DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................................ i KATA PENGANTAR.......................................................................................................... ii DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iv KEPUTUSAN KETUA STMIK PRABUMULIH........................................................... vi
BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................. 1
BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN STMIK PRABUMULIH .................. 4 2.1 Visi STMIK Prabumulih......................................................... 4 2.2 Misi STMIK Prabumulih........................................................ 4 2.3 Tujuan STMIK Prabumulih .................................................. 4
BAB III
KEBIJAKAN MUTU STMIK PRABUMULIH ............................. 6 3.1 Tujuan Kebijakan Mutu STMIK Prabumulih................. 6 3.2 Luas Lingkup Kebijakan ....................................................... 6 3.3 Pihak-Pihak yang Terlibat Kebijakan .............................. 7 3.4 Istilah dan Defenisi ................................................................. 8 3.4 Istilah dan Defenisi ................................................................. 8
3.5 Garis Besar Kebijakan SPMI STMIK Prabumulih ........ 9
3.5.1 Tujuan SPMI-PT STMIK Prabumulih ................... 9 3.5.2 Strategi SPMI-PT STMIK Prabumulih.................. 9 3.5.3 Prinsip atau Azas yang Menjadi Landasan SPMI 10 3.5.4 Manajemen Pelaksanaan ......................................... 10 3.5.5 Unit atau Pejabat Khusus ......................................... 11 3.5.6 Dokumen SPMI STMIK Prabumulih .................... 11 3.6 Daftar Standar SPMI STMIK Prabumulih ....................... 13 3.7 Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu STMIK Prabumulih ..................................................................................................... 14 3.8 Referensi..................................................................................... 16
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Prabumulihsebagai salah satu Perguruan Tinggi, wajib memiliki sistem penjaminan mutu, seperti yang di amanatkan oleh Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dimaksud untuk pertanggungjawaban STMIK Prabumulih terhadap pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Penjaminan mutu adalah suatu proses penetapan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan mutu secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan kondisi dan keunikan internal perguruan tinggi. Seluruh proses tersebut harus terdokumentasi dengan baik untuk menjadi rujukan pelaksanaan dan evaluasi penjaminan mutu. Dalam menjalankan SPMI, diperlukan kebijakan, manual, standar, prodesur, instruksi kerja, dan, formulir yang digunakan sebagai dasar bagi seluruh unsur di STMIK Prabumulih dalam menjalankan penjaminan mutunya. Kebijakan mutu ini merupakan bukti komitmen STMIK Prabumulih dalam mendukung dan melaksanakan mutu secara terarah diseluruh aspek baik akademik maupun non akademik dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran institusi. Semoga penjaminan mutu pada STMIK Prabumulih bisa diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan STMIK Prabumulih sesuai dengan kebijakan ini. Akhirnya, penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Buku Kebijakan atas dukungan, peran serta, dan kerjasama yang baik sehingga kebijakan mutu ini bisa diselesaikan dan menjadi dokumen penting dalam pengembangan mutu di STMIK Prabumulih.
Prabumulih, Ketua UPM
__________________________
BAB I PENDAHULUAN Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan sistem yang penting dan wajib diterapkan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang- Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strategt (HELTS) 2003-2010 , Undang-undang no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Paradigma baru Pengelolaan Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tersebut, sehingga perlu diterapkan budaya mutu dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan tinggi. Sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Prabumulih (STMIK Prabumulih) juga berkewajiban dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan STMIK Prabumulih serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus berdasarkan karakteristik dan kekhasan STMIK Prabumulih sendiri dan berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelengaraan Pendidikan STMIK Prabumulih. Syarat utama berjalannya penjaminan mutu adalah komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuat dan menjalankan kebijakan SPMI. Komitmen ini ditujukan dengan adanya kebijakan mutu dan digunakan sebagai dasar bagi seluruh kegiatan
di STMIK Prabumulih dalam rangka mencapai visi yaitu sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Informasi Yang Unggul di Tingkat Nasional Pada Tahun 2025. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi. SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi, yang dikenal dengan nama Tetrahedron Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalan tetrahedron tersebut . Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Good University Governance (GUG) di STMIK Prabumulih, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan. Buku kebijakan SPMI STMIK Prabumulih disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu STMIK Prabumulih. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STMIK Prabumulih. Upaya peningkatan mutu ini harus terus menerus dilakukan. Dengan demikian diharapkan tumbuh budaya mutu di setiap lingkup kerja STMIK Prabumulih.
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN STMIK PRABUMULIH 2.1 Visi STMIK Prabumulih Visi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Prabumulih adalah: “Menjadi Sekolah Tinggi Berbasis Teknologi Informasi Yang Unggul Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2025”. 2.2 Misi STMIK Prabumulih Untuk mewujudkan visinya, STMIK Prabumulih menyusun misi sebagai berikut: 1. Menerapkan penjaminan mutu yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Menyelenggarakan layanan akademik, pembelajaran dan pembimbingan yang berkualitas kepada mahasiswa yang kondusif, harmonis, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten, berahklak mulia, dan mempunyai daya saing. 3. Melaksanakan kegiatan penelitian secara teratur dalam rangka mengembangkan bidang teknologi informasi yang berguna bagi kemajuan masyarakat. 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. 2.3 Tujuan STMIK Prabumulih Tujuan yang ingin dicapai oleh STMIK Prabumulih adalah : 1. Membentuk dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang profesional, jujur, dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi di bidang Sistem Informasi dan Komputerisasi Akuntansi. 2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. 3. Mengembangkan kapasitas tata kelola dan sumber daya yang baik.
4. Mengembangkan sistem penjamin mutu internal dan eksternal baik akademik maupun non akademik agar menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas. 5. Meningkatkan citra Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Prabumulih di masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah.
BAB III KEBIJAKAN MUTU STMIK PRABUMULIH 3.1 Tujuan Kebijakan Mutu STMIK Prabumulih 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan STMIK Prabumulih sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholders) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal STMIK Prabumulih untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu; 4. Mendapatkan pengakuan kualitas akademik STMIK Prabumulih baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan. 3.2 Luas Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMIK Prabumulih adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STMIK Prabumulih yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIK Prabumulih. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STMIK Prabumulih secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STMIK Prabumulih dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: 1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), 2. Transparansi, 3. Efisiensi dan efektivitas, dan 4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dahrma Pendidikan Tinggi oleh STMIK Prabumulih.
3.3 Pihak-pihak yang Terlibat Kebijakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola, semua unit kerja yang meliputi Tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi, laboratorium, lembaga serta unit yang terlibat. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di STMIK Prabumulih adalah: 1. Di Tingkat Sekolah Tinggi Penjaminan mutu ditingkat sekolah tinggi dilakukan oleh Senat Sekolah Tinggi, Ketua Sekolah Tinggi, dan UPT Unit Penjaminan Mutu (UPM) STMIK Prabumulih. Senat Sekolah Tinnggi merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Ketua, Pembantu Ketua, dan wakil dosen. Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi. Unit Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Ketua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu Sekolah Tinggi. Dalam melakukan tugasnya, UPT UPM dikoordinir oleh Pembantu Ketua I (Bidang Akademik). 2. Di tingkatProgram Studi Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang merupakan unit yang diangkat dengan keputusan Ketua STMIK Prabumulih yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam menjalankan tugasnya GKM dikoordinir oleh Pembantu Ketua I (Bidang Akademik). 3.4 Istilah Dan Definisi 1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara
otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal; 7. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di STMIK Prabumulih; 8. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu. 9. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. 3.5 Garis Besar Kebijakan SPMI STMIK Prabumulih 3.5.1 Tujuan SPMI-PT STMIK Prabumulih Tujuan SPMI-PT STMIK Prabumulih adalah : 1.
Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral;
2.
Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga Sekolah Tinggi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
3.
Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan STMIK Prabumulih;
4.
Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika STMIK Prabumulih.
3.5.2 Strategi SPMI-PT STMIK Prabumulih
Strategi yang diupayakan untuk keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya : 1.
Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki;
2.
Meningkatkan kerjasama antar multi stakeholders secara sinergi;
3.
Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras;
4.
Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.
3.5.3 Prinsip Atau Azas Yang Menjadi Landasan SPMI Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu : 1.
Berorientasi kepada kebutuhan multi stakholders ;
2.
Tanggungjawab sosial;
3.
Partisipatif dan kolegial;
4.
Inovatif;
5.
Keunggulan Prodi;
6.
Inovasi dan peningakatan secara berkelanjutan.
3.5.4 Manajemen Pelaksanaan Manajemen pelaksanaan SPMI di STMIK Prabumulih menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian -Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah : a.
Quality First, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu;
b.
Stakeholders-in, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
c.
The next process is our stakeholders, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
d.
Speak with data,
Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa; e.
Upstream management, Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.
3.5.5 Unit Atau Pejabat Khusus 1.
Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penjaminan Mutu STMIK Prabumulih;
2.
Ketua Program Studi, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit;
3.
Pelaksana Program yaitu Ketua Program Studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu;
4.
Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
5.
Unit Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.
3.5.6 Dokumen SPMI STMIK Prabumulih Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Manajemen dan Infrormatika dan Komputer (STMIK) Prabumulih adalah: 1. Kebijakan SPMI STMIK Prabumulih Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STMIK Prabumulih, dan Renstra STMIK Prabumulih. Kebijakan SPMI ini berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STMIK Prabumulih dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STMIK Prabumulih.
2. Manual SPMI STMIK Prabumulih Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI. 3. Standar SPMI STMIK Prabumulih Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. 4. Standar Operasional Prosedur SPMI STMIK Prabumulih Prosedur Operasional Standar adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. 5. Formulir SPMI STMIK Prabumulih Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkahlangkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI. 6. Rencana Strategis Rencana Strategis STMIK Prabumulih berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan. 3.6 Daftar Standar SPMI STMIK Prabumulih Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Penetapan standar SPMI dilakukan dengan terlebih dahulu merencanakan (plan) setiap kegiatan dengan mengacu pada Kebijakan Akademik, RIP, Renstra dan Renop STMIK Prabumulih. Standar telah menggunakan Standar Nasional Dikti ditambah standar perguruan tinggi yaitu STMIK Prabumulih. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) standar yang diimplementasikan pada STMIK Prabumulih, yaitu: Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
1)
standar kompetensi lulusan;
2)
standar isi pembelajaran;
3)
standar proses pembelajaran;
4)
standar penilaian pembelajaran;
5)
standar dosen dan tenaga kependidikan;
6)
standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7)
standar pengelolaan pembelajaran; dan
8)
standar pembiayaan pembelajaran.
Standar Nasional Penelitian terdiri atas: 9)
standar hasil penelitian;
10)
standar isi penelitian;
11)
standar proses penelitian;
12)
standar penilaian penelitian;
13)
standar peneliti;
14)
standar sarana dan prasarana penelitian;
15)
standar pengelolaan penelitian; dan
16)
standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: 17) standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 18) standar isi pengabdian kepada masyarakat; 19) standar proses pengabdian kepada masyarakat; 20) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 21) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 22) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 23) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 24) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar perguruan tinggi (STMIK Prabumulih) terdiri atas:
25) standar identitas; 26) standar pengawasan proses pembelajaran; 27) standar sistem informasi; 28) standar kemahasiswaan; dan 29) standar kerjasama. 3.7 Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu STMIK Prabumulih Sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam pasal 51 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, maka STMIK Prabumulih mengembangkan sistem penjaminan mutu yang sistem dan terencana dengan berpedoman pada standar dan sistem penjaminan mutu yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Untuk pelaksanaan penjaminan mutu pada STMIK Prabumulih, pada tanggal 17 Maret 2014 dibentuk unit penjaminan mutu internal, yaitu Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang didirikan berdasarkan SK Ketua 003/SK/STMIK-P/III/2014 yang dipimpin oleh seorang kepala unit. Untuk melakukan kegiatan monitoring pelaksanaan standar mutu di tingkat Program Studi, maka dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM ini dibentuk berdasarkan SK yang sama. Struktur organisasi UPM bisa dilihat pada gambar 3.1 berikut ini:
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu STMIK Prabumulih Tugas Kepala UPM adalah: 1) membantu Ketua STMIK Prabumulih dalam usaha peningkatan mutu STMIK Prabumulih; 2) menyusun buku kebijakan, manual, standar, SOP dan dokumen lain yang berhubungan dengan penjaminan mutu;
3) menyiapkan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI); dan 4) melakukan peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan hasil monitoring, evaluasi internal, dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). Tugas Koordinator GKM adalah: 1) menyusun dokumentasi mutu khusus untuk program studi; 2) melakukan monitoring proses pembelajaran; 3) menyusun laporan monitoring; dan 4) meningkatkan standar mutu program studi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi internal (monevin).
3.8 Referensi 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3.
Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta.
4.
Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8.
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
