DAFTAR PUSTAKA A. Buku Arndt, Paul, 2002, Demon dan Paji: Dua Bersaudara Yang Bermusuhan di Kepulauan Solor, Edisi terjemahan Sabon Nama, Paulus, Puslit Candraditya, Maumere-Flores. Asshiddiqie, Jimly, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta. -------------------, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. -------------------, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta. BPS Kabupaten Flores Timur, 2013, Flores Timur dalam Angka, Kerjasama BPS dan Pemda Kabupaten Flores Timur, Larantuka. Budiardjo, Miriam, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Budi Kleden, Paul, 2008, Kampung, Bangsa, Dunia 50 Tahun Nusa Tenggara Timur, Penerbit Lamalera, Yogyakarta. Daud Busro, Abu, 1990, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Darumurti, Krsinha D., 2012, Kekuasaan Diskresi Pemerintahan Kajian Mengenai Konsep, Dasar Pengujian dan Sarana Kontrol, Citra Aditya Bakti, Bandung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, Sejarah Daerah Nusa Tenggara Timur, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta. Dwipayana, A.A. G.N., 2005, Desa Mawa Cara Problematika Desa Adat di Bali, IRE, Yogyakarta. Eko, Sutoro (editor), 2005, Manifesto Pembaharuan Desa, APMD Press, Yogyakarta. Fauzan, Muhammad, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta. Fernandez, Stephanus Ozias, 1990, Kebijakan Manusia Nusa Tenggara Timur, STFK – Ledalero, Maumere – Flores. Fuady, Munir, 2011, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung. Halim, Abdul dan Ibnu Mujib (editor), 2009, Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta. Hamid, Edy Suhandi dan Sobirin Malian (Editor), 2004, Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi, dan Saran,UII Press, Yogyakarta. Harsono, 1992, Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa, Liberty, Yogyakarta. Handoyo, B. Hestu Cipto, 1998, Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah Pokok-Pokok Pemikiran Menuju 160
Reformasi Hukum Di Bidang Pemerintahan Daerah, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. -------------------, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta. Huda, Ni’Matul, 2009,Hukum Pemerintahan Daerah,Nusa Media,Bandung. -------------------, 2009, Otonomi Daerah:Filosofis, Sejarah Perkembangan dan Problematika,Pustaka Pelajar,Yogyakarta. Istanto, Sugeng F., 2007,.Penelitian Hukum,. CV Ganda,.Yogyakarta. Karim, Abdul Gafar (editor), 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Keja Sama Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta. Kartasapoetra, G., (et al), 1986, Desa Dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya, Bina Aksara, Jakarta. Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984, Desa, Balai Pustaka, Jakarta. Keban, Yeremias T., 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Penerbit Gava Media, Yogyakarta. Koesoemahatmadja, R.D.H., 1979, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Binacipta, Bandung. Kotten, B.K., Dkk, 1986, Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan NTT,Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Ditjend Kebudayaan, Depdikbud, Jakarta. Kusnardi, Moh dan Bintan Saragih, 1994, Ilmu Negara., Gaya Media Pratama, Jakarta. Magnar, Kuntana, 1984, Pokok-Pokok Pemerintah Daerah Otonom Dan Wilayah Administratif, Armico, Bandung. Mahfud M.D., Moh., 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3S, Jakarta. Mahmud Marzuki, Peter, 2010,Penelitian Hukum,Kencana Prenada Media Group,Jakarta. Manan, Bagir, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya), UNISIKA, Kerawang. ----------------------, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945,.Pustaka Sinar Harapan,Jakarta. -------------------, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta. Marzuki, Laica, 2006, Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahakamah Konstitusi RI, Jakarta. Muchsan, 1981, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Muhammad, Bushar, 1978, Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita, Jakarta. Muslimin, Amrah, 1978,.Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah,.Alumni, Bandung. Naning, Ramdlon, 1983, Gatra Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta. Ngani, Nico, 2012, Bahasa Hukum dan Perundang-Undangan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 161
Nurcholis, Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta. Nasroen, M., 1951, Masalah Sekitar Otonom, JB. Wolter-Groningen. Orin Bao, Sareng, 1969, Nusa Nipa Warisan Purba, Nusa Indah, Ende-Flores. Pantja Astawa, I Gde, 2008, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni, Bandung. Rahardjo, Satjipto, 2009, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta. Riwu Kaho, Josef, 1997,Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya,RajaGrafindo Persada, Jakarta. ----------------------, 2012,Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Center For Politics Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945, Setneg, Jakarta. Sinar Basarshah II, Tuanku Luckman, 2006, Persekutuan Adat (Adatrechtsgemeenscchappen) dan Karajaan Bumi Putera (Zelfbesturende Landschappen)Di Hindia Belanda, FORKALA Sumatera Utara, Medan. Soedjito, Irawan, 1990,Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rhineka Cipta, Jakarta. Soehino, 1980, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta. ----------------------, 1988, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Soemardjan, Selo (Penyunting), 1993, Hukum Kenegaraan Republik Indonesia Antara Teori, Tatanan dan Terapan, Kerjasama Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan PT. Grasindo, Jakarta. Soenardjo, R.H. Unang, 1984, Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Tarsito, Bandung Soepomo, 1977, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta. Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Kanisius, Yogyakarta. Strong, C.F., 1966, Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, The English Sugandha, Daan, 1981, Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, CV. Sinar Baru, Bandung. Sukriono, Didik, 2010, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa (Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia), Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruan dan Setara Press, Malang. Syarifudin, Ateng, 1984, Pasang Surut Otonomi Daerah, Binacipta, Bandung. ----------------------, 1991,Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembanganannya, Mandar Maju, Bandung. ----------------------, 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Citra Aditya, Bandung. 162
Utomo, Warsito, 2005, Administrasi Publik Baru Indonesia Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Vatter, Ernst, 1984, Ata Kiwan, Nusa Indah, Ende-Flores. Warman, Kurnia, 2010, Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat, Kerjasama Huma, Van Vollenhoven Intitute dan KITLV, Jakarta. Wolhoff, G.J., 1960, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Timun Mas, Jakarta. B. Disertasi, Ringkasan Disertasi dan Tesis Boro Tokan, Chrispinus, 1990, Apakah Reakasi Masyarakat Terhadap Delik Adat Dapat Dijadikan Pelengkap Dalam Penghukuman Menurut KUHP? Suatu Pemeikiran Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional (Suatu Penelitian Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Flores Timur)” Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. ----------------------, 2003,Penyelesaian Delik Adat Pembunuhan Melalui Mekanisme Pranata Lokal Orang Lamaholot Di Pulau Adonara Kabupaten Flores Timur, Ringkasan Disertasi Program Pascasarjana FH UI, Jakarta. Kopong Medan, Karolus, 1997, Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara-Flores: Suatu Studi Budaya Hukum, Tesis Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang. Nurbaningsih, Enny, 2011, Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah Dalam Peraturan Daerah (Studi Periode Era Otonomi Seluas-Luasnya.), Disertasi Program Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta. Zanibar M.Z., Zen, 2003, Otonomi Desa: Dengan Acuan Khusus Pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan, Disertasi Program Pascasarjana FH UI, Jakarta. C. Makalah, Artikel, Opini, Kertas Kerja dan Hand Out Perkuliahan Boro Tokan, Chris, 2010, Gelombang Kedatangan Sebagai Proses Menyatu Arus Ata Lamaholot, (opini) yang dimuat www.nttonline.com, Kupang, 16 November 2010. Diwa, Dikdakus, 1974, Adonara Pulau Romantis, Kertas Kerja Pastoral, Non Publikasi, Adonara – Flores. Eko, Sutoro, 2006, Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa, (makalah) Disampaikan dalam Sarasehan Nasional Menggagas Des Masa Depan, Diselenggarakan oleh Ditjen Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) Depdagri, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Democratic Reform Support Program (DRSP) USAID, Jakarta 34 Juli 2006
163
Fajrul Falaakh, Mohammad, 2012, Konsep dan Aspek-aspek Desentralisasi, Hand Out perkuliahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk Program Magister Hukum FH UGM, 14 April 2012, Yogyakarta. Kanisius, Ola Mangu, 2011, Merefleksi Nasionalisme dalam Kebhinekaan, dalam Pos Kupang, 27 Oktober 2011. -------------------, 2011, Menyoalkan Levelitas Peraturan Desa (PERDES), (opini) Harian Timor Express, Kupang, Senin 5 Desember 2011. Muda, Padre Yosep, tanpa tahun, "Rerawulan Tanaekan Sebuah Penelitian Tentang Asal Usul Budaya Ata Lamaholot", Kertas Kerja-Non Publikasi, Adonara-Flores. Nurbaningsih, Enny, 2011, Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas, dalam Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1 Februari 2011 Pratikno, ”Desentralisasi dan Otonomi Daerah” Hand Out perkuliahan Magister Hukum, FH UGM, tanpa tahun. Yogyakarta. Samego, Indria, 2004, Otonomi Daerah Dan Demokratisasi: Kontekstualisasi Hubungan Birokrasi dan Politik, (makalah) Disampaikan pada Diklat Manajemen Pemerintahan bagi Pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, 16 Oktober 2004. Stefanus, Kotan Y., 2001, Otonomi Desa Versi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa, (makalah) Disampaikan dalam Seminar Pengembangan Otonomi Desa Melalui Penguatan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Provinsi NTT, Kupang 5 Mei 2001 Sumardjo, Jakob, 2014, Adil dan Makmur, (opini) Harian Kompas, Senin 14 April 2014, Jakarta. D. Peraturan Perundang-Undangan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara RI No. 84 Tahun 1965) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara RI No. 38 Tahun 1974/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI No. 56 Tahun 1979/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153)
164
Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI No. 60 Tahun 1999/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI No. 125 Tahun 2004/Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI No. 07 Tahun 2014/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
165
