DAFTAR ISI. Daftar Isi... Kata Pengantar... Peraturan Bersama... BAB I PENDAHULUAN... 1

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT TASPEN (PERSERO)

DAFTAR ISI Daftar Isi ................................................................................................................ iii Kata Pengantar ................................................................................................... v Peraturan Bersama ....................................................................................... ....... vii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 A. B. C. D.

Latar Belakang ............................................................................................. Landasan Penyusunan .............................................................................. Maksud dan Tujuan ..................................................................................... Pengertian ......................................................................................................

1 2 2 3

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN .......................................................................... 5 A. B. C. D. E.

Kebijakan atas Benturan Kepentingan ................................................ 5 Kewajiban Menyusun Daftar Khusus .................................................... 5 Jenis-jenis Benturan Kepentingan ........................................................ 6 Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan ................................. 12 Sumber Penyebab Benturan Kepentingan ......................................... 13

BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN ........................ 14 A. Prinsip Dasar ................................................................................................. 14 B. Pelaporan atas Benturan Kepentingan ............................................... 15 C. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan ............................................ 15

Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO)

iii

BAB IV PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN ................................................................................................... 16 BAB V PENUTUP ............................................................................................................. 18

iv


KATA PENGANTAR

Implementasi Good Corporate Governance sangat bergantung dari kemampuan Perusahaan untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Dalam Implementasi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bukan hanya dibutuhkan kesadaran Manajemen, tetapi juga dibutuhkan kesadaran di semua level jajaran organisasi dalam Budaya Integritas yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang sangat kompetitif. Perusahaan yang berbudaya integritas melengkapi tata kelola perusahaan dengan pedoman-pedoman antara lain Pedoman Good Corporate Governance, Board Manual, Code of Conduct, Pedoman Benturan Kepentingan, Standard Operating Procedure, Pedoman Whistleblowing System serta patuh dalam menjalankan kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan. Implementasi Good Corporate Governance membuat perusahaan dipercaya oleh stakeholders. Dengan modal kepercayaan tersebut, perusahaan memiliki daya saing yang tinggi untuk dapat berkompetisi dalam setiap situasi di lingkungan bisnis yang dinamis.


v

Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO) ini menjadi kerangka acuan bagi Insan Taspen untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, masukan dari berbagai pihak sangatlah kami harapkan dalam rangka penyempurnaan Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO).

PT TASPEN (Persero) Direksi,

vi

Iqbal Latanro Direktur Utama


PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO) NOMOR

PD–36/DIR/2014 KEP-12/DK-TASPEN/2014 TENTANG

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT TASPEN (PERSERO) DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO),

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang melebihi harapan peserta dalam pengelolaan Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun, perlu adanya upaya untuk menghindari benturan kepentingan sehingga dapat mencegah pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok untuk tujuan tertentu; b. bahwa Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor SK-42/DIR/2009 dan S-13/DK-TASPEN/8/2009 tentang Benturan Kepentingan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor SK-13/DIR/2011 dan SK-14/DK-TASPEN/2011 sudah tidak sesuai Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO)

vii

dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali; c. bahwa berdasarkan menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO); Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 2. Anggaran Dasar PT TASPEN (PERSERO) Nomor 04 tanggal 4 Januari 1982 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal 5 Februari 2014, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-  0010549.AH.01.09 tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014;

3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/ MBU/2012;

4. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-236/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan

viii


Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-400/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Angota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;

5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-428/MBU/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-07/  MBU/2014 tentang Pengangkatan Angota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;

6 . Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-06/MBU/2014 tentang Pencegahan Praktek Nepotisme Di Badan Usaha Milik Negara; 7. Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-11/DIR/2013 dan KEP.02/DK-TASPEN/2013 tentang Pedoman Good Corporate Governance PT TASPEN (PERSERO); 8. Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor PD-25/ DIR/2013 tentang Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Jabatan PT TASPEN (PERSERO).


ix

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO) TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN PT TASPEN (PERSERO).

Pasal 1

(1) Menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini. (2) Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan wajib memedomani Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO).

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO) sebagai berikut: a. sebagai acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan PT TASPEN (PERSERO) untuk memahami, mencegah dan mengatasi keadaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; b. mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bersih, sehat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

x


c. meningkatkan integritas dan mencegah terjadinya kerugian bagi perusahaan akibat penyalahgunaan jabatan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bersama ini berlaku, Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT TASPEN (PERSERO) Nomor SK-42/DIR/2009 dan S-13/DK-TASPEN/8/2009 tentang Benturan Kepentingan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor SK-13/DIR/2011 dan SK-14/DK-TASPEN/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 September 2014 Komisaris Utama

Direktur Utama

Eddy Abdurachman

Iqbal Latanro


xi

xii


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam menjalankan bisnisnya PT TASPEN (PERSERO) senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel. Untuk itu Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang mungkin terjadi di Perusahaan sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang bersih, sehat dan benar, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh stakeholders. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan yang harmonis tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari. Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan memberikan pengaruh negatif terhadap citra perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang merupakan penyempurnaan dan pengaturan kembali Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor: SK-13/DIR/2011 dan SK-14/DK-TASPEN/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris Nomor: SK-42/DIR/2009 dan SK-13/DK-TASPEN/8/2009 tentang Benturan Kepentingan, yang berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct), serta Nilai-nilai Perusahaan.


1

Revisi Pedoman ini dilakukan atas dasar pemenuhan tindak lanjut Area of Improvement hasil Assessment Good Corporate Governance Tahun Buku 2012. B. LANDASAN PENYUSUNAN Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO) ini disusun dengan dilandasi oleh sikap berikut: 1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan normanorma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi. 2. Senantiasa berupaya menghindarkan diri dari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Sebagai Pedoman bagi Insan Taspen untuk memahami, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan; 2. Sebagai Pedoman bagi Insan Taspen dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bersih, sehat dan benar. 3. Meningkatkan integritas dan mencegah terjadinya kerugian perusahaan;

2


4. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). D. PENGERTIAN 1. Perusahaan adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau disingkat PT TASPEN (PERSERO). 2. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), adalah situasi atau kondisi dimana Insan Taspen yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik disengaja maupun tidak disengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan perusahaan. 3. Direksi adalah Organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero sesuai dengan maksud dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 4. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. 5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.


3

6. Insan Taspen adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan seluruh Karyawan PT TASPEN (PERSERO), termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta orang-orang/instansi yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama PT TASPEN (PERSERO). 7. Pegawai adalah seluruh Pelaksana dan Pejabat yang selanjutnya disebut “Karyawan” dan diberikan imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 8. Pejabat adalah Karyawan yang diangkat oleh Direksi dan diserahi tugas dalam jabatan tertentu. 9. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara hirarki struktural. 10. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan keahlian atau ketrampilan tertentu yang dipersyaratkan oleh perusahaan.

4


BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. KEBIJAKAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN 1. Perusahaan menghindari Benturan Kepentingan atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan kepentingan Perusahaan dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. 2. Insan Taspen tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, orang lain maupun kelompok untuk tujuan tertentu. B. KEWAJIBAN MENYUSUN DAFTAR KHUSUS 1. Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (PERSERO) diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham-saham atau keberadaannya di perusahaan lain dengan daftar khusus. 2. Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (PERSERO) wajib memperbaharui daftar khusus secara berkala sesuai dengan perubahan saham yang dimiliki. 3. Perusahaan wajib menyimpan daftar khusus secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan audit berkaitan dengan identifikasi potensi terjadinya Benturan Kepentingan. 4. Unit Penyimpan daftar khusus Dewan Komisaris dan Direksi PT TASPEN (PERSERO) adalah unit kerja yang menangani Good Corporate Governance berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan. Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO)

5

C. JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN 1. Benturan Kepentingan dalam Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa a. Insan Taspen yang karena jabatannya terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa serta memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan tidak diperbolehkan mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa antara lain: 1) Mengundang, memberikan persetujuan dan membahas pekerjaan dengan rekanan yang berkompetisi. 2) Mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang terkait dengan proses pengadaan barang dan/atau jasa. 3) Melibatkan perusahaan milik suami/isteri, anak, saudara atau kerabat dalam kegiatan bisnis yang terkait dengan tugas dan wewenang dalam jabatannya. 4) Melakukan tindakan yang dinilai dapat memberikan keuntungan tertentu kepada pihak lain. 2) Bila Benturan Kepentingan tidak dapat dihindari, maka Insan Taspen harus mengundurkan diri dari keterlibatannya dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa. 2. Benturan Kepentingan dalam Perangkapan Jabatan a. Dewan Komisaris 1) Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta; 6


b) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; c) Jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan. 2) Dewan Komisaris yang dalam proses memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud huruf a), maka kepada yang bersangkutan harus memilih salah satu jabatan yang tersedia dan mengundurkan diri dari jabatan lama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengangkatan jabatan baru. 3) Apabila Dewan Komisaris tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud huruf b), maka jabatannya sebagai Dewan Komisaris PT TASPEN (PERSERO) berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan. b. Direksi 1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta; b) Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; c) Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah;


7

d) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; e) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan 2) Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada butir 1), Anggota Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan usaha swasta, kecuali sebagai Dewan Komisaris pada anak perusahaan atau perusahaan patungan, dengan ketentuan hanya berhak atas penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) anak perusahaan atau perusahaan patungan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari gaji anggota Direksi di perusahaan, sedangkan penghasilan pada anak perusahaan atau perusahaan patungan lainnya, diserahkan menjadi penghasilan perusahaan. 3) Anggota Direksi yang memangku jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2), masa jabatannya sebagai Anggota Direksi berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut. 4) Dalam hal seseorang yang menjabat pada jabatan rangkap yang dilarang sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) diangkat menjadi Anggota Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatan sebagai Anggota Direksi.

8


5) Dalam hal Anggota Direksi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada butir 4), maka jabatannya sebagai Anggota Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut. 6) Apabila Anggota Direksi berhalangan sementara atau oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka tidak diperkenankan rangkap jabatan atau merangkap Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) antara: a) Direktur Utama dengan Direktur Investasi; b) Direktur Utama dengan Direktur Keuangan; c) Direktur Keuangan dengan Direktur Investasi; 7) Apabila Direktur Keuangan atau Direktur Investasi berhalangan sedangkan Direktur lain tidak dapat merangkap Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) maka jabatan Direktur Keuangan dapat dirangkap oleh Direktur Investasi atau sebaliknya. c. Insan Taspen dilarang menjadi pengurus atau anggota pada Partai Politik dan/atau Calon/Anggota Legislatif. d. Pejabat yang tidak dapat menjadi Pengurus Serikat Karyawan TASPEN adalah sebagai berikut: 1) Manajer Utama/setingkat, Kepala Desk, Kepala PKBL, Kepala/Wakil Kepala Kantor Cabang Utama, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Satuan Pengawasan Intern Daerah;


9

2) Pejabat Struktural maupun Fungsional di lingkungan Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Divisi SDM, Desk Hukum dan Manajer Anggaran di Kantor Pusat serta Pejabat di Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang yang membidangi Personalia. 3. Benturan Kepentingan dalam Kegiatan Sampingan Insan Taspen dapat melakukan kegiatan lain di luar jam kerja dengan syarat: a. Tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas di Perusahaan; b. Secara langsung maupun tidak langsung tidak mempengaruhi kegiatan Perusahaan; c. Tidak mengganggu tugas atau menurunkan kemampuan yang bersangkutan dalam memenuhi tugas pokoknya di Perusahaan. 4. Benturan Kepentingan dalam Proses Perkara di Pengadilan a. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan baik secara langsung atau melalui surat kuasa berperkara di pengadilan untuk dan atas nama Perusahaan dalam hal: 1) Terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; 2) Anggota Direksi secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kepentingan atas suatu perkara yang sedang terjadi; 3) Apabila perkara sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) karena sifat perbuatannya ditemukan kesalahan atau kelalaian dari Direksi yang bersangkutan, maka

10


Direksi yang bersangkutan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya. b) Karyawan yang berperkara atau mempunyai kepentingan atas suatu perkara dengan Perusahaan tidak boleh menerima kuasa Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan. 5. Benturan Kepentingan dalam Hubungan Kekerabatan a. Direksi atau Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) tidak diperkenankan menugaskan seseorang untuk melakukan audit pada suatu unit kerja dimana terdapat karyawan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan auditor; b. Direksi tidak diperbolehkan mengangkat karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak, dan/atau adik dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris. c. Direksi tidak diperbolehkan mengangkat karyawan yang memiliki hubungan anak/menantu dengan seorang karyawan Perusahaan yang masih memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun dari Batas Usia Pensiun (BUP); d. Direksi tidak diperbolehkan menempatkan seorang karyawan pada unit kerja yang mana dalam unit kerja tersebut terdapat karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak, dan/atau adik dengan karyawan yang akan ditempatkan tersebut; e. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan yang memiliki hubungan sebagai suami/isteri, anak/menantu, kakak, dan/atau adik, agar menyatakan disclosure (pengungkapan) yang ditujukan kepada Direksi untuk diketahui.


11

D. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN 1. Situasi di mana Insan Taspen yang karena jabatannya secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa serta memiliki potensi terjadinya Benturan Kepentingan, tidak diperbolehkan mengikuti proses pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa. 2. Situasi yang memungkinkan Insan Taspen menerima sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga menguntungkan pihak pemberi. 3. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 4. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 5. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. 6. Situasi dalam melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan. 7. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan.

12


8. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan/ kekerabatan antara Insan Taspen dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Taspen sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan. E. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas kewewenangan yang diberikan oleh Perusahaan. 2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Taspen memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel. 3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Taspen dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan kekerabatan yang dapat mempengaruhi keputusannya. 4. Penerimaan Gratifikasi yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan sehingga dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Taspen.


13

BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN A. PRINSIP DASAR 1. Insan Taspen yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut. 2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Taspen dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat Kebijakan dan Peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut. 3. Insan Taspen yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Direksi/Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

14


4. Insan Taspen juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan. B. PELAPORAN ATAS BENTURAN KEPENTINGAN 1. Insan Taspen maupun stakeholders dapat melaporkan adanya Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Insan Taspen dalam kegiatan Perusahaan melalui mekanisme Whistleblowing System PT TASPEN (PERSERO) yang berlaku. 2. Perusahaan berkewajiban menjaga kerahasiaan pelapor dan memberikan penghargaan kepada pelapor apabila laporan tersebut telah dibuktikan kebenarannya sesuai ketentuan yang berlaku. C. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN Setiap Insan Taspen yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan, akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


15

BAB IV PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN Untuk menghindari Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, Insan Taspen dilarang: 1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan terkait dengan jabatan maupun pribadi; 2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga,kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Perusahaan; 3. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; 5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya; 6. Mengijinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Taspen; 7. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Perusahaan;

16


8. Memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan; 9. Terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra usaha atau calon mitra usaha lainnya; 10. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama; 11. Memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.


17

BAB V PENUTUP

1. Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO) ini disusun untuk dijadikan acuan bagi Insan Taspen dalam menangani situasi Benturan Kepentingan. 2. Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO) ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Taspen. 3. Pedoman Benturan Kepentingan PT TASPEN (PERSERO) ini secara berkala akan dilakukan evaluasi/pemutakhiran/penyempurnaan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

18



19

20


DAFTAR ISI. Daftar Isi... Kata Pengantar... Peraturan Bersama... BAB I PENDAHULUAN... 1

Recommend Documents