DAFTAR ISI. Lampiran I. Mekanisme Perencanaan Partisipatif di Provinsi DKI Jakarta... 20

Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2016

i


ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar............................................................................................................. i Daftar Isi ...................................................................................................................... ii BAB I

PENDAHULUAN............................................................................................. 1 A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 B. Dasar Hukum .......................................................................................... 2 C. Definisi .................................................................................................... 3 D. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 5 1. Maksud ............................................................................................... 5 2. Tujuan ................................................................................................ 5 E. Hasil yang Diharapkan ........................................................................... 6

BAB II MEKANISME FORUM UKPD DAN MUSRENBANG KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI TAHUN 2016 ........................................................................ 7 A. Forum UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta ............................. 7 B. Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi ......................................... 12 BAB III PENUTUP ..................................................................................................... 18 Lampiran I.

Mekanisme Perencanaan Partisipatif di Provinsi DKI Jakarta ...... 20

Lampiran II. Mekanisme Migrasi Usulan Partisipatif ke dalam Renja ................ 21 Lampiran III. Bagan alur Pembahasan Usulan Partisipatif menjadi Template Renja SKPD/UKPD ........................................................................... 22 Form 1 : Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum UKPD ......................................... 23 Form 2 : Daftar Hadir Peserta Forum UKPD ............................................................ 25 Form 3 : Program & Kegiatan UKPD Kota/Kabupaten ............................................ 26 Form 4 : Kegiatan Prioritas Kota/Kabupaten Administrasi .................................... 27 Form 5 : Daftar Usulan Kegiatan yang belum disetujui .......................................... 28 Form 1 : Berita acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kota/Kabupaten .............. 29 Form 2 : Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kota/Kabupaten ................................. 31 Form 3 : Kegiatan Prioritas Kota/Kabupaten Administrasi .................................... 32 Form 4 : Daftar Usulan Kegiatan yang belum disetujui .......................................... 33 Form 5 : Rumusan Usulan Program/KegiatanHasil Penelaahan Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta ................................................................................. 34 Form 6 : Daftar Usulan Kegiatan Yang Diteruskan ke Tingkat Provinsi ................ 35


ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah baik yang bersifat jangka tahunan, menengah maupun jangka panjang. Proses penyusunanan dokumen perencanaan tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain pendekatan teknokratis, politis, bottom-up, top-down serta pendekatan partisipatif. Keragaman proses pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif, akuntabel, mengakomodir kepentingan masyarakat (partisipatif) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Dalam rangka penyusunan kebijakan, maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) oleh Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berisi prioritas pembangunan dan rencana kerja yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 1 (satu) tahun. Forum UKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi sebagai bagian dari mekanisme penyusunan RKPD diselenggarakan dalam rangka merumuskan, menajamkan, menyelaraskan, dan mengklarifikasi usulan hasil Rembuk RW dengan kesesuaian program percepatan pencapaian Visi dan Misi Gubernur 2013 – 2017, yaitu “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu pasal 62 huruf c. Adapun Pelaku dalam Forum UKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016

merupakan

pemangku

kepentingan

perencanaan

pembangunan

di

tingkat

Kota/Kabupaten Administrasi masing-masing. Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Kota/Kabupaten ini merupakan titik temu antara perencanaan bottom up (partisipatif) dan perencanaan top down (teknokratik). Proses usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat secara online, baik usulan Template kegiatan maupun usulan non Template dari tahap Rembuk RW serta Usulan Langsung dari masyarakat, dibahas bersama dalam Forum UKPD Kota/Kabupaten. Forum tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten. Forum ini juga merupakan bagian dari mekanisme penyusunan RKPD Tahun 2017. Forum UKPD diselenggarakan dalam rangka merumuskan, menajamkan, menyelaraskan, dan mengklarifikasi usulan dari Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2016

1

masyarakat dengan memperhatikan rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten, kesesuaian program percepatan pencapaian Visi dan Misi Gubernur 2013 – 2017, dan prioritas wilayah. Forum yang diselenggarakan melalui metode diskusi gabungan beberapa UKPD di bawah koordinasi Para Asisten Kota/Kabupaten sesuai pembidangannya, dengan melibatkan Kanppeko/Kanppekab, bidang–bidang perencanaan Bappeda DKI Jakarta serta stakeholder lain. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan forum guna mempertajam dan menyempurnakan setiap usulan program dan kegiatan UKPD, sebagai bahan masukan RKPD tahun 2017. Selain itu Forum dimaksud ditujukan untuk menyiapkan usulan-usulan Program/Kegiatan yang akan diusulkan pada Forum Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dalam rangka mendukung Tema RKPD Tahun 2017 yaitu : Membangun Manusia Unggul Jakarta. Sedangkan

Musrenbang

Kota/Kabupaten

dilaksanakan

untuk

penajaman,

penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi. Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten tersebut telah dipertajam dengan hasil dari Forum UKPD serta hasil Reses yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta. B. Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara


Penyusunan, 2

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;

9.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah.

10. Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi Tahun 2016. 11. Keputusan Gubernur Nomor 688 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan (Template) Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2016 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. C. Definisi

1. Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi adalah forum antar pemangku kepentingan (stakeholder) ditingkat kota/kabupaten administrasi dalam rangka membahas rancangan awal RKPD Tahun 2017 yang dilaksanakan dengan cara penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan memperhatikan kesesuaian program percepatan pencapaian Visi Misi Gubernur 2013 – 2017 yaitu “Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”, hasil forum UKPD dan hasil Reses DPRD.

2. Forum UKPD adalah wadah antar UKPD tingkat Kota/Kabupaten dalam rangka pembahasan usulan kegiatan oleh masyarakat (usulan kegiatan Template, usulan kegiatan non Template serta Usulan Langsung dari masyarakat), Rencana Program dan Prioritas UKPD, dan Rencana Prioritas Wilayah Kota/Kabupaten.

3. Rembuk RW adalah musyawarah masyarakat di tingkat Rukun Warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang hasilnya dirumuskan bersama. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW pada tahun 2016, baik template kegiatan, non template maupun usulan langsung masyarakat dibahas dalam forum UKPD untuk memverifikasi

dan

memvalidasi

usulan

kegiatan

berikut

atributnya

(misalnya

volume,SKPD tujuan dll).

4. Template kegiatan adalah standardisasi isu, usulan/nomenklatur kegiatan, harga satuan, dan SKPD/UKPD tujuan yang

dapat diusulkan oleh masyarakat

berdasarkan

pelaksanaan Rembuk RW sebelumnya, serta usulan yang dapat diakomodir oleh SKPD/UKPD yang digunakan pada tahap Rembuk RW tahun 2016, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 688 Tahun 2016; Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2016

3

5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UKPD adalah bagian atau sub ordinasi dari SKPD;

6. Rencana Kerja UKPD yang selanjutnya disingkat Renja UKPD adalah dokumen perencanaan UKPD untuk periode 1 (satu) tahun;

7. Hasil Reses DPRD adalah hasil penyampaian usulan masyarakat langsung melalui anggota DPRD;

8. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta dan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;

9. Tim Penyelenggara adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Kanppeko/Kanppekab yang bertanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi;

10. Peserta adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran/tanggapan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama;

11. Verifikasi adalah proses pengujian ketepatan usulan hasil Rembuk RW pada saat pelaksanaan Forum UKPD. Verifikasi dilakukan secara on-line pada sistem eMusrenbang dengan menggunakan user ID Walikota, untuk : a. Memeriksa usulan kegiatan hasil Rembuk RW, baik usulan sesuai Template, non template maupun usulan langsung; b. Memilah dan mengoreksi atribut usulan kegiatan hasil Rembuk RW diluar template kegiatan dan usulan langsung masyarakat serta menyesuaikan dengan SKPD tujuan yang benar; c. Mengoreksi usulan kegiatan hasil Rembuk RW, baik usulan sesuai Template, non template maupun usulan langsung, yang nilai nominalnya di luar batas kewajaran; dan d. Menolak usulan kegiatan hasil Rembuk RW diluar template kegiatan dan usulan langsung masyarakat yang tidak sesuai atau belum memenuhi persyaratan teknis dan administratif; e. Menyelaraskan usulan kegiatan hasil Rembuk RW, baik usulan sesuai Template, non template maupun usulan langsung ke dalam Template Renja SKPD/UKPD yang telah disediakan pada sistem e-Musrenbang.

12. Validasi adalah proses konfirmasi usulan hasil Rembuk RW yang akan dibahas pada Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi;

13. Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 adalah dokumen yang memuat masukan penyempurnaan usulan Renja UKPD, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan Penyempurnaan Rancangan RKPD untuk dibahas dalam Musrenbang Provinsi;


4

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;

15. E-Budgeting adalah Sistem Perencanaan dan Penganggaran APBD Provinsi DKI Jakarta (http://managedki.net/);

16. E-Musrenbang adalah sistem informasi yang dibangun untuk mencatat, memverifikasi (kondisi existing/lapangan) dan mempublikasi hasil Rembuk RW di Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk web (http://musrenbang.jakarta.go.id/) dan aplikasi mobile versi android (Musrenbang Provinsi DKI Jakarta). D. Maksud dan Tujuan 1.

Maksud Maksud penyelenggaraan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja UKPD dan diintegrasikan dengan Program Unggulan/Prioritas pembangunan daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

2.

Tujuan Adapun tujuan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 adalah: a.

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Rencana Kerja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kota/Kabupaten administrasi;

b.

Membahas dan menetapkan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang merupakan kewenangan tingkat Kota/Kabupaten administrasi;

c.

Membahas dan menetapkan usulan kegiatan hasil reses DPRD yang menjadi kewenangan tingkat Kota/Kabupaten;

d.

Menetapkan kegiatan-kegiatan UKPD di wilayah Kota/Kabupaten yang mendukung Program Unggulan RPJMD;

e.

Menetapkan kegiatan prioritas UKPD;

f.

Menetapkan usulan kegiatan yang diteruskan ke Tingkat Provinsi.


5

E. Hasil yang Diharapkan Hasil

yang

diharapkan

dari

penyelenggaraan

Musrenbang

Kota/Kabupaten

Administrasi, antara lain: 1.

Bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota dan sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam Musrenbang Provinsi.

2.

Kesepakatan kegiatan yang ditetapkan untuk mengakomodir hasil Rembuk RW yang merupakan kewenangan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

3.

Kesepakatan atas kegiatan-kegiatan UKPD di wilayah Kota/Kabupaten yang mendukung program-program prioritas wilayah Kota/Kabupaten.

4.

Kesepahaman rincian Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dari masing-masing kegiatan yang mengakomodir hasil Rembuk RW.

5.

Kesepakatan atas rincian Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dari Perencana, Pelaksana, dan Pengawas dalam penyusunan rencana kegiatan.

6.

Penyelesaian dokumen masukkan bagi Rancangan Awal RKPD 2017.


6

BAB II MEKANISME FORUM UKPD DAN MUSRENBANG KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI TAHUN 2016

A. Forum UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta 1. Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan Forum UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten atau pada minggu ke-3 Maret 2016, sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kota/Kabupaten

Musrenbang dan

Kelurahan,

Musrenbang

mengkoordinasikan jadwal

Musrenbang

Provinsi

pelaksanaan

Tahun

Forum

Kecamatan 2016.

UKPD

Musrenbang

Kanppeko/Kanppekab

Kota/Kabupaten

bersama

Walikota/Bupati, Sekretaris Kota/Kabupaten dan UKPD di wilayahnya masing-masing. 2. Dokumen yang harus disiapkan Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Forum UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta adalah: a. Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; b. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW Tahun 2016 (template), yang telah diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan hingga Kecamatan; c. Usulan kegiatan non-template (Form 6) hasil Rembuk RW Tahun 2016 dan usulan langsung

masyarakat,

yang

telah

diinventarisasi

dan

dipilah

oleh

Kanppeko/Kanppekab (berdasarkan pembidangan masing-masing dan SKPD/UKPD tujuan) dari data hasil tarikan e-Musrenbang; d. Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; e. Peta usulan kegiatan fisik; f.

Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan wilayah ataupun Kepala SKPD/UKPD terkait (berikut foto);

g. Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita Online, Twitter @jakartagoid, Facebook Jakarta Go Id, Email [email protected], SMS 32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR! 1708/0811944728, unjuk rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum direspon oleh UKPD/SKPD. Laporan tersebut bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera.

3. Tugas Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Forum UKPD Kota/Kabupaten a. Penjelasan Umum 1) Penyelenggara

acara

Forum

UKPD

Kota/Kabupaten

adalah

Kepala

Kanppeko/Kabupaten. Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2016

7

2) Pengambil keputusan Forum UKPD Kota/Kabupaten adalah Para Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya 3) Pengambil keputusan terkait Program Prioritas Unggulan Wilayah adalah Sekretaris Kota/Kabupaten . b. Pelaku Proses 1) Sekretaris Kota/Kabupaten a) Memimpin pelaksanaan Forum UKPD Kota/Kabupaten yang membahas rumusan prioritas wilayah lintas sektor. b) Memimpin pembahasan rumusan prioritas wilayah lintas sektor bersama Kepala Kanppeko/Kanppekab. c) Memberikan

keputusan

akhir

atas

hasil

pembahasan

Forum

UKPD

Kota/Kabupaten yang bersifat lintas sektor. 2) Para Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten a) Memimpin pelaksanaan Forum UKPD Kota/ Kabupaten b) Memimpin pembahasan program dan kegiatan UKPD Kota/Kabupaten Tahun 2017

bersama

Kepala

Kanppeko/Kanppekab,

Para

Kasubbid

Kanppeko/Kanppekab sesuai pembidangannya dengan Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten. c) Memutuskan rumusan prioritas wilayah yang dituangkan dalam kegiatan prioritas beserta anggarannya yang perlu dialokasikan pada tahun 2017. d) Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum UKPD Kota/ Kabupaten. 3) Kepala Kanppeko/Kanppekab a) Mendampingi Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten dalam memimpin pelaksanaan Forum UKPD Kota/ Kabupaten. b) Menjelaskan pedoman Forum UKPD Kota/Kab kepada Para Kepala UKPD Kota/ Kabupaten. c) Meneliti hasil input masyarakat dalam Form 6 (non-template) untuk dituangkan menjadi Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten bersama Para Kepala UKPD Kota/ Kabupaten dan Inspektorat Wilayah. d) Mempelajari usulan program dan kegiatan UKPD Kota/Kabupaten yang diusulkan oleh Kepala UKPD Kota/Kabupaten sesuai dengan prioritas wilayah. e) Mempelajari usulan kegiatan prioritas dalam Rancangan Renja UKPD Kota/Kab yang diusulkan oleh Kepala UKPD Kota/Kabupaten sesuai dengan prioritas wilayah. f) Meneliti kewajaran usulan anggaran indikatif tiap kegiatan


8

4) Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten a) Mengusulkan Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten yang telah disusun. b) Mengusulkan

kegiatan

prioritas

dalam

Rancangan

Renja

UKPD

Kota/Kabupaten sesuai dengan prioritas wilayah. c) Meneliti hasil input masyarakat dalam Form 6 (non-template) untuk dituangkan menjadi program dan kegiatan UKPD Kota/Kabupaten bersama Kepala Kanppeko/Kanppekab. d) Memberikan masukan/pendapat klarifikasi untuk program prioritas yang diusulkan pada saat pembahasan. e) Memberikan usulan pagu indikatif per program prioritas. 5) Unsur Inspektorat Pembantu Kota/Kab dan KPKD Kota/Kabupaten a) Mendampingi

Asisten

Sekretaris

Kota/Kabupaten

dan

Kepala

Kanppeko/Kanppekab dalam pelaksanaan Forum UKPD Kota/Kabupaten b) Meneliti hasil input masyarakat dalam Form 6 (non-template) untuk dituangkan menjadi program dan kegiatan UKPD Kota/Kabupaten bersama Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten dan Kepala Kanppeko/Kanppekab. c) Mempelajari usulan program dan kegiatan UKPD Kota/Kabupaten yang diusulkan oleh Kepala UKPD Kota/Kabupaten sesuai dengan prioritas wilayah. d) Mempelajari usulan kegiatan prioritas dalam Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten yang diusulkan oleh Kepala UKPD Kota/Kabupaten sesuai dengan prioritas wilayah. e) Meneliti kewajaran usulan anggaran indikatif tiap kegiatan

4. Kerangka Pembahasan Forum UKPD Kota/Kabupaten a. Ketentuan Umum Forum UKPD Kota/Kab 1) Pengambil Keputusan dalam Forum UKPD Kota/Kabupaten adalah Para Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten. 2) Peserta forum adalah Kepala Kanppeko/Kanppekab, Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten, KPKD Kota/Kabupaten dan Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten, anggota DPRD, narasumber dan unsur masyarakat. 3) Forum dapat mengundang unsur Bappeda dan unsur SKPD Provinsi b. Aspek Pembahasan Rapat Koordinasi Tematik 1) Perumusan prioritas wilayah tahun 2017 yang berisi deskripsi pengembangan wilayah tahun 2017 serta kegiatan dan anggaran terkait dengan pengembangan masing-masing wilayah tahun 2017. 2) Penelitian Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Tahun 2017 yang diusulkan Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten.


9

3) Penelitian kegiatan prioritas wilayah Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Tahun 2017 yang diusulkan Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten agar sesuai dengan rumusan prioritas wilayah tahun 2017. 4) Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 untuk dituangkan menjadi kegiatan dalam Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Tahun 2017. 5) Penelitian kesesuaian usulan kegiatan prioritas dengan indikator target RPJMD 2013-2017, Renstra SKPD dan Tupoksi UKPD Kota/Kabupaten. 6) Penelitian kewajaran anggaran indikatif tiap kegiatan UKPD Kota/Kabupaten Tahun 2017. 5. Mekanisme Forum UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahap Persiapan 1) Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta menyusun panduan pelaksanaan Forum UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; 2) Kepala Kanppeko/Kanppekab bersama Kepala UKPD Kota/Kabupaten melakukan penyisiran dan pemilahan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang masuk ke dalam usulan non-template (Form 6) dan usulan langsung masyarakat serta mengkoordinasikan pelaksanaan Forum UKPD; 3) Para Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten adalah Pengambil keputusan pada Forum UKPD Kota/Kabupaten sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya. 4) Kepala UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta menyusun Rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta, yang dikoordinasikan bersama Kanppeko/Kanppekab; 5) Kepala Kanppeko/Kab Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menetapkan Tim Penyelenggara Forum UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; 6) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Kota/Kabupaten dan para Asisten Sekko/Sekkab Kota/Kabupaten melalui Subbid Perencana sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya; b) Menyiapkan bahan untuk pembahasan dalam forum UKPD antara lain rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, antara lain inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten yang akan dibahas, data usulan partisipatif (hasil Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan) yang telah divalidasi, data usulan kegiatan hasil Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2016

10

Rembuk RW non template yang telah dipilah dan data usulan langsung masyarakat yang telah dipilah; c) Melaporkan rencana pelaksanaan forum UKPD kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta; d) Membuat undangan narasumber dan peserta Forum UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara dilaksanakan, dengan peserta Forum UKPD Kota/Kabupaten yang terdiri atas: 

UKPD sesuai pembidangan Asisten Kota/Kabupaten;



SKPD terkait sesuai pembidangan Asisten Kota/Kabupaten;



Para Anggota Tim Teknis; dan



Para Camat;

e) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Forum UKPD Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. b. Tahap Pelaksanaan 1) Pleno I a) Pendaftaraan Peserta b) Laporan Panitia Penyelenggara oleh Kanppeko/Kab c) Arahan Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta d) Pembacaan Doa 2) Sidang Kelompok I yang dipimpin oleh Para Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya, membahas antara lain : a) Kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terkait pembangunan daerah yang perlu

dipedomani

dan

diperhatikan

dalam

menyusun

Renja

UKPD

Kota/Kabupaten dan materi lain yang dianggap perlu; b) Usulan Kegiatan Hasil Rembuk RW yang masuk ke dalam Usulan NonTemplate (Form 6) dan usulan langsung masyarakat; c) Usulan Kegiatan Hasil Rembuk RW (template) yang dapat diakomodir dalam Renja UKPD atau yang dapat diteruskan ke SKPD; d) Menyelaraskan hasil poin a,b dan c ke dalam Template Renja SKPD/UKPD yang telah disediakan pada sistem e-Musrenbang. e) Pemaparan Rancangan Renja UKPD; f)

Program dan kegiatan UKPD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektoral dan atau wiilayah; dan

g) Tanggapan dan masukan dari peserta. 3) Sidang Kelompok II yang dipimpin oleh Sekretaris Kota/Kabupaten, membahas antara lain : a) Kebijakan pemerintah Kota/Kabupaten terkait program prioritas wilayah terpadu (lintas sektor). Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2016

11

b) Tanggapan dan masukan dari peserta. 4)

Sidang Kelompok III yang dipimpin oleh Sekretaris Kota/Kabupaten, membahas antara lain : a) Pemaparan hasil – hasil sidang Kelompok dihadapan seluruh peserta forum UKPD, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil forum UKPD; b) Tanggapan dan masukan peserta forum UKPD; dan c) Rangkuman keputusan hasil dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum UKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala UKPD.

5) Penutupan Pembacaan berita acara kesepakatan hasil forum UKPD;

c. Tahap Pasca Pelaksanaan Rumusan kesepakatan hasil forum UKPD disusun ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum UKPD yang terdiri dari lampiran – lampiran sebagai berikut : 1) Berita Acara Forum UKPD, sesuai Form 1: Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum UKPD Kota/Kabupaten; 2) Daftar hadir peserta forum UKPD, sesuai Form 2: Daftar hadir peserta forum UKPD; 3) Rumusan Usulan rencana program dan kegiatan UKPD, sesuai Form 3: Program dan Kegiatan UKPD Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2017; 4) Daftar kegiatan prioritas Kota/Kabupaten tahun 2017, sesuai Form 4: Kegiatan Prioritas Kota/Kab Administrasi Tahun 2017; 5) Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui, sesuai Form 5: Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui; 6) Rumusan prioritas wilayah tahun 2017 (Dalam bentuk narasi); 7) Kanppeko/Kanppekab mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman; dan 8) Kanppeko/Kanppekab melaporkan hasil pelaksanaan Forum UKPD kepada Gubernur c.q Kepala Bappeda. B. Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi 1. Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten pada minggu ke-4 Bulan Maret 2016. sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan

Musrenbang

Kelurahan,

Musrenbang

Kecamatan

Musrenbang

Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi Tahun 2016. Mengenai tanggal dan waktunya


12

Kanppeko/Kab mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten bersama UKPD di wilayahnya masing-masing.

2. Dokumen yang harus disiapkan Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta adalah: a. Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi; b. Berita Acara Forum UKPD, sesuai Form 1: Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum UKPD Kota/Kabupaten; c. Rumusan Usulan rencana program dan kegiatan UKPD, sesuai Form 3: Program dan Kegiatan UKPD Kota/Kabupaten; d. Daftar kegiatan prioritas Kota/Kab tahun 2017, sesuai Form 3: Kegiatan Prioritas Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2017; e. Hasil Rembuk RW yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan berdasarkan Forum UKPD Kota/Kabupaten (Form 4); f.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 yang disusun oleh Bappeda;

g. Usulan Renja UKPD Tahun 2017; h. Peta usulan kegiatan fisik tingkat Kota/Kabupaten administrasi; i.

Data dan informasi tentang kondisi fisik, sosial dan ekonomi (monografi/profil) wilayah Kota/Kabupaten administrasi;

j.

Data dan informasi kegiatan pembangunan Kota/kabupaten administrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016;

k. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan wilayah; l.

Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita Online, Twitter @jakartagoid, Facebook Jakarta Go Id, Email [email protected], SMS 32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR! 1708/0811944728, unjuk rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum direspon oleh UKPD/SKPD dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera.

3. Mekanisme Musrenbang Kota/Kabupaten a. Persiapan Musrenbang Kota/Kabupaten 1) Bappeda Provinsi DKI Jakarta : a) Menyusun Rancangan Awal RKPD yang memuat : 

Rekapitulasi Hasil Rembuk RW, yaitu usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang menjadi kewenangan UKPD tingkat Kota/Kabupaten;



Arah kebijakan pembangunan Kota/Kab.;



Program dan kegiatan prioritas UKPD sesuai dengan kewenangan yang diberikan


13

b) Bersama BPKAD melakukan migrasi data hasil penyelarasan Forum UKPD ke dalam Template Renja dari sistem e-Musrenbang ke sistem e-Budgeting.

2) Kanppeko/Kanppekab : a) Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kota/Kabupaten administrasi; Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Kota/Kabupaten administrasi antara lain: 

Membuat undangan narasumber dan peserta Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi; Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016, diantaranya:  Pimpinan dan Anggota DPRD asal daerah pemilihan;  Walikota/Bupati;  Bappeda Provinsi DKI Jakarta;  SKPD Provinsi DKI Jakarta;  Pakar/Perguruan Tinggi;  Asosiasi Profesi; dan  Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta

Peserta Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 terdiri dari :  Forum

Koordinasi

Pimpinan

Daerah

Tingkat

Kota/Kabupaten

Administrasi;  Sekko/Kab dan Para Asisten Kota/Kabupaten;  Para Kepala UKPD Kota/Kabupaten Administrasi;  Para Kepala Bagian Sekko/Kab.;  Camat;  Lurah;  Dewan Kota/Kabupaten Administrasi;  Perwakilan masyarakat yang telah dipilih pada Musrenbang Kecamatan;  Ketua LMK Kelurahan;  LSM/Ormas/Orsospol;  Tokoh Masyarakat;  Perwakilan Perempuan;  Perwakilan BUMD & BUMN di Wilayah.  BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane);  Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta;  Satker

PIPS

(Pusat

Infrastruktur

Persampahan

dan

Sanitasi)

Jabodetabek; Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2016

14

 Lembaga dan dunia usaha yang berpartisipasi dalam CSR;  Perguruan Tinggi setempat;  Forum Kota Sehat tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;  Forum Anak;  Forum Komunikasi Lanjut Usia (FKLU);  PKK dan Dharma Wanita Kota/Kabupaten Administrasi;  Pemerintah Daerah Wilayah perbatasan  BKSP  Dan kelompok masyarakat lainnya. 

Mengumpulkan bahan paparan dan usulan UKPD tentang penajaman hasil Forum UKPD sesuai lingkup koordinasinya;



Menginventarisasi data hasil Reses DPRD terbaru;



Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi; dan



Menyiapkan bahan informasi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016;

b) Melakukan koordinasi dengan para Asisten Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi sesuai lingkup koordinasinya; 3) Kota/Kabupaten Administrasi/UKPD : a) Melakukan koordinasi dengan para Asisten Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi sesuai pembidangan; b) Menyiapkan bahan paparan dan usulan UKPD Tahun 2017;

b. Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi 1) Bappeda Provinsi DKI Jakarta : a) Memantau pelaksanaan Musrenbang Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta, b) Mendampingi Gubernur dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan Musrenbang Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta;

2) Kanppeko/Kanppekab Memastikan pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten dengan susunan acara sebagai berikut : a) Pembukaan  Laporan penyelenggaraan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016, hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dan kegiatan-kegiatan Kelurahan/Kecamatan yang harus diakomodir oleh SKPD/UKPD oleh Kanppeko/Kanppekab; Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2016

15

 Sambutan Walikota/Bupati sekaligus membuka acara;  Arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta;  Penyampaian Hasil Reses DPRD oleh Anggota DPRD Dapil Wilayah (form5); dan  Paparan Camat hasil Musrenbang Kecamatan dan kegiatan Prioritas Kecamatan (Outline paparan dikoordinasikan oleh Kanppeko/Kab)  Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman b) Sidang Kelompok  Para Asisten Kota/Kabupaten Administrasi memimpin diskusi kelompok sesuai dengan pembidangnya didampingi oleh Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Kanppeko/Kanppekab;  Paparan dan pembahasan penajaman kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan usulan Renja-UKPD oleh Kepala UKPD Kota/Kabupaten Administrasi; (Outline paparan dikoordinasikan oleh Kanppeko/Kab);  Menyelaraskan hasil Reses DPRD dengan program unggulan serta kegiatan prioritas wilayah dan UKPD/SKPD;  Pembahasan usulan program/kegiatan prioritas yang harus disampaikan ke tingkat Provinsi;  Para Narasumber dan peserta Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 memberikan masukan, tanggapan dan klarifikasi sesuai dengan pembidangan untuk penyempurnaan dokumen Rancangan Awal RKPD;  Perwakilan instansi vertikal agar menyampaikan Rencana Program dan diselaraskan dengan Program Unggulan Wilayah;  Menetapkan urutan kegiatan prioritas untuk mendukung program Unggulan beserta anggaran dan UKPD pelaksananya;  Menetapkan kegiatan untuk mendukung program Unggulan yang menjadi kewenangan Provinsi;  Penandatanganan

Berita

Acara

sidang

kelompok

oleh

Asisten

Kota/Kabupaten Administrasi dan Kepala Kanppeko/Kanppekab sesuai pembidangan.  Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman c) Sidang Pleno  Pembacaan hasil sidang kelompok oleh para Asisten Kota/Kabupaten Administrasi;  Penandatangani Berita Acara Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 oleh Walikota/Bupati dan Kepala Kanppeko/Kanppekab; Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2016

16

 Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman;  Penutupan. c. Pasca Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi 1) Menyiapkan Pelaporan : a) Format

Rancangan

Berita

Acara

Kesepakatan

Hasil

Musrenbang

Kota/Kabupaten Administrasi, sesuai Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kota/Kabupaten; b) Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi, sesuai Form 2: Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kota/Kabupaten; c) Format Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Kota/Kabupaten, sesuai Form 3: Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Kota/Kabupaten Menurut UKPD; d) Format

Daftar

Usulan

Kegiatan

yang

Belum

Disetujui

Musrenbang

Kota/Kabupaten Administrasi, sesuai Form 4: Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui; e) Format Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses DPRD, sesuai Form 5: Format Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses DPRD; f) Format Daftar Usulan yang diteruskan ke Tingkat Provinsi, sesuai Form 6: Daftar Usulan Kegiatan Yang DIteruskan Ke Tingkat Provinsi; 2) Mekanisme Pelaporan : a) Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 agar diinput kedalam sistem e-Budgeting sesuai dengan template yang telah disediakan; b) Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 disampaikan oleh Kanppeko/Kanppekab kepada Bappeda c.q Bidang Litbang dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy sebagai bahan Musrenbang Provinsi.


17

BAB III PENUTUP

Forum UKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 merupakan bagian dari proses pendekatan partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Wilayah Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta. Panduan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberi petunjuk dan manfaat kepada para peserta pada umumnya dan kepada panitia pada khususnya terkait penyelenggaraan Forum UKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016. Dokumen ini sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing, sehingga acara Forum UKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2016 dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan.


18

LAMPIRAN


19

Lampiran I – Mekanisme Perencanaan Partisipatif di Provinsi DKI Jakarta

Input Kelengkapan Dokumentasi (Foto)

Rembuk RW

Bank Data

Ketua RW: Input Permasalahan Memilih template usulan kegiatan Input volume dan lokasi usulan

Musrenbang Kelurahan

Ketua RW: Input foto usulan kegiatan fisik

Decision Tidak

Camat: Validasi kegiatan Menambahkan kegiatan (bila perlu)

Usulan ke SKPD/UKPD

Survey Teknis

Musrenbang Kecamatan

Renja Kecamatan

Ya

Lurah: Validasi kegiatan Menambahkan Ya kegiatan (bila perlu)

Renja Kelurahan

Forum UKPD

Hasil Reses DPRD

Decision Tidak

Usulan ke SKPD/UKPD

Musrenbang Kota/Kab

Tidak

Decision Hasil Reses DPRD

Forum SKPD

Usulan ke SKPD/UKPD

Musrenbang Provinsi

Tidak

Decision

Ya

Ya

Renja SKPD

Renja UKPD

Bahan Masukan RKPD

CSR/ Swadaya


20

Lampiran II – Mekanisme Migrasi Usulan Partisipatif ke dalam Renja


21

Lampiran III – Bagan alur Pembahasan Usulan Partisipatif menjadi Template Renja SKPD/UKPD


22

Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum UKPD

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM UKPD KOTA/KABUPATEN BIDANG ……. Pada hari.........tanggal ……sampai dengan hari……tanggal……. bulan …… tahun 2017 telah diselenggarakan forum UKPD Kota/Kab ...........Kota/Kabupaten Administrasi .......... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan : 1.

Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)

2.

Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD kabupaten/kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada: Hari dan Tanggal :

....................................................................

Jam

:

....................................................................

Tempat

:

....................................................................

Forum UKPD ................ Kota/Kabupaten Administrasi ….....Tahun 2017 : MENYEPAKATI KESATU

:

Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan;

KEDUA

:

Menyepakati program dan kegiatan dalam rancangan Renja UKPD Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

KETIGA

:

Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan prioritas wilayah Kota/Kab sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KEEMPAT :

Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) UKPD Kota/Kabupaten beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KELIMA

:

Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III,IV), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum UKPD …. Kota/Kabupaten Administrasi …….. ini.

KEENAM :

Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2017

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta, ...............2016 Kepala UKPD Kota/Kab ( nama UKPD ) ( nama

)

Kepala Kanppeko/Kab.....

( nama


)

23

KPKD Kota/Kab......

Inspektorat Pembantu Kota/Kab

(nama)

(nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat

Asisten Sekko/Kab ( nama )

Menyetujui, Wakil Peserta Forum UKPD Kota/Kab NO

Nama

Unsur Perwakilan

1.

DPRD

2.

Unsur Bappeda

3.

Unsur UKPD

4.

Unsur SKPD

4

Unsur Masyarakat

5.

Alamat

Tanda Tangan

Dst ....


24

Form 2: Daftar Hadir Peserta Forum UKPD

LAMPIRAN I

:

BERITA ACARA FORUM UKPD NOMOR : TANGGAL :

KESEPAKATAN

HASIL

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM UKPD Kota/Kabupaten Tanggal Tempat No

Nama

:………............... :………............... :………............... Lembaga/Instansi Alamat & no telp.


Tanda tangan

25

Form 3: Program dan Kegiatan UKPD Kota/Kabupaten Administrasi ………….. Tahun 2017 LAMPIRAN II

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM UKPD NOMOR

:

TANGGAL

:

UKPD Kota/Kab : ………….. Rencana Tahun 2017 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Lokasi

Volume/target kinerja

(1)

(2)

(4)

(5)

Kebutuhan Dana/ anggaran indikatif (6)

.....

.....

.....

.....

1

WAJIB

1 01

URUSAN : PENDIDIKAN

1 01 01

Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

1 1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

01 01 01 Kegiatan …..

Catatan Penting

volume

(7)

(8)

(9)

Rp......

Mengakomodir hasil reses DPRD II Tahun 2015

100%

Rp.....

.....

.....

.....

.....

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

WAJIB

*data ilustrasi Disetujui di ..........., tanggal ..........2016

Kepala UKPD Kota/Kab ( nama UKPD ) ( nama


)

( nama

KPKD Kota/Kab...... (nama)

)

Inspektorat Pembantu Kota/Kab (nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat



26

Form 4: Kegiatan Prioritas Kota/Kabupaten Administrasi ………… Tahun 2017 LAMPIRAN III

Kode


(1)

(2)

1

WAJIB

1 01

URUSAN : PENDIDIKAN

1 01 01


1 01 01 01 Kegiatan ….. 1

:

Rencana Tahun 2017

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM UKPD NOMOR

:

TANGGAL

:


Lokasi

Volume/target kinerja

Kebutuhan Dana/ anggaran indikatif

Catatan Penting

volume


(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

.....

......

Rp......


100%

Rp.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SKPD Penanggung jawab

WAJIB




)

( nama


)




27

Form 5: Daftar Usulan Kegiatan Yang Belum Disetujui LAMPIRAN IV

Kota/Kabupaten Tahun

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM UKPD NOMOR : TANGGAL :

:…………..... :………….....

No

Usulan Kegiatan

Lokasi

Volume

Alasan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ditetapkan di Jakarta, ........................... Kepala UKPD …….

Ka. Kanppeko/Kab

(.........................................)

(..............................................)

NIP

NIP KPKD Kota/Kab......


(.........................................)

(..............................................) Mengetahui, Pimpinan Rapat

Asisten Sekko/Kab (.........................................) (


nama

)

28

Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kota/Kabupaten

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG KOTA/KABUPATEN* ………. TAHUN 2016 Nomor : ..................................................... Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal ………bulan ………… tahun …………bertempat di ..............telah diselenggaran Musrenbang Kota/Kabupaten yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Kota/Kabupaten. 2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Kota/Kabupaten terhadap materi yang dipaparkan dalam diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Kota/Kabupaten, maka pada: Hari dan Tanggal : .................................................................... Jam : .................................................................... Tempat : .................................................................... Musrenbang Kelurahan : ....................................................................

KESATU

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT KELIMA

: :

MENYEPAKATI Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas UKPD Kota/Kabupaten ........ Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini. Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) UKPD Kota/Kabupaten……. Tahun .... beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Hasil Reses DPRD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini. Daftar Usulan Kegiatan yang diteruskan ke Tingkat Provinsi Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta, ...............2016

Kepala UKPD Kota/Kab


( nama UKPD )

( nama

)

( nama


)

29

KPKD Kota/Kab......


(nama)

(nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat Asisten Sekko/Kab ( nama )

Mewakili peserta Musrenbang Kota/Kabupaten * ..........................

NO

Nama

Lembaga/instansi

Alamat

Tanda Tangan

1. 2. 3. 4. Dst.. Catatan: Minimal satu orang perwakilan per lembaga/instansi

Tembusan : Kepala Kantor Perencanaan Provinsi DKI Jakarta

Pembangunan

Kota/Kabupaten

Administrasi

*Coret yang tidak perlu *Sesuai dengan Pembidangannya


30

Form 2: Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kota/Kabupaten

LAMPIRAN I

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANG KOTA/KABUPATEN NOMOR : TANGGAL :

HASIL

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG KOTA/KABUPATEN Kota/Kabupaten Tanggal Tempat

No

Nama

: ………............... :………............... :………...............

Lembaga/Instansi

Alamat & no telp.


Tanda tangan

31

Form 3 : Kegiatan Prioritas Kota/Kabupaten Administrasi ………… Tahun 2017 Hasil penajaman Musrenbang Kota LAMPIRAN II

Kode


(1)

(2)

1

WAJIB

1 01

URUSAN : PENDIDIKAN

1 01 01


1 01 01 01 Kegiatan ….. 1

:

Rencana Tahun 2017 Lokasi

BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG KOTA/KABUPATEN NOMOR

:

TANGGAL

:


Kebutuhan Volume/target Dana/ kinerja anggaran indikatif

Catatan Penting

Volume


SKPD Penanggung jawab

(9)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.....

......

Rp......


100%

Rp.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

WAJIB




)

( nama


)




32

Form 4: Daftar Usulan Kegiatan Yang Belum Disetujui Hasil penajaman Musrenbang Kota LAMPIRAN III

Wilayah Tahun

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN KOTA/KABUPATEN NOMOR : TANGGAL :

HASIL

MUSRENBANG

: ………….... :………….....

No

Usulan Kegiatan

Lokasi

Volume

Alasan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Ka. Kanppeko/Kab

(.........................................)

(..............................................)

NIP

NIP

KPKD Kota/Kab......


(.........................................)


Asisten Sekko/Kab (.........................................) (


nama

)

33

Form 5: Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta LAMPIRAN IV

:

BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANG KOTA/KABUPATEN NOMOR : TANGGAL :

HASIL

RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PENELAAHAN RESES DPRD PROVINSI DKI JAKARTA DI KABUPATEN/KOTA.......*) No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

SKPD terkait

Validasi/ Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1 2 3 4 5 6 dst *) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Cara Pengisian Tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kolom (2) diisi jenis program/kegiatan yang diusulkan dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD Tahun n2 (tahun lalu atau dua tahun sebelum tahun RKPD yang akan disusun) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja dari program/kegiatan yang diusulkan Kolom (4) diisi besaran volume dari program/kegiatan yang diusulkan Kolom (5) memuat lokasi kegiatan yang diusulkan (nama desa lengkap dengan Kecamatan dan Kabupaten/Kota). Jika lokasinya tersebar, dirinci menurut lokasi sebenarnya. Kolom (6) diisi SKPD yang berwenang menangani program/kegiatan yang diusulkan Kolom (7) memuat validasi hasil pengecekan oleh SKPD bersangkutan (dalam tim atau konfirmasi kepada SKPD)


34

Form 6: Daftar Usulan Kegiatan Yang Diteruskan Ke Tingkat Provinsi UKPD

:

URUSAN :

No

Program

Rencana Kegiatan

Volume

Satuan

Lokasi

Anggaran (Rp)

Sumber Usulan

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


Ka. Kanppeko/Kab

(.........................................)

(..............................................)

NIP

NIP

KPKD Kota/Kab......


(.........................................)


Asisten Sekko/Kab (.........................................) nama


35

DAFTAR ISI. Lampiran I. Mekanisme Perencanaan Partisipatif di Provinsi DKI Jakarta... 20

Recommend Documents