162
Daftar Pustaka
Buku Abdul Latif, et al, 2009, Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta. Ali Maskur Musa, 2003, Sistem Pemilu : Proporsional Terbuka, Pustaka Indonesia Satu dan UNDP, Jakarta. Ahmad Yani, 2011, Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, Rajawali Pers, Jakarta. Arief Sidharta, 2011, Hans Kelsen : Hukum dan Logika, Alumni, Bandung. Bagir Manan, 2003, DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru, FH UII Press, Yogyakarta. Bivitri Susanti, et al, 2007, Bobot Kurang Janji Masih Terutang : Catatan PSHK tentang Kualitas Legislasi 2006, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta. Fatmawati, 2006, Hak Menguji (toetsingrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hans Kelsen, 2010, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusa Media, Bandung. Ismail Sunny, 1986, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta. ______________,
2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press,
Jakarta. ____________, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara I, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. ____________, 2006, Pengantar Hukum Tata Negara II, Konstitusi Press, Jakarta ____________, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta. ____________, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo, Jakarta.
163
____________, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta. Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2012, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Sinar Grafika, Jakarta. J Suriasumantri, 2007, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Sinar Harapan, Jakarta. K.C Wheare, 2011, Konstitusi-Konstitusi Modern, Nusamedia, Bandung. Moh Mahfud MD, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta. ______________, 2009, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, L Sumartini, 1997, Peranan Dan Fungsi Rencana Legislasi Nasional Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta. Marwan Effendy, 2005, Kejaksaaan RI, posisi dan fungsinya dari perspektif hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Martiman Prodjohamidjojo, 2005, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Ghalia Indonesia, Bogor. Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat), Refika Aditama, Bandung. Mundiri, 2005, Logika, Rajawali Press, Jakarta. M Nur Sholikin, et al, 2007, Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Ni’matul Huda dan Nazriyah,
Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-
Undangan, Nusa Media, Bandung, 2011. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Peter A Gerangelos, 2009, The Separation Of Power And Legislative Intergerience In Judicial Process : Constitutional Principles And Limitations, Oxford, Hart Publishing. Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
164
Rita Triana, 2010, On The Record Mahfud MD dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi, Murai Kencana, Jakarta. Riawan Tjandra, 2010, Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Saldi Isra, et al, 2010, Perkembangan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif, Sekjen MK dan Pusako Universitas Andalas. Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Soehino, 2008, Hukum Tata Negara Tekhnik Perundang-Undangan, Liberty, Yogyakarta. _______, 1992, Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta. _______, 1992, Hukum Tata Negara : Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta. _______, 2011, Hukum Tata Negara : Undang-Undang Dasar Yang Pernah Berlaku dan Sedang Berlaku di Negara Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Soimin dan Sulardi, 2004, Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif, UMM Press, Malang. Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta. Tim Peneliti PSHK, 2008, Studi Tata Kelola Proses Legislasi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta. Makalah/Artikel Refly Harun, Memahami Mahkamah Konstitusi, Koran Tempo 9 Maret 2004
165
Saldi Isra, Paradigma Baru Legislasi, Kompas, 30 Mei 2013 Jimly Asshidiqie, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bahan Ceramah pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri, Bandung 19 April 2008. Eman Suparman, Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa, Makalah Lepas. Jurnal Aidul Fitriciada, “Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di
Mahkamah
Konstitusi:
Upaya
Menemukan
Keseimbangan”,
Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 89 Brian Tamanaha, “A Concise Guide To The Rule Of Law”, St John’s University Scholl Of Law, Legal Studies Research Paper Series, Paper 07-0082, September 2007 David P Currie, “Separating Judicial Power”, Law and Contemporary Problems, Vol. 61, No. 3, Summer 1998. I Gede Palguna, 2012, “Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia”, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17, Januari 2012, Miftakhul Huda, “Pengujian UU dan Perubahan Konstitusi : Mengenal Lebih Dekat Gagasan Sri Soemantri”, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 4, November 2009. Maruarar Siahaan, 2009, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, Jurnal Hukum No 3 Vol 16 Juli 2009. T Gayus Lumbun, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI, Jurnal Legislasi, Vol 6 No 3. 2009. Suska, Prinsip Regulatory Impact Assesment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sesuai UU No 12 Tahun 2011, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012. Laica Marzuki, 2007, Membangun Undang-Undang Yang Ideal, Jurnal Legislasi, Vol 4 No 2 Juni 2007.
166
Sumber On Line atau Internet Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi dalam “DPR merasa gundah atas Putusan-PutusanMK” 7 Maret 2005, http://www.hukumonline.com, diakses pada 3 januari 2012. Membaca
Tiga
Regulasi
Pasca
Pembubaran
BP
Migas,
http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 31 januari 2013 Batas Usia Anak Dapat Dipidana Naik, http://www.hukumonline.com/, diakses pada tanggal 2 Februari 2013 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum di Indonesia, http://jimly.com, diakses tanggal 12 September 2012 Tesis Rafiuddin, 2012, Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang- Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010), FH UI, Jakarta. Naili Fithriyati, 2012, Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Periode Tahun 2009), FH UGM, Yogyakarta. Disertasi A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita VI), Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara Diluar Produk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak sesuai dengan UUD 1945
167
TAP MPRS No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tata Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Peraturan Mahkamah Konstitusi No 6 Tahun 2005 tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang