158
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Alfitra. 2011. Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia. Raih Asa Sukses. Jakarta. Arifin, Firmansyah, dkk. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. Budiarjo, Miriam. 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Effendy, Marwan. 2010. Kejaksaan dan Penegakan Hukum. Timpani Publishing. Jakarta. Ekawati, Evy Lusia. 2013. Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata, Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara. Genta Press. Sleman. Fuady, Munir. 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat). Refika Aditama. Bandung. Indroharto. 1993. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pustaka Harapan. Jakarta. Jamali, R. Abdul. 1980. Pengantar Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. JAMDATUN. 1997. Himpunan Informasi dan Petunjuk JAM DATUN Tahun 1997 Buku X. Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. __________. 1999. Himpunan Informasi dan Petunjuk JAM DATUN Tahun 1999 Buku XIII. Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. __________. 2000. Himpunan Informasi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara buku XVII. Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. Kansil. 1980. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Kantaprawira, Rusadi. 1998. Hukum dan Kekuasaan. UII Press. Yogyakarta. Kelsen, Hans. 2010. Pengantar Teori Hukum. Penerbit Nusa Media. Bandung. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat). Sekretaris Jenderal MPR RI. Jakarta. Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty. Yogyakarta. __________. 2007. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta.
159
__________. 2010. Bunga Rampai Ilmu Hukum. Liberty. Yogyakarta. Muhammad, Abdul Kadir. 1992. Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. __________. 1993. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. __________. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. Nasution, Adnan Buyung. 1981. Bantuan Hukum di Indonesia. LP3ES. Jakarta. Prakoso, Djoko. 1985. Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat. Ghalia Indonesia. Jakarta. __________. 1998. Kedudukan Jaksa Dalam Hukum Perdata. PT. Bina Aksara. Jakarta. __________ dan I Ketut Murtika. 1987. Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia. PT. Bina Aksara. Jakarta. Prodjodikoro, Wirjono. 1960. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Sumur Bandung. Bandung. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Roestandi, Achmad dan Muchjidin Effendie. 1993. Komentar atas UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Pradya Paramita. Jakarta. Sastrawijaya, H.R. Sadili. 1985. Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta. Sleman, Kejaksaan Negeri. 2009. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2009. Kejaksaan Negeri Sleman. Sleman. __________. 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2010. Kejaksaan Negeri Sleman. Sleman. __________. 2011. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2011. Kejaksaan Negeri Sleman. Sleman. __________. 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2012. Kejaksaan Negeri Sleman. Sleman. __________. 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Sleman Tahun 2013. Kejaksaan Negeri Sleman. Sleman. Soekanto, Soerjono. 1980. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. CV. Radjawali. Jakarta. __________. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. __________ & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pers. Jakarta. Sofyan, Sri Soedewi Masjchun. 1974. Hukum Benda. Liberty. Yogyakarta. Soeroso, R. 2011. Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika. Jakarta. Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa. Jakarta. Suhadibroto. 1994. Profil JAM DATUN, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. Sumardjono, Maria S.W. 1997. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Panduan Dasar. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
160
Sunggono, Bambang, 2001. Metode Penelitian Hukum; Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Surachman, RM. dan Andi Hamzah. 1995. Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan Kedudukannya. Sinar Grafika, Jakarta. Sutantio, Retno Wulan. 1995. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Mandar Maju. Bandung. Syahrani, H. Riduan. 2009. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. PT. Aditya Bakti. Bandung. Tobing, B.A.B dan Tim, 1988. Wewenang dan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Keperdataan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Burgelijk Wet Boek (BW). Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Staatsblaad 1922 Nomor 522. Wet Boek van Koophandel (WvK). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1955 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 816). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
161
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dan diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150). Undang-Undang Nomor 14 Tahun2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepaliitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.
162
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-035/J.A/3/1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-039/J.A/5/1993 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-115/J.A./10/1999 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-084/A/J.A/06/2012 tentang Penamaan dan Penyebutan Domisili Kantor Pengacara Negara. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-157/A/J.A/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum. Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-002/G/9/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum. Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara). Surat Edaran JAM DATUN Nomor B-039/G/4/1993 tentang Sebutan Jaksa Pengacara Negara bagi Jaksa yang Melaksanakan Tugas Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/15/PBI/2000 tentang perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopemer 1998 tentang Restrukturisasi Kredit. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit.
163
C. Artikel dalam Jurnal/Majalah/Koran Basuki, Kunthoro. 2000. Tindakan Hukum Kejaksaan dalam Usaha Melindungi Kepentingan Negara Dan Hak-Hak Keperdataan Masyarakat. Jurnal Mimbar Hukum volume VI Nomor 35. Pramudhiyanto, Joko, dkk. 2012. Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Analisis Volume 1 Nomor 1. Suhadibroto. 1994. Penyelesaian Kasus Kedung Ombo oleh JPN Kejari Semarang. Majalah Cakra Adhyaksa Nomor. 2 September 1994.
D. Penelitian dalam Skripsi/Tesis Dewi Andyani, Rahayu. 1998. Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Jaksa Dalam Perkara Perdata. Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kadir, Syamsiah. 2003. Keberadaan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Upaya Menyelamatkan Kekayaan Negara. Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Lopa, Achmad. 2009. Peranan Jaksa Agung Muda Dan Tata Usaha Negara (Jamdatum) Dalam Upaya Penegakkan Hukum Sengketa Perdata Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti. Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
E. Dokumen Internet Hukum
Online. Au Revoir Hatzaai Artikelen!. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17175/iau-revoirihatzaai-artikelen. Diakses pada tanggal 25 Januari 2014. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tugas dan Wewenang JAM DATUN. http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/uplimg/File/Materi%20datun3 %20(RC%203).ppt. Diakses pada tanggal 3 Nopember 2013. Kejaksaan Negeri Sleman. Struktur Organisasi. http://kejarisleman.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=273. Diakses pada tanggal 25 Maret 2014.
