DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR EXXECUTIVE SUMMARY DAFTAR ISI : PENDAHULUAN

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR EXXECUTIVE SUMMARY DAFTAR ISI BAB I

: PENDAHULUAN A. B. C.

BAB II

LATAR BELAKANG TUGAS DAN FUNGSI SISTEMATIKA PENYAJIAN

: PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis 2011-2015 1.Visi dan Misi 2.Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok B. Indikator Kinerja Utama (IKU) C. Rencana Kinerja Tahunan 2015 D. Perjanjian Kinerja (dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015

BAB III

BAB IV

: AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN KINERJA

B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

: PENUTUP. A. KESIMPILAN B. SARAN

Lampiran-Lampiran 1. Struktur Organisasi 2. Indikator Kinerja Utama 3. Matriks Renstra 2011-2015 4. RKT 2014 & 2015 5. PKT 2014 6. SK Tim Penyusun LAKIP Lampiran-lampiran lainnya.

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syuku kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat Dan Pertolongan Kami dapat membuat Lporan ini. Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah dalam rangka memenuhi perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung diseluruh Indonesia Secara ideal dan melalui perubahan dan perbaikan semua Badan Peradilan yang diharapkan. `

Disamping itu maksud laporan ini adalah untu memperkenalkan lebih

jauh mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan sitem kinerjanya, kemdala-kendala yamg dihadapati, serta ke arah perbaikan pelayanan peningkatan sumber daya manusianya, penyediaan fasilitas kerja yang memadai dimasa yang akan datang serta penyerdewrhanaan sistem administrasinya. Dengan harapan bahwa dengan sistem satu atap ini dapat membawa agin segar ke arah perbaikan kinerja disegala bidang.

Pontianak, Januari 2016. Sekretaris

JONI WANTO. Nip. 19620610 198303 1 002

BAB I A. LATAR BELAKANG Bahwa terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Sejak berdasarkan Kepres No. 41 Tahun 1992 tanggal 3 Agustus 1992, yang mulai beroperasi tanggal 1 Maret 1993 sampai saat ini, wilayah hukumnya masih meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri 2 Kota dan 12 Kabupaten yaitu : 1. Kota Pontianak dengan Ibu Pontianak Kota ; 2. Kota Singakawang dengan Ibu Singkawang Kota ; 3. Kabupaten Mempawah dengan Ibu Kota Mempawah ; 4. Kabupaten Sambas dengan Ibu Kota Sambas ; 5. Kabupaten Bengkayang dengan ibu kota Bengkayang ; 6. Kabupaten Landak dengan ibu kota Ngabang ; 7. Kabupaten Sanggau dengan Ibu kota Sanggau ; 8. Kabupaten Ketapang dengan ibu kota Ketapang ; 9. Kabupaten Sintang dengan Ibu Kota Sintang ; 10. Kabupaten Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau ; 11. Kabupaten Sekadau dengan ibu kota Sekadau ; 12. Kabupaten Melawi dengan Ibu kota Melawi ; 13. Kabupaten Kayong Utara dengan Ibu kota Sukadana ; 14. Kabupaten Kubu Raya dengan ibu kota Kubu Raya ;. Propinsi Kalimantan Barat dengan ibukotanya Pontianak terletak di sebelah Utara Searwak ( Malaysia ) dengan batas-batas: sebelah Selatan Laut Jawa ( Kalimantan Tengah ) dengan sebelah Timur Propinsi Kalimantan Timur, sebelah Barat Laut Natuna dan Selat Karimata.

Propinsi Kalimantan Barat secara geografis terletak di antara 2o08’ LU serta 3o02’ di antara 108o0’ BT dan 114o10’ BT pada peta bumi atau hanya 9,98 % dari luas pulau Kalimantan. Daerah yang paling luas di Propinsi Kal-Bar adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang,, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kbupaten Melawi, Kabupaten Kayon Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak dan Kota Singkawang dengan luas 146.807 km², kemudian Kabupaten Kapuas Hulu dengan luas 29.842 km² atau sekitar 20,33 % dan luas Wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 6 ( Enam ) jiwa perkilometer persegi, sedangkan Kota Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen

(107,80 km²,) dihuni oleh rata-rata sekitar 1.648 jiwa per kilometer

persegi. Profil daerah meliputI : -

Letak Geografis batas-batas wilayah keadaan alam, kekayaan alam dan sebagainya. a. Letak Geografis Berdasarkan letak geografisnya yang spesipik ini maka, daerah Kalimantan Bara tepat dilalui oleh garis khatulistiwa ( Garis Lintang 0. ) tepatnya diatas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi. Ciri-ciri spesipik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesiayang berbatasan langsung dengan negara asing yaitu dengan Negara bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat ini merupakan satusatynya Propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai antara Kalimantan Barat dan Serawak telah terbuka jalan darat antar Negara dari

Pontianak ,Entikong-Kucing ( Serawak, Malaysia ) sepanjang sekitar 400 Km dan dapat ditempuh sekitar 6 Jam sampai 8 Jam perjalanan. b. Batas – Batas Wilayah Batas-batas wilayah daerah Propiunsi Kalimantan Barat sebagai berikut : * Utara

: Serawak ( Malaysia )

* Selatan

: Laut Jawa dan Kalimantan Tengah

* Timur

: Kalimantan Timur

* Barat

: laut Natuna dan Selat Kaimata

Sebelah Utara Kalimantan Barat terdapat lima Kabupaten yang langsung berhadapan

dengan

Negara

Jiran

yaitu

Kabupaten

Samabas,

Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkan – Kapuas Hulu. c. Keadaan Alam Secara umum daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayani, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat k e Timur sepanjang ” Lembah Kapuas ”serta laut Natuna / Selat Karimata . Sebagian daerah dartan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan ini diapit oleh jajaran pegunungan yaitu pegunungan Kalingkang / Kapuas Hulu di Bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjangPerbatasan dengan propinsi Kalimantan Tengah. Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimanatan Barat terdiri dari jenis tanah PMK ( Podsolet Merah Kuning , meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 % dari luas yang 14,7 juta hektar. Berikutnya tanah OGM ( Orgosiol, Gley dan Humus ) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar 10,29 % yang terhampar seluruh Dati II, NAMUN SEBAGIAN BESAR TERDAPAT DI Kabupaten daerah pantai.

d. Kekayaan Alam 1.

Karet

2.

Logam Dasar

Wilayah Administrasi, meliputi juml;ah, nama dan luas wilayah dari kota, kabupaten , kecamatan , desa yang berada di wilayah administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terdiri dari 2 Kota dan 12 Kabupaten sebagai berikut :

Kabupaten/ Kota

Kecamatan

Desa

Kelurahan

Jumlah

Kabupaten Sambas

19

184

-

203

Kabupaten Bengkayang

17

122

2

141

Kabupaten Landak

13

156

-

169

Kabupaten Pontianak

9

60

7

76

Kabupaten Sanggau

15

160

6

181

Kabupaten Ketapang

20

245

4

269

Kabupaten Sintang

14

261

6

301

Kabupaten Kapuas Hulu

23

208

4

234

Kabupaten Sekadau

7

76

-

83

Kabupaten Melawi

11

169

-

180

Kabupaten Kayon Utara

5

43

-

48

Kabupaten Kubu Raya

9

106

-

115

Kota Pontianak

6

-

29

35

Kota Singkawang

5

-

29

34

Jumlah

175

1810

87

2072

Kalimantan Barat Tahun 2009 diperkirakan berjumlah sekitar 4,32 juta jiwa ( angka proyeksi ), dimana sekitar 2,18 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,14

juta jiwa adalah perempuan luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat secara dengan luas wilayah 146.807 km2 atau lebih besar dari Palau Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 29 jiwa per kilometer persegi kondisi ini tentunya kurang menguntungkan dalam angka percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam ( SDA ) dengan segala potensi dan keragamannya.

B. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tugas dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah : 1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama 2. Tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melaksanakan fungsinya sebagai berikut : 3. Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan; 4. Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar kasus yang sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan; 5. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat/instansi yang membutuhkan 6. Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan tugas yustisial (kehakiman) dan administrasi yustisial Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha hukum dalam wilayah hukumnya. Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara serta mencermati hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka program-program kerja akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap yang secara keseluruhan diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang mandiri dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan menuju tegakknya supremasi hukum. Hal ini akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun external.

Lingkungan strategis dari sisi internal lebih menyangkut pada kondisi SDM, sarana dan prasarana yang memadai, serta kebijakan yang diambil sejalan dengan visi dan misi yang ada. Lingkungan startegis dari sisi external lebih menyangkut pada kondisi umum arah kebijakan pemerintah pusat, serta kesadaran hukum masyarakat yang perlu terus dibina dan ditingkatkan. Lingkungan strategis secara keseluruhan telah turut menentukan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai program kerja yang telah ditentukan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam tahun anggaran 2015 dan kami sajikan dalam bentuk dan sistematika yang sederhana dengan bentuk sajian sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang berisikan antara lain ; a. Latar Belakang; b. Tugas dan Fungsi; c. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja untuk tahun anggaran 2015 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis; b. Indikator Kinerja Utama (IKU); c. Rencana Kinerja Tahun anggaran 2015; d. Perjanjian Kinerja; Bab III, Akuntabilitas Kinerja menguraikan tentang pencapaian kinerja sepanjang tahun 2015; Bab IV, Penutup, yang berisikan kesimpulan dari seluruh sajian LAKIP, serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak di masa yang akan datang;

Bab V, Lampiran, yang berisikan : 1. Struktur Organisasi; 2. Indikator Kinerja Utama; 3 Matriks Rencana Strategis 2011-2015; 4. Rencana Kinerja Tahunan 2014 & 2015; 5. Penetapan Kinerja Tahunan 2015; 6. SK Tim Penyusun LAKIP; 7. Lampiran-lampiran lainnya.

BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2011-2015 1. VISI DAN MISI Rencana Strategis Pengadilan

Tata Usaha Negara Pontianak Tahun

2011 – 2015 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,

penertiban,

perbaikan

pengkajian,

pengelolaan

terhadap

sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2011 – 2015, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

mengacu pada Visi Mahkamah

Agung RI adalah sebagai berikut : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, specifik dan terukur. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Bahwa Sasaran (target) Strategis yang dinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu : 1. Peningkatan penyelesaian perkara ; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara ; 3. Peningkatan Kualitas SDM ; 4. Peningkatan Kualitas pengawasan ; 5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ; 6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ; 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ; 8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Mahkamah Agun RI melalui cetak birunya atau Blue Print telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung diseluruh Indonesia secara ideal, melalui Program Utama : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profensional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis Teknologi ( IT ) terpadu. Sebagai penjabaran tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah pula menetapkan KegiatanPokok yang merupakan acuan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berjalan secara efektif dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

secara baik dengan dilandasi keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi berupa : 1. Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Pencari Keadilan

( Yusticia

Balance ). 2. Meningkatkan Profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara. 3. Meningkatkan Kwalitas Kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara. 4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Bahwa kedelapan Sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diatas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak itu sendiri, dan dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut ; 1. Peningkatan penyelesaian perkara : Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak setiap tahun mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Dalam peningkatan penyelasaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu : a. Jumlah perkara yang diterima dengan target 62 perkara ; dan b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 0 perkara ; 2. Peningkatan tertib administrasi perkara Indicator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat : a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

telah

b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para pihak f. Jumlah eksekusi tepat waktu

3. Peningkatan Kualitas SDM ; Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat

pencari

keadilan

dan

untuk

menjamin

adanya

peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah : a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Tehnis b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tehnis 4. Peningkatan Kualitas pengawasan ; Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidak puasan atas pelayanan. Adapun indicator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak adalah : a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti 5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ; Bahwa

dalam

Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Nomor

1-144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan maka

masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indicator pencapaian peningkatan aksebilitas tersebut dapat diukur melalui Prosentase perkara yang dapat dipublikasikan. 6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ; Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan managemen peradilan yang tersedia melalui DIPA. Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurnya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran; 7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dipercayakan untuk menyelenggarakan perkara-perkara Prodeo dan sebagai indicator kinerja bahwa DIPA 05 tersebut telah direalisasikan secara dioptimalkan maka dapat dilihat dari jumlah dana yang tersedia untuk perkara Prodeo 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan TUN ; Prosentase

penyelenggaraan

operasional

perkantoran

yang

berbasis

Teknologi Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: W2-TUN4/ 12 /KP.00/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 dapat dilihat dibawah ini :

No.

1.

KINERJA UTAMA

Peningkatan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

2.

3.

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Peningkatan Kualitas SDM

PENJELASAN Perbandingan antara perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus Perbadingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Majelis Hakim


Panitera/Sekretari s



Laporan Bulanan

c. Jumlah Penyampaian pemberi-tahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu d. Jumlah Penyampaian Pemberi-tahuan Relaas Putusan / Pene-tapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Perbandingan antara persidangan dengan pemanggilan

Jurusita Pengganti

Laporan Bulanan

Perbandingan antara putusan dan pemberitahuan putusan

Jurusita Pengganti

Laporan Bulanan

e. Jumlah eksekusi tepat waktu

Perbandingan antara permohonan Eksekusi dengan Eksekusi Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, Cakim dengan jumlah yang mengikuti

Ketua Pengadilan

Laporan Bulanan

Ketua Pengadilan

Laporan Tahunan.

a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial

diklat. b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ ber sertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah yang mengikuti diklat.

b.2

a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

4.

Peningkatan kualitas pengawasan

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertif ikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Ketua Pengadilan

Laporan Tahunan.

Ketua Pengadilan

Laporan Tahunan.

Ketua Pengadilan


Ketua Pengadilan


5.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan


Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera/ Sekretaris




Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan

Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi



Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN

Jumlah perkara prodeo yang diterima berdasarkan jumlah dana yang tersedia



a. Tersajinya kualitas

6.

7.

8.

Program dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya

Program Peningkat-an Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer dan TUN

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.

laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah ( SAP)

b. Optimalisasi penyerapan anggaran

Perbadingan penyelesaian laporan pelaksanaan anggaran sesuai standar. Perbandingan Prosentase Anggaran yang tersedia dengan Realisasi anggaran

C.

RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TAHUN 2016 Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak,

sebagai berikut: NO.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

a. Jumlah perkara yang diterima dan

TARGET

62 Perkara

diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah 1.

Peningkatan Penyelesaian

ditetapkan

Perkara

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan a. Jumlah berkas yang diregister dan siap

60 Perkara

62 Perkara

disidangkan ke Majelis

b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi

50 Perkara

dan PK yang disampaikan secara lengkap 2.

Peningkatan Tertib Administrasi

c. Jumlah Penyampaian pemberi-tahuan

Perkara

Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

62 Perkara

d. Jumlah Penyampaian Pemberi-tahuan Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat

62 Perkara

dan Para Pihak


4 Perkara

a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis 3.

4.


Peningkatan Kualitas Pengawasan

yudisial

3 orang

c. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial

17 orang

a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti

100 %

b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

100 %

Peningkatan Aksesibilitas 5.

Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

6.

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Prosentase proses penyelesaian perkara yang

100 %

dapat dipublikasikan a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah (

100 %

SAP)

b. Optimalnya penyerapan anggaran

100 %

Program Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur

7.

Mahkamah Agung Program Peningkatan 8.

Manageman Peradilan Militer Dan

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100 %

pengadilan

Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan 5 Perkara

peradilan TUN

TUN

D. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2016 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Pengadilan Tata Usaha Negara

Pontianak, sebagai berikut:

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Jumlah perkara yang diterima dan 1.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

c. Jumlah

sisa diselesaikan

2.


perkara

yang

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis

b. Jumlah

berkas

yang

diajukan

62 Perkara

60 Perkara 62 Perkara 50 Perkara

d. e.

f. a. 3.


b. a.

4.

5.

6.

7.

8.

Peningkatan Kualitas Pengawasan Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer Dan TUN

b.

banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak Jumlah eksekusi tepat waktu Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

62 Perkara 62 Perkara

4 Perkara 3 orang 17 orang 100 % 100 %


100 %

a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah ( SAP)

100%


100 %


100 %


5 Perkara

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2015 ini. Dari 8 (delapan) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. PENGUKURAN

KINERJA

(PERBANDINGAN

ANTARA

TARGET

DAN

REALISASI KINERJA) NO

SASARAN STRATEGIS

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara 2.


3. Peningkatan Kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN %

a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

62 Perkara

62

100 %

b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan

60 Perkara

60

100 %

62 Perkara

62

100 %

50

100 %

62 Perkara

62

100 %

d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

62 Perkara

62

100 %


4 Perkara

4

100 %

3 orang

3

100 %

17 orang

17

100 %

a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu

f. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial g. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial

50 Perkara

4. Peningkatan Kualitas Pengawasan 5.

6.

7.

8.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti

100 %

100 %

100%

100 %

100%

100 %


100 %

100%

100 %

a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah ( SAP)

100 %

100%

100 %


100 %

99%

99 %

Program Peningkatan Sarana Dan PraSarana Aparatur Mahkamah Agung


100 %

100%

100 %

Program Peningkatan Manageman Peradilan TUN


5 Perkara

0

0%

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Sasaran : Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di peradilan Tata Usaha Negara Pontianak. Peningkatan penyelesaian perkara di peradilan Tata Usaha Negara Pontianak, direalisasikan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak , Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Prosentase Sisa Perkara yang diselesaikan dan Prosentase perkara yang diselesaikan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator

Target

Realisasi

Capaian

Realisasi

Realisasi

2015

2014

2013

2012

2011

%

%

%

%

%

Prosentase

90

90

90

90

90

90

80

90

90

80

Sisa Perkara yang diselesaikan Prosentase Perkara yang diselesaikan

NB : Dijelaskan dengan Laporan bulanan dan laporan tahunan keadaan perkara. Dianalisis juga penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian targetnya. Contoh tabel laporan sisa perkara NO. Tahun

Jumlah Perkara Masuk

Putus

Sisa

Sisa

Dissmisal Tahun

Cabut

Perkara

Lalu

yang

(sisa

diputus

awal) 1

2011

49

36

10

1

18

20

2

2012

46

15

8

3

20

20

3

2013

64

41

10

1

20

32

4

2014

58

51

19

2

32

18

Contoh tabel keadaan perkara NO.

Tahun

Jumlah Perkara

%

SDM

Masuk

Putus

Cabut Dissmisal

Hakim

1

2011

49

36

10

1

10 orang

2

2012

46

15

8

3

10 orang

3

2013

64

41

10

1

8 orang

4

2014

58

51

19

2

12 Orang

Sasaran : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di peradilan Tata Usaha Negara, direalisasikan dengan program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, yaitu Prosentase Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial dan Prosentase pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator

Prosentase

Target

Realisasi

Capaian

Realisasi

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

%

%

%

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial Prosentase Pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial

Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia non teknis ditargetkan ... berjumlah ... dari tenaga non teknis yang sudah diusulkan untuk dilakukan diklat NB :

Sasaran : Pengembangan Sistem informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan Pengembangan Sistem informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi

lembaga

peradilan,

direalisasikan

dengan

program

Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, yaitu Prosentase Proses Penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2011-2015 dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator

Prosentase

Target

Realisasi

Capaian

Realisasi

Realisasi

2015

2014

2013

2012

2011

%

%

%

%

%

100

100

100

100

100

Penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan 1. Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2014 telah diselesaikan pada tahun 2015. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut: Sampaikan analisis pencapaiannya: narasi, tabel, grafik dan perbandingan sisa perkara yang diselesaikan tahun 2015dengan 2014 dan 2013.

2. Indikator Kinerja Prosentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% hanya tercapai 100% karena, ............... Sampaikan analisis pencapaiannya kenapa tidak tercapai target yang telah ditetapkan: narasi, tabel, grafik dan perbandingan sisa perkara yang diselesaikan tahun 2015 dengan 2014 dan 2013. Dst ...................... Jelaskan setaip Sasaran Startegis dan Indikator Kinerjanya satu persatu.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Administrasi Keuangan di peradilan Tata Usaha Negara Pontianak. Peningkatan penyelengaraan Keuangan di peradilan Tata Usaha Negara Pontianak, direalisasikan dengan program Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal., Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator, yaitu Prosentase realisasi belanja pegawai, prosentasi realisasi belanja Barang, dan prosentase realisasi belanja modal. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

a.

Belanja Pegawai

REALISASI ANGGARAN

%

SISA ANGGARAN

%

4

5

6

7

8

Belanja Gaji Pokok PNS

1.972.057.000

1.792.117.900

90.88

179.939.100

Pembulatan GP PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

72.000

27.849

38.68

44.151

159.067.000

139.792.350

87.88

19.274.650

63.222.000

48.584.062

76.85

14.637.938

26.780.000

26.300.000

98.21

480.000

2.936.540.000

2.735.865.000

93.17

200.675.000

Belanja Tunj. PPh PNS

581.076.000

435.049.582

74.87

146.026.418

Belanja Tunj. Beras PNS

114.420.000

112.547.680

98.36

1.872.320

Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS

402.600.000

308.294.800

76.58

94.305.200

4.680.000

2.340..000

50.00

2.340.000

7.136,000

7.047.000

98.75

89.000

224.100.000

20.75

835.900.000

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN YANG RINCIAN % DIKABULKAN ANGGARAN (PAGU DIPA)

1

2

3

BELANJA PEGAWAI

Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS

Belanja Uang Lembur Belanja belanja kemahalan

Hakim

1.080.000.000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

7.340.514.000

5.825.019.223

79.36

1.515.494.777

Dari table diatas dapat dilihat bahwa prosentase realisasi belanja pegawai mencapai 79.36 %, artinya telah mencapai yang ditargetkan.

b. Belanja Barang dari table diketahui bahwa prosentase realisasi belanja barang mencapai 90% dari target.

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN YANG RINCIAN % DIKABULKAN ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

%

SISA ANGGARAN

%

5

6

7

8

(PAGU DIPA) 1 BELANJA BARANG Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Pengiriman surat dinas pos pusat Honor terkait operasional satuan kerja Belanja Barang Operasional lainnya

2

3

4

174.040.000

174.034.000

100.00

6000

2.500.000

900.000

36.00

1.600.000

5.250.000

2.749.560

52.37

250.440

60.240.000

60.240.000

100.00

0

2.000.000

2000.000

100.00

0

120.000.000

103.036.828

85.86

16.963.172

Belanja Langganan Telepon

36.000.000

17.449.201

48.47

18.950.799

Belanja Langganan Air

36.000.000

15.098.400

41.94

20.901.600

Belanja Bahan Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja Barang Persediaan Barang Komsumsi Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

22.000.000

21.974.400

99.88

25.600

84.500.000

84.494.000

99.99

6000

43.050.000

43.047.000

99.99

2.569

147.790.000

147.787.791

100.00

2.209

Belanja perjalanan biasa

103.871.000

101.475.800

97.69

2.395.200

1.000.000

868.500

86.85

131.500

Belanja Langganan Listrik

Belanja barang non operasional lainnya

Belanja Jasa Lainnya JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

400.000

250.000

62.50

150.000

838.641.000

775.405.911

92.46

63.235.089

C. Belanja Modal

URAIAN

JUMLAH ANGGARAN ANGGARAN YANG RINCIAN % DIKABULKAN ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

%

SISA ANGGARAN

%

5

6

7

8

(PAGU DIPA) 1

2

BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan Mesin (Teknologi Informasi) Belanja Modal Peralatan Mesin (Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)

JUMLAH KELOMPOK BIAYA 53 JUMLAH KESELURUHAN

8.369.155.000

3

4

140.000.000

139.110.000

99.36

890.000

50.000.000

49.935.000

99.87

65.000

190.000.000

189.045.000

99.50

460.000

8.369.155.000

6.789.470.134

81.13

1.579.684.866

Realisasi belanja modal mencapai 80% atau sesuai dengan target.

BAB IV

PENUTUP

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan berbagai kigiatan berdasarkan kebijakan dan program yang ada untuk mencapai Strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ini merupakan upaya penggambaran secara konkrit dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015. Namun demikian kiranya kami sadari bahwaa pembuatan Laporan Akuntabilitas ini masih sangat perlu disempurnakan karena memang belum mendapat bimbingan yang memadai.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB IV PENUTUP

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Tahun Anggaran 2015 telah melaksanakan berbagai kigiatan berdasarkan kebijakan dan program yang ada untuk mencapai Strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ini merupakan upaya penggambaran secara konkrit dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015. Namun demikian kiranya kami sadari bahwaa pembuatan Laporan Akuntabilitas ini masih sangat perlu disempurnakan karena memang belum mendapat bimbingan yang memadai. Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR EXXECUTIVE SUMMARY DAFTAR ISI : PENDAHULUAN

Recommend Documents