157
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Alatas, Syed Husein., Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta: LP3ES, 1983. Ali, Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Amani, 1999. Anaraga, Panji., BUMN, Swasta dan Koperasi, Jakarta: Pustaka Jaya, 2002. Arief, Barda Nawawi., Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994. ______dan Muladi., Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni 1992. Atmadja, Arifin P. Soeria., Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik, Jakarta: FH UI, 2005. Badrulzaman, Mariam Darus., Suatu Pemikiran Mengenai Beberapa Asas Hukum yang Perlu Diiperhatikan dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Kertas Kerja dalam Simposium Pembaharuan Hukum Perdata, Jakarta: BPHN, 1981. ______Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung: Alumni, 1996. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990. Effendy, Marwan., Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005. Elliott, Kimberly Ann., Korupsi dan Ekonomi Dunia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999. Friedman, L.M, The Legal System; A Social Science Persfective, New York, Russel Sage Foundation, 1975. Hamzah, Andi., Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: Gramedia 1991. ______Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Hamid, Edi Suandi., dan M. Sayuti., Menyingkap Korupsi dan Nepotisme di Indonesia, Yogyakarta: Aditya Media, 2005. Harahap, M. Yahya., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Hidayat, Herman., Harry Z. Soeratin., Peranan BUMN Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Makalah seminar yang disampaikan pada Sosialisasi Peranan BUMN, di Universitas Amir Hamzah, Medan tanggal 9 April 2005.
158
Hartanti, Evi., Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Kanter, EY., dan SR. Sianturi., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika, 2002. Kusumaatmadja, Mochtar., Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Bina Cipta Bandung, 1995. Lopa, Baharuddin., Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. ______Masalah-Masalah Politik Hukum Sosial Budaya dan Agama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. Mahadi., Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989. Maheka, Arya., Mengenali dan Memberantas Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006. Marzuki, Peter Muhammad., Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2008. Mertokusumo, Sudikno., Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1988. Moeljatno., Asas-asas Hukum Pidana, Bandung: Bina Aksara, 1987. ______Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1983. Muslehuddin, M., Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991. Purbacaraka, Purnadi., dan Soerjono Soekanto., Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Alumni, 1982. Rahardjo, Satjipto., Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986. Rasjidi, Lili., dan Ira Thania Rasjidi., Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2002. Saleh, Roeslan., Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983. Salman, Otje., Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, Bandung: Armico, 1983. Soekanto, Soerjono., Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990. ______dan Sri Mumadji., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tijnjauan Singkat, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001. ______Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983.
159
______Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. Subekti., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1982. Sunggono, Bambang., Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Supriadi., Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Suseno, Frans Magnis., Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sutarto, Suryono., Hukum Acara Pidana Jilid I, Semarang: Universitas Diponegoro, 2004. Triaji., Optimalisasi Fungsi BPK dalam Pengawasan Keuangan Negara, Sebagai Upaya Preventif terjadinya KKN, Makalah seminar di Unsoed, Poerwokerto. Waluyo, Bambang., Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Wijayanto, Oky Riza., Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, pada tanggal 2 April 2007. B. Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberatasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), LN RI Tahun 2003 Nomor 70. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU No. 28 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
160
TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PSA-06/MDN/05/2006. Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PSA-06/MDN/05/2006. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 2120/PID.B/2006/PN.Mdn. C. Makalah, dan Jurnal Arief, Barda Nawawi., “Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi”, Makalah seminar di Unsoed, Poerwokerto, 1999. Atmadja, Arifin P. Soeria., ”Keuangan Publik Dalam Perspektif Teori, Praktik, dan Kritik”, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Jurnal Hukum Perbankan dan Kebangsentralan, 42 Vol. 3 No. 3, Desember 2005. Effendy, Marwan., ”Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya, 2007. Nasution, Bismar., “Privatisasi Menjual atau Menyehatkan”, Jurnal Hukum Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Volume 01, No. 1 Tahun 2005. ______“Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004. ______“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Medan: Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Pebruari 2003. Purba, Sampe L.., “Konsepsi Kerugian Negara pada Bisnis di Lingkungan Badan Hukum dengan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan”, Artikel bebas diposted oleh Maspurba’s Weblog, pada tanggal 18 Juli 2009. Rachman, MA., “Hambatan, Tantangan dan Kendala Pemberantasan Korupsi di Kejaksaan”, Makalah disampaikan dalam seminar “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI bekerjasama dengan FH UNDIP, Semarang, 6-7 Januari 2010. Rajagukguk, Erman., “Pengerian Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara”, Makalah yang Disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.
161
Soepardi, Eddy Milyadi., “Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi”, Makalah disampaikan dalam ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009. Supandji, Hendarman., “Membangun Budaya Anti Korupsi Sebagai Bagian Dari Kebijakan Integral Penanggulangan Korupsi di Indonesia”, Makalah disampaikan pada Orasi Penganugerahan Gelar Doktor HC di hadapan forum terhormat, Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro, Semarang, Tanggal 18 Juli 2009. Syafrinaldi., ”Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, Hukum Islam, Vol. VI No. 4. Desember 2006. Wawancara dengan P. Sinambela Staf Bidang Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 11 Juni 2010. D. Internet http://www.theceli.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid= 178, diakses terakhir tanggal 1 Agustus 2010. http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara, diakses terakhir tanggal 17 Agustus 2010. http://maspurba.wordpress.com/2009/07/18/konsepsi-kerugian, tanggal 17 Agustus 2010.
diakses
terakhir
E. Surat Kabar Siregar, Abyadi., “Fenomena Korupsi di Indonesia”, Harian Medan Bisnis, tanggal 3 Desember 2009. Raharjo, Satjipto., “Negara Hukum dan Deregulasi Moral”, Kompas, Jakarta, 13 Agustus, 1997.
