DAFTAR PUSTAKA A.
Buku
1.
Charles Lusthaus, Marie-Helene Adrien, Gary Anderson, Fred Caerden, Enchancing Organizational Performance : a toolbox for self assessment, Vikas Publishing House Pvt.Ltd., Tahun 2000.
2.
Ditjen. Pengairan, Mengelola Air untuk Kemakmuran Rakyat, Ditjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, Tahun 1997.
3.
Ditjen. Sumber Daya Air, Bahan Sosialisasi Unit Pelaksana Teknis/Balai di lingkungan Ditjen. Sumber Daya Air, Tahun 2006.
4.
Drs. Ig. Wursanto, Dasar–Dasar Imu Organisasi, Penerbit Andi, Tahun 2005.
5.
Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Tahun 2008.
6.
Dr. Oentarto SM, Dr. I. Made Suwandi, M.Soc.Sc, Drs. Dodi Riyadmadji, Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan, Samitra Media Utama, Tahun 2004.
7.
Robert J. Kodoatie, Ph.D, Roestam Sjarief, Ph.D, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, Penerbit Andi, Tahun 2005.
8.
Robert J. Kodoatie, Suharyanto, Sri Sangkawati, Sutarto Edhisono, Pengelolaan Sumber Daya Air dalam otonomi Daerah, Penerbit Andi, Tahun 2002.
9.
Stephen P. Robbins, Organization Behaviour, 10th Edition, Prentice Hall, Terjemahan oleh Drs. Benyamin Molan, PT Indeks, Tahun 2006.
10.
Dr. K. Suhendra, SH., M.Si, Manajemen dan Organisasi : Dalam Realita Kehidupan, CV. Mandar Maju, Tahun 2008.
11.
Waluyo, S.Sos.M.Si, Manajemen Publik: Konsep, aplikasi dan Implementasinya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah; CV. Mandar Maju, Tahun 2007.
12.
Prof. Widjajono Partowidagdo, Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan, Program Pasca Sarjana Studi Pembangunan ITB, Tahun 2004.
13.
William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Terjemahan oleh Drs. Samodra Wibawa, MA. dkk, Gadjah Mada University Press, Tahun 2000.
14.
Prof. Dr. J. Winardi, SE, Manajemen Perilaku Organisasi, Kencana Prenada Media Group, Tahun 2004.
15.
Prof. Dr. J. Winardi, SE, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, Rajawali Pers, Tahun 2003.
134
B.
Peraturan Perundang-undangan
1.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya.
2.
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
4.
Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
5.
Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
6.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
7.
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
8.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9.
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10.
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
11.
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa.
12.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga.
13.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.
14.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
15.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
16.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
17.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
18.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
19.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 51/PRT/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005–2009.
135
20.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
21.
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
22.
Keputusan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah nomor 23/KPTS/M/2000 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah.
23.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 211/KPTS/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
24.
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 211/KPTS/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
136
Lampiran A KUESIONER TATA KELOLA INSTITUSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS WILAYAH ATAU BERBASIS SEKTOR
INSTITUSI
: .............................................................……………………….............…
1.
Pekerjaan yang menjadi kewenangan Departemen Pekerjaan Umum (c.q. Ditjen SDA) yang ada di Daerah sebaiknya dilaksanakan : a. Oleh Ditjen Sumber Daya Air (langsung tanpa melalui BBWS/BWS) b. Oleh BBWS/BWS di Daerah c. Melalui Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan kepada Gubernur/Prov/Kab/Kota d. …………………………………………………………………………..............
2.
Apa manfaat keberadaan BBWS/BWS bagi Provinsi? a. Sebagai pelaksana tugas Pusat di Daerah (pembangunan fisik) b. Sebagai tempat Konsultasi Teknis bagi Provinsi c. Sebagai penghubung antara Pusat dan Daerah (dalam hal : ............................. ............................................................................................................................) d. ………………………………………………………………............................
3.
Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di Daerah, apa hambatan yang dialami oleh pelaksana (Pem. Provinsi) di daerah ? a. Koordinasi teknis dengan Ditjen SDA atau BBWS/BWS b. Pengelolaan Keuangan c. Urusan Administrasi d. Tidak ada hambatan e. …………………………………………………..
4.
Kegiatan fisik apa yang seharusnya langsung dilaksanakan oleh Pusat ? a. Pekerjaan Lintas Negara/Lintas Provinsi b. Pekerjaan dengan berbantuan luar negeri / anggaran besar (di atas … Milyar) c. Pekerjaan strategis nasional atau dengan teknologi tinggi d. Tidak ada, semua dapat dilakukan melalui dekon atau TP e. ……….....................................………………………………………………..
5.
Apa kelemahannya jika pekerjaan dilaksanakan langsung oleh Pusat ? a. Pengawasan pekerjaan kurang maksimal b. Kurang komunikasi dengan masyarakat c. Kurang sinkron dengan aktivitas di daerah d. Tidak ada kelemahan e. ……………………………………………………
137
6.
Dalam rangka pelaksanaan Dekon & TP, peran apa yang diharapkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah ? a. selaku pelaksana langsung pembangunan fisik b. selaku pengawas langsung pelaksanaan kegiatan fisik Pusat (pelaksanaan norma, standar, pedoman dan manual) c. selaku koordinator pelaksanaan kegiatan fisik Pusat sehingga terjadi sinkronisasi antara kegiatan pusat dan daerah d. ..........................................................……………………………………
7.
Hambatan apa yang dirasakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun koordinasi antara Pusat dan Daerah ? a. Prosedur yang tidak jelas; b. Terlalu banyak unit kerja yang terlibat dalam satu program; c. Kurang transparan; d. Program kurang terarah; e. …………………………………………
8.
Apakah ada urusan yang seharusnya sudah menjadi kewenangan daerah namun masih dilaksanakan oleh Pusat, sebutkan? a. Ada, pekerjaan ……………………………......................................................... ………………………………………….............................................................. b. Tidak ada
9.
Untuk mendukung pelaksanaan Dekon dan TP, dukungan apa yang telah diberikan Pusat kepada Daerah ? a. Kebijakan (norma, standar, pedoman dan manual) b. konsultansi teknis; c. Dukungan sumberdaya (alat, bahan, manusia) d. Belum ada e. …………………………………………………………………………………
10. Apakah struktur organisasi Ditjen SDA (tingkat Pusat) sudah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pusat saat ini ? a. Sudah sesuai, tidak perlu penyempurnaan b. Sudah sesuai namun perlu penyempurnaan c. Sudah tidak sesuai sehingga perlu ditata ulang d. ......................................................................................... 11. Jika menganggap struktur organisasi Ditjen SDA saat ini perlu ditata ulang, bagian/unit kerja apa yang perlu direkonstruksi kembali ? a. …………………………………………………… b. …………………………………………………… c. …………………………………………………….. d. ……………………………………………………..
138
12. Apakah struktur organisasi BBWS/BWS Ditjen SDA di Daerah sudah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pusat di Daerah saat ini ? a. Sudah sesuai, tidak perlu penyempurnaan b. Sudah sesuai namun perlu penyempurnaan c. Sudah tidak sesuai sehingga perlu ditata ulang d. ......................................................................................... 13. Bagaimana tanggapan terhadap bentuk institusi pengelolaan SDA saat ini sebaiknya? a. Sesuai dengan yang telah berjalan pada saat ini b. Unit Kerja eselon II secara sektor (irigasi, SDW, rawa), unit kerja eselon III secara wilayah (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dst) c. Unit Kerja eselon II secara wilayah administrasi (wilaya Barat, Tengah, Timur), unit kerja eselon III secara sektor (irigasi, SDW, rawa, dst) d. Unit Kerja eselon II secara wilayah administrasi (wilaya Barat, Tengah, Timur), unit kerja eselon III secara wilayah administrasi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dst) e. Unit Kerja eselon II secara sektor (irigasi, SDW, rawa), unit kerja eselon III secara proses pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan, OP, rehabilitasi, dsb) f. ………………………......................................................................................... 14. Saran-saran tentang penataan kelembagaan/institusi Ditjen SDA kedepan ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 15. Saran-saran tentang penataan kelembagaan/institusi BBWS/BWS kedepan ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk mengisi kuestioner ini.
139
Lampiran B
REKAPITULASI HASIL KUESIONER
1 2 3 4 5 6
Responden : Jawaban tertutup b, c a, b, c e a, b, c a, b, c d
7
e
a, b, c, dan d bisa terjadi, hambatan lainnya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia
8
a
misal pekerjaan irigasi, biasanya berdasarkan surat permintaan bantuan dari pemerintah daerah
9 10 11
a, b, c, e b a
dukungan biaya yang perlu disempurnakan adalah mekanisme/SOP yang jelas sehingga dapat terhindari overlapping tugas ataupun mis-koordinasi dalam satu unitkerja
12 13
b f
Saat ini sudah cukup OK, hanya perlu dibuat mekanisme/SOP yang jelas terutama untuk di Balai WS
14
-
- perlu rekruitmen yang cukup banyak mengingat dalam waktu dekat akan banyak pegawai yang pensiun. - pemberdayaan sdm : memperbanyak pelatihan/kurus yang disesuaikan kebutuhan, pendidikan formal bagi karyawan (beasiswa). - perencanaan karir yang jelas. - membangun sistem tunjangan kerja yang proporsional disesuaikan dengan penilaian kinerja yang sesungguhnya.
15
-
- pembentukan SNVT dalam Balai WS sudah OK, hanya saja perlu suatu SOP/mekanisme kerja yang jelas sehingga pembentukan SNVT jangan malah seakan-akan membentuk institusi lain di luar Balai WS padahal SNVT adalah bagian dari Balai.
No.
1 (nn) Jawaban terbuka c (kegiatan pengelolaan sumber daya air) e (sementara ini belum ada kegiatan sda yang di dekonsentrasikan) sebagai partner pemerintah pusat sehingga kegiatan pembangunan pusat yang ada di daerah dapat sinkron dan sesuai kebutuhan
140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responden : Jawaban tertutup c d e e c a d a a b a c f -
15
-
No.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Responden : Jawaban tertutup b, c a d a, b, c d a e a a, b, c a a a -
2 (Dinas PSDA Prov. Jabar) Jawaban terbuka Tidak jelas Belum ada dekon Skala Nasional Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA yang bersifat operasional Tidak ada yang cocok a s.d e Departemen memiliki fungsi kebijakan strategis nasional sehingga menghasilkan sdm dan kebijakan nasional sda Apabila memang harus diakomodasi sebagai UPTD lembaga publik, bukan hanya melaksanakan pekerjaan fisik saja, tetapi berhubungan dengan fungsi umum pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 3 (BBWS Pompengan Jeneberang) Jawaban terbuka Tidak ada hambatan berhubungan dengan bencana alam sudah berjalan dengan baik sudah berjalan dengan baik
141
1 2 3 4 5 6
Responden : Jawaban tertutup a a, b, c a d
7 8 9 10 11 12 13 14
e b b b a -
15
-
No.
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Responden : Jawaban tertutup b, c a, c b a, b, c c d b b a, b a b a -
4 (Bina Program SDA) Jawaban terbuka Perencanaan dan koordinasi Kerjasama untuk melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dan selalu koordinasi Tiap daerah beda Sebaiknya setiap pergantian Menteri tidak ada perubahan struktur organisasi, yang penting adalah mempertajam tupoksi agar semua kegiatan bisa tertangani dengan baik dan jelas - sebaiknya tidak ada Ka SNVT di BWS/BBWS. PPK langsung dibawah Kabid atau Kasi agar kegiatan selalu terkoordinasi dengan struktural Balai, - BWS/BBWS => harus ada yang menangani perizinan.
5 (Subdit Perencanaan Teknis, Rawa Pantai) Jawaban terbuka penyusunan program dan operasional kegiatan OM melalui TP perlu SOP jabatan struktural dan fungsional perlu SOP jabatan struktural dan fungsional
142
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Responden : Jawaban tertutup b a, c a, c a, c a, e a, c e a a, b, c b b c -
Responden : Jawaban tertutup b a, d a a, c a d e a a, b, c, e b a b d -
6 (PPSDA Sulawesi II) Jawaban terbuka koordinasi program sdm terbatas campur tangan aparat di daerah fisik yang dilaksanakan pusat, tapi atas permintaan daerah agar lebih baik lagi lebih konsen dan fokus
7 (Binlak Wil timur Dit. Sungai Danau Waduk) Jawaban terbuka pemberian rekomtek koordinator musrenbangda sdm kurang qualified penyediaan dana oleh daerah yang menjadi kewenangannya dana Direktorat menjadi direktorat wilayah -
143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Responden : Jawaban tertutup b a, d a a, c a, c c b a a b a b e -
15
-
No.
8 (Binlak Wil Timur Dit. Rawa Pantai) Jawaban terbuka sebagi ajang untuk koordinasi operasi dan pemeliharaan kembalikan ke wilayah - upayakan pemetaan sdm, the right man in the right place - klasifikasi pendidikan harus diperhatikan idem sda
144
145
146
147
Lampiran C
ANALISIS KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PERIODE S.D. 1999 PENDEKATAN KELEMBAGAAN : SEKTORAL STAKEHOLDER Ditjen Pengairan
KEUNGGULAN
KELEMAHAN
+ Seluruh tanggungjawab pengelolaan sda berada pada Pemerintah Pusat + Perencanaan menjadi lebih terfokus, karena program ditetapkan oleh pemerintah pusat + Ketersediaan SDM dengan kompetensi bidang sektor sda
- Ego pemerintah pusat dalam penetapan prioritas pembangunan
Dinas Provinsi
+ Program kegiatan sudah ditetapkan, sehingga Dinas tinggal melaksanakan tugas tersebut
- Program dari Pemerintah Pusat seringkali tidak sesuai dengan prioritas daerah. - Koordinasi penanganan sda harus dilakukan dengan seluruh direktorat teknis.
Masyarakat
+ Manfaat pembangunan hanya dirasakan langsung oleh masyarakat - Lokasi penanganan sangat terbatas, prioritas pembangunan berada yang daerahnya mendapat prioritas penanganan di Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan wilayah lainnya hampir tidak tersentuh. - Kesulitan bagi masyarakat untuk mengadukan masalah sda, karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti kemana harus mengadu.
- Perencanaan tidak didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan daerah - Integrasi program antar sektor harus melibatkan seluruh direktorat teknis - Sulit melakukan penempatan SDM dalam bidang sda yang berbeda dengan keahliannya
- Masyarakat tidak dapat mengusulkan program pembangunan
PERIODE 1999 S.D. 2004 : PENDEKATAN KELEMBAGAAN : KEWILAYAHAN STAKEHOLDER
KEUNGGULAN
Ditjen Pengembangan Perdesaan + Seluruh tanggungjawab pengelolaan sda berada pada Pemerintah Pusat Ditjen Sumber Daya Air + Perencanaan menjadi lebih terfokus, karena program ditetapkan oleh pemerintah pusat + koordinasi program lebih mudah + Ketersediaan SDM dengan kompetensi bidang sektor sda secara umum + Masing-masing wilayah berpacu untuk membangun wilayah yang menjadi tanggungjawabnya
KELEMAHAN - Ego pemerintah pusat dalam penetapan prioritas pembangunan - Ketersediaan SDM dengan kompetensi bidang sektor sda mulai sulit, karena bersifat kompetensinya bersifat umum - Perencanaan tidak didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan daerah - Produk pengaturan sangat terbatas
Dinas Provinsi
+ Program kegiatan sudah ditetapkan, sehingga Dinas tinggal melaksanakan tugas tersebut + koordinasi program antar pusat dan daerah lebih terintegrasi
- Program dari Pemerintah Pusat seringkali tidak sesuai dengan prioritas daerah. - Hanya melaksanakan sebagian tugas operasi dan pemeliharaan irigasi.
Masyarakat
+ Manfaat pembangunan hanya dirasakan langsung oleh masyarakat - Masyarakat tidak dapat mengusulkan program pembangunan yang daerahnya mendapat prioritas penanganan + Masyarakat lebih mudah untuk mengadukan masalah sda + Prioritas pembangunan teralokasi di setiap wilayah
PERIODE 2004 S.D. sekarang : PENDEKATAN KELEMBAGAAN : SEKTOR STAKEHOLDER
KEUNGGULAN
KELEMAHAN
Ditjen Sumber Daya Air
+ Perencanaan menjadi lebih terfokus, karena program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah yang menjadi kewenangannya + Ketersediaan SDM dengan kompetensi bidang sektor sda + Kemudahan dalam penyediaan produk pengaturan pengelolaan dsumber daya air berdasarkan sektornya
- Integrasi program antar sektor harus melibatkan seluruh direktorat teknis - Sulit melakukan penempatan SDM dalam bidang sda yang berbeda dengan keahliannya
Dinas Provinsi
+ Perencanaan menjadi lebih terfokus, karena program yang ditetapkan oleh daerah adalah yang menjadi kewenangannya
- Program dari Pemerintah Pusat kadangkala tidak sesuai dengan program atau prioritas daerah. - Koordinasi penanganan sda harus dilakukan dengan seluruh direktorat teknis.
Masyarakat
+ Manfaat pembangunan hanya dirasakan langsung oleh masyarakat - Kesulitan bagi masyarakat untuk mengadukan masalah sda, karena yang daerahnya mendapat prioritas penanganan masyarakat tidak mengetahui secara pasti kemana harus mengadu.
