DAFTAR ISI. BAB II Pelaksanaan Perjalanan Dinas BAB III Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah... 33

DAFTAR ISI

BAB I Pelaksanaan APBN ................................ ................................................................................................ .................................. 1 BAB II Pelaksanaan Perjalanan Dinas ................................................................ ............................................... 9 BAB III Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah ..................................................... ................................ 33 BAB IV Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial .............................................................. .............................. 46 BAB V Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja .......................................................... .......................... 59 BAB VI Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ......................................................... ......................... 65 BAB VII Pencegahan dan Penyelesaian Retur SP2D ....................................................... ....................... 68 BAB VIII Pengelolaan Hibah Langsung yang Diterima Sauan Kerja ................................ 71

Pengelolaan Keuangan Negara BAB I PELAKSANAAN APBN (PMK 190/PMK.05/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN)

1. Pejabat Perbendaharaan a. Pengguna Anggaran (PA)

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara

Pengelolaan Keuangan Negara c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

d. Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)


Pengelolaan Keuangan Negara

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

2. Pembayaran Gaji Pegawai



Penyampaian SPM Gaji paling lambat setiap tanggal 15 untuk gaji bulan berikutnya. 3. Pembayaran Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Langganan Daya & Jasa serta Perjalanan Dinas dan Pengadaan Tanah




Pengelolaan Keuangan Negara 4. Pembuatan Komitmen dan Penyelesaian Tagihan



5. Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan




Pengelolaan Keuangan Negara BAB II PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 1. Perjalanan DInas Dalam Negeri (PMK 113/PMK.05/2013 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap) a. Pengertian

b. Ruang Lingkup dan Prinsip


Pengelolaan Keuangan Negara c. Perjalanan Dinas Jabatan

1). Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan

2). Biaya Perjalanan Dinas Jabatan



3). Struktur Perjalanan Dinas Jabatan









4). Tingkat dan Penyetaraan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan



5). Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Rangka Mengikuti Rapat/Seminar/dsb

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULIA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

6). Perjalanan Dinas Jabatan Secara Bersama-sama dan Ketentuan Lainnya 

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama.



Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.



Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama tersebut termasuk Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pengawalan/ pendampingan.



Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.





Dalam

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya

hal

biaya

penginapan

pada


Pengelolaan Keuangan Negara hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

7). Tambahan dan Kelebihan Hari Dalam Perjalanan Dinas Jabatan

c. Perjalanan Dinas Pindah



1). Biaya Perjalanan Dinas Pindah



2). Biaya Pengepakan Perjalanan Dinas Pindah



c. Pelaksanaan Prosedur dan Pembayaran Perjalanan Dinas



c. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas


Pengelolaan Keuangan Negara 2. Perjalanan DInas Luar Negeri (PMK 164/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri) a. Ruang Lingkup dan Prinsip

b. Perjalanan Dinas Jabatan


Pengelolaan Keuangan Negara 1). Surat Tugas



2). Komponen Biaya Perjalanan Dinas


Pengelolaan Keuangan Negara  Uang Harian terdiri dari : 1. Biaya Penginapan; 2. Uang Saku; 3. Uang Makan; 4. Transport Lokal  Uang harian dan biaya penginapan selama di dalam negeri untuk jenis Perjalanan Dinas Jabatan, diberikan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri.  Besaran Uang harian diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan.  Uang harian waktu perjalanan paling tinggi 40% dari tarif uang harian.

3). Golongan Pelaksana SPD dan Klasifikasi Moda Transportasi


Pengelolaan Keuangan Negara 4). Perjadin Yang Sifatnya Rombongan dan Ketentuan Untuk Pelaksana Yang Sakit Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana SPD menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut: a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau

b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

• Pelaksana SPD yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung oleh negara dan dibebankan pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga berkenaan dengan ketentuan: a. Pelaksana SPD tidak memiliki asuransi kesehatan atau sejenisnya yang berlaku di dalam dan di luar negeri serta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. b. masa pertanggungan berakhir; dan/atau

asuransi

telah

c. masa pertanggungan asuransi belum berakhir, namun asuransi tidak menanggung sebagian atau seluruh biaya perawatan di rumah sakit. • Pembiayaan perawatan di rumah sakit paling lama 2 (dua) bulan.

5). Tambahan Uang Harian dan Rombongan dan Klasifikasi Asuransi Perjalanan 1. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, dapat diberikan tambahan uang harian. 2. Pemberian tambahan uang harian didukung dengan surat keterangan dari Perwakilan/maskapai/bukti-bukti pendukung lainnya. 3. Tambahan uang harian dapat diberikan : a. Hambatan ketentuan : 



transportasi,

dengan

Dibayarkan 30%, dalam hal biaya penginapan dan/atau makan ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi Dibayarkan 100%, dalam hal biaya penginapan dan/atau makan tidak ditanggung oleh penyedia Moda Transportasi

1. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, klasifikasi asuransi Premium/ Executive. 2. Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara, klasifikasi asuransi Premium/ Executive. 3. Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (special envoy), dan pejabat lainnya yang setara, klasifikasi asuransi Premium/ Executive.

b. Kebijakan pimpinan yang mengakibatkan tertundanya/ gagalnya kepulangan dari tempat tujuan Perjalanan Dinas Jabatan. Tambahan uang harian diberikan 100%.

4. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri, klasifikasi asuransi standart/ Deluxe.

c. Keadaan Kahar yg terjadi di luar negeri,

5. Pegawai TNI/Polri

Negeri Sipil dan anggota selain yang dimaksud pada


Pengelolaan Keuangan Negara tambahan uang harian diberikan 100%

Golongan B dan Golongan C, klasifikasi asuransi standart/ Deluxe.

c. Perjalanan Dinas Pindah

1). Pengikut Pelaksana Perjalanan Dinas Pindah


Pengelolaan Keuangan Negara 2). Persiapan Administrasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah

3). Biaya Perjalanan Dinas Pindah


Pengelolaan Keuangan Negara d. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

e. Pembatalan Pelaksanaan Perjalanan Dinas


Pengelolaan Keuangan Negara f. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas

g. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas


Pengelolaan Keuangan Negara h. Kelebihan/Kekurangan Biaya Perjalanan Dinas

i. Tabel Komponen Biaya Perjalanan Dinas Jabatan


Pengelolaan Keuangan Negara BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH (PMK 168/PMK.05/2015 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga) 1. Definisi dan Ruang Lingkup

2. Pengalokasian Bantuan Pemerintah


Pengelolaan Keuangan Negara 2. Pedoman Umum dan Juknis Bantuan Pemerintah

3. Penyaluran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah a. Bantuan Pemerintah Berupa Pemberian Penghargaan


Pengelolaan Keuangan Negara b. Bantuan Pemerintah Berupa Pemberian Beasiswa

c. Bantuan Pemerintah Berupa Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya


Pengelolaan Keuangan Negara d. Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Operasional




Pengelolaan Keuangan Negara e. Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Sarana Prasarana





f. Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Rehab/Pembangunan Gedung






Pengelolaan Keuangan Negara f. Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya





3. Penggunaan Bank/Pos Penyalur Bantuan Pemerintah


Pengelolaan Keuangan Negara BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN SOSIAL (PMK 254/PMK.05/2015 Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga) 1. Pengalokasian Anggaran Bantuan Sosial


Pengelolaan Keuangan Negara 2. Tujuan Penggunaan Bantuan Sosial

3. Bentuk Bantuan Sosial



4. Penetapan Penerima, Pencairan dan Penyaluran Bantuan Sosial a. Penetapan Penerima Bantuan Sosial


Pengelolaan Keuangan Negara b. Pencairan Bantuan Sosial



c. Pemilihan Bank/Pos Penyalur Bantuan Sosial



d. Jangka Waktu Penyaluran Bantuan Sosial Oleh Bank/Pos Penyalur


Pengelolaan Keuangan Negara e. Pencairan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa



f. Tata Cara Pengajuan SPP Bantuan Sosial

g. Pengujian dan Penerbitan SPM Bantuan Sosial


Pengelolaan Keuangan Negara h. Penyetoran Dana Bantuan Sosial

i. Pembayaran Kembali Atas Setoran Dana Bantuan Sosial


Pengelolaan Keuangan Negara j. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial :  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


Pengelolaan Keuangan Negara  Kelompok Masyarakat Lembaga Non Pemerintah



 Aparat Pengawasan Internal Kementerian/Lembaga

k. Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial :




Pengelolaan Keuangan Negara BAB V PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA (PMK 252/PMK.05/2014 Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja)

1. Jenis-jenis Rekening Milik Satuan Kerja

Rekening Penerimaan

Rekening Pengeluaran

Rekening Lainnya

• Rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

• Rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, termasuk didalamnya Rekening bendahara pengeluaran pembantu

• Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

Rekening Lainnya terdiri dari: a) Rekening milik BLU; b) Rekening milik Perwakilan RI; c) Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial; d) Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung; e) Rekening Penampungan Sementara; f) Rekening Penampungan Dana Jaminan; dan g) Rekening Penampungan Dana Titipan.

2. Kewenangan Pengelolaan Rekening  PA/KPA

Menteri/Pemimpin Lembaga selaku Pengguna Anggaran berwenang mengelola Rekening Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang dimilikinya, meliputi: a. pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos; b. pengoperasian Rekening; dan c. penutupan Rekening.

Kewenangan pengelolaan Rekening dilaksanakan oleh KPA/pemimpin BLU


Pengelolaan Keuangan Negara  BUN/Kuasa BUN (KPPN) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, meliputi: a. pemberian ijin pembukaan Rekening; b. melakukan blokir Rekening; c. penutupan Rekening; dan d. memperoleh informasi atas Rekening.

Kewenangan pengelolaan dan pengendalian Rekening dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah (KPPN)

3. Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Kepada Kuasa BUN (Direktorat PKN/KPPN)  Permohonan persetujuan pembukaan Rekening Pengeluaran dan Rekening Penerimaan Lampiran: a. Salinan DIPA; b. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening (format surat pernyataan sesuai Lampiran II PMK 252/PMK.05/2014); c. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos (format surat kuasa sesuai Lampiran III PMK 252/PMK.05/2014)

KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah/KPPN (format permohonan persetujuan sesuai Lampiran I PMK 252/PMK.05/2014)

 Permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah/KPPN (format permohonan persetujuan sesuai Lampiran I PMK 252/PMK.05/2014

Lampiran: a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening (format surat pernyataan sesuai Lampiran II PMK 252/PMK.05/2014); b. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos (format surat kuasa sesuai Lampiran III PMK 252/PMK.05/2014) c. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro (format surat keterangan sesuai Lampiran IV PMK 252/PMK.05/2014) d. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah dalam DIPA (format surat pernyataan sesuai Lampiran V PMK 252/PMK.05/2014) e. Salinan surat penerbitan nomor register hibah.

Rekening Penampungan Dana Hibah berlaku 1 (satu) Rekening untuk 1 (satu) register hibah.

 Permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial atau Rekening Milik BLU



KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan Sosial dan/atau Rekening milik BLU pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di Daerah (format permohonan persetujuan sesuai Lampiran I PMK 252/PMK.05/2014)

Lampiran: a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening (format surat pernyataan sesuai Lampiran II PMK 252/PMK.05/2014); b. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos (format surat kuasa sesuai Lampiran III PMK 252/PMK.05/2014) c. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro (format surat keterangan sesuai Lampiran IV PMK 252/PMK.05/2014)

 Permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penampungan Sementara, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Dana Titipan KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Sementara, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Dana Titipan pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN Pusat/Direktorat Pengelolaan Kas Negara (format permohonan persetujuan sesuai Lampiran I PMK 252/PMK.05/2014)

Lampiran: a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening (format surat pernyataan sesuai Lampiran II PMK 252/PMK.05/2014); b. Surat kuasa KPA/pemimpin BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos (format surat kuasa sesuai Lampiran III PMK 252/PMK.05/2014) c. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro (format surat keterangan sesuai Lampiran IV PMK 252/PMK.05/2014)

 Permohonan persetujuan pembukaan Rekening Milik Perwakilan RI KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya berupa Rekening milik Perwakilan RI pada Bank Umum kepada Kuasa BUN Pusat/Direktorat Pengelolaan Kas Negara (format permohonan persetujuan sesuai Lampiran I PMK 252/PMK.05/2014)

Lampiran: a. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening (format surat pernyataan sesuai Lampiran II PMK 252/PMK.05/2014); b. Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran bunga/jasa giro (format surat keterangan sesuai Lampiran IV PMK 252/PMK.05/2014)


Pengelolaan Keuangan Negara 4. Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening oleh Kuasa BUN (Direktorat PKN/KPPN) KPA/Pemimpin BLU

Surat Permohonan Persetujuan Rekening dan Lampiran

Kuasa BUN Pusat/Kuasa Bun Daerah

1.Meriksa kelengkapan dokumen 2.Menilai kelayakan : a) Keabsahan surat permohonan; b) Kejelasan tujuan pembukan rekening c) Kejelasan sumber dana d) Kesesuaian Tusi dgn tujuan penggunaan dan sumber dana; e) Kejelasan mekanisme penyaluran dana rekening

Kelengkapan dan kelayakan terpenuhi

Kelengkapan dan kelayakan tidak terpenuhi

• Kuasa BUN Daerah/KPPN menerbitkan surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening paling lambat 5 hari kerja sejak permohonan diterima. • Kuasa BUN Pusat/Direktorat PKN menerbitkan surat persetujuan/penolakan pembukaan rekening paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima.

Surat Persetujuan Pembukaan Rekening

Surat Penolakan Pembukaan Rekening

Surat persetujuan pembukaan berlaku selama 15 hari sejak tanggal penerbitan

5. Pembukaan Rekening Pembukaan rekening pada Bank Umum/Kantor Pos harus melampirkan surat persetujuan dari Kuasa BUN

Rekening dibuka atas nama jabatan dan diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN Rekening Pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama “BPg: (kode KPPN mitra Rekening Penerimaan dibuka Rekening Lainnya dibuka dengan kerja)...….(nama kantor)...........”; dengan menggunakan nama menggunakan nama “RPL (kode “BPn: (kode KPPN mitra KPPN mitra kerja)...….(nama Rekening Pengeluaran Pembantu kerja)...….(nama kantor)...........” kantor)...........untuk ….”. dibuka dengan menggunakan nama “BPP (kode KPPN mitra kerja)...….(nama kantor)...........”

KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening.


Pengelolaan Keuangan Negara 6. Pembukuan dan Penatausahaan Rekening • Bendahara melakukan pembukuan dan penatausahaan Rekening berdasarkan bukti transaksi debet dan/atau kredit pada Rekening.

• KPA/pemimpin BLU harus melakukan pengujian atas kebenaran pembukuan dan penatausahaan Rekening dengan membandingkan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh Bank Umum/Kantor Pos pada akhir bulan berkenaan. • Penatausahaan seluruh Rekening pada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dilakukan dengan aplikasi SILABI.

7. Pelaporan Saldo Rekening KPA/pemimpin BLU menyampaikan laporan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya (format laporan sesuai Lampiran IX PMK No. 252/PMK.05/2014) dengan disertai arsip data komputer setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, penyampaian laporan saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

SANKSI KPA/Pemimpin BLU yang tidak menyampaikan laporan saldo Rekening tepat waktu dikenai sanksi berupa pemblokiran rekening oleh KPPN

KPPN mencabut blokir rekening apabila KPA/Pemimpin BLU telah menyampaikan laporan saldo rekening

8. Rekonsiliasi Rekening Kuasa BUN di Daerah melakukan rekonsiliasi data Rekening tingkat daerah dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja sesuai wilayah kerjanya setiap triwulanan. Rekonsiliasi data Rekening paling sedikit meliputi Rekonsiliasi: a. Kode Bagian Anggaran; b. Kode Satuan Kerja; c. Kode KPPN; d. Nomor Rekening; e. Nama Rekening; f. Nama bank tempat pembukaan Rekening; g. Kode Rekening; h. Saldo Rekening; i. Tanggal transaksi terakhir; dan j. Nomor dan tanggal surat persetujuan permohonan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja


Pengelolaan Keuangan Negara 9. Penutupan Rekening KPPN berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldo Rekening ke Kas Negara dalam hal:

Rekening dikategorikan digunakan KPA/Pemimpin BLU Rekening pasif (tidak terdapat Pembukaan Rekening tidak sesuai tujuan dan tidak melaporkan transaksi debet/kredit) tanpa persetujuan KPPN peruntukannya pembukaan rekening selama 1 (satu) tahun


Pengelolaan Keuangan Negara BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA (PMK 162/PMK.05/2013 Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Perdirjen Perbendaharaan No. PER03/PB/2014 Petunjuk Teknis Penatausahaan, pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Satker Pengelola APBN serta Verifikasi LPJ Bendahara)

1. Pembukuan Bendahara Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan (termasuk hibah dan bantuan sosial). Pembukuan bendahara terdiri dari:

BUKU KAS UMUM

BUKU-BUKU PEMBANTU

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN

Pembukuan dilakukan dengan Aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan (Aplikasi SILABI)

2. Pemeriksaan Kas

Subjek dan Objek

Waktu

• Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP dilakukan oleh KPA atau PPK atas nama KPA • Pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dilakukan oleh Kepala Satker atau pejabat yg berwenang

• Terjadi pergantian Bendahara • Sewaktu-waktu, paling sedikit satu kali dalam satu bulan

Berita Acara Pemeriksaan Kas • Kesesuaian kas tunai di brankas dan di rekening dalam rekening koran dengan pembukuan • Penyetoran penerimaan negara/pajak ke Kas Negara • Penjelasan apabila selisih • Format sesuai lampiran Perdirjen Perbendaharaan


Pengelolaan Keuangan Negara 3. Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan rekonsiliasi internal antara laporan Keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara Penerimaan untuk meneliti: 1. Kesesuaian jumlah setoran penerimaan negara ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan 2. Kesesuaian saldo penerimaan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan

KPA atau PPK atas nama KPA melakukan rekonsiliasi internal antara laporan Keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran untuk meneliti: 1. Kesesuaian saldo UP/TUP 2. Kesesuaian saldo selain UP/TUP

Rekonsiliasi internal dilakukan sekurang-kurangnya satu kali pada akhir bulan berkenaan bersamaan dengan pemeriksaan kas. Hasil pemeriksaan kas dan rekonsiliasi internal dituangkan dalam berita acara sesuai format dalam lampiran Perdirjen Perbendaharaan

4. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Bendahara wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran secara bulanan atas uang yang dikelolanya baik dalam bentuk rupiah maupun valas

LPJ Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dalam hal tanggal 10 jatuh pada hari libur maka LPJ Bendahara disampaikan pada hari kerja sebelumnya

LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Bendahara Pengeluaran dibuat sesuai format yang diatur dalam lampiran Perdirjen Perbendaharaan

Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan dilampiri dengan: 1. Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Penerimaan (format sesuai lampiran Perdirjen Perbendaharaan) 2. Rekening Koran 3. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 4. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN

Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dilampiri dengan: 1. Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Bendahara Pengeluaran (format sesuai lampiran Perdirjen Perbendaharaan) 2. Rekening Koran 3. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi 4. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN

5. Pengembalian LPJ 1. 2.

KPPN berwenang melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan dan/atau LPJ Bendahara Pengeluaran yang disampaikan oleh satker KPPN berwenang mengembalikan LPJ Bendahara kepada Bendahara apabila ditemukan kesalahan melalui surat pengembalian


Pengelolaan Keuangan Negara 6. Sanksi Ketidakpatuhan Penyampaian LPJ Bendahara

1.Dalam hal penyampaian LPJ Bendahara melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, KPPN berwenang mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPMUP/SPM-TUP/SPM-GUP maupun SPM-LSyang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. 2.Pengenaan Sanksi tidak membebaskan Bendahara dari kewajiban untuk menyampaikan LPJ.


Pengelolaan Keuangan Negara BAB VII PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN RETUR SP2D (Perdirjen Perbendaharaan No. PER-30/PB/2014 Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan Retur SP2D Dalam Rangka Implementasi SPAN)

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos Pengirim

Retur SP2D disebabkan karena adanya kesalahan input nama dan/atau nomor rekening supplier/penerima, rekening yang telah ditutup, rekening tidak ditemukan, rekening belum dikonfirmasi, dan rekening yang telah pasif (dormant).

1. Pencegahan Terjadinya Retur

Pencegahan terjadinya retur membutuhkan peran aktif satker terkait kebenaran dan validitas data supplier dalam rangka pengajuan SPM ke KPPN  Tipe Data Supplier

Sakter Penyedia Barang dan Jasa

Pegawai Bagian Anggaran BUN

•Transaksi yang dibayar langsung kepada bendahara pengeluaran satker •Transaksi terkait pelaksanaan pembayaran UP/TUP dan pengesahan

•Transaksi atas pekerjaan berdasarkan kontrak atau dokumen perikatan lainnya yang dibayarkan kepada pihak ketiga •Transaksi belanja non kontraktual yang dibayarkan dengan mekanisme LS

•Transaksi belanja pegawai yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima yang merupakan pegawai dari satker yang mengajukan tagihan

•Transaksi terkait pengelolaan Bagian Anggaran BUN, kecuali yang dikelompokkan ke dalam tipe Transfer Daerah dan tipe Penerusan Pinjaman

Transfer Daerah

•Transaksi belanja transfer daerah yang dibayarkan kepada satu atau beberapa penerima

Penerusan Pinjaman

•Transaksi terkait penerusan pinjaman, pembayaran konsorsium, dan bantuan sosial. •Pembayaran secara LS kepada penerima yang bukan pegawai dai Satker yang mengajukan tagihan

Lain-lain

•Transaksi terkait pengembalian belanja, pengembalian pendapatan, dan tipe supplier yang tidak termasuk dalam tipe sebelumnya



Struktur informasi data supplier: 1. Informasi Pokok, memuat elemen data utama diantaranya nama supplier, NPWP, nomor supplier, dan kode satker; 2. Informasi Lokasi, memuat elemen data utama diantaranya nama site, kode negara, kode KPPN, alamat, kota, provinsi, kode pos, dan tipe supplier; 3. Informasi Rekening, memuat elemen data utama diantaranya kode negara asal bank, kode bank, nama bank, kode SWIFT dan/atau IBAN, nama cabang bank, nama pemilik rekening, dan nomor rekening; 4. Informasi Tambahan, memuat elemen data utama diantaranya nama Pegawai/Pemda/Penerusan Pinjaman, NPWP, NIP, lokasi, dan alamat.

 Pendaftaran Data Supplier Satker ke KPPN Dalam rangka pendaftaran data supplier, PPK melakukan: 1. Administrasi dokumen pendukung data supplier yang meliputi referensi bank, fotokopi Kartu NPWP, dan/atau fotokopi akta pendirian badan usaha 2. Verifikasi atas kebenaran dokumen pendukung data supplier

Tahapan pendaftaran data supplier yang belum dicatat dalam SPAN, sebagai berikut: 1. PPK melakukan perekaman data supplier yang telah benar berdasarkan dokumen pendukung pada aplikasi pembuat SPM 2. PPK menyampaikan hasil perekaman data supplier ke KPPN pada saat penyampaian ADK Kontrak atau ADK SPM 3. KPPN melakukan validasi dalam rangka pemenuhan isian data supplier sesuai ketentuan validasi 4. Berdasarkan hasil validasi data supplier, KPPN melakukan: a) Persetujuan dan menerbitkan Laporan Pendaftaran Supplier yang memuat Nomor Register Supplier b) Penolakan dan menerbitkan Laporan Penolakan Informasi Supplier apabila data supplier tidak memenuhi ketentuan validasi

 Pengelolaan Data Supplier Satker ke KPPN Satker dapat mengajukan: 1. Perubahan (update), dengan menyampaikan Surat permintaan perubahan data supplier ke KPPN; 2. Penonaktifan (deaktivasi), dengan menyampaikan surat permintaan penonaktifan data supplier tipe pegawai dalam hal terdapat informasi rekening pegawai yang tidak lagi digunakan dan/atau surat permintaan penonaktifan data supplier tip non pegawai ke KPPN; 3. Penggabungan (merge) dalam hal terdapat duplikasi pencatatan informasi pokok supplier yang telah dilakukan pembayaran. Penggabungan data supplier dilakukan dengan menyampaikan surat permintaan penggabungan data supplier ke KPPN.


Pengelolaan Keuangan Negara 2. Mekanisme Penyelesaian Retur KPA mengajukan pembayaran kembali ke rekening penerima

KPA Satker melakukan perbaikan data supplier dan/atau data kontrak pada aplikasi SPM/GPP

KPA Satker menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening ke KPPN, paling lambat 7 hari kerja sejak Surat pemberitahuan Retur SP2D diterima. Lampiran Surat Ralat: 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 2. ADK untuk pendaftaran data supplier 3. Surat Permintaan Perubahan Data Supplier 4. ADK perubahan data kontrak apabila mengakibatkan perubahan data kontrak yang telah didaftarkan di SPAN

KPA Satker menerima Surat Pemberitahuan Retur SP2D beserta lampiran Daftar Retur SP2D dari KPPN

KPA tidak mengajukan pembayaran kembali ke rekening penerima

Dana Retur disetorkan ke Kas Negara oleh KPPN


BAB VI II I

P E N GE L OL AANHI B AH L AN GS UN GY AN GDI T E R I MA S AT UANK E R J A

Pengelolaan Keuangan Negara BAB VIII PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG YANG DITERIMA SATKER (PMK No. 191/PMK.05/2011 Mekanisme Pengelolaan Hibah)

Hibah Langsung adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. 1. Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung yang Diterima Satker

2. Pengajuan Permohonan Nomor Register Pengajuan Nomor Register Hibah 1. Pimpinan Lembaga/Satker selaku PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register ke DJPU (sekarang DJPPR) c.q. Direktur EAS.

2. Lampiran: a. Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; b. Ringkasan Hibah; 3. Pengajuan register berdasarkan perjanjian hibah 4. Output: Nomor Register

3. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening Hibah Langsung

Mengacu pada ketentuan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya KPA mengajukan persetujuan rekening

KPPN melakukan pemeriksaan dan penilaian

Surat Persetujuan/ Penolakan



1 Rekening

1 Register

4. Penyesuaian/Revisi Pagu Hibah dalam DIPA      

Revisi dilakukan pada Pagu Belanja Revisi bersifat on-top Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output yang sesuai Menggunakan akun belanja seperti biasa (52xxxx, 53xxxx & 57xxxx) Revisi termasuk sisa pagu belanja TA sebelumnya yang akan dilanjutkan TA berjalan Hibah barang/jasa tidak memerlukan revisi DIPA.

Pelaksanaan Revisi: 1. Pengajuan revisi ke Kanwil DJPB 2. Lampiran: Ringkasan Naskah Perjanjian Hibah 3. BLU dapat melakukan revisi DIPA petikan atas hibah langsung. Hibah tersebut diperlakukan sebagai PNBP BLU dan tidak perlu nomor register. 5. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dan Belanja dari Hibah Langsung  Hibah Langsung Bentuk Uang

Atas Pendapatan Hibah Langsung bentuk uang dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri: 1. copy Rekening atas Rekening Hibah; 2. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung; 3. SPTJM; dan 4. copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.  Hibah Langsung Bentuk Barang atau Jasa

Atas hibah langsung bentuk barang/jasa, satker melakukan pengesahan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya; 2. Pengajuan permohonan nomor register ke DJPPR; 3. Pengajuan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) ke DJPPR; 4. Pengajuan Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) ke KPPN.



Pengajuan Memo Pencatatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) ke KPPN, dengan dilampiri: 1. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) bentuk BJS; 2. Salinan SP3HL-BJS yang telah disetuji oleh DJPPR, yang mencantumkan nomor register Hibah; 3. SPTJM.  Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung ke Pemberi Hibah

PA/KPA mengajukan SP4HL kepada KPPN mitra kerjanya dengan dilampiri: 1. copy rekening atas Rekening Hibah; 2. copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan 3. SPTJM.

Satker tidak perlu melakukan pengajuan pengesahan pengembalian pendapatan hibah (SP4HL) ke KPPN apabila pengembalian hibah langsung belum pernah dilakukan pengesahan pendapatan hibahnya (belum pernah mengajukanSP2HL)


DAFTAR ISI. BAB II Pelaksanaan Perjalanan Dinas BAB III Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah... 33

Recommend Documents