DAFTAR ISI. Halaman Judul Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

DAFTAR ISI Halaman Judul

i

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. B. C. D.

1 4 6 6

LATAR BELAKANG LANDASAN HUKUM MAKSUD DAN TUJUAN SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN A. B. C. D.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN B. TELAAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH C. TELAAH RENSTRA KEMDIKBUD TAHUN 2008 – 2014 D. TELAAH RTRW DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

8 8 23 25 59 63 63 66 68 69 71 74 74 75 77 83

A. PROGRAM 83 B. KEGIATAN 85 C. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 88 BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH A. B. C. D. E.

ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK

BAB VII PENUTUP

KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN KUALITAS KESETARAAN KEPASTIAN

99 99 100 100 101 101 104

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN Jalan Pemuda No.134 Semarang 50132 Telpon (024) 3515301 Faximile : (024) 3520071

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 050.11 / 14486 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 – 2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH Menimbang

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 maka berdasarkan diktum KELIMA, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan hasil verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 disahkan oleh Gubernur; b. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan dan mendukung tujuan pembangunan daerah dibidang pendidikan agar sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 20132018, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 62); 16. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERTAMA

: Mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan naskah lengkap sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

KETIGA

: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 6 Maret 2014 dan berakhir sesuai masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Semarang : 15 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. NUR HADI AMIYANTO, M.Ed. Pembina Utama Muda NIP. 19590522 198603 1 009 Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Jawa Tengah; 2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 5. Sekretaris, para Kepala Bidang, dan para Kepala UPT dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin undang-undang, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, selain itu pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Di era otonomi daerah saat ini, tuntutan dalam bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan

penyelenggaraan

ketersediaan

layanan

pembangunan

pendidikan,

pendidikan

memperluas

yang

keterjangkauan

menjamin layanan

pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mewujudkan kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin kepastian

layanan

penyelenggaraan

pendidikan.

pembangunan

Kondisi

ini

pendidikan

menuntut yang

suatu

akurat,

perencanaan

transparan

dan

akuntabel, sehingga diharapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan di daerah. Tuntutan

masyarakat

untuk

mewujudkan

penyelenggaraan

pembangunan

pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan/isu-isu strategis di daerah menjadi faktor penting dalam proses tahapan perencanaan pembangunan pendidikan.

Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

1

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu SKPD Provinsi menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD. Renstra SKPD Dinas Pendidikan adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Pendidikan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Pendidikan disusun dengan pendekatan teknokratik,

partisipatif,

politik,

atas-bawah

(top-down)

dan

bawah-atas

(bottom-up). Oleh karena itu penyusunan Renstra Dinas Pendidikan melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Sehingga diharapkan Renstra ini menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Renstra Dinas Pendidikan dalam tahapan penyusunannya didasari atas analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal, dengan memperhatikan adanya kekuatan dan potensi sumber daya, kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan pendidikan dan kondisi aktual yang dihadapi Dinas Pendidikan saat ini dirumuskan dalam isu-isu strategis dan disusun berdasarkan skala prioritas. Penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan dirumuskan dalam Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif selama lima tahun, termasuk lokasi kegiatannya.


2

Renstra

Dinas

Pendidikan

disusun

dengan

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan

dalam

Peraturan

Daerah

Nomor

5

Tahun

2014

serta

mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014. Perumusan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Indikator Kinerja Pendidikan pada

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2010-2014. Program dan Kegiatan dalam Renstra Dinas Pendidikan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Gambar 1.1. Skema Hubungan Antar Dokumen Perencanaan


3

B. LANDASAN HUKUM Dasar hukum Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);


4

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 39); 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;


5

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5); 21. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah; 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengan No. 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 62). C. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 disusun dengan maksud menjabarkan visi, misi dan program SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ke dalam perencanaan lima tahunan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah : 1. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; 2. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan; 3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan di JawaTengah; 4. Sebagai

instrumen

bagi

masyarakat

dan

stakeholder

dalam

mengukur

keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. D. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Rencana Strategis dirumuskan sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.


6

Bab II

Gambaran Pelayanan SKPD. Bab ini memaparkan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dengan kondisi Sumber Daya Dinas Pendidikan yang dimiliki dan Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan yang telah dicapai, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan.

Bab III

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi. Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra Kemdikbud, serta Penentuan Isu-isu Strategis yang menjadi permasalahan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Bab ini menjabarkan visi, misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi, dan kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab ini memaparkan rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

Bab VI

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bab ini menjelaskan hubungan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bab VII

Penutup. Bab ini menjelaskan dengan singkat fungsi dan peran dari dokumen Rencana

Strategis

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

tahun 2013-2018.


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan; b. perencanaan program kerja bidang pendidikan; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan; d. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan perguruan tinggi serta pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; e. pembinaan teknis di bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; f. fasilitasi dan kerjasama dalam pengembangan kapasitas pendidikan; g. pelaksanaan urusan sekretariat Dinas; h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Sekretariat, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi, Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


8

a. Kepala Dinas Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membawahi dan dibantu oleh : 1) Sekretariat; 2) Bidang Pendidikan Dasar; 3) Bidang Pendidikan Menengah; 4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi; 5) Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) UPTD; 7) Kelompok Jabatan Fungsional. b. Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, dan pelayanan administrasi lingkup dinas, serta pelaksanaan urusan program, keuangan, dan umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi : 1)

Pelaksanaan urusan program;

2)

Pelaksanaan urusan keuangan;

3)

Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

4)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.


9

Sub bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan urusan program meliputi : koordinasi perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja; pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan; fasilitasi kerjasama bidang pendidikan dengan lembaga mitra regional, nasional, dan internasional; serta pengelolaan manajemen data dan sistem informasi pendidikan. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis; pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu; pelayanan administrasi dan pelaksanaan urusan keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. Sub

bagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis; pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan

tugas

secara

terpadu;

pelayanan

administrasi

dan

pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan urusan surat

menyurat,

kearsipan

dinas,

kerumahtanggaan,

perlengkapan,

keamanan, perpustakaan dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, fasilitasi layanan bantuan hukum, pengelolaan urusan kehumasan dan protokol serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana Dinas. c. Bidang Pendidikan Dasar Tugas pokok bidang pendidikan dasar adalah penyiapan perumusan kebijakan

teknis,

pembinaan

dan

pelaksanaan

di

bidang

kurikulum

pendidikan dasar, pengendalian mutu pendidikan dasar, dan sarana dan prasarana pendidikan dasar. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi : 1) pembinaan dan implementasi kurikulum pendidikan dasar; 2) pembinaan dan fasilitasi pengendalian mutu pendidikan dasar; 3) pembinaan dan dukungan sarana dan prasarana pendidikan dasar;


10

4) pembinaan

dan

pengurusan

manajemen

pendidikan

dasar,

dan

pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-LK) setara SD dan SMP; 5) pembinaan dan fasilitasi pendidikan kesetaraan PAKET A setara SD dan PAKET B setara SMP; 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Dasar membawahi dan dibantu oleh Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar, dan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar meliputi : perumusan kebijakan operasional pendidikan dasar di provinsi sesuai kebijakan nasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan dasar antar kabupaten/kota, perencanaan strategis pendidikan dasar sesuai dengan rencana strategis pendidikan nasional, penyusunan bahan standardisasi dan implementasi kurikulum, pengembangan kurikulum muatan lokal dan kurikulum alternatif, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan dasar meliputi : pembiayaan penjaminan mutu

pendidikan

dasar

sesuai

kewenangannya, fasilitasi

pelaksanaan sistem dan penilaian hasil belajar, penyusunan alat evaluasi dan penilaian, pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pada pendidikan dasar, pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar,

evaluasi

pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan dasar, penyusunan bahan pedoman pembinaan kesiswaan, mutasi siswa lintas


11

kabupaten/kota

serta

lintas

provinsi,

melaksanakan

kegiatan

lomba

kesiswaan tingkat provinsi, pembinaan manajemen Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) setara SD dan SMP, serta pembinaan dan fasilitasi pendidikan kesetaraan PAKET A dan PAKET B. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar meliputi : penyusunan bahan fasilitasi standardisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar, bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai kewenangan provinsi, pengawasan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pembinaan dan fasilitasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar. d. Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan menengah, pengendalian mutu pendidikan menengah, sarana dan prasarana pendidikan menengah. Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi : 1) pembinaan dan implementasi kurikulum pendidikan menengah; 2) pembinaan dan fasilitasi pengendalian mutu pendidikan menengah; 3) pembinaan dan dukungan saran dan prasarana pendidikan menengah; 4) pembinaan dan pengurusan manajemen pendidikan menengah, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) setara SMA; 5) pembinaan dan fasilitasi pendidikan kesetaraan PAKET C setara SMA; 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Menengah membawahi dan dibantu Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah, Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah, dan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.


12

Seksi Kurikulum Pendidikan

Menengah mempunyai

tugas

melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan bidang kurikulum pendidikan menengah, meliputi : perumusan kebijakan operasional pendidikan menengah di lingkup provinsi sesuai dengan kebijakan nasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan menengah antar kabupaten/kota, perencanaan strategis pendidikan

menengah

sesuai

rencana

strategis

pendidikan

nasional,

penyusunan bahan standarisasi dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan (KTSP), kurikulum muatan lokal dan kurikulum alternatif, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah, koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah sesuai kewenangan. Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan menengah, meliputi : pembiayaan penjaminan mutu pendidikan menengah sesuai kewenangannya, fasilitasi pelaksanaan sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar; penyusunan alat evaluasi dan penilaian, pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur jenjang dan jenis pendidikan menengah, pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan menengah, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah dalam pengembangan kapasitas dan mutu pendidikan untuk memenuhi standar pada pendidikan menengah, evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan

menengah

skala

provinsi,

penyusunan

bahan

pedoman

pembinaan kesiswaan, mutasi siswa lintas Kabupaten/Kota serta lintas Provinsi;

melaksanakan

kegiatan

lomba

kesiswaan

tingkat

Provinsi;

penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) setara SMA/SMK, serta pembinaan dan fasilitasi pendidikan kesetaraan PAKET C. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah meliputi : penyusunan bahan fasilitasi standardisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menengah, bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan


13

menengah sesuai kewenangannya, pengawasan terhadap standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah, pengawasan pendayagunaan bantuan

sarana

dan

prasarana

pendidikan

menengah,

pengawasan

penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah. e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumuan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan keaksaraan pengembangan budaya baca dan pengembangan kemitraan khusus dan pelatihan, serta fasilitasi dan dukungan sumber daya terhadap perguruan tinggi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi mempunyai fungsi : a. Pembinaan dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keaksaraan; b. Pembinaan dan pelaksanaan pendidikan masyarakat dan pengembangan kemitraan kursus dan pelatihan; c. Fasilitasi dan dukungan sumber daya terhadap perguruan tinggi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi membawahi dan dibantu Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan, Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan keaksaraan, meliputi : perencanaan strategis pendidikan anak usia dini selaras rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pelaksanaan


14

evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala provinsi. Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan masyarakat, meliputi : perencanaan strategis pendidikan non formal dan pendidikan informal selaras rencana strategis pendidikan nasional, fasilitasi penyelenggaraan ujian nasional pendidikan kesetaraan, pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan jalur, jenjang dan jenis pendidikan non formal skala provinsi, dan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pada pendidikan non formal skala provinsi, serta pengembangan budaya baca. Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dukungan sumber daya penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengembangan potensi akademik mahasiswa. f. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan profesi pendidik, pembinaan tenaga kependidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal. Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi : a. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; b. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


15

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dasar meliputi : perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antara kabupaten/kota pada jenjang pendidikan dasar, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik pada jenjang pendidikan dasar, usulan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar di daerah. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan menengah meliputi : perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan menengah milik Provinsi, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk pada jenjang pendidikan menengah milik Provinsi, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antara kabupaten/kota pada pendidikan menengah, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik pada jenjang pendidikan menengah, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga dan tenaga kependidikan selain karena alasan pelanggaran perundangundangan pada jenjang pendidikan menengah milik Provinsi, Usulan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan jenjang menengah di daerah.


16

Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap

penyelenggaraan

pengembangan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan pendidikan non formal. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan, Balai Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus. a. Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan Balai

Pengembangan

Pendidikan

Kejuruan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pendidikan kejuruan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan memiliki fungsi : 1) penyusunan

rencana

teknis

operasional

pelatihan

dan

pengujian

pendidikan kejuruan; 2) pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan dan pengujian pendidikan kejuruan; 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pendidikan kejuruan; 4) pengelolaan ketatausahaan; 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan dibantu oleh Subag Tata Usaha, Seksi Pelatihan, Seksi Evaluasi dan Pengujian, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan.


17

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan pendidikan kejuruan. Seksi Evaluasi dan Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengujian pengembangan pendidikan kejuruan. Disamping itu, juga terdapat kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. b. Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BP TIKP) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi : 1) penyusunan

rencana

teknis

operasional

pengembangan

dan

pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; 2) pelaksanaan

kebijakan

teknis

operasional

pengembangan

dan

pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; 3) pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan teknologi

informasi

dan

komunikasi

pendidikan

pengelolaan

ketatausahaan; 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (TIKP) dibantu oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.


18

Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Seksi pemberdayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan

fungsional

masing-masing

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. c. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus Balai Pengembangan Pendidikan Khusus mempunyai tugas pokok melakukan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan pendidikan khusus. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pengembangan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi : 1) penyusunan rencana teknis operasional pembelajaran dan pengelolaan sekolah pendidikan khusus; 2) pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembelajaran dan pengelolaan sekolah pendidikan khusus; 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan khusus pengelolaan ketatausahaan; 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Subagian Tata Usaha, Seksi Pembelajaran dan Evaluasi, Seksi Pengelolaan Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus.


19

Seksi Pembelajaran dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi pendidikan khusus. Seksi Pengelolaan Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sekolah pendidikan khusus. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan

jabatan

fungsional

masing-masing

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan. 2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala, kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut : a. Kepala Dinas, membawahkan : 1) Sekretariat; 2) Bidang Pendidikan Dasar; 3) Bidang Pendidikan Menengah; 4) Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi; 5) Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 7) Kelompok Jabatan Fungsional. b. Sekretaris, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Program; 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.


20

c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan : 1) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; 2) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar; 3) Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar. d. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan : 1) Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah; 2) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah; 3) Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah. e. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi, membawahkan : 1) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Kesetaraan; 2) Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat; 3) Kepala Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi. f. Kepala Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, membawahkan : 1) Kepala

Seksi

Pengembangan

Pendidik

Dan

Tenaga

Kependidikan

Pendidik

Dan

Tenaga

Kependidikan

Pendidik

Dan

Tenaga

Kependidikan

Pendidikan Dasar; 2) Kepala

Seksi

Pengembangan

Pendidikan Menengah; 3) Kepala

Seksi

Pengembangan

Pendidikan Non Formal. Di samping itu pada Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang telah

ditetapkan

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Provinsi

Jawa

Tengah

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagai berikut : a.

Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Seksi Pelatihan; 3) Kepala Seksi Evaluasi dan Pengujian.


21

b.

Kepala Balai Pengembangan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Pendidikan, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

c.

Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Khusus, membawahkan : 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Seksi Pembelajaran dan Evaluasi; 3) Kepala Seksi Pengelolaan Sekolah.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana gambar di bawah ini : Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah


22

B. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN 1.

Sumber Daya Manusia (SDM) Data Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 tercatat sebanyak 933 pegawai yang terdiri dari 438 pegawai laki-laki dan 495 pegawai perempuan yang terdistribusi pada Sekretariat, Bidang dan UPT dengan sebaran sebagai berikut : Tabel 2.1 Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2013 No

UNIT KERJA

I.

Tenaga Administrasi

1.

Sekretariat

2.

Tingkat Pendidikan

JML ORG

SD

SMP

SMA

382

10

17

136

122

6

10

Bidang Pendidikan Dasar

48

0

3.

Bidang Pendidikan Menengah

41

4.

Bidang Pendidikan Non Formal dan PT Bidang Peningkatan Pendidik dan

5.

Tenaga Kependidikan

DIP

S1

S2

S3

24

135

61

2

44

5

40

17

0

0

20

5

16

7

0

0

1

11

3

16

9

1

47

0

1

10

2

24

9

1

32

0

1

12

4

10

5

0

6.

BP Pendidikan Kejuruan

41

1

3

20

0

10

7

0

7.

BP Pendidikan Khusus

14

0

0

1

2

6

5

0

8.

25

2

0

10

1

10

2

0

9.

BP Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan SLB N 1 Pemalang

8

1

1

4

1

1

0

0

10.

SLB N 2 Pemalang

2

0

0

1

0

1

0

0

11.

SLB N Surakarta

2

0

0

0

1

1

0

0

12.

SLB N Semarang

0

0

0

0

0

0

0

0

II

Jab Fungsional

551

0

0

0

133

412

16

0

1.

Pengawas Sekolah

17

0

0

0

0

11

6

0

2.

Guru SLB :

534

0

0

0

133

401

10

0

- Kares Semarang

186

0

0

0

39

138

9

0

- Kares Magelang

41

0

0

0

18

23

0

0

- Kares Pati

20

0

0

0

0

20

0

0

- Kares Surakarta

190

0

0

0

49

140

1

0

- Kares Banyumas

13

0

0

0

4

9

0

0

- Kares Pekalongan

84

0

0

0

13

71

0

0

933

10

17

133

147

547

77

2

JUMLAH

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data tersebut diatas, struktur pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah cukup baik, karena sebagaian besar telah berkualifikasi S1 sebanyak 547 orang (58,63%) dan yang berkualifikasi S2 Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

23

dan S3 sebanyak 79 orang (8,47%). Khusus untuk pegawai administrasi pada SLB N Semarang terdata kosong karena masuk sebagai pegawai administrasi pada Balai Pengembangan Pendidikan Khusus (BP-Diksus) Semarang. Ditinjau dari pangkat/golongan distribusi pegawai berada antara golongan I sampai dengan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan III. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai terdeskripsikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.2 Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Menurut Golongan Tahun 2013 GOLONGAN No

UNIT KERJA

I.

Tenaga Administrasi

1.

I

II

III

JUMLAH

IV

11

79

229

63

382

Sekretariat

8

39

66

9

122

2.

Bidang Pendidikan Dasar

0

3

39

6

48

3.

Bidang Pendidikan Menengah

0

3

27

11

41

4.

Bidang Pendidikan Non Formal dan PT

0

3

35

9

47

5.

0

1

26

5

32

6.

Bidang Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan BP Pendidikan Kejuruan

1

18

6

16

41

7.

BP Pendidikan Khusus

0

4

6

4

14

8.

1

4

17

3

25

9.

BP Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan SLB N 1 Pemalang

1

4

3

0

8

10.

SLB N 2 Pemalang

0

0

2

0

2

11.

SLB N Surakarta

0

0

2

0

2

12.

SLB N Semarang

0

0

0

0

0

II

Jab Fungsional

0

74

363

114

551

1.

Pengawas Sekolah

0

0

2

15

17

2.

Guru SLB :

0

74

361

99

534

- Kares Semarang

0

14

115

57

186

- Kares Magelang

0

25

16

0

41

- Kares Pati

0

0

20

0

20

- Kares Surakarta

0

24

155

11

190

- Kares Banyumas

0

7

6

0

13

- Kares Pekalongan

0

4

49

31

84

11

153

592

177

933

JUMLAH

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Bermodal SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personel memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan pendidikan di Jawa Tengah. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

24

2.

Sumber Daya Aset. Sumber daya aset ini merupakan hasil dari modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang tersebar pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan (BP-Dikjur), Balai Pengembangan Pendidikan Khusus (BP-Diksus) dan Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BP-TIKP). Adapun rincian data aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Data Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 No

Nama Barang

Jumlah

Harga (Rp.)

Keterangan

1.

Tanah

9 bidang

104.450.682.852

9 Tanah bangunan

2.

Bangunan Gedung

186 unit

93.559.004.417

3.

Alat Angkutan

21 unit

1.742.086.452

180 Gedung kantor 1 Rumah Dinas 5 Mushola/Masjid Roda 4 : 1 Sedan 14 station wagon Roda 2 : 2 Merk Yamaha 4 Merk Honda

4.

Alat-alat Kantor/ Rumah Tangga Alat-alat Studio

23.403 unit

35.540.946.445

880 unit

3.818.374.313

Buku-buku/ Alat Perpustakaan Barang-barang bercorak kesenian/ kebudayaan

101.553 set

3.634.042.977

5. 6. 7.

630 unit

194.827.500

Sumber : Data Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

C. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Oleh karena itu tugas utama pembangunan pendidikan adalah memberi konstribusi yang berarti bagi pemecahan permasalahan bangsa. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

25

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertekad mewujudkan insan Jawa Tengah yang bemoral, kompetitif dan berwawasan kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 1. Aspek Pelayanan Umum a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Jenis pelayanan PAUD meliputi : (1) Taman Penintipan Anak (TPA) dengan sasaran anak usia 0-2 tahun, (2) Kelompok Bermain (KB) dengan sasaran anak usia 3-4 tahun, dan (3) Taman Kanakkanak/Raudlotul Athfal (TK/TKLB/RA) dengan sasaran anak usia 5-6 tahun. 1) Perkembangan TK/TKLB/RA Sejalan dengan perkembangan penduduk dan meningkatnya peran serta masyarakat di Jawa Tengah, pembangunan pendidikan anak usia dini, khususnya TK/RA mengalami peningkatan cukup signifikan mulai tahun 2008 s.d. 2012, dengan data sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.4 Data Perkembangan TK/TKLB/RA di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012. No

Komponen

1.

Sekolah

2.

2008

2009

2010

2011

2012

14.530

14.727

15.408

16.932

17.387

Siswa

501.365

558.685

650.551

689.131

688.389

3.

Kelas

25.688

20.515

32.688

37.365

40.905

4.

Kondisi Ruang Kelas : - Baik

14.628

16.955

19.612

20.482

22.064

- Rusak Ringan

4.150

3.933

3.266

2.548

2.215

- Rusak Berat

1.138

1.955

2.041

4.174

3.915

35.688

40.013

42.613

44.667

47.478

5.

Guru

Sumber : Data Profil Pendidikan Provinsi Jawa Tengah


26

2) Angka Partisipasi Kasar PAUD Angka Partisipasi Kasar PAUD di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2008-2012 juga mengalami peningkatan dari 59,22% pada Tahun

2008

menjadi

70,50%

pada

Tahun

2012.

Kondisi

ini

menunjukkan bahwa kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak meningkat. Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, APK PAUD Jawa

Tengah

berada

diatas

capaian

nasional

sebesar

63%,

selengkapnya sebagaimana Gambar 2.2 Gambar 2.2 Angka Partisipasi Kasar PAUD Provinsi Jawa Tengah

Persentase

Tahun 2008 – 2012

72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52

70.5 68.59

68.41

62.04 59.22

2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

3) Kualifikasi Pendidik PAUD Kualifikasi

pendidik

salah

satunya

ditunjukkan

melalui

indikator

kualifikasi S1/D4 pendidik. Selama kurun waktu tahun 2008-2012 persentase pendidik TK/TKLB/RA yang memiliki kualifikasi S1/D4 mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada Gambar 2.3


27

Gambar 2.3 Persentase Pendidik PAUD Berkualifikasi S1/D4 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 35.00

persentase

30.00

30.01

25.00 20.00

18.83

20.99

15.00 10.00

12.00

11.30

5.00 2008

2009

2010

2011

2012

tahun

b. Pendidikan Dasar (DIKDAS) Jenjang Pendidikan Dasar (DIKDAS) merupakan program prioritas dalam rangka menuntaskan wajib belajar 9 tahun di Jawa Tengah. Sasaran Dikdas adalah anak usia 7-12 tahun untuk jenjang SD/SDLB/MI dan anak usia 1315 tahun untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs. 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur pendidikan dasar dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2008 sebesar 98,83% meningkat menjadi 98,87% pada tahun 2012. APS penduduk usia 13-15 tahun mengalami peningkatan dari 84,27% pada tahun 2008 menjadi 89,59% pada tahun 2012 sebagaimana gambar 2.4 dibawah ini :


28

Gambar 2.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Dikdas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012 105 100

98.83

98.95

98.8

98.62

98.87

95 88.39

90 85

APS 7-12 TH APS 13-15 TH

85.33

84.59

84.27

89.59

80 75 2008

2009

2010

2011

2012

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Dikdas di Jawa Tengah selama kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan dari 92,62% pada tahun 2008 menjadi 100,50% pada tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jawa Tengah telah berhasil diatas capaian nasional sebesar 99,47%, selengkapnya sebagaimana Gambar 2.5 Gambar 2.5 Angka Partisipasi Kasar Wajar Dikdas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 102.00

Persentase

100.00

99.40

99.72

100.50

98.00 96.93

96.00 94.00 92.00

92.62

90.00 88.00 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun


29

3) Perkembangan SD/SDLB/MI Dengan pertumbuhan penduduk usia 7-12 tahun di Jawa Tengah yang secara umum menurun mengakibatkan jumlah siswa SD/MI juga mengalami penurunan sehingga sebagian lembaga SD/SDLB/MI di Kabupaten/Kota dilakukan regrouping. Data perkembangan SD/SDLB/MI di Jawa Tengah tahun 2008-2012 sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.5 Data Perkembangan SD/SDLB/MI di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012. No

Komponen

1.

Sekolah

2.

2008

2009

2010

2011

2012

23.775

23.480

22.847

23.520

23.358

Siswa

3.972.889

3.853.288

3.743.925

3.709.232

3.669.968

3.

Kelas

146.875

147.900

147.911

148.277

148.388

4.


71.137

80.638

87.778

93.672

94.204

- Rusak Ringan

44.232

38.843

35.323

33.197

34.655

- Rusak Berat

33.355

31.477

27.566

22.946

20.338

230.721

236.126

233.451

225.311

241.749

- Perpustakaan

5.441

7.427

8.088

9.654

10.379

- UKS

6.493

8.785

11.008

12.295

12.466

5.

Guru

6.

Fasilitas :


4) Perkembangan SMP/SMPLB/MTs Jumlah lembaga pendidikan ini cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah kelas dan jumlah guru SMP/SMPLB/MTs di Jawa Tengah. Data perkembangan SMP/SMPLB/MTs di Jawa Tengah tahun 2008-2012 sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.6 Data Perkembangan SMP/SMPLB/MTs di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012. No

Komponen

1.

Sekolah

2. 3.

2008

2009

2010

2011

2012

4.195

4.324

4.448

4.541

4.679

Siswa

1.555.653

1.574.741

1.631.457

1.606.619

1.624.843

Kelas

42.289

42.944

44.068

45.835

47.718


30

No 4.

Komponen

2008

2009

2010

2011

2012


35.313

36.806

37.440

38.876

40.274

- Rusak Ringan

5.447

5.083

5.271

5.833

6.239

- Rusak Berat

2.227

2.007

1.873

1.679

1.644

99.367

105.653

108.642

112.703

113.174

- Perpustakaan

2.928

2.998

3.099

3.337

4.034

- Laboratorium

4.151

4.255

4.315

4.428

4.874

- UKS

1.660

2.561

2.655

2.810

3.227

5.

Guru

6.

Fasilitas :


5) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung semua penduduk usia sekolah. Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari 63,35 menjadi 64,07. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan SD/MI di Jawa Tengah cukup memadai. Pada kurun waktu yang sama rasio ketersediaan SMP/MTs per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari 21,93 menjadi 26,63. Namun demikian kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah SMP/MTs relatif kurang memadai, karena idealnya mencapai rasio 52,08. Data selengkapnya terlihat dalam Tabel 2.8 Tabel 2.7 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Jenjang Dikdas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No 1.

Komponen

2008

2009

2010

2011

2012

SD/MI - Sekolah - Jumlah Penduduk 712 tahun - Rasio SD/MI per 10.000 penduduk 712 tahun


23.775

23.480

22.847

23.520

23.358

3.753.089

3.710.248

3.637.446

3.693.871

3.645.929

63,35

63,28

62,88

63,67

64,07

31

No 2.

Komponen

2008

2009

2010

2011

2012

SMP/MTs - Sekolah

4.195

4.324

4.448

4.541

4.679

- Jumlah Penduduk 1.912.941 13-15 tahun - Rasio SMP/MTs per 21,93 10.000 penduduk 13-15 tahun Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka

1.873.746

1.741.098

1.761.901

1.756.919

23,08

25,55

25,77

26,63

6) Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan

tingkat

pendidikan.

Rasio

ini

selain

mengindikasikan

ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran. Selama kurun waktu Tahun 2008-2012, rasio ketersediaan guru terhadap murid SD/MI di Jawa Tengah cenderung membaik karena mengalami penurunan dari 17,22 menjadi 15,18. Demikian pula pada jenjang SMP/SMPLB/MTs juga membaik, dikarenakan menurun dari 15,65 menjadi 14,36. Data selengkapnya terdapat pada Tabel 2.9 Tabel 2.8 Rasio Guru dan Murid Jenjang Dikdas Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No 1.

Komponen

2009

2010

2011

2012

230.721

236.126

233.451

225.311

241.749

3.972.889

3.853.288

3.743.925

3.709.232

3.669.968

17,22

16,32

16,04

16,46

15,18

99.367

105.653

108.642

112.703

113.174

1.555.653

1.574.741

1.631.457

1.606.619

1.624.843

15,65

14,90

15,04

14,25

14,36

SD/MI - Jumlah Guru - Jmulah Siswa - Rasio

2.

2008

SMP/MTs - Jumlah Guru - Jumlah Siswa - Rasio

Sumber : Data Profil Pendidikan Jawa Tengah

7) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu. Rasio guru/murid per kelas rata-rata untuk jenjang SD/MI capaiannya kurang baik ditunjukkan dengan menurunnya rasio dari 1,36 pada tahun 2008 menjadi 1,07 pada tahun 2012. Pada kurun waktu yang sama untuk Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

32

jenjang SMP/MTs capaiannya baik dikarenakan meningkat dari 2,03 menjadi 2,31 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini : Tabel 2.9 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata pada Jenjang Dikdas Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No 1.

2.

Komponen

2008

2009

2010

2011

2012

- Jumlah Kelas

146.875

147.900

147.911

148.277

148.388

- Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs

1,36

1,20

1,16

1,15

1,07

SD/MI

- Jumlah Kelas

42.289

42.944

44.068

- Rasio guru/murid 2,03 2,33 per kelas rata-rata Sumber : Data Profil Pendidikan Jawa Tengah

45.835

2,29

47.718

2,21

2,31

8) Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah (Drop Out) untuk jenjang pendidikan dasar mengalami penurunan. Angka DO siswa SD/SDLB/MI turun dari 0,3% menjadi 0,12% dan Angka DO siswa SMP/SMPLB/MTs turun dari 0,98 menjadi 0,38. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.6 Gambar 2.6 Angka Putus Sekolah (DO) Dikdas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 1.20 0.98

persentase

1.00

0.72

0.80

0.68

0.60 0.40

DO SD/MI

0.50 0.30

0.38 0.22

0.22

0.16

0.20

DO SMP/MTs

0.12

0.00 2008

2009

2010

2011

2012

tahun

9) Angka Lulusan Angka

lulusan

menunjukkan

tingkat

keberhasilan

siswa

dalam

menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

33

Capaian Angka Lulusan SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs tahun 20082012 mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada gambar 2.7 Gambar 2.7 Angka Lulusan (AL) Jenjang Dikdas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 102.00

Persentase

98.00 96.00

96.29

95.98

95.17

93.96

94.00

99.95 99.15

99.05 98.40

100.00

AL SD/MI

94.00

AL SMP/MTs

92.83

92.00 90.00 88.00 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

10) Angka Melanjutkan Persentase siswa lulusan SD/SDLB/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/SMPLB/MTs dalam kurun waktu tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Angka melanjutkan (Angka Transisi) ke SMP/MTs sebesar 90,04 menjadi 94,57% dapat dilihat pada Gambar 2.8 Gambar 2.8 Angka Melanjutkan (AT) Jenjang Dikdas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 95.00

94.57

94.00

93.78

persentase

93.00

92.64

92.00

92.01

91.00 90.00

90.04

89.00 88.00 87.00 2008

2009

2010

2011

2012

tahun


34

11) Kualifikasi Pendidik Dikdas Selama kurun waktu tahun 2008-2012 persentase pendidik SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs yang memiliki kualifikasi S1/D4 mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada Gambar 2.9 Gambar 2.9 Persentase Pendidik Dikdas Berkualifikasi S1/D4

persentase

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 -

84.57 78.01

76.03

74.70

73.80

51.56

45.40

SD/MI

34.11 22.90

SMP/MTs

25.90

2008

2009

2010

2011

2012

tahun

c. Pendidikan Menengah (DIKMEN) Jenjang Pendidikan Menengah (DIKMEN) merupakan jenjang strategis dalam mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau terjun ke dunia usaha/dunia kerja (DU/DI). Sasaran Dikmen adalah anak usia 16-18 tahun untuk jenjang SMA, SMALB, SMK dan MA. 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan menengah relatif rendah. APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari tahun 2008 sebesar 53,36% menjadi 58,56% pada tahun 2012. Perkembangan

Angka

Partisipasi

Sekolah

(APS)

pada

jenjang

pendidikan menengah dapat dilihat pada Gambar 2.10


35

Gambar 2.10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Dikmen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012

Persentase

59.00 58.00 57.00 56.00 55.00 54.00 53.00 52.00 51.00 50.00 49.00

58.56

55.00 53.72

53.36

52.84

2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) Dikmen di Jawa Tengah selama kurun waktu 2008-2012 mengalami peningkatan dari 53,51% pada tahun 2008 menjadi 67,00% pada tahun 2012. Walaupun mengalami peningkatan namun capaian tersebut termasuk kategori rendah karena disebabkan

antara

lain

disebabkan

tingginya

biaya

pendidikan,

keberadaan sekolah secara geografis jauh dari pemukiman dan kurangnya sarana prasarana atau jumlah sekolah. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.11 Gambar 2.11 Angka Partisipasi Kasar Dikmen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 80.00 70.00

64.62

Persentase

60.00 50.00

53.51

64.93

67.00

54.87

40.00 30.00 20.00 10.00 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun


36

3) Perkembangan SMA/SMALB/SMK/MA Perkembangan

jumlah

sekolah,

siswa

dan

guru

pada

jenjang

SMA/SMALB/SMK/MA di Jawa Tengah telah meningkat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Data perkembangan SMA/SMALB/SMK/MA di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.10 Data Perkembangan SMA/SMALB/SMK/MA di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012. No

Komponen

1.

Sekolah

2.

2008

2009

2010

2011

2012

2.172

2.309

2.458

2.513

3.407

Siswa

894.073

934.743

985.942

1.105.319

1.060.257

3.

Kelas

25.375

26.144

26.307

27.966

31.092

4.


23.222

23.603

24.359

25.588

27.268

- Rusak Ringan

1.547

1.548

1.761

1.832

2.183

830

916

890

343

269

67.429

71.173

90.090

101.656

103.187

- Perpustakaan

1.662

1.706

1.789

1.906

1.933

- Laboratorium

3.254

3.954

4.269

4.830

5.966

557

655

686

847

1.303

1.299

1.454

1.489

1.600

1.615

- Rusak Berat 5.

Guru

6.

Fasilitas :

- Ketrampilan - UKS


4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Selama kurun waktu 2008-2012 ketersediaan SMA/SMALB/SMK/MA mengalami peningkatan yaitu dari 13,18 pada tahun 2008 menjadi 22,04 per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2012. Rasio ideal mendekati angka 30 sehingga kondisi tersebut ideal, sebagaimana pada tabel 2.10. Tabel 2.11 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Jenjang Dikmen di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No 1

Komponen Sekolah

2008

2009

2010

2011

2012

2.172

2.309

2.458

2.513

3.407

Jumlah penduduk 1.647.632 usia 16-18 tahun 3 Rasio SMA/SMALB/ 13,18 SMK/MA per 10.000 penduduk 16-18 tahun Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka

1.623.463

1.547.110

1.505.602

1.545.555

14,22

15,89

16,69

22,04

2


37

5) Rasio Guru terhadap Murid Selama kurun waktu Tahun 2008-2012, rasio ketersediaan guru terhadap murid SMA/SMALB/SMK/MA di Jawa Tengah cenderung membaik karena mengalami penurunan dari 13,26 menjadi 10,27. Data selengkapnya terdapat pada Tabel 2.11 Tabel 2.12 Rasio Guru dan Murid Jenjang Dikmen Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No

Komponen

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah Guru

67.429

71.173

90.090

101.656

103.187

2

Jumlah Siswa

894.073

934.743

985.942

1.105.319

1.060.257

3

Rasio

13,26

13,13

10,94

9,99

10,27

Sumber : Data Profil Pendidikan Jawa Tengah

12) Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.14. Tabel 2.13 Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata pada Jenjang Dikmen Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 No 1

Komponen Jumlah Kelas

2

2008 25.375

2009 26.144

- Rasio guru/murid 6,65 5,56 per kelas rata-rata Sumber : Data Profil Pendidikan Jawa Tengah

2010 26.307 5,18

2011 27.966 4,57

2012 31.092 4,17

6) Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah (Drop Out) untuk jenjang pendidikan menengah mengalami penurunan. Angka DO SMA/SMALB/SMK/MA turun dari 0,11% menjadi 0,08%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12


38

Gambar 2.12 Angka Putus Sekolah (DO) Dikmen Provinsi Jawa Tengah

persentase

Tahun 2008 – 2012 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 -

0.17

0.11

0.10

2008

2009

2010

0.09

2011

0.08

2012

tahun

7) Angka Lulusan Capaian

Angka

Lulusan

SMA/SMALB/SMK/MA

tahun

2008-2012

mengalami peningkatan dari 93,13% menjadi 95,59% sebagaimana terlihat pada gambar 2.13 Gambar 2.13 Angka Lulusan (AL) Jenjang Dikmen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 96.00

95.59

persentase

95.00

95.00 94.19

94.00 93.00

93.13 92.03

92.00 91.00 90.00 2008

2009

2010

2011

2012

tahun

8) Angka Melanjutkan Persentase siswa lulusan SMP/SMPLB/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMALB/SMK/MA dalam kurun waktu tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Angka melanjutkan (Angka Transisi) ke SMA/SMALB/ SMK/MA sebesar 71,95 menjadi 81,07% dapat dilihat pada Gambar 2.14


39

Gambar 2.14 Angka Melanjutkan (AT) Jenjang Dikmen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 82.00

81.07

80.00 persentase

78.00

76.99

76.00

75.62 74.13

74.00 72.00

71.95

70.00 68.00 66.00 2008

2009

2010

2011

2012

tahun

9) Kualifikasi Pendidik Dikmen Selama

kurun

waktu

SMA/SMALB/SMK/MA

tahun

yang

2008-2012

memiliki

persentase

kualifikasi

S1/D4

pendidik mengalami

peningkatan dari 82,50% pada tahun 2008 menjadi 91,85% pada tahun 2012 sebagaimana tertera pada Gambar 2.15 Gambar 2.15 Persentase Pendidik Dikmen Berkualifikasi S1/D4

persentase

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 94.00 92.00 90.00 88.00 86.00 84.00 82.00 80.00 78.00 76.00

91.85 88.48 85.81 82.50

2008

83.20

2009

2010

2011

2012

tahun


40

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2008 sebesar 71,6, meningkat menjadi 73,36 pada Tahun 2012, secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.16. Gambar 2.16 Persentase IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 73.50

73.36

persentase

73.00

72.94

72.50

72.49 72.10

72.00 71.50

71.60

71.00 70.50 2008

2009

2010

2011

2012

tahun

Apabila dilihat dari IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah, dapat dilihat bahwa beberapa kabupaten/kota memiliki IPM di atas IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Kabupaten/kota yang memiliki IPM tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta (78,60), sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Brebes (69,37). IPM kabupaten/kota masih sangat perlu untuk ditingkatkan guna meningkatkan kualitas hidup penduduk di tiap kabupaten/kota khususnya dan mendukung pencapaian kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.12.


41

Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Kabupaten/Kota Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Kab/Kota Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Jawa Tengah

Angka Harapan Hidup (Tahun) 71,43 69,83 70,68 69,36 69,43 71,04 70,48 70,23 70,49 71,84 70,36 72,42 72,36 72,95 70,05 71,48 70,34 72,95 69,73 71,13 71,95 72,60 72,77 69,10 70,57 69,56 68,12 69,38 68,26 70,34 72,35 71,25 72,24 70,63 69,12 71,71

Angka Melek Huruf (Persen) 91,49 94,24 93,52 88,49 91,54 92,79 91,43 93,31 87,97 89,93 90,73 84,32 88,95 84,41 90,94 85,06 91,37 87,61 93,74 93,29 92,54 94,20 95,97 89,77 89,93 92,11 90,80 90,64 86,69 97,52 96,73 96,55 96,98 95,94 94,91 90,45

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun 6,87 7,79 7,23 6,35 6,93 7,93 6,56 7,55 7,43 8,31 8,53 6,65 8,27 7,22 6,83 6,46 7,05 7,01 8,49 7,58 7,62 8,07 7,10 7,11 6,73 6,80 6,54 6,62 6,07 10,36 10,49 9,98 10,30 8,72 8,30 7,39

Pengeluaran perkapita Disesuaikan (Ribu Rp. 639,78 641,78 638,41 641,53 641,78 638,51 632,71 641,45 634,86 649,49 652,39 653,07 651,05 633,90 638,68 645,28 646,90 652,22 642,02 639,89 635,62 640,67 640,56 642,55 634,28 646,96 641,52 646,19 640,06 655,08 658,92 653,16 652,80 647,14 656,99 643,53

IPM 72,77 73,33 72,97 70,70 71,86 73,53 71,45 73,14 71,50 74,46 74,21 72,59 74,62 71,85 71,77 71,49 72,81 73,81 73,69 73,54 73,52 74,98 74,74 71,48 71,41 72,37 70,66 71,74 69,37 77,26 78,60 77,13 77,98 75,25 74,63 73,36

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka, 2013

Gambaran indikator pembentuk IPM di bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan angka Rata-rata Lama Sekolah. Secara lengkap data pendukung IPM per Kab/Kota selama kurun waktu 2008-2012 sebagai berikut : a. Angka Melek Huruf Perkembangan Angka Melek Huruf di Jawa Tengah penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung meningkat dari sebesar 89,24% (Tahun 2008) menjadi 90,45% (Tahun 2012). Kondisi ini menggambarkan semakin banyak penduduk usia tersebut yang mampu membaca dan menulis. Dibandingkan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

42

dengan provinsi lain di Pulau Jawa capaian kinerja Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan ke-5 dan masih berada di bawah angka nasional sebesar 93,25. Perkembangan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah selama 2008 - 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.17 Gambar 2.17 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah

persentase

Tahun 2008 – 2012 90.60 90.40 90.20 90.00 89.80 89.60 89.40 89.20 89.00 88.80 88.60

90.34

90.45

89.95 89.46 89.24

2008

2009

2010

2011

2012

tahun

Angka Melek Huruf di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada pada tahun 2012, terlihat capaian tertinggi adalah Kota Magelang (97,52), dan yang terendah Kabupaten Wonogiri (84,32). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.15 Perkembangan Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2012 No

Kabupaten/Kota

2008

2009

2010

2011

2012

1

Kab. Cilacap

90,10

90,28

90,28

91,48

91,49

2

Kab. Banyumas

93,92

93,98

93,98

94,06

94,24

3

Kab. Purbalingga

93,01

93,02

93,48

93,50

93,52

4

Kab. Banjarnegara

88,24

88,43

88,43

88,48

88,49

5

Kab. Kebumen

90,39

90,40

90,74

91,53

91,54

6

Kab. Purworejo

89,20

89,78

91,51

91,74

92,79

7

Kab. Wonosobo

88,91

89,27

90,47

91,16

91,43

8

Kab. Magelang

91,34

91,35

91,35

93,29

93,31


43

No

Kabupaten/Kota

2008

2009

2010

2011

2012

9

Kab. Boyolali

85,96

85,97

85,97

87,96

87,97

10

Kab. Klaten

89,28

89,70

89,90

89,92

89,93

11

Kab. Sukoharjo

90,36

90,38

90,69

90,72

90,73

12

Kab. Wonogiri

82,03

82,14

82,18

83,50

84,32

13

Kab. Karanganyar

84,76

84,96

86,91

88,90

88,95

14

Kab. Sragen

81,15

82,26

84,36

84,41

84,41

15

Kab. Grobogan

90,18

90,36

90,36

90,41

90,94

16

Kab. Blora

82,97

83,19

83,19

85,06

85,06

17

Kab. Rembang

88,79

89,43

91,17

91,36

91,37

18

Kab. Pati

86,28

86,38

86,42

87,59

87,61

19

Kab. Kudus

91,98

92,48

93,71

93,73

93,74

20

Kab. Jepara

92,92

93,09

93,09

93,15

93,29

21

Kab. Demak

90,82

90,95

91,36

92,53

92,54

22

Kab. Semarang

93,51

93,62

93,62

93,67

94,20

23

Kab. Temanggung

95,93

95,94

95,94

95,96

95,97

24

Kab. Kendal

88,93

88,96

89,15

89,31

89,77

25

Kab. Batang

87,62

87,74

88,09

89,90

89,93

26

Kab. Pekalongan

89,94

90,60

92,05

92,08

92,11

27

Kab. Pemalang

87,34

87,75

90,76

90,79

90,80

28

Kab. Tegal

89,09

89,21

89,26

89,47

90,64

29

Kab. Brebes

84,85

85,21

86,14

86,15

86,69

30

Kota Magelang

97,17

97,25

97,25

97,29

97,52

31

Kota Surakarta

96,66

96,67

96,68

96,71

96,73

32

Kota Salatiga

96,49

96,50

96,50

96,52

96,55

33

Kota Semarang

95,94

96,44

96,44

96,47

96,98

34

Kota Pekalongan

95,37

95,48

95,68

95,93

95,94

35

Kota Tegal

94,87

94,88

94,88

94,90

94,91

Jawa Tengah

89,24

89,46

89,95

90,34

90,45


b. Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah meningkat dalam kurun waktu 2008 - 2012 yaitu dari 6,86 tahun menjadi 7,39 tahun. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin meningkat, baik pada jenjang pendidikan yang diikuti maupun pada besaran peserta pendidikannya. Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.17. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

44

Gambar 2.18 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah

lama sekolah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 7.50 7.40 7.30 7.20 7.10 7.00 6.90 6.80 6.70 6.60 6.50

7.39 7.29

7.24 7.07 6.86

2008

2009

2010

2011

2012

tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada Tahun 2012, capaian tertinggi adalah Kota Surakarta (10,49 tahun), sedangkan terendah Kabupaten Brebes (6,07 tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.14. Tabel 2.16 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2012 No

Kabupaten/Kota

2008

2009

2010

2011

2012

1

Kab. Cilacap

6,60

6,72

6,85

6,86

6,87

2

Kab. Banyumas

7,49

7,72

7,73

7,76

7,79

3

Kab. Purbalingga

6,46

6,81

7,18

7,21

7,23

4

Kab. Banjarnegara

5,98

6,20

6,33

6,34

6,35

5

Kab. Kebumen

6,65

6,84

6,87

6,92

6,93

6

Kab. Purworejo

7,30

7,70

7,75

7,84

7,93

7

Kab. Wonosobo

6,11

6,27

6,27

6,55

6,56

8

Kab. Magelang

7,10

7,26

7,26

7,33

7,55

9

Kab. Boyolali

7,10

7,29

7,37

7,42

7,43

10

Kab. Klaten

7,75

7,93

8,27

8,28

8,31

11

Kab. Sukoharjo

8,15

8,36

8,36

8,52

8,53

12

Kab. Wonogiri

6,10

6,29

6,32

6,35

6,65

13

Kab. Karanganyar

7,05

7,17

7,39

7,41

8,27

14

Kab. Sragen

6,50

6,88

6,99

7,02

7,22

15

Kab. Grobogan

6,60

6,76

6,76

6,81

6,83

16

Kab. Blora

6,02

6,25

6,25

6,45

6,46

17

Kab. Rembang

6,65

6,85

6,85

6,89

7,05


45

No

Kabupaten/Kota

2008

2009

2010

2011

2012

18

Kab. Pati

6,80

6,95

6,95

6,98

7,01

19

Kab. Kudus

7,80

8,11

8,11

8,12

8,49

20

Kab. Jepara

7,22

7,40

7,40

7,52

7,58

21

Kab. Demak

7,00

7,26

7,59

7,60

7,62

22

Kab. Semarang

7,15

7,40

7,75

7,87

8,07

23

Kab. Temanggung

6,70

6,86

7,01

7,09

7,10

24

Kab. Kendal

6,69

6,90

6,91

6,93

7,11

25

Kab. Batang

6,02

6,34

6,71

6,72

6,73

26

Kab. Pekalongan

6,50

6,66

6,66

6,70

6,80

27

Kab. Pemalang

6,10

6,49

6,49

6,51

6,54

28

Kab. Tegal

6,24

6,42

6,56

6,60

6,62

29

Kab. Brebes

5,50

5,62

5,70

5,72

6,07

30

Kota Magelang

10,00

10,10

10,21

10,22

10,36

31

Kota Surakarta

10,15

10,32

10,32

10,34

10,49

32

Kota Salatiga

9,50

9,75

9,94

9,97

9,98

33

Kota Semarang

9,80

9,98

9,98

10,11

10,30

34

Kota Pekalongan

8,52

8,66

8,66

8,69

8,72

35

Kota Tegal

8,06

8,25

8,25

8,27

8,30

Jawa Tengah

6,86

7,07

7,24

7,29

7,39


3. Capaian MDGs Salah satu indikator pencapaian Rencana Aksi Daerah MDGs Tingkat Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar. a. Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan

jenjang pendidikannya. Angka

Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK

digunakan untuk mengukur keberhasilan

program pembangunan

pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling


46

sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masingmasing jenjang pendidikan. Gambar 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 140.00

persentase

120.00 106.79 100.00

107.31 96.93

92.62

108.00 99.40

80.00

64.62 53.51

60.00

114.93 99.72

109.06 100.50

67.00

64.93

54.87

SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/MTs SMA/SMALB/SMK/MA

40.00 20.00 0.00 2008

2009

2010

2011

2012

tahun

Sedangkan sebaran kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.15. Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2012

No.

2010

Kabupaten/ Kota

SD/MI

2011

SMP/

SM/

MTs

MA

SD/MI

2012

SMP/

SM/

MTs

MA

SD/MI

SMP/MTs

SM/MA

1

Kab. Cilacap

117,12

97,28

52,23

112.42

96.16

56.23

118.61

100.70

75.99

2

Kab. Banyumas

116,60

99,20

77,40

112.94

99.77

70.57

117.16

102.01

61.31

3

Kab. Purbalingga

115,10

94,78

46,58

110.06

97.88

47.42

125.18

100.63

71.73

4

Kab. Banjarnegara

116,11

89,00

42,61

113.74

90.72

46.27

118.92

94.54

75.90

5

Kab. Kebumen

119,63

102,45

69,17

109.26

101.84

62.04

118.81

104.36

65.97

6

Kab. Purworejo

119,97

107,21

93,50

115.25

109.76

97.90

125.19

103.73

89.21

7

Kab. Wonosobo

120,02

83,96

39,07

113.71

99.82

41.92

117.36

104.47

65.93

8

Kab. Magelang

122,48

90,90

48,07

116.17

92.04

39.87

107.52

94.56

65.10

9

Kab. Boyolali

122,06

102,15

66,09

118.26

101.29

62.15

120.42

100.74

73.18

10

Kab. Klaten

121,86

102,3

95,95

120.12

101.06

85.58

118.83

100.85

80.25

11

Kab. Sukoharjo

117,32

112,15

77,47

116.38

114.18

87.95

121.76

102.44

75.48

12

Kab Wonogiri

116,35

101,56

69,95

112.75

100.51

65.37

112.17

101.20

77.86

13

Kab. Karanganyar

119,93

102,90

67,99

120.07

102.10

64.01

119.01

101.90

76.39

14

Kab. Sragen

120,58

109,36

74,96

115.40

107.82

74.08

116.16

100.26

82.48

15

Kab. Grobogan

118,18

89,21

43,23

113.18

92.99

50.08

113.99

94.31

43.45

16

Kab. Blora

120,18

99,83

58,98

115.54

98.87

52.30

118.70

99.83

70.99

17

Kab. Rembang

121,39

101,96

67,50

119.99

101.39

71.45

118.09

100.85

57.74

18

Kab Pati

120,36

103,20

73,63

116.04

102.99

73.27

120.47

104.34

50.98

19

Kab. Kudus

107,40

103,81

77,73

102.35

103.48

80.67

116.37

98.00

85.62

20

Kab. Jepara

119,40

99,30

57,85

114.12

99.18

65.00

116.47

101.07

73.15

21

Kab. Demak

116

100,73

50,24

111.52

99.50

59.56

118.00

99.34

57.69

22

Kab. Semarang

119,83

105,59

56,23

118.19

107.95

56.86

119.70

99.38

59.85

23

Kab. Temanggung

121,45

101,11

68,07

118.29

99.88

67.34

122.48

102.73

50.52

24

Kab. Kendal

119,96

101,33

63,78

115.77

103.92

71.10

118.70

101.59

56.50

25

Kab. Batang

120,25

99,07

47,08

114.66

99.72

51.14

124.57

99.16

48.49

26

Kab. Pekalongan

119,65

97,09

44,16

114.25

100.43

47.55

115.27

100.33

62.34


47

2010

Kabupaten/

No.

Kota

SD/MI

2011

SMP/

SM/

MTs

MA

SD/MI

2012

SMP/

SM/

MTs

MA

SD/MI

SMP/MTs

SM/MA

27

Kab. Pemalang

120,69

94,74

53,20

115.60

95.52

58.16

115.93

101.27

54.82

28

Kab. Tegal

120,71

96,08

51,62

117.84

97.86

53.43

117.74

98.68

60.90

29

Kab. Brebes

120,75

94,67

50,09

115.02

94.08

54.74

116.04

94.81

46.85

30

Kota Magelang

119,61

106,17

80,76

118.35

110.61

75.06

126.94

111.53

154.62

31

Kota Surakarta

119,88

119,31

101,53

121.93

117.45

102.07

131.65

116.50

136.60

32

Kota Salatiga

118,81

113,50

87,34

122.83

98.26

74.44

132.78

108.48

145.41

33

Kota Semarang

119,23

101,73

102,61

120.24

91.66

104.86

113.53

100.52

101.27

34

Kota Pekalongan

119,54

101,75

78,16

117.76

100.68

74.01

124.59

106.09

93.14

35

Kota Tegal

117,81

115,49

77,33

112.13

117.46

63.34

127.66

103.41

106.23

108

99,40

64.62

114.93

99.72

64.93

109,06

100.50

67.00

Jawa Tengah

b. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Gambar 2.20 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012 120.00

persentase

100.00 90.99 80.00 60.00

71.50 45.78

95.82 75.29

97.08 76.87

96.04 78.33

98.30 78.92

SD/SDLB/MI 49.19

50.12

51.46

53.00

SMP/SMPLB/MTs SMA/SMALB/SMK/MA

40.00 20.00 0.00 2008

2009

2010

2011

2012

tahun


48

Sedangkan sebaran kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.16. Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2012 No.

Kota

2011

2010

Kabupaten/

2012

SD/MI

SMP/MTs

SM/MA

SD/MI

SMP/MTs

SM/MA

SD/MI

SMP/MTs

SM/MA

1

Kab. Cilacap

95,53

73,68

39,25

93.51

75.96

42.74

98.60

80.30

59.77

2

Kab. Banyumas

95,12

75,09

58,26

93.88

78.82

54.60

98.61

84.95

49.81

3

Kab. Purbalingga

93,89

71,01

35,97

91.97

76.34

38.17

98.21

82.96

56.75

4

Kab. Banjarnegara

94,72

67,25

33,18

94.52

70.76

37.05

97.73

79.19

67.65

5

Kab. Kebumen

97,59

79,22

50,46

98.81

80.04

48.40

98.65

84.20

48.80

6

Kab. Purworejo

97,86

81,32

70,22

95.92

85.62

79.77

98.70

81.30

70.61

7

Kab. Wonosobo

97,90

64,49

30,76

94.52

77.85

33.95

98.84

82.06

51.57

8

Kab. Magelang

99,91

69,37

36,35

99.87

71.79

32.33

96.23

69.45

50.58

9

Kab. Boyolali

99,56

78,19

51,44

98.14

80.02

53.10

98.13

81.25

55.07

10

Kab. Klaten

99,40

77,79

70,64

99.88

79.18

71.40

99.57

86.92

62.52

11

Kab. Sukoharjo

95,70

85,39

60,24

96.65

89.06

72.54

98.90

86.63

58.29

12

Kab. Wonogiri

94,91

76,88

53,20

95.06

78.40

53.30

98.13

86.07

51.43

13

Kab. Karanganyar

97,83

77,18

52,03

99.80

79.64

54.00

97.11

87.39

60.26

14

Kab. Sragen

98,36

83,79

56,28

96.60

84.10

60.52

98.52

83.57

63.26

15

Kab. Grobogan

96,40

68,12

33,11

94.24

72.53

39.69

96.70

65.17

35.16

16

Kab. Blora

98,04

75,99

45,05

96.15

77.12

41.51

98.09

74.79

56.06

17

Kab. Rembang

99,02

77,89

52,93

98.41

79.08

57.49

96.19

79.07

45.59

18

Kab. Pati

98,18

79,87

58,56

96.37

80.33

55.41

98.78

80.41

36.96

19

Kab. Kudus

87,60

80,19

59,98

87.21

81.75

59.98

95.83

79.01

78.42

20

Kab. Jepara

97,40

77,29

39,65

95.16

77.36

47.63

98.38

71.49

56.05

21

Kab. Demak

94,63

79,16

43,89

93.13

79.60

45.10

97.83

73.92

46.07

22

Kab. Semarang

97,75

79,28

42,56

98.99

83.39

45.68

97.41

76.37

46.85

23

Kab. Temanggung

99,06

76,56

52,60

98.26

77.80

52.42

98.52

78.14

41.45

24

Kab. Kendal

97,86

77,17

48,95

96.24

82.10

58.06

97.82

79.32

44.58

25

Kab. Batang

98,09

74,77

36,24

95.30

78.78

41.43

95.13

80.77

41.46

26

Kab. Pekalongan

97,60

74,19

33,85

94.87

78.14

36.95

97.76

75.77

52.40

27

Kab. Pemalang

98,45

71,80

41,29

96.24

75.46

47.83

98.88

79.48

46.00

28

Kab. Tegal

98,46

73,33

37,20

97.97

77.31

42.98

96.90

68.99

53.66

29

Kab. Brebes

98,50

73,02

39,24

95.59

74.32

41.22

98.21

72.48

32.89

30

Kota Magelang

97,57

81,04

61,39

98.65

87.37

59.35

104.55

93.87

124.47

31

Kota Surakarta

97,79

90,60

78,51

99.97

92.79

80.67

103.82

91.49

104.91

32

Kota Salatiga

96,91

85,10

66,80

99.51

77.63

61.89

102.43

87.92

115.73

33

Kota Semarang

97,26

77,65

79,77

97.74

73.33

84.08

101.55

80.79

74.52

34

Kota Pekalongan

97,51

77,64

59,33

98.74

78.53

49.90

101.06

87.97

78.37

35

Kota Tegal

96,10

87,60

57,80

96.90

92.79

51.38

100.46

84.79

78.57

Jawa Tengah

97,08

76,87

50,12

96.04

78.33

51.46

98,30

78.92

53.00

4. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Pencapaian kinerja pelayanan SKPD diukur melalui capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 s.d. 2013 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

49

Tabel 2.19 Realisasi Capaian Renstra Tahun 2008 – 2013 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah NO

I

Program dan Indikator

Target RPJMD 20082013

Sa tu an

2008

Realisasi capaian indikator RPJMD 2009

2010

2011

2012

2013

70.55

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

65

%

59.22

62.04

68.41

68.59

70.50

2

Prosentase Sarana Prasarana PAUD layak

70

%

20

35

45

50

60

3

Rasio jumlah pendidik dengan peserta didik PAUD

1 : 20

1 : 50

1 : 45

1 : 40

1 : 35

1 : 30

4

Dokumen tentang pedoman pengelolaan PAUD

ada

ada

ada

ada

ada

II

Program Pendidikan Dasar

1

71 1 : 20

ada

Ada/ tidak

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

98

%

90.99

95.82

97.08

96.04

98.30

98,60

2

APK Wajar Dikdas (SMP/MTs)

98

%

92.62

96.93

99.4

99.72

100.50

100,52

3

Nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI

7

6.76

6.64

7.4

7.31

7.06

7.2

4

Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP/MTs

6,78

6,43

6,89

7,16

6,75

6,8

6,8

5

Angka naik kelas SD/MI

6

ada

98

%

94,76

95,41

96,06

98,45

99

99,15

Angka putus sekolah SD/MI

0.12

%

0.3

0.22

0.22

0.16

0.12

0,11

7

Angka putus sekolah SMP/MTs

0.22

%

0.98

0.72

0.68

0.5

0.38

0,34

8

Angka lulus SD/MI

98

%

95.17

95.98

96.29

98.4

99.95

99,95

9

Angka lulus SMP/MTs

93

%

92.83

93.96

94

99.05

99.15

99,17

10

Persentase Ruang Kelas SD sesuai standar nasional pendidikan

90

%

54

62

70

85,38

94,75

94,78

11

Persentase Ruang Kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan

90

%

60

68

73

82,86

96,76

98,79

12

Persentase SD yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan

2,42

%

0,15

0,35

0,75

4,75

5,46

5,48

13

Persentase SMP yang memiliki laboratorium IPA dan komputer sesuai standar nasional pendidikan

30

%

15

19

22

42,32

47,87

47,88

14

Prosentase SD yang memiliki perpustakaan

35

%

23

26.05

30

33.56

70.95

70,99

15

Prosentase SMP yang memiliki perpustakaan

80

%

10

25

35

58.39

70.50

73,25

16

Persentase SD/MI terakreditasi

100

%

32,15

43,51

52,73

71,80

99,93

100

17

Persentase SMP/MTs terakreditasi

100

%

21,37

41,20

55,59

76,84

99,78

100

18

Persentase SD/MI yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100%

100

%

100

100

100

100

100

100


50

NO



Sa tu an

2008


2010

2011

2012

2013

19

Persentase SMP/MTs yang melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100%

100

%

100

100

100

100

100

100

20

Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang melaksanakan pembinaan kesiswaan

100

%

100

100

100

100

100

100

21

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SD

100

%

22,86

34,29

40

42,85

48,5

48,5

21

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki minimal 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) jenjang SMP

100

%

100

100

100

100

100

100

III

Program Pendidikan Menengah

1

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA

70

%

53.51

54.87

64.62

64.93

67.00

70

2

Rasio siswa SMK : SMA

70:30

%

42:58

58:42

61:39

63 : 37

67:33

70:30

3

Persentase Ruang Kelas SMA/SMK sesuai standar nasional pendidikan

40

%

20

25

30

76,53

80

4

Angka Putus Sekolah SMA/SMK

0.07

%

0.11

0.17

0.1

0.09

0.08

5

Prosentase SMA/SMK memiliki perpustakaan sesuai standar nasional pendidikan

90

%

80

82.59

85

86

87

90

6

Satuan pendidikan SMA/SMK memiliki laboratorium sesuai standar nasional pendidikan

75

%

64

68

71

73

80

90

7

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMA

100

%

100

100

100

100

100

100

8

Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 1 (satu) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMK

100

%

91,43

91,43

94,29

94,29

100

100

9

Satuan pendidikan SMA menerapkan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Based Learning

50

%

32

35

40

44

50.02

55

10

Nilai rata-rata Ujian Nasional SMA/MA/SMK

7,1

7,08

7,27

7,19

7,72

7,73

7,31

11

Satuan pendidikan SMK yang memiliki bengkel

50

%

30

35

40

45

75.50

86.2

12

Mata pelajaran SMK yang memiliki buku sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak 30 mapel

100

%

40

46,66

60

100

100

100

13

Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencapai 100%

100

%

100

100

100

100

100

100

14

Satuan pendidikan SMA yang menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

100

%

100

100

100

100

100

100


51

90

0.07

NO



Sa tu an

2008


2010

2011

2012

2013

15

Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang terakreditasi

100

%

26,48

53,42

81,13

100

100

100

16

Jumlah satuan pendidikan SMA menerapkan International Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000

6,82

%

0

0

1,9

6,1

7,28

7,41

17

Jumlah satuan pendidikan SMK menerapkan International Standar Operational (ISO) Manajemen versi 9001-2000

11,93

%

5,91

7,67

11,02

13,42

38,75

40,47

18

Persentase SMA/SMK melaksanakan pembinaan kesiswaan

100

%

60

60

75

80

100

IV

100

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Kesetaraan

1

Persentase Pendidikan Kesetaraan mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar

7

%

3

3

4

5

6

7

2

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A

97

%

95

84.02

96.5

96.8

95.32

94,47

3

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B

95

%

80

89.75

90

92.34

96.03

90.8

4

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C

90

%

80

85.26

86

89.92

98.08

75,20

5

Persentase usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan

60

%

25

40

40

50

56,07

60,15

Pendidikan Masyarakat 6

Prosentase angka buta aksara > 45

<1

%

4

1.05

0.78

0.36

0.15

0.14

7

Prosentase desa di Jawa Tengah memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

15

%

7

8

9

12

13.60

15

5

%

1

1

3

4

5.31

5,47

10

%

0

1

4

7

11,7

11,75

100

%

0

11,43

34,29

100

100

100

Kursus dan Kelembagaan 8

Prosentase Pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup

9

Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi

10

Setiap Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) model layanan Pendidikan Non Formal Unggulan


52

NO



Sa tu an

2008


2010

2011

2012

2013

Program Pendidikan Khusus

V 1

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus

40

%

34

35

37

39

51,74

52

2

Angka Naik Kelas Pendidikan Khusus

98

%

95

96

97

98

100

100

3

Angka Lulus Pendidikan Khusus

100

%

100

100

100

100

100

100

4

Ruang Kelas Pendidikan Khusus yang sesuai standar nasional pendidikan

70

%

40

55

58

62

70

73

5

Sarana dan prasarana pendidikan khusus sesuai standar nasional

40

%

30

35

37

66,94

67,83

70

6

Satuan pendidikan khusus yang terakreditasi

100

%

45

55,84

88

100

100

100

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

VI

Pendidik berkualifikasi S1/D4 1

Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4

30

%

11.3

12

18.83

20.99

31.01

31,05

2

Prosentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4

45

%

22.9

25.9

34.11

45.4

51.56

51,58

3

Prosentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4

85

%

73.8

74.7

76.03

78.01

84.57

85,05

4

Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4

93

%

82.5

83.2

85.81

88.48

91.85

93,06

5

Persentase Pendidik Pendidikan Kesetaraan A, B dan C berkualifikasi S1/D4

35

%

7

10

20

30

34

35,05

Pendidik bersertifikasi pendidik 6

Prosentase Pendidik PAUD bersertifikasi pendidik

16

%

1.99

5.4

8.25

10.01

14.02

15

7

Prosentase Pendidik SD/SDLB bersertifikasi pendidik

45

%

6.42

20.4

27.86

32.58

46.90

47

8

Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikasi pendidik

94

%

7.79

29.8

36.74

42.82

54.50

55

9

Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikasi pendidik

95

%

18.43

36.3

42.98

45.01

50.18

51


53

NO



Sa tu an


2009

2010

2011

2012

2013

Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersertifikasi sesuai bidang keahlian 10

Persentase Pengawas TK/SD/SDLB bersertifikat pengawas

35

%

0

0

5

11,69

32,5

34

11

Persentase Pengawas SMP bersertifikat pengawas

40

%

0

0

7

12,12

32,5

37,5

12

Persentase Pengawas SMA/SMK bersertifikat pengawas

50

%

0

0

12

14,21

97,2

97,2

13

Persentase Laboran pada satuan pendidikan SMP bersertifikat laboran

45

%

0

0

15

26,52

36

45,05

14

Persentase Laboran pada satuan pendidikan SMA40/SMK bersertifikat laboran

30

%

0

0

10

21,52

39,67

40

15

Persentase Instruktur Kejuruan bersertifikat kompetensi keahlian

10

%

0

0

4

6,75

10

10,5

16

Persentase Pustakawan pada SMP bersertifikat pustakawan

40

%

0

0

10

32

36,70

40,5

17

Persentase Pustakawan pada SMA/SMK bersertifikat pustakawan

35

%

0

0

5

37

40,94

41

18

Persentase Pendidik/Instruktur Kursus Kejuruan bersertifikat bidang keahlian

40

%

10

17

23

31

36

40,25

VII

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

Persentase lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik

40

%

15

23,15

25

30

34

40,1

2

Prosentase SD/MI yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

15

%

6.7

7

15

15

28.00

30

2

Prosentase SMP/MTs yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

30

%

6.7

7

15

26

49.00

50

3

Satuan pendidikan SMA/SMK/MA yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan Baik

50

%

30

35

40

45

100.00

100

4

Penerapan Sistem Manajemen Mutu versi 9001-2000 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

100

%

12.5

37.5

62.5

75.7

100.00

100


54

NO


VIII


Sa tu an

2008

25

%

10


2010

2011

2012

2013

15

18

21

40.00

40

Program Fasilitasi Perguruan Tinggi

1

Prosentase Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang bermitra dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan

IX

Program Pendidikan Berkelanjutan

1

Prosentase Satuan pendidikan yang mengembangkan pembinaan wawasan kebangsaan

75

%

50

55

60

65

85.00

85

2

Persentase Satuan Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK di Jawa Tengah yang mengembangkan kurikulum Bahasa Jawa

100

%

100

100

100

100

100

100

Sumber : Data Laporan Capaian Renstra/RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Realisasi anggaran pendanaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN (Dana Dekonsentrasi Kemendikbud) dengan rincian sebagai berikut : a. APBD Struktur anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : Pendapatan, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Secara umum alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 2.20 Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Yang bersumber dari APBD Tahun 2008 - 2012 No

ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)

BELANJA

A.

PENDAPATAN

1

Retribusi Daerah

B.

BELANJA LANGSUNG

1

Belanja Langsung

2009

2010

100.000

221.136

600.000

800.000

800.000

159.883.212

231.043.689

219.880.451

198.705.814

203.481.248


2011

2012

2013

55

No


BELANJA 2009

2010

2011

2012

2013

C.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1

Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan

47.466.059

54.959.655

56.698.344

60.029.393

68.557.714

2

Bantuan Keuangan

392.073.500

587.196.622

721.668.795

838.197.060

648.714.486

3

Bantuan Sosial

57.166.260

6.640.500

3.925.000

4

Hibah

77.947.716

76.921.535

1.181.520.483

1.001.599.983

TOTAL BELANJA

599.422.771

873.199.966

1.064.113.850

Sumber : Data Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

6. APBN/Dekonsentrasi Selain dana APBD, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga mengelola dana yang bersumber dari APBN Kemendikbud (Dana Dekonsentrasi). Alokasi dana APBN untuk Dinas Pendidikan Provinsi jawa Tengah mengalami penurunan, karena semua dana bantuan sosial dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun rincian belanja APBN (Dana Dekonsentrasi) adalah sebagai berikut : Tabel 2.21 Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Yang bersumber dari APBN Tahun 2009 - 2013 No


BELANJA 2009

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3 4

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

46.609.828

24.839.737

70.834.844

42.855.130

27.045.391

Belanja Modal

0

0

0

0

0

Belanja Sosial

4.082.211.828

3.290.180,222

1.787.451.745

853.583.712

0

4.128.821.126

3.315.044.541

1.858.286.589

896.438.842

27.045.391

TOTAL BELANJA

Sumber : Data Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

5. Prestasi Insan Pendidikan Penghargaan yang diperoleh insan pendidikan Tingkat Nasional pada Tahun 2013 adalah sebagai Juara Umum Olimpiade SainsNasional (OSN) SMP dan SMA; Juara Umum Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SLB; Juara Umum Pemilihan PTK berprestasi, Berdedikasi, Kreatif Tingkat Nasional; Juara Umum Olimpiade Penelitian Siswa; dan Juara Umum Olimpiade Sains Terapan SMK. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

56

Penghargaan yang diperolehinsanpendidikan Tingkat Internasional, dengan perolehan sebanyak 20 medali pada kejuaraan: Bulgarian International

Mathematics Competition(1 emas, 2 perak dan 3 perunggu); Malaysian Mathematics

competition

Mathematics Contest/ IMC

for

Primary

School(1

perak);International

(1 emas, dan 1 perunggu);International

Mathematics Olympiad / IMO (2 perunggu); International Chemistry Olympiad (1 perak); International Biology Olympiad / IBO(1 perak);International

Informatic Olympiad / IOI(1 perak dan 1 perunggu); International Earth Sains Olympiad / IESO (1 perak);International Geography Olympiad / IGEO (1 perunggu); International Invention, Inovation and Technology Exhibition / ITEX (1 emas);Asian Physics Plympiad / APhO (1 perunggu); danInternational

Conference of Young Scientists / ICYS(1 perunggu). Capaian prestasi dimaksud sebagaimana tersebut dalam diagaram :


57

Perkembangan peroleh medali tingkat nasional dan internasional di bidang pendidikan tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut : 1. Tingkat Nasional Perkembangan jumlah medali emas, perak dan perunggu yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam kejuaraan di tingkat nasional adalah sebagaimana pada gambar berikut : Gambar 2.21 Perkembangan Perolehan Medali Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2009 – 2013 120

Jumlah medali

100 80

85

78

104 94 97

102 89 91

96 83

96 95 99

73

68

Medali Emas

60

Medali Perak Medali Perunggu

40 20 0 2009

2010

2011

2012

2013

tahun


58

2. Tingkat Internasional Perkembangan jumlah medali emas, perak dan perunggu yang diperoleh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam kejuaraan di tingkat internasional adalah sebagaimana pada gambar berikut : Gambar 2.22 Perkembangan Perolehan Medali Penghargaan Tingkat

jumlah medali

Internasional Tahun 2009 – 2013 19

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

12 9

9

6

6

4 2

2

2009

Emas

9

7 5

12

10

2010

2011

2012

Perak Perunggu

3

2013

tahun

D. TANTANGAN

DAN

PELUANG

PENGEMBANGAN

PELAYANAN

DINAS

PENDIDIKAN 1.

Tantangan. Dalam mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai kondisi yang diharapkan, terdapat tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tersebut sebagai berikut : a. Pemulihan ekonomi nasional yang lambat dan inflasi yang cukup tinggi, berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah dan sebagian orang tua dalam membiayai pendidikan. b. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pendidikan. c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan menengah terkait faktor ekonomi dan budaya. d. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Milinium Development Goals (MDG’s), Education for All (EFA), dan Human Development Index (HDI)


59

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global. f. Ketersediaan layanan pendidikan yang tercukupi dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. g. Meningkatkan partisipasi/kemitraan dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi. 2.

Peluang. Sekalipun dalam upaya pencapaian pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dihadapkan pada tantangan di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah : a. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan. b. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. c. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan. d. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil dan meningkatnya daya tampung pada jenjang Pendidikan Tinggi. e. Munculnya organisasi-organisasi baru di bidang pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. f. Meningkatnya peran serta pelaku usaha melalui program Corporate Social

Responbility (CSR) untuk pendidikan. g. Bonus Demografi. Bonus demografi merupakan suatu tantangan atas peluang yang sangat menjanjikan jika mampu dimanfaatkan dengan optimal. Pada kondisi dimana penduduk dengan usia produktif yang sangat besar, sementara pada sisi lain jumlah usia muda semakin kecil, dan penduudk usia lanjut dengan opulasi yang belum terlalu besar. Bonus demografi akan diikuti dengan dampak sosial maupun ekonomi yang salah satunya merupakan dampak utama yakni

angka ketergantungan

penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan


60

mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Peluang bonus demografi ini diharapkan jumlah penduduk produktif tidak banyak menanggung beban atas penduduk yang tidak produktif, dan dalam perspektif akhirnya selisih jumlah subsidi yang semakin kecil akan memberikan dampak kemandirian secara ekonomis yang mampu dimanfaatkan untuk sektor lain. Jumlah penduduk usia kerja yang melimpah pada kurun waktu terjadinya bonus demografi (2020-2030) sangat potensial memberikan dampak positif sebagai modal pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya hasil ini mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan secara lebih luas. Uraian tersebut di atas akan menjadi terbalik dan merupakan bencana bagi negara manakala bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan sebagai peluang, karena jumlah penduduk yang besar dan dalam usia produktif namun tidak mampu terserap dalam dunia kerja akibat terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya kompetensi. Hal yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi tersebut adalah memberdayakan semua potensi yang ada, mempersiapkan rencana pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung penduduk usia produktif pada saat terjadinya bonus demografi tersebut. Guna menyonsong terjadinya bonus demografi tersebut, pendidikan menjadi sangat prioritas untuk menjadi garapan utama guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Kegagalan menyiapkan sumber daya yang unggul akan berakibat munculnya musibah pada situasi yang seharusnya menjadi berkah. Bonus demografi yang diperkirakan akan tersedianya jumlah penduduk usia produktif dan diperkirakan sebesar 70 % dari jumlah pendudk usia produktif di tahun 2020-2030 harus disikapi sebagai sebuah peluang emas untuk menjadikan negara ini mampu menjadi kekuatan ekonomi, dan hal yang harus dipersiapkan adalah penyediaan lapangan kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kata kunci untuk menyambut era bonus demografi dengan kesadaran bahwa pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang dan sebagai instrumen utama kemajuan bangsa harus menjadi prioritas pembangunan.


61

Gambar 2.23 Bonus Demografi Sebagai Model Pembangunan Pendidikan Di Jawa Tengah


62

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan adalah belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. Terkait dengan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan dan kepastian dapat dilihat melalui beberapa indikator antara lain APM SD/MI/SDLB baru mencapai 98,30 dan APM SMP/MTs/SMPLB mencapai 78,92 (Tahun 2012), yang masih perlu didorong untuk mencapai target MDGs dan Pendidikan Untuk Semua (Education for All) sebesar 100% pada tahun 2015. Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/MA/SMK baru mencapai 67%. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan Angka Pendidikan yang Ditamatkan berdasarkan Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun), yang masih didominasi lulusan SD. Untuk itu pembangunan pendidikan dihadapkan permasalahan untuk meningkatkan APK SMA/MA/SMK dan Rata-rata Lama Sekolah. Selain itu, belum memasyarakatnya pendidikan non formal sebagai alternatif pendidikan formal merupakan permasalahan dan tantangan yang perlu diupayakan penyelesaiannya. Apabila ditilik dari aspek kualitas terlihat masih rendahnya kualitas siswa, pendidik/tenaga kependidikan, serta prasarana sarana. Sementara hasil Nilai Ujian Akhir Nasional belum optimal yaitu masih di kisaran angka 6 - 7. Ke depan ditargetkan dapat mencapai nilai 7,5 untuk SD/MI dan 7 untuk SMP/MTs. Terkait pendidik/tenaga kependidikan adalah masih rendahnya kesejahteraan, kualifikasi S1/D4 (mencapai sekitar 70%), dan sertifikasi pendidik. Kondisi prasarana sarana pendidikan juga belum sepenuhnya memadai, baik kondisi ruang kelas maupun prasarana sarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer.


63

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian bersama adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi beserta kompetensinya, dan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga belum optimalnya pengembangan muatan lokal yang penting bagi sarana untuk mengolah kekhasan “identitas” sebagai bagian tidak terpisahkan dari watak. Hal ini dikarenakan adanya indikasi kecenderungan semakin lunturnya wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan budi pekerti di kalangan siswa sekolah. Materi seperti budi pekerti, bahasa, dan kesenian merupakan subyek potensial guna merajut watak saling menghormati, toleransi terhadap kebhinekaan, peduli sesama dan lain-lain yang menjadi dasar pembangunan watak bangsa Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Kurangnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain disebabkan: a. belum terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap PAUD bagi pengembangan potensi anak (Golden Age); b. keterbatasan lembaga dan sarana prasarana PAUD; c. belum terpenuhinya rasio ideal pendidik PAUD : peserta didik; 2. Kurangnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas) antara lain disebabkan oleh: a. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Dasar; b. belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); c. belum optimalnya pembinaan kesiswaan; b. belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum 2013; c. belum terpenuhinya standar nasional satuan pendidikan dasar; 3. Kurangnya keterjangkauan, kualitas dan kesetaraan Pendidikan Menengah (Dikmen) yang disebabkan oleh: a. rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berdampak pada angka putus sekolah; b. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Menengah; c. belum optimalnya links and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri; d. belum optimalnya pembinaan kesiswaan;


64

e. belum terpenuhinya standar nasional pendidikan menengah; f.

belum

seluruh

satuan

pendidikan

menengah

menerapkan

Sistem

Manajemen Mutu; g. belum semua satuan pendidikan menerapkan kurikulum 2013; 4. Kurangnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (Diksus) antara lain disebabkan oleh: a. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Khusus; b. belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); c. belum optimalnya pembinaan kesiswaan Pendidikan Khusus; 5. Kurangnya ketersediaan dan kepastian dalam Pendidikan Non Formal yang disebabkan oleh: a. rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal; b. kurangnya biaya untuk mengikuti Pendidikan Non Formal; c. belum terpenuhinya standar sarana prasarana Pendidikan Non Formal; d. rendahnya mutu pada pendidikan non formal; e. belum

tersedianya standar

pengelolaan/manajamen

Pendidikan

Non

Formal; f. kurangnya tenaga pendidik pendidikan Non Formal; 6. Belum optimalnya peranan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disebabkan oleh belum optimalnya kemitraan antara perguruan tinggi dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 7. Kurangnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan yang disebabkan oleh : a. belum meratanya persebaran pendidik dan tenaga kependidikan; b. sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4; c. sebagian besar pendidik belum bersertifikat pendidik; d. keterbatasan aktivitas dan media pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; e. honorarium pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS belum setara dengan kebutuhan hidup minimal;


65

f. penghargaan kependidikan

dan

perlindungan

hukum

belum sebanding dengan

bagi

pendidik

dan

tugas

profesi

beban

tenaga yang

disandang. 8. Kurangnya kepastian dan kualitas layanan pendidikan, yang disebabkan oleh: a. belum semua unit kerja pada Dinas Pendidikan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2000; b. penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; c. belum optimalnya pengendalian internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan; d. berkurangnya sumber daya aparatur Dinas Pendidikan. 9. Belum optimalnya pembinaan pendidikan karakter yang disebabkan oleh: a. belum optimalnya pembinaan kesiswaan terkait dengan pemantapan nilainilai nasionalisme pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan; b. belum optimalnya pendidikan budi pekerti yang berorientasi pada pengembangan nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter mulia pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan; c. kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti; 10. Kurangnya layanan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan, antara lain disebabkan : a. belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin pegawai. b. kurangnya sarana dan prasarana aparatur c.

kurangnya kapasitas sumber daya aparatur.

B. TELAAH, VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu :


66

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari

di

Bidang

Ekonomi,

dan

Berkepribadian

di Bidang

Kebudayaan. 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran. 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” 4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan. 5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak. 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat. 7. Meningkatkan Infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian : 1. Misi : a. Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran. Pada

misi

ke

2

ini

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

bertanggungjawab terhadap pencapaian pembangunan yang berkeadilan khususnya pada sasaran meningkatnya ketersediaan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan. b. Misi 4 : Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan. Pada

misi

ke

4

ini

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

bertanggungjawab terhadap pencapaian terwujudnya budaya Jawa yang semakin berkembang pada semua aspek pendidikan khususnya pada pencapaian sasaran meningkatnya tradisi budaya jawa dalam kehidupan masyarakat.


67

c. Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat. Pada

misi

ke

6

ini

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Jawa

Tengah

bertanggungjawab terhadap ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mewujudkan kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin kepastian layanan pendidikan. 2. Program Unggulan Dalam rangka pelaksanaan 11 program unggulan Gubernur Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan program ke 7 yaitu “optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan

di

Jawa

Tengah”,

khususnya

untuk

keberhasilan

dalam

meningkatkan dan memperluas jangkauan tunjangan untuk siswa berprestasi yang kurang mampu; meningkatkan tunjangan guru honorer dan tenaga kependidikan tidak tetap; meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; serta meningkatkan penyelenggaraan dan kualitas mata pelajaran muatan lokal, melalui paket pintar. C. TELAAH RENSTRA KEMDIKBUD TAHUN 2008 – 2014 1. Visi Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah : “Terselenggaranya

Layanan

Prima

Pendidikan

dan

Kebudayaan

untuk

Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Beradab” Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan yang:

(1)

tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara;

(2)

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;

(3)

berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;

(4)

setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosialbudaya, ekonomi, geografi, dan gender;


68

(5)

menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam

pendidikan

dan

menyesuaikan

diri

dengan

tuntutan

masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. (6)

melestarikan dan memperkokoh kebudayaan Indonesia.

2. Misi Untuk mencapai visi tersebut, Misi Kemdikbud 2010-2014 adalah : (1) Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan (2) Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan (3) Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan (4) Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan (5) Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan (6) Mewujudkan Kelestarian dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia 3. Sumbangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pencapaian Target Visi Misi Kemendikbud : (1) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan, melalui fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang (PAUD sampai dengan DIKMEN). (2) Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan, melalui pemberian beasiswa dan pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (3) Meningkatkan

Kualitas

Layanan

Pendidikan,

melalui

fasilitasi

peningkatan sarana prasarana pendidikan maupun kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. (4) Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan, dengan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi peserta didik tanpa diskriminasi. (5) Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan, melalui pemberian kesempatan sesuai minat dan bakat peserta didik. D. TELAAH RTRW DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Secara geografis, letak Provinsi Jawa Tengah berada pada 5040”8030” lintang Selatan dan 108030 – 111030” Bujur Timur, dan secara administrarif berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di Sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur. Batas wilayah yang langsung berbatasan dengan tiga provinsi tentu akan berdampak pada APK


69

maupun APM pendidikan di Jawa Tengah. Kondisi ini sebagai sebuah akibat ketiga provinsi yang langsung berbatasan dengan Jawa Tengah tersebut cukup maju dalam pembangunan pendidikan, sehingga anak usia sekolah mempunyai lebih banyak peluang untuk melanjutkan pendidikan di Provinsi tentangga ataupun sebaliknya. Pada kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zone Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, aluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, serta didominasi jenis tanah latosol, aluvial, dan gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Sedangkan jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif, sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang masih aktif yakni Gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (Pemalang), Gunung Sindoro (Temanggung-Wonosobo), Gunung Sumbing (Temanggung-Wonosobo), Gunung Dieng (Banjarnegara), dan Gunung Merbabu (Salatiga-Boyolali). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus. Kondisi yang demikian ini tentu akan sangat berpengaruh pada tingkat pengelolaan lahan yang langsung berhasilguna dengan memanfaatkan tenaga kerja yang semestinya masih harus mengikuti pendidikan di bangku sekolah, dan pada sisi lain kondisi Jawa Tengah yang dikelilingi oleh banyak gunung yang masih aktif memerlukan penanganan secara hati-hati agar jangkauan layanan pendidikan tetap dapat dinikmati ketika terjadi suatu bencana yang disebabkan oleh keberadaan gunung berapi tersebut. Disisi lain, wilayah Jawa Tengah dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak yang terdiri dari 19 DAS Prioritas serta jumlah sungai yang cukup besar serta tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah antara lain Sungai Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Sungai Tuntang, Kali Klawing, Kali Lusi, Kali Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara melintasi Kota


70

Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai Serayu, yang melintasi 6 (enam) kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Cilacap dengan panjang sekitar 30 km dan lebar sekitar 12-25 meter. Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah pengairan lebih dari 1.000 km2 perlu diwaspadai karena daerah alirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpasan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka penyelenggaraan pembangunan pendidikan harus mempertimbangkan faktor alam yang menjadi bagian dari wilayah Jawa Tengah, dan dalam hal ini diuperlukan kearifan lokal untuk mampu bersahabat dengan alam sekitar. Berdasarkan hasil kajian dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pendidikan tidak masuk dalam Lingkungan Hidup Strategis (LHS) yang dapat memberikan dampak strategis terhadap lingkungan hidup. Namun demikian di dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan berkomitmen tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, tetapi justru melalui pendidikan diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penambahan Unit Sekolah Baru (USB), Penataan

Lingkungan

Sekolah,

Pembangunan

Akses

Sekolah

selalu

memperhatikan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan tidak memanfaatkan ruang hijau yang ada. E.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi

pembangunan yang dapat

dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan, antara lain : (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan, (4) kemudahan untuk dikelola. Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah : 1.

Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak sebagai


71

usia emas (golden age). Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mengembangkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD. Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai lembaga PAUD yang sesuai standar sehingga APK PAUD belum maksimal baru mencapai 70,50% dan perlu ditingkatkan. 2.

Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas) Meskipun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berhasil dicapai dengan APK 100,50%, namun kualitas sarana prasarana belum memadai khususnya jenjang SD/MI. Sampai dengan tahun 2012 persentase ruang kelas yang baik baru mencapai 63,14% bahkan yang rusak berat mencapai 13,63%. Disamping itu penerapan kurikulum 2013 harus segera dilaksanakan.

3.

Belum optimalnya kualitas Pendidikan Menengah (Dikmen) yang terjangkau. Jenjang Pendidikan Menengah merupakan program transisi yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena harus dipersiapkan secara matang dalam memasuki dunia kerja dan studi lanjut. Dengan banyaknya pengangguran usia produktif, menjadi tantangan kita dalam menyiapkan lulusan SMK yang siap kerja, oleh karena itu pembinaan dan peningkatan kompetensi SMK perlu ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha. Disamping itu pembinaan dan peningkatan SMA/MA juga perlu ditingkatkan khususnya bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi. Data APK tahun 2012 baru mencapai 67 % masih dibawah nasional sebesar 76,40%. Hal ini disebabkan diantaranya karena masih tingginya biaya pendidikan.

4.

Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (Diksus) Berdasarkan Pemerintahan Pemerintah

PP

No.

Antara

38

Tahun

Pemerintah,

Kabupaten/Kota,

2007

tentang

Pemerintah

diamanatkan

Pembagian

Daerah

bahwa

Urusan

Provinsi

Pendidikan

dan

Khusus

(Diksus) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Namun demikian sampai saat ini masih banyak lembaga Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola oleh


72

Kabupaten/Kota. Hal ini menyebabkan pembinaan SLB kurang maksimal, sehingga kualitas sarana prasarana SLB sangat kurang, bahkan ketersediaan SLB ini juga belum merata dan menjangkau ke seluruh daerah khususnya daerah terpencil. Disamping itu peran masyarakat juga perlu ditingkatkan, karena masih ada sebagian orang tua yang malu menyekolahkan anaknya. 5.

Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF) Program Pendidikan Non Formal dititik beratkan pada pelayanan Pendidikan Masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Kursus, Penuntasan Buta Aksara dan lain-lain. Program Penuntasan Buta Aksara di Jawa Tengah belum menggembirakan, karena berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk yang melek huruf baru mencapai 90,45%, sehingga masih ada 9,55% yang buta aksara dan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Disamping itu kepastian/penjaminan mutu lembaga kursus

juga

perlu

ditingkatkan,

sebagai

upaya

dalam

pengurangan

pengangguran melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi agar mampu terserap pada Dunia Kerja atau Berwiraswasta. 6.

Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telagh ditetapkan. Sampai saat ini kualifikasi pendidik masih rendah khususnya Guru SD baru mencapai 51,58% dan Guru TK baru mencapai 31,05 %. Disamping itu persentase pendidik yang bersertifikasi juga masih rendah khususnya Guru SD baru mencapai 47% dan Guru TK baru mencapai 15%.

7.

Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter Berdasarkan

tayangan

media

massa

pada

akhir-akhir

ini,

sering

dipertontonkan perilaku menyimpang oleh para pelajar kita, diantaranya : tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perilaku sex menyimpang dan lain-lain, sungguh sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius. Disamping itu budaya sopan santun anak-anak kita mulai menurun, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan karakter bagi pelajar melalui para pendidik di tingkat SD, SMP, SMA/SMK di Jawa Tengah.


73

TABEL 4.1 TARGET DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIDANG PENDIDIKAN

NO

1

TUJUAN

Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal (PAUDNI) yang merata, terjangkau dan bermutu

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2014

2015

2016

2017

2018

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas 1) sarana dan prasarana pendidikan jenjang 2) 3) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)

APK PAUD/TK (4-6 th) APK PAUD (0-6 th), % lembaga PAUD yang terakreditasi

70,55 40,10 47,00

72,00 50,00 50,00

75,00 53,00 53,00

77,00 56,00 56,00

79,00 59,00 59,00

80,00 65,00 62,00

34.1.1.2

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B Persentase Buta Aksara > 15 tahun Persentase Kecamatan memiliki PKBM dan TBM Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan % APK SD/ SDLB/MI/Paket A % APM SD/ SDLB/MI/Paket A % APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B % APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/ MTs Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTS % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional % SD/MIpendidikan yang memiliki perpustakaan sesuai standar % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar % SD/MI yang memiliki sanitasi layak % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak % SD yang melaksanakan Kurikulum 2013 % SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013

94.47 90,80 75,20 2,00

95,35 96,20 98,20 2,60

95,40 96,25 98,25 3,20

95,45 96,30 98,30 3,80

95,50 96,35 98,40 4,40

96,00 96,50 98,50 5,00

4,00 14,00

3,50 15,00

3,00 15,50

2,50 16,00

2,00 17,00

1,50 17,50

286 109,08 98,60 100,52 79,00 0,11 0,34 99,95 99,14 7,20 6,80 61,53 78,06 43,55

35 109,10 99,42 100,54 79,20 0,09 0,30 99,96 99,17 7,09 6,86 64,50 78,40 44,50

35 109,13 100,00 100,56 79,30 0,08 0,25 99,97 99,19 7,11 6,87 65,00 79,00 45,50

35 109,17 100,00 100,58 79,50 0,07 0,20 99,97 99,21 7,13 6,88 65,50 79,55 46,50

35 109,20 100,00 100,60 79,75 0,06 0,15 99,98 99,23 7,14 6,89 70,00 80,25 47,50

35 109,25 100,00 100,60 80,00 0,05 0,10 99,98 99,25 7,15 6,90 70,50 80,75 48,50

73,22

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

48,00 50,00 3,00 5,00

69,50 68,10 5,00 10,00

70,50 70,10 10,00 20,00

71,50 72,25 25,00 40,00

72,50 76,12 50,00 80,00

73,50 80,00 100,00 100,00

1) 2) 3) 4)

34.2.1.1

7) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas 1) sarana dan prasarana pendidikan jenjang 2) 3) Pendidikan Dasar (Dikdas) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)


TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

34.1.1.1

5) 6)

2 Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu, merata dan terjangkau

KONDISI AWAL 2013

NO

3

TUJUAN

SASARAN

Mendorong terwujudnya layanan 34.3.1.1 Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu, merata dan terjangkau

4

Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang bermutu, merata dan terjangkau.

34.4.1.1

5

Mewujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

34.5.1.1

INDIKATOR SASARAN

2016

2017

2018

72,00 58,00 0,07 99,95 7,73 81,00

74,00 60,00 0,06 99,96 7,74 84,00

76,00 62,00 0,06 99,97 7,74 86,00

78,00 64,00 0,06 99,98 7,75 88,00

80,00 66,00 0,05 99,99 7,75 90,00

7)

90,02

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

8)

% SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar % SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak

10,00

26,01

28,63

31,28

33,87

36,49

9) 1) 2) 3)

% SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013 APK Pendidikan Khusus Angka Lulus Pendidikan Khusus Ruang Kelas Pendidikan Khusus sesuai SNP

5,00 52,00 100,00 73,00

20,00 54,00 100,00 75,00

40,00 56,00 100,00 76,00

60,00 58,00 100,00 77,00

80,00 60,00 100,00 78,00

100,00 62,00 100,00 80,00

1)

Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik Prosentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik % perguruan tinggi yang terfasilitasi

31,05

31,10

31,85

32,60

33,35

34,10

51,58

53,61

56,47

58,35

60,24

61,14

85,05

86,41

87,71

89,02

90,36

91,71

93,06

93,50

94,00

94,50

95,00

95,50

15,00

16,00

16,75

17,50

18,25

19,00

47,00

47,52

48,14

48,76

49,38

50,00

55,00

56,60

58,70

60,80

62,90

65,00

51,00

59,93

64,00

66,00

68,00

70,00

10,00

25,00

30,00

35,00

45,00

50,00

Meningkatnya ketersediaan, kesetaraan dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan khusus (DIKSUS) Meningkatnya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan

2)

6) 7) 8)


2015

70,00 55,00 0,07 99,92 7,31 80,50

5)

34.6.1.1

2014

% APK SMA/ SMALB/MA/Paket C % APM SMA/SMALB/MA/ Paket C Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA Angka Kelulusan SMA/MA/SMK Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK % Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar

4)

Mendorong terwujudnya dukungan Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan Pendidikan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas 1) sarana dan prasarana pendidikan jenjang 2) 3) Pendidikan Menengah (Dikmen) 4) 5) 6)

3)

6

KONDISI AWAL 2013

Meningkatnya dukungan Pendidikan Tinggi dalam Pembangunan pendidikan

1)

NO

7

TUJUAN

Mendorong terwujudnya pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan

SASARAN

34.7.1.1

34.7.2.1

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Kualitas Perilaku dan Budi Pekerti Insan Pendidikan

1)

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

1) 2) 3) 4) 5)

2)

6) 8

34.7.3.1 34.7.3.2 34.7.3.3


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin pegawai Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1) 1) 1)

% sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan % sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka % SD/SDLB/ MI yang terakreditasi % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi % SMA/ SMALB/MA/SMK yang terakreditasi % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik. % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik. Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran % Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran yang memadai % Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur

KONDISI AWAL 2013

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2014

2015

2016

2017

2018

0,50

1,00

5,00

10,00

25,00

50,00

0,50

0,50

10,00

25,00

50,00

100,00

100 100 100 30,00 50,00

100,00 100,00 100,00 30,00 55,00

100,00 100,00 100,00 35,00 60,00

100,00 100,00 100,00 40,00 65,00

100,00 100,00 100,00 45,00 70,00

100,00 100,00 100,00 50,00 75,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12 100

12 100

12 100

12 100

12 100

12 100

100

100

100

100

100

100

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A.

VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN Visi Dinas Pendidikan adalah : “Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan“ Makna Visi. 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan. 2. Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian dan standar pengelolaan 3. Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompentensi memadai untuk mampu bersaing di era persaingan global. 4. Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal. 5. Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminatif. Untuk mencapai visi di atas, dilakukan melalui misi : 1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Kabupaten/Kota dalam rangka penyediaan layanan Pendidikan Usia Dini yang merata di semua wilayah Desa/Kelurahan di Jawa Tengah. 2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu di Jawa Tengah.


74

3. Meningkatkan

Layanan

Pendidikan

Menengah

(DIKMEN)

yang

berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka merealisasikan Program Pendidikan Menengah Universal di Jawa Tengah. 4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) di semua jenjang dan ketunaan di Jawa Tengah. 5. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Tengah. 6. Mewujudkan Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel , berbudaya dan berkarakter. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan di semua jenjang secara profesional, akuntabel, berbudaya dan berkarakter di Jawa Tengah. B.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan Sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin. Tujuan : Meningktan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang berkualitas dan terjamin.


75

Sasaran : a. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum dan pembinaan potensi peserta didik PAUD. b. Terwujudnya lembaga Pendidikan Non Formal yang setara, sarana prasarana yang memadai dan pengembangan warga belajar yang berkualitas. 2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas. Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Dasar . Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, pembinaan potensi siswa dan penerapan kurikulum yang merata. 3. Meningkatkan

Layanan

Pendidikan

Menengah

(DIKMEN)

yang

berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Tujuan :

Meningkatkan

kualitas

layanan

pendidikan

menengah

yang

terjangkau dan merata. Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya

kompetensi

siswa

dan

peningkatan

kurikulum

yang

menyeluruh. 4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara. Tujuan : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan khusus yang bermutu dan setara pada semua jenjang dan jenis ketunaan. Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya lembaga pendidikan yang setara. 5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara. Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata sesuai standar yang telah ditetapkan. Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi.


76

6. Menjamin Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter. Tujuan : Mewujudkan jaminan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter. Sasaran : a. Meningkatnya

dukungan

dan

kerjasama

Perguruan

Tinggi

dalam

pembangunan pendidikan di daerah. b. Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan c. Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan. d. Meningkatnya kapasitas dan sarana/prasarana aparatur serta pelayanan administrasi perkantoran.

C.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan SKPD ini merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) Misi,

agar terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran, maka dirumuskan strategi dan kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin. a. Strategi : 1) Penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui pengembangan kelembagaan, peningkatan sarana prasarana, dan pembinaan siswa. 2) Perluasan Layanan Pendidikan Non Formal melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan warga belajar dan pendidikan masyarakat, implementasi kurikulum dan pengayaan sumber belajar. a. Kebijakan : 1) Meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata, terjangkau dan bermutu.


77

2) Mengembangkan Desa Vokasi dan penyediaan akses layanan pendidikan keaksaraan 2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas. a. Strategi : Peningkatan layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS), melalui pengembangan kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, implementasi kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber belajar. b. Kebijakan : Mendayagunakan semua potensi layanan pendidikan dasar (DIKDAS) 3. Meningkatkan

Layanan

Pendidikan

Menengah

(DIKMEN)

yang

berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. a. Strategi : Peningkatan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu dan berdaya saing, melalui penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, implementasi kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber belajar. b. Kebijakan : Mengoptimalkan layanan pendidikan menengah yang bermutu, berdaya saing melalui kemitraan pendidikan 4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara. a. Strategi : Peningkatan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS), melalui pengembangan kelembagaan,

pembinaan

kesiswaan

implementasi

kurikulum

dan

pengayaan sumber belajar. b. Kebijakan : Meningkatkan layanan pendidikan khusus (DIKSUS)


78

5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara. a. Strategi : Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemberian penghargaan dan perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. b. Kebijakan : Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 6. Menjamin Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter. a. Strategi : 1) Penguatan fasilitasi Pendidikan Tinggi, melalui pembinaan potensi akademik mahasiswa, pemberdayaan KKN dan pembinaan lingkungan sosial pendidikan tinggi. 2) Peningkatan

Layanan

Pendidikan

Berkelanjutan

melalui

program

Pendidikan Untuk Semua (PUS), Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa, serta program tanggap bencana alam bidang pendidikan. 3) Penguatan

Manajemen

Pelayanan

Pendidikan

yang

profesional,

Akuntabel, efisien dan efektif, melalui pengembangan data dan sistem informasi

pendidikan,

penguatan

perencanaan,

citra

publik

dan

akreditasi. 4) Peningkatan pelayanan dan kapasitas sumber daya aparatur. b. Kebijakan : 1) Mengoptimalkan dukungan pendidikan tinggi dalam pembangunan. 2) Meningkatkan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa di bidang pendidikan. 3) Mendayagunakan

sumber

daya

untuk

mendukung

penguatan

Manajemen Pelayanan Pendidikan yang profesional, Akuntabel, efisien dan efektif dan pendidikan karakter 4) Mendayagunakan sumber daya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi


79

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF MO

1

TUJUAN

Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal (PAUDNI) yang merata, terjangkau dan bermutu

SASARAN

1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)

1.2 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program : Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan : 1. Pengembangan kelembagaan PAUD

2014 Target Rp. (000)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2015 2016 2017 Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

5,540,000 1) 2) 3)

APK PAUD/TK (4-6 th) APK PAUD (0-6 th), % lembaga PAUD yang terakreditasi

1)

Jumlah Lembaga PAUD yang difasilitasi Jumlah kejuaraan lomba pengembangan PAUD Jumlah kab/kota yang menerima sosialisasi bantuan sarpras PAUD Jumlah peserta yang mengikuti bintek pembelajaran PAUD Terpadu

2)

70,55 40,10 47,00 320

72,00 50,00 50,00 320

5,963,200 75,00 53,00 53,00

2,740,000

320

7,060,176 77,00 56,00 56,00

2,949,308

320

8,825,220 79,00 59,00 59,00

3,491,856

320

PENGAMPU

10,325,168 Kabid PNF-PT 80,00 65,00 62,00

4,364,820

320

3 700,000

35

753,473

35

892,080

35

1,115,100

35

1,304,624 Kasi PAUD Bidang PNF-PT

160

160

900,000

160

968,751

160

1,146,960

160

1,433,700

160


36

36

1,200,000

36

1,291,668

36

1,529,280

36

1,911,600

36


94,47

95,35

95,40

95,45

95,50

96,00

90,80

96,20

96,25

96,30

96,35

96,50

75,20

98,20

98,25

98,30

98,40

98,50

2,00

2,60

3,20

3,80

4,40

5,00

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

14,00

15,00

15,50

16,00

17,00

17,50

286

35

35

35

35

35

Jumlah lembaga PNF yang difasilitasi Jumlah lomba pengembangan kelembagaan PNF

460

460

3

3

2. Pembinaan Warga Belajar 1) dan Pendidikan Masyarakat

Jumlah KBU yang memperoleh fasilitasi pembelajaran

120

120

2)

Jumlah PKBM yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja Jumlah TBM yang memperoleh fasilitasi peningkatan kinerja

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

Jumlah kab/kota yang menerima sosialisasi kurikulum PNF Jumlah naskah program video pembelajaran PNF Jumlah judul produksi video pembelajaran bagi PNF

35

35

750,000

35

749,304

35

899,165

35

1,123,957

35

1,315,029 Kasi Dikmas Bidang PNFPT

50

50

1,250,000

50

1,248,841

50

1,498,609

50

1,873,261

50

10

10

2,191,715 Kasi Pengembangan TIK BP-TIKP

1)

4. Pembinaan Kesiswaan PAUD

1)

Program : Pendidikan Non Formal dan Informal

Jumlah kejuaraan ajang kreativitas semarak PAUD

7,400,000

1) Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A 2) Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B 3) Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C 4) Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B 5) Persentase Buta Aksara > 15 tahun 6) Persentase Kecamatan memiliki PKBM dan TBM 7) Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan 1) 2)

3) 3. Pengembangan Kurikulum PNF

1)

4. Pengembangan dan pengayaan sumber belajar pendidikan Non Formal

1) 2)

2,900,000

7,393,137

460

2,897,310

3 2,500,000

120

10

3


35

3. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini

3

2018 Rp. (000)

3

1)

3

Target

35

2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) PAUD

Kegiatan : 1. Pengembangan Kelembagaan PNF


DATA CAPAIAN TAHUN 2013

8,871,764

460

3,476,772

3 2,497,681

120

10

3

460

4,345,965

3 2,997,218

12,974,955 Kabid PNF-PT

11,089,705

120

10

460 3

3,746,522

120

10



LOKASI

MO

2

TUJUAN

Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang bermutu, merata dan terjangkau

SASARAN

2.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas)



1)

% APK SD/ SDLB/MI/Paket A

109,08

2)

% APM SD/ SDLB/MI/Paket A

3)

% APK SMP/SMPLB/MTs/ Paket B % APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/ MTs Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Nilai Rata-Rata UN SD/SDLB/MI


Program : Pendidikan Dasar

5) 6) 7) 8) 9)

Mendorong terwujudnya 3.1 Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan dan kualitas sarana dan Menengah (DIKMEN) yang prasarana pendidikan jenjang bermutu, merata dan Pendidikan Menengah

1)


98,6

99,42

100,00

100,00

100,00

100,00

100,52

100,54

100,56

100,58

100,60

100,60

79,00

79,20

79,30

79,50

79,75

80,00

0,11

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,34

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

99,95 99,17 7,20

99,96 99,17 7,09

99,97 99,19 7,11

99,97 99,21 7,13

99,98 99,23 7,14

99,98 99,25 7,15

6,89

6,90

70,00

70,50

78,06

78,40

79,00

79,55

80,25

80,75

43,55

44,50

45,50

46,50

47,50

48,50

73,22

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

48,00

69,50

70,50

71,50

72,50

73,50

50,00

68,10

70,10

72,25

76,12

80,00

3,00

5,00

10,00

25,00

50,00

100,00

5,00

10,00

20,00

40,00

80,00

100,00

Jumlah sekolah yang dikembangkan menuju SSN Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan Sarpras

565

565

6,000,000

565

6,083,214

565

7,379,214

565

9,521,605

565

11,238,377 Kasi Sarana Prasarana

540

540

700,000

540

709,708

540

860,908

540

1,110,854

540


140

280

2,500,000

280

2,534,673

350

3,074,672

420

3,967,336

490

4,682,657 Kasi Kurikulum

2)

Jumlah judul produksi video pembelajaran bagi DIKDAS

1)

% APK SMA/ SMALB/MA/Paket C % APM SMA/SMALB/MA/ Paket C Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

6)

109,25

6,88

Jumlah lomba kejuaraan prestasi siswa DIKDAS Jumlah naskah program video pembelajaran DIKDAS

5)

109,20

65,50

1)

4)

109,17

6,87

4 Pembinaan Kesiswaan DIKDAS 5 Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Dikdas

3)

109,13

65,00

Jumlah sekolah yang difasilitasi implementasi kurikulum 2013

2)

54,118,684 Kabid Dikdas

109,10

6,86

1)

Program : Pendidikan Menengah

45,851,528

PENGAMPU

64,50

3. Pengembangan Kurikulum DIKDAS

1)

35,534,788

2018 Rp. (000)

6,80

13) % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar 14) % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar 15) % SD/MI yang memiliki sanitasi layak 16) % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak 17) % SD yang melaksanakan Kurikulum 2013 18) % SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013 1)

29,293,870

Target

61,53

10) Nilai Rata-Rata UN SMP/SMPLB/MTS 11) % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan 12) % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan

3


28,893,150

4)

Kegiatan : 1. Pengembangan Kelembagaan DIKDAS 2. Pemenuhan Sarpras DIKDAS

2014 Target Rp. (000)

Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK % Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar

4

4

17,693,150

4

17,938,537

4

21,760,256

4

28,077,865

4

33,140,381 Kasi Pengendalian Mutu

25

25

2,000,000

25

2,027,738

25

2,459,738

25

3,173,868

25


13

13

70,00

72,00

55,00

58,00

60,00

62,00

64,00

66,00

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

0,05

99,92

99,95

99,96

99,97

99,98

99,99

7,31

7,73

7,74

7,74

7,75

7,75

80,5

81,00

84,00

86,00

88,00

90,00

13 23,100,000

74,00

13 23,201,308

76,00

13 28,190,908

78,00

13 35,675,308

80,00

42,285,722 Kabid Dikmen

LOKASI

MO

TUJUAN

SASARAN



4

Mendorong terwujudnya 4.1 Meningkatnya dukungan dukungan Pendidikan Tinggi Pendidikan Tinggi dalam dalam Pembangunan Pembangunan pendidikan Pendidikan

90,02

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

8)

% SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak % SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013

10,00

26,01

28,63

31,28

33,87

36,49

5,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2018 Rp. (000)

PENGAMPU

Jumlah sekolah yang mendapat fasilitasi pengembangan kelembagaan

420

420

1,500,000

420

1,506,578

420

1,830,578

420

2,316,578

420


2. Pemenuhan Sarpras DIKMEN

1)

475

475

600,000

475

602,631

475

732,231

475

926,631

475


3. Pengembangan Kurikulum DIKMEN

1)

210

210

1,000,000

210

1,004,386

210

1,220,386

210

1,544,386

210

1,830,551 Kasi Kurikulum

4 Pembinaan Kesiswaan DIKMEN 5 Fasilitasi Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Dikmen

1)

Jumlah sekolah yang telah diverifikasi untuk penerimaan bantuan sarpras pendidikan Jumlah pendidik yang telah mendapatkan bintek kurikulum 2013 Jumlah lomba kejuaraan prestasi siswa DIKMEN Jumlah naskah program video pembelajaran DIKMEN Jumlah judul produksi video pembelajaran bagi DIKMEN

7

7

18,400,000

7

18,480,696

7

22,455,096

7

28,416,696

7

33,682,134 Kasi Pengendalian Mutu

20

20

1,600,000

20

1,607,017

20

1,952,617

20

2,471,017

20

10

10


10,00

25,00

Program : Fasilitasi Pendidikan Tinggi

1) 2)

1)

Kegiatan : 1) 1. Peningkatan Fasilitasi Potensi Akademi Mahasiswa

Program : 5.1 Meningkatnya ketersediaan, Pendidikan Khusus kesetaraan dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan khusus (DIKSUS) Kegiatan : 1. Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Khusus


Target

1)

5 Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa

Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang bermutu, merata dan terjangkau.


% SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar

% perguruan tinggi yang terfasilitasi

10 5,450,000

30,00

10 5,722,500

35,00

10 6,580,875

45,00

10 7,568,006

50,00

9,884,000 Kabid PNF-PT

Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa kurang mampu Jumlah peserta KKN bagi pengembangan Desa Vokasi

360

600,000

360

630,000

360

724,500

360

833,175

360

1,088,147 Kasi Fasilitasi Perguruan Tinggi

175

600,000

175

630,000

175

724,500

175

833,175

175


Jumlah proposal karya ilmiah dan karya tulis inovatif mahasiswa Jumlah PTN/PTS yang menjadi kawasan bebas obat-obatan terlarang dan pembentukan karakter kebangsaan

250

1,500,000

250

1,575,000

250

1,811,250

250

2,082,937

250


100

2,500,000

100

2,625,000

100

3,018,750

100

3,471,562

100


1)

Jumlah peserta yang difasilitasi dalam PEKSIMINAS

50

250,000

50

301,875

50

453,394 Kasi Fasilitasi Perguruan Tinggi

1)

APK Pendidikan Khusus Angka Lulus Pendidikan Lhusus

52,00 100,00

54,00 100,00

56,00 100,00

58,00 100,00

60,00 100,00

62,00 100,00

Ruang Kelas Pendidikan Khusus sesuai SNP

73,00

75,00

76,00

77,00

78,00

80,00

Jumlah SLB yang dikembangkan untuk MBS Jumlah Sekolah yang dikembangkan untuk inklusi Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam pembinaan SLB Jumlah pendidik yang telah mendapatkan bintek kurikulum 2013

143

143

160

160

13

13

2,000,000

13

2,021,739

13

2,411,957

13

2,985,696

13

180

180

2,200,000

180

2,223,913

180

2,653,152

180

3,284,265

180

1) 2. Pemberdayaaan KKN bagi pengembangan Pedesaan di Desa Vokasi 1) 3. Pembinaan Peningkatan Potensi Sumber Daya Mahasiswa 1) 4 Pembinaan Lingkungan Sosial Perdidikan Tinggi

5

2014 Target Rp. (000)

7)

9) Kegiatan : 1. Pengembangan Kelembagaan DIKMEN


9,200,000

2) 3)

1) 2)

2. Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Khusus

1)

3. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus

1)

3,500,000

9,300,000

143

3,538,043

160

11,095,000

143

4,220,924

160

13,734,200

143

5,224,967

160

12,000,000 Ka BP-Diksus

143

4,565,217

160 2,608,696 2,869,565 Kasi Pembelajaran dan Evaluasi BP-Diksus

LOKASI

MO

TUJUAN

SASARAN


4 Pengembangan dan pengayaan sumber belajar pendidikan khusus

6 Mewujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

6.1 Meningkatnya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan

1) 2)

Program : Peningkatan mutu Pendidik dan 1) Tenaga Kependidikan 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Kegiatan : 1. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Ditendik Formal dan Non Formal

1) 2) 3)

2. Fasilitasi Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan 3. Fasilitasi Harlindung Diktendik dan Kesra Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal

1)

4 Fasilitasi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal

1)

2) 1) 2) 3)

2) 3)

5 Fasilitasi Peningkatan 1) Kompetensi Teknis Guru pada Unit Pelaksana Teknis BP-Dikjur 6 Fasilitasi Peningkatan 1) Kompetensi Teknis Guru pada Unit Pelaksana Teknis BP-TIKP Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018




Jumlah naskah program video pembelajaran DIKSUS Jumlah judul produksi video pembelajaran bagi DIKSUS

50

50

10

10

Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4 Prosentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik Prosentase Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik

31,05

31,10

31,85

32,60

33,35

34,10

51,58

53,61

56,47

58,35

60,24

61,14

85,05

86,41

87,71

89,02

90,36

91,71

93,06

93,50

94,00

94,50

95,00

95,50

15,00

16,00

16,75

17,50

18,25

19,00

47,00

47,52

48,14

48,76

49,38

50,00

55,00

56,60

58,70

60,80

62,90

65,00

51,00

59,93

64,00

66,00

68,00

70,00

2014 Target Rp. (000) 1,500,000

50 10

30,890,000

Prosentase Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik Prosentase Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik Jumlah peserta bintek kompetensi Pengelola dan Guru PAUD Jumlah peserta bintek kompetensi PTK Dikdas dan Dikmen Jumlah peserta bintek kompetensi Tutor Kejar Paket A, Paket B dan Paket C

1050

Jumlah peserta advokasi profesi guru pasca sertifikasi Jumlah peserta bintek pengelola perpustakaan Jumlah kab/kota yang difasilitasi PAK Jabatan Fungsional Jumlah peserta bintek penilaian kinerja guru Jumlah lomba Diktendik Berprestasi dan Berdedikasi Jumlah peserta penulisan karya ilmiah inovatif pembelajaran

350

1,516,304

7,000,000

50 10

29,784,267

1050

1,808,967

6,749,429

50 10

35,145,435

1050

2,239,272

7,964,326

Target 50 10

42,174,522

1050

9,557,192

1050

945

945

945

945

315

315

315

315

315

1,560,000

35

350

1,504,159

315 8,300,000

35

350

1,774,907

315 8,002,895

35

350

2,129,888

315 9,443,416

35

350

11,332,099

35

105

105

105

105

2

2

2

2

2

2,500,000

420

2,410,510

2700

420

2,844,402


12,272,301

2,734,970

3,413,283

4,382,964

2700

2300

9,200,000

2300

8,870,678

2300

10,467,401

2300

12,560,881

2300

16,129,309 BP-Dikjur

Jumlah peserta bintek peningkatan ketrampilan TIK Dikdas dan Dikmen

900

1,000,000

900

964,204

900

1,137,761

900

1,365,313

900

1,753,186 BP-TIKP

140

2700

420

14,551,442

Jumlah eksemplar Jurnal Metodika Dikdas, Didaktika Dikmen dan Pelangi PAUDNI Jumlah laporan Hasil Action Research Guru SMA/SMK Jumlah peserta bintek kompetensi pendidik melalui LSP

140

2700

420

140

LOKASI

315

105

420

PENGAMPU

54,155,909 Kabid PPTK

945

315

2018 Rp. (000)

2700

140

140

*

MO

TUJUAN

SASARAN



7 Fasilitasi Peningkatan 1) Kompetensi Teknis Guru pada Unit Pelaksana Teknis BP-Diksus 7

Mendorong terwujudnya pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan

Program : 7.1 Meningkatnya Kualitas Perilaku Pendidikan Berkelanjutan dan Budi Pekerti Insan Pendidikan Kegiatan : 1. Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua 2. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan

Mewujudkan optimalnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Program : 8.1 Optimalnya tata kelola, Manajemen Pelayanan akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan publik dalam penyelenggaraan pendidikan

560

6,877,500

1,513,222

560

7,909,125

1,815,866

560

9,253,676

2,331,737 BP-Diksus

10,641,728 Sekretaris Dinas

10.00

25.00

50.00

0,50

0,50

10.00

25.00

50.00

100.00

1)

Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Forum PUS

35

35

800,000

35

840,000

35

966,000

35

1,130,220

35

1,299,753 Kasubag Program

1)

Kab/kota yang melaksanakan pembinaan nasionalisme pendidikan Jumlah lomba dalam rangka pembinaan nasionalisme Jumlah kab/kota yang mengimplemntasikan ekstra kurikulum wajib kepramukaan

35

35

3,500,000

35

3,675,000

35

4,226,250

35

4,944,712

35


2)

1) 1)

2

2

2

2

2

2

35

35

35

35

35

35

5

5

1,000,000

5

1,050,000

5

1,207,500

5

1,412,775

5

1,624,691 Kasubag Umum & Kepeg

5

5

1,250,000

5

1,312,500

5

1,509,375

5

1,765,969

5


% SD/SDLB/ MI yang terakreditasi % SMP/ SMPLB/ MTs yang terakreditasi % SMA/ SMALB/MA/SMK yang terakreditasi % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik. % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

30

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

50

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah informasi manajemen yang disajikan dalam 1 tahun Jumlah kab/kota yang menyajikan statistik dan profil pendidikan Jumlah dokumen statistik dan profil pendidikan provinsi yang disajikan Jumlah kab/kota yang terlibat dalam penyusunan perencanaan Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan Jumlah kegiatan pengendalian program dan kegiatan dalam 1 tahun Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan program

12

12

35

35

35

35

35

35

11

11

11

11

11

11

35

35

4

4

12

12

3

3

Jumlah kegiatan publikasi kinerja pendidikan Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan simulasi tanggap bencana di bidang pendidikan

25,480,000 1) 2) 3)

1) 2) 3) 1) 2) 1) 2)


1,282,392

PENGAMPU

5.00

6)

3 Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik

560

2018 Rp. (000)

1.00

5)

2 Penguatan Perencanaan Pendidikan

1,330,000

Target

0,50

4)

Kegiatan : 1 Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan

560


% sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan % sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka

3)

8

Peserta Pelatihan Teknis Guru Diksus

2014 Target Rp. (000)

6,550,000 1)

2)

3. Fasilitasi Publikasi Kinerja Pendidikan 4 Fasilitasi Mitigasi Bencana Bidang Pendidikan


3,320,000

1,660,000

25,454,000

12

35

3,316,612

1,658,306

4 9,500,000

12 3

29,272,100

12

35

3,814,104

1,907,052

4 9,490,306

12 3

33,955,636

12

35

4,424,361

2,212,180

4 10,913,852

12 3

39,048,981 Sekretaris Dinas

12

35



4 12,660,068

12 3


LOKASI

*

MO

TUJUAN

SASARAN



4 Kerjasama bidang pendidikan


Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah negara bagian yang menjalin kerjasama bidang pendidikan dg Jawa Tengah Jumlah Kab/kota yang difasilitasi US, UN dan UNPK Jumlah paket penggandaan naskah soal US dan Ijasah Jumlah UPA-S/M yang difasilitasi dalam pelaksanaan akreditasi Jumlah sekolah/madrasah yang diakreditasi

3

3

2,000,000

3

1,997,959

3

2,297,653

3

2,665,278

3


35

35

5,000,000

35

4,994,898

35

5,744,133

35

6,663,194

35


4,000,000

35

3,995,918

35

4,595,306

35

5,330,555

35

2

2

500

2

2

35

35

1000

1000

Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran

12

12

Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun

12

12

142,030

12

159,301

12

178,736

12

200,881

12


12

12

12,000

12

13,459

12

15,101

12

16,972

12

19,089 Kasubag TU BP-Dikjur

1000

15,398,485

Kegiatan : 1) 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Pendidikan 1) 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BP-Dikjur

500

PENGAMPU

1)

1)

500

2018 Rp. (000)

500

1)

500

Target

500

2)

Mendukung terwujudnya 9.1 Meningkatnya pelayanan kelancaran administrasi perkantoran dan penyelenggaraan tugas disiplin pegawai pokok dan fungsi organisasi


Jumlah penerima penghargaan insan berprestasi pendidikan

2)

9

2014 Target Rp. (000)

3)

5 Kegiatan US, UN dan UNPK 1)

6 Akreditasi Sekolah/Madrasah


2

1000

17,271,436 12

2

1000

19,379,226 12


1000

21,779,436 12

24,494,875 12

225,931 Kasubag Umum dan Kepegawaian

3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BP-TIKP

1)


12

12

20,000

12

22,432

12

25,169

12

28,287

12

31,815 Kasubag TU-BP-TIKP

4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BP-Diksus

1)


12

12

21,600

12

24,227

12

27,182

12

30,550

12

34,360 Kasubag TU-BP-Diksus

5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Pendidikan

1)

Terpenuhinya kebutuhan langganan telepon, air dan listrik dalam 1 tahun

12

12

1,689,600

12

1,895,055

12

2,126,252

12

2,389,695

12

6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP-Dikjur

1)


12

12

504,000

12

565,286

12

634,251

12

712,835

12


7 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP-TIKP

1)


12

12

350,000

12

392,560

12

440,452

12

495,024

12


8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP-Diksus

1)


12

12

516,000

12

578,746

12

649,353

12

729,807

12


9 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan

1)

Terpenuhinya kebutuhan sewa peralatan dan perlengkapan kantor

12

12

266,026

12

298,375

12

334,776

12

376,255

12


10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran BP-TIKP

1)

Terpenuhinya kebutuhan sewa peralatan dan perlengkapan kantor

12

12

150,000

12

168,240

12

188,765

12

212,153

12


11 Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan 12 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan

1)

Jumlah paket asuransi aset Dinas Pendidikan

7

7

330,226

7

370,381

7

415,568

7

467,057

7


1)

Tersedianya kubutuhan ATK

12

12

501,715

12

562,724

12

631,376

12

709,603

12


2,687,690 Kasubag Umum dan Kepegawaian

LOKASI

MO

TUJUAN

SASARAN



2014 Target Rp. (000)

13 Penyediaan Alat Tulis Kantor BP-Dikjur 14 Penyediaan Alat Tulis Kantor BP-TIKP 15 Penyediaan Alat Tulis Kantor BP-Diksus 16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat Dinas Pendidikan 16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BP-Dikjur

1)


12

12

1)


12

1)


12

1)

Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

1)

17 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BP-TIKP


24,500

12

27,479

12

12

75,000

12

127,200

12

84,120

12

142,668

12

12

737,500

12


12

12

31,500

1)


12

12

18 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BPDiksus 19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ .Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan 20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BP-Dikjur 21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BP-TIKP 22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor BP-Diksus 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPDikjur 24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPTIKP 25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Pendidikan

1)


12

1)

Instalasi listrik/penerangan tercukupi

1)

Target

2018 Rp. (000)

PENGAMPU

30,832

12

34,652

12

12

94,383

12

106,077

12

12

160,073

12

179,906

12

827,180

12

928,096

12

1,043,087

12

12

35,330

12

39,641

12

44,552

12

150,000

12

168,240

12

188,765

12

212,153

12

12

60,000

12

67,296

12

75,506

12

84,861

12

12

12

198,691

12

222,852

12

250,040

12

281,020

12


12

12

36,000

12

40,378

12

45,304

12

50,917

12


1)


12

12

50,000

12

56,080

12

62,922

12

70,718

12


1)


12

12

40,800

12

45,761

12

51,344

12

57,706

12


1)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12

12

435,000

12

487,896

12

547,419

12

615,245

12


1)

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12

12

150,000

12

168,240

12

188,765

12

212,153

12

238,609

1)

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12

12

420,216

12

471,314

12

528,815

12

594,335

12


26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BP-Dikjur

1)

12

12

33,000

12

37,013

12

41,528

12

46,674

12

27 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BP-TIKP

1)

12

12

90,000

12

100,944

12

113,259

12

127,292

12

28 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BP-Diksus

1)

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya buku bacaan, buku informasi dan majalah ganecha

12

12

51,600

12

57,875

12

64,935

12

72,981

12

12

12

270,319

12

303,190

12

340,179

12

382,327

12

Tersedianya buku bacaan, buku perpustakaan, penerbitan buku informasi

12

12

10,000

12

11,216

12

12,584

12

14,144

12

29 Penyediaan Bahan Bacaan 1) dan Peraturan Perundangundangan Sekretariat Dinas Pendidikan 30 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan BP-Dikjur



1)

38,973 Kasubag TU BP-Dikjur 119,304 Kasubag TU-BP-TIKP 202,340 Kasubag TU-BP-Diksus 1,173,160 Kasubag Umum dan Kepegawaian 50,108 Kasubag TU BP-Dikjur 238,609 Kasubag TU-BP-TIKP 95,444 Kasubag TU-BP-Diksus 316,063 Kasubag Umum dan Kepegawaian

52,494 Kasubag TU BP-Dikjur 143,165 Kasubag TU-BP-TIKP 82,081 Kasubag TU-BP-Diksus 430,003 Kasubag Umum dan Kepegawaian


LOKASI

MO

TUJUAN

SASARAN




Target

2018 Rp. (000)

PENGAMPU

1)


12

12

36,000

12

40,378

12

45,304

12

50,917

12


32 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan BP-Diksus

1)


12

12

20,400

12

22,881

12

25,672

12

28,853

12


33 Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Pendidikan 34 Penyediaan Makanan dan Minuman BP-Dikjur 35 Penyediaan Makanan dan Minuman BP-TIKP 36 Penyediaan Makanan dan Minuman BP-Diksus 37 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah Sekretariat Dinas Pendidikan

1)

Fasilitas makan dan minum rapat-rapat dinas

12

12

920,063

12

1,031,943

12

1,157,840

12

1,301,296

12

1)

Fasilitas makan dan minum rapat-rapat dinas Fasilitas makan dan minum rapat-rapat dinas Fasilitas makan dan minum rapat-rapat dinas Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah (per orang per hari)

12

12

8,000

12

8,973

12

10,067

12

11,315

12


12

12

12,000

12

13,459

12

15,101

12

16,972

12


Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

1) 1) 1) 2)

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah (per orang per hari) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Terselenggaranya pelayanan jasa administrasi keuangan

12

12

42,720

12

47,915

12

53,760

12

60,421

12

1794

1794

1,731,800

1794

2,011,086

1794

2,256,517

1794

2,535,998

1794

276

276

12

12

61,200

12

68,642

12

77,016

12

86,559

12

12

12

5,095,779

12

5,715,589

12

6,413,115

12

7,207,410

12

276

985,923

276

1,105,843

1,240,799

276

1,394,478

8,106,023 Kasubag Keuangan

1,568,340

100

1)

Jumlah paket pengadaan pakaian seragam dan perlengkapannya

923

923

1)

% Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran yang memadai

100

100

4

4

738,000

4

827,765

4

928,784

4

1,043,819

4


Terselenggaranya pemeliharaan Rumah Dinas

12

12

191,846

12

215,181

12

241,441

12

271,345

12


3 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan

Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor

12

12

842,011

12

3,553,343

12

3,986,990

12

4,480,798

12


4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Gedung Kantor BP-Dikjur

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala

12

12

900,000

12

1,009,440

12

1,132,592

12

1,272,920

12

1,431,653 Kasubag TU BP-Dikjur

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Gedung Kantor BP-TIKP


12

12

400,000

12

448,640

12

503,374

12

565,742

12


923

18,393,887

Kegiatan : 1) 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Sekretariat Dinas Pendidikan 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Rumah Dinas Sekretariat Dinas Pendidikan

Jumlah pengadaan mobil operasional dinas

1,105,843

923

20,631,175 100

100


100

985,923

100

97,352 Kasubag TU-BP-Diksus 2,852,183 Kasubag Keuangan

% Terpenuhinya sarana disiplin aparatur

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100

276


1)

Kegiatan : 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat Dinas Pendidikan


2014 Target Rp. (000)

31 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan BP-TIKP

37 Rapat-rapat Koordinasi dan 1) Konsultasi di Dalam Daerah BP-Diksus 38 Penyediaan Jasa Pelayanan 1) Perkantoran Sekretariat Dinas Pendidikan

9.2 Meningkatnya sarana dan prasarna aparatur


1,240,799

923

23,148,984 100

100

1,394,478

923

26,016,098 100


29,259,759 100

LOKASI

MO

TUJUAN

SASARAN


2014 Target Rp. (000)


Target

2018 Rp. (000)

PENGAMPU

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Gedung Kantor BP-Diksus


12

12

1,026,000

12

1,150,762

12

1,291,155

12

1,451,129

12

1,632,084 Kasubag TU-BP-Diksus

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Kendaraan Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan 8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Kendaraan Kantor BP-TIKP

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

12

12

398,580

12

447,047

12

501,587

12

563,734

12



12

12

50,000

12

56,080

12

62,922

12

70,718

12


9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Kendaraan Kantor BPDiksus 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan


12

12

27,415

12

30,749

12

34,500

12

38,775

12


Terpeliharanya aset perlengkapan gedung kantor

12

12

662,000

12

742,499

12

833,084

12

936,303

12

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Perlengkapan Gedung Kantor BP-Dikjur


12

12

171,300

12

192,130

12

215,570

12

242,279

12


12 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Perlengkapan Gedung Kantor BP-TIKP


12

12

276,900

12

310,571

12

348,461

12

391,635

12


13 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Perlengkapan Gedung Kantor BP-Diksus


12

12

294,154

12

329,923

12

370,174

12

416,038

12


14 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Peralatan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Pendidikan

Terpeliharanya aset peralatan kantor

12

12

438,450

12

491,766

12

551,761

12

620,124

12


1)


12

12

228,000

12

255,725

12

286,923

12

322,473

12


1)


12

12

273,445

12

306,696

12

344,113

12

386,748

12


1)


12

12

279,000

12

312,926

12

351,103

12

394,605

12


1)

Tersedianya fasilitas tempat penyimpanan arsip dinas

12

12

157,500

12

176,652

12

198,204

12

222,761

12


19 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan Sekretariat Dinas Pendidikan

Terlaksananya pemeliharaan barang bercorak kesenian

12

12

21,000

12

23,554

12

26,427

12

29,701

12


20 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1) Alat Bengkel BP-Dikjur

Tersedianya peralatan bengkel siap pakai untuk pelatihan

12

12

650,000

12

729,040

12

817,983

12

919,331

12


1) 21 Peningkatan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Pendidikan 1) 22 Peningkatan sarana dan prasarana kantor BP-Dikjur

Jumlah paket pengadaan belanja modaluntuk mendukung kegiatan dinas

33

33

3,500,000

33

3,925,600

33

4,404,523

33

4,950,244

33


jumlah paket pengadaan peralatan/mesin bengkel

14

14

2,200,000

14

2,467,520

14

2,768,557

14

3,111,582

14


jumlah paket pengadaan peralatan kantor

10

10

1,200,000

10

1,345,920

10

1,510,122

10

1,697,226

10

1,908,871 Kasubag TU BP-TIKP

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor BP-Dikjur 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor BP-TIKP 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor BP-Diksus 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Pendidikan

23 Peningkatan sarana dan prasarana kantor BP-TIKP




1)


LOKASI

MO

TUJUAN

SASARAN

9.3 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur



1)

% Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan : 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal BP-TIKP

1)

Jumlah siaran interaktif dan siaran kebijakan pendodikan per tahun Jumlah peserta diklat SDM Berbasis TIK Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

2) 1)

1) 3 Bimbingan Teknis Implementasi Perundangundangan 1) 4 Peningkatan kapasitas/ kualitas sumber daya manusia 1) 5 Bimbingan Teknis Ipengelolaan Keuangan Daerah dan Kebendaharaan Ket : *) Revisi (tertukar jumlah)


2014 Target Rp. (000)


5,164,210

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


Jumlah peserta bintek implementasi perundangundangan Jumlah pegawai yang memperoleh layanan administrasi kepegawaian Jumlah peserta bintek penatausahaan, pengelolaan keuangan

100

100

6

6

5,792,344 100

1,000,000

6

6,499,236 100

1,121,632

6

50

7,304,198 100

1,258,515

6

50

Target

2018 Rp. (000)

PENGAMPU

8,214,878 100

1,414,388

6

50

1,590,733 Kasubag TU-BP-TIKP

50

50

140

140

770,910

140

864,677

140

970,202

140

1,090,366

140

50 1,226,312 Kasubag Umum dan Kepegawaian

210

210

771,987

210

865,885

210

971,557

210

1,091,889

210


1002

1002

2,247,813

1002

2,521,219

1002

2,828,907

1002

3,179,280

1002


255

255

373,500

255

418,930

255

470,055

255

528,274

255

594,139 Kasubag Keuangan

LOKASI

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. PROGRAM Program pendidikan yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut : 1.

Program Pendidikan Usia Dini Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 4-6 tahun, APK PAUD 0-6 tahun, dan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.

2.

Program Pendidikan Dasar Indikator yang akan dicapai yaitu : APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A; APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B; Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI dan SMP/MTs; Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/SMPLB/MTs, Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs; persentase ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan; persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar; persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak; persentase SD/MI dan SMP/MTs yang menerapkan kurikulum 2013.

3.

Program Pendidikan Menengah Indikator yang akan dicapai yaitu APK dan APM SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C; Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK; Angka Kelulusan SMA/ MA/SMK; Nilai Rata-rata UN SMA/SMALB/MA/SMK; persentase ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar; persentase SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar; persentase SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak; dan persentase SMA/MA/SMK yang menerapkan kurikulum 2013.

4.

Program Pendidikan Khusus Indikator yang akan dicapai yaitu : APK Pendidikan Khusus, Angka Lulus Pendidikan Khusus, dan Ruang Kelas Pendidikan Khusus sesuai standar nasional pendidikan.


83

5.

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Indikator yang akan dicapai yaitu : Angka Kelulusan Paket A, B, C; persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B; persentase buta aksara usia > 15 tahun; persentase kecamatan yang memiliki PKBM dan TBM; serta Desa Vokasi yang dikembangkan.

6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pendidik PAUD, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK sederajat yang berkualifikasi S1/D4; dan

persentase

pendidik

PAUD,

SD/SDLB/MI,

SMP/SMPLB/MTs,

SMA/SMALB/MA/SMK sederajat yang bersertifikat pendidik. 7.

Program Fasilitasi Sumber Daya Pendidikan Tinggi Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perguruan tinggi yang terfasilitasi.

8.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Indikator yang akan dicapai yaitu persentase SD/SDLB/M, SMP/SMPLB/MTs dan SMA/SMALB/MA/SMK yang terakreditasi; persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang melaksanakan MBS dengan baik.

9.

Program Pendidikan Berkelanjutan Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan; dan persentase sekolah yang melaksanakan ekstra kurikuler pramuka.

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator yang akan dicapai yaitu terpenuhinya layanan administrasi perkantoran. 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator yang akan dicapai yaitu terpenuhinya sarana prasaran perkantoran yang memadai. 12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator yang akan dicapai yaitu terpenuhinya sarana disiplin aparatur.


84

13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator yang akan dicapai yaitu terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur. B.

KEGIATAN Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas Pendidikan, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup : 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini, yang meliputi : a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini c. Kegiatan Implementasi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini d. Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Program Pendidikan Dasar, yang meliputi : a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Dasar b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar c. Kegiatan Implementasi Kurikulum Pendidikan Dasar d. Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar e. Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Dasar

3.

Program Pendidikan Menengah, yang meliputi : a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Menengah b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah c. Kegiatan Implementasi Kurikulum Pendidikan Menengah d. Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah e. Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Menengah

4.

Program Pendidikan Khusus, yang meliputi : a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Khusus b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah c. Kegiatan Implementasi Kurikulum Pendidikan Menengah d. Kegiatan Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah e. Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Menengah


85

5.

Program Pendidikan Non Formal, yang meliputi : a. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Non Formal b. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal c. Kegiatan Implementasi Kurikulum Pendidikan Non Formal d. Kegiatan Pengembangan Warga Belajar Pendidikan Non Formal e. Kegiatan Pengembangan dan Pengayaan Sumber Belajar Pendidikan Non Formal

6.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang meliputi : a. Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (DIKDAS). b. Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah (DIKMEN). c. Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PNF). d. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidik Unit Pelaksana Teknis

7.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, yang meliputi : a. Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Pendidikan b. Kegiatan Penguatan Perencanaan Pendidikan c. Kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Citra Publik d. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Bidang Pendidikan e. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan f. Kegiatan Akreditasi Sekolah/Madrasah

8.

Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi, yang meliputi : a. Kegiatan Fasilitasi Potensi Akademi Sumber Daya Mahasiswa b. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan KKN bagi Pengembangan Desa Vokasi c. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Potensi Sumber Daya Mahasiswa d. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Lingkungan Sosial Pendidikan e. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Potensi Olahraga dan Seni Mahasiswa


86

9.

Program Pendidikan Berkelanjutan, yang meliputi : a. Kegiatan Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua b. Kegiatan Pembinaan Nasionalisme Pendidikan c. Kegiatan Publikasi Kinerja Pendidikan d. Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Pendidikan

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang meliputi : a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran d. Kegiatan penyediaan jasa jaminan/premi asuransi barang milik daerah e. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor f. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor h. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan, buku perpustakaan, penerbitan buku informasi dan peraturan perundang-undangan k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah m. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang meliputi : a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/oprasional b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Arsip h. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan j. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Alat Bengkel i. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor


87

12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang meliputi : a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang meliputi : a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan Formal b. Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan c. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia e. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kebendaharaan C. INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN

DAN

PENDANAAN

INDIKATIF Target capaian Indikator masing-masing kegiatan sebagaimana pada tabel 5.1. dibawah ini :


88

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah

NO

ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

TARGET KINERJA

KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

10

1 Urusan Pendidikan - APK PAUD (4-6 th),

70,55

72.00

75.00

77.00

79.00

80.00

80.00

- APK PAUD (0-6 th),

40,10

50,00

53,00

56,00

59,00

65,00

65,00

-

- % APK SD/ SDLB/MI/ Paket A

109,08

109,10

109,13

109,17

109,20

109,25

109,25

-

- % APM SD/ SDLB/MI/ Paket A

98,60

99,42

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

- % APK SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B

100,52

100,54

100,56

100,58

100,60

100,60

100,60

-

- % APM SMP/ SMPLB/MTs/ Paket B

79,00

79,20

79,30

79,50

79,75

80,00

80,00

-

- % APK SMA/ SMALB/MA/ Paket C

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

80,00

-

- % APM SMA/ SMALB/MA/ Paket C

55,00

58,00

60,00

62,00

64,00

66,00

66,00

- % Pendidikan Khusus

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

62,00

- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,11

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,05

- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,34

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,10

- Angka Kelulusan SD/SDlB/MI

99,95

99,96

99,97

99,97

99,98

99,98

99,98

- Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs

99,17

99,17

99,19

99,21

99,23

99,25

99,25

- Angka Kelulusan SMA/SMALB/SMK/MA

1 B.

2 ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib

99,92

99,95

99,96

99,97

99,98

99,99

99,99

- Nilai Rata rata UN SD/SDLB/MI

7,2

7,09

7,11

7,13

7,14

7,15

7,15

- Nilai Rata rata UN SMP/SMPLB/MTs

6,8

6,86

6,87

6,88

6,89

6,90

6,90

- Nilai Rata rata UN SMA/SMK/MA

7,31

7,73

7,74

7,74

7,75

7,75

7,75

- % Ruang Kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan - % Ruang Kelas SMP/MTs sesuai standar nasional

61,53

64,50

65,00

65,50

70,00

70,50

70,50

78,06

78,40

79,00

79,55

80,25

80,75

80,75

-pendidikan % Ruang Kelas SMA/ma/smk sesuai standar nasional pendidikan - % SD/SDLB/MI yang terakreditasi

80,50

81,00

84,00

86,00

88,00

90,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- % SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- % SMA/SMALB/SMK/MA yang terakreditasi

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

- % Pendidik berkualifikasi S1/D4

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

80,00

80,00

- Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan (baru) - % Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa


286

35

35

35

35

35

461

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH

Dalam rangka memberikan layanan dasar di bidang pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Tahun 2013 – 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan program – program pembangunan bidang pendidikan yang diorientasikan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur, sejalan dengan misi 5K Kemendiknas tentang penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut : A. ASPEK KETERSEDIAAN Pada jenjang PAUD, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun sebesar 70,55%, dan APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 40,10%. Sedangkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 yaitu APK PAUD usia 4-6 tahun sebesar 80,00% dan APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 65,00%. Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013

adalah

Angka

Partisipasi

Kasar

(APK)

SD/SDLB/MI/Paket

A

sebesar 109,08%, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 98,60%

dan

APK

SMP/SMPLB/MTs/Paket

B

sebesar

100,52%,

APM

SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 79,00%. Sedangkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 yaitu APK SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 109,25%; APM SD/SDLB/MI/Paket A sebesar 100% dan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 100,60%; APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B sebesar 80%. Pada jenjang Pendidikan Menengah, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMALB/MA/Paket C sebesar 70,00% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMALB/MA/Paket C sebesar 55,00%. Sedangkan indikator yang akan dicapai tahun 2018 yaitu APK SMA/SMALB/MA/Paket C sebesar 80,00% dan APM SMA/SMALB/MA/Paket C sebesar 66,00%.


99

Pada jenjang Pendidikan Khusus, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah sebesar 52,00%, sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah sebesar 62,00%. Untuk Jumlah Desa Vokasi yang dikembangkan (baru), indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah sebanyak 286 Desa, sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah sebanyak 461 Desa.

B. ASPEK KETERJANGKAUAN Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,11% dan APS SMP/MTs sebesar 0,34%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah APS SD/MI sebesar 0,05% dan APS SMP/MTs sebesar 0,10%. C. ASPEK KUALITAS Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Kelulusan SD/SDLB/MI sebesar 99,95%, Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs sebesar 99,17%, dan Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI sebesar 7,2, Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs sebesar 6,8. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 untuk Angka Kelulusan SD/SDLB/MI sebesar 99,98%, Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs sebesar

99,25% dan Nilai

Rata-rata UN SD/SDLB/MI sebesar 7,15, Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs sebesar 6,90. Pada jenjang Pendidikan Menengah, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Angka Kelulusan SMA/SMALB/SMK/MA sebesar 99,92% dan Nilai Rata-rata UN SMA/SMK/MA sebesar 7,31. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 untuk Angka Kelulusan SMA/SMALB/SMK/MA sebesar 99,99% dan Nilai Rata-rata UN SMA/SMK/MA sebesar 7,75. Untuk Prosentase Pendidik yang berkualifikasi S1/D4, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah sebesar 74,00%, sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah sebesar 80,00% untuk semua jenjang pendidikan. Untuk Prosentase Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal Bahasa Jawa, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah sebesar


100

100,00%, sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah sebesar 100,00%. D. ASPEK KESETARAAN Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Ruang Kelas SD/MI sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 61,53% dan Ruang Kelas SMP/MTs sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 78,06%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah Ruang Kelas SD/MI sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 70,50% dan Ruang Kelas SMP/MTs sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 80,75%. Pada jenjang Pendidikan Menengah, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah Ruang Kelas SMA/MA/SMK sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 80,50%, sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah Ruang Kelas SMA/MA/SMK sesuai Standar Nasional Pendidikan sebesar 90,00%. E. ASPEK KEPASTIAN Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013

adalah

SD/SDLB/MI

yang

terakreditasi

sebesar

100,00%

dan

SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi sebesar 100,00%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah SD/SDLB/MI yang terakreditasi sebesar 100,00% dan SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi sebesar 100,00%. Pada jenjang Pendidikan Menengah, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah SMA/SMALB/SMK/MA yang terakreditasi sebesar 100,00%, sedangkan

indikator

yang

akan

dicapai

pada

tahun

2018

adalah

SMA/SMALB/SMK/MA yang terakreditasi sebesar 100,00%. Secara rinci target capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang

terkait

dengan

tujuan

dan

sasaran

RPJMD

Provinsi

Jawa

Tengah

tahun 2013-2018 adalah sebagaimana pada tabel 6.1 di bawah ini :


101

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RJPMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ini, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam lima tahun kedepan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan pencapaian target kinerja pembangunan pendidikan di Jawa Tengah kurun waktu 2013 – 2018 bergantung pada kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran serta masyarakat dan stakeholder pendidikan utamanya dalam pelaksanaan rencana kerja SKPD. Renstra yang tersusun ini sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan atas kinerja tahunan lima tahunan dalam pembangunan pendidikan. Terhadap dinamika penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkembang sesuai tuntutan masyarakat dan diberlakukan secara nasional atau di pandang strategis dalam lingkup regional maka dimungkinkan dilakukan perubahan atau revisi RENSTRA sesuai kebutuhan organisasi. Sebelum ditetapkannya RENSTRA yang baru (masa transisi), Keberlanjutan program dan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada RENSTRA ini. Efektifitas RENSTRA ini memerlukan dukungan dan kesamaan langkah seluruh komponen para pemangku kepentingan bidang pendidikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan dalam kerangka NKRI.


104

DAFTAR ISI. Halaman Judul Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Recommend Documents