111
DAFTAR PUSTAKA Abu Daud Busyro, 1990, Ilmu Negara, Cet I, Bumi Aksara, Jakarta Astim Riyanto, 2006, Negara Kesatuan Konsep Asas dan Aktualisasinya, Penerbit Yapemdo, Bandung Bagir manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18UUD 1945 (Perumusan dan Undang-undang Pelaksanaannya), UNSIKA, Karawang ---------------, 1994, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta ----------------, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta ----------------, 2005, Menyongsong Fajar Baru Otonomi Daerah, Cet IV, Pusat Studi Hukum FH-UII, Yogyakarta Bambang Yudhoyono, 2001, Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur pemda dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Darji Darmodiharjo. dkk. 1991. Santiaji Pancasila. Cet X.Usaha Nasional, Surabaya Ditjen pemerintahan Umum, 2004, Mekanisme Perencanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sektor, Ditjen Pemerintahan Umum Depdagri, Jakarta Dian Bakti Setiawan, 2011, Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Djohermansyah Djohan, 2003, Kebijakan Otonomi Daerah 1999, Yarsif Watampone, Jakarta
E. Utrecht, 1993, Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Indonesia, Liberty, yogyakarta
Republik
Edie Toet Hendratno,m 2009, Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta
112
Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, cet II, Grasindo, Jakarta --------------------, 2010, Administrasi Pemerintah Daerah., Universitas terbuka, Jakarta Hari Sabarno, 2007, Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta HAW. Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, PT Rajagrafinfo Persada, Jakarta J. Kaloh, 2009, Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta Jimly Asshidiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta ---------------------, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta ----------------------, 2006, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Amandemen Keempat, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Penerbit Alumni, Bandung L. Sumartini, dkk, 2001, Penelitian Tentang Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional depkumham, Jakarta Lili Romli, 2007, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Marbun, B.N, 2010, Otonomi Daerah 1945 - 2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini, edisi revisi , Pustaka Sinar Harapan , Jakarta Maria S. W, Sumardjono, 2001, Pedoman Gramedia, Jakarta
Pembuatan Usulan Penelitian,
Miriam Budiardjo. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik, cet v ,PT. Gramedia, Jakarta
113
Moh. Mahfud MD.1999. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Gama Media, Yogyakarta -----------------------2010. Membangun Politk Hukum, Menegakkan Konstitusi. Cet. I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta MPR RI, 2003, Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta Muhammad Fauzan, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah , UII Press , Yogyakarta
Ni’matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ---------------, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, cet I, Penerbit Nusa Media, Bandung Oetanto SM, dkk, 2004, Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan, Samitra Media Utama, Jakarta Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum.. cet II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Philipus M. Hadjon. et al, 1994, Pengantar Hukum Administrasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta R. Joenarto, 1982, Perkembangan Pemerintahan Lokal menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Dengan Pelaksanaan di Daerahdaerah Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogayakarta, Alumni, Bandung R.D.H. Koesoemahatmadja, 1979, Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Binacipta, Bandung Robert Endi Jaweng (editor), 2004, Kompilasi Undang-undang Otonomi Daerah dan Seilas Proses Kelahirannya (1903-2004), Institute for Local Development, Yayasan Tifa, Jakarta Rozali Abdullah, 2005, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemeilihan Kepala Daerah Secara Langsung,PT. RajaGrafindo Perdasa, Jakarta Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
114
Siswanto Sunanrno, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Sjachran Basah, 1986, Tiga Tulisan Tentang Hukum, Armico, Bandung Soehino, 2004, Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah, edisi II, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitina Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT. RajaGrafindo Persada, Yogyakarta Sudono Syueb, 2008, Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi, Laksbang Mediatama, Yogyakarta Suryo
Sakti Hadiwijoyo, 2011, Gubernur Kewenangannya, Graha Ilmu, Yogyakarta
Kedudukan,
Peran,
dan
Syaukani dkk, 2000, Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar -----------------, 2012, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, cet IX, Pustaka Pelajar, Yogyakarta The Liang Gie , 1993, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, jilid I, Liberty, Yogyakarta Tim Lapera, 2001, Otonomi Pemberian Negara: Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah, cet. II, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta INTERNET Gamawan Fauzi, Membangun Kapasitas Daerah dalam Bingkai Otonomi, diakses melalui www. http://otda.kemendagri.go.id, pada tanggal 29 Juni 2013 www.bappenas.go.id pada
tanggal 29 Juni 2013
www.papua.go.id/berita det.php/id/648,
diakses pada tanggal 25 Agustus 2013
http://monicabeatricehtbt.wordpress.com/2012/11/25/pemilihan-umum-kepala-daerah-2/
diakses
pada tanggal 27 http://kemal-bakri.blogspot.com/2012/02/persfektif-pem-perubahan-term-muspida.html,
pada tanggal 27 agustus 2013
diakses
115
JURNAL Laode Ida, Desentralisasi dan Demokrasi, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol 2 No. 2 Jakarta, September 2002 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143) Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1425) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).
