129
DAFTAR PUSTAKA A. Buku : Abdulkdir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,Grup Hukum Ekonomi Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung. Ali Rido, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2004
Boediono, Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5, Yogyakarta: BPFE, 1994. Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni, 1989. C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata I, Jakarta, PT Pradnya Paramita, cet 1 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha) Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Djojoguno, Kebijakan Publik dan Kebijakan Privat, Jakarta, 1988. Djuhaendah Hasan, Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta:Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996/1997). Damang Averroes Al-Khawarizmi, Teori Pengawasan Negara Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, Djembatan, Jakarta, 2009
Universitas Kristen Maranatha
130
Gustav Radburch sebagaimana dikutip oleh Hamid S Attamimi dan Maria Farida Indati S, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2003. Hartono, M. Dimtayi, "Hubungan dan Pengaruh Timbal Balik Antara Hukum dan Politik
di
dalam Praktek
Penyelaenggaraan
Negara" (Makalah
disampaikan pada Studium Generate Universitas Muhammadiyah), Jakarta, 20 Mei 1994 H.Bohari, Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta, Rajawali Press, 1999. H.R. Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia Yogyakarta, Yustisia, 2009 Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1992. Indra Bastian , Akuntansi Pendidikan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007. J. C. T. Simorangkir, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Imam Supomo, Pengantar Hukum Perseroan Terbatas, Graha Ilmu, Bandung, 2009. Johnny Ibrahim, Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Keempat, Malang, Banyuwangi Publising, 2011. J.Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya), Bandung, Alumni, 1999 Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung, Sinar Baru Offset, 1989.
Universitas Kristen Maranatha
131
L.C. Hoffman, Het Nederlandsch Verbintenissenrecht, eerst deel, De Algemene leer der Verbintenissen, (Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932). Hlm.257-265, dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, (Bandung :Alumni, 2002). Mariam Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2001. Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung, Alumni, Edisi Kedua, 1996. Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, PT. Alumni Bandung, 2005. M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, Jakarta, Pradnya Paramita, 1982. Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara, Yokyakarta:Liberty, 1992. Mustopadididja, Kebijakan-Kebijakan Pada Umumnya, Yogyakarta, 2003. M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet.11, Bandung : Penerbit Alumni, Tahun 1986 Vollmar, Verbintenissen en bewijesrecht, hlm 327, dalam Moegni Djojodirdjo “Perbuatan Melawan Hukum” (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982 Prayudi, Pengertian Pengawasan, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, jakarta, 1981.
Universitas Kristen Maranatha
132
Rachmat Setiawan,Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum,(Bandung: Alumni, 1982) RM.Suryodiningrat, Azas-Azas Hukum Perikatan, Bandung: Tarsito, 1985. Riduan Syahrani, seluk beluk dan asas-asas dalam hukum perdata, Bandung, Alumni, 2006 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988. Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, cet I, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet 3. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar rafika, cet 7 R.Suroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, cet ke 7 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung : Binacipta, 1979). R. Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke-4, Jakarta : PT Internusa,1987. Salim HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Saliman, Hukum Bisnis Perusahaan, Cetakan V, Jakarta, PT. Intermasa, 1996. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986 Slamet Wiyono.. Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari’ah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, Grasindo, Jakarta, 2005.
Universitas Kristen Maranatha
133
Setiawan, “Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi”. Varia Peradilan Nomor 16 Tahun II (Januari 1987) Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali, 1985. Soernayati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 2006. Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Jakarta , Bank Indonesia, 2005. Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005. Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986. Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Penerbit Zikrul Hakim, 2003. Sudargo Gautama (Gouwgioksiong), Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung: Alumni, 1973) Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa 1985 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Universitas Kristen Maranatha
134
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1983. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, cetakan I (Bandung : Mandar maju, 2000.
B. Sumber Lain Aedidikirawan”s ,Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesusi Dengan Urutan Bab 1, Pasal dan Ayat), Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, Hlm 46, diakses 10 Maret 2014. Pasal 10, 18, dan 19 PERMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern. Menegaskan fungsi pengawasan DISPERINDAG hanya meliputi ijin-ijin dan pelaksanaan dari ijin-ijin tersebut. http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-pembeli.html, diakses pada tanggal 17 April 2015, jam 15.00 WIB.; http://Monumenkata.blogspot.com/2014/08/badan-hukum-dan-kedudukan-badanhukum.html diakses pada tangal 13 April 2015, jam 21.00 WIB. yahyakurniawan.net/pembulatan-uang-kembalian.html, diakses 10 Maret 2014 http://thezmoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilandalam_8.html diakses 12 Maret 2014
Universitas Kristen Maranatha
135
Hal ini sejalan dengan isi pasal 10, 18 dan 19 Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang pada intinya hanya menegaskan bahwa fungsi pengawasan dari DIPERINDAG hanya meliputi pengawasan ijin-ijin dan pelaksanaan dari ijin-ijin tersebut.
Universitas Kristen Maranatha
