135
DAFTAR PUSTAKA Buku : Akub, Syukri dan Baharuddin Baharu, 2012, Wawasan Due Proses Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana, Mahakarya Rengkang Offset, Yogyakarta. Ali, Mahrus, 2011, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, UII Pers, Yogyakarta. Atmasasmita, Romli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Bakhri, Syaiful, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Djaja, Ermansyah, 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta. Effendy, Marwan, 2012, Sistem Peradilan Pidana (tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana), Referensi, Jakarta. _____________, 2014, Teori Hukum, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustakan Pelajar, Yogyakarta. Hamzah, Andi, 1987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. _____________ 1991, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Gramedia, Jakarta. _____________ 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. _____________ 2015, Pre-Trial Justice Disretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta Timur. Harahap, M. Yahya, 2002, Pembahsan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta. Hartanti, Evi, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Hestu Cipto Handoyo, B, 2003, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
136
Lamintang, P.A.F, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan ke IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta. Marpaung, Leden, 2009, Proses Penanganan (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta
Perkara
Pidana
Muhammad, H. Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung. Muhammad, Rusli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Pers, Yogyakarta. Muhtaj, El Majda, 2008, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas Diponegoro. Mulyadi, Lilik, 2000, Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rahayuningsih, Toetik dan Indria Wahyuni, Hukum Anti Korupsi, Kemitraan Partnership. RS, St. Harum Pudjiarto, 1999, Hak Asasi Manusia (Kajian Filosofi dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia), Andi offset, Yogyakarta. Rukmini, Mien, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Alumni, Bandung. Saleh, K. Wantjik, 1983, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Balai Aksara, Jakarta. Sarwoko, Djoko, 2001, Perlindungan HAM bagi Terdakwa dalam Proses Persidangan (dalam Buku Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, PUSLITBANG Diklat Mahkamah Agung RI). Semma, Mansyur, 2008, Negara dan Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Siswoyo, P. Bambang, 1983, Komentar Sekitar KUHAP, CV.Mayasari, Solo.
137
Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2003, Penelitian Normatif Suatu Tinjauan, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Soemantri, Sri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung. Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta. Sunaryo, Sidik, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Syamsuddin, Aziz, 2011, Tindak Pidana Khusus, Pena Grafika, Jakarta. Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. Yudowidagdo, Hendrastanto, dkk, 1987, Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250)
138
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003). (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD. (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432)
Hasil Penelitian: Pridyanggoro, Panji, 2011, Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam Upaya Percepatan Pemberantasan Korupsi, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aditya Ruswanto, Yhoga, 2009, Perwujudan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka/Terdakwa dalam Konteks Sistem Negara Hukum Indonesia (studi tentang perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan), Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Simarmata, Berlian, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa dalam Penahanan, Disertasi, Program Doktor Pada Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada. Internet: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150804_indonesia_huku m_dahlan_iskan. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150406192917-12-44609/eks-direkturpertamina-soalkan-status-penyidik-kpk/.
139
http://hukum.kompasiana.com/2015/01/31/status-tersangka-dan-perlindunganham--699370.html. http://elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/06/2012, advance Penegak Hukum.
Modul
pelatihan
HAM
http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org Eddy O.S Hiariej, Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. http://nasional.kompas.com Eddy OS Hiariej, “Menyandera dengan Status Tersangka”. http://dpr.go.id RUU KUHAP 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id.
