DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Reglement Op De Rechtsvordering, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52 juncto Stastsblad Nomor 63. Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16, Staatsblad 1941 Nomor 44. Wetboek van Koophandel, Staatsblad Tahun 1849 Nomor 23. Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227. Ordonantie 16 Sepetember 1931 tentang Honorarium Notaris, Staatsblad Tahun 1931 Nomor 110. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Bea Meterai, Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3313. xxi Tesis

KARAKTERISTIK JABATAN ......

GHANSAM ANAND


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 2951. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3502. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4356. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3889. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4132. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4358 juncto Undangxxii Tesis


GHANSAM ANAND


Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3879 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2951. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432 juncto UndangUndang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 700 juncto Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie, Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4634. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4676. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4756. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5035. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071. xxiii Tesis


GHANSAM ANAND


Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5226. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Laporan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 465. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949, tentang Sumpah Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1949 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1949 Nomor 665. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3050. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaran Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3506. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696.

xxiv Tesis


GHANSAM ANAND


Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3746. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Tarif Bea Materai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3950. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

xxv Tesis


GHANSAM ANAND


Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987 dan Nomor: M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Undang-Undang Asing Wet op het Notarisambt 1999 Staatsblad Tahun 1999 Nomor 190. Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek.

xxvi Tesis


GHANSAM ANAND

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Recommend Documents