JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
ADAB KONSTITUSI; UPAYA MELURUSKAN KESESATAN PIKIR KONSTITUSI Yogi Prasetyo Dosen FH Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Abstract The Constitution as the legal basis for formation of legislation in the system of Indonesia. The misuse of the constitution (UUD 1945) by the political interests of goverment caused mislead and made the situation of the nation getting worse. Liberal capitalistic value wrapped in modern positivistic legal system that puts the ratio had diverge from culture constitution. needs to be clarified with the balance of conscience through culture constitution. Culture constitution is a constitutional concept who saw citizen of Indonesia as creatures of God by virtue of intelligence and unseen. So with that constitution is formed, conceived and executed to be qualified and to bring the benefit of the world and the hereafter.
Keywords: culture, constitution, apostasy, thought Begitulah negara Indonesia sebagai negara
A. Pendahuluan Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945
menyebutkan
bahwa
hukum dalam menjalankan kehidupan
negara
negara yang didasarkan pada hukum.
1
Indonesia adalah negara hukum. Artinya
Konstitusi yang dalam hal ini
bahwa seluruh penyelenggaraan negara
disebut adalah UUD 1945 merupakan
Indonesia harus berdasarkan pada hukum.
hukum
Sebagai negara hukum Indonesia telah
kehidupan negara.2 Sehingga konstitusi
berusaha membentuk sistem hukum yang
menjadi dasar utama dalam pembentukan
sesuai dengan perkembangan jaman. Hal
setiap peraturan perundang-undangan di
itu dapat dilihat sejak reformasi tahun
Indonesia. Sebagai dasar hukum tertinggi
1998 negara Indonesia merubah arah
negara, maka konstitusi menjadi acuan
hukum menjadi lebih demokratis sesuai
standart rujukan diterima atau tidaknya
dengan tuntutan masyarakat. Yang mana
peraturan perundang-undangan di tingkat
intinya adalah bahwa hukum dibentuk
bawahnya.
untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara
tertinggi
dalam
Akhirnya
pelaksanaan
Mahkamah
2
1
Absori, 2015, Hukum Konstitusi, UMS, Solo,. Hlm. 2.
UUD 1945 Amandemen ke-empat
1 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
yang
memiliki
tugas
pokok
adalah
penyelenggaraan negara yang benar sesuai
mengawal penegakkan konstitusi negara
dengan tujuan negara indonesia didirikan,
Indonesia dibanjiri oleh berbagai masalah
bukan
uji materiil peraturan perundang-undangan
kepentingan-kepentingan
di bawah UUD 1945.
Semangat perubahan konstitusi tidak dapat
Posisi strategis konstitusi sebagai dasar
hukum
dan
sekaligus
hanya
sekedar
menampung tertentu.
disalahkan karena dalam penyelenggaraan
dasar
kehidupan
negara
harus
mengikuti
penyelenggaraan negara Indonesia sejak
perkembangan masyarakat. Akan tetapi
reformasi menjadi bagian yang sangat
realitas menunjukkan hal yang lain, yaitu
penting setiap
semangat
agenda
negara
dalam
perubahan
konstitusi
melaksanakan kehidupan ketatanegaraan,
dilatarbelakangi oleh kepentingan yang
baik ditingkat pusat sampai tingkat daerah.
diarahkan untuk mendapat keuntungan
UUD 1945 sebagai konstitusi merupakan
pribadi atau kelompok tertentu.
hukum tertinggi di negara Indonesia yang
Akibat dari amandemen UUD 1945
tertulis dan menjadi kekuatan legalitas
sekarang ini dirasakan adalah bahwa UUD
yang secara formil-materiil dapat diterima
1945 sebagai konstitusi negara kurang
dan
mencerminkan
dibuktikan
keberadaanya
serta
nilai-nilai
filosofi
diterima oleh semua pihak. Pemahaman
kehidupan masyarakat Indonesia yang adi
terhadap posisi strategis konstitusi ini
luhur.3
sering disalah tafsirkan oleh pihak-pihak
berbudaya
yang
tertentu.
kehidupan yang menjunjung tinggi harga
Pihak-pihak yang memiliki kepentingan
diri, rasa sosial, menghormati alam dan
untuk
spiritual berkeTuhanan mulai tergeserkan
memiliki
kepentingan
mendapatkan
keuntungan
dari
Masyarakat ketimuran
penyelenggaran negara berusaha keras
oleh
untuk mendesain arah perubahan konstitusi
mengutamakan
sesuai
kemampuan
dengan
kepentingan
yang
Indonesia
budaya
asing
dengan
modern
positivistik lahiriah
yang sistem
yang dan
materialism
keduniawian.4 Yang mana budaya modern
diinginkan. Sejak reformasi, Indonesia telah
3
Hajriyanto Y. Thohari, 2015, Rekontruksi Tradisi Di Nusantara Dalam UUD 1945, Seminar Interdiciplinary Sharing Pasca Sarjana UMS 28 Maret 2015, Solo. Hlm. 1 4 Khudzaifiah Dimyati, 2014, Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta. Hlm. 115
mengalami empat kali amandemen UUD 1945. Yang mana tentunya amandemen seharusnya
dilakukan
dalam
rangka
perbaikan penataan kembali tata aturan 2
Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
tersebut tidak mengenal batasan-batasan
Nuansa
kebebasan
jelas dalam pengembangannya, sehingga
perubahan
nuansa liberal lebih mendominasi.
Indonesia masuk dalam kehidupan neolib
Seperti
hilangnya
konstitusi
dalam
mengarahkan
prinsip
yang mendasarkan pada kekuatan modal
kebijaksanaan dan musyawarah dalam
kapitalistik. Kepentingan yang sebenarnya
mengambil
diganti
untuk mendapatkan keuntungan materialis
dengan model suara terbanyak (voting),
telah masuk dalam konstitusi negara,
sebagaimana penjabaran lebih lanjut dari
sehingga
pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu,
mencerminkan jiwa
mekanisme
persetujuan
sebagai negara yang mewarisi peradaban
konstitusi pasal 37 UUD 1945, bahkan
tinggi dari para leluhur. Kesesatan pikir
juga terjadi pada penetapan hukuman dari
dalam konstitusi ini jika dibiarkan terus
majelis hakim di pengadilan yang juga
menerus akan menghancurkan
dilakukan dengan cara pengambilan suara
Indonesia. Konstitusi hanya digunakan
terbanyak dari majelis hakim dan berbagai
sebagai alat kepentingan untuk mencapai
pengambilan
keuntungan tertentu, sehingga makna dari
keputusan,
perubahan
kebijakan
karena
lain.
Kurang
signifikannya peran MPR sebagai Majelis
konstitusi
tidak bangsa
lagi
Indonesia
negara
sebuah kontitusi menjadi hilang.
Permusyawaratan Rakyat, seperti yang
Sudah
saatnya
kesesatan
pikir
terdapat dalam BAB II ayat 1 dan 2 UUD
konstitusi ini diluruskan kembali, agar
1945 dan DPD yang belum menjadi
negara
lembaga
penyelengaraannya sesuai dengan kiblat
yang
memperjuangkan
benar-benar
kepentingan
dearah
bangsa.
Indonesia
Perubahan
dalam
konstitusi
tetap
akibat ketentuan pasal 22D UUD 1945.
dilakukan, tetapi harus ada “adab” nya.
Sengketa
Artinya bahwa konstitusi sebagai hukum
kewenangan
antar
lembaga
negara, seperti; Mahkamah Agung dengan
tertinggi
Mahkamah
merumuskan
Konstitusi
terkait
urusan
di
Indonesia,
maka
pembentukannya
harus
politik dan pemilu, Mahkamah Agung
mencerminkan
dengan
lahir dan batin manusia Indonesia agar
Komisi
Yudisial
terkait
ketingggian
untuk
pengawasan hakim, Polri dengan KPK
menghasilkan
yang masing-masing memiliki peran yang
memperbaiki ahklak bangsa secara utuh
sama
tidak hanya lahir tetapi juga batinnya,
dan
akibat
tumpang-tindih
kewenagan kelembagaan negara lainnya.
konstitusi
kecerdasan
yang
dapat
sehingga negara Indonesia menjadi negara 3 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
yang berperadaban mulia. Adab konstitusi ini
diawali
pemikiran
dengan
menempatkan
disertasi
ini
menggunakan
pendekatan filosofis. Dasar penggunaan
diberi
pendekatan tersebut karena disertasi ini
ketinggian kecerdasan lahir dan batin guna
akan mengkaji secara mendalam tentang
membentuk konstitusi, sehingga dengan
pemikiran hukum.
kemurnian akal dan hati serta petunjuk dari
3. Bahan Penelitian
Allah SWT konstitusi bebas dari nafsu-
Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri
nafsu jahat yang merusak.
dari; (a). Bahan primer yang berupa hasil
Tuhan
Indonesia
Penelitian
sebagai
mahluk
manusia
2. Pendekatan Penelitian
yang
utama
catatan, kutipan dan pendapat para tokoh, B. Rumusan Masalah
pejabat, pengurus organisasi, ilmuan dan
Dari uraian di atas, maka dibuat rumusan
ahli yang disampaikan secara langsung
masalah sebagai berikut:
atau
1. Bagaimana kesesatan pikir konstitusi di
elektronik; (b). Bahan sekunder dari
Indonesia?
terdapat
di
media
cetak
dan
penjelasan lebih lanjut bahan primer.
2. Bagaimana upaya meluruskan kesesatan
Bahan hukum tersier yang terdapat di luar
pikir konstitusi di Indonesia?
bahan primer dan sekunder yang dapat membantu penelitian.
C. Metode Penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data
1. Paradigma Penelitian
Data yang diperoleh dikumpulkan melalui
Paradigma merupakan dasar acuan dalam
proses identifikasi kesesuaian. Data yang
menyikapi permasalahan yang dihadapi.
dikumpulkan
Penelitian
hukum
adalah
teridentifikasi
menemukan
hukum
guna
proses
merupakan
data
kesesuaiannya.
yang Dari
menjawab
pengumpulan data tersebut akan diperoleh
permasalahan yang dihadapi. Penelitian
data yang lebih lengkap untuk menyusun
ini berobjek pemikiran hukum, sehingga
rumusan penelitian lebih lanjut.
paradigma penelitiannya adalah pemikiran
5 . Teknik Analisis Data
hukum.
Dalam penelitian ini akan digunaka model
5
analisis abduktif, yaitu model gabungan dari deduktif dan induktif.6 Teknik analisis 6
Khudzaifiah Dimyati, 2014, Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia.
5
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana. Hlm 35
4 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
menempuhnya. yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai dari padanya”.
data dilakukan dengan menelaah data yang terkumpul terkait dengan penelitian 6. Penyususan Penelitian Setelah dilakukan analisis, maka data
Upaya pembentuk konstitusi dalam
dirumuskan dalam kategori sesuai dengan
membangun
pokok bahasan. Sehingga penelitian dapat tersusun
dengan
baik
dan
kategori
dapat
berbagai hasil amandemen konstitusi di Indonesia.
Setelah
berlangsung D. Pembahasan
masyarakat
1. Kesesatan Pikir Konstitusi
meningkatkan
sebagaimana
dilakukannya
selama
berabad–abad.
ilmu
pengetahuan
adanya
yang
benar,
ilmu
pengetahuan
Dengan
telah
dari
ternyata
tidak
juga
menemukan
dan
representatif
yang
rumusan
konstitusi
tersebut
putusasa dan selebihnya bersikap masa bodoh dengan hanya memusatkan kepada segi praktis dan kemanfaatannya semata.
Sang Pencipta, namun sayangnya rasa ini
jelas
bijak, sementara sebagian lain bersikap
harus selalu mengingat dan mengabdi pada
manusia
terus-menerus
menjadikan sebagian manusia bersikap
jawab sebagai seorang hambanya yang
jawab
demikian
membawa kemaslahatan umat. Dampak
manusia juga memiliki rasa tanggung
tanggung
upaya
kategori dan standart kebenaran secara
Melalui rasio manusia mampu dan
standart
mengenai kebenaran rasio melahirkan
dipertanggungjawabkan.
mendapat
dan
Perkembangan
belum
pemahaman
konstitusi yang cenderung bersifat ilmiah
dikembangkan secara maksimal. Seperti
teknologis dan fungsional menempatkan
yang tertulis dalam Q.S. al- A’raf: 146:
kebenaran
“Aku akan memalingkan orangorang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat Ku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus
rasional
sebagai
pedoman
dalam kehidupan bernegara. Sementara di luar kebenaran tersebut dipandang tidak berarti dan kurang bermakna. Dalam kondisi seperti ini menjadi tidak utuh akibat bias terhadap apa yang disebut ilmiah rasional pada konstitusi. Kebenaran konstitusi di luar itu diabaikan sementara dalam praktiknya manusia tidak mungkin bisa
Yogyakarta. Genta Publishing. Hlm 15
mengabaikan
atau
bahkan
5 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
meninggalkan yang non ilmiah. Karena
metodologi. Ilmu pengetahuan yang tidak
ketika manusia mengkaji tentang Tuhan,
mengandung suatu etik adalah contradictio
maka manusia akan masuk ke dalam ilmu
interminis.7
yang non ilmiah.
Rasio
Wekskopf
seorang
syarat
dengan
nuklir
kepentingan digunakan sebagai landasan
memperingatkan bahwa ilmu pengetahuan
berfikir oleh para pembentuk konstitusi di
modern yang sangat rasional telah berhasil
Indonesia dijadikan kesadaran tertinggi
mempertajam pengetahuan kita mengenai
dalam membimbing manusia memilih
peristiwa-peristiwa tertentu. Tetapi justru
alternatif jalan kehidupan bernegara. Itulah
ilmu
kesesatan nyata dan menelan banyak
pengetahuan
ahli
yang
modern
tersebut
cenderung membuat pengetahuan kita
korban.
Sebenarnya
mengenai
rasional
hanyalah
yang
lain
semakin
gelap.
bahwa alat,
kesadaran manifestasi
Sehingga kita harus bergerak meraba-raba
kemampuan komputasi, yang justru kalau
dalam kegelapan dunia yang modern. Ilmu
dibiarkan menguasai kesadaran manusiawi
pengetahuan modern sama sekali tidak
akan membawa seseorang berfikir secara
memperjelas
foto cofis dan komputeris. Rasio saja tidak
makna
pengalaman
pengalaman-
manusiawi
justru
akan mampu menyentuh hakekat makna
merupakan dasar dari eksistensi manusia
kebenaran hidup bernegara, sehingga rasio
di alam ini. Hediki Yukawa menghimbau
cenderung membawa fikiran manusia pada
agar
permukaan
manusia
pemahaman pemikiran
yang
modern
batiniah digital
kembali
dan
yang
ke
mengurangi
dangkal,
menghambat
bahwa
lokus
landasan
yang
paling
praktis
tanpa
kebenaran
di
kedalam pengalaman batiniah ke-Tuhanan.
sumber
Kebenaran
kreativitas adalah titik pusat grafitasi
didominasi
kesadaran
rasional
konstitusi merupakan
yang hasil
batiniah
yang
pengolahan pikiran objektif dari suatu
disebut
qalbu.
prosedur yang diatur secara cermat dan
Wekskopf, Yukawa dan Einstin melihat
menolak hal-hal irasional yang bersumber
bahwa
sumber
dari Tuhan, sehingga kebenaran hukum ini
intelegensi utama manusia. Dalam hal ini
tidak terkait dengan etika dan moral
menurut
emosional
pengalaman
menghiraukan
kreativitas. Tidak heran pula Einstein mengatakan
pengalaman
orang
rasio
Islam
bukan
lokus
Dawam Raharjo mengatakan bahwa dalam 7
ilmu
pengetahuan
terkandung
Dawam Raharjo, 1990, Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa, Mizan, Bandung. Hlm. 37
etik 6
Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
sebagai unsur terpenting dari kehidupan
pemikiran sesat yang direstui oleh akal
8
manusia itu sendiri. Pembentuk konstitusi
belaka.
menyangka bahwa kebenaran rasional
Rasio manusia sebagai anugrah
konstitusi merupakan pedoman seperti
Tuhan
yang
kompas yang dapat menunjukkan arah
sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling
negara ini. Padahal tidaklah seperti itu,
cerdas. Dengan kecerdasan rasio manusia
rasio tidak bisa dijadikan satu-satunya
membentuk konstitusi. Empirisme yang
pedoman hidup, karena harus diimbangi
berasal dari praktek kehidupan sosial
dengan pedoman batiniah yang syarat
menjadi material bahan kajian konstitusi
dengan nilai-nilai ketuhanan.
yang
di
menempatkan
dapat
dari
manusia
penangkapan
Akal mungkin tidak bisa mengerti
pancaindera dan kemudian diproses oleh
mengapa bersiasat memainkan konstitusi
rasio manusia. Jika seperti itu maka
untuk kepentingan tertentu itu dosa, jika
konstitusi pada dasarnya cerminan dari
pembentukan konstitusi dilakukan dengan
realitas hukum yang telah terjadi dan ada
prosedur yang ada dan disepakati bersama,
di
maka
membenarkan
terkesan mengikuti realitas kehidupan
pemahaman kesesatan pikir konstitusi
manusia, bukan sebagai aturan yang
seperti itu.
seharusnya ada sebelum realitas kehidupan
akal
bisa
saja
Dengan proses dominasi rasional
manusia
pemahaman
yang
bisa salah
konstitusi
Dampak yang sering terjadi dari
membenarkan asal
Sehingga
itu terjadi.
itulah akal bisa menipu manusia, karena akal
masyarakat.
ketertinggalan
dapat
ketidakmampuan
tersebut konstitusi
adalah dalam
diterimanya. Pernahkan kita mendengar
memberikan jaminan kehidupan bernegara
pembentuk konstitusi yang menyalahkan
yang berperadaban, karena terombang-
perbuatannya sendiri, karena konstitusi
ambing oleh berbagai kepentingan duniawi
yang dihasilkan syarat dengan kepentingan
manusia.
politik kekuasaan belaka? atau adakah
Konstitusi yang diadopsi dari unsur
seorang politikus yang merasa bersalah
asing
atas
mengutamakan kebenaran rasional yang
keterpurukan
negeri
ini?
Itulah
yang
tidak
jelas
hanya
bersifat luar dan dangkal. Hal itu dapat kita lihat dari prosedur hukum yang digunakan 8
Ade Saptomo, 2014, Budaya Hukum, FHUP Press, Jakarta. Hlm. 15-26
terkesan sangat teratur dan baik, padahal 7 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
hakekat yang terdapat didalamya hanya
dalam berpikir. Tidak semua hal-hal yang
unsur kepentingan yang mudah untuk
ada di dunia ini dapat diselesaikan dengan
diputar balikkan. Seperti contoh di dalam
kemampuan
UUD 1945 hasil amandemen ke-empat
Banyak hal-hal yang hanya dapat di
yang syarat dengan muatan kepentingan
selesaikan dengan melalui suasana batiniah
liberal kapitalism. Kandungan kebebasan
manusia yang mendapatkan petunjuk dari
dalam sistem hidup berorganisai yang
Tuhan. Keterbatasan rasio manusia sering
terbuka
riil,
menimbulkan celah kelemahan konstitusi.
sehingga menolak sesuatu yang tidak
Sehingga konstitusi dipahami berdasarkan
nyata. Hal seperti tersebut yang jika tidak
logika
kita sadari akan memberikan pemahaman
kepentingan manusia yang belum tentu
pemikiran
sesuai dengan jalan yang diridhoi Tuhan.
dan
cenderung
yang
bernilai
menyesatkan
dalam
kehidupan bernegara.
berpikir
rasio
manusia.
dasar
tendensi
Kekuatan rasio yang selama ini
Rasio manusia dalam memahami
menjadi jargon utama pengembangan ilmu
konstitusi tentunya dengan menggunakan
pengetahuan
ukuran-ukuran yang dapat diterima oleh
hukum
rasio itu sendiri. Sehingga konstitusi yang
pemahaman
berkembang selama ini sebagai hasil
Indonesia.
proses dialektika terus-menerus dari olah
dikembangkan
pikir
pemikiran
manusia.
atas
rasio
Pertanyaannya
adalah
modern
modern
termasuk
telah
pemikiran Konstitusi
mendominasi konstitusi di
di
Indonesia
dengan
rasio
ilmu
hasil-hasil
manusia.
Sehingga
sampai kapan manusia akan menemukan
keterbatasan yang dihasilkan oleh rasio
pemahaman yang pas dan terdapat standart
juga berdampak terhadap keterbatasan
ukuran atau batasan yang jelas mengenai
konstitusi
pemahaman
mendominasi konstitusi lebih pada hal-hal
konstitusi.
Sehingga
itu
temu tentang pemahaman konstitusi ini
sedangkan kehidupan yang tidak nyata
tidak
atau irasional yang tidak tampak di dunia
yang
multi tafsir dan cenderung menyesatkan. Rasio
dan
yang
yang
pemahaman
empiris
Rasio
dialektika yang tidak menemukan titik
menimbulkan
rasional,
sendiri.
nyata,
empirism tidak menjadi bahan kajian,
manusia
pada
dasarnya
padahal realitas empiris yang ditangkap
kemampuan
untuk
beripikir
pancaindera dan diolah oleh rasio manusia
tentang hal-hal yang sifatmya empirism,
adalah cerminan dari kehidupan abstrak
tetapi rasio manusia memiliki keterbatasan
yang tidak dapat terlihat dan sebagai
memiliki
8 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
pengendali utama. Bandingkan dengan
rasio. Dampak dari hal ini maka konstitusi
perumusan konstitusi masa kemerdekaan
yang ada selama ini hanya menata atau
yang diliputi oleh semangat suasana
mengatur kehidupan duniawi manusia dan
kebatinan dan spirit energi utama dari
mengenyampingkan
manusia sebagai mahluk sosial dan juga
dalam menata atau mengatur kehidupan
sebagai mahluk Tuhan.
akherat.
peran
Amatlah
konstitusi
berbahaya
jika
Rasio manusia yang terbatas jika
pemahaman konstitusi yang ada hanya
terus menerus berpikir dan tidak diimbangi
mendasarkan pada rasio dan kehidupan
dengan batiniah maka akan menghasilkan
duniawi
pemahaman konstitusi yang hanya benar
mengenyampingkan kebenaran batiniah
secara rasio, tetapi dirasakan salah dalam
dan kehidupan akherat manusia. Manusia
hati manusia. Sehingga ketidaksesuaian
akan
antara lahiriah dan batiniah menimbulkan
menjalani
kesesatan pikir konstitusi, yaitu konstitusi
kehiduapan dunia dan kehidupan akherat
yang kering akan hakekat kehidupan
tidak berjalan seiring.9
manusia yang sebenarnya sebagai mahluk
belaka
mengalami
dengan
kesesatan
kehidupan
Sehingga
jika
dalam antara
konstitusi
yang
Tuhan yang tidak hanya baik di dunia
mendasarkan rasio belaka rentan dengan
tetapi juga baik di akherat. Karena
kesesatan pikir. Telah dituliskan dalam
manusia sebagai insan kamil di dunia ini
kitab-kitab Tuhan bahwa rasio manusia
yang mendapatkan anugerah rasio dan hati
harus
nurani lebih dari mahluk ciptaan Tuhan
kepadanya
yang lainnya seharusnya digunakan untuk
menggunakan ilmu pengetahuan mutlak
hidup bernegara dengan baik. Apa yang
kebenarannya yang bersumber dari Tuhan
diwujudkan dalam praktek tidak sesuai
Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran
dengan apa yang sebenarnya ada di dalam
agama.
hati masing-maing mausia Indonesia.
keterbatasannya. Nuansa kesesatan pikir
Konstitusi
yang
cenderung
digunakan dengan
Rasio
konstitusi
untuk
di
beribadah
mengakui
bersifat
Indonesia
relatif
terasa yang
dan
karena
dari
mengutamakan kebenaran duniawi belaka
pemahaman
konstitusi
hanya
dan mengesampingkan kehidupan akherat.
menggaarap
kehiduapan
Karena kebenaran rasio hanya mampu
belaka dan mengenyampingkan kehidupan
keduniawian
menangkap realitas yang ada di dunia, 9
Happy Susanto, 2011, Kritisisme Sejarah Teologi Barat, Jurnal Tsaqofah Gontor Ponorogo, No.2, Vol.7. Oktober, Ponorogo. Hlm. 250.
sedangkan kehidupan akherat diluar kajian 9
Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
akherat manusia. Tujuan konstitusi yang
Kebenaran konstitusi adalah suatu
terbatas pada kebaikan duniawi berdampak
yang multi demensi dengan berbagai
terhadap
manifestasinya. Karena itulah berkembang
tidak
diperhitungkannya
kehidupan akherat oleh manusia, sehingga
berbagai
konstitusi dibentuk hanya untuk mengatur
pemahaman
kepentingan manusia di dunia belaka dan
hanya terhadap wajah kebenaran. Dibalik
mengenyampingkan kepentingan akherat.
wajah kebenaran itulah terdapat
Pemahaman tersebut di atas seperti paradigma
sekuler
yang
pemahaman tersebut
dimana akan
tiap
mendekati
inti
hakekat kebenaran yang bersifat mutlak
memisahkan
dan bersifat non empiris (ghaib), itulah
kehidupan dunia dan akherat. Padahal
yang tersirat dari semua suratan wajah
negara
negara
kebenaran.
muslim
kebenaran
Indonesia
berketuhanan
merupakan
dengan
umat
Karenanya konstitusi
jelas yang
bahwa
dihasilkan
terbesarnya. Sehingga tidak benar jika
melalui rasional bukanlah satu-satunya
paradigma sekuler terhadap pemahaman
sumber kebenaran. Kita harus mencari dan
konstitusi. Konstitusi yang menadasarkan
menerima cara yang bisa melengkapi serta
kebenaran
bisa memberikan bimbingan yang utuh
pada
rasio
belaka
telah
memisahkan manusia dengan kehidupan
pada
yang
Kebenaran
abadinya
di
akherat.
Sehingga
hakekat
kebenaran
konstitusi.
bukanlah
monopoli
konstitusi berusaha memutus hubungan
perseorangan ataupun kelompok. Cara lain
manusia dengan Tuhana Yang Maha Esa
itu haruslah bersumber hanya dari sang
sebagai sang penciptanya. Ketika terjadi
pemilik kebenaran sejati, dan tidak hanya
pemutusan pemikiran tersebut, maka rasio
menggunakan pendekatan rasionalitas, tapi
yang menjalankan arah tujuan manusia
juga dengan hati batiniah.
mengalami
2.
kesesatan
dalam
berpikir,
karena berpikir yang tidak dilandasi oleh
Adab
pengaruh
setan
Sebagai
Upaya
Meluruskan Kesesatan Pikir Konstitusi
jalan yang diridhoi Tuhan berarti berpikir dengan
Konstitusi
Ilmu pengetahuan hukum modern
yang
yang
menyesatkan.10
cenderung
positivistik
harus
diperiksa dengan teliti, yang mencakup ontologi, epistimologi dan aksiologinya yang disertai dampaknya terhadap tata
10
kehidupan
Anis Ibrahim, 2006, Hukum Progresif: Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Progresif PDIH UNDIP, No.1, Vol.2. April 2006, Semarang Hlm. 48.
pengetahuan
bernegara hukum
ini. modern
Ilmu yang
10 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
positivistik-rasional selama ini menjadi
yang menawarkan kehidupan hedonis,
jargon oleh negara-negara maju di dunia
serakah, korup, bebas dan mengutamakan
mulai
keduniawian.12 Oleh karena itu maka
mengalami
degradasi
nilai
di
dalamnya. Sehingga tata kehidupan yang
penting
diciptakan oleh ilmu pengetahuan hukum
keseimbangan antara kecerdasan lahiriah
modern
manusia
dan batiniah, agar manusia tidak hanya
kering dan hidup seperti robot-robot yang
cerdas secara rasio tetapi juga cerdas
bekerja tanpa ada perasaan yang terdapat
hatinurani.
dalam
tersebut
suasana
menjadikan
batiniah
untuk
memiliki
itu
Dengan rasio manusia mampu
sendiri. Termasuk konstitusi negara yang
menjadi makhluk dengan predikat sebaik-
dibentuk hasil amandemen selama ini telah
baik makhluk, namun dengan rasio pula
diarahkan oleh ilmu pengetahuan hukum
manusia terjerumus di tempat terendah
modern sehingga konstitusi kehilangan
diantara makhluk lainnya. Oleh sebab itu
makna
rasio harus mampu dimanifestasikan dalam
hakekat
yang
manusia
artinya
sebenarnya
mencerminkan jiwa bangsa Indonesia.11
batin ilahiyah. Hal ini didasarkan pada
Sebagai bangsa yang memiliki
ikrar primordial (primordial covenant)
peradaban sendiri terasa asing dan terisolir
yang telah dilakukan manusia kepada
di negeri sendiri. Karena yang sebenarnya
Tuhannya. Ikrar ini membangun keharusan
terjadi adalah kita membohongi hati nurani
bagi manusia untuk mengemban tanggung
yang tidak menginginkan keterpurukan
jawab atas kesediaannya menjadi khalifah
tersistematis dari penyelenggaraan negara
di bumi. Sebagaimana disebutkan dalam
ini semakin kuat.
Q.S. al A’raf: 172: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah SWT mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu" mereka menjawab: "Betul engkau Tuhan kami, Kami menjadi saksi". Kami lakukan yang demikian itu agar dihari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam)
Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk
hukum
tidak
serta
merta
meningkatkan martabat manusia, ketika krisis akhlak masih menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Manusia tumbuh dan berkembang di lingkungan yang serba menghawatirkan, laksana hidup di “kampung monster” sebuah kampung 11
12
Hepi Andi Bastoni, 2008, “Muhammad Natsir Sang Maestro Dakwah”, Jakarta, Mujtama Press. Hlm. 54
Aidul Fitriciada Azhari, 2014, Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945, Genta Publising, Yogyakarta. Hlm. 53
11 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan". Konstitusi
negara
yang
konstitusi negara yang telah didominasi oleh kepentingan tertentu dengan sifatnya
positivistik-
yang
positivistik-rasional.
Kesesatan
rasional hanya dipahami secara parsial
berpikir tersebut sedini mungkin untuk
dalam kontek ruanglingkup yang terbatas
diluruskan dan dikembalikan pada jalan
pada sifat empirism menjadikan konstitusi
yang benar. Dalam tataran idealisme,
kekeringan akan nilai-nilai kehidupan yang
gagasan adab konstitusi untuk membentuk
berperadaban.
salah
konstitusi yang menempatkan manusia
konstitusi mendasarkan pada kebenaran
Indonesia sebagai mahluk cipataan Tuhan
rasio, tetapi juga harus diimbangi dengan
yang dibekali ketinggian kecerdasan lahir
kebenaran batiniah yang terdapat dalam
dan batin untuk melaksanakan kebaikan di
hatinurani manusia sebagai anugerah dari
dunia yang berakibat pada kebaikan di
Tuhan
memberikan
akherat. Sehingga dengan menempatkan
pemahaman yang kebenarannya mutlak
manusia Indonesia pada tempat yang
dan tidak perlu diragukan lagi. Manusia
seharusnya akan terhindar dari kesesatan
yang sempurna adalah manusia yang
pikir konstitusi.14
yang
Memang
senantiasa
tidak
mampu memiliki kecerdasan lahir dan batin
seimbang,
dalam
termasuk hukum menurut adab hukum
mengambil pemahaman akan didasari oleh
pada hakekatnya berasal dari Tuhan.
nilai-nilai kebenaran yang rasional dan
Manusia sebagai mahluk ciptaanya harus
juga
selalu berdasar pada nilai-nilai kebenaran
sesuai
sehingga
Sumber utama ilmu pengetahuan
dengan
hatinurani.
yang
Riwayat Bukhari Muslim bahwa umat
Sehingga dalam pembentukan konstitusi
Islam adalah umat wasatha atau tengahan
sebagai negara yang berketuhanan harus
yang artinya keseimbangan rasional dan
mencerminkan ketaatan manusia Indonesia
irasionalnya.13
kepada Tuhan, apalagi negara Indonesia
Adanya gagasan adab konstitusi
sesuai
sebagai
bertujuan untuk memberikan ruang gerak
dengan
negara
jalan
Tuhan.15
Sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist
dengan
umat
Islam
terbesar. Dengan ketaatan kepada Tuhan,
bagi pemikir bangsa agar dapat keluar dari
14
Abuddin Nata, 2013, “Revitalisasi Pendidikan Karakter Untuk Mencetak Generasi Unggul”, Jurnal Didaktika Religia Pasca Sarjana STAIN Kediri, No.1, Vol.1. hlm. 115 15 Saiful Muzani, 1995, “Terjemah dari Islam dan Filsafat Sains: Syed Muhammad Naquib al-Attas”, Bandung, Mizan. Hlm. 34
jeratan pemahaman yang sempit terhadap 13
Al-Hadist Riwayat Bukhari Muslim. 2014. Terjemah oleh Alu Bassam Abdullah bin Abdurrahman, Jakarta, Pustaka As Sunnah. Hlm. ...
12 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
maka manusia senantiasa menjaga dirinya
kehidupan harus sesuai dengan jalan yang
agar tidak melakukan tindakan-tindakan
telah ditentukan oleh Tuhan. Jalan Tuhan
yang dapat merusak kehidupan negara.
yang berasal dari ilmu spiritual tersebut
Seperti yang pernah dikemukakan
akan diperoleh jika manusia memiliki
oleh Thomas Aquinas, bahwa ada dua
kecerdasan batiniah dalam hatinuraninya.
macam ilmu pengetahuan yang berjalan
Al-Ghazali
memandang
bahwa
bersama-sama, yaitu ilmu pengetahuan
manusia memperoleh pengetahuan melalui
alamiah
akal
dua cara. Pertama, melalui belajar dengan
manusia (rasio) dan ilmu pengetahuan
menggunakan rasionya. Kedua, melalui
iman yang berpangkal pada wahyu Ilahi
belajar yang bersifat Rabbani atau belajar
(batiniah). Pendapat yang dikemukakan
Ladunni, dimana terungkap pengetahuan
oleh
juga
hati secara langsung melalui ilham dan
mempengaruhi perkembangan ilmu hukum
wahyu dari Tuhan. Pengetahuan yang
ketika
hukum
bersifat Rabbaniyah atau pengetahuan
menurutnya harus berdasarkan rasio dan
Ladunniyah adalah tingkatan tertinggi
batiniah dari wahyu Tuhan, agar ilmu
pengetahuan.
Pengetahuan
hukum yang dipahami tidak melenceng
membutuhkan
ibadah,
dari rah tujuan yang sebenarnya, yaitu
Mujahadah (mendekatkan diri kepada
tujuan kebaikan dunia dan kebaikan di
Allah) dan olah batin (Riyadhah an-Nafs)
akherat.
atas akhlak yang mulia. Sepertinya al-
yang
berpangkal
Thomas
itu.
Aquinas
Sehingga
Pendapat dikemukakan
tersebut
ilmu
yang oleh
pada
sama
Imam
juga
ini
kezuhudan
Ghazali mengaitkan antara keluhuran dan
Ghazali,
kesempurnaan
jiwa
manusia
dengan
menurutnya tingkat kecerdasan manusia
keluhurannya dalam memperoleh ilmu.
menjadi tiga tingkatan, yaitu kecerdasan
Oleh karena itu, semakin meningkat dan
Indrawi, rasional dan agamawi (spritual).
luhur jiwa manusia melalui kontrakanya
Dengan
dengan Allah, maka semakin berkembang
tingkat
kecerdasan
tersebut
manusia memiliki keseimbangan yang
pengetahuannya.
dapat
diperoleh manusia melalui rasio sifatnya
membimbing dan mengarahkan
Pengetahuan
yang
kejalan yang benar, sehingga manusia
terbatas,
Sedangkan
pengetahuan
terhindar dari kesesatan berpikir belaka.
Rabbaniyah
adalah
satu-satunya
Perlu kiranya kita sebagai manusia yang
pengetahuan yang mengaitkan manusia
ber Ketuhanan setiap kegiatan dan aktifitas
dengan Allah. Pengetahuan inilah yang 13 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
dapat
membuat
memperoleh
atau yang lainnya belum bisa dikatakan
kejelasan dan pemahaman sejati. Manusia
sebagai ilmu yang sebenarnya jika belum
tidak
ada
akan
manusia
memperoleh
pengetahuan
“adab”
di
dalamnya.17
Dengan
Rabbaniyah tanpa melalui pembersihan
demikian adab di sini berhubungan erat
batin dari sifat-sifat jahat.
dengan ilmu pengetahuan termasuk ilmu
Pentingnya kecerdasan lahir dan
hukum, karena adab menjadi prasyarat
batin dalam pembentukan konstitusi di
dalam ilmu pengetahuan. Termasuk dalam
Indonesia harus dijadikan konsep gagasan
konstitusi yang menjadi bagian dari ilmu
ideal, agar konstitusi yang selama ini
hukum harus ada adab di dalamnya agar
terkesan
manusia
positivistik-rasional
dapat
pembentuk
diintegrasikan dalam sebuah kesatuan yang
mendapatkan
komperehensif sehingga antara jiwa-raga,
komperehensif.
lahir-batin
yang
Adab konstitusi merupakan ilmu
tersebut
berkonstitusi, sehingga adab konstitusi
konstitusi akan mendapat kekuatan yang
memiliki makna yang mendalam dari
tidak hanya secara empiris ilmiah belaka,
tujuan konstitusi itu sendiri. Karena ilmu
tetapi juga kekuatan sempurna yang
pengetahuan yang diciptakan oleh rasio
berasal dari Tuhan. Oleh karena itu adab
manusia menjadi lengkap ketika ada nilai-
hukum konstitusi sebagai gagasan ideal
nilai
pembentukan konstitusi menjadi penting
ketinggian kecerdasan lahir dan batin
untuk diperhatikan. Karena adab hukum
manusia.
konstitusi
Dengan
sebagai
pengetahuan
yang
dunia-akherat
pemahaman
dapat
dicapai.
dan
konstitusi
pencapaian
bagian
dari
hakekatnya
ilmu
keadaban
di
dalamnya,
yaitu
Adab menurut Syed M. Naquib al-
adalah
Attas merupakan suatu
pencapaian ketinggian kecerdasan lahir-
mendisiplinkan
diri
upaya
untuk
manusia
yang
16
memiliki ilmu pengetahuan, yang meliputi
Seperti yang dikemukakan oleh
disiplin jiwa dan raga. Disiplin ini
Syed M. Naquib al-Attas yang dikutib oleh
menunjuk kepada pengakuan atas tempat,
Karsidjo Djojosuwarno mengatakan bahwa
kedudukan dan kondisi dalam hidup yang
ilmu sains, kemanusiaan, alam, terapan
benar
batin manusia Indonesia.
dan
berpartisipasi
seharusnya aktif
suka
serta
ketika
rela
dalam
16
Sudjito, 2014, Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum, Kuliah Umum Pasca Sarjana UMS 29 November 2014, Solo. Hlm.1
17
Karsidjo Djojosuwarno, 1981, Terjemah dari Islam and Secularism: Syed Muhammad Naquib al-Attas, Bandung, Pustaka. Hlm. 148
14 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
menjalankan peranan seseorang sesuai
mendasarkan pada rasional lahiriah juga
dengan pengakuan itu.
mendasarkan pada hatinurani batiniahnya.
Menurut Syed M. Naquib al-Attas yang
dikutib
Haidar
Baqir
bagaimana kondisi di Indonesia yang
seseorang
yang
justru bertolakbelakang. Yaitu banyak
memiliki adab ilmu pengetahuan akan
pejabat yang memiliki tingkat pendidikan
mampu mencegah dirinya dari berbuat
tinggi
kesalahan-kesalahan,
hukumnya melakukan tindakan-tindakan
mengatakan
oleh
Dari sini kita dapat membandingkan
bahwa
menggunakan
karena
dengan
kecerdasan
yang
dahulu
ilmu
Menurut Wan Mohd Nor Wan
melakukan
Daud yang dikutib dari Syed M. Naquib
sesuatu perbuatan sesuai dengan ketentuan
al-Attas pengertian disiplin di sini, tidak
yang berlaku.18 Ia akan menyadari dan
hanya dipahami secara terbatas dengan
mengakui bahwa segala sesuatu di alam ini
menunjukkan
telah ditata secara sempurna oleh Tuhan
menghukum tetapi yang lebih penting
sesuai
Dengan
ditujukan kepada aspek intelektual, moral
demikian secara otomatis seseorang akan
dan spiritual.20 Keterkaitan intelektualitas
mampu menempatkan dirinya pada posisi
yang didasari oleh rasional didukung oleh
yang tepat pada situasi dan kondisi yang
suasana batiniah yang diwujudkan dalam
bagaimanapun hingga tercerminlah kondisi
sikap
keadilan. Manusia seperti inilah yang
Sehingga
diprediksikan sebagai manusia yang adil,
dimilikinya digunakan sesuai dengan adab
yaitu manusia yang menjalankan adab
yang seharusnya.
dengan
sebelum
pengetahuan
yang melanggar hukum itu sendiri.19
dimilikinya seseorang akan memikirkan terlebih
dengan
tingkatannya.
moral
kepada
dan
ilmu
tindakan
spiritual
manusia.
pengetahuan
yang
ilmu pengetahuan pada dirinya sehingga
Karena itu tidaklah tepat jika
mewujudkan dan menghasilkan manusia
dikatakan suatu ilmu hanya dapat diraih
yang baik.
dari
metode
empiris
dan
rasional.
Sehingga manusia yang memiliki 19
Yogi Prasetyo, 2015, Membangun Masyarakat Hukum Yang Beradab Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama, Jurnal Muaddib FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo, No.1, Vol.5 Januari-Juni, Ponorogo. Hlm. 216. 20 Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005, Membangun peradaban Islam dari Dewesternisasi Kepada Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Jurnal Islamia, Khairul Bayan, Jakarta. Hlm. 81
ilmu hukum seharusnya lebih mengetahui akan bagaimana menjaga dirinya dari penggunaan ilmu hukum yang selain 18
Haidar Baqir, 1984, Terjemah dari The Concept of Education in Islam: Syed Muhammad Naquib al-Attas, Pustaka, Bandung. Hlm. 56.
15 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Pengetahuan tentang Allah, akhirat, puasa
dasar untuk mengatur negara dengan
dan lain-lain juga dapat dikatakan sebagai
seluk-beluk
“ilmu” sebab didapatkan dari sumber-
disamakan
sumber
shadiq),
sifatnya
pasti.
meskipun hal itu di luar jangkauan
ditandai
dengan
rasional. Wan Mohd Nor Wan Daud,
rasionalnya yang menganggap ilmu hukum
dalam makalahnya yang berjudul Konsep
merupakan ilmu yang empiris rasional.
Ilmu dalam Tinjauan Islam, menjelaskan,
Sehingga
bahwa
mengenyampingkan
terpercaya
dalam
(khabar
Tradisi
Islam,
ilmu
pengetahuan tiba melalui berbagai saluran,
kehidupan dengan
masyarakatnya
ilmu
Ilmu
sains
hukum
karakter
ilmu
yang
modern
positivistik-
hukum
modern
suasana
batiniah
sebagai inti dari hakekat manusia.
yaitu pancaindera (al-hawass al-khamsah),
Adab dalam kamus besar bahasa
akal fikiran sehat (al-’aql al-salim), berita
Indonesia berarti ketinggian kecerdasan
yang benar (al-khabar al-sadiq), dan
lahir-batin. Adab juga dapat diartikan
intuisi (ilham).
sebagai kebaikan budi pekerti manusia.
Demikian paparan Wan Mohd Nor
Sehingga adab sebagi nilai-nilai yang
tentang sumber ilmu dalam Islam, yang
memberikan
tidak membatasi hanya dari sumber panca
manusia
indera (empiris) dan akal (rasional).21
pengembangan
Pandangan Islam tentang sumber ilmu
khususnya ilmu hukum. Agar dengan adab
yang bisa disebut sebagai metode ilmiah
konstitusi menjadi ilmu pengetahuan yang
ini
mampu
berbeda
dengan
penjelasan
pada
derajat
tertinggi
kepada
penting
dalam
menjadi ilmu
menempatkan
pengetahuan
manusia
pada
sebagian buku Filsafat Ilmu dan Metode
derajat yang tinggi dibandingkan dengan
Penelitian
membatasi
mahluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Adab
kategori “ilmiah” hanya pada hal-hal yang
konstitusi lebih mengkaji pada hakekat
rasional dan empiris.
konstitusi itu sendiri bagi manusia sebagai
sekular
Yang pembentukan
yang
menjadi konstitusi
masalah
dalam ini
konstitusi menjadi ilmunya berkonstitusi,
adalah ketiadaan kecerdasan lahir-batin di
artinya adab konstitusi akan menjadi inti
dalamya.
dari
Sehingga
sekarang
mahluk ciptaan Tuhan. Sehingga adab
konstitusi
sebagai
konstitusi
pemikiran 21
dan
itu
sendiri.
pemahaman
Segala tentang
konstitusi belum lengkap jika belum
Wan Mohd Nor Wan Daud, 2012, “Konsep Ta’dib Syed Muhammad Naquib alAttas”, Jurnal Ta’dibuna, Program Doktor Pendidikan Islam UIKA Bogor, No.2, Vol.I.
mencapai pada adab konstitusi. 16 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Berangkat dari adab konstitusi
kebenaran dengan kebaikan dan kesalahan
tersebut maka pembentukan konstitusi di
dengan keburukan. Sehingga pertentangan
Indonesia hendaknya didasarkan pada
yang
unsur yang membentuk manusia, yaitu
berkepanjangan dari ilmu hukum dapat
unsur lahir dan batin.22 Karena unsur lahir
diselesaikan.23
dan batin menjadi faktor utama dalam
selama
ini
menjadi
dialektika
Adab konstitusi juga terkait dengan
memahami ilmu hukum, agar lahiriah
kwalitas
manusia yang hanya mampu menangkap
konstitusi akan membawa kebaikan pada
realitas empiris dilengkapi dengan batiniah
tingkatan
manusia yang mampu menangkap hal-hal
Indonesia terdapat adab di dalamnya.
yang abstrak tidak nyata yang hanya
Manusia Indonesia yang memiliki adab
mampu dirasakan oleh hatinurani sebagai
hukum konstitusi sudah seharusnya dapat
anugerah dari Tuhan. Rasio manusia yang
mengarahkan hidupnya untuk melakukan
hanya mengenal benar atau salah harus
kebenaran-kebenaran
dilengkapi juga dengan pemahaman yang
kebaikan dan tidak melakukan kesalahan-
mengenalkan baik atau buruk. Karena
kesalahan
benar menurut rasio manusia belum tentu
keburukan. Sehingga ilmu pengetahuan
baik dan sebaliknya, salah menurut rasio
yang
belum tentu buruk.
memberikan
Adab konstitusi dapat dikatakan
manusia
Indonesia,
tertinggi
agar
dimiliki
jika
mendapat
tidak
menadapat
seseorang
mampu
kebijaksanaan 24
Yang artinya
ilmu
pengetahuan
terhadap kehidupannya. tinggi
konstitusi
agar
dampak
bahwa
gagasan yang melampaui cara berpikir
semakin
filsafat. Maksudnya adalah bahwa adab
seseorang maka semakin
konstitusi tidak membiarkan kebenaran
kehidupannya dengan Tuhan.
dekat
pula
konstitusi menempati posisi relatif. Adab
Bahkan pemikiran tentang adab ini
konstitusi berusaha untuk memberikan
juga termuat dengan jelas dalam Q.S. Ali
pemahaman
‘Imron: 190-191:
menyeluruh
yang dan
jelas
komperehensif serta
tidak
memberikan pemahaman yang multi tafsir.
23
Maya Indah, 2008, Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradional Dalam Citra Hukum Indonesia, Jurnal MasalahMasalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP, No.37, Vol.103, Semarang. Hlm. 164. 24 Andries Florris Flavius, 2014, Identitas Jamaah Ahmadiah Indonesia Dalam Konteks Multikultur, Jurnal Humaniora UGM, No.2, Vol.26. Juni, Yogyakarta. Hlm. 124
Karena adab konstitusi akan menyatukan 22
Lampung Kusmidat dan Sumaryati, 2011, Persepsi Guru PKn Tentang Epistimologi Pancasila, Jurnal Citizenship PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, No.1, Vol 1. Juli, Yogyakarta Hal. 68-69
17 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang yang berakal, (yaitu) orangorang yang mengingat Allah SWT sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”
masyarakat
yang
mempunyai
intelektualitas tinggi dan spiritualitas yang tangguh. Hal ini kiranya menjadikan manusia
tergugah
untuk
bisa
hidup
seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setiap hari: “Ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan jagalah kami dari siksa neraka”.26 Proses ilmu pengetahuan berangkat
Makna ayat Al Qur’an diatas
dari
adalah untuk menegaskan tentang perlunya
kesadaran
uluhiyyat,
yakni
pengetahuan yang mengacu pada wahyu
suatu integrasi antara lahir dan batin.
Tuhan (al-Qur’an) ataupun ilham/intuisi,
Orang yang berhasil secara lahir dan batin
kemudian menuju ke indera, selanjutnya
adalah orang-orang yang memiliki tingkat
menuju ke akal, dan berakhir kepada
kecerdasan intelektual dan spiritual yang
kesadaran uluhiyyat kembali, yakni berasal
tinggi secara seimbang, sehingga tercipta
dari Tuhan dan kembali pada Tuhan, yang
suatu kekuatan sumber daya manusia yang
pada
mampu memadukan unsur lahiriah dan
gilirannya
akan
melahirkan
pengetahuan yang syarat akan nilai moral,
batiniah secara komprehensif yang pada
etika dan ahklak yang baik manusia
akhirnya akan terbentuk suatu pondasi
sebagai manusia utama ciptaan Tuhan
masyarakat yang kokoh dalam menghadapi
(Danusiri, 1996: 63-66).27
tantangan zaman (Ary Ginanjar Agustian,
E. Penutup
2001: 12).25
Dari uraian pembahasan di atas,
Ketika
manusia
mampu
maka dapat diambil simpulan sebagai
mengintegrasikan antara lahir dan batin,
berikut:
maka niscaya maksud dari penciptaan alam
semesta
seutuhnya.
ini
Akan
dapat tercipta
dinikmati
26
Yogi Prasetyo, 2015, Adab Hukum; Paradigma Penyelamatan Ilmu Hukum”, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 11 April 2015 di UMS, Solo. Hlm. 68 27 Danusiri, 1996, Epistemologi Dalam Tasawuf Iqbal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 63-66
tatanan
25
Ary Ginanjar Agustian, 2001, Rahasia Sukses Mambangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ), Arga, Jakarta. Hlm. 12
18 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Ary Ginanjar Agustian, 2001, Rahasia Sukses Mambangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ), Arga, Jakarta. Danusiri, 1996, Epistemologi Dalam Tasawuf Iqbal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Dawam Raharjo, 1990, Intelektual, Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa, Mizan, Bandung. Hepi Andi Bastoni, 2008, Muhammad Natsir Sang Maestro Dakwah, Mujtama Press, Jakarta. Saiful Muzani, 1995, Islam dan Filsafat Sains: Syed Muhammad Naquib alAttas (Terjemah), Mizan, Bandung. Karsidjo Djojosuwarno, 1981, Islam and Secularism: Syed Muhammad Naquib al-Attas (Terjemah), Pustaka, Bandung. Haidar Baqir, 1984, The Concept of Education in Islam: Syed Muhammad Naquib al-Attas (Terjemah), Bandung, Pustaka Aidul Fitriciada Azhari, 2014, Rekontruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945, Genta Publising, Yogyakarta. Khudzaifiah Dimyati, 2014, Pemikiran Hukum: Kontruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing
1. Indonesia mengalami kesesatan pikir konstitusi, hal itu dapat dilihat dari arah konstitusi pasca amandemen ke-empat UUD
1945
positivistik
lebih dan
Sehingga
pada
liberal
kapitalism.
konstitusi
kehilangan
makna
bersifat
Indonesia
hakekat
yang
mencerminkan peradaban jiwa bangsa Indonesia. 2.
Adab
konstitusi
sebagai
upaya pikir
meluruskan
kiblat
kesesatan
konstitusi.
Dengan
adab
konstitusi
berarti
hukum
menempatkan
manusia Indonesia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang diberi ketinggian kecerdasan lahir dan batin, sehingga dengan kemampuan yang utuh dan utama
manusia
konstittusi
yang
tersebut, dibentuk
maka menjadi
berkualitas bagi kemaslahatan manusia di dunia dan akherat.
Daftar Pustaka Jurnal Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005, Membangun peradaban Islam dari Dewesternisasi Kepada Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Jurnal Islamia Khairul Bayan, Jakarta. Wan Mohd Nor Wan Daud, 2012, Konsep Ta’dib Syed Muhammad Naquib alAttas, Jurnal Ta’dibuna, Program Doktor Pendidikan Islam UIKA No.2, Vol.I, Bogor. Abuddin Nata, 2013, “Revitalisasi Pendidikan Karakter Untuk Mencetak Generasi Unggul”,
Kitab Al-Hadist Riwayat Bukhari Muslim. 2014. Terjemah oleh Alu Bassam Abdullah bin Abdurrahman, Pustaka As Sunnah, Jakarta. Al-Quran. 2009. Terjemah oleh AsySyifa’, Sinar Baru Algensindo, Bandung Buku: Absori, 2015, Hukum Konstitusi, UMS Press, Solo. Ade Saptomo, 2014, Budaya Hukum, FHUP Press, Jakarta. 19
Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380
JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Jurnal Didaktika Religia Pasca Sarjana STAIN Kediri, No.1, Vol.1 Andries Florris Flavius, 2014, Identitas Jamaah Ahmadiah Indonesia Dalam Konteks Multikultur, Jurnal Humaniora UGM, No.2, Vol.26. Juni, Yogyakarta. Anis Ibrahim, 2006, Hukum Progresif: Solusi Atas Keterpurukan Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Progresif PDIH UNDIP, No.1, Vol.2. April, Semarang. Happy Susanto, 2011, Kritisisme Sejarah Teologi Barat, Jurnal Tsaqofah ISID Gontor, No.2, Vol.7. Oktober, Ponorogo. Lampung Kusmidat dan Sumaryati, 2011, Persepsi Guru PKn Tentang Epistimologi Pancasila, Jurnal Citizenship PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, No.1, Vol 1. Juli, Yogyakarta. Maya Indah, 2008, “Kelemahan Hukum Modern, Suatu Diseminasi Hukum Tradional Dalam Citra Hukum Indonesia”, Jurnal MasalahMasalah Hukum Fakultas Hukum UNDIP Semarang, No.37, Vol.103 Yogi Prasetyo, 2015, Membangun Masyarakat Hukum Yang Beradab Melalui Pendidikan Integral Berbasis Agama, Jurnal Muaddib FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo, No.1, Vol.5 JanuariJuni, Ponorogo. Yogi Prasetyo, 2015, Adab Hukum; Paradigma Penyelamatan Ilmu Hukum, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 11 April 2015 UMS, Solo.
Sharing Pasca Sarjana UMS 28 Maret 2015, Solo. Sudjito, 2014, Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum, Kuliah Umum Pasca Sarjana UMS 29 November 2014, Solo.
Hasil Seminar Hajriyanto Y. Thohari, 2015, Rekontruksi Tradisi Di Nusantara Dalam UUD 1945, Seminar Interdiciplinary 20 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380