DAFTAR POS YANG TERKAIT DENGAN ADMINISTRASI PELABUHAN PERIKANAN 1. Penanganan Surat Masuk 2. Penanganan Surat Keluar 3. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor 4. Pengadaan Barang Kantor 5. Pengumpulan Data Perikanan 6. Penyusunan Laporan Statistik 7. Penyusunan Laporan PIPP 8. Penyusunan Laporan Monitoring Operasional Pelabuhan 9. Pelayanan Usaha Perijinan 10. Penyusunan Laporan Tahunan 11. Monitoring Harga Pasar Untuk Ikan
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 42
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Penanganan Surat Masuk Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1. UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2. Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3. Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Petugas Persuratan Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer Pencatatan dan Pendataan 1. Nomor Surat 2. Asal Surat 3. Isi Surat
Uraian Prosedur Pelaksana No.
Uraian Kegiatan
1
Petugas persuratan menerima,mengagenda surat masuk dan membuat lembar disposisi kemudian menyerahkannya kepada Kasubag TU
2
3
Kepala Pelabuhan
Kelengkapan
Kasubag TU meneliti surat masuk, memparaf lembar disposisi dan menyerahkan kembali ke petugas persuratan.
Manual
Petugas Persuratan menyerahkan surat-surat diketahui/diparaf kepada Kepala Pelabuhan
Manual
yang
Baku Mutu Waktu (menit) 10
Manual
telah
Tidak 5
Kasubag TU
Petugas Persuratan
Kepala Pelabuhan menerima dan memeriksa surat-surat masuk tersebut selanjutnya didisposisi ke masing-masing seksi/bagian untuk ditindaklanjuti
Manual
7
Kasubag TU menyerahkan surat masuk yang telah didisposisi kepada petugas persuratan Petugas persuratan mengagendakan,menggandakan mendistribusikan sesuai dengan tujuan disposisi surat.
surat
Disposisi
Surat dengan lembar disposisi terparaf
10
Surat dengan lembar disposisi terparaf
10
10
Manual
Output
10
Ya 6
Keterangan
Perintah pimpinan dan surat terdisposisi
Surat terdisposisi
dan 10
Manual
Agenda surat masuk dan distribusi surat
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 3 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 43
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Penanganan Surat Keluar Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1. UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2. Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3. Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Petugas Persuratan Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Nomor Surat 2.Tujuan Surat 3.Isi Surat
Uraian Prosedur Pelaksana No.
Uraian Kegiatan
1
Disposisi Kepala Pelabuhan untuk menjawab surat kepada Kasubag TU
2
3
Kepala Pelabuhan
Kasubag TU
Operator Komputer
Petugas Persuratan
Baku Mutu Waktu (menit)
Kelengkapan
Keterangan Output
Manual
5
Disposisi
Manual
30
Konsep surat
Komputer
30
Konsep surat
Komputer
10
Konsep ketikan surat
Manual
10
Bukti surat tertandatangani
Kasubag TU memerintahkan staf untuk mengagendakan, mengarsipkan, dan mendistribusikan surat keluar sesuai dgn tujuannya
Manual
5
Surat tertandatangani
Petugas Persuratan mencatat dalam buku ekspidisi dan mengirimkan surat sesuai dengan tujuannya
Manual
10
Surat tertandatangani
Kasubag TU membuat konsep surat dan menyerahkan kepada operator komputer untuk diketik Petugas Operator Komputer mengetik konsep surat dan menyerahkan kembali ke Kasubag TU
Tidak 4
5
Kasubag TU memeriksa/mengoreksi konsep surat untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Pelabuhan Kepala Pelabuhan menerima, memeriksa konsep surat untuk ditandatangani dan diserahkan kembali ke Kasubag TU
Tidak
Ya Ya
6
7
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 4 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 44
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1. UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2. Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3. Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Petugas Persuratan Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Nomor Surat 2.Tujuan Surat 3.Isi Surat
Uraian Prosedur Pelaksana No.
Uraian Kegiatan
1
Kepala Pelabuhan menginstruksikan untuk melaksanakan pengecekan barang inventaris kantor kepada Kasubag TU
2
4
6
Kepala Pelabuhan
Baku Mutu Kelengkapan
Waktu (menit)
Manual
10
Kasubag TU memerintahkan untuk mengecek barang inventaris kantor kepada Petugas Pendata Barang
Manual
10
Petugas mendata barang inventaris kantor yang tersedia dan mengisi blangko barang persediaan untuk dilaporkan kepada Kasubbag TU
ATK, komputer
120
Kasubag TU menyetujui dan menandatangani blangko inventaris barang untuk diketahui oleh Kepala Pelabuhan
Manual
Kasubag TU
Petugas Pendata Barang
Output
Keterangan
10
Tidak 7
8
10
Kepala Pelabuhan mengetahui dan menandatangani blangko inventaris barang dan diserahkan kepada Kasubag TU Kasubag TU memerintahkan pendata barang untuk menginventaris permintaan barang untuk setiap seksi
Petugas pendata barang mengarsipkan dan mendistribusikan permintaan barang keperluan kantor kepada masing-masing seksi yang meminta.
10
Manual
Ya Manual
10
Manual
20
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 3 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 45
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Pengadaan Barang Kantor Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1 UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2 Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3 Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Petugas Persuratan Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Nomor Surat 2.Tujuan Surat 3.Isi Surat
Uraian Prosedur Pelaksana No. 1
2
3
Uraian Kegiatan
Kepala Pelabuhan
Kasubag TU
Petugas Pendata Barang
Baku Mutu Petugas Persuratan
Kelengkapan
Kepala pelabuhan menginstrusikan untuk pengadaan keperluan kantor kepada Kasubag TU
Manual
Kasubag TU menginventaris barang keperluan kantor dan diteruskan ke petugas pendata barang
ATK,
Waktu (menit)
Output
Keterangan
10 Disposisi 10
Petugas pendata barang mengetik surat pengajuan pengadaan barang inventaris kantor
Konsep surat
komputer
30
manual
10
Manual
10
Konsep surat
Tidak 4
Kasubag TU memeriksa konsep surat pengajuan pengadaan barang untuk disampaikan kepada kepala pelabuhan
Ya 5
6
7
Kepala Pelabuhan memeriksa konsep surat pengajuan pengadaan barang dan diserahkan kembali ke Kasubag TU setelah mendapat persetujuan Kasubag TU menerima konsep surat yang telah ditandatangi dan meneruskan ke petugas persuratan Petugas persuratan mengagendakan, menggandakan surat dan mendistribusikan sesuai dengan tujuan disposisi surat.
Tidak Ya 10 Manual 10 ATK
Bukti pengiriman
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 4 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 46
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Pengumpulan Data Perikanan Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1.UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2.Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3.Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Petugas Persuratan Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Nomor Surat 2.Tujuan Surat 3.Isi Surat
Uraian Prosedur Pelaksana No.
Uraian Kegiatan
1
Kepala Seksi memerintahkan enumerator untuk melakukan tugas pengambilan data (produksi ikan, alat tangkap, kapal nelayan dll)
2
3
4
5
Kepala Seksi (Kasie)
Enumerator
Mutu Baku Petugas Operator PIPP
Kelengkapan
Waktu (menit)
Output
manual
30 Menit
disposisi
ATK,
180 Menit
Buku Jurnal
Komputer
60 Menit
Draft Laporan
manual
20 Menit
Draft Laporan (Paraf Kasie)
Komputer
15 Menit
Publikasi informasi data perikanan
Enumerator mengambil data dan menghimpun kedalam buku jurnal data harian. Selanjutnya buku jurnal data diserahkan kepada petugas PIPP
Petugas operator PIPP melakukan entry data primer kedalam aplikasi PIPP, selanjutnya petugas PIPP menyiapkan laporan harian PIPP
Kepala Seksi memeriksa hasil draft laporan harga ikan dan membuat pengesahan atas draft laporan harian PIPP
Petugas operator PIPP selanjutnya melakukan publikasi informasi data perikanan melalui internet
Tidak
Ket
Ya
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 3 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 47
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Penyusunan Laporan Statistik Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1.UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2.Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3.Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Petugas Persuratan Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Nomor Surat 2.Tujuan Surat 3.Isi Surat
Uraian Prosedur Pelaksana No. 1
2
Uraian Kegiatan Kepala Pelabuhan menerbitkan Penyusunan Laporan Statistik
Surat
Tim Keputusan
tentang
Kasubag TU
Kepala Pelabuhan
Petugas Persuratan
Kelengkapan
Mutu Baku Waktu (menit)
Output
Ket.
Tim
Tim Penyusun Lap Statistik Melaksanakan rapat persiapan dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat laporan Statistik dan hasilnya diserahkan kepada Kasubag TU.
Surat Keputusan
15
Surat Keputusan
Surat Keputusan
3960
Hasil Rapat Laporan Statistik
Hasil Rapat Laporan Statistik
120
Laporan Statistik
Laporan Statistik
60
Laporan Statistik
Validasi Laporan Statistik
10
Finalisasi Laporan Statistik
Finalisasi Laporan Statistik
15
Laporan Statistik
Tidak 3
4
Kasubag TU Memverifikasi Laporan Statistik kemudian diserahkan ke Kepala Pelabuhan
Kepala Pelabuhan mengkoreksi dan memberikan persetujuan/memparaf terhadap Laporan Statistik bila tidak setuju dikembalikan ke Tim Penyusun.
Ya 5
6
Laporan Statistik yg telah ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Kasubag TU
Kasubag TU meneruskan kepada petugas persuratan untuk mengarsipkan dan mendistribusikan Laporan Statistik sesuai tujuan.
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 4 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 48
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Penyusunan PIPP Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1.UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2.Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3.Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Staf PIPP Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Data PIPP 2.Laporan PIPP
Uraian Prosedur Pelaksana No.
Uraian Kegiatan
1
Staf pencatat data PIPP menyerahkan rekap data kepada Staf pemeriksa data PIPP
2
3
4
Staf Pencatat Data PIPP
Staf Pemeriksa Data PIPP
Staf Entry Data PIPP
Mutu Baku Kepala Seksi Tata pelayanan dan Kesyahbandran
Staf pemeriksa data PIPP menerima data dari Staf pencatat data PIPP dan melakukan verifikasi data untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Tata pelayanan & Kesyahbandaran Kepala Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran memvalidasi rekap data PIPP dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Staf entry data PIPP
Staf entry data PIPP menerima data yang telah diverifikasi dan disetujui untuk dimasukkan kedalam aplikasi PIPP
Tidak
Waktu (menit)
Kelengkpn
Output
Keterangan Data yang diserahkan berupa data kapal dan produksi, harga ikan, situasional pelabuhan, pas masuk, pas keluar, keuangan dan kepegawaian
Data
5
Data
Data
60
Data Terkoreksi
Data
60
Data Tervalidasi
-
Data, komputer
5
Data tersimpan
Data terinput dalam aplikasi
Data dianalisa untuk kelaikan input dalam aplikasi
Ya
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 4 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 49
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Penyusunan Laporan Monitoring Operasional Pelabuhan Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1.UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2.Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3.Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Data PIPP 2.Laporan PIPP
Uraian Prosedur Pelaksana
No.
1
2
Uraian Kegiatan
Staf Penyusun Laporan Operasional Pelabuhan
Kepala Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran
Mutu Baku
Kepala Pelabuhan
Staf Penyusun Laporan Monitoring Operasional Pelabuhan mengambil data Informasi dan Publikasi Perikanan untuk disusun menjadi draft laporan monitoring operasional pelabuhan. Draft laporan monitoring operasional pelabuhan diserahkan kepada Kepala Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran
Kepala Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran menerima, mengkoreksi dan memberi paraf draft laporan monitoring operasional pelabuhan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Pelabuhan.
Tidak
Ya 3
Tidak
Kepala Pelabuhan menerima, mengoreksi dan menandatangani draft laporan monitoring operasional pelabuhan, selanjutnya diteruskan kepada staf Penyusun Laporan Monitoring Operasional Pelabuhan
Ya 4
Staf Penyusun Laporan Monitoring Operasional Pelabuhan mengirimkan laporan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng dan ke Ditjen Tangkap KKP serta mengarsip laporan monitoring operasional pelabuhan.
Keterangan
Kelengkapan
Waktu (mnt)
Output
Arsip data operasional pelabuhan
120
Draft laporan operasional pelabuhan
Data fasilitas/ sarana, pelayanan, kepegawaian, produksi ikan, dll)
Draft lap monitoring operasional pelabuhan
30
-
-
Draft lap monitoring operasional pelabuhan
10
Laporan disahkan
-
Laporan Monitoring operasional pelabuhan
60
Laporan terkirim dan diarsipkan
Laporan dikirim ke DKP Jateng dan Ditjen Tangkap
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 3 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 50
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Pelayanan Usaha Perijinan Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1.UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2.Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3.Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Surat Permohonan
Uraian Prosedur Pelaksana No
Uraian Kegiatan
1
Petugas Pelayanan Kesyahbandaran menerima Surat permohonan perijinan untuk DU II dan DU III dari pemilik kapal
2
Kasie Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran memeriksa /memverivikasi dokumen kapal dan kemudian diserahkan ke Kepala Pelabuhan.
Petugas Kesyahbandaran
Kasie Kesyahbadaran
Mutu Baku Kepala Pelabuhan
Petugas Persuratan
Kelengkapan
Waktu (menit)
dokumen
60
dokumen
30
dokumen
10
dokumen
10
dokumen
10
Output
Keterangan
Tidak Tidak Ya
3
Kepala Pelabuhan menandatangani laporan dan surat pengantar laporan dan menyerahkan kembali ke Kasie kesyahbandaran.
Ya 4
5
Kasie kesyahbandaran meneruskan ke petugas persuratan
petugas persuratan mengagendakan surat dan mendistribusikan sesuai dengan tujuan disposisi surat.
berkas laporan perijinan
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 4 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 51
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Penyusunan Laporan Tahunan Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1.UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2.Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3.Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Kasub Bag Tata Usaha Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Laporan
Uraian Prosedur Pelaksana No
Uraian Kegiatan
Staf Bagian Umum
Kepala Pelabuhan
Petugas Persuratan
Ket.
1
Staf Membagikan Surat Keputusan Kepala Pelabuhan tentang Tim Penyusunan Laporan Tahunan kepada anggota tim
Surat Keputusan
Waktu (menit) 10
2
Tim Melaksanakan rapat persiapan dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat laporan tahunan kemudian hasilnya diserahkan ke Kasubag Tata Usaha
Surat Keputusan
3960
Hasil Rapat Laporan Tahunan
3
Kasubag Tata Usaha Memverifikasi Laporan Tahunan kemudian diserahkan ke Kepala Pelabuhan.
Hasil Rapat Laporan Tahunan
120
Laporan Tahunan
4
Kepala Pelabuhan mengkoreksi dan memberikan persetujuan/memparaf terhadap Laporan Tahunan
Laporan Tahunan
60
Laporan Tahunan
Tim
Kasubag Tata Usaha
Mutu Baku Kelengkapan
Output Surat Keputusan
Tidak
Ya 5
Kasubag Tata Usaha meneruskan ke petugas persuratan.
Validasi Laporan Tahunan
10
Finalisasi Laporan Tahunan
6
Petugas persuratan mengarsipkan dan mendistribusikan Laporan Tahunan sesuai tujuan.
Finalisasi Laporan Tahunan
15
Laporan Tahunan
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 5 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 52
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Prosedur Operasional Standar Monitoring Harga Pasar Untuk Ikan Nomor POS : Tanggal Ditetapkan : Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : Dasar Hukum 1.UU No 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2.Permen No.8 Tahun 2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan 3.Kepmen KKP No. 47 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan Keterkaitan Kasub Bag Tata Usaha Peringatan
Kualifikasi Pelaksanaan
Peralatan/Perlengkapan 1.Komputer Pencatatan dan Pendataan 1.Laporan
Uraian Prosedur Pelaksana No.
Uraian Kegiatan Kepala Seksi (Kasie)
1
2
3
4
Kepala Seksi memerintahkan enumerator untuk melakukan tugas pengambilan data harga ikan
Enumerator mengambil data dan menghimpun kedalam buku jurnal data harian. Selanjutnya buku jurnal data diserahkan kepada petugas PIPP
Petugas operator PIPP melakukan entry data primer kedalam aplikasi PIPP, selanjutnya petugas PIPP menyiapkan laporan harian PIPP
Kepala Seksi memeriksa hasil draft laporan harga ikan dan membuat pengesahan atas draft laporan harian PIPP
Tidak
Enumerator
Mutu Baku Petugas Operator PIPP
Ket
Kelengkapan
Waktu (menit)
Output
manual
30
disposisi
ATK,
60
Buku Jurnal
Komputer
45
Draft Laporan
manual
30
Draft Laporan (Paraf Kasie)
Komputer
20
Publikasi informasi harga ikan
Ya 5
Petugas operator PIPP selanjutnya melakukan publikasi informasi pasar (harga ikan) melalui internet
Keterangan :Jumlah personil pelaksana adalah 4 orang Disahkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
(
)
Lampiran SOP PPP Jawa Tengah | 53
