DAFTAR ISTILAH PEMASYARAKATAN

DAFTAR ISTILAH PEMASYARAKATAN ISTILAH BAKU

A ISTILAH Abolisi

PENGERTIAN Penghapusan tuntutan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)

Acara

(1) Prosedur; (2) Panduan dan tata cara dalam suatu proses

(Persidangan)

persidangan di pengadilan. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)

Adil

(1) Sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; (2) Berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; (3) Sepatutnya; tidak sewenang-wenang. (Sumber: Kamus Istilah Hukum Putri Susanti)

Adjudikasi

Adjudikasi adalah proses dan tahap dalam peradilan pidana yang meliputi pemeriksaan perkara

di

pengadilan hingga

tahap

pembacaan putusan pengadilan. (Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarkatan) Admisi Orientasi

Dikenal pula dengan istilah Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Pada proses ini Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap-tahap yang

akan dilalui saat

menjalani hukuman dalam lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti PB, CB, CMB, hingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program

perlakuan berkelanjutan

setelah bebas. (Sumber: Permen No. M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan) 1|Glos arium Pemas yarak at a n

Administrasi

Adalah metode dalam praktek Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing

sebagai

Kemasyarakatan

kerjasama sekelompok orang yang terorganisir dan terkoordinir

proses

penyelenggaraan

dan

pelaksanaan

usaha

dengan baik, dengan menggunakan sumber fasilitas yang ada untuk memberikan pertolongan kepada Klien Pemasyarakatan (individu, kelompok, masyarakat) agar dapat meningkatkan fungsi sosialnya dan taraf hidupnya. (Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 16: Bapas Klas I Jakarta, 2009). Advokasi

Seperangkat kegiatan yang ditargetkan dan diarahkan pada pembuat

kebijakan

agar

dapat

mendukung

isu

kebijakan

tertentu. Advokasi dapat pula berarti menyampaikan pesan kepada orang lain untuk menghasilkan pemahaman masyarakat yang

lebih

luas

tentang

permasalahan

dan

isu-isu

lain,

perubahan dalam kebijakan, undang-undang, dan pelayanan. Kegiatan advokasi dapat melibatkan aksi di semua tingkatan, secara

lokal

maupun

melalui

perwakilan

lembaga-lembaga

pembuat kebijakan Nasional. (Sumber: Pusat pencegahan Lakhar BNN. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Rutan. 2009. Jakarta: BNN. Hal 5) Advokat

 pengacara, konsultan hukum yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum,

menjalankan

kuasa,

mewakili,

mendampingi,

membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Sumber: UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat)  (1) orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun

di

luar

pengadilan

yang

memenuhi

syarat

berdasarkan ketentuan; penegak hukum yang bebas dan mandiri; (2) Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi 2|Glos arium Pemas yarak at a n

hukum setelah mengikuti pendidikan khusus, lulus ujian yang

diadakan

oleh

Organisasi

Advokat,

dan

magang

sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat; (3) Suatu pekerjaan (hukum) berdasarkan keahlian untuk melayani masyarakat secara independen dengan batasan kode etik dari komunitasnya. (Sumber: Kamus Istilah Hukum Putri Susanti) Aftercare

Pada dasarnya adalah suatu bentuk kerja sosial untuk kasus tertentu/social casework. Aftercare mengharuskan adanya kerja tim dari dalam lembaga yang menahan pelaku, upaya intensif dari

masyarakat/komunitas,

dan

kerja

orang-orang

yang

mendapat pelatihan kerja sosial satu kasus tertentu/social casework di lembaga penahanan dan di masyarakat. Pemikiran aftercare berkembang di Inggris dan Wales saat kebutuhan pendampingan dan penanganan pasca pemenjaraan muncul. (Sumber: Advisory Council on the Treatment of Offenders -yang dikutip dalam buku Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP VI: Jakarta, Hal 53) Alat Bukti Yang

Adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan

Sah

keterangan terdakwa. (Sumber: Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)

Alibi

Adalah ketidakhadiran tertuduh pada saat dan di tempat kejahatan atau pelanggaran sedang dilakukan. (Sumber:

Subekti dan

Tjitrosoedibio,

Kamus

Hukum,

1969,

Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 8) Alternative

Alternative Punishment merupakan bentuk pidana alternatif yang

Punishment

tidak

melalui

punishment

proses

merupakan

peradilan bentuk

pidana. pidana

Jadi

alternative

alternatif

berupa

pengalihan perkara dari Sistem Peradilan Pidana. Aman

Sentosa, tentram, damai, tidak berbahaya. (Sumber: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia))

3|Glos arium Pemas yarak at a n

Amar

Amar adalah pokok suatu putusan pengadilan, yaitu setelah kata-kata memutuskan atau mengadili atau juga disebut diktum (bagian dari isi putusan pengadilan yang berisi pertimbangan hukum) (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)

Amnesti

 Penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)  Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Kepala Negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu. (Sumber: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia))

Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Sumber: Pasal 1 (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Anak Nakal

Anak Nakal adalah : a.

Anak yang melakukan tindak pidana; atau

b.

Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

(Sumber: Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) Anak Yang

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

Berhadapan

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak

Dengan Hukum

pidana. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)

(ABH) Anak Yang

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

Berkonflik Dengan

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

Hukum

tindak pidana. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)

4|Glos arium Pemas yarak at a n

Anak Korban

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)

Anak Saksi

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang suatu

perkara

pidana

yang

pengadilan tentang

didengar,

dilihat,

dan/atau

dialaminya sendiri. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA) Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian atau anggota kepolisian yang selanjutnya disebut dengan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan

hukum,

serta

memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Sumber: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Arbitrase

Penyelesaian sengketa bidang hukum perdata di luar lembaga peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

secara tertulis

oleh

para

pihak

yang

bersengketa,

dilakukan oleh arbiter/wasit oleh dewan yang mandiri (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) Arbitrase Ad Hoc

Arbitrase Ad Hoc adalah badan arbitrase yang tidak permanen atau juga disebut Arbitrase Volunter. Badan arbitrase ini bersifat sementara

atau

temporer

karena

dibentuk

khusus

untuk

menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu sesuai kebutuhan saat itu dan setelah selesai tugasnya, maka badan ini bubar dengan sendirinya. Arbitrase Ad Hoc dikenal juga dengan istilah arbitration appointed for each case yang artinya arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. 5|Glos arium Pemas yarak at a n

Wewenang dan fungsinya hanya dalam satu kasus tertentu, tidak mutlak. (Surnber: Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958) Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya dapat dipilih dan ditentukan berdasarkan

kesepakatan

pihak

yang

bersengketa

(setelah

sengketa terjadi). (Surnber: M. Yahya Harahap. Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika. 2006) Arbitase

Arbitrase Institusional yaitu arbitrase yang sifatnya permanen

Institusional

atau

melembaga,

menyediakan terhadap

jasa

proses

yakni

suatu

administrasi arbitrase,

organisasi yang

tertentu

meliputi

aturan-aturan

yang

pengawasan

prosedur

sebagai

pedoman bagi para pihak, dan pengangkatan para arbiter. Badan Arbitrase Institusional yang bertaraf internasional antara lain (Emirzon, 2000, hal. 115): 1. The International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) 2. United

Nations

Commision

on

International

Trade

Law

(UNCITRAL) 3. Court of Arbitration of International Chamber of Lawa (ICC) Arbitrase

Institusional

(Institutional

Arbitration)

merupakan

lembaga atau badan yang bersifat permanen, disebut juga permanent arbitral body. Konvensi New York 1958 secara kukuh menempatkan kewenangan

arbitrase absolute

sebagai

dalam

mahkamah

menyelesaikan

yang

memiliki

dan

memutus

berbagai bentuk sengketa (bagi pihak-pihak yang telah membuat persetujuan). (Sumber: Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958) Asas Legalitas

Tidak ada tindak pidana jika belum ada undang-undang pidana yang mengaturnya lebih dahulu.

6|Glos arium Pemas yarak at a n

Asimilasi

Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. (Sumber: Permen Kumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, CMK, PB, CMB dan CB)

Assessment

Penilaian

Kebutuhan

pembinaan

yang

dilakukan

atau

untuk

pembimbingan

mengetahui yang

paling

kebutuhan tepat

bagi

narapidana atau klien pemasyarakatan berdasarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. (Permen Hukum dan HAM RI No.12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan) Assessment Risiko

Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan

tindak

pidana

narapidana

atau

klien

pemasyarakatan. (Permen Hukum dan HAM RI No.12 Tahun 2013 tentang Assessment Risiko dan Assessment Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan)

B ISTILAH BA-8

PENGERTIAN 

Surat salinan putusan pengadilan



Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (Sumber: Kamus Hukum Online)

Bahan Peledak

Semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. (Sumber: Pasal 1 butir 12 Perpu No. 1 Tahun 2002)

7|Glos arium Pemas yarak at a n

Balai Lelang

Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang (Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Balai



Adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien

Pemasyarakatan

Pemasyarakatan

(BAPAS)

(Sumber: UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) 

adalah

unit

pelaksana

teknis

pemasyarakatan

yang

melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA) Balai Pertimbangan



terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang

Pemasyarakatan

merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non

(BPP)

pemerintah dan perorangan lainnya dan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri 

adalah

Badan

struktural

di

Penasehat bidang

Menteri

yang

pemasyarakatan

bersifat dan

non

bertugas

memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan. (Sumber: Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan RI No: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan

Pemasyarakatan

dan

Tim

Pengamat

Pemasyarakatan) Banding



Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon

agar

putusan

Pengadilan

Negeri

diperiksa

kembali oleh Pengadilan Tinggi. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) 

Banding adalah pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi)

Bantuan Hukum



Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi

Bantuan

Hukum

Penerima Bantuan Hukum. 8|Glos arium Pemas yarak at a n

secara

cuma-cuma

kepada

(Sumber: UU No.16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum) 

Pelayanan jasa pemberian bantuan hukum melalui penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Universitas atau Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum lainnya untuk membela perkara

masyarakat

yang

kurang

mampu

yang

ingin

memperoleh keadilan di pengadilan. (Sumber: Pasal 1 (13) Permen Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006) 

Jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. (Sumber: Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat)

Bantuan

Hukum Jasa

hukum

yang

diberikan

advokat

tanpa

menerima

Secara Cuma-Cuma pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, (Pro Bono)

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. (Sumber: pasal 1 ayat (3) PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma)

Bantuan

Hukum Upaya persiapan pemberian bantuan hukum atau kesempatan

dan Penyuluhan

untuk mendapatkan bantuan hukum, memberikan pelayanan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan. (Sumber: Juklak Nomor. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan

Tahanan

Rumah

Tahanan-Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3) Barang Bukti

Adalah benda/barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Atau benda/barang yang menjadi tujuan suatu tindak pidana. Atau benda/barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana. Atau benda/barang yang tercipta/hasil dari suatu tindak pidana. Atau benda/barang berupa informasi dalam arti khusus.

9|Glos arium Pemas yarak at a n

Dalam KUHAP Pasal 39 (1), barang bukti yaitu : a.

Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagi hasil dari tindak pidana;

b.

Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c.

Benda

yang

dipergunakan

untuk

menghalang-halangi

penyidikan tindak pidana; d.

Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;

e.

Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan dalam penjelasan KUHAP pasal 46 ayat 1, barang bukti didefinisikan benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan. Benda/barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya. (Sumber: Sudarsono, Kamus Hukum, Cet.2. Jakarta: Rineka Cipta.1999. Hal.47) Barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai bukti di sidang pengadilan. (Sumber: Ansori Hasibuan. Syarifuddin Petenasse, Ruben Ahmad. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.1990.hal.130) Barang Rampasan/

 Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Barang Rampasan

dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan

Negara (disingkat

cara:

baran)

a.

dimusnahkan;

b.

dilelang untuk negara;

c.

diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan

10 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

d.

diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

(Sumber: Permen No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983)  Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara: a.

dimusnahkan;

b.

dilelang untuk negara;

c.

diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan;

d.

diserahkan

di

Rumah

Penyimpanan

Benda

Sitaan

(RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain. e.

dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan;

f.

ditanam dalam tanah; dan

g.

ditenggelamkan ke dalam laut sehingga tidak bisa diambil lagi.

(Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012) Barang Temuan

Barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana dan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. (Sumber:

Pengelolaan

Barang

Sitaan,

Sie

Infokum-Ditama

Binbangkum) Basan dan Baran

Barang yang bersifat berbahaya yang terdiri dari bermacam-

Berbahaya

macam benda atau barang yang mempengaruhi atau dapat merusak barang atau benda disekitarnya juga berbahaya terhadap

kesehatan

dan

keselamatan

manusia

serta

membutuhkan penanganan khusus. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012) Basan dan Baran

Barang yang bersifat berharga yang terdiri dari bermacam-

Berharga

macam

benda

11 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

atau

barang

yang

tidak

merusak

benda

disekitarnya dan mempunyai nilai ekonomis/nilai jual yang relatif tinggi. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012) Basan dan Baran

Basan dan baran hewan yang terdiri dari bermacam-macam

Hewan

jenis hewan baik yang hidup di dalam air, udara maupun di darat dengan memperhatikan kondisi fisik,gerak dan perilaku, faktor umur serta kegunaan/manfaat hewan tersebut. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)

Basan dan Baran 1. Barang yang bersifat terbuka yang terdiri dari bermacam-macam Terbuka

barang atau benda yang ukurannya relatif besar, dan tahan terhadap perubahan suhu, udara dan debu. 2. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)

Basan dan Baran

Basan dan baran tumbuhan yang terdiri dari bermacam-macam

Tumbuhan

jenis tumbuhan baik yang hidup di dalam air, maupun di darat dengan memperhatikan kondisi dan keaslian fisik, serta nama dan jenis tumbuhan tersebut. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)

Basan dan Baran

Barang yang bersifat umum yang terdiri dari bermacam-macam

Umum

benda

atau

barang

yang

mempunyai

faktor

cepat

terkontaminasi, bersifat peka, sensitif terhadap debu, air dan tidak merusak benda disekitarnya. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012) Batal Demi Hukum



Kebatalan

yang

terjadi

berdasarkan

undang-undang,

berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) 

Suatu kondisi dimana putusan hakim dinyatakan batal

12 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

demi hukum. Misalnya ketika hakim memutuskan perkara anak

tanpa

mendapat

rekomendasi

dari

petugas

pemasyarakatan (peneliti Kemasyarakatan), maka putusan hakim tersebut dinyatakan batal demi hukum. (Sumber:

Dindin

Sudirman.

Reposisi

dan

Revitalisasi

Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI. 2007. Hal 12) Bebas Murni

Bebas dari lapas tanpa mendapatkan remisi, PB, CMB (Sumber: Kamus Hukum Online)

Beijing Rules

Atau dikenal dengan nama lain Standard Minimum Rules for the Administration peraturan

of

Juvenile

minimum

Justice

standar

PBB

merupakan mengenai

peraturanAdministrasi

Peradilan bagi anak. Aturan ini mendorong, penggunaan diversi sehingga anak terhindar dari penggunaan proses peradilan formal dan diarahkan memanfaatkan mekanisme berbasis masyarakat setempat. Aturan ini juga berisikan prosedur bagi pihak yang berwenang sebelum melakukan tindakan terhadap anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjtnya aturan ini memuat pertimbangan berdasarkan kehati-hatian sebelum mencabut kebebasan anak, pelatihan khusus bagi seluruh pegawai yang menangani kasus anak, pertimbangan melepaskan anak dari penahanan. Benda

Setiap benda dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik dan segala sesuatu yang dapat di-HAKI atau dijadikan obyek hak milik. (Sumber: Pasal 499 KUH Perdata)

Benda



Benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses

Sitaan/Benda

peradilan.

SitaanNegara

(Sumber: Pasal 1 Angka 4 PP No. 27 Tahun 1983)

(disingkat Basan)



Benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti

13 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

dalam proses peradilan. (Sumber: Permen No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983) Berita Acara



Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksisaksi, surat, dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)



Pencatatan dari hasil pemeriksaan verbalisan atas suatu perkara pidana, baik berisi keterangan saksi maupun keterangan tersangka tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian

yang

sempurna.

BAP

sebagai

hasil

pemeriksaan pihak penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Apa yang tertulis di dalam

BAP

tidak

menutup

kemungkinan

berisi

pernyataan-pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan. Berita Acara

Suatu akta otentik, yang dalam taraf penyidikan dibuat oleh

Perkara

petugas penyidik dan dalam sidang dibuat oleh panitera pengadilan, yang memuat keterangan mengenai peristiwa pidana yang memungkinkan penuntutan terhadap tersangka (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Berkas-Berkas

File narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memuat

Pembinaan

penelitian kemasyarakatan, kartu pembinaan, medical record, dan laporan atau keterangan lain yang berkaitan dengan program pembinaan yang bersangkutan. (Sumber: Penjelasan Pasal 46 ayat (2)(b) PP No. 31 tahun 1999)

Berkekuatan

Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi

Hukum Tetap

upaya hukum yang lebih tinggi.

(inkracht van

(Sumber:

gewijsde)

Publishing)

Kamus

14 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Hukum

Fienso

Suharsono

@Van

‘Detta

Berkelakuan Baik

adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang

diselenggarakan

oleh

Lapas

dengan

predikat

baik.

(Sumber: Permen Kemenkumham No.21 tahun 2013) Berlaku

Menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan telah mengikat masyarakat seacara umum sehingga dapat mulai diterapkan. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)

Bersaksi

Memberi

keterangan

di

depan

sidang.

(Sumber:

Glossary

Mahkamah Konstitusi) Bimbingan Bakat

Usaha menyalurkan dan mengembangkan kecakapan alami yang dimiliki Tahanan yang dilaksanakan di dalam Rutan dan yang bersifat produktif. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan No. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan- Departemen Kehakiman RI. Hal 22)

Bimbingan

Suatu

kegiatan

yang

meliputi

usaha

menyalurkan

dan

Kegiatan

mengembangkan bakat dan keterampilan serta pengeloalaan hasil karya tahanan. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan No. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan- Departemen Kehakiman RI. Hal 3)

Bimbingan

Adalah metode dalam praktek PK yang digunakan untuk

Kelompok

membantu individu mengembangkan/menyesuaikan diri dengan

(Group Work)

kelompok/lingkungan teman-temannya dengan kondisi-kondisi tertentu, atau membantu kelompok mencari tujuannya. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimhingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 14: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Bimbingan

Penyaluran dan pengembangan minat Tahanan untuk mengikuti

Keterampilan

keterampilan. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan No. E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan- Departemen Kehakiman RI. Hal 22)

15 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Bimbingan Klien

Semua

usaha

yang

ditujukan

untuk

memperbaiki

dan

meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment). (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan) Bimbingan

Adalah Metode dalam praktek PK yang dilaksanakan dalam

Perseorangan

bentuk tatap muka langsung [face to face) yaitu relasi yg terjadi

(case work)

antara PK dengan seorang penerima pelayanan atau sebuah keluarga. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hai. 14: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Birokrasi



Prosedur yang harus diikuti dalam mengurus sesuatu hal baik dengan pelayanan publik atau tidak (misalnya izin, pengurusan

identitas

diri,

dll)

pada

lembaga

atau

departemen pemerintah. Birokrasi juga berarti institusi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari 'terpisah' dari

kekuasaan

eksekutif

yang

menguasai

dan

mengawasinya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi) 

Sistem

pemerintahan

yang

dijalankan

oleh

pegawai

pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan 

Birokrasi sering melupakan tujuan pemerintah yang sejati, karena

terlalu

mementingkan

cara

dan

bentuk.

Ia

menghalangi pekerjaan yang cepat serta menimbulkan semangat menanti, menghilangkan inisiatif, terikat dalam peraturan yang rumit dan tergantung pada perintah atasan, berjiwa statis dan karena itu menghambat kemajuan. Birokrat : Pegawai yang bertindak secara birokrasi atau seorang anggota birokrasi. (Sumber: Glossary Ham)

16 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Boot Camp



Kamp hunian dengan kapasitas 50 orang dan menjalankan program-program bagi narapidana yang telah disiapkan menjalani rehabilitasi. Boot camp diterapkan justru bergaya militer dengan disiplin yang ketat serta dengan berbagai kegiatan-kegiatan

fisik.

(Sumber:

Direktorat

jenderal

Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak

Biru

Pembaharuan

Pelaksanaan

Sistem

Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2009. : 21) 

Boot camp atau terkadang disebut juga dengan shock incarceration diterapkan kegiatan

merupakan gaya

yang

mengajarkan

program

militer. sifatnya

nilai-nilai

Selain semi

seperti

yang

di

dalamnya

melakukan

kegiatan-

militer, harus

program

patuh

ini

terhadap

peraturan. (Sumber: Snarr. Richard. (2001). Introduction to Corrections (3rd Ed) Brown & Benchmark Publishers. Hal. 225) Buku Daftar I

Buku daftar klien anak kembali kepada orang tua atau wali. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar II.a

Buku daftar klien pidana bersyarat anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar II.b

Buku daftar klien pidana bersyarat dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar III

Buku daftar klien lepas bersyarat anak negara. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar IV.a

Buku daftar klien lepas bersyarat narapidana anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

17 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Buku Daftar IV.b

Buku daftar klien lepas bersyarat narapidana dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar V

Buku daftar klien cuti bersyarat anak negara. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar VI.a

Buku daftar klien cuti bersyarat narapidana anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar VI.b

Buku daftar klien cuti bersyarat narapidana dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar VII

Buku daftar klien anak asuh. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar VIII

Buku daftar klien bimbingan lanjutan anak negara dan anak sipil. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar IX.a

Buku daftar klien bimbingan lanjutan narapidana anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar IX.b

Buku daftar klien bimbingan lanjutan narapidana dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar X

Buku daftar permintaan masyarakat. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar A1

Buku daftar permintaan LITMAS untuk sidang pengadilan negeri terhadap klien dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar A2

Buku daftar permintaan LITMAS untuk sidang pengadilan negeri

18 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

terhadap klien anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Buku Daftar B1

Buku

daftar

bimbingan

permintaan

narapidana

LITMAS

dewasa

untuk

dan

bahan

anak

di

program Lembaga

Pemasyarakatan. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Buku Daftar B2

Buku

daftar

permintaan

LITMAS

untuk

bahan

program

bimbingan anak negara di Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Buku Daftar C1

Buku

daftar

permintaan

LITMAS

untuk

bahan

program

bimbingan Balai Pemasyarakatan yang bersangkutan terhadap klien pemasyarakatan dewasa. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Buku Daftar C2

Buku

daftar

permintaan

LITMAS

untuk

bahan

program

bimbingan Balai Pemasyarakatan yang bersangkutan terhadap klien pemasyarakatan anak. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Buku Daftar D

buku

daftar

permintaan

LITMAS

untuk

bahan

program

pelayanan klien di instansi lain. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Buku Daftar E

Buku jurnal beban kerja. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar F

Buku laporan hasil mengikuti sidang di pengadilan negeri. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

19 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Buku Daftar G

Buku laporan hasil sidang TPP di Lembaga Pemasyarakatan. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Buku Daftar H

Buku laporan hasi sidang TPP di Balai Pemasyarakatan. (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

20 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

C ISTILAH Cabang Rutan

PENGERTIAN Cabang Rutan adalah Rutan selain yang dibentuk oleh Menteri di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Cabang Rutan mempunyai tugas dan fungsi Rutan di daerah hukum Cabang Rutan yang bersangkutan. Cabang Rutan mempunyai fungsi : a. Melakukan pelayanan tahanan dan pengelolaan Cabang Rutan b. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan Cabang Rutan; c. Melakukan urusan tata usaha; (Sumber: Pasal 24 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04PR.07.03. Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)

Centrale

Centrale Gevangenissen atau penjara-penjara sentral adalah

Gevangenissen

penjara yang dikenal dengan ciri khas sistem kamar bersama. (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendera Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004. Hal. 5)

Community Courts Community Courts merupakan bentuk baru dari penghukuman berbasis masyarakat (Community Corrections). Model Sistem Peradilan

Pidana

ini

mendorong

adanya

pengembangan

kolaborasi dalam pemecahan masalah, yaitu antara masyarakat bekerja

sama

dengan komponen

Sistem

Peradilan Pidana.

Pengadilan narkotika (drug court) 18 adalah contoh yang paling jelas dari pendekatan ini. Namun kini pengadilan-pengadilan serupa akan dikembangkan untuk dapat menangani pelakupelaku kejahatan dan pelanggaran lain. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard, & Matthew C Leone.(2001) Community Based Corrections (4thEd).hal.74-76).

21 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Cuti Bersyarat

Adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana

(CB)

dan Anak Didik Pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Sumber: Permen Kemenkumham No. 21 Tahun 2013)

Cuti Menjelang

Adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana

Bebas (CMB)

dan

Anak

Didik

Pemasyarakatan

ke

dalam

kehidupan

masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Sumber: Permen Kemenkumham No. 21 Tahun 2013) Cuti Mengunjungi



Keluarga (CMK)

Bentuk

pembinaan

narapidana

dan

anak

didik

pemasyarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul bersama

keluarga

di

tempat

kediaman

keluarganya.

(Sumber: Penjelasan pasal 41 ayat (1)(a) PP No. 32 Tahun 1999) 

Program

pembinaan

untuk

memberikan

kesempatan

kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat (Sumber: Permen Kemenkumham No. 21 Tahun 2013) Catur Dharma

Merupakan “Kode Perilaku” dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi

Narapidana

narapidana dan anak didik yang dituangkan di dalam “Catur Dharma Narapidana” CATUR DHARMA NARAPIDANA adalah ikrar sebagai berikut : 1. Kami narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang ber-pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif; 2. Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan

berjanji

tidak

akan

mengulangi

lagi

perbuatan

tersebut; 3. Kami narapidana, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan; 4. Kami narapidana, dengan tulus iklhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan tegoran serta patuh, taat dan 22 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakatan; (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

D ISTILAH Daktiloskopi

PENGERTIAN 

Pengetahuan khusus tentang gambar dan guratan jari tangan dan kaki pada manusia (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))



Adalah suatu sarana dan upaya pengenalan identitas diri seseorang melalui suatu sarana dan upaya pengenalan identitasi diri seseorang melalui suatu proses pengamatan dan

penelitian

berbagai

sidik

jari,

yang

keperluan/kebutuhan,

dipergunakan tanda

bukti,

untuk tanda

pengenal ataupun sebagai pengganti tanda tangan (cap jempol). Cabang ilmu hukum pidana yang mempelajari struktur sidik jari untuk tujuan identifikasi criminal, pendaftaran, dan investigasi. (Sumber: The Great Soviet Encyclopedia (1979)) Dakwa

(1) tuduhan; (2) pengaduan atau tuntutan yang diajukan kepada hakim; (3) tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap orang lain karena haknya telah dilanggar, dirugikan, dsb; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Dakwaan



Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa.

Menurut

prosedur

Indonesia, dakwaan ini dibacakan penuntut umum pada awal

persidangan

dilakukan.

Jika

dalam

tradisi

kontinental sidang pertama merupakan pembacaan surat dakwaan, dalam tradisi common law umumnya sidang 23 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

pertama dipergunakan untuk pernyataan pembuka oleh penuntut. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi) 

Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)

Dapat Dibatalkan

Suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan

perbuatan

tersebut,

sebelum

ada

putusan,

perbuatan hukum tersebut tetap berlaku . (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) Dasar Hukum

(1)

Alasan

atau

kejadian

yang

memungkinkan

penggugat

mengajukan suatu perkara; atau (2) Dasar hukum untuk menggugat. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi) Day Reporting

Day Reporting Centers (DRC] merupakan salah satu bentuk

Centers

sanksi pengganti (intermediate sanctions) yang paling baru. DRC menawarkan pengawasan, program pembinaan, dan pelayanan lainnya bagi pelaku yang baru bebas ke masyarakat. Lembaga ini mengizinkan pelaku untuk tinggal di rumah atau dalam lembaga koreksional berbasis masyarakat namun mereka mengharuskan kehadiran yang rutin di lembaga tersebut untuk pembekalan individu, pembekalan pendidikan, dan konseling. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4 thEd). hal.194).

Denda

Hukuman yang berupa keharusan membayar uang; uang yang harus dibayar; uang yang harus dibayar sebagai hukuman karena melanggar aturan; undang-undang; dsb (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

Deportasi

Pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar dari suatu hukuman atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

Deradikalisasi

Program pembinaan bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan

dalam

24 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

rangka

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara. (Sumber: Permen Kemenkumham No. 21 Tahun 2013) Detention

Detention program adalah program yang lebih diperuntukan bagi

Programs

remaja. Para pelaku kenakalan remaja yang dikenai detensi diharuskan untuk tinggal dalam suatu tempat bersama-sama dengan para pelaku pelanggaran lainnya kurang lebih selama 60-120 hari. (Sumber: Snarr, Richard. (2001). Introduction to Corrections (3rd Ed). Brown & Benchmark Publishers, h.237).

Diktum

Bagian

dari

putusan

pengadilan

Indonesia

yang

berisi

pertimbangan hukum. Kata ini mempunyai arti sebaliknya istilah obiter dictum dalam sistem common law, yang mengacu kepada bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi) Diskresi



Kewenangan pihak penyidik untuk melanjutkan atau menghentikan perkara tindak pidana. (Sumber: Kamus Hukum Online)



Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)



Diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki setiap pejabat

Kepolisian

Negara Republik Indonesia

untuk

bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Diskriminasi

Diskriminasi

adalah

setiap

pembatasan,

pelecehan,

atau

pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

keyakinan

politik,

yang

berakibat

pengurangan,

penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 25 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

(Sumber: Pasal 1 ayat (3) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) Diskriminasi

Diskriminasi rasial berarti pembedaan, pelarangan, pembatasan,

Rasial

atau pengutamaan apa pun yang didasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di setiap bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan umum yang lain. (Sumber: Konvensi Internasional tentang Penghapusan semua Bentuk Diskriminasi Rasial Pasal 11)

Diskriminasi

Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan,

Terhadap

pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis

Perempuan

kelamin,

yang

mempunyai

pengaruh

atau

tujuan

untuk

mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. (Sumber:

Konvensi

tentang

Penghapusan

Semua

Bentuk

Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 1) Diskriminasi Atas

Diskriminasi atas dasar kecacatan berarti pembedaan, eksklusi,

Dasar Kecacatan

atau pembatasan apa pun atas dasar kecacatan yang bertujuan untuk atau berdampak pada perusakan atau penghapusan terhadap pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam hal politik, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya, berdasarkan kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal ini termasuk segala bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan atas akomodasi yang layak. (Sumber: Konvensi Hak Penyandangan Cacat Pasal 2)

Dispute

Dispute Resolution Programs merupakan bentuk program yang

26 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Resolution

fokus pada resolusi atau penyelesaian konflik antar individu yang

Programs

memicu

munculnya

tindak

kejahatan.

Program

ini

telah

berkembang semenjak tahun 1960-an. Program ini mencoba untuk menyelesaikan masalah atau pertikaian yang seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Masalah diselesaikan secara informaltanpa melalui jalur pengadilan. Teknik yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini adalah konsilasi, arbitase, dan facr finding. Biayanya yang terjangkau dianggap dapat membuat semua orang mampu menggunakan program ini. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard, & Matthew C Leone.(2001) Community Based Corrections (4thEd).h.54). Diversi



Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA



Diversi merupakan program atau cara penyelesaian perkara dengan mengalihkannnya dari Sistem Peradilan Pidana formal.

Tujuannya

untuk:

menghindari

penahanan,

menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi si pelaku pada saat telah di

luar,

agar

perbuatannya,

si

pelaku

mencegah

bertanggung

pengulangan

berada

jawab

tindak

atas

pidana.

Diversi juga bertujuan agar bagaimana sedapat mungkin pelaku kejahatan atau pelanggaran terhindar dari pidana penjara karena sebenarnya sistem peradilan pidana pun memiliki keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun secara sumber daya manusia. (Sumber:

McCharthy,

Belinda.,

McCarthy,

Bernard.,

&Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4thEd)). Dokumentasi

Kumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011

tentang

27 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Pengelolaan

dan

Pelayanan

Informasi

dan

Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas) Duplik

Jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)

Dissentin Opinion

Pendapat/Putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang suatu perkara. Umumnya ditemukan di negara-negara yang bertradisi common law dimana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi hukum konstinental telah memperbolehkan

dissenting opinion

oleh

hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini diperkenalkan pada pengadilan niaga,

namun

kini

telah

diperbolehkan

dipengadilan

lain,

termasuk dalam perkara pidana. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)

E ISTILAH Eksak Vonis Eksekusi

PENGERTIAN Petikan putusan maupun salinan putusan hakim. 

Pelaksanaan putusan pengadilan. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)



Pelaksanaan badan

putusan

peradilan,

hakim;

khususnya

pelaksanaan hukuman

hukuman

mati

:

yang

terhukum sudah menjalani eksekusinya. (Sumber: Kamus Hukum Online) 

Adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dilaksanakan oleh terpidana (kasus perdata). (Sumber: Kamus Hukum Online)

28 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

(kasus pidana) tergugat



(1) pelaksanaan putusan pengadilan; pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati); (2) penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berhutang. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Eksepsi



Sanggahan/keberatan-keberatan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara. (Sumber: Kamus Hukum Online)



satu hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan; tanggapan terhadap sahnya sebuah gugatan (perkara perdata)

maupun

berhubungan

dakwaan

(perkara

pidana)

yang

dengan kewenangan/kompetensi absolut

dan relatif serta identitas tergugat (perdata) maupun terdakwa (pidana); (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) 

Eksepsi (keberatan) atau dalam Bahasa Inggris disebut juga sebagai exception atau plead adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat dakwaan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat dakwaan. Eksepsi adalah

sanggahan

terhadap

suatu

gugatan

atau

perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak di terima atau ditolak. Eksepsi diatur dalam pasal 136 HIR/pasal 162 RBg. Pasal 125 (2), 160-162 RBg, dan pasal 356(4) RV. Tergugat yang mengajukan eksepsi disebut excipien. Ada dua macam eksepsi yaitu : a. Prosesual eksepsi (eksepsi formil), yaitu eksepsi yang berdasar hukum formil (acara/proes) yang meliputi: l)Eksepsi tidak bewenang secara absolute 2)Eksepsi tidak berwenang secara relatif. 3) Eksepsi Nebis in idem 29 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

(eksepsi van gewisde zaak) 4) Eksepsi diskwalifikator 5)Eksepsi gugatan kabur. b. Materil eksepsi, yaitu eksepsi berdasarkan

hukum

materiil, yang meliputi : l) Dilatoir eksepsi 2)Prematoir eksepsi. Ekstra Mural

Ekstra mural (Pembinaan di luar Lapas], pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan

berada

kembali

di

tengah-tengah

masyarakat

dengan

bimbingan dan pengawasan BAPAS. (Sumber: Undang-undang tentang Pemasyarakatan, LN No. 77 Tahun 1995, penjelasan Pasal 6 ayat 1 dan Tim Peneliti MaPPl FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007. Hal. 4) Elaborator

Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk mampu mengembangkan lebih lanjut terhadap semua ide yang muncul dalam kelompok. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, Hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Eselon

Di Indonesia, berkaitan dengan jabatan struktural yang diduduki seseorang

yang

memperoleh

tunjangan

struktural,

fasilitas

tertentu dan mendapat kehormatan dalam upacara-upacara kenegaraan. (Sumber: Glossary Mahkamah Konstitusi)

30 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Evaluasi

Kegiatan PK secara bertahap melacak pelaksanaan kegiatan agar dapat mengikuti perkembangan baik positif maupun negatif selama program dilaksanakan. (Sumber

:

Pedoman

pelayanan

penelitian

kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 29: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Evaluator

Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) mampu memberikan ide-ide baru terhadap klien, kelompok dan memutuskan mana yg paling tepat. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)

Extreme Idleness

Ketiadaan kegiatan atau pekerjaan yang membuat narapidana terbengkalai. (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Jakarta:

Departemen

Hukum

dan

HAM,

Direktoratjenderal Pemasyarakatan. 2009. Hal: 20) Etika

Suatu nilai moral, kejujuran, kehormatan, sikap yang baik, sopan santun, dsb.

Expirasi

Daftar dan catatan tentang tanggal terakhir penahanan dan

Penahanan

kapan diperpanjang atau dibebaskan demi hukum.

Expirasi

Daftar dan catatan tentang tanggal terakhir penahanan dan

Narapidana

kapan diperpanjang atau dibebaskan demi hukum.

31 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

F ISTILAH Fasilitas

PENGERTIAN Segala sesuatu yang dapat melancarkan tugas; kemudahan. (Sumber: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia))

First Offender

Secara filosofi, first offender adalah orang yang baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan umumnya tidak memiliki riwayat pernah melakukan tindakan kriminal. (Sumber: www.ussc.gov)

Furlough

Furlough merupakan bentuk hukuman yang membebaskan pelaku untuk sementara dari pemenjaraan untuk tujuan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Biasanya furlough dilakukan selama 24-72 jam dan diberikan setiap satu atau dua minggu sekali atau sekuranng-kurangnya satu atau dua kali setahun. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., & Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4chEd). hal.151-152)

G ISTILAH Ganti Kerugian

PENGERTIAN 

Hak

seorang

untuk

mendapat

pemenuhan

atas

tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP 

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan sejumlah

32 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

atas

uang

tuntutannya karena

yang

ditangkap,

berupa

imbalan

ditahan,

dituntut

ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) Grasi



Pengampunan pengurangan,

berupa

perubahan,

atau penghapusan

peringanan,

pelaksanaan pidana

kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) 

Permintaan pengampunan kepada Presiden yang berupa : 1. Peniadaan seluruh hukuman 2. Pengurangan hukuman (remisi) 3. Perubahan dari pidana penjara menjadi kurungan (Sumber: Kamus Hukum Online)



Wewenang

dari

kepala

negara

untuk

memberi

pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/bentuk hukuman tsb. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang,

diskon,

komisi

peminjaman

tanpa

perjalanan, fasilitas wisata, dan fasilitas lain. (Sumber: Kamus Hukum Online) Gugat, Menggugat

Mendakwa; mengadukan (perkara). (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Gugatan

Tuntutan. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

33 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

bunga,

tiket

H ISTILAH Hak Asasi Manusia

PENGERTIAN Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Sumber: UU 39/1999 HAM)

Hak Terdakwa



Hak terdakwa antara lain : 1. hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum. 2. hak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 3. hak segera diadili oleh pengadilan. 4. hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. 5. hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

(Sumber: Pasal 50-51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) 

Hak terdakwa antara lain : 1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan. 2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir. (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat

34 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi). 4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undangh Hukum Acaara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding dapat dicabut

sewaktu-waktu

dan

dalam

hal

sudah

dicabut,

permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). (Sumber: Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.2002) Hakim



Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)



Pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan perkara beserta benda sitaan di pengadilan yang diajukan oleh penutut umum. Hakim juga merupakan pihak yang akan memutuskan

suatu

perkara

dipidana

atau

tidak,

dan

memutuskan suatu benda yang telah disita sebelumnya dirampas atau tidak. (Sumber: Lembaga Pengelola Aset, hal. 17) 

orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

35 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Hakim Pengadilan

Pejabat

yang

melaksanakan

tugas

Kekuasaan

Kehakimanan.

(Sumber: Pasal 12 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) Hakim WASMAT

Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan

pengawasan

dan

pengamatan

terhadap

putusan

pengadilan yang mejatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. (Sumber: Pasal 277 UU RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) Halfway House

Halfway

House

masyarakat

yang

merupakan dijalankan

fasilitas sebagai

penghukuman lembaga

berbasis

transisi

atau

penyangga bagi narapidana sebelum kembali ke masyarakat. Havana Rules

Havana Rules merupakan peraturan PBB untuk perlindungan anak yang dicabut kebebasannya. Di dalamnya terkandung perspektif dasar, cakupan, dan penerapan peraturan, anak yang ditahan atau menunggu proses pengadilan, pengelolaan fasilitas-fasilitas anak, dan personalia. Aturan ini bertujuan untuk menjunjung tinggi hakhak dan keamanan, dan mengedepankan kesejahteraan jasmani dan rohani anak. Lebih mengutamakan pemberian kebebasan pada anak

dan

pemenjaraan

sebagai

upaya

terakhir

yang

dapat

ditempuh. Hizen van

Hizen van Bewaring adalah rumah-rumah tahanan

Bewaring

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan.

Sejarah

Pemasyarkatan:

dari

Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.2004. Hal.5) Home visit

Kunjungan PK Bapas ke rumah klien untuk melengkapi data litmas (Sumber: Kamus Hukum Online)

Hubungan Tahanan

Suatu jalinan komunikasi antara tahanan dengan pihak luar atau

dengan Pihak Luar

sebaliknya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. (Sumber: Petujuk Teknis Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

36 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Hukum

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yg berwajib; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Hukum Acara

Hukum

tentang

prosedur,

panduan,

dan

tata

cara

proses

persidangan di Pengadilan. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing) Hukum Acara

Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum

Perdata

perdata materiel; hukum perdata formal; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Hukum Acara

Hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum

Pidana

pidana materiel; hukum pidana formal; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Hukum

Keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara negara sebagai

Administrasi

penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas;

Negara

(Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Hukum Perdata

Hukum perdata atau hukum sipil adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang diterbitkan karena tiap-tiap orang boleh (a priori) memelihara atau memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri menurut pendapat-pendapatnya sendiri. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur perhubungan antara orang, termasuk badan hukum, mengatur pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka timbal balik dan hak-hak mereka atas kebendaan.(Sumber:

R.

Subekti,

Tjitrosoedibio.

Kamus

Hukum.

Jakarta: Pradnya Paramita.2008. Hal. 53) Hukum Perdata

Keseluruhan peraturan dan keputusan hakim yang menunjukkan

Internasional

stelsel hukum yang berlaku bagi warga negara dari dua negara atau lebih yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan persoalannya. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Hukum Pidana



Menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa

37 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. (Sumber: Ikhtisar llmu Hukum, Prof. DR. H. Muchsin, S.H, Jakarta: Badan Penerbit lBLAM, 2006. Hal. 84) 

Hukum pidana juga dapat diartikan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang melanggar larangan tersebut. 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Sumber: Prof. Moeljanto. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Hukuman Disiplin

Hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. (Sumber: Permen Kemenkumham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)

Hukuman

Hukuman kurungan atau pidana kurungan berdasarkan KUHP

Kurungan

Pasal 18ada lah: 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau Pengulangan

atau

karena

ketentuan

pasal

52,

pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun 38 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

empat bulan. (Sumber: Pasal 18 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Hukuman Tutupan Hukuman tutupan sunyi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Sunyi

warga

binaan

pemasyarakatan

yang

melakukan

pelanggaran

disiplin (keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS). Hukuman tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. (Sumber: Pasal 47 ayat (2) hurufa dan ayat (4) UU No.12/95 tentang Pemasyarakatan) Hak Narapidana

Narapidana berhak : a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; i.

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

j.

mendapatkan

kesempatan

berasimilasi

termasuk

cuti

mengunjungi keluarga; a k. mendapatkan pembebasan bersyarat; l.

mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan

hak-hak

lain

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

39 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

I ISTILAH Ijzeren Halsband

PENGERTIAN Ijzeren Halsband adalah belenggu leher atau leher besi sebagai derita tambahan dari salah satu jenis pidana pokok bagi orangorang Indonesia menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana 1872 yakni pidana kerja paksa. (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendera Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan: dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 2004.)

Informasi

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan , dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011

tentang

Pengelolaan

dan

Pelayanan

Informasi

dan

Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas) Informasi

Informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

Pemasyarakatan

dan/atau diterima oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan di bidang Pemasyarakatan sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011

tentang

Pengelolaan

dan

Pelayanan

Informasi

dan

Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas) Instruktur

Adalah peran PK dalam praktek mezzo (kelompok] dalam mengarahkan, menjelaskan dan mengingatkan anggota kelompok

40 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

tentang apa yang harus dikerjakan. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Integrasi

Pemulihan

kesatuan

penghidupan

hubungan

Narapidana

dan

hidup,

Anak

kehidupan,

Didik

dan

Pemasyarakatan

dengan masyarakat. (Sumber:

PP

No.31

Tahun

1999

tentang

Pembinaan

dan

Pembimbingan WBP) Intelijen

adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan

perumusan

kebijakan,

strategi

nasional,

dan

pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. (Sumber: UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara) Intensive

Intensive Supervision Programs (ISPs) adalah program yang

Supervision

memberikan pengawasan yang intensif bagi pelaku kejahatan dan

Programs

menunjukkan bahwa setelah bebas merupakan kondisi yang berat bagi mereka.

Investigasi

Penyelidikan

dengan

mencatat

atau

merekam

fakta-fakta,

melakukan peninjauan; pencobaan dan sebagainya, dengan tujuan

memperoleh

jawaban

atas

pertanyaan-pertanyaan

terutama yang menyangkut peristiwa, sifat, atau khasiat suatu zat, dan sebagainya; penyidikan (Sumber: Glossary HAM) Isolasi

Pemisahan

suatu

memencilkan

hal

manusia

pengucilan (Sumber: Glossary HAM)

41 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

dari dari

hal

lain

manusia

atau lain;

usaha

untuk

pengasingan;

J ISTILAH Jaksa

PENGERTIAN 

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk

bertindak

sebagai

penuntut

umum

serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) 

Pejabat yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Jaksa eksekutor Jawaban

pejabat fungsional olehundang-undang Tanggapan tergugat yang (dalamdiberi kasuswewenang perdata) atau terdakwa (dalam

(Persidangan)

untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang kasus pidana) terhadap gugatan penggugat atau dakwaan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap perkara penuntut umum.

Jasa Hukum

danbarang yang diputuskan termasukhukum, dalam tanggung Jasa yang diberikan advokatdirampas, berupa konsultasi bantuan jawabdanmenjalankan kewenangannya untuk melakukan penjualan lelang hukum, kuasa, mewakili, mendampingi, membela, ke kas negara. dan menyetorhasilnya melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum (Sumber: Lembaga Pengelola Aset, hal. 17) klien. (Sumber: Pasal 1 ayat 2 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat)

Juru Bicara

Adalah peran PK dalam praktek makro dalam menjadi juru bicara klien/masyarakat yang diwakilinya. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Justifikasi

Suatu argumen yang menyatakan bahwa pengadilan anak

Diversionaris

memberikan kebaikan bagi anak, karena menimbulkan lebih sedikit kerugian dibandingkan proses pengadilan biasa. (Sumber: Analisis situasi ABH di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian

42 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Kriminologi UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 47) Justifikasi

Suatu argumen yang menekankan pada hal-hal baik yang dapat

Intervensionaris

dicapai oleh program-program yang dilaksanakan oleh para ahli kesejahteraan anak. (Sumber: Analisis situasi ABH di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminologi UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 47)

K ISTILAH

PENGERTIAN

Kantor Pelayanan

Instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang

Kekayaan Negara

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

dan Lelang

Kantor Wilayah.

(KPKNL)

(Sumber:

Salinan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) Kartu



Daktiloskopi

Kartu yang digunakan sebagai daftar sidik jadi bagi tahanan atau narapidana yakni sidik jari tengah tangan kiri maupun sepuluh jari.



Kartu yang dibuat berdasarkan indentifikasi sidik jari tersangka atau terpidana

Kartu Kesehatan

Kartu

kesehatan

adalah

tempat

pencatatan

pemeriksaan

kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. (Sumber: Pasal 16 ayatlPeraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan) Kasasi

Pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan

dalam

43 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

perkara

pidana

yang

mengandung

pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. (Sumber: Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) Keadilan

Penghargaan

terhadap

setiap

orang

menurut

harkat

dan

martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya. (Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal 22) Keadilan Normatif

Keadilan yang hanya berdasarkan kitab undang-undang. (Sumber: TvOne. Satu jam Lebih Dekat: Dengan 11 Tokoh Paling Inspiratif Indonesia. Jakarta: PT. Mizan Publika. 2010. Halm 76.)

Keadilan

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

Restoratif

korban,keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)

Keadilan Subtantif



Keadilan dengan kualitas tertinggi, karena sejalan dengan perasaan dan tuntutan keadilan yang disuarakan publik atau dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam arti, apa

yang

secara

formal

prosedural

benar,

bisa

saja

disalahkan jika secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang secara formal prosedural salah,

bisa

saja

dibenarkan

jika

secara

materiil

dan

substansinya sudah cukup adil. Dengan keadilan substantif, berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural

undang-undang

yang

sudah

memberi

keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. (Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) 44 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

rasa



Keadilan substantif adalah keadilan yang hakiki dan bukan hanya keadilan yang bersifat formalistis-legalistis. (Sumber: Sudirman, Dindin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan

dalam

Sistem

Peradilan

Pidana

di

Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 129) Keamanan

Kondisi atau suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan.

Keamanan dan

Salah satu kegiatan dalam perawatan Tahanan yang bertujuan

Ketertiban Rutan

untuk menciptakan suatu kondisi yang aman dan tertib yang dapat menunjang keberhasilan perawatan tahanan. (Sumber: Petujuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

Kebijakan Non

Salah satu isu utama dalam Sistem Pemasyarakatan dewasa ini,

Pemenjaraan

baik yang dilakukan oleh internal Sistem Pemasyarakatan maupun yang terkait dengan fungsi sub-sub sistem peradilan pidana lainnya. Kebijakan Non Pemenjaraan/Deinstitusionalisasi penghukuman oleh

sub-sub

sistem

peradilan

pidana

di

luar

Sistem

Pemasyarakatan dapat berbentuk diskresi, diversi, keadilan restoratif, serta putusan hukuman percobaan atau kerja sosial oleh pengadilan. Deinstitusionalisasi penghukuman oleh Sistem Pemasyarakatan dapat berbentuk pembebasan bersyarat hingga bentuk-bentuk penghukuman yang berbasis masyarakat seperti community based correction. (Sumber: Permen kumham Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan) Kejahatan

Kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur

Terorganisasi

yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk

45 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Kekerasan

1. Sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. 2. Setiap sikap/perbuatan yang berakibat, atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan (fisik, emosional/psikologi, ekonomi, seksual) pada objek, termasuk ancaman perbuatan tertentu. (Sumber: Glossary HAM)

Kekerasan

Dalam Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

Rumah Tangga

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

psikologi,

dan/atau

penelantaran

rumah

tangga

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) memberikan batasan pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai

setiap

perempuan,

yang

perbuatan berakibat

terhadap

seseorang

timbulnya

terutama

kesengsaraan

atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelentaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Sumber: Glossary HAM) Kekerasan Emosional/Psikis

1. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. 2. Setiap

sikap/perbuatan

yang

dapat

mengakibatkan

kesengsaraan atau penderitaan emosional/psikologi pada objek,

ntermasuk

46 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

ancaman

perbuatan

tertentu

yang

ditujukan

untuk

mengakibatkan

penderitaan

emosional/psikologis.

Bentuk-bentuk

kekerasan

emosional/psikologis antara lain : menakut-nakuti, membuat gelisah/curiga,

membuat

orang

terhina/malu,

memaki,

membentak, memandang dengan mata melotot, dan lain-lain (Sumber: Glossary HAM) Kekerasan Fisik

Setiap

perbuatan

yang

berakibat,

atau

dapat

berakibat

kesengsaraan atau penderitaan fisik pada objek, termasuk ancaman

perbuatan

tertentu

yang

ditujukan

untuk

mengakibatkan penderitaan pada fisik objek. Beberapa bentuk kekerasan fisik antara lain : dipukul, ditendang, dicakar, dicekik, dilempar batu/kayu/benda-benda lainnya dll. (Sumber: Glossary HAM) Kekerasan Seksual

1. Setiap

perbuatan

yang

berupa

pemaksaan

hubungan

seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 2. Setiap sikap/perbuatan yang berakibat, atau dapat berakibat kesengsaraan

atau

penderitaan

seksual

pada

objek,

termasuk ancaman perbuatan tertentu yang ditujukan untuk mengakibatkan penderitaan seksual pada objek. Bentukbentuk kekerasan seksual antara lain : perkosaan, incest, pelecehan seksual (menyentuh, meraba, mencubit, mencium dengan

paksa,

graphis,

merayu,

seseorang,

dan

mempertontonkan

bahan-bahan

porno

menggunjingkan

bagian-bagian

tubuh

lain-lain),

sunat

pada

perempuan,

perdagangan perempian untuk prostitusi, pemaksaan alat KB, dan pemaksaan mengikuti program KB, pemaksaan hamil/kawin, dan lain-lain. (Sumber: Glossary HAM)

47 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Kekerasan

Mencakup setiap perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan

Terhadap

kelamin,

Perempuan

kerugian atau penderitaan terhadap wanita baik fisik, seksual

yang

mengakibatkan

atau

dapat

mengakibatkan

atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan yang bersifat publik maupun privat (Sumber: Glossary HAM) Kelompok Rentan

Kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut

usia,

anak-anak,

fakir

miskin,

wanita

hamil

dan

penyandang cacat. (Sumber: Penjelasan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM) Kenakalan Anak

Disebut juga dengan Juvenile Delinquency, suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. (Sumber: Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Maidin Gultom dalam bukunya, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika

Ketergantungan

Aditama, 2008, hal 55] Adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan

Narkotika

narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulak gejala fisik dan psikis yang khas (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Keterangan Anak

Keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

48 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Ketertiban

Kondisi keteraturan dinamika kehidupan yang mentaati tata nilai, norma, dan peraturan yang telah disepakati bersama (Law enforcement and good order).

Ketertiban Umum

Suatu keadaan penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. (Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal. 22)

Kewajiban

Dasar

Manusia

Adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (Sumber: UU 39/1999 tentang HAM)

Kewajiban Tahanan

Tahanan wajib: a. Mengikuti

program

perawatan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10. b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing c. Mematuhi RUTAN

tata atau

tertib

LAPAS/Cabang

RUTAN/Cabang LAPAS

selama

mengikuti program perawatan (Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat49 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan) Klapper

Daftar dan catatan tentang semua penghuni RUTAN atau LAPAS sesuai huruf abjad awal namanya.

Klasifikasi Bapas

Pembagian

BAPAS

berdasarkan

beban

kerja

dan

tempat

kedudukan (Sumber: Penjelasan Pasal 34 ayat (2) PP No. 31 tahun 1999) Klasifikasi Lapas

Pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja, dan lokasi. (Sumber: Penjelasan Pasal 8 ayat (2) PP No. 31 tahun 1999)

Klien

Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah

Pemasyarakatan

seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. (Sumber: Pasal 1 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Klien Anak

Anak

yang

berada

di

pembimbingan,pengawasan,dan

dalam

pendampingan

pelayanan, Pembimbing

Kemasyarakatan. (Sumber: UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Kriminalisasi

Proses

yang

memperlihatkan

perilaku

yang

semula

tidak

dianggap peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kode Etik

Pedoman umum yang dijadikan sebagai standar perilaku para

Pembimbing

pembimbing kemasyarakatan yang memuat nilai-nilai, prinsip-

Kemasyarakatan

prinsip,

aturan-aturan

tentang

Profesi

Pembimbingan

Kemasyarakatan yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pembimbing kemasyarakatan. [Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 6: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk bantuan financial yang berbeda bagi

korban

kejahatan.

Kompensasi

adalah

program

yang

mengharuskan negara bertanggung jawab akan kejahatan yang terjadi. 50 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Kontrol

Suatu upaya menjaga sasaran pengamanan agar tetap pada kondisi aman di LAPAS/RUTAN.

Konseling

Konseling individu adalah bentuk program yang dilakukan antara

Individu

pelaku dengan konselornya. Bimbingan biasanya berupa terapi emosional. (Sumber : Snarr, Richard.(2001). Introduction to Corrections (3 rd Ed).Brown&Benchmark Publishers.hal.175)

Konseling

Konseling kelompok adalah program yang diikuti oleh 3 atau

Kelompok

lebih orang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi individu maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam konseling, hal penting yang sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan program tersebut adalah adanya kepercayaan, keterbukaan, kejujuran dari pesertanya. (Sumber : Snarr, Richard.(2001). Introduction to Corrections (3 rd Ed).Brown&Benchmark Publishers.hal;.175)

Konsiliasi



Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang

berselisih

menyelesaikan

untuk

mencapai

perselisihan

persetujuan

(Kamus

Besar

dan

Bahasa

Indonesia). 

Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak

yang

bersengketa

untuk

menyelesaikan

permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi (Emirzon, 2000, h.90-91). 

Metode penyelesaian konflik dengan cara konsiliasi ini telah berkembang di beberapa negara. Di Amerika Serikat, konsiliasi merupakan tahap awal dari proses mediasi, sedangkan di Australia konsiliasi dalam praktiknya lebih banyak dikaitkan dengan fungsi Badan Administrasi atau Tata Usaha Negara (TUN) setempat. (Sumber: Joni, Emirzone. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hal.90-91).

51 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Konsultan

Adalah peran PK dalam praktek makro untuk memberikan konsultasi kepada kepala maupun Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya memecahkan permasalahan yang dihadapinya. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimhingan, pengawasan dan pendampingan, hai 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Konsultasi Hukum

Pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi

atau

petunjuk

kepada

anggota

masyarakat

yang

mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (Sumber: Pasal 1 (12) Permen Kumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum) Kompensasi

Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampumemberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. (Sumber: PP 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat)

Korban

orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi,

atau

mengalami

pengabaian,

pengurangan

atau

perampasan hak-hak dasarnya, sebagi akibat pelanggaran hak asasi

manusia

yang

berat,

termasuk

korban

adalah

ahli

warisnya. (Sumber: PP 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat) Korupsi

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)

Kriminoloogi

Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang : 

Perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan



Pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola

52 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan

dan

korban

kejahatan

dalam

hukum

dan

masyarakat; 

Pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat,

kejahatan,

dan

korban

kejahatan.

Dalam

pengertian tersebut terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial (Sumber: Mustofa Muhammad. Kriminologi. Depok:Fisip UI Press 2007) Kuasa Hukum

Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama klienya (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)

KUHAP

KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana

sebagaimana

tercantum

dalam

Pasal

285

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (Sumber: PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

L ISTILAH Laporan

PENGERTIAN Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang

tentang

telah

atau

sedang

atau

diduga

akan

terjadinya peristiwa pidana (Sumber: KUHAP) Laporan Intelijen

Laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalahmasalah keamanan nasional. (Sumber: Penjelasan Pasal 26ayat

53 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

(1) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) Lebon

Orang yang bersedia masuk penjara menggantikan orang yang sesungguhnya

bersalah,

asalkan

keluarganya

ditanggung.

(Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)) Lelang

Adalah penjualan barang kepada umum dan dilakukan dimuka umum

yang

didahului

dengan

upaya

mengumpulkan

peminat/peserta lelang (pengumuman lelang) dan dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khas, bersifat kompetitif dan penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang,

serta

penjualan

tersebut

harus

dilaksanakan

oleh/dihadapan pejabat lelang dan olehnya dibuat acara bila tidak, maka dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran. (Sumber: pasal lb Vendu Reglement) Lelang Eksekusi

Lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen

lain

yang

dipersamakan

dengan

itu,

dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan. (Sumber:

Salinan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:

93/PMK06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) Lelang

Lelang

atas

barang

Noneksekusi

hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Sukarela

(Sumber:

Salinan

milik

Peraturan

swasta, Menteri

orang

atau

Keuangan

badan Nomor:

93/PMK06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) Lelang

Lelang

Noneksekusi Wajib

peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. (Sumber:

untuk

melaksanakan

Salinan

Peraturan

penjualan Menteri

barang

yang

Keuangan

oleh

Nomor:

93/PMK06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) Lembaga Bantuan Pelayanan hukum kepada golongan yang kurang mampu baik Hukum

secara perorangan maupun secara kolektif. Lingkup Bantuan itu meliputi antara lain pembelaan dan perwakilan baik di dalam maupun diluar pengadilan, juga membangkitkan kesadaran hukum dan kemauan untuk menyelesaikan sesuatu lewat jalur

54 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

hukum, dan bukan mengalah saja atau membina kekuatan. (Sumber: Glossary HAM) Lembaga

Adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan

Penempatan Anak berlangsung. Sementara (LPAS)

(Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)

Lembaga

Adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidana

Pembinaan

(Sumber: UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA)

Khusus Anak (LPKA) Lembaga

Adalah

lembaga

atau

tempat

pelayanan

sosial

yang

Penyelenggaraan

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Kesejahteraan

(Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)

Sosial (LPKS) Lembaga

 Tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan

Pemasyarakatan

anak didik pemasyarakatan

(LAPAS)

(Sumber: Pasal 1 ayat 3 UU No.12 Tahun 1995)  Adalah

unit

pelaksana

teknis

pemasyarakatan

yang

menampung, merawat dan membina narapidana (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan) Lembaga

Adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung,

Pemasyarakatan

merawat, dan membina anak negara

Anak

(Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Lembaga

Lembaga pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak

Pemasyarakatan

didik pemasyarakatan dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi

Terbuka

atau dipagari oleh tembok (Sumber: Pasal 1(8) PP No. 32 Tahun 1999)

Lembaga Sosial

Lembaga atau organisasi publik yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya lembaga bantuan. (Sumber: Glossary HAM)

Lembaga Swadaya Organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok Masyarakat

orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada

55 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

masyarakat

umum

tanpa

bertujuan

untuk

memperoleh

keuntungan dari kegiatannya. Organisasi non pemerintah ini bercirikan organisasi bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara. (Sumber: Glossary HAM) Lesbian, Gay,

Jargon yang dipakai untuk gerakan emansipasi dikalangan non-

Biseksual,

heteroseksual. Istilah ini berasal dari singkatan bagi Lesbian,

Transeksual/

Gay, Biseksual, Transeksual/Transgender, untuk menunjukan

Transgender

gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas. Dasar

(LGBT)

dari gerakan ini adalah dimulainya gerakan emansipasi bagi kalangan homoseksual yang menuntut keadilan dan pengakuan atas hak/keberadaan mereka. (Sumber: Glossary HAM)

M ISTILAH

PENGERTIAN

Manajer Kasus/

Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) dalam

Koordinator

merencanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, menemukan sumber dan monitoring terhadap kemajuan. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Mapenaling

Mapenaling atau Masa Pengenalan Lingkungan adalah program yang ditujukan kepada narapidana/tahanan baru, bertujuan agar mereka lebih meamhami kondisi di lapas/Rutan, mentaati peraturan yang adala dan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kegiatan ini meliputi kegiatan : 1. Penjelasan tata tertib menjadi tahanan/narapidana 2. Penjelasan pelayanan kunjungan 3. Penjelasan pelayanan kesehatan dan perawatan 4. Penjelasan hal-hak tahanan/narapidana

56 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

5. Penjelasan tentang kegiatan kerja 6. Penjelasan fasilitas Rutan/Lapas 7. Penjelasan

penerapan

disiplin

melalu

kegiatan

baris

berbaris dan pembinaan kesadaran hukum 8. Penjelasan program kegiatan pembinaan 9. Penjelasan

kewajiban

dan

hak

sebagai

tahanan/narapidana, dsb Masa Penahanan

Jangka waktu penempatan Tahanan di Rutan atau Lapas berdasarkan perintah atau penetapan dari pejabat yang diberi keweenangan

untuk

melakukan

penahanan

oleh

Undang-

Undang. (Sumber: Permen Kumham M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum) Masa Percobaan

Tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim, dalam waktu itu terpidana tidak boleh melanggar syarat yang ditentukan oleh hakim (Sumber: Kamus Hukum Online)

Masyarakat

Sekelompok orang yang dilindungi oleh pemerintah dan negara

Rentan

karena faktor keterbatasan dan ketidakmampuannya, yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terdiri dari orang lanjut

usia,

anak-anak,

fakir

miskin,

wanita

hamil

dan

penyandang cacat. (Sumber: Glossary HAM) Maximum

Maximum security adalah salah satu kategori sistem pengamanan

Security

penjara, yang mana ciri-ciri penjara maximum security adalah narapidana diisolasi di dalam sel, human contact dilaksanakan seminimal mungkin, narapidana tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan narapidana lain (atau dengan petugas penjara), narapidana dilarang untuk mendekorasi sel mereka, narapidana dikurung dalam sel selama 16 jam sehari, dan apabila ia akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ia harus dirantai, baik tangan, pinggang, hingga kedua kakinya. (Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari

57 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007. Hlm.37) Mediasi



Proses pengikutsertaan pihak ke tiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang kedudukannya sebagai penasihat dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan

perselisihan

tersebut

(Sumber:

Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI)) 

Mediasi atau dalam bahasa inggris disebut mediation adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator

yang

keputusan

bersikap

atau

netral

kesimpulan

dan

bagi

tidak

para

membuat

pihak

tetapi

menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. (Sumber: Joni, Emirzone. (2001). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.hal.69). Mengadili

Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)

Metode

Cara

teratur

yang

digunakan

untuk

melaksanakan

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

58 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

suatu

Minimum Security

Minimum security adalah salah satu kategori sistem pengamanan penjara, yang mana ciri-ciri penjara minimum security adalah narapidana

boleh

berinteraksi

dengan

penjaga

maupun

narapidana lainnya, narapidana dikurung dalam sel selama 11 jam sehari, narapidana diperbolehkan untuk mendekorasi sel mereka dan apabila ia akan dipindahkan ke tempat lain, ia tidak dirantai. (Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUl, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Suntoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Pencrapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007.Hal.37) Mitra Kerjasama

Instansi

pemerintah

lain

yang

terkait,

badan-badan

kemasyarakatan, dan atau perorangan yang mengadakan kerja sama dengan LAPAS atau BAPAS dalam rangka kegiatan pembinaan

atau

pembimbingan

terhadap

warga

binaan

pemasyarakatan (Sumber: pasal 1(5) PP No. 57 Tahun 1999 tentang

Kerjasama

Penyelenggaraan

Pembinaan

dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan) Model B.1

Kartu bimbingan dan penyuluhan AKOT (Anak Kembali Orang Tua), berwarna kuning (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.2

Kartu

bimbingan

dan

penyuluhan

pidana

bersyarat

(PB),

berwarna kuning (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Model B.3

Kartu bimbingan babas bersyarat (BB) bagi anak

negara,

berwarna merah muda (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Model B.4

Kartu bimbingan dan penyuluhan bebas bersyarat (BB), berwarna biru muda (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang

59 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Model B.5

Kartu bimbingan dan penyuluhan anak asuh, berwarna putih (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.6

Kartu bimbingan dan penyuluhan klien cuti PRT/CML, berwarna hijau muda (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.7

Kartu bimbingan klien, untuk klien yang berstatus : a. Anak Kembali Orang Tua (AKOT), b. Pidana Bersyarat (PB), c. Bebas Bersyarat (BB), d. Bebas bersyarat (BB) Anak Negara, e. Anak Asuh, f. Cuti Bersyarat (CB), dan g. Bimbingan tambahan (After Care). (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.8

Surat Tugas (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.9

Catatan hasil bimbingan dan penyuluhan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.10

Laporan ringkas evaluasi bimbingan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987

tentang

Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Model B.11

Surat pengakhiran bimbingan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.12

Laporan pengakhiran masa bimbingan klien (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

60 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Model B.13

Laporan bimbingan klien (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.14

Surat panggilan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.15

Laporan tentang klien yang meninggal dunia (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.16

Laporan tentang klien yang melnggar hukum lagi (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model B.17

Berita acara serah terima klien pemasyarakatan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model L.1

Litmas pengadilan negeri (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model L.2

Litmas bimbingan klien bebas bersyarat (BB) (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model L.3

Litmas pembinaan dalam LAPAS (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model L.4

Litmas calon anak asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model L.5

Litmas orang tua/wali calon anak asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model L.6

Litmas calon keluarga asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

61 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Model L.7

Litmas calon pengasuh oleh perkumpulan sosial (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model L.8

Litmas untuk instansi lain (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model Lap.1

Laporan bulanan tentang penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model Lap.2

Laporan bulanan tentang rekapiyulasi keadaan bimbingan klien (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model Lap.3

Laporan bulanan tentang klien pemasyarakatan yang dibimbing oleh badan/perkumpulan swasta (Sumber: Juknis Nomor E.40PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model Lap.4

Laporan triwulan tentang keadaan anak asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model Lap.5

Laporan

triwulan

tentang

peminat

pengasuh

perorangan/perkumpulan (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Model Lap.6

Laporan ikhtisar bulanan jumlah klien yang dibimbing (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model Lap.7

Laporan tentang status klien yang dibimbing (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model Lap.8

Laporan tentang jenis tindak pidana (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model Lap.9

Laporan tahunan tentang bimbingan klien

62 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

(Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan) Model Lap.10

Laporan tentang kegiatan ketrampilan kerja (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model PB.3

Laporan perkembangan bimbingan anak asuh (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model PB.4

Laporan perkembangan bimbingan anak sipil di luar LAPAS (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model PB.5

Laporan perkembangan bimbingan tambahan (After care) (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model PB.6

Lapporan kunjungan/supervisi (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Model PB.7

Daftar hadir klien (Sumber: Juknis Nomor E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan)

Monitoring

Adalah kegiatan PK secara bertahap melacak pelaksanaan kegiatan

agar

dapat

mengikuti

perkembangan

baik

positif

maupun negatif selama program dilaksanakan. (Sumber : buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 29: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Monitoring,

Adalah satu kesatuan sistem kerja dalam proses pembimbingan,

Evaluasi,dan

dengan tujuan utama mencegah penyimpangan sedini mungkin

Pelaporan

serta mengembangkan hasil-hasii pelaksanaan program. (Sumber : buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 29: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

63 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Mutasi

Mutasi

administrasi

adalah

Administrasi

pengalihan

(Basan Baran)

peradilan) atau setelah adanya keputusan hakim, tapi benda

administrasi

mutasi

(sepertiyang

yang terjadi

terjadi dalam

karena proses

sitaan atau barang rampasan tersebut masih tetap berada di dalam Rupbasan Mutasi Fisik

Mutasi fisik adalah berpindahnya secara fisik benda/barang

(Basan Baran)

sitaan rampasan Negara dari dalam ke luar Rupbasan

N ISTILAH Pejabat Lelang

PENGERTIAN NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik,psikis, dan fungsi

sosialnya

karen

terjadi

kebiasaan,

ketagihan,

dan

ketergantungan. (Sumber: Kamus Hukum Online) Pejabat Lelang

Terpidana yang menjalani hukuman pidana dengan hilangnya

Kelas 1 (PNS

kemerdekaan di LAPAS

DJKN)

(Sumber: Pasal 1 ayat 7 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Pejabat Lelang

Narapidana yang mentaati perlakuan yang berlaku dan tidak

Kelas II (Swasta)

dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. (Sumber: Penjelasan Pasal 1 Keppres RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi)

Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

64 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

menimbulkan

ketergantungan,

yang

dibedakan

ke

dalam

golongan-golongan (Sumber: UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) Negosiasi

Negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif (Emirzon, 2000, h.44). Di sini, para

pihak

berhadapan

langsung

secara

seksama

dalam

mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. (Sumber : Joni, Emirzone.(2001).Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.hal.44) Nondiskriminasi

Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. (Sumber: Penjelasan Pasal 2 (c) SPPA)

O ISTILAH Ombudsman

PENGERTIAN Ombudsman adalah lembaga Negara yang diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan tugas pelayanan Negara di pusat dan daerah kepada masyarakat, oleh aparat penyelenggara Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara. Pasal 1 angka 1 RUU RI Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Sumber: Komisi Ombudsman Nasional. Laporan Tahunan Komisi Ombudsman Nasional. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2006. Hal.36)

65 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Overcrowded

Keadaan dimana jumlah penghuni (narapidana atau tahanan) melebihi jumlah kapasitas daya tampung hunian Lapas/Rutan

Overstaying

Kondisi yang dialami oleh tahanan yang ditahan tanpa ada surat perintah penahanan dan tidak berubahnya status terpidana menjadi narapidana karena tidak ada petikan putusan dan surat eksekusi dari Jaksa Penuntut Umum. (Sumber: Bambang Sumardiono dkk. Penahanan Tidak Sah & Masalah Overstaying di Rutan dan Lapas, Jakarta: CDS-Ditjen Pemasyarakatan, 2011. Hal. 6)

P ISTILAH

PENGERTIAN

Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. P-1

Penerimaan laporan (tetap)

P-2

Surat perintah penyidikan

P-3

Rencana penyelidikan

P-4

Permintaan keterangan

P-5

Laporan hasil penyelidikan

P-6

Laporan terjadinya tindak pidana

P-7

Matrik perkara tindak pidana

P-8

Surat perintah penyidikan

P-8A

Rencana jadwal kegiatan penyidikan

P-9

Surat panggilan saksi/tersangka

P-10

Bantuan keterangan ahli

P-11

Bantuan pemanggilan saksi/ahli

P-12

Laporan pengembangan penyidikan

66 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

P-13

Usul penghentian penyidikan

P-14

Surat perintah penghentian penyidikan

P-15

Surat perintah penyerahan berkas perkara

P-16

Surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana

P-16A

Surat

perintah

penunjukan

jaksa

penuntut

umum

untuk

penyelesaian perkara tindak pidana P-17

Permintaan perkembangan hasil penyelidikan

P-18

Hasil penyelidikan belum lengkap

P-19

Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi

P-20

Pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis

P-21

Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap

P-21A

Pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap

P-22

Penyerahan tersangka dan barang bukti

P-23

Surat susulan penyerahan tersangka dan barang bukti

P-24

Berita acara pendapat

P-25

Surat perintah melengkapi berkas perkara

P-26

Surat ketetapan penghentian penuntutan

P-27

Surat ketetapan pencabutan penghentian penuntutan

P-28

Riwayat perkara

P-29

Surat dakwaan

P-30

Catatan penuntut umum

P-31

Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (APB)

P-32

Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat (APS) untuk mengadili

P-33

Tanda terima surat pelimpahan perkara APB/APS

P-34

Tanda terima barang bukti

P-35

Laporan pelimpahan perkara pengamanan persidangan

P-36

Permintaan bantuan pengawalan/pengamanan persidangan

P-37

Surat panggilan saksi ahli/terdakwa/terpidana

P-38

Bantuan panggilan saksi/tersangka/terdakwa

P-39

Laporan hasil persidangan

67 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

P-40

Perlawanan

jaksa

penuntut

umum

terhadap

penetapan

PN

/penetapan hakim P-41

Rencana tuntutan pidana

P-42

Surat tuntutan

P-43

Laporan tuntutan pidana

P-44

Laporan jaksa penuntut umum segera setelah putusan

P-45

Laporan putusan hakim

P-46

Memori banding

P-47

Memori kasasi

P-48

Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan

P-49

Surat ketetapan gugurnya/hapusnya wewenang mengeksekusi

P-50

Usul permohonan kasasi demi kepentingan hukum

P-51

Pemberitahuan pemidanaan bersyarat

P-52

Pemberitahuan pelaksanaan pelepasan bersyarat

P-53

Kartu perkara tindak pidana

Pains of

 Kehilangan kemerdekaan bergerak (deprivation of liberty)

Imprisontment

 Kehilangan hak atas pemenuhan kebutuhan dan pelayanan (the

(kesakitan yang

deprivation of goods and services)

dirasakan

 Kehilangan hak keamanan (the deprivation of security)

narapidana/offend

 Kehilangan hak otonomi (the deprivation of autonomy);dan

ers akibat dampak

 Kehilangan atas kesempatan melakukan hubungan seksual (the

pemenjaraan)

deprivation of heterosexual relationship) (Gresham M Sykes) Pejabat pengadilan yang tugasnya membantu hakim dalam sidang

Panitera

dan membuat berita acara. (Sumber:

R.

Subekti,

Tjitrosoedibio,

Kamus

Hukum,

Pradnya

Paramita: Jakarta, hal. 86) Suatu pendekatan yang diimplementasikan dimasyarakat dimana Parole

anak d id ik pemasyarakatan telah menjalani setidaknya sebagian dari masa hukumannya disuatu lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya dimasyarakat, asalkan dia hidup sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan oleh sistem parole.

68 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

(Sumber: Yablonski,2000: 416 -yang dikutip dalam buku Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP UI: Jakarta, 2006-2007. Hal. 50) Pecandu

Adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika

Narkotika

dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Pegawai

Adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan

Pemasyarakatan

Hak Asasi Manusia yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemasyarakatan (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH.01.PW.01.01

Tahun

2011

tentang

Pengawasan

Intern

Pemasyarakatan) Pejabat Lelang

Pejabat

Lelang

adalah

perundang-undangan

orang diberi

yang

berdasarkan

wewenang

peraturan

khusus

untuk

melaksanakan penjualan barang secara lelang. (Sumber:

Salinan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor: 93/PMK06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) Pejabat Kelas

Lelang Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang 1

(PNS berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi

DJKN)

Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. (Sumber:

Salinan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) Pejabat

Lelang Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang

Kelas II (Swasta)

Noneksekusi Sukarela. (Sumber:

Salinan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) Pejabat Pengelola

Pejabat

yang

bertanggung

jawab

Informasi dan

pendokumentasian,

Dokumentasi

distribusi, dan pelayanan Informasi pada Direktorat Jenderal

(PPID)

Pemasyarakatan,

penyimpanan,

kantor

wilayah,

dalam

pengumpulan,

pemeliharaan, dan

unit

penyediaan,

pelaksana

teknis

Pemasyarakatan (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH01.IN.04.03

Tahun

69 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

2011

tentang

Pengelolaan

dan

Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas) Pelayanan

Jasa yang diberikan oleh Pemasyarakatan kepada masyarakat

Informasi

pengguna Informasi Pemasyarakatan (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas)

Pelayanan

Adalah kegiatan pembimbingan untuk memungkinkan penerima

Pembimbingan

pelayanan memperbaiki kondisinya.sehingga memiliki kembali rasa harga diri serta mampu menjalankan fungsinya dalam kehidupan masyarakat.

[Sumber:

Buku

pedoman

pelayanan

penelitian

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 6: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Pelayanan

Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari

Tahanan

mulai penerimaan sampai dengan tahap pengeluaran tahanan. (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: nM.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Pelecehan Seksual

Termasuk perilaku bersifat seks yang tidak dapat diterima seperti sentuhan

atau

gerakan

fisik,

ucapan

yang

berbau

seks,

memperlihatkan tulisan atau gambar porno dan ajakan seks, dengan kata atau tindakan. Tindakan seperti itu dapat membuat malu dan menimbulkan masalah kesehatan atau keselamatan : hal ini

menjadi

korban

mempunyai

alasan

yang

kuat

untuk

mempercayai bahwa penolakan dapat merugikannya dalam kaitan dengan pekerjaannya, termasuk dalam memperoleh pekerjaan atau kenaikan pangkat, atau bila menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. (Sumber: Glossary HAM) Pelepasan Dari

Hal ini terjadi apabila terdakwa dalam keadaan sakit jiwa atau

Tuntutan Hukum

dalam keadaan darurat pada saat melakukan perbuatan pidana. (Sumber: Glossary HAM)

Pembela

Adalah peran PK dalam praktek makro untuk mampu membela kepentingan klien yg diwakilinya. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan,

70 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Pembentuk Opini

Adalah peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu memberikan informasi tentang berbagai 71opic terhadap kelompok. {Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Pemberi

Bantuan Adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan

Hukum

yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UndangUndang (Sumber: UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)

Pemberi Semangat

Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu mendorong semangat dan percaya diri klien. (Sumher: pedoman

pelayanan

penelitian

Buku

kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Pembimbing



Kemasyarakatan

Petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di Bapas (Sumber: PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)



Adalah Petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan

pengawasan,

pemasyarakatan.

serta

pendampingan,

(Sumber:

Buku

terhadap

pedoman

klien

pelayanan

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 6: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Pembimbingan

Pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan (Sumber:

PP

No.31

Tahun

1999

tentang

Pembinaan

dan

Pembimbingan WBP) Pembina

Pembina adalah : a. Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap napi, anak negara dan tahanan (intramural

71 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

treatment) b. Mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan atau mendukung pembinaan napi, anak negara dan tahanan (intramural treatment) (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan) Pembina

Petugas

Pemasyarakatan

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS (Sumber:

pemasyarakatan PP

No.31

yang

Tahun

melaksanakan

1999

tentang

pembinaan

Pembinaan

dan

Pembimbingan WBP) Pembinaan

Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan

jasmani

dan

rohani

Narapidana

dan

Anak

Didik

Pemasyarakatan. (Sumber:

PP

No.31

Tahun

1999

tentang

Pembinaan

dan

Pembimbingan WBP) Pembinaan dan

Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan

Pola Pembinaan

tahanan, pembinaan narapidana dan anak didik dan bimbingan klien (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Pemohon Lelang

Adalah pihak Penyidik (Kepolisian, PPNS, TINI AL).

Barang Sitaan Pemohon Lelang

Adalah kejaksaan selaku eksekutor

Barang Rampasan Pelayanan

Adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan

Tahanan

sampai dengan tahap pengeluaran tahanan (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Pemandu Lelang

Pemandu Lelang (Afslager) adalah orang yang membantu Pejabat

(Basan Baran)

Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu

72 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

pelaksanaan lelang.(Sumber: Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) Pembinaan Mental

Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) diperlukan agar

Intelektual dan

pengetahuan serta kemampuan warga binaan pemasyarakatan

Wawasan

semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan

Kebangsaan

positif yang diperlukan selama masa pembinaan. (Sumber : Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10. Tahun 1990

tentang

Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan,

Bab

VII

Pelaksanaan Pembinaan Poin A tentang Ruang Lingkup Pembinaan tentang Bentuk Pembinaan) Pembinaan Mental

Pembinaan mental spiritual serta pendidikan agama adalah salah

Kerohanian

satu wujud pembinaan Lapas bagi narapidana dan anak didik yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan kesadaran beragama yang tujuannya adalah agar Warga binaan dapat menyadari akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah (Sumber : Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10. Tahun 1990

tentang

Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan,

Bab

VII

Pelaksanaan Pembinaan Poin A tentang Ruang Lingkup Pembinaan dan Poin C tentang Bentuk Pembinaan) Pembinaan

Adalah semua usaha yang ditujukan untuk meningkatkan akhlak

Narapidana dan

(budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang rada di dalam

Anak Didik

Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment) (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Pembinaan

Adalah usaha/kegiatan yang dilakukan agar pengetahuan serta

Kemampuan

kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin

Intelektual

meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang

(Kecerdasan)

diperlukan selama masa pembinaan, pembinaan ini dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal diselenggarakan

sesuai

melalui kursus-kursus

dengan

dan

kemampuan

latihan keterampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non-formal yang 73 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

kebutuhan

paling mudah dan paling

murah ialah kegiatan- kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh

informasi

dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan dibidang

pendidikan

baik

formal

maupun

nonformal

agar

diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha. Pembinaan

Adalah usaha/kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk

Kesadaran

meneguhkan iman para warga binaan pemasyarakatan terutama

Beragama

memberi pengertian agar Warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-berbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah

Pembinaan

Adalah usaha/kegiatan yang dilaksanakan melalui P.4 termasuk

Kesadaran

menyadarkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menjadi

Berbangsa dan

Warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan

Bernegara

negara

Pembinaan

Pembinaan olah raga dan kesenian bagi warga binaan termasuk

Olahraga dan

dalam bentuk pembinaan penyuluhan jasmani :

Kesenian

1)

Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan olahraga, kesenian, dan rekreasi di dalam rutan/cabrutan sesuai fasilitas yang tersedia.

2)

Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1), tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan sepanjang

tidak

menggangu

keamanan

dan

ketertiban

Rutan/Cabrutan. 3)

Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabrutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.

4)

Penyelengaraan kegiatan olah raga berupa bola volley, bulu tangkis,

tenis

meja,

sepak

bola,

catur,

dan

lain-lain,

dilaksanakan di dalam Rutan/Cabrutan dan dalam pengawasan petugas. 5)

Kegiatan rekreasi bagi tahanan di dalam Rutan/Cabrutan,

74 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

meliputi : a)

Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh tahanan dan atau team yang didatangkan dari luar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.

b)

Penyelengaraan pertunjukan berupa pemutaran film, video, atau televisi, dan lain-lain.

6)

Memberikan kesempatan pada tahanan untuk melakukan kegiatan sosial/bakti sosial yang sifatnya sukarela misalnya donor darah.

(Sumber : Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10. Tahun 1990

tentang

Pola Pembinaan

Narapidana/Tahanan,

Bab

VII

Pelaksanaan Pembinaan Poin C tentang Bentuk Pembinaan) Pemeliharaan

Kegiatan mengawasi dan memelihara basan dan baran yang

(Basan Baran)

disimpan di rupbasan sehingga keutuhannya, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya tetap terjamin. (Sumber: Keputusan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor

E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan) Pemesanan (Bama)

Penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan (Sumber: Permen Kumham No.M.HH01.PK.07.02

Tahun

2009

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan

Makanan Bagi WBP di Lapas dan Rutan) Pemindahan

Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dari suatu

Narapidana, Anak

Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau Cabang

Didik dan

Rumah Tahanan Negara ke Lembaga Pemasyarakatan,

Tahanan

Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara lainnya,

Rumah

dilakukan menurut ketentuan dalam Keputusan Menteri. (Sumber: Permen No. : M.01-PK.02.01/1991 tentang Pemindahan Narapidana, Andik Pas dan Tahanan) Pemuka

Narapidana

yang

membantu

petugas

pemasyarakatan

dalam

melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas (Sumber: Permen Kumham

No.7

Tahun

2003

tentang

Pengangkatan

Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lapas) 75 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

dan

Pemungkin

Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) dalam menyediakan dukungan dan dorongan kepada sistem Klien agar mampu

menghadapi

masalahnya.

(Sumber:

Buku

pedoman

pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Pemutasian

Kegiatan pemindahan basan dan atau baran secara administratif

(Basan Baran)

maupun fisik untuk kepentingan proses peradilan sesuai tingkat pemeriksaan (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)

Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman

tersangka

atau

terdakwa,

dengan

kewajiban

bagi

tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Penahanan Rumah

Penahanan Rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasn terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Penangkapan

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang (Sumber: Pasal 1 UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

76 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Penasihat Hukum

Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. (Sumber: UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Pencabutan

Segala bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan

Kebebasan

seseorang dibawah suatu lingkungan pengawasan publik atauprivat dimana

orang

tersebut

tersebut

sesukanya,

tidak

diijinkan

meninggalkan

berdasr

perintah

otoritas

tempat

pengadilan,

administrasi, atau lainnya. (Sumber: pasal 11 Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlindungan Anak yang dicabut Kebebasannya atau Havana Rules Resolusi No. 45/113, Sidang Pleno ke 68,14 Desember 1990) Pencari Informasi

Adalah peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu memberikan informasi tentang berbagai topik terhadap kelompok. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Pencatat

Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu memelihara

catatan

terhadap

semua

keputusan

yang

telah

ditetapkan. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Pendaftaran

Kegiatan pencatatan dalam buku pendaftaran sesuai tingkat

(Basan Baran)

pemeriksaan, penyiapan administrasi dan dokumentasi (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)

Pendaftaran Narapidana

Pendaftaran narapidana terdiri dari tahap-tahap berikut : 1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat keputusan/surat penetapan/surat perintah dan mencocokan narapidana yang bersangkutan. 2) Mencatat

identitas

Daftar Register B 77 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

narapidana/anak didik dalam

buku

3) Meneliti kembali barag-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang (Register D), setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulisi nama pemilik dan sebagainya. 4) Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal harganya dicatat dalam Buku Register D dan barang-barang berharga tersebut atau uang disimpan atau dititipkan dalam lemari besi (brandkast) 5) Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana/anak didik pada surat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6) Mengambil foto narapidana/anak didik. 7) Memerintahkan untuk memeriksa narapidana/anak didik yang

bersangkutan

kepada

dokter

atau

paramedic

Lapas/Lapas Anak. 8) Setelah

pemeriksaan

membuat

berita

kesehatan,

acara

petugas

pendaftaran

narapidana/anak

didik

yang

ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas/Kalapas Anak kemudian mempersilahkan pengawal tersebut untuk meninggalkan Lapas/Lapas Anak (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta:2004. Hlm, 7374) Pendaftaran

Kegiatan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya,

(Registrasi)

penyiapan

Tahanan

tahanan.

administrasi

tahanan,

statistic,

dan

dokumentasi

(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor: E.76-UM.01.06 Tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI Hal.3) Pendaftaran Tahanan

Pendaftaran tahanan terdiri dari tahap-tahap berikut: 1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan

78 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

penahanan

dan

mencocokkannya

dengan tahanan yang bersangkutan. 2) Mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/

penetapan

penahanan

dalam

Buku

Register

A menurut golongan tahanan tersebut. 3) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa tahanan dan mencatat dalam Buku Penitipan Barangbarang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulis antara lain pemiliknya dan sebagainya. 4) Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal dicatat dalam

Buku

Register

D

dan

kemudian

barangbarang

tersebut atau uang disimpan (dititipkan) di dalam lemari besi (brandkast). 5) Mencatat identitas tahanan, mengambil sidik jari tahanan yang dicap pada surat perintah/penetapan penahanan dan kartu daktiloskopi serta mengambil foto tahanan. 6) Pemeriksaan kesehatan tahanan kepada dokter atau petugas medis Rutan/Cabrutan. 7) Setelah

pemeriksaan

membuat

Berita

kesehatan,

Acara

petugas

Penerimaan

pendaftaran

tahanan

yang

ditandatangani bersama oleh Kepala Unit Pendaftaran atas nama Kepala Rutan/Cabrutan dan pengawalnya, kemudian mempersilakan pengawal tersebut meninggalkan Rutan/ Cabrutan. 8) Kepada tahanan baru kemudian diberikan barang perlengkapan Rutan/Cabrutan (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderai Pemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. Hal. 71) Pendampingan

Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) dalam membela kepentingan dan memberdayakan klien. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

79 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Pendengar

Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu menjadi pendengar yang baik pada saat diperlukan. {Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Pendorong

Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk selalu memberikan dorongan bagi kemajuan dan perubahan dalam diri klien. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)

Penelitian

Penelitian basan baran adalah kegitan memeriksa, menguji, dan

(Basan Baran)

menaksir semua benda yang akan disimpan di Rupbasan

Penempatan

Penempatan tahanan terdiri dari tahap-tahap berikut:

Tahanan

1) Tahanan baru ditempatkan di blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan. 2) Tahanan yang berpenyakit menular harus dikarantinakan dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian juga terhadap tahanan yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (Register G). 3) Setiap tahanan perlu diwawancarai untuk kepentingan perawatannya di Rutan/Cabrutan. 4) Dalam penempatan tahanan wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan : a. Jenis kelamin. b. Umur c. Tingkat pemeriksaan. d. Jenis perkara. e. Kewarganegaraan. 5) Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar,umur,

80 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

tingkat

pemeriksaan,

tanggal

habis

masa

penahanan. 6)

Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok yang akan memberikan atau mengadakan : a. Penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan. b. Pengenalan

terhadap

peraturan

dan

ketentuan

yang berlaku. (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat JenderalPemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tcntang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta: 2004. . 71-72) Penengah

Adalah peran PK dalam praktek makro untuk menjadi penengah antara dua atau lebih klien yg berkepentingan sehingga tercapai kesepakatan. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Penerimaan

Penerimaan tahanan dicatat dalam buku register daftar tahanan

Tahanan

berdasarkan tingkat pemeriksaan. Penerimaan meliputi: a. Penelitian surat sebagai dasar penahanan b. Pencocokan nama tahanan c. Penggeledahan badan dan atau barang (Sumber: Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara

Penempatan Narapidana

Penempatan narapidana terdiri dari tahap-tahap berikut : 1) Narapidana/anak didik yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan. 2) Narapidana/anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan

terpisah

dan

dibuatkan

catatan

tentang

penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat.

81 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

3) Setiap narapidana/anak didik wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaannya. 4) Dalam

penempatan

memperhatikan

narapidana/anak

penggolongan

didik

wajib

narapidana/anak

didik

berdasarkan : a) Jenis kelamin b) Umur c) Residivis d) Kewarganegaraan e) Jenis Kejahatan f)

Lama Pidana

5) Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar

pintu

setiap

kamar

ditempel

papan

untuk

mencantumkan daftar yang berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu. 6) Pengenalan

lingkungan

dilakukan

oleh

kepala

blok

pengenalan lingkungan yang akan memberikan : a) Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana/anak didik; b) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku; c) Pengenalan dengan walinya; 7) Pengamatan

dan

penelitian

oleh

petugas

Bimbingan

Kemasyarakatan, wali narapidana/anak didik dan TPP yang mencatat

awal

tentang

semua

latar

belakang

narapidana/anak didik untuk kepentingannya. 8) Pengenalan singkat dengan Kalapas/Kalapas Anak 9) Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling) selama-lamanya satu bulan (Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta:2004. Hlm, 74) 82 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Penerimaan Narapidana

Penerimaan narapidana terdiri dari tahap-tahap berikut : 1) Penerimaan narapidana/anak didik yang baru masuk di Lapas/Lapas Anak wajib disertai surat-surat yang sah 2) Penerimaan

narapidana/anak

didik

yang

pertama

kali

dilakukan oleh petugas pintu gerbang yang ditunjuk oleh komandan jaga. 3) Regu jaga yang menerima narapidana/anak didik, segera meneliti apakah surat-surat yang melengkapinya sah atau tidak

dan

mencocokan

narapidana/anak

didik

yang

tercantum di dalam surat tersebut. 4) Regu

jaga

mengantar

narapidana/anak

didik

beserta

pengawalnya kepada komandan jaga. 5) Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan

dengan

narapidana/anak

didik

yang

bersangkutan. 6) Setelah

pencocokan

penggeledahan

terhadap

selesai

kemudian

narapidana/anak

dilakukan didik

yang

bersangkutan 7) Dalam

melakukan

norma-norma

penggeledahan

kesopanan.

wajib

mengindahkan

Penggeledahan

terhadap

narapidana dan anak didik wanita dilakukan oleh petugas wanita. 8) Jika dalam penggeleahan ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. 9) Apabila

penggeledahan

selesai,

komandan

jaga

memerintahkan untuk mengantar narapidana/anak didik baru beserta pengawalnya dan surat-surat, barang-barang yang dibawa maupun hasil penggeledahan kepada petugas pendaftaran. 10) Tanggung

jawab

atas

sah

tidaknya

penerimaan

narapidana/anak didik di tangan Kalapas/Kalapas Anak. 83 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

(Sumber: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. punan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan. Jakarta:2004. Hlm, 73) Penelantaran

Suatu keadaan yang tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, terbengkalai, dan tidak terurus. (Sumber: Glossary HAM)

Penelitian Dasar

Adalah

penelitian

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang pengetahuan baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Penelitian

Adalah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu untuk

Evaluasi

mengetahui

keberhasilan

dan

atau

kegagalan

pelaksanaan

kebijakan pelayanan kemasyarakatan, termasuk untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Penelitian



Kemasyarakatan

Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan

Warga

Binaan

Pemasyarakatan

yang

dilaksanakan oleh BAPAS (Sumber: PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP) 

Adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan baik actual maupun potensial, dalam upaya meningkatkan

mutu

pengetahuan

Pembimbingan

Kemasyarakatan maupun kualitas pelayanan sesuai tujuan Pembimbing Kemasyarakatan. (Sumber:

buku

kemasyarakatan,

pedoman pembimhingan,

pelayanan

pengawasan

pendampingan, hai. 14: Bapas Klas I Jakarta, 2009) 84 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

penelitian dan

Penelitian

Penelitian basan baran adalah kegiatan memeriksa, menguji, dan

(Basan Baran)

menaksir semua benda yang akan disimpan di Rupbasan (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)

Penelitian

Adalah penelitian yang mencakup induktif tentang masalah-

Kualitatif

masalah perorangan, kelompok dan organisasi atau masyarakat tanpa mendalami segi kuantitatif. {Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Penelitian

Adalah penelitian yang mencakup analisis relative inferensial atau

Kuantitatif

deskriptif. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Penelitian

Adalah

penelitian

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

Terapan

pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis tertentu. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 18: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Penelitian Ulang

Adalah penelitian/pemeriksaan kembali tentang informasi jawabanjawaban

atau

penjelasan

yg

teiah

diberikan

oleh

informan,

interviewer atau responden. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 19: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Penerimaan

Kegiatan memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya

(Basan Baran)

dan mencocokan jenis, mutu, macam dan jumlah benda sitaan yang diterima sebagaimana tertulis dalam surat-surat tersebut. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)

85 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Penerimaan Bahan Suatu Makanan

kegiatan

yang

meliputi

pemeriksaan,

pencatatan

dan

pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan. (Sumber: Permen Kumham No.M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi WBP di Lapas dan Rutan)

Pengacara



Seseorang yang bertindak dalam suatu perkara untuk membela

kepentingan

yang

berperkara,

dalam

perkara

perdata untuk tergugat/penggugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) 

Penasehat hukum, pengemban perkara, pembela, seorang sarjana

hukum

yang

pekerjaannya

atau

mata

pencahariannya ialah mengajukan dan membela perkaraperkara di muka pengadilan, berasal dari kata “acara” sehingga dapat pula didefmisikan sebagai orang yang mahir dalam acara (di muka pengadilan). (Sumber:

Subekti

dan

Tjitrosoedibio,

Ramus

Hukum,

Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 88) Pengadilan



Suatu

lembaga

(instansi)

tempat

mengadili

atau

menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolute dan 86elative sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan/membentuknya (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) 

Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yaitu memeriksa dan memutus perkara sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Ramus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 88)

Pengadilan Anak

Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. (Sumber: Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

86 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak) Pengadilan Negeri

Badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua

perkara

penyelewengan

hukum

di

daerah

hukumnya

(Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) Pengadilan Tinggi

Badan yang berkuasa mengadili perkara banding yang berasal dari pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Pengaduan

pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak orang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya menurut hukum yang berlaku (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Pengakhiran

Adalah pengakhiran kegiatan pemberian bantuan kepada klien

Pembimbingan

disebabkan antara lain tujuan bantuan telah tercapai, penerima pelayanan mengundurkan diri, pindah tempat atau memerlukan rujukan dan telah dirujuk ke lembaga lain. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 33: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Pengaman

Petugas

Pemasyarakatan

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS (Sumber:

pemasyarakatan PP

No.31

yang

Tahun

melaksanakan

1999

tentang

pengamanan

Pembinaan

dan

Pembimbingan WBP) Pengamanan

Pengamanan basan baran adalah kegiatan yang dilakukan untuk

(Basan Baran)

mencegah dan menangkal adanya gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Basan dan Baran dari luar maupun dari dalam Rupbasan (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)

Pengambilan

Adalah peran PK dalam praktek makro untuk selalu mengambil

Inisiatif

inisiatif terhadap berbagai isu.(Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian

kemasyarakatan,

pembimbingan,

pengawasan

pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009) 87 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

dan

Pengatur

Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) dalam mengatur

Kompromi

kesepakatan dan kompromi dalam kelompok. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)

Pengawasan

Adalah seluruh proses kegiatan reviu, pemantauan, evaluasi dan

Intern

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

Pemasyarakatan

fungsi Pemasyarakatan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang

baik

(Sumber:

M.HH.01.PW.01.01

Permen

Tahun

Hukum

2011

dan

tentang

Ham

RI

Nomor

Pengawasan

:

Intern

Pemasyarakatan) Pengayoman

Pengayoman adalah tindakan yang dilakukan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan. (Sumber: Pasal 5 Undangundang

Republik

Indonesia

Nomor

12

tahun

1995

tentang

Pemasyarakatan) Pengelolaan

Proses

penerimaan,

penyusunan,

penyimpanan,

pemeliharaan,

Dokumen

penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas)

Pengeluaran/

Rangkaian kegiatan basan dan atau baran yang dilakukan baik

Penghapusan

sebelum adanya putusan pengadilan (pra-adjudication) maupun

(Basan Baran)

sesudah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (post-adjudication) (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)

88 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Pengeluaran

Suatu kegiatan mengeluarkan tahanan baik untuk sementara

Tahanan

waktu maupun yang bersifat tetap yang didasarkan pada surat perintah/penetapan tahanan yang sah. [Sumber: Petunjuk Teknis Nomor. EJ6~UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 22)

Penggeledahan



Tindakan penyelidik untuk melakukan pemeriksaan pada sesuai yang dicurigai dapat menjadi bukti di persidangan (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)



Kegiatan pemeriksaan yang menyeluruh secara detail, teliti, dan seksama guna mengantisipasi masuk-keluarnya barang atau

alat

yang

dapat

membahayakan

keamanan

dan

ketertiban peri kehidupan warga binaan. (Sumber:

Pusat

Pencegahan

Pencegahan

Penyalahgunaan

Lakhar Narkoba

BNN.

Advokasi

Bagi

Petugas

Lapas/Rutan. Jakarta: BNN.2009. Hal.83) Penggeledahan

Tindakan penyidik memasuki rumah tempat tinggal dan tempat

Rumah

tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Penggerak

Adalah peran PK dalam praktek makro untuk mengorganisasikan dan menggerakan serta mendorong orang berpartisipasi dalam organisasi/masyarakat. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)

Penggugat

Seseorang yang mengajukan gugatan di pengadilan (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Penghubung

Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) dalam menghubungkan klien dg sistem peradilan pidana (Kepolisian, kejaksaan,

pengadilan

dan

pemasyarakatan).(Sumber:

Buku

pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009) 89 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Pengorganisasian

Adalah metode dalam praktek PK dalam upaya menciptakan serta

dan

mempertahankan

Pengembangan

sumber-sumber yang tersedia dan berorientasi pada kepentingan

Masyarakat

masyarakat.

(Community

(Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan,

Organization)

pembimhingan, pengawasan dan pendampingan, hai. 14: Bapas Klas I

keseimbangan

diantara

kebutuhan

dengan

Jakarta, 2009) Pengikut

Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk menjadi pengikut yg baik dan mendorong anggota kelompok untuk menjadi pengikut yang baik. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Pengusutan

Usaha untuk mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan suatu tindak pidana (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Peninjauan



Kembali

Upaya hukum luar biasa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada hal lain yang ditentukan undang-undang (Sumber: Kamus Hukum Online)



Upaya hukum setelah adanya putusan dari Pengadilan Tingkat

Kasasi

disertai

dengan

pendapat

jika

adanya

kekhilafan hakim dalam penerapan suatu putusan atau adanya

bukti-bukti

baru/novum

yang

belum

pernah

disampaikan dalam persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi) (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti) 

Peninjauan kembali, yaitu kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah diketahuinya hal-hal baru (novum) yang dulu tidak diketahui sewaktu perkaranya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. (lihat vonis). (Sumber: Undang-Undang Nomor 48

90 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman) Penjara



Bangunan untuk menghukum napi. (Sumber: Kamus Hukum Online)



Hukuman (pidana) pokok yang juga dinamakan hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada seorang terhukum yang agak berat: dibedakan dari hukuman badan lain yang dinamakan “kurungan” yang memberikan penderitaan ringan. (Sumber: R.Subekti, Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cet, ke-17, Pradnya Paramita:Jakarta, 2008, hal.88)

Penjara Darurat

Penjara darurat merupakan ciri khas dari sejarah kepenjaraan RI tahap kedua. Adapun jenis penjara darurat adalah, (1) Penjara darurat yang berisi beberapa orang terpidana yang dibawa serta mengungsi oleh pimpinan penjaranya, (2) penjara darurat yang khusus didirikan dalam tempat-tempat pengungsian sebagai tempat untuk orang-orang yang dianggap sebagai mata-mata musuh. (3) Penjara-penjara darurat yang merupakan komponen dari tata peradilan

pidana

darurat

yang

diadakan

dalam

rangka

mempertahankan eksistensi dan konsistensi dari NKRI. (Sumber: Departemen Kehakiman dan HAM, Direktorat Jcnderal Pemasyarakatan. Sejarah Pemasyarakatan (dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan). Jakarta: Direktorat jenderal Pemasyarakatan, 2U04. Hal. 76) Penologi

Ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan / pembinaan narapidana (Sumber: Soedjono Dirjoisworo ,Sejarah dan Azas-Azas Penology (Pemasyarakatan)

Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana

ke pengadilan negeri yangberwenang

dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

91 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Penyadapan

Adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya. (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Penyalur

Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) untuk

Informasi

menyiapkan dan menyalurkan informasi yg dibutuhkan. [Sumber: Buku

pedoman

pelayanan

penelitian

kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009) Penyelamatan

Kegiatan yang dilakukan untuk ,menjaga keselamatan basan dan

(Basan Baran)

atau baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan)

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan

Daktiloskopi

menemukan,

daaktiloskopi

mengambil,

mengembangkan,

adalah

merekam,

merumuskan,

kegiatan

mengamati,

mencari,

mempelajari,

mendokumentasikan,

mencari

kembali dokumen, dan membuat keterangan sidik jari seseorang. (Sumber: Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Tentang Daktiloskopi) Penyelidik

Penyelidik adalah pejabat pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Penyelidikan

Penyelidikan

adalah

serangkaian

tindakan

penyelidik

untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 92 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) Penyidik

Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan; (Sumber: UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Penyidik

Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang

Pembantu

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Penyidikan

Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak

pidana

yang

terjadi

dan

guna

menemukan

tersangkanya. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) Penyiksaan

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang

dilakukan

dengan

sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menguhukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apa-bila tersebut

ditumbulkan

oleh,

rasa

sakit atau

atas

penderitaan

hasutan dari,

dengan

persetujuan, atau sepengetahuan siapu pun dan atau pejabat publik. (Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) Penyitaan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,

berwujud

93 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

atau

tidak

berwujud

untuk

kepentingan

pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) Penyimpanan

suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan

Bahan Makanan

makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan. (Sumber: Permen Kumham No.M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi WBP di Lapas dan Rutan)

Penyimpanan

Basan Baran yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat

(Basan Baran)

pemeriksaan, tempat penyimpanan, dan jenis tingkat pemeriksaan : 1. Penyidikan 2. Penuntutan 3. Pengadilan negeri 4. Pengadilan tinggi/banding 5. Mahkamah agung/kasasi Tempat penyimpanan/risiko : 1. Umum 2. Berharga 3. Berbahaya 4. Terbuka dan cepat rusak Jenis: 1. Kertas 2. Logam 3. Non logam 4. Bahan kimia dan obat-obatan terlarang 5. Peralatan listrik elektronik 6. Peralatan bermesin mekanik 7. Berbentuk gas

94 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

8. Alat-alat rumah tangga 9. Bahan makanan dan minuman 10. Tumbuh-tumbuhan/tanaman 11. Hewan ternak 12. Rumah, bangunan gedung 13. Tanah 14. Kapal laut dan kapal udara (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E1.35PK.03.10. Tahun 2002 tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan) Penyuluhan

salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman

Hukum

terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat

atau

patuh

terhadap

norma

hukum

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. (Sumber: Pasal 1 (1) Permen Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum) Penyuluhan

Adalah salah satu bentuk komunikasi berupa penyampaian informasi

Pembimbing

dan atau pesan-pesan lainnya yang terkait dengan proses pemecahan

Kemasyarakatan

masalah klien dengan tujuan menumbuh kembangkan pengertian, tujuan, kesadaran, tanggung jawab, komitmen, merasa menjadi bagian serta peran serta dalam proses tsb. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pcmbimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 23: Bapas Klas 1 Jakarta, 2009)

Peradilan



Proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan menurut hukum yang berlaku (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)



Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. (Sumber:

95 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Subekti dan Tjitrosoedibio, Ramus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 89) Perampasan

Pengambil alihan hak milik seseorang yang telah mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Sumber: Lembaga Pengelola Aset, hal. 9)

Perantara

Adalah peran PK dalam praktek mikro (individu-keluarga) untuk menemukan jalan keluar bila terjadi konflik. [Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 8: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

Perawatan

Kegiatan

yang

dilakukan

dalam

upaya

melayani

kebutuhan

Kesejahteraan

perlengkapan, makanan dan kesehatan tahanan.

Tahanan

(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

Perawatan

Proses

pelayanan

tahanan

yang

dilaksanakan

mulai

dari

Tahanan

penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) (Sumber: Pasal 1 (1) PP 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)

Perbuatan

Suatu kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau

Melawan Hukum

bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan nilai kesusilaan dan nilai pergaulan hidup terhadap orang lain atau suatu benda (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Perdagangan Anak

Setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dialihkan dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan imbalan atau pertimbangan lainnya. (Sumber: pasal 2(a) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornograi Anak, UN Document No.A/54/L84 at 5 (2000))

Pereda

Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) untuk mampu meredakan berbagai ketegangan dalam kelompok.

96 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

(Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Perencanaan

suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan

Menu

diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan tahanan. (Sumber: Permen Kumham No.M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi WBP di Lapas dan Rutan)

Perilaku “Kapal

"Kapal selam" adalah predikat yang diberikan kepada petugas yang

Selam”

selalu membela kepentingan individu penjara. (Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 220)

Perilaku

“Simpan

Vonis”

Perilaku 'Simpan vonis' adalah bentuk kerja sama antara tahanan atau

terpidana

dengan

petugas

penjara

(umumnya

petugas

registrasi) atau bahkan dengan petugas pengadilan dan kejaksaan agar surat putusan hakim tidak diberikan pada pihak lapas. (Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 221) Perlengkapan

Perlengkapan ibadah merupakan salah satu hak warga binaan

Ibadah

pemasyarakatan untuk memperoleh perawatan jasmani maupun rohani. Perlengkapan ibadah yang diberikan meliputi satu lembar kain sarung (bagi warga binaan laki-iaki) dan satu stel mukena (bagi warga binaan perempuan) (Sumber: Pasal 5, Pasal 6, Pasal, Pasal 7, Pasal 8 dan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 Syaratdan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Perlengkapan

Perlengkapan makan dan perlengkapan minum bagi tahanan

Makan

selama berada di dalam Lapas diberikan oleh pihak Lapas dalam upaya

pemenuhan

97 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

kebutuhan

dasar

yang

bertujuan

untuk

menajaga agar narapidana maupun tahanan selalu dalam keadaan sehat

jasmaniah

Kehakiman

dan

RI No.

rohaniah.

(Sumber:

M.02-PK.04.10.

Tahun

Keputusan 1990

Menteri

tentang

Pola

Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan) Perlengkapan

Setiap tahanan diberikan perlengkapan tidur yang layak oleh pihak

Tidur

Lapas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar yang bertujuan untuk menajaga agar narapidana maupun tahanan selalu dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohaniah. (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10. Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Bab VII Pelaksanaan Pembnaan Poin D tentang Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan)

Perlindungan



Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang,

dan

berpartisipasi,

secara

optimalsesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat

perlindungan

dari

kekerasan

dan

diskriminasi. (Sumber: Pasal 1 (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 

Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melasanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. (Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal. 33)

Perunding

Adalah peran PK dalam praktek makro untuk mampu mewakili klien

untuk

berunding

lembaga/klien. [Sumber: penelitian

dan

menemukan

buku

jalan

pedoman

keluar

dg

pelayanan

kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan

pendampingan, hal. 10: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Petitum

Permintaan/tuntutan yang diajukan oleh para pihak (Sumber: Kamus Hukum Online)

Petugas Blok

Petugas blok bertugas membuka, membersihkan, dan mengunci

98 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

blok tahanan. Kunci-kunci blok/sel pada waktu siang hari dipegang oleh petugas blok, pada malam hari disimpan dalam lemari kunci yang terkunci, anak kunci lemari tempat kunci dipegang oleh Komandan Jaga. (Sumber: Pelaksanaan Pengawasan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan) Petugas

Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di

Pemasyarakatan

bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan (Sumber: Penjelasan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Petunjuk

Petunjuk yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan

Pelaksanaan

kegiatan selama perawatan tahanan berlangsung.

Perawatan Tahanan

(Juklak

(Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E76-UM.01.06 Tahun 1986

Perawatan

tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara-Direktorat

Tahanan)

Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal.3)

Petunjuk

Petunjuk yang harus menjadi pedoman dalam mengelola benda

Pelaksanaan

sitaan dan barang rampasan Negara (Sumber: Keputusan Direktur

Rupbasan

Jenderal

Pemasyarakatan

Nomor

E1.35PK.03.10.

Tahun

2002

tentang Juklak Juknis Basan Baran di Rupbasan) Pidana

Hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. (Sumber: Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama, 2008, hal. 126)

Pidana Kerja

Pidana

Sosial

menyediakan

kerja

sosial sejumlah

mengharuskan waktu

untuk

pelaku bekerja

pelanggaran yang

sifatnya

pelayanan public. (Sumber: Snarr, Richard. (2001). Introduction to Corrections (3rd Ed). Brown & Benchmark Publishers, hal.66). Pidana Denda

Pidana

denda

merupakan

jenis

sanksi

finansial

yang

mengharuskan pelaku untuk membayar uang dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. 99 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Pidana Kerja

Pidana

kerja

Sosial

menyediakan

sosial

mengharuskan

sejumlah

waktu

pelaku

untuk

bekerja

pelanggaran yang

sifatnya

pelayanan publik. (Sumber: Snarr, Richard. (2001). Introduction to Corrections (3 rd Ed). Brown & Benchmark Publishers, h.66). Pola Pembinaan

Pola pembinaan dibagi menjadi dua : 1. Pola pembinaan official perspective yakni pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang membina sebagai cerminan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2. Pola pembinaan consumer perspective yakni pola pembinaan yang lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dari yang dibina. (Sumber:

Sudirman,

Pemasyarakatan

dalam

Indonesa.Jakarta:

Pusat

Didin.Reposisi Sistem

dan

Peradilan

Pengkajian

dan

Revitalisasi Pidana

di

Pengembangan

Kebijakan Dep.Hukum dan HAM RI.2007. Hal.105-106) Pornografi Anak

Setiap representasi, dengan cara apapun, seorang anak yang terlibat dalam aktifitas seksual yang nyata atau yang disimulasi atau setiap representasi bagian seksual anak untuk tujuan-tujuan seksual. (Sumber: pasal 2(c) Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No. A/54/L84 at 5 (2000))

Portir

Portir adalah penjaga pintu gerbang yang merupakan bagian dari unit keamanan dan ketertiban. (Sumber: Bab VIII Sarana Pembinaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

Pos Atas

Pos Atas adalah : a. Menara yang terletak di atas tembok keliling dengan jarak masing-masing Pos Atas maksimal 100 m.

100 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

b. Struktur bangunan terbuat dari konstruksi beton bertulang dengan selasar tanpa atap di atas tembok keliling panjang 2 x 5 meter dan lebar 1 meter, dipasang pagar (railing) pengaman. c. Prototype pos atas tersebut pada LAMPIRAN XVII (Sumber: Pasal 16 angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) Pos Pengamanan

Pos pengamanan bawah adalah merupakan pos pengamanan yang

Bawah

terletak di bawah antara Pos Atas pada pagar bagian dalam sekeliling Lapas/Rutan (Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan)

Pos Utama

Pos utama yaitu tempat kedudukan komandan jaga (Karupam). Pos utama terletak pada Steril area disamping Pintu Pagar Keliling Dalam, terdiri dari : a. Ruang kepala regu pengamanan (karupam); b. Ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkepan keamanan lainnya yang siap pakai; c. Ruang istirahat; d. Kamar kecil (toilet) (Sumber: Pasal 16 angka 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan)

Posita

Dasar-dasar gugatan/fakta-fakta (Sumber: Kamus Hukum Online)

Post Adjudikasi

Post adjudikasi adalah proses dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan hingga masa hukuman tersebut dilaksanakan (Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)

101 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Pra Adjudikasi

Pra adjudikasi adalah proses dan tahap dalam peradilan pidana yang melipui penyelesaian perkara di lingkup penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan. (Sumber: Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pemasyarakatan)

Praduga Tidak

Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke

Bersalah

hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Sumber: Kamus Hukum Fienso Suharsono @Van ‘Detta Publishing)

Prekusor

Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan

Narkotika

dalam pembuatan Narkotika.(Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Pretrial Release

Program

ini

persidangan

merupakan dan

alternatif

pembebasan

bagi

beberapa

penahanan jenis

selama

pelaku

dari

commercial bond.Jadi, meskipun pelaku kejahatan tetap berada dalam kekuasaan dari Sistem Peradilan Pidana, dengan adanya pretrial release, pelaku diizinkan untuk berada di luar tahanan selama menunggu putusan. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001]. Community Based Corrections (4thEd). hal.39). Prinsip Pemasyarakatan

1. Ayomi

dan

berikan

bekal

hidup

agar

mereka

dapat

menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna; 2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik

hanya

dibatasi

kemerdekaan-nya

untuk

leluasa

3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya

mereka

bergerak di dalam masyarakat bebas.

102 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyara-katannya. 4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya. 5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya. 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industry kecil dan produksi pangan. 7. Pembinaan

dan

bimbingan

yang

diberikan

kepada

narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat

kekeluargaan

dan

toleransi

di

samping

meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya. 8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya dengan merusak dirinya, keluarganya 103 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

dan lingkungannya, kemudian dibina.dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang

memiliki

pula

harga

diri

agar

tumbuh

kembali

kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri. 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu 10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan (Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan) Probasi Informal

Probasi informal adalah proses dimana pelanggar hukum yang bersangkutan sementara

dikeluarkan

untuk

dari

selanjutnya

tempat-tempat

berada

di

bawah

penahanan pengawasan

masyarakat. Selama di bawah pengawasan masyarakat diadakan pula usaha-usaha pembinaan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat

bebas

bekerja

sama

dengan

instansi-instansi

pemasyarakatan sebagai instansi pembina formal. [Sumber: Sudirman, Didin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Dep. Hukum dan HAM RI. 2007. Hal: 147) Probation



Probation merupakan kondisi di mana pelaku bebas namun tetap berada dalam pengawasan di masyarakat sebagai bentuk alternatif pemenjaraan. (Sumber: Henningsen, Radney j. (1981). Handbook of Criminal Justice Series Probation and Parole.USA: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., hal .8-9).



Program hukuman pemenjaraan yang ditangguhkan sehingga anak tetap bebass, selama ia mematuhi persyaratan yang diberikan pengadilan, dibawah pengawasan dan bimbingan seorang petugas pemasyarakatan/probation officer. (Sumber: Yablonski.2000: 416 -yang dikutip dalam buku

104 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP Ul: Jakarta, 2006-2007.Hal. 49) Program

Program intervensi memiliki keterkaitan dengan diversi (pengalihan)

Intervensi

yang bertujuan untuk mereduksi tindak kejahatan, meningkatkan kesehatan, dan fungsi sosial terdakwa (baik anak maupun dewasa). Program intervensi yang efektif contohnya adalah dengan mebekali mereka sebelum memasuki dunia luar penjara, menyediakan lapangan kerja bagi mereka, mengembangkan potensi mereka, dan pengalihan agresivitas menjadi energy yg kreatif dan positif. Program ini juga bertujuan untuk menyadarkan mereka akan tindakan

yg

salah

dan

membuat

mereka

tidak

mengulangi

perbuatan tersebut dengan alternatif-alternatif penanganan kasus sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. (Sumber: Laporan NSW (What Sre Court Diversion Programs?)) Program

Rencana kegiatan pembinaan tahanan

Perawatan

memperlancar

proses

pemeriksaan

sebagai dalam

upaya

untuk

semua

tingkat

pemeriksaan dan untuk mempersiapkan pembinaan lebih lanjut di LAPAS apabila tahanan yang bersangkutan menjalani pidana di LAPAS. (Sumber: Penjelasan PP 58 Tahun 1999 tentang SyaratSyarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan) Prohibition Policy

Suatu kebijaksanaan kriminal untuk menanggulangi suatu tindak pidana dengan jalan melarang kegiatan perdagangan minuman keras atau narkotika melalui undang-undang

Proses Identifikasi Suatu (Basan Baran)

kegiatan

atau

proses

untuk

mengenal,

mengetahui,

menentukan dan menetapkan secara tepat, benar terhadap kondisi fisik, jenis dan mutu suatu benda atau barang. (Sumber: Pedoman Tata Cara dan Teknik Identifikasi Basan dan Baran, Ditjen PAS, 2012)

Prostitusi Anak

Pengunaan seorang anak dalam aktifitas seksual dengan imbalan atau pertimbangan lainnya. (Sumber: pasal (2)b Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak

105 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

ttentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, UN Document No.A/54/l84 at 5 (2000)) Protap

Protap adalah Standar Operasional Prosedur (SOP] yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan di UPT. (Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peraturan menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta:

Departemen

Hukum

dan

HAM,

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan. 2009. : 65.) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Sumber: UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika)

Putusan

Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum tentukan (Sumber:

R.Subekti,

Tjitrosoedibio,

Kamus

Hukum,

Pradnya

Paramita:Jakarta,hal.92) Putusan Bebas

Putusan akhir yang menyatakan pelaku bebas dari perkara (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Putusan

pernyataan hakim

yang

diucapkan dalam

sidang

pengadilan

Pengadilan

terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. (Sumber: KUHAP)

Putusan Sela

Putusan sementara/pertengahan dalam suatu perkara (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Psikotropika

Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Sumber: Pusat Pencegahan Lakhar BNN. Advokasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan. Jakarta: BNN. 2009. Hal. 11)

106 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Q ISTILAH

PENGERTIAN

ISTILAH

PENGERTIAN

R Register A I

Daftar tahanan pada tingkat penyidik (Polri)

Register A II

Daftar tahanan pada tingkat penuntut umum (Kejaksaan)

Register A III

Daftar tahanan pada tingkat Pengadilan Negeri

Register A IV

Daftar tahanan pada tingkat Pengadilan Tinggi

Register A V

Daftar tahanan pada tingkat Mahkamah Agung

Register B I

Daftar narapidana yang dipidana lebih dari 1 (satu) tahun

Register B IIa

Daftar narapidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun

Register B IIb

Daftar narapidana yang dipidana sampai dengan 3 (tiga) bulan

Register B III

Daftar

hukuman

kurungan

termasuk

orang

hukuman

yang

menjalani pidana pengganti denda Register C

daftar catatan semua orang yang disandera

Register D

daftar dan catatantentangbarang-barang berharga atau uang yang dibawa tahanan atau narapidana dan dititipkan pada RUTAN atau LAPAS.

Register E

daftar dan catatan tentang tanggal dan hari seorang tahanan atau narapidana dikunjungi / dibesuk, siapa yang dikunjungi, siapa yang mengunjungi, dan jam berapa.

Register F

daftar dan catatantentang pelanggaran tata tertib RUTAN atau

107 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

LAPAS yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana Register G

daftar dan catatantentang keadaan kesehatan seorang tahanan atau narapidana terkait dengan riwayat jenis penyakit yang disimpan di rumah sakit RUTAN atau LAPAS

Register H

daftar dan catatan tentang seorang tahanan atau narapidana yang penempatannya diasingkan dari tahanan atau narapidana lain baik untuk kepentingan keamanan, mengidap penyakit menular atau atas permintaan tahanan atau narapidana itu sendiri

Registrasi

kegiatan

pencatatan

dalam

buku

pendaftaran,

penyiapan

administrasi, dan dokumentasi Ragi Belajar

Ragi belajar adalah suatu langkah atau tindakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian terselenggaranya Kejar Paket A. Ragi belajar dilaksanakan dengan memberikan rangsangan dalam bentuk : 1) kunjungan (study tour) ke tempat-tempat industri kerajinan atau tempat yang ada kaitannya dengan bidang studi yang dipelajari; 2) lomba dan pameran hasil kerja warga belajar; 3) penghargaan dengan memberikan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) kepada Narapidana (warga belajar) yang telah mengikuti program dengan baik dan surat penghargaan kepada tutor. [Sumber: Bab 111 dan IV Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK04.10 Tahun 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana)

Ratifikasi

Pengesahan

suatu

perjanjian

internasional

(Sumber:

R.Subekti,Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita:Jakarta, Hal.93) Reclassering

Sebutan

untuk

penampungan

pada

masa

pemerintahan

kolonial Belanda. (Sumber : Tim Peneliti MaPPl FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Pcnerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007.. 10) 108 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Regulasi

pengaturan; menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Regleent

op

de

orde en tucht

Reglement op de orde en tucht adalah peraturan yang dibuat dari tahun 1872 yang ditujukan untuk mengatur tata tertib terpidana dan juga mengatur sementara pekerjaan-pekerjaan terpidana. (Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny: Topo Santoso dan Hashl Hertanto). Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji (Studi Awal Pcnerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan. 2007.. 7)

Rehabilitasi

Hak untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta mertabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang jelas atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yg diterapkan (Sumber: Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Rehabilitasi Medis

Suatu

proses

kegiatan

pengobatan

secara

terpadu

untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika (Sumber: UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Rehabilitasi Sosial

Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Sumber: Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Rekonvensi

Rekonvensi

diatur

dalam Pasal

132a

HIR

yang

maknanya

rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan

gugatan

pembalasan

itu

jawabannya terhadap gugatan lawannya. 109 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

bersama-sama

dengan

(Sumber: M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 468) Remisi

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Sumber: Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan Republik Indonesia No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)

Remisi Khusus

Remisi Khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyakbanyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama. (Sumber: Pasal 1 Keputusan Menteri Hukum dan perundangundangan RI No. M.09.HN.02.01 TAHUN 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tentang Remisi)

Remisi Khusus

Remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan

Bersyarat

secara bersyarat kepada Napapidana dan anak pidana, yang pada saat

hari

raya

agama

yang

bersangkutan,

masa

menjalani

pidananya belum cukup 6 (enam) bulan) (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01.HN.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Bcrsyarat serta Remisi Tambahan) Remisi Umum

Remisi Umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. (Sumber: Pasal 1, Keputusan Menteri Hukum dan perundangundangan RI No. M.09.HN.02.01 TAHUN 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tentang Remisi)

110 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Remisi Tambahan

Remisi Tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan. (Sumber: Pasal 1, Keputusan Menteri Hukum dan perundangundangan RI No. M.09.HN.02.01 TAHUN 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tentang Remisi)

Remisi Tertunda

Remisi Khusus Tertunda adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada

Narapidana

pemberiannya

dan

dilakukan

Anak setelah

Pidana yang

yang

pelaksanaan

bersangkutan

berubah

statusnya menjadi Narapidana dan besarnya maksimal 1 (satu) bulan. (Sumber: Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.N.01.HN.02.01 Tahun 2001) Reintegrative

Reintegrative shaming adalah bentuk penghukuman alternatif yang

Shaming

di dalamnya tidak hanya menyertakan peran para penegak hukum namun yang terpenting justru peran masyarakat itu sendiri. Reintegrative shaming sebenarnya adalah bagian dari mashab reintegrasi sosial yang ada dalam penologi. Reintegrative shaming berasumsi bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan kuat untuk menerapkan budaya malu yang integratif akan mengalami tingkat

kejahatan

yang

rendah.

Untuk

menerapkan

bentuk

penghukuman ini terlebih dahulu perlu ditumbuhkan budaya malu itu sendiri dalam masyarakat dan budaya malu tersebut dapat ditimbulkan dengan perubahan sosial yang terencana (Reintegrative Shaming, 2001). Residential

Residential program adalah rogram yang dijalankan dalam sebuah

Program

rumah atau lembaga dengan jumlah peserta 5-20 orang. Lokasi dari program ini biasanya berada di luar kota. Program ini dijalankan dengan maksud untuk merehabilitasi, stabilisasi, dan mereintegrasi pelaku. Program ini terutama ditujukan bagi pelaku yang memiliki

111 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

kebutuhan-kebutuhan khusus dan memiliki latar belakang yang khusus. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4ihEd). hal.205). Residivis



Residivis adalah seorang yang melakukan pengulangan kejahatan.

(Sumber:

Subekti

dan

Tjitrosoedibio,

Kamus

Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 94) 

Ulangan kejahatan, kejadian bahwa seorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan. (Sumber: Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, cetakan ke. 17 Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 94)

Restitusi

Restitusi didefinisikan sebagai persyaratan, baik yang dibebankan oleh aparat peradilan pidana maupun yang dijalankan secara sukarela oleh pelaku kejahatan namun dengan kesepakatan dari Sistem Peradilan Pidana, di mana pelaku diikutsertakan dalam perbuatan yang dilakukan untuk memperbaiki kerugian atau kehilangan yang diakibatkan dari suatu tindak kejahatan. "Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya". (Sumber: Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Restorative

Restorative

justice

Justice

di mana di dalamnya melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, aparat peradilan

merupakan

pidana,

dan

alternatif penyelesaian masyarakat.

Restorative

programs didasarkan pada prinsip dasar bahwa

justice

perilaku jahat

tidak hanya merupakan perilaku yang melanggar hukum juga

perkara

namun

melukai merugikan masyarakat (United Nations Office on

Drugs And Crime 2006, h.6). Jadi, restorative justice adalah proses pemecahan masalah yang fokus pada menebus kerugian yang ditimbulkan pada korban, meminta 112 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

pertanggung

jawaban

pelaku

akan

tindakannya,

dan melibatkan masyarakat dalam

resolusi konflik tersebut. Partisipasi dari merupakan hubungan,

bagian

penting

rekonsiliasi,

pihak-pihak tersebut

dari

dan

proses pembangunan

pengembangan kesepakatan

antara keinginan-keinginan pelaku dan korban ini. (Sumber: United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). Handbook of Restorative Justice Programmes, hal.6). Riyadh

Ditetapkan melalui Resolusi No.45/112 dalam Sidang Pleno PBB ke-

Guideliners

68, tanggal 14 Desember 1990. Dalam konsiderannya, Riyadh Guidelines sadar akan besarnya jumlah anak-baik yang mungkin berkonflik dengan hukum maupun tidak-ditelantarkan, diabaikan, diperlukan salah,

dipaparkan pada penyalahgunaan narkoba,

berada dalam lingkungan yang terpinggirkan, dan secara umum beresiko

sosial.

Guidelines

Pada

aspek

mengarahkan

perundang-undangan,

negara-negara

Riyadh

pihak

untuk

memberlakukan dan menegakkan prosedur dan undang-undang khusus

dalam

rangka

memajukan

dan

melindungi

hak-hak

kesejahteraan anak. (Sumber:

Hadi

Sopeno,

kriminalisasi

Anak,

Jakarta:Gramedia,

2010,hal.81) Rumah



Unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa

Penyimpanan

ditahan

Benda Sitaan

pemeriksaan di sidang pengadilan. (Sumber: Keputusan

Negara Dan

Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK 04.10 Tahun 1990 tentang

Barang Rampasan

Pola Pembinaan Narapidana Narapidana dan Tahanan)

Negara (Rupbasan)



selama

proses

penyidikan,

penuntutan,

dan

Untuk pelaksanaan dibidang penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung

kepada Kepala

Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman. (Sumber: Pasal 27 ayat (1) Kepmen

Nomor

:

M.04-PR.07.03

Tahun

1985

Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan)

113 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

tentang

Rumah Tahanan



Negara (Rutan)

Unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan

selama

pemeriksaan

di

proses sidang

penyidikan, pengadilan

penuntutan, (Sumber:

dan

Keputusan

Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan) 

Unit

pelaksanaan

teknis

dibidang

penahanan

untuk

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. (Sumber: Pasal 1 ayat (1) Kepmen Nomor : M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rupbasan) 

Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan,

penuntutan,

dan

pemeriksaan

di

sidang

pengadilan. (Sumber: Pasal 1 butir 2 Permen Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan) 

Rumah tahanan negara adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan, tempat tersangka atau terdakwa ditahan

selama

proses

penyidikan,

penuntutan

dan

pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Kelas yaitu: a.

RUTAN Klas I;

b.

RUTAN Klas IIA;

c.

RUTAN Klas IIB;

(Sumber:

Keputusan

Menteri

Kehakiman

RI

Nomor:

M.04-

PR.07.03 Tahunl985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara)

114 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

S ISTILAH Saksi

PENGERTIAN Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Sumber: UU RI No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Samapta

Siap siaga (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

Sarana dan

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana peribadatan adalah

Prasarana

tempat dan peralatan ibadah.

Peribadatan

(Sumber: Penjelasan atas Pasal 13 PP No.58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan)

Sarana dan

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana perawatan rohani

Prasarana

adalah perlengkapan baik berupa tempat maupun buku-buku

Perawatan Rohani

keagamaan

serta

bacaan

dan Jasmani

pembinaan

moral

dan

yang

akhlak.

dapat Yang

dipergunakan dimaksud

untuk

sarana

dan

prasarana jasmani adalah tempat dan alat olah raga. (Sumber: Penjelasan atas Pasal 13 PP No.58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan) Satgas P2U

Satuan tugas yang memiliki tugas pokok mengamankan pintu

(Satuan Tugas

utama LAPAS dan RUTAN.

Pengaman Pintu

Fungsi Satgas P2U :

Utama)

a. Mencegah dan mengamankan pintu utama dari masuk ataupun keluarnya orang dan barang secara tidak sah. b. Memeriksa dan menggeledah setiap orang tanpa terkecuali termasuk pejabat, petugas, pengunjung, dan pihak-pihak lain. c. Memeriksa dan menggledah setiap barang dan kendaraan yang masuk atau keluar LAPAS dan RUTAN.

115 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

d. Menerima dan mengeluarkan penghuni berdasarkan suratsurat yang sah, memeriksa secara cermat identitas dan mencatat dalam buku laporan tugas pintu utama. e. Meneliti dan memeriksa secara cermat identitas tamu, menanyakan keperluannya, serta mencatat dalam buku tamu. f. Mengamankan senjata api, alat-alat keamanan dan barang inventaris lainnya dalam lingkungan pintu utama serta menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Sumber:

Peraturan

Direktur

Jenderal

Pemasyarakatan

No.

PAS.12.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satgas P2U Lapas dan Rutan) Segera (dalam hal

Tidak lebih dari 1 x 12 (satu kali dua belas) jam.

pelayanan

(Sumber: Penjelasan Pasal 18 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999 tentang

kesehatan

Syarat

tahanan/

Pemasyarakatan)

dan

Tata

Cara

Pelaksanaan

Hak

Warga

Binaan

narapidana) Separatis

Orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

Separatisme

Paham atau gerakan untuk memisahkan diri (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

Sidik Jari

Sidik jari adalah kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu. Sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang paling akurat karena : a. Sidik jari manusia tidak berubah selamanya b. Sidik jari manusia tidak ada yang sama c. Sidik jari sebagai salah satu alat bukti yang dapat dibedakan

Sistem

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan

Pemasyarakatan

warga

binaan

pemasyarakatan

berdasarkan

Pancasila

yang

dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat

untuk

meningkatkan

kualitas

warga

binaan

pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat berperan aktif 116 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Sumber: Pasal 1 ayat 2 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) Sistem Peradilan

Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan

Pidana Anak

dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai

(SPPA)

dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA)

Skill Training

Skill training merupakan latihan keterampilan bagi para pelaku kejahatan. Keterampilan-keterampilan yang diajarkan misalnya seperti keterampilan mekanik, manajemen keuangan, keterampilan komputer, dan sebagainya. Salah satu program yang tak kalah penting juga dalam latihan keterampilan adalah keterampilan untuk memecahkan masalah. Dalam program tersebut pelaku diajarkan untuk bagaimana merumuskan tujuan, menganalisa masalah, lalu mengidentifikasi

dan

memilih

alternatif

tindakan

yang

tidak

melanggar hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard, & Matthew C Leone.(2001) Community Based Corrections (4thEd).h.340-341). Spesifikasi Lapas

Pembagian

jenis

LAPAS

dengan

memperhatikan

kekhususan

kepentingan pembinaan dan pengamanan. (Sumber: Penjelasan Pasal 8 ayat (2) PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP) Standard

Standar perlakuan bagi narapidana, dimana dikatakan setiap

Minimum Rules

narapidana saat menjalani hukuman harus dipenuhi syarat-syarat

For The

seperti : buku register, pemisahan narapidana pria dan wanita;

Treatment Of

dewasa

Prisoners

mendapatkan air serta perlengkapan toilet; pakaian dan tempat

dan

anak-anak,

fasilitas

akomodasi

yang

memadai;

tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolah raga di udara terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi, tidak diperkenankan pengurungan sel gelap, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana. (Sumber: Glossary HAM)

117 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Status Penalties

Status penalties merupakan bentuk sanksi yang diberikan dengan meniadakan hak pelaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dengan tidak mengizinkan seorang pelaku penipuan untuk menjadi pengacara atau menjadi pemimpin sebuah perusahaan. Atau dapat pula melarang dokter yang terlibat malpraktik untuk melanjutkan praktiknya (Sumber : United Nations Office on Drugs Crime, 2007,hal.29)

Steril Area

Adalah tempat atau wilayah di dalam Lapas atau Rutan yang dinyatakan terlarang untuk dimasuki dan/atau dijadikan tempat beraktifitas oleh Narapidana dan Tahanan tanpa izin yang sah. (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)

Study Release

Study release adalah program yang menempatkan narapidana sebagai pelajar. Jadi, narapidana memainkan dua peran; pelajar di siang hari dan narapidana di malam hari.

Sumber Hukum

Segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Sumber hukum adalah : Undangundang,

kebiasaan,

hakim,

perjanjian,

ilmu

pengetahuan,

jurispudensi (Sumber: Glossary HAM) Super Maximum

Super Maximum Security adalah narapidana dikurung dalam sel

Security

selama 23 jam sehari, narapidana tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, tindakan yang dilakukan terhadap mereka bersifat represif,

tidak

ada

interaksi

antar

narapidana,

kebebasan

berkreatifitas sangat terbatas, lingkungan yang dikontrol secara penuh, system kunci yang permanen, dan kontrol psikologi dan fisik secara total. (Sumber: Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta (Peny:Topo Santoso dan Hasril Hertanto). Menunggu Perubahan dari balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan). Jakarta: Kemitraan.2007.Hal.36) Supervisi

Adalah suatu proses bimbingan kerja, dilakukan oleh PK yang lebih senior dan berkemampuan, dalam rangka meningkatkan kinerja PK

118 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

di 119 unit pelaksana teknis. (Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 24: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Supervisor

Adalah Assessor yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan hasil Assessment dilakukan

pengelolaan pelaksanaan dan

Risiko dan Assessment Kebutuhan yang

oleh Assessor. (Sumber: Permen No.12 Tahun 2013

tentang Assessment) Surat Jaminan

Surat jaminan yang dibuat oleh pihak keluarga napi untuk menjamin bahwa keluarga yang menjadi narapidana tidak akan kabur saat menjalani PB/CB (Sumber: Kamus Hukum Online)

T ISTILAH Tahanan

PENGERTIAN 

Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Sumber: Keputusan Menteri Kehakiman RI Bo.M.02-PK04.10

Tahun

1990

tentang

Pola

Pembinaan

Narapidana atau Tahanan) 

Tersangka

atau

terdakwa

yang

ditempatkan

dalam

Rutan/Cabang Rutan (Sumber: Pasal 1 (3) PP 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan) Tahanan Kota

Tahanan yang penahanannya dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi

tersangka

atau

terdakwa

melapor

diri

pada

waktu

yang

ditentukan. [Sumber: Pasal 22 ay at (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) 119 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Tahanan Rumah

Tahanan yang penahanannya dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. [Sumber: Pasal 22 ayat (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana]

Tahanan Rutan

Tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

Tamping

adalah narapidana yang membantu kegiatan Pemuka. (Sumber: Permen Hukum dan Ham No.7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lapas)

Tata Tertib

Suatu tata nilai, norma dan peraturan guna mewujudkan ketertiban dalam LAPAS/RUTAN.

Teknisi Prosedural

Adalah Peran PK dalam praktek mezzo (kelompok) dalam membantu klien bertindak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. (Sumber:

buku

pedoman

pelayanan

penelitian

kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 9: Bapas Klas I Jakarta, 2009) Telram

Jadwal

Penghitung,

perhitungan

tanggal

habis

pidana,

tidak

menggunakan kalender biasa karena akan berbeda, terutama kalau melampaui tahun-tahun kabisat. (Sumber: Surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga, Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta 8 Februari 1974, No.KP.10.13/3/1 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses) Tenaga

adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk

Kesejahteraan

melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

Sosial

dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun

swasta,

120 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

yang

ruang

lingkup

kegiatannya

di

bidang

kesejahteraan sosial Anak. (Sumber: UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA) Terdakwa



Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. (Sumber: Permen No.M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum)



Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Sumber. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Tergugat

Seseorang yang digugat di pengadilan (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Teroris

Pihak/orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut (biasanya untuk tujuan politik) atau tujuan lain; Terorisme

(suatu

penggunaan

kekerasan

untuk

menimbulkan

ketakutan dalam hal mencapai suatu tujuan tertentu terutama tujuan politik; tindakan-tindakan keras yang dipraktekkan oleh pihak tertentu. (Sumber: Glossary HAM) Terorisme

Kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah menjadi kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan

kesejahteraan

masyarakat

sehingga

perlu

dilakukan

pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. (Sumber: Penjelasan umum Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Terorisme) Terpidana

Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Sumber: Pasal 1 ayat 6 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Terpidana

Orang yang dijatuhi pidana tetapi pelaksanaan hukumannya tidak

Bersyarat

dijalani,

kecuali

jika

Terpidana

tersebut

sebelum

habis

masa

percobaannya melanggar syarat yang telah ditentukan, maka hakim atas

permintaan

jaksa

memerintahkan

supaya

orang

tersebut

menjalani pidananya. (Sumber: Penjelasan Pasal 45 (a) PP No. 31 tahun 121 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP) Terpidana Penjara

Mereka yang telah diputus oleh hakim dengan pidana penjara atau

atau Kurungan

kurungan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Nomor. E.76-UM.01.06 tahun 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Hal. 3)

Tersangka

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Sumber: Permen No.M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum)

Tertangkap Tangan

Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Sumber. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Throughcare

Metode yang melampui aftercare dan yang sangat memerhatikan apa yang terjadi terhadap pelaku setelah lepas dari penahanan. Salah satu hipotesis dibalik pendekatan throughcare adalah bahwa intervensi awal (pada saat penjatuhan hukuman atau sebelumnya), melalui perhatian dan bantuan yang ditawarkan kepada pelaku dan keluarganya berupa kontak yang senantiasa terjada selama masa hukuman, memperkuat kemungkinan si pelaku mencapai transisi dan upaya kembali ke masyarakat yang efektif. (Sumber: John Pendleton (dalam McAllister dkk, 1002: 35) - yang dikutip dalam buku Analisis situasi Anak yang berhadapadan dengan hukum di Indonesia, UNICEF-Pusat Kajian Kriminolog FISIP ill: Jakarta, 20062007. Hal. 54)

Tim Pemeriksa

Adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan untuk

HukumanDisplin

melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan terhadap Narapidana

122 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib. (Permen Hukum dan Ham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan) Tim Pengamat



Pemasyarakatan

yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan. (Sumber: Permen Pemuka dan Tamping)



Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim

yang

bertugas

memberikan saran mengenai

program pembinaan Narapidana terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas : a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan

pembimbingan

dalam

melaksanakan

sistem

pemasyarakatan; b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau c. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan 

Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada pimpinan

dalam

rangka

tugas

pengamatan

terhadap

pelaksanaan pembinaan narapidana, anak negara/sipil dan klien pemasyarakatan. TPP dapat dibedakan : a. TPP tingkat Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. b. TPP tingkat Wilayah berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. c. TPP tingkat Daerah yang berkedudukan di Lembaga Pemasyarakatan/Balai Bispa. (Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun

123 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan) Tindak Pidana

Tindak pidana

khusus

adalah jika tindak pidana

khusus

itu

Khusus

mencakup unsur-unsur yang ada pada tindak pidana umum, akan tetapi pidananya masih ada unsur kekhususanya. Contohnya adalah korupsi, pelanggaran HAM yang berat, terorisme, perdagangan orang, dan PKDRT. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundangundangannya diatur secara khusus artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). (Sumber:http://elfi-indra.blogspotcom/2011/04/tindak-pidanakhusus.html)

Tindak Pidana

Tindak pidana

Umum

digunakan untuk menyebut suatu tindak “pidana yang berdiri sendiri” atau

umum

independent

atau

crimes,

Generic crime seperti

adalah istilah yang

pencurian,

pembunuhan,

penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pidana. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materil dan KUHAP sebagai sumber hukum formil. (Sumber:http://elfi-indra.blogspotcom/2011/04/tindak-pidanakhusus.html) Tindakan Disiplin

Adalah tindakan pengamanan terhadap Narapidana atau Tahanan berupa

penempatan

sementara

dalam

kamar

terasing

(sel

pengasingan). (Sumber: Permen Hukum dan Ham No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan) Tingkat

Tingkat

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan banding dan kasasi.

Pemeriksaan

(Sumber: Penjelasan PP 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan

124 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Tahanan) Trafficking

Menurut Protokol PBB trafficking didefinisikan sebagai kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk

membujuk

menyalahgunakan

dan

mengiming-imingi)

kekuasaan/wewenang

atau

korban,

memanfaatkan

ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak

adanya

perlindungan

memberikan atau menerima

terhadap

korban

atau

dengan

pembayaran atau imbalan untuk

mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk mengeksploitasi

korban

UU

No.21

Tahun

2007

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang memuat definisi yang hampir sama tentang perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

penerimaan

penggunaan

seseorang

kekerasan,

dengan

penculikan,

ancaman

kekerasan,

penyekapan,

pemalsuan,

penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Sumber: Glossary HAM) Tri

Dharma Kode perilaku bagi petugas pemasyarakatan dan dirumuskan dalam

Petugas Pemasyarakatan

bentuk ETOS KERJA yang isinya : 1. Kami Petugas Pemasyarakatan Adalah Abdi Hukum, Pembina Narapidana dan Pengayom Masyarakat 2. Kami Petugas Pemasyarakatan Wajib Bersikap Bijaksana dan Bertindak Adil Dalam Pelaksaan Tugas; 3. Kami Petugas Pemasyarakatan Bertekad Menjadi Suri Teladan Dalam Mewujudkan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Yang Berdasarkan Pancasila

125 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

(Sumber: Kepmen Kehakiman RI No:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan) Tokyo Rules

Atau dikenal juga dengan nama Standard Minimum Rules Jiff Noncustodial Measures, untuk upaya-upaya pidana non-penahanan dalam bentuk pemberian kerja sosial untuk melindungi masyarakat dan

korban.

Aturan

ini

dimaksudkan

untuk

mempromosikan

keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan peradilan pidana, khususnya dalam memperlakukan pelaku, Keterlibatan ini merupakan upaya mendorong pelaku agar memilik rasa tanggung jawab terhadap komunitas .Menurut aturan ini Pemerintah harus mencoba memastikan keseimbangan dan kesesuaian antara hak individu

pelaku,

hak

korban,

memperhatikan

keamanan

serta

keselamatan publik, dan mencegah tindak pidana.

U ISTILAH Uang Bawaan

PENGERTIAN Uang bawaan adalah uang yang dibawa narapidana dan anak d i d i k pemasyarakatan atau yang dititipkan keluarga narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang ditempatkan dalam brankas Lapas yang selanjutnya dalam penggunaannya diatur dalam Peraturan Menteri. (Sumber: Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan )

Ultimum

Ultimum Remedium merupakan istilah yang digunakan untuk

Remidium

menjelaskan bahwa penjara sebaiknya merupakan upaya terakhir yang harus diambil dalam penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif. (Sumber : Todung

126 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Mulya Lubis dan Alexander Ray. Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta: Buku Kompas. 2009.) Undang, Undang-

ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah

Undang

suatu negara, disusun oleh kabinet (menteri, badan eksekutif, dsb) dan disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legeslatif, dsb) ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja); aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa; hukum (dalam arti patokan yg bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam) (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

Unit Pelaksana

 Unit

Pelaksana

Teknis

Pemasyarakatan

yang

selanjutnya

Teknis

disebut UPT Pemasyarakatan adalah rumah tahanan negara,

Pemasyarakatan

rumah

penyimpanan

benda

sitaan

negara,

balai

pemasyarakatan, dan lembaga pemasyarakatan (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dirjen Pas, Kanwil Hukum dan Ham, UPT Pas)  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan kegiatan pemasyarakatan di bidang pembinaan, pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dan perawatan tahanan yang terdiri dari : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Cabang Rutan (Sumber: Kepmen Hukum dan Perundang-Undangan RI No: M.02.PR.08.03

Tahun

Pertimbangan

1999

tentang

Pemasyarakatan

dan

Pembentukan Tim

Balai

Pengamat

Pemasyarakatan) Upah



Imbalan yang jasa diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan (Sumber: Penjelasan pasal 29 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999

127 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP) 

Imbalan

jasa

yang

diberikan

kepada

Warga

Binaan

Pemasyarakatan yang bekerja menghasilkan barang atau jasa (Sumber: Pasal 1 (5) PP No. 57 Tahun 1999) Upaya Hukum

Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi

atau

hak

terpidana

untuk

mengajukan

permohonan

peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diaturdalam undang-undang (Sumber: KUHAP) Upah Kerja Premi

Upah kerja atau premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi. (Sumber: Pasal 29 ayat 1, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Usaha

Adalah semua upaya. Program dan kegiatan yang ditunjukkan

Pembimbing

untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan

Kemasyarakatan

mengembangkan

hidup,

kehidupan

dan

penghidupan

klien

pemasyarakatan. [Sumber: Buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 6: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

V ISTILAH Verbal Sanction

PENGERTIAN Verbal Sanction atau sanksi verbal disertai dengan Nasehat (admonition), cercaan (reprimands),

peringatan (warning), atau

pemecatan (dischaeges) merupakan respon atau sanksi paling ringan yang dapat diberikan pengadilan ketika menemukan bahwa seseorang bersalah atau telah dinyatakan bersalah secara legal oleh hukum. Meskipun sanksi tersebut merupakan sanksi formal, 128 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

namun dalam praktiknya mereka memiliki efek untuk menjamin bahwa sistem peradilan pidana tidak terlibat lebih jauh dalam kasus tersebut karena mereka tidak membutuhkan infrastruktur administratif. Pidana ini biasanya lebih ditujukan untuk pelaku anak-anak (Sumber : United Nations Office on Drugs and Crime. 2007. Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment, hal.29) Visum

et laporan dari para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang

Repertum

pemeriksaan oleh para dokter, dan dalam perkara pidana. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

Vonis

Putusan hakim pada sidang pengadilan yang berkaitan dengan persengketan perkara pidana atau perdata. (Sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))

Voorwaardelijk

Bersyarat, janggelan, digantungkan pada suatu peristiwa pada kemudian hari, suatu peristiwa yang masih akan terjadi tetapi tidak ada kepastian tentang terjadi atau tidaknya. (Sumber:

Subekti dan

Tjitrosoedibio,

Kamus

Hukum,

Jakarta:

Pradnya Paramita.hal. 109) Voorwaardelijke

Voorwaardelijke buiten vervolging stellen adalah semacam probation

buiten vervolging

atau percobaan dan pendahuluan penyelesaian perkara anak yang

stellen

mana anak ditempatkan diluar penuntutan. (Sumber:

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan.Sejarah

Pemasyarakatan dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan. Jakarta: Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2004. Hal: 48) Viktimologi

Suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari viktimisasi kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi

(Sumber:

Arif

Gosita.2004.

Jakarta:PT.Buana Ilmu Populer)

129 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Masalah

Korban

Kejahatan.

W ISTILAH

PENGERTIAN

Wajib Menjalani

Apabila tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan

Latihan Kerja Sebagai

wajib latihan kerja yang dilakukan paling lama 90 (sembilan

Pengganti Pidana

puluh) hari kerja dengna lama latihan tidak lebih dari 4 (empat)

Denda

jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. (Sumber: Penjelasan Pasal 35 (g) PP No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP)

Wali Pemasyarakatan

Wali Pemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan

Lembaga

selama

Pemasyarakatan.

menjalani Wali

pembinaan

di

Pemasyarakatan

melaksanakan tugas pendampingan selama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan menjalani proses pembinaan, baik dalam berinteraksi dengan sesama penghuni, petugas, keluarga maupun anggota masyarakat. (Sumber: Permen Hukum dan Ham RI No : M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan) Wanprestasi

Ditunjuk tidak atau tidak sepenuhnya membayar pokok lelang dan bea lelang, akibatnya, uang jaminan pembeli wanprestasi disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara. (Sumber : Pasal 16 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.06/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Warga Binaan

WBP adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien

Pemasyarakatan

pemasyarakatan.

(WBP)

(Sumber:

Pasal

Pemasyarakatan) 130 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

1

(5)

UU

No.12

Tahun

1995

tentang

Work Release

Work

release

merupakan

salah

satu

bentuk

program

pembebasan sementara. Program ini memberikan kesempatan bagi narapidana untuk bekerja di luar dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tersebut. Wawancara

Adalah alat utama bagi pembimbing kemasyarakatan untuk memperoleh data dan informasi dari tangan pertama tentang Klien, lingkungan masyarakat terkait maupun sumber lain. [Sumber: buku pedoman pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, hal. 23: Bapas Klas I Jakarta, 2009)

X ISTILAH

PENGERTIAN

Y ISTILAH Yurispudensi

PENGERTIAN (1) ilmu dan penerapan prinsip undang-undang dan peradilan; (2) punan putusan hakim. (Sumber: Kamus Hukum Putri Susanti)

131 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

Z ISTILAH

132 | G l o s a r i u m P e m a s y a r a k a t a n

PENGERTIAN