DAFTAR ISI. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 3.5

DAFTAR ISI Halaman Judul Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN 2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendidikan BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan 3.2. Telaah Visi dan Misi Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, 3.3. Telaah Visi dan Misi Renstra Provinsi Kalimantan Selatan 3.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Gambaran pelayanan SKPD Sasaran jangka menengah renstra Kabupaten Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD Implikasi KJHS bagi pelayanan SKPD BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF 5.1.1 Rencana Program dan Kegiatan 5.1.2 Indikator Kinerja 5.1.3 Pendanaan Indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN iii

I Ii Ii Iii Iv 1 1 2 4 5 7 7 13 16 24 29 29 29 30 30 31 32 32 33 33 35 37 36 36 38 44 45 50 55 61 62 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

:

Data Pokok pada Dinas Pendidikan

11

Tabel 2.2

:

Data Pokok PAUD/TK/RA/BA

13

Tabel 2.3

:

Data Pokok SD/MI

14

Tabel 2.4

:

Data Pokok SLTP/MTs

14

Tabel 2.5

:

Data Pokok SMA/MA/SMK

15

Tabel 2.6

:

Data Pendidikan Non Formal Tahun 2015/2016

16

Tabel 2.7

:

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan

18

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d. 2015 Tabel 2.8

:

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan

23

Tabel 4.1

:

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

40

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d. 2021 Tabel 5.1

:

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

48

Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2020 53 59

Tabel 5.1.2 :

Indikator Kinerja

Tabel 5.1.3 :

Pendanaan Indikatif

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan

:

64

dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 :

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu

iV

12

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar

bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan

selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021. Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam

pengembangan

Perencanaan,

Koordinasi

dan

Pengendalian

Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran,

strategi,

kebijakan,

program

dan

kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan. Renstra Dinas Pendidikan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang merupakan rencana tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Renstra Dinas Pendidikan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan

pengawasan

dan

evaluasi,

sebagai

wujud

penyelengaraan

pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. TANAH BUMBU

Ir.Sartono, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600915 198703 1 018

RENSTRA DISDIK 2016–2020

65

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahawa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan gender. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar mampu menjadi pelaku dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Dinas Pendidikan menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021

yang merupakan

dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Penidikan yang memuat visi, misi,

tujuan,

sasaran,

strategi,

kebijakan,

program

RENSTRA DISDIK 2016-2021

dan

kegiatan

1

pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang

Nomor

02

Tahun

2003

tentang

Pembentukan

Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang–Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan standar Pelayanan Minimal;


2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan; 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor …Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.


3

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah: 1. Memberikan

arah

dan

pedoman

bagi

semua

personil

dalam

melaksanakan tugas untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendidikan sehingga tujuan, program sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai. 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi

kerangka

dasar

bagi

Dinas

Pendidkan

dalam

upaya

meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu adalah : 1. Merencanakan

pelaksananan

dan

pengelolaan

pembangunan

pendidikan pada lingkungan yang semakin kompetitif. 2. Sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan pendidikan lima tahunan 3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan 4. Sebagai acuan dalam mengelola keberhasilan organisasi secara sitematik, terarah, terkendali dan berkesinambungan. 5. Sebagai landasan pengembangan pemikiran, sikap, dan tindakan pelaksana

dalam

melaksanakan

program

dan

kegiatan

Dinas

Pendidikan. 6. Sebagai landasan peningkatkan pelayanan dan pengelolaan pendidikan menuju terciptanya pelayanan prima.


4

7. Sebagai alat/sarana koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Dinas Penidikan 2016-2021 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, yaitu: BAB I. :

Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan.

BAB II.

:

Gambaran Pelayanan Pada bagian ini mendeskripsikan bagaimana gambaran pelayanan pada Dinas Pendidikan menyangkut Tugas Pokok dan Fungsi, kapasitas dan jenis pelayanan.

BAB III.

:

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pada bagian ini uraian tugas pokok dan fungsi dipertegas dalam bentuk pembahasan isu-isu strategis, target capaian, program proritas serta analisis isu strategis.

BAB IV. :

Visi dan Misi Pada bagian ini menyajikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan

BAB V

:

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Pada bagian ini dijelaskan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja termasuk sasaran yang akan dicapai dan dikaitkan dengan pendanaan indikatif setiap program dan kegiatan.

BAB VI :

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bagian ini berisi tentang penjabaran indikator kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk direalisasikan selama lima tahun ke depan.


5

BAB VII :

Penutup Pada bagian ini dikemukakan hal-hal penting yang menjadi perhatian berkaitan dengan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi renstra.


6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan uraian sebagai berikut.

1. Kepala Dinas a. Tugas: Dinas

Pendidikan

pemerintahan

mempunyai

daerah

tugas

berdasarkan

melaksanakan

azas

otonomi

dan

urusan tugas

pembantuan di bidang pendidikan. b. Fungsi: 1) Perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bupati berdasarkan

dan provinsi yang ditetapkan oleh

peraturan

perundang-undangan yang

berlaku; 2) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan bidang sekolah dasar; 3) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan bidang sekolah menengah pertama; 4) Pembinaan

teknis, pengaturan dan

pengawasan kegiatan

bidang sekolah menengah atas/kejuruan; 5) Pembinaan

teknis, pengaturan dan

pengawasan kegiatan

bidang pendidikan non formal dan informal; 6) Pengelolaan urusan ketatausahaan; 7) Pembinaan

terhadap

unit

pelaksana

teknis dinas.


7

2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Tugas Sekretaris adalah melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan penyusunan program dan rencana kerja Dinas, keuangan,

umum

dan

kepegawaian,

keprotokolan,

evaluasi,

dokumentasi dan pelaporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur organisasi Dinas Pendidikan dengan membawahi sub-sub bagian berikut :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan tugas pokok dan fungsi

melaksanakan

penyusunan

pengumpulan

program

dan

dan

rencana

pengelolaan kerja

dinas,

data, dan

menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dinas. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat, penggandaan,

rumah

tangga,

perlengkapan,

pendistribusian,

keprotokolan kehumasan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan kepegawaian c) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data,

dalam

rangka

pelaksanaan

kegiatan

evaluasi,

pendokumentasian dan pelaporan kegiatan unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan.

3. Bidang Sekolah Dasar Bidang

Sekolah

melaksanakan

Dasar penyiapan

mempunyai perumusan

tugas

pokok

kebijakan

dan teknis

fungsi dan

penyelenggaraan kegiatan di bidang sekolah dasar dengan membawahi seksi-seksi berikut ini. a) Seksi pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan PKLK mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan program


8

dan petunjuk teknis kegiatan dibidang pemasaran, promosi, dan investasi usaha pendidikan sekolah dasar dan pendidikan khusus layanan khusus; b) Seksi pembelajaran, pengujian dan ketenagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan dan petunjuk teknis kegiatan bidang pembelajaran, pengujian dan ketenagaan sekolah dasar; c) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan bidang sarana dan prasarana sekolah dasar.

4. Bidang Sekolah Menengah Pertama Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang sekolah menengah pertama dengan membawahi seksi-seksi berikut ini. a) Seksi pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan PKLK mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan dibidang pemasaran, promosi, dan investasi usaha pendidikan sekolah menengah pertama dan pendidikan khusus dan layanan khusus; b) Seksi pembelajaran, pengujian dan ketenagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan dan petunjuk teknis kegiatan bidang pembelajaran, pengujian dan ketenagaan sekolah menengah pertama; c) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.


9

5. Bidang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Bidang sekolah menengah atas/kejuruan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sekolah menengah atas/kejuruan dengan membawahi seksi-seksi berikut ini. a) Seksi pemberdayaan sekolah, kesiswaan dan PKLK mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan dibidang pemasaran, promosi, dan investasi usaha pendidikan sekolah menengah atas/kejuruan dan pendidikan khusus layanan khusus; b) Seksi pembelajaran, pengujian dan ketenagaan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan dan petunjuk teknis kegiatan bidang pembelajaran, pengujian dan ketenagaan sekolah menengah atas/kejuruan; c) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan

bidang

sarana

dan

prasarana

sekolah

menengah

atas/kejuruan.

6. Bidang Pendidikan Non Formal Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan

pembinaan,

pengembangan,

pengawasan

pengelolaan, dan pengendalian pendidikan non formal dengan membawahi seksi-seksi berikut ini. a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dengan tugas pokok dan fungsi menyiapkan

bahan

pembinaan,

pengembangan,

pengawasan,

pengelolaan dan pengendalian pendidikan anak usia dini. b) Seksi Pendidikan Non Formal dengan tugas pokok dan fungsi menyiapkan

bahan

pembinaan,

pengembangan,

pengawasan,

pengelolaan dan pengendalian pendidikan non formal.


10

c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dengan tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan teknis pengadaan, pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantuan bidang pendidikan non formal dan informal.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga memiliki Unit Pendidikan Kecamatan (UPK) di masing-masing Kecamatan yang dikepalai oleh Kepala UPK, Kepala TU UPK dan dibantu oleh beberapa orang staf. UPK berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dalam memaksimalkan pelayanan mengingat sebaran sekolah yang dilayani cukup luas. Jumlah UPK yang dikelola ada 10 Unit. Dalam memberikan pembinaan langsung ke masing-masing jenjang sekolah dilakukan oleh Pengawas dan oleh Penilik Pendidikan Non Formal di lembaga pendidikan.

Tabel 2.1 Data Pokok pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu No 1.

2.

3.

Komponen Kantor Dinas Kabupaten

Jumlah 1 buah



Pegawai Negeri Sipil

40 org



Pegawai Tidak Tetap (PTT)

33 org

Unit Pendidikan Kecamatan (UPK)

10 buah



Pegawai Negeri Sipil

31 org



Pegawai Tidak Tetap (PTT)

51 org

Pengawas/Penilik 

Pengawas TK/SD

25 org



Pengawas Dikmen (SMP/SMA/SMK)

12 org



Penilik PNF

10 org


11

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG SEKOLAH DASAR

BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS

BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN EVALUASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL

SEKSI PEMBELAJARAN, PENGUJIAN DAN KETENAGAAN SD

SEKSI PEMBELAJARAN, PENGUJIAN DAN KETENAGAAN SMP

SEKSI PEMBELAJARAN, PENGUJIAN DAN KETENAGAAN SMA

SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SEKSI PEMBERDAYAAN SEKOLAH, KESISWAAN, PENDIDIKANKESETARAAN DAN LAYANAN KHUSUS SD

SEKSI PEMBERDAYAAN SEKOLAH, KESISWAAN, PENDIDIKANKESETARAAN DAN LAYANAN KHUSUS SMP

SEKSI PEMBERDAYAAN SEKOLAH, KESISWAAN, PENDIDIKANKESETARAAN DAN LAYANAN KHUSUS SMP

SEKSI PENDIDIKAN NON FORMAL

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PNF

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN (UPK)


12

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kondisi sarana prasarana termasuk aparatur pengelola sangat menentukan kualitas pendidikan. Sehingga kualitas sarana prasarana terus diupayakan ketersediaannya. Saat ini Dinas Pendidikan, mengelola beragam aset yang sebagian besar tersebar pada sekolah-sekolah di

semua jenjang

pendidikan.

1. Tingkat TK/RA/BA Tabel 2.2 Data Pokok PAUD/TK/RA/BA No 1.

Komponen

Jumlah

Sekolah : 1. PAUD Terpadu

67

2. TK

132

3. KB

50

4. TPA

2

2.

Siswa

13.148

3.

Guru

1374

4.

Sarana Ruang Kelas

647

Ruang Guru

25

Ruang Kepala Sekolah

15

Ruang Serbaguna

5


13

2. Tingkat SD/MI Tabel 2.3 Data Pokok SD/MI No

Komponen

Jumlah

1.

Sekolah

208

2.

Siswa

35237

3.

Guru

2609

4.

Sarana Ruang Kelas

1631

Ruang Guru

126

Ruang Perpustakaan

99

Ruang Kesehatan

60


102

Gudang

95

Serba guna

35

Sarana Olahraga

89

Laboratorium

10

3. Tingkat SLTP/MTs Tabel 2.4 Data Pokok SLTP/MTs. No

Komponen

Jumlah 81

1.

Sekolah

2.

Siswa

13.894

3.

Guru

775

4.

Sarana Ruang Kelas

421

Ruang Guru

56


14

Ruang Perpustakaan

42

Ruang Kesehatan

21


63

Sarana Ibadah

54

Serba guna

10

Sarana Olahraga

45

Ruang Laboratorium

49

4. Tingkat SMA/MA/SMK Tabel 2.5 Data Aset dan Data Pokok SMA/MA/SMK No

Komponen

Jumlah 38

1.

Sekolah

2.

Siswa

9898

3.

Guru

691

4.

Sarana Ruang Kelas

334

Ruang Guru

11

Ruang Perpustakaan

14

Ruang Kesehatan

25


33

Sarana Ibadah

15

Serba guna

3

Sarana Olahraga

26

WC

243

Pagar Parkir

13

Kantin

17

Laboratorium Komputer

25


15

Laboratorium Bahasa

3

Laboratorium Fisika

2

Laboratorium Kimia

8

Laboratorium Biologi

3

Whorkshop/bengkel

4

Lab Kejuruan/Praktik siswa

19

Data Pokok Pendidikan Non Formal (KF, Paket A, Paket B dan Paket C) Tabel 2.6 Data Aset Pada Jalur Pendidikan Non Formal No

Variabel

1.

2015/2016 KF

Paket A

Paket B

Paket C

JLH

Warga Belajar

1425

1160

180

329

3094

2.

Kelompok Belajar

105

7

9

15

136

3.

PKBM

9

5

7

10

31

4.

Tutor

105

16

54

95

270

5.

Pengelola

105

5

9

10

129

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi Kinerja pelayanan diukur berdasarkan capaian indikator sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2016 - 2021, dimana sasaran telah dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian akan menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun berikutnya.


16

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada

akhir

tahun

2021,

target

kinerja

(performance

plan)

akan

dibandingkan dengan realisasinya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui

penyebab

ketidakberhasilan

dan

selanjutnya

terhadap

kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Jadi, nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya hingga ke sasaran. Capaian absolut sasaran ini sendiri secara logika-apriori dideduksikan dari hubungan sebab-akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran keberhasilan suatu kegiatanmenggunakan indikator kinerja yaitu berupa indikator kinerja input, output dan outcome. Dalam kaitan deduktif, maka capaian indikator sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat. Capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan dengan mengacu pada Renstra 2011–2015,

diuraikan

sebagai

berikut


:

17

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 s.d 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2011

2012

2013

2014

2015

T

R

%

T

R

%

T

R

%

T

R

%

T

R

%

Angka Melek Huruf

95,33%

95,70%

100%

95,95%

95,82%

99,86%

96,41%

95,87%

99,43%

96,53%

96,00%

99,55%

96,90%

96,02%

99,09%

Angka Rata-rata Lama Sekolah

7,70%

7,30%

95%

7,56%

7,40%

94,87%

7,63%

7,54%

98,82%

8.00 th

7.93 th

99,12%

8.30 th

7.98 th

87,47%

Meningkatnya APK PAUD Mencapai 54%

APK PAUD

41,90%

51,20%

122%

44,65%

52,44%

117,45%

47,32%

53,99%

114,09%

50,16%

55,20%

110,00%

54,00%

59,81%

110,80%

Meningkatnya APK SMP/MTsI Mencapai 100%

APK SMP/MTsI

96,94%

86,59%

89,32%

97,71%

89,32%

91,41%

98,47%

89,80%

91,20%

99,24%

92,80%

93,51%

100,00%

93,01%

93,01%

Meningkatnya APK SMA/SMK/MA Mencapai 75%

APK SMA/SMK/MA

61,84%

60,76%

98,25%

62,64%

66,95%

106,88%

64,01%

63,80%

99,67%

70,02%

68,44%

97,74%

75%

72,23%

96,31%

Meningkatnya APM SD/MI Mencapai 100%

APM SD/MI

89,25%

98,25%

110%

98,85%

98,98%

100,13%

99,20%

99,27%

100,07%

99,30%

99,33%

100,03%

100,00%

99,35%

99,35%

Meningkatnya APM SMP/MTS Mencapai 80.10%

APM SMP/MTs

61,09%

61,09%

100,00%

63,14%

63,14%

100,00%

64,50%

63,14%

97,89%

70,65%

72,84%

103,00%

80,10%

73,64%

91,94%

Meningkatnya Angka Melek Huruf 96,90 Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah 8,3 thn


18

Meningkatnya APM SMA/SMK/MA Mencapai 60,87%

APM SMA/SMK/MA

45,28%

42,28%

93,37%

46,05%

46,05%

100,00%

50,65%

46,85%

92,49%

54,40%

56,40%

103,67%

60,87%

60,51%

99,41%

Meningkatnya Kelulusan SD/MI Mencapai 100%

Presentasi Kelulusan SD/MI

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,98%

99,98%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Meningkatnya Kelulusan SMP/MTs Mencapai 100%

Presentasi Kelulusan SMP/MTs

100,00%

99,62%

99,62%

100,00%

99,85%

99,85%

100,00%

99,86%

99,86%

100,00%

99,92%

99,92%

100,00%

99,12%

99,12%

Meningkatnya kelulusan SMA/SMK/MA Mencapai 100%

Prosentasi kelulusan SMA/SMK/MA

100,00%

99,45%

99,45%

100,00%

99,64%

99,64%

100,00%

99,34%

99,34%

100,00%

98,54%

98,54%

100,00%

100,00%

100,00%

Meningkatnya Rasio/ Perbandingan Siswa SMA/SMK 50:50

Prosentasi Rasio/ Perbandingan SMA/SMK/MA

43:57%

51:49%

49

45:55%

49:51%

108,89%

46 : 54

46 : 54

100,00%

48:52:00

46:53:00

110,00%

50:50%

42:58%

116:84%

Prosentasi Guru TK/RA/BA/KB Berkualifikasi S1

3,74%

3,22%

86,10%

4,24%

3,72%

87,73%

5,62%

5,46%

97,15%

7,92%

26,55%

335,00%

10,00%

41,57%

415,70%

Prosentasi Guru SD/MI Berkualifikasi S1

33,16%

33,72%

101,69%

38,16%

34,32%

89,94%

45,18%

44,65%

98,83%

45,20%

61,24%

135,00%

50,00%

79,29%

158,58%

Prosentasi Guru SMP/MTs Berkualifikasi S1

84,26%

82,72%

98,17%

88,20%

86,70%

98,30%

92,65%

91,54%

98,80%

92,90%

92,19%

99,34%

94,00%

93,47%

99,44%

Prosentasi Guru SMA/SMK/MA Berkualifikasi S1

93,71%

87,23%

93,09%

95,28%

89,68%

94,12%

96,78%

94,85%

98,05%

96,95%

97,47%

100,53%

98,00%

98,29%

100,30%

Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan Guru TK/RA/BA/KB Mencapai 10% Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan Guru SD/MI Mencapai 50% Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan Guru SMP/MTs Mencapai 94% Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan Guru SMA/SMK/MA Mencapai 98%


19

Meningkatnya Guru Bersertifikasi Meningkatnya Prosentase SD/MI Memiliki Perpustakaan Mencapai 45% Meningkatnya Prosentase SMP/MTs Memiliki Perpustakaan Mencapai 75% Meningkatnya Prosentase SMA/SMK/MA Memiliki Perpustakaan Mencapai 80% Meningkatnya Prosentase TK/KB/RA Terakreditasi Minimal B Meningkatnya Prosentase SD/MI Terakreditasi Minimal B Meningkatnya Prosentase SMP/MTS Terakreditasi Minimal B Meningkatnya Prosentase SMA/SMK/MA Terakreditasi Minimal B

Prosentasi Guru Bersertifikasi

34,13%

23,21%

68,00%

41,85%

29,91%

71,47%

49,56%

40,01%

80,73%

49,80%

43,02%

86,38%

50,00%

50%

45%

Prosentase SD/MI Memiliki Perpustakaan

23,88%

25,37%

106,24%

23,88%

29,85%

125,00%

24,01%

29,90%

124,32%

35,00%

49,03%

117,00%

45,00%

49,52%

102,56%

Prosentase SMP/MTs Memiliki Perpustakaan

56,14%

24,81%

44,19%

56,14%

25,64%

45,67%

57,80%

56,96%

95,59%

65,00%

58,02%

89,26%

75,00%

59,03%

78,71%

Prosentase SMA/SMK/MA Memiliki Perpustakaan

35,29%

34,82%

98,67%

35,29%

39,39%

111,62%

50,79%

48,64%

92,00%

60,00%

51,35%

85,58%

80,00%

54,05%

67,56%

Prosentase TK/KB/RA Terakreditasi Minimal B

2,68%

2,62%

97,76%

4,03%

2,81%

69,71%

4,87%

4,73%

96,71%

7,12%

22,91%

321,00%

20,25%

23,20%

114,60%

Prosentase SD/MI Terakreditasi Minimal B

20,37%

21,78%

106,9%

22,22%

20,91%

92,21%

7,80%

7,32%

91,28%

10,15%

10,09%

490,00%

45,00%

48,19%

107,10%

Prosentase SMP/MTs Terakreditasi Minimal B

3,98%

4,80%

120,6%

6,47%

5,28%

81,61%

25,12%

21,51%

83,68%

35,50%

45,67%

128,00%

50,00%

21,63%

43,26%

Prosentase SMA/SMK/MA Terakreditasi Minimal B

14,71%

15,21%

103,4%

17,65%

5,28%

81,61%

19,32%

18,91%

94,36%

57%

64,86%

137,00%

71,43%

70,27%

98,38%


20

Meningkatnya Prosentase Siswa SMK diterima DUDI

Prosentase Siswa Lulusan SMK diterima DUDI

20,00%

13,00%

65,00%

40,00%

10,00%

25,00%

40,00%

13,00%

32,50%

40,00%

13,81%

27,62%

50,00%

27,92%

55,84%

Meningkatnya Prosentase SD/MI Melaksanakan MBS Mencapai 10%

Prosentase SD/MI Melaksanakan MBS

1,99%

1,72%

86,43%

3,98%

2,02%

50,75%

4,75%

15,68%

330,11%

5,98%

34,13%

186,00%

10%

36,05%

360,50%

Prosentase SMP/MTs Melaksanakan MBS

10,53%

9,83%

93,35%

12,28%

10,26%

83,55%

14,21%

12,85%

90%

18,28%

41,97%

167%

35,00%

46,98%

134,20%

Prosentase SMA/SMK/MA Melaksanakan MBS

25,00%

28,72

114,88

30,00%

30,98%

103,27%

35,00%

23,52%

67%

40%

72,97%

59,38%

50%

75,67%

84,08%

Meningkatnya Prosentase SMP/MTs Melaksanakan MBS Mencapai 35% Meningkatnya Prosentase SMA/SMK/MA Melaksanakan MBS Mencapai 35%


21

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Dinas Pendidikan akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan

Renstra

SKPD

periode

perencanaan

sebelumnya

yang

dituangkan dalam tabel 2.10


22

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

(1) Belanja Langsung

Rasio antara Realisasi dan

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

99.506.040.500

68.388.634.100

85.626.737.000

123.666.398.750

103.803.972.600

70.673.830.831

108.863.159.864

82,54

115.997.164.500

157.525.351.757

175.576.412.205

208.845.760.138

235.422.600.513

169.594.555.680

195.394.736.497

96,59

215.503.205.000

225.913.985.857

261.203.149.205

332.512.158.888

339.226.573.113

240.268.386.511

304.257.896.361

91,50

Belanja Tidak Langsung Total

Rata-rata Pertumbuhan

Anggaran Tahun ke-


23

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pendidikan Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.. 1. Isu-isu strategis internal antara lain: a. Sarana Prasarana yang belum memadai. b. Sistem kerja yang belum optimal. c. Administrasi yang belum tertib. d. Pengetahuan dan pemahaman tehadap perudang-undangan relatif rendah. e. Semangat dan etos kerja belum maksimal.

Selain terdapat isu-isu iternal dalam organisasi Dinas Pendidikan terdapat pula isu-isu eksternal yang turut menjadi kajian perencanaan Dinas Pendidikan. 2. Isu-isu strategis eksternal antara lain: a. Masyarakat dan dunia usaha belum berperan secara optimal dalam pembangunan pendidikan. b. Masih sangat terbatasnya biaya operasional pendidikan di sekolah. c. Belum meratanya pendidikan disemua jenjang. d. Dampak modernisasi dan globalisasi semakin nyata. e. Perkembangan dan perubahan kurikulum belum mampu diikuti dengan cepat f. Akses informasi dan komunikasi di bidang pendidikan masih sangat terbatas


24

3. Analisa SWOT Perencanaan stategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu

menjawab

tuntutan

perkembangan

lingkungan

strategis,

nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Dinas Pendidikan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni: a. Kekuatan (Strengths) 1) Adanya tenaga pendidik yang sedang melanjutkan pendidikan ke tingkat S1 dan S2. 2) Adanya kesadaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan Kualifikasi. 3) Adanya pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal. 4) Adanya paradigma baru pendidikan yang memberdayakan sekolah dan masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan mutu pendidikan. 5) Tingginya kepedulian Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Kelemahan (Weakness) 1) Masih rendahnya fungsi Manajerial Kepala Sekolah. 2) Masih rendahnya kesedian Guru PNS untuk bertugas di daerah T3. 3) Belum tertibnya administrasi kependidikan. 4) Belum meratanya Sarana dan fasilitas pendidikan. 5) Kurangnya sarana informasi dan akses pendidikan.


25

c. Peluang (Opportunities) 1) Adanya tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi asas gotong royong dan kebersamaan santun dan saling menghargai. Kehidupan beragama yang rukun dan damai 2) Meningkatnya sumbangsih dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. 3) Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. 4) Adanya Peran serta Tokoh Agama dan Organisasi keagamaan terhadap pendidikan. 5) Mulai membaiknya perkembangan ekonomi masyarakat. d. Ancaman (Threats) 1) Adanya kawasan rawan bencana terutama dengan terjadinya perubahan global cuaca. 2) Nilai budaya semakin terkikis oleh modernisasi dan globalisasi. 3) Adanya kecenderungan penyalahgunaan narkoba, dan obatobatan terlarang serta kemudahan memperoleh informasi yang berbau pornografi dan kekerasan dikalangan generasi muda. 4) Melemahnya sikap/nilai patriotism di kalangan siswa dan generasi muda. 5) Meningkatnya persaingan kerja dengan masuknya tenaga kerja asing yang lebih professional dan menguasai ketrampilan dan teknologi .


26

4. Kondisi yang Diinginkan Setelah

menganalisas

kekuatan,

kelemahan

peluang

dan

ancaman yang ada, maka sangat perlu menentukan factor kunci keberhasilan

agar

pelaksanaan

Pembangunan

pendidikan

dan

kebudayaan mencapai hasil maksimal. Faktor kunci keberhasilan tersebut merupakan implementasi Visi dan Misi Dinas Pendidikan sekaligus dalam rangka ikut mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu. Faktor penentu yang merupakan langkah strategis yang harus dilakukan adalah: a. Bidang Pendidikan 1).

Meningkatkan

pendidikan

dan

kegiatan

keagamaan,

kebudayaan dalam rangka pembentukan watak dan moral peserta didik serta segenap insan pendidikan. 2).

Meningkatkan penerapan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS) dengan kebebasan seluas-luasnya pada satuan pendidikan secara otonom mengembang segala potensi dan sumber daya yang dimiliki.

3).

Meningkatkan angka partisipasi pada semua jenjang (APK dan APM).

4).

Meningkatkan kualitas setiap jalur dan jenjang pendidikan dengan menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, proses pembelajaran sarana pendidikan, ketenagaan dan pendanaan.

5).

Melaksanakan pelayanan administrasi pendidikan dengan berbasis pada pelayanan prima dengan mengedepankan ketepatan dan kecepatan akses data dan informasi.

6).

Menyediakan layanan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya pada semua jenjang.


27

7).

Perluasan

akses

pendidikan

dengan

mengupayakan

pembangunan dan rehabilitasi sekolah dengan mengacu pada standar minimum sarana prasarana. 8).

Penataan dan Pemerataan penempatan tenaga guru dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kesejahteraan.

9).

Berusaha meningkatkan profesionalisme, kompetensi, daya saing pendidik dan tenaga kependidikan serta mengupayakan Kesejahteraan dengan criteria kinerja dan tempat bertugas..

10). Menyiapkan dana oprasional sekolah pada semua jenjang pendidikan. 11). Berusaha meningkatkan kualitas lulusan pada semua jenjang pendidikan dan mengupayakan peningkatan daya serap lulusan ditingkat peguruan tinggi dan lapangan kerja. 12). Meningkatkan peran serta dan keikut-sertaan siswa dalam kegiatan peningkatan mutu di tingkat provinsi dan atau nasional. 13). Pembentukan lembaga pendidikan non formal. 14). Memaksimalkan peran dunia usaha/industri dan masyarakat pada umumnya. 15). Meningkatkan manajemen monitoring, evaluasi pengawasan.


28

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi SKPD Capaian pembangunan pendidikan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini terlihat dari beberapa indikator. Indikator ini dijelaskan secara rinci pada bab berikutnya. Namun dibalik keberhasilan itu dunia

pendidikan

masih

dihadapkan

pada

beberapa

permasalahan

menyangkut kondisi sosial ekonomi, budaya. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk yang terus meningkat mengingat Tanah Bumbu sebagai daerah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah menjadi daya tarik bagi imigran. Hal ini berakibat pada meningkatnya tuntutan akan layanan pendidikan. 2. Masih tingginya kesenjangan antar gender, antar penduduk kaya dan miskin, antar perkotaan dan perdesaan, antar wilayah maju dan tertinggal. 3. Rendahnya

kesadaran

dan

partisipasi

masyarakat

terhadap

pengelolaan pendidikan. 4. Adanya ketidakseimbangan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. 5. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. 6. Masih adanya kesenjangan pendapatan. 7. Tarjadinya

kesenjangan

antara perkembangan

teknologi dengan

penguasaan iptek di lembaga pendidikan. 3.2. Telaah Visi dan Misi Renstra Kementerian Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Terbentuknya insan

serta ekosistem pendidikan dan Kebudayaan yang

berkarakter dengan berlandaskan gotongroyong.


29

Misi : 1. Mewujudkan Pelaku pendidikan dan Kebudayaan yang kuat 2. Mewujudkan akses yang luas. Merata dan berkeadilan 3. Mewujudkan pemnelajaran yang bermutu 4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan Bahasa 5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. 3.3. Telaah Visi dan Misi Renstra Provinsi Kalimantan Selatan Visi dan Misi Gubernut Kalimantan Selatan Visi

“

Kalsel

Mapan

(Mandiri

dan

terdepan)

lebih

sejahtera,

berkeadilan,Mandiri dan berdaya saing Misi : 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil 2. Mengembangkan

daya

saing

ekonomi

daerah

yang

berbasis

sumberdaya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 3. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya 4. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal, dan 5. Mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan

yang

professional

dan

berorientasi pada pelayanan public 3.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah : Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, Industri, dan Pariwisata di Kalimantan berbasis


30

pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu yang maju, sejahtera dan berintelektual tinggi Misi : 1. Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritime serta menyelenggarakan

pengelolaan

wilayah

pesisir

yang

mampu

mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata 2. Meningkatkan kegiatanindustri dan perdagangan berbasis ekonomi kerakyatan melalui perluasan kesempatan dan perlindungan bg pelaku industry guna menopang daya saing masyarakat lokal ditengah arus regional dan nasional 3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

yang

berkelanjutan,

berwawasan

lingkungan

serta

memperhatikan kearifan lokal untuk menghadirkan kesejahteraan 4. Menyelenggarakan program penguatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakat ekonomi asean (MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal 5. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang baik, efektif dan bersih. Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Waki Bupati dalam RPJMD Kabupaten

Tanah

Bumbu

2016-2021,

maka

Dinas

Pendidikan

akan

mendukung pelaksanaan misi ke empat sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. 3.5. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perencanaan Tata Ruang Wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya


31

kehidupan yang berkesinambungan. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek

kehidupan

masyarakat

dan

terjaminnya

kehidupan

yang

berkesinambungan. Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubugan yang harmonis dan serasi, dengan demikian hal itu mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan kelestarian lingkungan hidup. Keserasian struktur ruang menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan kaitan antara berbagai ruang berdasarkan pemanfaatannya serta hirarki dari pusat pemukiman dan pusat pelayanan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan akibat tata ruang yang tidak berkeadilan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan, akibatnya generasi muda akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sehingga akan melahirkan generasi yang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan. 3.6. Penentuan isu-isu strategis 1. Gambaran Pelayanan SKPD Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan

pelayanan

dibidang

pendidikan,

kepemudaan

dan

Olahraga dituntut menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dinas

Pendidikan

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan


32

di

bidang

pendidikan.

Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut

Disdikpora mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan b. Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan sarana, prasarana dan bantuan pendidikan c.

Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan sekolah dasar, sekolah mengah pertama dan sekolah menengah atas

d. Pembinaan Teknis pengaturan dan pengawasan pendidikan non formal e. Pengelolaan ketatausahaan

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten Sebagai salah satu misi pemerintah Tanah Bumbu di bidang pendidikan yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan yang terjangkau, maka sasaran yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah Tersedianya layanan PAUD dan berkesetaraan, serta terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu relavan, berdaya saing ditunjang tersedianya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sarana yang lengkap ditunjang tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang maksimal 3. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah adalah agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa


33

hal yang menjadi alat pembenar terhadap campurtangan pemerintah dalam mengatir penggunaan lahan Tata Ruang antara lain: a. Perlunya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum. b. Adanya faktor eksternal dalam kaitan dengan manusia yakni dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan sekitar. c. Informasi yang tidak sempurna menyangkut kondisi saat ini tentang apa yang direncanakan saat ini untuk dilaksanakan pada saat yang akan datang. d. Daya beli masyarakat tidak merata sehingga ada pihak yang menguasai lahan secara berlebihan dan ada pihak yang kesulitan memiliki lahan sehingga terjadi ketimpangan.

Penataan Ruang dan Wilayah diarahkan pada tercapainya sasaran sasaran: a. Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. b. Menyediakan lahan untuk kepentingan umum. c. Menciptakan dan menjaga kelestarian, keindahan, dan kenyamanan lingkungan. d. Agar efisien dalam penyediaan sarana dan melindungi masyarakat kecil. e. Menghindari penggunaan lahan yang tidak memberikan sumbangan yang optimal. Berkaitan dengan pendidikan bahwa rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) akan dapat menjamin tersedianya lahan dan wilayah yang cukup dan representatif untuk pengembangan pendidikan, yakni adanya kepastian hukum terhadap sarana-sarana pendidikan – dalam hal ini legalitas

status

lahan

agar

tidak

terjadi

gugatan-gugatan

dari

masyarakat terhadap kepemilikan lahan oleh lembaga pendidikan. Memastikan bahwa lahan yang dijadikan tempat pembangunan lembaga-lembaga pendidikan tidak bermasalah, juga implikasi adanya kegiatan-kegiatan

pertambangan

dan

pembukaan


lahan

untuk

34

perkebunan, perlu diatur jarak radius yang boleh diekplorasi dari locus lembaga pendidikan sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Hal ini memerlukan kajian komprehensif. 4. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Fenomena kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terus terjadi tahun-tahun belakangan ini bukan saja telah menjadi bencana daerah, nasional tetapi sudah menjadi becana internasional karena kerusakan komponen

sumber

daya

alam

hususnya

hutan

yang

sangat

mempengaruhi perubahan iklim karena pemanasan global. Maka pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan demokratis dan berkelanjutan. Pemanfaatan Sumber daya alam bukan hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, karena hal ini akan berakibat terhadap kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan tentu akan berdampak langsung dalam dunia pendidikan karena

ada

hubungan

timbal

balik

antara

manusia

dengan

lingkungannya inilah yang disebut ekologi dimana konsep sentral dari ekologi adalah ekosistem yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Lingkungan yang baik akan menunjang tercapainya program-program pendidikan, dan akan melahirkan siswa yang cerdas, yang dapat memelihara kelestarian alam.


35

BAB IV VISI DAN MISI 4.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan 4.1.1 Visi Terwujudnya Sumber Daya Manusia cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. 4.1.2. Misi KODE

MISI

M1

Peningkatan Perluasan Akses Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat

M2

Peningkatan Kualitas Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan 4.2.1 Tujuan T1

Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat

T2

Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat

4.2.2 Sasaran Untuk mencapai tujuan di atas perlu ditetapkan beberapa sasaran strategis untuk mengukur sejauhmana tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan di atas dapat dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

KODE Sasaran Strategis ST1 Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Indikator kinerja - APK PAUD - APK SD/MI - APK SMP/MTs - APK SMA/SMK/MA

RENSTRA DISDIK 2016 – 2021

36

ST2

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

- APK Non Formal - APS SD/MI - APS SMP/MTs - APS SMA/SMK/MA - APM SD/MI - APM SMP/MTs - APM SMA/SMK/MA - Persentase desa minimal memiliki 1 lembaga PAUD - Rata-rata lama sekolah - Harapan lama sekolah - Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD - Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1 - Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1 - Persentase Guru SMA/SMK berkualifikasi S1 - Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru PAUD memenuhi passing grade - Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SD/MI memenuhi passing grade - Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SMP/MTs memenuhi passing grade - Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SMA/SMK memenuhi passing grade - Persentase SD/MI yang memenuhi SPM - Persentase SMP/MTs yang memenuhi SPM - Persentase PAUD minimal terakreditasi B - Persentase SD minimal terakreditasi B - Persentase SMP minimal terakreditasi B - Persentase SMA/SMK minimal terakreditasi B - Persentase PKBM minimal terakreditasi B - Persentase LKP minimal terakreditasi B - Nilai rata-rata UASBN SD - Nilai rata-rata ujian nasional SMP - Nilai rata-rata ujian nasional SMA - Nilai rata-rata ujian nasional SMK - Nilai Indeks Integritas UN SMP - Nilai Indeks Integritas UN SMA - Nilai Indeks Integritas UN SMK - Angka Putus SD - Angka Putus SMP - Angka Putus SMA/SMK - Persentase Sekolah Yang Menerapkan MBS SD - Persentase Sekolah Yang Menerapkan MBS SMP - Persentase Sekolah Yang Menerapkan MBS SMA/SMK


37

4.3 Strategi dan Kebijakan 1. Melanjutkan upaya pemenuhan hak penduduk untuk memperoleh akses pendidikan dijenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat dengan strategi sebagai berikut : a) Penyediaan bantuan untuk penduduk kurang mampu melalui program Kartu sehat dan Pintar (Kaspin). b) Penyediaan bantuan operasional Pendidikan (BOP) dalam menjamin kelangsungan proses kegiatan belajar dan operasional sekolah. c)

Penyediaan

dan

pembangunan

ruang

kelas

tambahan

untuk

meningkatkan daya tampung sekolah. d) Peningkatan ketersediaan PAUD, SD, SMP dikecamatan-kecamatan terutama ke desa-desa melalui pembangunan USB, RKB, Rehabilitasi Ruang kelas, terutama bagi daerah-daerah padat penduduk dan daerah yang masih terbatas ruang sekolah (Daerah 3T). e) Membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam keterlibatan membantu menyediakan sarana pembelajaran. f)

Peningkatan pemahaman masyarakat pentingnya pendidikan untuk mendorong partisipasi sekolah penduduk usia sekolah.

2. Meningkatkan mutu pendidikan PAUD melalui strategi : a. Penguatan

fungsi

pengawas/penilik

lembaga

dalam

memberikan

pembinaan baik administrasi maupun SDM. b. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensinya. c. Penerapan kurikulum berbasis karakter disemua lembaga. 3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan melalui : a. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disemua lembaga dan jenjang pendidikan. b. Peningkatan jumlah lembaga terakreditasi pada jenajng PAUD dan Pendidikan Dasar baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. c. Peningkatan kompetensi siswa sesuai minat bakat dibidang sains, olehraga dan seniPeningatan mutu, validitas dan kredibelitas penilaian hasil belajar siswa. RENSTRA DISDIK 2016 – 2021

38

d. Peningkatan

kualitas

pembelajaran

berkesinambungan

melalui

pemanpaatan hasil Ujian Nasional. e. Penguatan pelaksanaan kurikulum. f. Meningkatkan profesionalitas, kualitas, kompetensi guru melalui Uji Kompetensi Guru (UKG), diklat, peningkatn kualifikasi akademik, sertifikasi dan pengembangan professional berkesinambungan (PPB). g. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana terutama perpustakaan, berbagai jenis laboratorium, buku-buku pelajaran dan sarana pendukung lainnya. h. Penguatan proses akreditasi satuan pendidikan. 4. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang profesional, akuntabel dan efisien dengan strategi sebagai berikut : a. Penguatan peran Komite sekolah dalam menyusun, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional sekolah. b. Penguatan kemampuan manajerial Kepala Sekolah dalam mengelola kegiatan operasional sekolah. c. Penguatan kerjasama dengan masyarakat. d. Penguatan penyampaian informasi melalui penyampaian informasi terkait pelaksanaan manajemen sekolah.


39

Tabel 4.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD berdasarkan IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 s.d 2021 TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENo (1)

a. 1

TUJUAN (2)

- Meningkatkan Akses Pendidikan

b.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(3)

Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

(4)

2017

2018

2019

2020

2021

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

59,81

60,52

65,99

68,50

72,93

75,72

78,00

117,10

117,18

117,22

117,44

117,52

117,58

117,60

93,01

94,20

95,52

96,22

97,45

98,25

100,00

72,23

72,50

75,21

80,21

85,21

90,40

100.00

82,61

91,72

93,34

94,96

96,58

98,20

99,81

99,35

99,45

99,55

99,65

99,75

99,80

100,00

73,64

77,89

82,24

86,46

88,97

93,61

97,28

61,15

64,75

73,51

76,31

82,35

88,21

90,50

2. APK SD/MI 3. APK SMP/MTs

d.

4. APK SMA/SMK/MA

e.

5. APK Non Formal

f.

6. APS SD/MI

h.

2016

1. APK PAUD

c.

g.

Kondisi awal (2015) (5)

7. APS SMP/MTS 8. APS SMA/SMK/MA


40

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KENo

TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

INDIKATOR SASARAN (4)

l. - Meningkatkan Mutu Pendidikan

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

12.Persentase desa minimal memiliki 1 lembaga PAUD 1. Rata-rata lama sekolah

1. 2.

2. Harapan sekolah

3. 4.

3. Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD 4. Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1 5. Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1 6. Persentase Guru SMA/SMK berkualifikasi S1 7. Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru PAUD memenuhi passing grade 8. Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SD/MI memenuhi passing grade

8. 9. 10.11. 4. 5.

2018

2019

2020

2021

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

99,35

99,40

99,45

99,50

99,55

99,60

100,00

73,64

75,21

77,59

79,06

81,58

83,04

85,00

60,54

60,05

65,21

69,23

73,00

76,21

80,00

91,28

93,29

93,96

95,30

96,64

97,99

100,00

7,38

8,78

9,58

10,38

11,18

11,98

12,00

11,2

11,38

11,52

11,72

11,91

12,07

12,25

41,57

51,31

61,05

70,79

80,52

90,26

100,00

79,29

82,74

86,19

89,65

93,10

96,55

100,00

93,47

94,56

95,65

96,74

97,82

98,91

100,00

98,29

98,61

98,73

98,89

99,10

99,24

100,00

59,10

65,92

72,73

79,55

86,37

93,18

100,00

45,26

54,38

63,51

72,63

81,75

90,88

100,00

11.APM SMA/SMK/MA

k.

6. 7.

2017

10.APM SMP/MTs

j.

4. 5.

2016

9. APM SD/MI

i.

m. 2.



41


TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

6. 7. 8. 9.

5. 6. 12.13. 14.15. 16.17.

14.15. 16.17. 18.19. 16.17.



9. Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SMP/MTs memenuhi passing grade 10.Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SMA/SMK memenuhi passing grade 11. Persentase SD/MI yang memenuhi SPM 12. Persentase SMP/MTs yang memenuhi SPM 13. Persentase PAUD minimal terakreditasi B 14. Persentase SD minimal terakreditasi B 15. Persentase SMP terakreditasi minimal B 16. Persentase SMA/SMK terakreditasi minimal B 17. PKBM yang terakreditasi

12.13.

18. Lembaga kursus dan Pelatihan yang terakreditasi 19. Nilai rata-rata ujian SD

18.19.

20. Nilai rata-rata ujian SMP

20.21.

21. Nilai rata-rata ujian SMA

22.23.

22. Nilai rata-rata ujian SMK

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

60,49

70,41

76,33

82,25

88,16

94,08

100,00

64,06

71,20

78,00

85,00

90,00

95,00

100,00

0

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

0

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

23,2

29,63

38,29

45,91

50,31

58,62

75,00

48,19

54,14

63,64

71,52

79,01

87,01

100,00

50,00

58,33

66,67

75,00

83,33

91,67

100,00

58,82

62,31

65,80

69,29

72,78

76,27

79,76

0

1

3

5

7

9

12

0

0

1

2

3

4

5

69,58

70,00

71,50

72,00

73,00

74,50

75,00

56,77

58,41

60,05

61,70

63,34

64,99

65,00

57,41

59,11

62,00

64,20

68,80

72,00

75,00

56,74

58,81

65,00

67,85

70,21

73,21

75,00


42


TUJUAN

SASARAN

(1)

(2)

(3)

24.25.



2016

2017

2018

2019

2020

2021

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,16

0,08

0,09

0,08

0,05

0,05

0,00

30.31.

23. Nilai Indeks Integritas UN SMP 24. Nilai Indeks Integritas UN SMA 25. Nilai Indeks Integritas UN SMK 26. Angka Putus SD

32.33.

27. Angka Putus SMP

0,41

0,39

0,29

0,20

0,14

0,05

0,00

34.35.

28. Angka Putus SMA/SMK

0,81

0,70

0,61

0,51

0,40

0,30

0,00

36.37.

29. Persentase sekolah yang menerapkan MBS SD 30. Persentase sekolah yang menerapkan MBS SMP 31.Persentase sekolah yang menerapkan MBS SMA/SMK

36,05

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

46,98

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

46,98

48,23

59,28

61,20

65,00

75,00

85,00

26.27. 28.29.

38.39.

26.27.


43

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran melalui strategi dan kebijakan ditetapkan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Secara garis besar, ada beberapa program yang ditetapkan antara lain: 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana. 3. Program peningkatan disiplin aparatur. 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 5. Program pendidikan anak usia dini. 6. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 7. Program pendidikan menengah. 8. Program pendidikan non formal. 9. Program pendidikan luar biasa. 10. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 11. Program manajemen pelayanan pendidikan. Program-program kerja di atas dijabarkan dalam rincian kegiatan dengan estimasi capaian-capaian kegiatan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya detail dari program dan capaian kegiatan, dengan beberapa indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.


44

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016-2021 Tabel 5.1.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN No 1

2

3

PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN KEGIATAN 2016

2017

2018

2019

2020

2021

KET

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.

Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

109 unit

109 unit

109 unit

109 unit

109 unit

109 unit

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

500 item

500 item

500 item

500 item

500 item

3000 item

5.

Penyediaan ATK (Kantor Disdik)

3600 item

3600 item

3600 item

3600 item

3600 item

1800 item

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

201500 item

201500 item

201500 item

201500 item

201500 item

1007500 item

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

300 item

300 item

300 item

300 item

300 item

1500 item

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

500 item

500 item

500 item

500 item

500 item

2500 item

9.

Penyediaan makanan dan minuman

2500 kotak

2500 kotak

2500 kotak

2500 kotak

2500 kotak

12500 kotak 1000 kali

10.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

200 kali

200 kali

200 kali

200 kali

200 kali

11.

Penyediaan Jasa Non PNS

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12.

Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah (Kantor Disdik)

700 kali

700 kali

700 kali

700 kali

700 kali

3500 kali

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.

Pengadaan peralatan gedung kantor

5 item

5 item

5 item

5 item

5 item

5 item

2.

Pengadaan Meubelair

20 item

20 item

20 item

20 item

20 item

20 item

3.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

108 unit

108 unit

108 unit

108 unit

108 unit

108 unit

4.

Pembangunan gedung kantor

1 unit

9 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

5.

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

6.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

30 unit

30 unit

30 unit

30 unit

30 unit

30 unit

7.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR


45

1. 4

5

6

Pengadaan pakaian khusus/ hari-hari tertentu

221 set

6221 set

221 set

221 set

221 set

221 set

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

700 orang

2510 orang

2510 orang

2510 orang

2510 orang

2510 orang

1 unit

1 unit

1 ruang

4 ruang

5 ruang

5 ruang

5 ruang

5 ruang

2 ruang

2 ruang

2 ruang

2 ruang

2 ruang

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

5 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

40 set

40 set

40 set

40 set

40 set

72 set/buah

72 set/buah

72 set/buah

72 set/buah

59 set/buah

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2.

DaftarUsul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Guru

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.

Pembangunan gedung sekolah

2.

Penambahan ruang kelas sekolah

3.

Penambahan ruang guru sekolah

4.

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parker

3 paket

5.

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

3 paket

6.

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

7.

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

8.

Pengadaan mebeluer sekolah

9.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

40 set

2 ruang

2 ruang

2 ruang

10.

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

120 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

11.

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

15 lembaga

15 lembaga

16 lembaga

17 lembaga

18 lembaga

18 lembaga

12.

Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini

316 lembaga

317 lembaga

318 lembaga

319 lembaga

319 lembaga

320 lembaga

13.

Pengembangan kurikulum. bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

120 orang

120 orang

120 orang

120 orang

120 orang

120 orang

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.


2.

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

2 unit

2 unit

1 unit

1 unit

3.


42 ruang

18 ruang

14 ruang

16 ruang

14 ruang

14 ruang

4.


11 ruang

13 ruang

10 ruang

12 ruang

10 ruang

9 ruang

5.

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

27 paket

17 paket

17 paket

17 paket

17 paket

17 paket

6.

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

1 unit

21 unit

22 unit

22 unit

22 unit

11 unit

7.


2 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

8.


18 unit

18 unit

18 unit

18 unit

18 unit

9.

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

40 set

50 set

50 set

50 set

40 set

1 unit


1 unit 2 unit

46

10.

Pengadaan meubeler sekolah

11.

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

12.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

13.

1321 set

1500 set

1500 set

1500 set

1500 set

1500 set

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

56 ruang

56 ruang

56 ruang

56 ruang

21 ruang

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

14.

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

15.

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

386 orang

386 orang

386 orang

386 orang

386 orang

16.

Penyelenggaraan Paket A setara SD

160 wb

200 wb

200 wb

100 wb

100 wb

17.

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

200 wb

240 wb

240 wb

120 wb

120 wb

18.

Pembinaan minat. bakat dan kreativitas siswa

11 cabang

11 cabang

11 cabang

11 cabang

11 cabang

19.

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknoogi informasi dan komunikasi

80 orang

80 orang

80 orang

80 orang

80 guru

20.

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

249 sekolah

292 sekolah

292 sekolah

292 sekolah

292 sekolah

292 sekolah

21.

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

68 sekolah

56 sekolah

56 sekolah

56 sekolah

56 sekolah

56 sekolah

22.

Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

23.

Ujian Nasional Pendidikan Dasar Sembilan tahun

4878 siswa

5383 siswa

5900 siswa

6490 siswa

7139 siswa

7852 siswa

24.

Peningkatan Mutu SMP

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

25.

Ujian sekolah SD/MI

7078 siswa

7785 siswa

8563 siswa

9419 siswa

26.

Pembangunan Gedung Sekolah (SMP)

1 unit

1 unit

27.

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (SMP)

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

28.

Penambahan Ruang Kelas (SMP)

11 ruang

20 ruang

20 ruang

20 ruang

20 ruang

20 ruang

29.

Pembangunan Kantor Guru (SMP)

2 ruang

8 ruang

8 ruang

8 ruang

8 ruang

8 ruang

30.

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (SMP)

8 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

31.

Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SMP)

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

32.

Pembangunan ruang serba guna/aula (SMP)

1 ruang

1 ruang

1 ruang

1 ruang

2 ruang

33.

Pembangunan Laboratorium (SD)

1 ruang

1 ruang

1 ruang

34.

Pembangunan Laboratorium (SMP)

35.

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary (SMP)

36.

Pengadaan Meubelair (SMP)

37.

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SMP)

4 ruang

386 orang

5 cabang

5850 siswa

6435 siswa

2 unit

1 unit

11 unit

11 unit

11 unit

11 unit

11 ruang

2 unit

13 unit

13 unit

13 unit

13 unit

13 unit

612 set

1500 set

1500 set

1500 set

1500 set

1500 set

25 set

25 set

25 set

25 set

25 set


47

7

38.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (SMP)

26 ruang

26 ruang

26 ruang

26 ruang

26 ruang

39.

Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah (SMP)

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

40.

Rehabilitasi sedang/berat ruang Laboratorium (SMP)

2 ruang

2 ruang

2 ruang

2 ruang

2 ruang

41.

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru (SMP)

6 ruang

6 ruang

6 ruang

6 ruang

6 ruang

42.

Pelatihan Penyusunan Kurikulum (SMP)

300 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

43.

Penyediaan Bantuan Operasional Pendidik (BOP) Jenjang SD/MI

209 sekolah

210 sekolah

211 sekolah

212 sekolah

212 sekolah

212 sekolah

44.

Penyediaan Bantuan Operasional Pendidik (BOP) Jenjang SMP/MTs

83 sekolah

83 sekolah

84 sekolah

85 sekolah

85 sekolah

85 sekolah

45.

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa (SMP)

23 cabang

25 cabang

25 cabang

25 cabang

25 cabang

25 cabang

46.

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SD)

1000 siswa

1000 siswa

1000 siswa

1000 siswa

1000 siswa

1000 siswa

47.

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SMP)

1000 siswa

1000 siswa

1000 siswa

1000 siswa

1000 siswa

1000 siswa

48.

Peningkatan Mutu SD

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 unit

1 unit

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.

Pembangunan Gedung sekolah

1 unit

2.


10 ruang

10 ruang

10 ruang

10 ruang

10 ruang

3.

Penambahan ruang guru

2 ruang

2 ruang

2 ruang

2 ruang

2 ruang

4.

Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

45 unit

45 unit

45 unit

42 unit

42 unit

5.


2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

6.


3 unit

3 unit

3 unit

6 unit

6 unit

7.


1 paket

1 paket

1 paket

2 paket

2 paket

8.

Pembangunan sarana air bersih sanitary

20 unit

20 unit

20 unit

30 unit

30 unit

9.

3 ruang


25 set

25 set

25 set

25 set

25 set

10.


500 set

500 set

500 set

500 set

500 set

11.


10 ruang

10 ruang

10 ruang

10 ruang

10 ruang

12.

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

4 ruang

13.


14.

200 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

150 orang

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

37 sekolah

37 sekolah

39 sekolah

41 sekolah

43 sekolah

43 sekolah

15.

Penyediaan beasiwa bagi keluarga tidak mampu

500 siswa

500 siswa

500 siswa

500 siswa

500 siswa

500 siswa

16.

Penyelenggraan paket C setara SMU

500 wb

500 wb

500 wb

500 wb

500 wb


48

8

9

10

17.


3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

18.

Ujian Nasional Pendidikan Menengah

3858 siswa

4245 siswa

4670 siswa

5137 siswa

5650 siswa

5650 siswa

19.


4 cabang

4 cabang

4 cabang

4 cabang

4 cabang

4 cabang

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

16 orang

2.

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

500 wb

3.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

4.

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

34 lembaga

35 lembaga

36 lembaga

37 lembaga

38 lembaga

5.

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PNF

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

6.

Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional

500 wb

500 wb

500 wb

500 wb

500 wb

7.

Penyelenggaraan Lomba Pendidikan Non Formal

30 lomba

30 lomba

30 lomba

30 lomba

30 lomba

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

287 sekolah

287 sekolah

287 sekolah

287 sekolah

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

300 orang

300 orang

300 orang

300 orang

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 1.

Pelatihan Kompetensi Pendidik SLB

2.

Pelatihan penyusunan kurikulum

3.

Pembinaan minat. bakat dan kreativitas siswa SLB

14 guru 5 cabang

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

2.

Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

4.

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

5.

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

6.

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

7.

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

8.

Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP

570 PTK

570 PTK

570 PTK

570 PTK

570 PTK

9.

Pendidikan Pelatihan Guru Berprestasi

290 orang

290 orang

290 orang

290 orang

290 orang

Pendidikan Pelatihan Tindak Lanjut Hasil UKG

1000 orang

1500 orang

2000 orang

1500 orang

1500 orang

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

8 kali

10. 11

14 guru

300 orang

30 orang

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KEPENDIDIKAN 1.

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

6 kali


49

TABEL 5.1.2. INDIKATOR KINERJA No 1

2

3

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran

1.


Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan surat kabar yang dibayarkan

2.


Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara

3.


Tersedianya jasa pengelola keuangan SKPD

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah peralatan kebersihan kantor yang tersedia

5.

Penyediaan ATK

Jumlah alat tulis kantor (ATK) yang tersedia

6.


Jumlah biaya untuk penggandaan/fotokopi kertas kerja kantor yang tersedia

7.


Jumlah penyediaan peralatan listrik kantor yang tersedia

8.


Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

9.


Jumlah penyediaan makan dan minum kantor yang tersedia

10.


11.


Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya honor tenaga non PNS

12.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah rapat - rapat koordinasi dalam daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

2.

Pengadaan Meubelair

Jumlah meubeler kantor yang tesedia

3.


Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

4.


Jumlah gedung kantor yang dibangun

5.


Jumlah pengadaan Kendaraan dinas/operasional yang tersedia

6.


Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor

7.


PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan pakaian khusus/ hari-hari tertentu

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

KETERANGAN

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.

1. 4

INDIKATOR KINERJA

Jumlah gedung kantor yang direhab Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai Jumlah pakaian olahraga pegawai kantor yang tersedia Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi


50

5

6

1.


Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundangan-undangan

2.


Jumlah penetapan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK)

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

APK PAUD

1.


Jumlah gedung TK/PAUD yang dibangun

2.


Jumlah ruang kelas TK/PAUD yang dibangun

3.


Jumlah ruang guru TK/PAUD yang dibangun

4.


5.


6.


7.


Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parker yang dibangun Jumlah Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya yang dibangun Jumlah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary dibangun Jumlah Alat Permainan Edukatif TK/PAUD yang tersedia - - Jumlah meubelair TK/PAUD yang tersedia (meja kursi guru) - - Jumlah meubelair TK/PAUD yang tersedia (loker) - Jumlah meubelair TK/PAUD yang tersedia (lemari)

8.


9.


Jumlah ruang kelas TK/PAUD yang direhab

10.


Jumlah peserta Pelatihan kompetensi PAUD

11.


Jumlah BOP PAUD yang terbayar

12.


Jumlah PAUD yang terdata

13.


Jumlah peserta pelatihan Keterampilan Guru PAUD dalam menyusun perangkat Pembelajaran - APK SD/MI/Paket A - APK SMP/MTs Paket B - APM SD/MI - APM SMP/MTs

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.


Jumlah USB SD yang dibangun

2.


Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

3.


Jumlah ruang kelas SD yang dibangun

4.


Jumlah ruang guru SD yang dibangun

5.


Jumlah pagar SD yang dibangun

6.


Jumlah perpustakaan SD yang dibangun

7.


Jumlah Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

8.


Jumlah sarana air bersih dan sanitary (MCK) yang dibangun


51

9.


Jumlah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD yang tersedia Jumlah meubeler SD Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang direhab

10.


11.


12.


Jumlah ruang kelas SD yang direhab

13.


Jumlah perpustakaan SD yang direhab

14.


Jumlah sarana air bersih dan sanitary (MCK) SD yang dibangun

15.


Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum

16.


17.


18.


Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD

19.


20.


Jumlah Guru SMP Mengikuti Pelatihan IT Untuk Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah - Jumlah sosialisasi tentang standar pelayanan minimal (SPM) yang terselenggara - Jumlah sosialisasi tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terselenggara

21.


Jumlah sekolah yang diakreditasi jenjang pendidikan Dasar

22.


Jumlah laporan hasil monev untuk sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

23.


Jumlah Peserta UAS dan UN SMP/MTs

24.


Jumlah Buku Kurikulum SD yang tersedia

25.

Ujian sekolah SD/MI

Jumlah Peserta Ujian Sekolah SD/MI

26.


Jumlah Gedung USB SMP yang dibangun

27.


Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SMP yang dibangun

28.


Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun

29.


Jumlah kantor guru SMP yang dibangun

30.


Jumlah pagar SMP yang dibangun

31.


Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun

32.


Jumlah ruang serba guna/aula SMP yang dibangun

33.


Jumlah Laboratorium SD yang dibangun

34.


Jumlah Laboratorium SMP yang dibangun

Jumlah Warga belajar Peket A Setara SD/MI yang terselenggara Jumlah warga belajar Paket B Setara SMP/MTs yang terselenggara


52

7

35.


Jumlah sarana air bersih dan sanitary (MCK) SMP yang dibangun

36.


Jumlah meubelair SMP

37.


Jumlah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP yang tersedia

38.


Jumlah ruang kelas SMP yang direhab

39.


Jumlah perpustakaan SMP yang direhab

40.


Jumlah ruang laboratorium SMP yang direhab

41.


Jumlah ruang guru SMP yang direhab

42.


Jumlah Peserta Pelatihan Kurikulum

43.


Jumlah dana operasional BOP SD

44.


Jumlah dana operasional BOP SMP

45.


Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SMP

46.


47.


48.

Peningkatan Mutu SD

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Jumlah Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SD) yang tersedia Jumlah Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu (SMP) yang tersedia Jumlah Buku Kurikulum SMP yang tersedia - APK SMA/SMK/MA/Paket C - APM SMA/SMK/MA

1.


Jumlah USB SMA/SMK yang dibangun

2.


Jumlah ruang kelas baru SMA/SMK yang dibangun

3.


Jumlah ruang guru SMA/SMK yang dibangun

4.


Jumlah ruang Lab SMA/SMK yang dibangun

5.


Jumlah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMA/SMK yang dibangun

6.


Jumlah perpustakaan yang dibangun

7.


Jumlah pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

8.


Jumlah WC SMA/SMK yang dibangun

9.


Jumlah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMA/SMK yang tersedia

10.


Jumlah Laboratorium SMA/SMK yang dibangun

11.


Jumlah ruang kelas SMA/SMK yang direhab

12.


Jumlah ruang guru SMA/SMK yang direhab


53

8

9

10

13.


Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum

14.


Jumlah dana BOMM SMA/SMK/MA yang tersedia

15.


Jumlah beasiswa bagi siswa miskin SMA/SMK/MA yang tersedia

16.

Penyelenggraan paket C setara SMU

Jumlah Warga belajar Peket C yang terselenggara

17.


Jumlah Laporan Hasil Monev

18.


Jumlah Peserta Try Out dan Ujian Nasional SMA/SMK/MA

19.


Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

APK Non Formal

1.


Jumlah Peserta PTK PNF

2.


Jumlah Warga Belajar KF

3.


Jumlah gedung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)kabupaten Tanah Bumbu yang dibangun

4.


Jumlah Data dan Informasi Pendidikan Non Formal

5.


Jumlah peserta pelatihan kompetensi bagi tutor KF

6.


Jumlah Warga Belajar KF

7.


Jumlah lomba yang dilaksanakan

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 1.


2.


3.


PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.


2.


3.


4.


- Meningkatkan Mutu Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Jumlah peserta pelatihan kompetensi guru Sekolah Luar Biasa (SLB) Jumlah peserta pelatihan penyusunan Kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB) Jumlah cabang lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SLB - Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru PAUD memenuhi passing grade - Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SD/MI memenuhi passing grade - Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SMP/MTs memenuhi passing grade Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMP yang dilatih Terlaksananya evaluasi program-program sekolah Terlaksananya uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) SMP yang dilatih


54

5.


Jumlah Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dengan Basis MBS

6.


Jumlah Pemilihan PTK Berprestasi Guru dan Kepala Sekolah

7.


Jumlah Pembinaan Guru Mata Pelajaran

8.

Pendidikan Pelatihan Guru Pembina OSN

Jumlah Guru Pembina OSN

9.

Pendidikan Pelatihan Tindaklanjut Hasil UKG

Jumlah Guru yang mengikuti Diklat Meningkatkan Persentase Sekolah Yang Menerapkan MBS SD Meningkatkan Persentase Sekolah Yang Menerapkan MBS SMP Pelatihan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan -

11


Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

TABEL 5.1.3. PENDANAAN INDIKATIF No 1

2

PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PAGU INDIKATIF (Rp) 2016

2017

2018

2019

2020

2021

48.811.685.850

51.152.543.800

51.164.359.500

51.250.689.000

51.338.832.500

51.428.821.000

1.


185.760.000

241.560.000

247.599.000

253.789.000

260.134.000

266.637.500

2.


363.500.000

417.000.000

427.425.000

438.111.000

449.063.500

460.290.000

3.


522.550.000

522.550.000

533.001.000

543.661.000

554.535.000

565.625.000

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

29.343.500

29.203.500

30.528.000

31.140.000

31.762.500

32.398.000

5.

Penyediaan ATK

296.624.100

277.245.800

302.556.000

308.607.000

314.780.000

321.075.500

6.


218.000.000

291.782.500

222.360.000

226.807.000

231.345.000

235.970.500

7.


5.350.000

15.286.000

15.668.500

16.060.000

16.461.500

16.873.000

8.


105.127.250

172.485.000

109.374.000

111.561.000

113.793.500

116.069.000

9.


171.006.000

171.006.000

177.914.000

181.473.000

185.102.500

188.804.500

1.574.150.000

1.574.150.000

1.637.745.000

1.670.500.000

1.703.910.500

1.737.989.000

44.920.725.000

47.020.725.000

47.020.725.000

47.020.725.000

47.020.725.000

47.020.725.000

419.550.000

419.550.000

439.464.000

448.255.000

457.219.500

466.364.000

785.500.000

2.494.850.000

785.500.000

785.500.000

785.500.000

785.500.000

10.


11.


12.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kantor disdik)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.

Pengadaan peralatan gedung kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

2.

Pengadaan Meubelair

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000


55

3

3.


48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

4.


200.000.000

1.909.350.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

5.


200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

6.


39.500.000

39.500.000

39.500.000

39.500.000

39.500.000

39.500.000

7.


200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

90.300.000

91.200.000

91.200.000

91.200.000

91.200.000

91.200.000

90.300.000

91.200.000

91.200.000

91.200.000

91.200.000

91.200.000

78.200.000

186.430.000

228.615.000

228.615.000

228.615.000

228.615.000

-

74.386.000

150.415.000

150.415.000

150.415.000

150.415.000

78.200.000

112.044.000

112.044.000

112.044.000

112.044.000

112.044.000

5.169.415.500

5.394.245.500

6.734.245.500

7.134.245.500

6.134.245.500

6.134.245.500

-

1.000.000.000

1.000.000.000

893.800.000

1.125.000.000

1.125.000.000

1.125.000.000

1.125.000.000

1. 4

5

6

Pengadaan pakaian khusus/ hari-hari tertentu

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.


2.


PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

2.225.000.000

450.000.000

447.800.000

447.800.000

447.800.000

447.800.000

447.800.000

1.000.000.000

890.800.000

890.800.000

890.800.000

890.800.000

890.800.000

100.000.000

-

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

583.050.000

583.050.000

583.050.000

583.050.000

583.050.000

694.350.000

603.150.000

603.150.000

603.150.000

603.150.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

375.000.000

65.235.000

65.235.000

65.235.000

65.235.000

65.235.000

1.273.713.000

1.586.313.000

1.686.313.000

1.786.313.000

1.786.313.000

1.786.313.000

22.637.500

31.942.500

31.942.500

31.942.500

31.942.500

31.942.500

173.065.000

70.955.000

70.955.000

70.955.000

70.955.000

70.955.000

55.229.329.000

72.811.119.750

75.097.671.000

76.360.671.000

71.638.671.000

71.638.671.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

3.520.000.000

3.080.000.000

3.520.000.000

3.080.000.000

3.080.000.000

1.


1.500.000.000

2.


400.000.000

3.


9.289.400.000


56

4.


2.778.263.500

2.860.000.000

2.200.000.000

2.640.000.000

2.200.000.000

2.200.000.000

5.


5.712.200.000

3.740.000.000

3.740.000.000

3.740.000.000

3.740.000.000

3.740.000.000

6.


230.350.000

4.620.000.000

4.840.000.000

4.840.000.000

4.840.000.000

4.840.000.000

7.


207.050.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

8.


226.300.000

1.326.900.000

1.326.900.000

1.326.900.000

1.326.900.000

1.326.900.000

9.


804.200.000

1.005.250.000

1.005.250.000

1.005.250.000

1.005.250.000

1.377.000.000

1.573.550.000

1.573.550.000

1.573.550.000

1.573.550.000

1.573.550.000

117.250.000

117.250.000

117.250.000

117.250.000

117.250.000

5.600.000.000

5.600.000.000

5.600.000.000

5.600.000.000

5.600.000.000

10.


11.


12.


13.


233.650.000

233.650.000

233.650.000

233.650.000

233.650.000

14.


307.500.000

307.500.000

307.500.000

307.500.000

307.500.000

15.


132.508.000

132.508.000

132.508.000

132.508.000

132.508.000

16.


60.340.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

17.


201.900.000

250.000.000

250.000.000

120.000.000

120.000.000

18.


548.329.000

548.329.000

548.329.000

548.329.000

548.329.000

19.


120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

20.


31.148.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

21.


79.542.000

67.200.000

67.200.000

67.200.000

67.200.000

67.200.000

22.


18.671.500

18.671.500

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

23.


370.684.500

371.439.750

373.000.000

376.000.000

379.000.000

379.000.000

24.


-

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

25.

Ujian sekolah SD/MI

263.097.500

270.000.000

280.000.000

290.000.000

290.000.000

26.


2.000.000.000

2.000.000.000

27.


225.400.000

225.400.000

225.400.000

225.400.000

225.400.000

28.


2.200.000.000

3.993.874.000

3.993.874.000

3.993.874.000

3.993.874.000

3.993.874.000

29.


462.950.000

1.794.650.000

1.794.650.000

1.794.650.000

1.794.650.000

1.794.650.000

30.


1.682.400.000

1.128.350.000

1.128.350.000

1.128.350.000

1.128.350.000

1.128.350.000

31.


900.250.000

900.250.000

900.250.000

900.250.000

900.250.000

672.850.000

81.892.000

441.755.000

316.472.500 4.000.000.000


57

7

32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


450.800.000

450.800.000

450.800.000

450.800.000

450.800.000

40.


450.800.000

450.800.000

450.800.000

450.800.000

450.800.000

41.


1.456.600.000

1.456.600.000

1.456.600.000

1.456.600.000

1.456.600.000

42.


300.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

43.


11.015.460.000

11.115.460.000

11.215.460.000

11.315.460.000

11.315.460.000

11.315.460.000

44.


6.130.550.000

6.130.550.000

6.230.550.000

6.280.550.000

6.280.550.000

6.280.550.000

45.


690.990.000

700.000.000

700.000.000

700.000.000

700.000.000

700.000.000

46.


2.009.450.000

2.009.450.000

2.009.450.000

2.009.450.000

2.009.450.000

2.009.450.000

47.


2.010.350.000

3.210.350.000

3.210.350.000

3.210.350.000

3.210.350.000

3.210.350.000

48.

Peningkatan Mutu SD

-

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

32.835.650.300

34.339.602.000

33.075.132.500

37.105.939.200

37.105.939.200

2.000.000.000

2.000.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.

Penambahan gedung sekolah

2.


3.


4.


5.

440.650.000 -

-

440.650.000 -

440.650.000

440.650.000

440.650.000

220.000.000

220.000.000

220.000.000

2.460.500.000

2.460.500.000

2.460.500.000

2.460.500.000

2.460.500.000

364.250.000

2.742.500.000

2.742.500.000

2.742.500.000

2.742.500.000

2.742.500.000

836.400.000

1.316.150.000

1.316.150.000

1.316.150.000

1.316.150.000

1.316.150.000

-

13.155.426.500

504.400.000

504.400.000

504.400.000

504.400.000

504.400.000

2.836.800.000

2.836.800.000

2.836.800.000

2.836.800.000

2.836.800.000

2.000.000.000 2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

9.000.000.000

9.000.000.000

9.000.000.000

8.400.000.000

8.400.000.000


500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

6.


750.000.000

750.000.000

750.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

7.


100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

8.


2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

9.


504.400.000

504.400.000

504.400.000

504.400.000

504.400.000


600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

10.

447.200.000


58

8

9

10

11.


2.000.000.000

12.


1.200.000.000

13.


14.


15.


16.

Penyelenggaraan Paket C setara SMU

17.


18. 19.

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

163.524.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

10.485.880.000

11.115.032.800

11.782.000.000

12.488.920.000

13.238.255.200

13.238.255.200

1.204.950.000

1.204.950.000

1.204.950.000

1.204.950.000

1.204.950.000

1.204.950.000

363.750.000

363.750.000

363.750.000

-

363.750.000

363.750.000

28.397.500

28.397.500

28.397.500

28.397.500

28.397.500

28.397.500


236.450.000

260.095.000

286.104.500

314.715.000

346.186.500

346.186.500


589.025.000

589.025.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

348.750.000

628.955.000

636.215.000

646.215.000

656.215.000

656.215.000

74.540.000

-

-

-

-

274.210.000

-

-

-

-

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.


2.


3.


-

216.900.000

216.900.000

216.900.000

216.900.000

216.900.000

4.


-

33.330.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

5.


-

44.410.000

50.000.000

55.000.000

60.000.000

65.000.000

6.


-

228.875.000

228.875.000

228.875.000

228.875.000

228.875.000

7.


-

105.440.000

105.440.000

105.440.000

105.440.000

105.440.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR BIASA

132.090.000

1.


30.073.000

2.


30.073.000

3.


71.944.000

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

141.617.000

4.173.000.000

5.054.845.000

5.191.210.000

5.174.845.000

5.174.845.000

1.


-

-

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

2.


-

-

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

3.


-

-

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

4.


-

74.470.000

75.000.000

80.000.000

85.000.000

90.000.000

5.


-

-

350.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

6.


141.617.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

237.105.000

7.


-

195.050.000

200.000.000

205.000.000

210.000.000

215.000.000


59

11

8.

Pendidikan Pelatihan Guru Pembina OSN

-

3.500.750.000

3.500.750.000

3.500.750.000

3.500.750.000

3.500.750.000

9.

Pendidikan Pelatihan Tindaklanjut Hasil UKG

-

252.730.000

379.095.000

505.460.000

479.095.000

479.095.000

182.762.000

216.952.000

216.952.000

216.952.000

216.952.000

216.952.000

182.762.000

216.952.000

216.952.000

216.952.000

216.952.000

216.952.000

124.125.075.850

170.434.946.350

174.306.120.000

174.937.345.000

173.327.930.200

173.327.930.200


Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan JUMLAH


60

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai amanat dan tujuan dari undang-undang dan peraturan Pemerintah di bidang pendidikan, maka penyusunan rencana strategis (Renstra) 2016 – 2021 menjadi keharusan bagi SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dimaksudkan

untuk

memberikan

jaminan

keberlanjutan

program

sekaligus

memudahkan pimpinan unit kerja di semua level dalam menjalankan tugas. Renstra merupakan

persyaratan

utama

bagi

upaya

mewujudkan

akuntabilitas

dan

transparansi serta peningkatan mutu output dan outcome dalam pemanfaatan APBD. Oleh karenanya diperlukan penetapan indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun yang akan datang, sehingga akan tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja dan masukan (input) agar penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dapat dimantapkan. Uraian tentang indikator kinerja pada Renstra ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


61

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan

Target Capaian Setiap Tahun

No

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2016

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

1

APK PAUD

59,81

60,52

65,99

68,50

72,93

75,72

78,00

2

APK SD/MI

117,10

117,58

117,22

117,44

117,52

117,58

117,60

3

APK SMP/MTs

93,01

94,20

95,52

96,22

97,45

98,25

100,00

4

APK SMA/SMK/MA

72,23

72,50

75,21

80,21

85,21

90,40

100.00

5

APK Non Formal

82,61

91,72

93,34

94,96

96,58

98,20

99,81

6

APS SD/MI

99,35

99,45

99,55

99,65

99,75

99,80

100,00

7

APS SMP/MTS

73,64

77,89

82,24

86,46

88,97

93,61

97,28

8

APS SMA/SMK/MA

61,15

64,75

73,51

76,31

82,35

88,21

90,50

9

APM SD/MI

99,35

99,40

99,45

99,50

99,55

99,60

100,00

10

APM SMP/MTs

73,64

75,21

77,59

79,06

81,58

83,04

85,00

11

APM SMA/SMK/MA

60,54

60,05

65,21

69,23

73,00

76,21

80,00

12

Persentase desa minimal memiliki 1 lembaga PAUD

91,28

93,29

93,96

95,30

96,64

97,99

100,00

13

Rata-rata lama sekolah

7,38

8,78

9,58

10,38

11,18

11,98

12,00


62

14

Harapan lama sekolah

11,2

11,38

11,52

11,72

11,91

12,07

12,25

15

Persentase Guru PAUD berkualifikasi S1 PAUD

41,57

51,31

61,05

70,79

80,52

90,26

100,00

16

Persentase Guru SD/MI berkualifikasi S1

79,29

82,74

86,19

89,65

93,10

96,55

100,00

17

Persentase Guru SMP/MTs berkualifikasi S1

93,47

94,56

95,65

96,74

97,82

98,91

100,00

18

Persentase Guru SMA/SMK berkualifikasi S1

98,29

98,61

98,73

98,89

99,10

99,24

100,00

59,10

65,92

72,73

79,55

86,37

93,18

100,00

45,26

54,38

63,51

72,63

81,75

90,88

100,00

60,49

70,41

76,33

82,25

88,16

94,08

100,00

64,06

71,20

78,00

85,00

90,00

95,00

100,00

19 20 21 22

Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru PAUD memenuhi passing grade Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SD/MI memenuhi passing grade Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SMP/MTs memenuhi passing grade Persentase Nilai Uji Kompetensi Guru SMA/SMK memenuhi passing grade

23

Persentase SD/MI yang memenuhi SPM

0

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

24

Persentase SMP/MTs yang memenuhi SPM

0

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

100,00

25

Persentase PAUD minimal terakreditasi B

23,2

29,63

38,29

45,91

50,31

58,62

75,00

26

Persentase SD minimal terakreditasi B

48,19

54,14

63,64

71,52

79,01

87,01

100,00

27

Persentase SMP terakreditasi minimal B

50,00

58,33

66,67

75,00

83,33

91,67

100,00

28

Persentase SMA/SMK terakreditasi minimal B

58,82

62,31

65,80

69,29

72,78

76,27

79,76

29

PKBM yang terakreditasi

0

1

3

5

7

9

12

30

Lembaga kursus dan Pelatihan yang terakreditasi

0

0

1

2

3

4

5

31

Nilai rata-rata ujian SD

69,58

70,00

71,50

72,00

73,00

74,50

75,00

32

Nilai rata-rata ujian SMP

56,77

58,41

60,05

61,70

63,34

64,99

65,00


63

33

Nilai rata-rata ujian SMA

57,41

59,11

62,00

64,20

68,80

72,00

75,00

34

Nilai rata-rata ujian SMK

56,74

58,81

65,00

67,85

70,21

73,21

75,00

35

Nilai Indeks Integritas UN SMP

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

36

Nilai Indeks Integritas UN SMA

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

37

Nilai Indeks Integritas UN SMK

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

38

Angka Putus SD

0,16

0,08

0,09

0,08

0,05

0,05

0,00

39

Angka Putus SMP

0,41

0,39

0,29

0,20

0,14

0,05

0,00

40

Angka Putus SMA/SMK

0,81

0,70

0,61

0,51

0,40

0,30

0,00

41

Persentase sekolah yang menerapkan MBS SD

36,05

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

42

Persentase sekolah yang menerapkan MBS SMP

46,98

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

43

Persentase sekolah yang menerapkan MBS SMA/SMK

46,98

48,23

59,28

61,20

65,00

75,00

85,00


64

KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas

Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016–2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2011–2030 Kabupaten Tanah Bumbu, serta Renstra Kementerian Pendidikan Nasional. Yang telah direvisi. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan dalam bentuk rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, nilai–nilai dan faktor–faktor penentu keberhasilan tujuan pembangunan pendidikan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai pedoman arah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi media komunikasi lintas fungsional semua elemen

di

SKPD

Dinas

Pendidikan

dalam

melaksanakan

dan

menjabarkan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Renstra ini perlu difahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan serta oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengendalian program

pembangunan

bidang

pendidikan

secara

sinergis

dan

berkesinambungan. Batulicin, 2016 Kepala Dinas Pendidikan

Ir. Sartono, M. Si NIP. 19600915 198703 1 018

LAMPIRAN 5.1

DAFTAR ISI. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 3.5

Recommend Documents