002, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Indonesia, Jakarta. Dharmawan, Arya Hadi. Isyu-Isyu Kritikal Institusi Kecamatan Dalam Tata Pemerintahan Daerah : Pelajaran dan Pilihan Solusi Dari Enam Kabupaten Studi, makalah hasil penelitian. diunduh dari http :// www.psp3ipb.or.id. Depdagri, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, diunduh dari www.drsp-usaid.org, Effendi, Sofian. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance, Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi, Kantor Menteri Negara PAN, 22 September 2005 Hoessein, Bhenyamin, Penentuan Batas-Batas Wilayah Administrasi/Daerah Otonom : Suatu Pemikiran Berorientasi Pembangunan, Majalah Hukum dan Pembangunan. FHUI, 1978. , dkk. Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, FISIP UI, Jakarta, 2005. Penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, 2003 International Public Management Journal, Number 1 1999 Vol. 2 Islamy, Irfan, Muh. Agenda Kebijaksanaan Reformasi Administrasi Negara, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 1, September 2001
129 Analisis peran..., Sri Handayani, FISIP UI, 2008
Ismail, Mohammad, Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat : Makalah, disampaikan dalam Diskusi Panel Optimalisasi Peran PNS pada Pelaksanaan Tugas Pokok sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, 2003. Jurnal Konstitusi, Otonomi Khusus Papua Pasca Pembatalan UU Nomor 45Tahun 1999, Mahkamah Konstitusi RI, 2004. Kinseng, Rilus A. Kecamatan Di Era Otonomi Daerah : Kekuasaan dan Wewenang Sarat Konflik Sosial, makalah disampaikan pada diskusi Ahli di Hotel Mirah, Bogor, Febr. 2008. Kota Bekasi Dalam Angka 2005, dari http : // www.kotabekasi.go.id Mawardi, Oentarto Sindung, Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah :Permasalahan dan Tantangan, makalah, disampaikan oleh Pada Diskusi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Jangka Panjang , 27 November 2002, Jakarta. Diambil dari http : // www.depdagri.go.id Sekretaris Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Tata Hubungan Desa dan Supra Desa, Makalah disampaikan pada seminar mengenai desa di masa depan, Jakarta, 2006. Siregar, Hotman, Pelayanan Publik di Kota Bekasi, Harian Suara Pembaharuan, 18 September 2007. Supriyono, Bambang. Kompetensi di Tingkat Operasional Dalam Pelayanan Publik di Perkotaan, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Administrasi UNBRAW, Volume IV No. 1. 2003. C. Undang-Undang dan Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi
130 Analisis peran..., Sri Handayani, FISIP UI, 2008
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan di Kota Bekasi Peraturan Walikota Bekasi Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Pada Kecamatan Pemerintah Kota Bekasi Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi Keputusan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Struktural Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi
131 Analisis peran..., Sri Handayani, FISIP UI, 2008
