DAFTAR ISI
BAB
I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Sasaran 1.4 Metodologi 1.5 Ruang Lingkup Wilayah
1 1 2 2 2 2
BAB
II
Inventarisasi Data Wilayah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2.1 Kabupaten Majalengka 2.1.1 Gambaran Umum Wilayah 2.1.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 2.1.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 2.1.1.3 Kependudukan 2.1.1.4 Sektor Pertanian 2.1.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2010 2.1.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.1.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 2.1.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 2.1.3.3 Rencana Penggunaan Lahan
3 3 3 3 4 5 5 9 10 10 11 12
2.2 Kabupaten Purbalingga 2.2.1 Gambaran Umum Wilayah 2.2.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 2.2.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 2.2.1.3 Kependudukan 2.2.1.4 Sektor Pertanian 2.2.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2010 2.2.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.2.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 2.2.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 2.2.3.3 Rencana Penggunaan Lahan
12 12 12 14 14 15 16 17 17 21 21
2.3 Kabupaten Gunung Kidul 2.3.1 Gambaran Umum Wilayah 2.3.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 2.3.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 2.3.1.3 Kependudukan 2.3.1.4 Sektor Pertanian 2.3.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2010 2.3.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.3.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 2.3.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 2.3.3.3 Rencana Penggunaan Lahan
22 22 22 23 24 25 26 27 27 29 29
2.4 Kabupaten Madiun 2.4.1 Gambaran Umum Wilayah 2.4.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah 2.4.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting 2.4.1.3 Kependudukan 2.4.1.4 Sektor Pertanian 2.4.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2010 2.4.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.4.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah 2.4.3.2 Penetapan Kawasan LP2B 2.4.3.3 Rencana Penggunaan Lahan
30 30 30 32 32 33 35 36 36 38 39
BAB
III
Kajian Lahan Sawah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 3.1 Kabupaten Majalengka 3.2 Kabupaten Purbalingga 3.3 Kabupaten Gunung Kidul 3.4 Kabupaten Madiun
40 40 43 45 47
BAB
IV
Kesimpulan dan Saran
49
i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10 Tabel 2.11 Tabel 2.12 Tabel 2.13 Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16 Tabel 2.17 Tabel 2.18 Tabel 2.19 Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4
Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Luas Daerah, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Luas Jenis Lahan Sawah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 – 2011 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Sawah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Ladang Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Majalengka Hasil Audit Lahan Tahun 2010 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Kecamatan Tahun 2011 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Purbalingga Hasil Audit Lahan Tahun 2010 Luas eksisting lahan tanaman pangan dan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Purbalingga berdasarkan RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purbalingga Tahun 2011 – 2031 Jenis Penggunaan Lahan Eksisting Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan Luas Lahan menurut Kecamatan dan Jenis Lahan Tahun 2011 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Sistem Irgasi Tahun 2011 Luas Sawah Kabupaten Gunung Kidul Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Gunung Kidul Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun Tahun 2009
Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 1996-2008 Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Madiun Tahun 2008 Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Madiun Tahun 2004 – 2007 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Madiun Berdasarkan Hasil Audit Lahan Tahun 2010 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun Luas Hasil Overlay Sawah Pusdatin dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Majalengka Luas Hasil Overlay Sawah Pusdatin dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Purbalingga Luas Hasil Overlay Sawah Pusdatin dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Gunung Kidul Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Madiun
4 5 6 7 8 9 12 14 15 15 16 20 21 23 24 25 25 26 30 32 33 34 34 35 39 41 43 45 47
ii
DAFTAR PETA Peta 2.1 Peta 2.2 Peta 2.3 Peta 2.4 Peta 2.5 Peta 2.6 Peta 2.7 Peta 2.8 Peta 2.9 Peta 2.10 Peta 2.11 Peta 2.12 Peta 2.13 Peta 3.1 Peta 3.2 Peta 3.3 Peta 3.4
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Majalengka Peta Lahan Sawah Kabupaten Majalengka Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2031 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Purbalingga Peta Lahan Sawah Kabupaten Purbalingga Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 2031 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunung Kidul Peta Lahan Sawah Kabupaten Gunung Kidul Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 20 10 - 2030 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Madiun Peta Lahan Sawah Kabupaten Madiun Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2010 - 2030 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun
4 9 11 13 17 20 23 24 26 29 31 35 38 41 44 46 48
iii
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman serius terhadap ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman merata dan terjangkau. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan UU No 41 tahun 2009, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (Pasal 9). Amanat undangundang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Untuk menghambat laju konversi maka UU ini memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Hal ini bermakna selain sawah maka berbagai unsur pendukung juga perlu diketahui untuk menentukan kebijakan atau program yang sesuai. KP2B selanjutnya perlu menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan LP2B dan LC2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang rinci. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi bisa menjadi bagian kawasan maupun membentang di luar kawasan. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi dapat terdapat di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Saat ini pemerintah kabupaten/kota menjadi perintis upaya penyelamatan sawah. Hingga September 2013 dokumen RTRW 1
Kabupaten/kota yang telah diperdakan mencapai 62,5% dan 69 diantaranya telah menetapkan luas LP2B di dalam Perda Tata Ruangnya. Didasari hal tersebut diatas perlu dilakukan kajian berdasarkan data lahan pertanian serta kesesuaian penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan (hasil inventarisasi) dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
1.2 Tujuan Adapun tujuan kajian inventarisasi data Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) adalah melihat kesesuaian data Hasil Pemetaan Lahan Sawah dengan penetapan LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan masukan/saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai luas dan lokasi penetapan LP2B.
1.3 Sasaran Sasaran pelaksanaan kajian terhadap hasil inventarisasi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan adalah: a. Teridentifikasinya area LP2B di wilayah kabupaten b. Teridentifikasinya pola ruang wilayah kabupaten c. Teridentifikasinya lahan sawah hasil pemetaan audit lahan yang terakomodir dalam area LP2B dan kawasan pertanian dalam pola ruang wilayah kabupaten
1.4 Metodologi Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu melakukan analisis spasial dengan mengoverlay peta lahan sawah hasil kegiatan audit lahan tahun 2010 dengan peta rencana pola ruang wilayah yang didalamnya terdapat area yang ditetapkan sebagai LP2B
1.5 Ruang Lingkup Wilayah Lingkup wilayah yang dikaji adalah 4 (empat) kabupaten yang memiliki data RTRW berikut data spasial hasil inventarisasi.
2
BAB II Inventarisasi Data Wilayah, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Secara umum untuk melaksanakan kajian terhadap penetapan lahan pertanian pangan terlebih dahulu dilakukan Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam pelaksanaan Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada tahap awal dilakukan pada 4 lokasi kabupaten di Pulau Jawa sebagai berikut : 2.1 Kabupaten Majalengka (Provinsi Jawa Barat) 2.1.1 Gambaran Umum Wilayah 2.1.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Majalengka terletak antara 60 32’16,39” Lintang Selatan sampai dengan 70 4’ 24,75” Lintang Selatan dan 1080 2’ 30,87” Bujur Timur sampai dengan 1080 24’ 32,84” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Barat Kabupaten Sumedang Sebelah Timur Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon Sebelah Utara Kabupaten Indramayu Sebelah Selatan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya Luas wilayah Kabupaten Majalengka : 1.204,24 Km² (120,424 ha) atau 2,71% dari luas wilayah Propinsi Jawa Barat. Wilayah Administrasi Kabupaten Majalengka terdiri atas 23 Kecamatan yang terbagi dalam 13 Kelurahan dan 317 Desa. Kondisi Geografis Majalengka terbagi dalam 3 zona daerah yaitu : daerah pegunungan dengan ketinggian 500 - 857 m di atas permukaan laut dengan luas 482,02 Km² atau 40,03 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka; daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km² atau 31,27 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka dan daerah daratan rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km² atau 28,70 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka. Kondisi ini memungkinkan tumbuh suburnya potensi sumber daya alam yang melimpah seperti sayuran, buah buahan, pangan juga pariwisata Berdasarkan pada Administrasi Kabupaten Majalengka secara spasial disajikan pada Peta 2.1.
3
Peta 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Majalengka
2.1.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Majalengka merupakan daerah agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang dipergunakan untuk sawah, yaitu sekitar 39,59 % dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Majalengka. Luas lahan sawah pada tahun 2011 sebesar 55.907 Ha, dan yang menggunakan irigasi mencapai 70,95 %, untuk lebih jelasnya sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2011 No.
Jenis Penggunaan Lahan 1 Belukar
Luas (Ha)
%
19.365
13,71
2 Hutan
6.303
4,46
3 Kolam
254
0,18
18.459
13,07
4 Ladang 5 Padang Rumput
566
0,40
12.248
8,67
7 Perkebunan
26.798
18,98
8 Sawah Irigasi
39.668
28,09
9 Sawah Tadah Hujan
16.239
11,50
6 Pemukiman
10 Tanah Berbatu
29
0,02
11 Tubuh Air
1.200
0,85
12 Water Fiil
70
0,05
141.201
100,00
Total
2.1.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 berdasarkan hasil Estimasi Penduduk 2011 adalah 1.171.478 jiwa terdiri atas 585.393 jiwa lakilaki dan 586.085 jiwa perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten 4
Majalengka pada tahun 2011 adalah 973 Jiwa/Km2, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jatiwangi dengan kepadatan 2.071 Jiwa/Km2 dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kertajati dengan kepadatan 305 Jiwa/Km2, secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Luas Daerah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Penduduk (Jiwa) No.
Kecamatan Luas daerah (km2)
Jumlah Penduduk
Kepadatan Penduduk per km2
1 Lemahsugih
78,64
57.472
731
2 Bantarujeg
66.52
42.851
644
3 Malausma
45.04
41.037
911
4 Cikijing
43,54
60.096
1.380
5 Cingambul
37,03
35.954
971
43,5
43.442
999
7 Banjaran
41,98
23.972
571
8 Argapura
60,56
33.560
554
9 Maja
65,21
48.720
747
57
69.395
1.217
11 Cigasong
24,17
34.341
1.421
12 Sukahaji
32.52
39.812
1.224
13 Sindang
23.97
14.393
600
14 Rajagaluh
34,37
41.469
1.207
15 Sindangwangi
31,76
30.387
957
16 Leuwimunding
32,46
55.458
1.709
17 Palasah
38,69
45.730
1.182
18 Jatiwangi
40,03
82.883
2.071
19 Dawuan
23.80
44.859
1.885
20 Kasokandel
31.61
46.275
1.464
21 Panyingkiran
22,98
29.732
1.294
22 Kadipaten
21,86
43.531
1.991
23 Kertajati
138,36
42.196
305
24 Jatitujuh
73,66
50.817
690
25 Ligung
62,25
56.186
26 Sumberjaya
32,73
56.902
6 Talaga
10 Majalengka
Jumlah
981
1.171.470
903 1.739 29.367
Sumber : BPS Kab. Majalengka, Estimasi Penduduk 2011
2.1.1.4 Sektor Pertanian Pertanian di Kabupaten Majalengka secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, kebun dan hutan). Kontribusi terbesar dari pertanian adalah dari sub tanaman pangan dan hortikultura rata-rata mencapai 25,74 persen terhadap PDRB Kabupaten Majalengka, dimana produksi terbesar di Kabupaten Majalengka berasal dari usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Selama perkembangan 4 (empat) tahun luas lahan pertanian di Kabupaten Majalengka dengan irigasi teknis mengalami kenaikan sebesar 520 ha, dari 17.462 ha pada tahun 2007 menjadi 17.982 ha pada tahun 2011, pada Irigasi Non PU juga mengalami kenaikan sebesar 871 ha, dari 7.118 ha pada tahun 5
2007 menjadi 7.989 ha pada tahun 2011, demikian juga dengan tadah hujan mengalami kenaikan sebesar 10 ha, dari 12.412 pada tahun 2007 menjadi 12.422 ha, pada irigasi setengah teknis mengalami penurunan sebesar 38 ha, dari 8.008 ha pada tahun 2007 menjadi 7.970 ha tahun 2011, demikian juga dengan irigasi sederhana mengalami penurunan 499 ha, dari 6.032 ha pada tahun 2007 menjadi 5.533 ha pada tahun 2011, sebagaimana pada Tabel 2.3. Produksi padi sawah mengalami peningkatan yaitu dari 605.880 ton pada tahun 2010 menjadi 615.158 ton pada tahun 2011 atau sekitar 1,53 %. Sedangkan jika dilihat dari luas panen mengalami penurunan yaitu dari 101.112 Ha pada tahun 2010 menjadi 96.767 Ha pada tahun 2011 atau turun sekitar 4,3 %. Penurunan luas panen ini tidak sejalan dengan meningkatnya luas tanam, yaitu meningkat sebesar 3.86 % yaitu 101.081 Ha menjadi 104.980 Ha. Di lain pihak produksi padi embil mengalami penurunan sebesar 27.87 %, hal ini sejalan dengan menurunnya luas panen sebesar 33,84 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan tabel 2.5 sebagai berikut : Tabel 2.3 Luas Jenis Lahan Sawah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 – 2011 No.
1 2 3 4 5 6 7
Jenis Lahan Sawah Irigasi Teknis Irigasi Setengah Teknis Irigasi Sederhana Milik PU Irigasi Non PU Tadah Hujan Sementara Tidak Diusahakan Lain‐lain Jumlah
2007 17.462 8.008 6.032 7.118 12.412 ‐ 20 50.905
Luas Lahan Sawah (Ha) 2008 2009 2010 17.441 17.982 17.982 7.935 7.970 7.970 6.224 5.534 5.534 6.738 7.901 7.901 12.660 12.512 12.512 ‐ ‐ ‐ 139 ‐ ‐ 51.052 51.137 51.899
2011 17.982 7.970 5.533 7.989 12.422 ‐ ‐ 51.896
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka, 2011
6
Tabel 2.4 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Sawah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 No
Kecamatan
Luas Tanam (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Produktivitas (Ku/Ha)
1 Lemahsugih 2 Bantarujeg
6.332
5.008
31.935
63,77
3.377
3.235
20.288
62,71
3 Malausma 4 Cikijing
3.854
2.277
14.426
63,36
3.979
3.605
22.591
62,67
5 Cingambul 6 Talaga
1.515
1.774
11.031
62,18
3.364
2.829
18.004
63,64
7 Banjaran 8 Argapura
2.544
2.546
16.041
63
2.119
1.973
12.549
63,6
9 Maja
6.201
5.325
34.315
64,44
10 Majalengka 11 Cigasong
3.756
3.397
22.151
65,21
2.356
2.148
13.460
62,66
12 Sukahaji 13 Sindang
3.324
3.291
20.628
62,68
1.761
1.510
9.439
62,51
14 Rajagaluh 15 Sindangwangi
2.952
2.642
16.417
62,14
2.054
1.823
11.538
63,29
16 Leuwimunding 17 Palasah
3.545
3.410
22.014
64,56
4.677
4.461
28.858
64,69
18 Jatiwangi 19 Dawuan
5.560
5.278
33.921
64,27
4.313
4.148
26.464
63,8
20 Kasokandel 21 Panyingkiran
2.847
2.689
16.898
63,84
1.763
1.588
10.138
63,84
22 Kadipaten 23 Kertajati 24 Jatitujuh 25 Ligung
2.219
2.091
13.257
63,4
10.059
10.132
63.889
63,06
7.488
7.112
45.043
63,33
8.327
7.972
50.960
63,92
4.694
4.503
28.903
64,19
Kab. Majalengka 2011
104.980
96.767
615.158
63,57
2010
101 081
101 112
605 880
59,92
26 Sumberjaya
Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, 2011
7
Tabel 2.5 Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Padi Ladang Kabupaten Majalengka Tahun 2011 No
Kecamatan 1 Lemahsugih
Luas Tanam
Luas Panen
Produksi
(Ha)
(Ha)
(Ton)
Produktivitas (Ku/Ha)
308
308
1.170
38
-
-
-
-
2 Bantarujeg
5
-
-
10
-
-
-
5 Cingambul
-
-
-
-
6 Talaga
2
7
25
35,71
7 Banjaran
-
-
-
-
8 Argapura
-
-
-
-
3 Malausma 4 Cikijing
-
-
-
-
278
271
1.040
38,39
-
-
-
-
9 Maja 10 Majalengka 11 Cigasong 12 Sukahaji
-
-
-
-
13 Sindang
5
3
11
36,68
14 Rajagaluh
-
-
-
-
15 Sindangwangi
-
-
-
-
16 Leuwimunding
-
-
-
-
17 Palasah
-
-
-
-
18 Jatiwangi
-
-
-
-
19 Dawuan
-
22
76
34,55
20 Kasokandel
-
26
100
38,34
21 Panyingkiran
-
-
-
-
-
-
-
-
23 Kertajati
1.150
823
3.429
41,66
24 Jatitujuh
74
74
287
38,78
25 Ligung
-
-
-
-
26 Sumberjaya
-
-
-
22 Kadipaten
-
Kab. Majalengka 2011
1.832
1.534
6.138
40,01
2010
1.515
2.284
8.510
37,26
Sumber : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, 2011
8
2.1.2
Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2010 Pada tahun 2010 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan Audit Lahan Tahun 2010 yaitu melakukan Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta 2.2. Tabel 2.6 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Majalengka Hasil Audit Lahan Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kecamatan ARGAPURA BANTARUJEG CIKIJING DAWUAN JATITUJUH JATIWANGI KADIPATEN KERTAJATI LEMAHSUGIH LEUWIMUNDING LIGUNG MAJA MAJALENGKA PALASAH PANYINGKIRAN PEMBANTU BANJARAN PEMBANTU CIGASONG PEMBANTU CINGAMBUL PEMBANTU SINDANGWANGI RAJAGALUH SUKAHAJI SUMBERJAYA TALAGA Jumlah Jumlah Total
Luas Jenis Sawah Pusdatin Non Irigasi % (ha) % (ha) 109 0,21 787 1,54 2.987 5,86 1.736 3,41 1.212 2,38 98 0,19 4.012 7,87 0 ‐ 3.263 6,40 69 0,14 2.593 5,09 0 ‐ 1.091 2,14 0 ‐ 2.178 4,27 4.115 8,07 1.332 2,61 1.034 2,03 827 1,62 330 0,65 5.184 10,17 0 ‐ 84 0,16 2.333 4,58 1.129 2,22 731 1,43 1.971 3,87 12 0,02 746 1,46 27 0,05 439 0,86 442 0,87 928 1,82 313 0,61 1.501 2,95 166 0,32 91 0,18 426 0,84 0 ‐ 812 1,59 776 1,52 945 1,85 2.522 4,95 0 ‐ 1.535 3,01 74 0,14 36.513 71,65 14.449 28,35 50.962 Irigasi
Peta 2.2 Peta Lahan Sawah Kabupaten Majalengka
Sumber : Data Spasial Pemetaan Lahan Sawah Tahun 2010
9
2.1.3. Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.1.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Sesuai dengan Perda nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka tahun 2011 – 2031 yang s a l a h s a t u Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Majalengka dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budi daya. Pada pasal 18 dalam Perda No. 11/2011 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Majalengka meliputi : a. Kawasan lindung; dan b. Kawasan budidaya Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan pada pasal 27 yang terdiri dari : a. kawasan peruntukkan hutan produksi; b. kawasan peruntukkan pertanian; c. kawasan peruntukkan perikanan; d. kawasan peruntukkan pertambangan; e. kawasan peruntukkan industri; f. kawasan peruntukkan pariwisata; g. kawasan peruntukkan permukiman; dan h. kawasan peruntukkan lainnya. Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 27 point b, dijabarkan dalam pasal 29 antara lain sebagai berikut : (1) Kawasan peruntukkan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas: a. kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan; b. kawasan peruntukkan hortikultura; c. kawasan peruntukkan perkebunan;dan d. kawasan peruntukkan peternakan. (2) Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;dan b. kawasan peruntukkan pertanian lahan kering. (3) Kawasan peruntukkan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 39.190 (tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh) hektar berupa lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas: a. sawah irigasi teknis terdapat di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kasokandel, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Bantarujeg, dan Lemahsugih. b. sawah irigasi setengah teknis terdapat di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kasokandel, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Malausma, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Lemahsugih, Cikijing, Talaga, Banjaran, Argapura dan Bantarujeg. 10
c. sawah tadah hujan terdapat di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Jatiwangi, Kasokandel, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Malausma, Sindangwangi, Leuwimunding, Lemahsugih, Cikijing, Talaga, Banjaran, Argapura, Bantarujeg, Cingambul. (4) Kawasan peruntukkan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 626 (enam ratus dua puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan. Penetapan Kawasan Peruntukkan Pertanian mengenai teknis pelaksanaannya dan pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati, ini diatur dalam Perda RTRW nomor 11 Tahun 2011 pada pasal 29 ayat 8. Peta 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Majalengka Tahun 2031
Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031
2.1.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melalui Perda No. 11 Tahun 2011 ini juga telah menetapkan sebagian luas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu seluas kurang lebih 39.190 hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Dari data spasial yang diperoleh pada RTRW Kabupaten Majalengka, mengenai kawasan mana yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan tidak didapat keterangan atau informasinya.
11
2.1.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.7. Tabel 2.7 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka No
Kawasan dalam RTRW Kawasan Lindung 1 Kawasan Hutan Lindung 2 Kawasan Hutan Produksi 3 Kawasan Industri 4 Kawasan Lindung Geologi 5 Kawasan Lindung Lainnya 6 Kawasan Perlindungan Setempat 7 Kawasan Perlindungan Terhadap Bawahannya 8 Kawasan Rawan Bencana Alam 9 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya 10 Minyak Gas Kawasan Budidaya 11 Kawasan Pertambangan 12 Kawasan Peruntukan Lainnya 13 Kawasan Peruntukan Pariwisata 14 Kawasan Peruntukan Perikanan 15 Kawasan Peruntukan Permukiman 16 Kawasan Peruntukan Pertanian 17 (blank) Total Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka
Luas (ha) 27,454 2,588 4,319 482 1,457 1,813 1,196 8,910 5,848 78 762 96,190 1,023 4,932 111 2,681 29,876 49,240 8,327 123,644
% 22.20 2.09 3.49 0.39 1.18 1.47 0.97 7.21 4.73 0.06 0.62 77.80 0.83 3.99 0.09 2.17 24.16 39.82 6.73 100.00
2.2 Kabupaten Purbalingga (Provinsi Jawa Tengah) 2.2.1 Gambaran Umum Wilayah 2.2.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Purbalingga, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Terletak pada 101° 11" BT 109°35" BT dan 7°10" LS - 7°29 LS" dan terbentang pada altitude ± 40 – 1.500 meter diatas permukaan laut dengan dua musim yaitu musim Hujan antara April– September dan musim Kemarau antara Oktober–Maret. Secara umum Purbalingga termasuk dalam iklim tropis dengan rata-rata curah hujan 3,739 mm – 4,789 mm per tahun. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 kilometer persegi. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga antara 23.20° C – 32.88° C dengan rata-rata 24.49° C. Kabupaten Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Anak sungai lainnya yaitu seperti Kali Klawing, Kali Gintung, dan anak sungai lainnya.
12
Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yaitu Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol dan Rembang. Sebanyak 18 kecamatan itu dibagi lagi atas 224 desa dan 15 kelurahan. Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagian besar di dominasi oleh tanah latosol coklat dan regosol, tanah aluvial dan grumusol kelabu berdasarkan data dari Pusat Penelitian Tanah Bogor Tahun 1969. Persentase Jenis tanah dan luasannya adalah Latosol Coklat dan Regosol 19,22 %, Aluvial Coklat Tua 17,79 %, Latosol Coklat dari Bahan Induk Vulkanik 10,92 %, Latosol Merah Kuning 5,78 %, Latosol Coklat Tua 8,02 %, Andosol Coklat 7,28 %, Litosol 0,74 %, Padmolik Merah-Kuning 12,92 %, Grumusol Kelabu 17,33 %. Menurut Klasifikasi ketinggian, Kabupaten Purbalingga terdiri dari lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut : 15–25 m (0,56 %), 25–100 m (27,02 %), 100–500 (44,13 %), 500–1000 m (23,05 %), di atas 1000 m (5,24 %). Karateristik kelas kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Purbalingga berkisar antara 0% hingga 51%. Berdasarkan pada Administrasi sebagaimana pada Peta 2.4.
Kabupaten
Purbalingga
secara
spasial
Peta 2.4 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Purbalingga
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010
2.2.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh penggunaan lahan sawah seluas 21.209 Ha (irigasi seluas 16.872 ha, tadah hujan 4.240 ha dan tanah sawah lebak, folder, dll seluas 97 ha), atau sekitar 27,27%, Tegalan 16.654 Ha (21,44%) dan Perkampungan 16.470 Ha (21,18%). Untuk rincinya dapat dilihat 13
pada Tabel 2.8 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purbalingga. Tabel 2.8 Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 No. 1
2.
Penggunaan Lahan
Luas (ha)
%
Lahan Pertanian 1.1. Lahan Sawah 1. Pengairan Teknis 2. Pengairan Setengah Teknis 3. Pengairan Sederhana 4. Pengairan Non PU 5. Tadah Hujan 6. Pasang Surut 7. Tanah Sawah Lebak, Polder dll
21.209 5.194 7.509 3.876 293 4.240 97
27,27 6,68 9,66 4,98 0,38 5,45
1.2. Bukan Lahan Sawah 1. Tegal Kebun 2. Ladang Huma 3. Perkebunan 4. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 5. Tambak 6. Kolam/Tebat/Empang 7. Padang Pengembalaan/Padang Rumput 8. Sementara Tidak Diusahakan 9. Lainnya (pekarangan yang ditanami tanaman pertanian
27.370 16.654 820 5.075 219 4.602
35,20 21,42
Lahan Bukan Pertanian 1. Rumah, Bangunan, dan Halaman Sekitarnya 2. Hutan Negara 3. Rawa-rawa (tidak ditanami) 4. Lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus, dll
29.185 16.470 9.647 3.068
Jumlah/Total
77.764
0,12
1,05 6,53 0,28 5,92 37,54 21,18 12,41 3,95 100
Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Purbalingga
2.2.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2011 diperkirakan mendekati 863.391 jiwa (lihat Tabel 2.9), dengan rata-rata kepadatan 1.050 jiwa/km2. Kota Purbalingga sebagai Ibukota Kabupaten berpenduduk sekitar 40.000 jiwa dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 sebagaimana pada Tabel 2.10.
14
Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Kecamatan Tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kecamatan Kemangkon Bukateja Kejobong Pengadegan Kaligondang Purbalingga Kalimanah Padamara Kutasari Bojongsari Mrebet Bobotsari Karangreja Karangjambu Karanganyar Kertanegara Karangnoncol Rembang Jumlah/Total 2010 2009 2008 2007
Luas Daerah (Km2) 45.13 42.4 39.98 41.74 50.54 14.73 22.5 18.12 38.07 29.24 44.5 26.05 49.16 36.82 29.95 26.74 45.63 61.88 663.18 663.18 663.18 663.18 663.18
Jumlah Penduduk 53,077 66,431 42,831 35,698 56,256 56,384 50,611 39,994 55,679 56,166 66,327 47,279 39,854 23,721 34,503 30,380 50,339 57,861 863,391 851,963 844,252 *) 837,267 *) 830,328 *)
Kepadatan Penduduk per Km2 1176 1567 1071 855 1113 3828 2249 2207 1463 1921 1490 1815 811 644 1152 1136 1103 935 1,302 1,285 1,273 1,263 1,252
Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, Hasil Registrasi Penduduk *) Angka Perbaikan
Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Kecamatan (2) Kemangkon Bukateja Kejobong Pengadegan Kaligondang Purbalingga Kalimanah Padamara Kutasari Bojongsari Mrebet Bobotsari Karangreja Karangjambu Karanganyar Kertanegara Karangnoncol Rembang Jumlah/Total
Banyak Penduduk 2010 2011 (3) (4) 52,343 53,077 65,686 66,431 42,346 42,831 35,437 35,698 55,477 56,256 55,565 56,384 49,547 50,611 38,867 39,994 54,632 55,679 54,998 56,166 65,387 66,327 46,849 47,279 39,447 39,854 23,496 23,721 34,275 34,503 30,297 30,380 49,941 50,339 57,373 57,861 851,963 863,391
Laju Pertumbuhan (5) 1.40 1.13 1.15 0.74 1.40 1.47 2.15 2.90 1.92 2.12 1.44 0.92 1.03 0.96 0.67 0.27 0.80 0.85 1.01
Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, Hasil Registrasi Penduduk
2.2.1.4 Sektor Pertanian Sub sektor Tanaman Pangan merupakan salah satu sub sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi gogo), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Menurut luas panen tanaman padi sawah dalam tahun 2011 menurun sebesar 0.02 %, bila dibandingkan dengan tahun 2010, produksi padi sawah tahun 2011 yang sebesar 207.132 ton (GKG) turun bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 216.980 ton (GKG), 15
produktivitasnya yaitu 55,82 kw/ha. Luas panen padi gogo tahun 2011 juga menurun, sebesar 40,89 % (dari 863 ha tahun 2010 menjadi 513 ha). Luas panen tersebut juga mempengaruhi jumlah produksi. Pada tahun 2010 yaitu mencapai 3.716 ton (GKG) turun menjadi 2.107 ton (GKG) tahun 2011. 2.2.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan Tahun 2010 Pada tahun 2010 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan Audit Lahan Tahun 2010 yaitu melakukan Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel 2.11 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta 2.5 sebagai berikut. Tabel 2.11 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Purbalingga Hasil Audit Lahan Tahun 2010
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kecamatan BOBOTSARI BOJONGSARI BUKATEJA KALIGONDANG KALIMANAH KARANGANYAR KARANGMONCOL KARANGREJA KEJABONG KEJOBONG KEMANGKON KUTASARI MREBET PADAMARA PENGADEGAN PURBALINGGA REMBANG Jumlah Jumlah Total
Luas Jenis Sawah Pusdatin Non Irigasi % (ha) % (ha) 996 5,45 9 0,05 952 5,21 34 0,19 2.543 13,92 0 ‐ 999 5,47 2 0,01 1.317 7,21 0 ‐ 1.967 10,76 0 ‐ 873 4,78 438 2,39 12 0,07 931 5,09 4 0,02 6 0,03 230 1,26 19 0,10 2.365 12,94 0 ‐ 785 4,29 10 0,05 743 4,07 338 1,85 1.253 6,85 0 ‐ 23 0,13 32 0,18 607 3,32 0 ‐ 387 2,12 401 2,19 16.056 87,86 2.218 12,14 18.274 Irigasi
16
Peta 2.5 Peta Lahan Sawah Kabupaten Purbalingga
Sumber : Data Spasial Pemetaan Lahan Sawah Tahun 2010
2.2.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.2.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Sesuai dengan Perda nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga tahun 2011 – 2031 yang s a l a h s a t u Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Purbalingga dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budi daya. Pada pasal 17 dalam Perda No. 5/2011 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi : a. Kawasan lindung; dan b. Kawasan budidaya Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud diatas dijabarkan pada pasal 26 yang terdiri dari : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 26 point c diatas, diatur dalam pasal 29 antara lain sebagai berikut : 17
(1) Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: a). pertanian tanaman pangan; b). pertanian hortikultura; c). perkebunan; dan d). peternakan. (2) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 25.207 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 16.030 (enam belas ribu tiga puluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 9.177 (sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar yang terdiri dari : a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar; b. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 1.352 (seribu tiga ratus lima puluh dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.086 (seribu delapan puluh enam) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) hektar; c. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 2.591 (dua ribu lima ratus sembilan puluh satu) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar; d. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 868 (delapan ratus enam puluh delapan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 864 (delapan ratus enam puluh empat) hektar; e. Kecamatan Kalimanah seluas kurang lebih 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 635 (enam ratus tiga puluh lima) hektar; f. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 1.539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) hektar; g. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 319 (tiga ratus Sembilan belas) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 475 (empat ratus tujuh puluh lima) hektar; h. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 1.909 (seribu sembilan ratus sembilan) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 674 (enam ratus tujuh puluh empat) hektar; i. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 202 (dua ratus dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih117 (seratus tujuh belas) hektar; j. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 474 (empat ratus tujuh puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hektar; k. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 2.883 (dua ribu delapan 18
ratus delapan puluh tiga) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 945 (semblian ratus empat puluh lima) hektar; l. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 1.215 (seribu dua ratus lima belas) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar; m. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.025 (seribu dua puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektar; n. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.997 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar; o. Kecamaan Padamara seluas kurang lebih 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 514 (lima ratus empat belas) hektar; p. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) hektar; q. Kecamatan Purbalingga seluas kurang lebih 714 (tujuh ratus empat belas) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) hektar; dan r. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 832 (delapan ratus tiga puluh dua) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) hektar (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 22.616 (dua puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Luas lahan eksisting dan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan pada RTRW Kabupaten Purbalingga secara rinci sebagaimana pada Tabel 2.12 dan Peta 2.6 berikut:
19
Tabel 2.12
Luas eksisting lahan tanaman pangan dan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Purbalingga berdasarkan RTRW
No.
Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kemangkon Bukateja Kejobong Pengadegan Kaligondang Purbalingga Kalimanah Padamara Kutasari Bojongsari Mrebet Bobotsari Karangrejo Karangjambu Karanganyar Kertanegara Karang Moncol Rembang Jumlah
Luas Lahan Sawah Lahan Eksisting LP2B L. Basah L. Kering Total L. Basah L. Kering (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 1.938 1.740 382 55 868 259 679 720 1.025 1.086 1.997 910 85 319 268 1.122 1.235 832 15.520
945 851 93 99 864 455 635 514 139 266 35 527 117 475 1.271 92 674 1.635 9.687
2.883 2.591 475 154 1.732 714 1.314 1.234 1.164 1.352 2.032 1.437 202 794 1.539 1.214 1.909 2.467 25.207
1.938 1.740 382 55 868 259 679 720 1.025 1.086 1.997 910 85 319 268 1.122 1.235 832 15.520
657 592 46 84 633 143 504 391 23 131 35 287 97 396 1.117 92 483 1.387 7.096
Total (Ha) 2.595 2.332 428 139 1.501 402 1.183 1.111 1.048 1.217 2.032 1.197 182 715 1.385 1.214 1.718 2.219 22.616
Peta 2.6 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031
Sumber : RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031
2.2.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga sudah menetapkan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan pada kawasan peruntukan pertanian tanaman 20
pangan di kawasan budidaya yang telah dituangkan dalam Perda No 5 Tahun 2011 pasal 29 dengan luas lahan kurang lebih 22.616 (dua puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar yang tersebar di 18 Kecamatan. Berdasarkan data spasial yang diperoleh dari data RTRW untuk lahan pangan pertanian berkelanjutan tidak didapat keterangan atau informasi persis lokasinya dan hanya mencantumkan luas eksisting yang luasannya lebih besar dari luas lahan yang direncanakan untuk LP2B yaitu seluas 25.207 ha. Berdasarkan data tabuler yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga diperoleh rencana luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana pada tabel 2.12 diatas.
2.2.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Purbalingga Tahun 2011 – 2031 No 1 a) b) c) d) e) f) 2 a) b) c) d) e) f) g)
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan hutan lindung kawasan resapan air sempadan sungai besar Sempadan bendung RTH Kawasan rawan bencana Kawasan Budidaya Hutan produksi Hutan produksi terbatas Kawasan hutan rakyat Pertanian tanaman pangan Pertanian hortikultura Kawasan budidaya perikanan darat Kawasan peruntukan industri
Luas (Ha) 9.236 34.869 959 85 4.994 107.346 629 4.727 30.536 25.207 172.887 300 298
Sumber Data : Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011
2.3 Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) 2.3.1 Gambaran Umum Wilayah 2.3.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunung Kidul 1.485,36 Km2 atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara Kota Yogyakarta dengan jarak ± 39 km. Kabupaten Gunung Kidul memiliki letak geografis 110º 21' sampai 110º 50' BT; 7º 46' sampai 8º 09' LS. Batas wilayah kabupaten Gunung Kidul di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan di sebalah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. 21
Berdasarkan kondisi topografi Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu : 1. Zona Utara disebut wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m - 700 m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit, terdapat sumber-sumber air tanah kedalaman 6m-12m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan bataun induk vulkanik dan sedimen taufan. Wilayah ini meliputi Kecamatan Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Kecamatan Ponjong bagian utara. 2. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m - 200 mdpl. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur. Sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, tetapi dimusim kemarau kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60 m - 120 m dibawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kecamatan Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah dan Kecamatan Semanu bagian utara. 3. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon gebergton atau Zuider gebergton), dengan ketinggian 0 m - 300 mdpl. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zone Selatan ini meliputi Kecamatan Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Kecamatan Semanu bagian selatan. Kondisi klimatologi Kabupaten Gunung Kidul secara umum menunjukkan kondisi sebagai berikut: a. Curah hujan rata-rata pada Tahun 2010 sebesar 1.954,43 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari/ tahun. Bulan basah 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar 5 bulan. Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebelah utara merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah tengah dan selatan. Wilayah Gunungkidul wilayah selatan mempunyai awal hujan paling akhir. b. Suhu udara rata-rata harian 27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4°C. c. Kelembaban nisbi berkisar antara 80 % - 85 %, tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Berdasarkan pada Administrasi Kabupaten Gunung Kidul secara spasial disajikan pada Peta 2.7.
22
Peta 2.7 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Kidul
2.3.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Penggunaan lahan di Kabupaten Gunung Kidul didominasi oleh penggunaan lahan Tegalan/ladang seluas 84.394,59 Ha (56,84%), sedangkan untuk lahan sawah (baik sawah irigasi maupun tadah hujan) seluas 6.273,69 Ha (4,23%). Untuk rincinya dapat dilihat pada Tabel 2.14 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunung Kidul dan Peta 2.8 Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunung Kidul. Tabel 2.14 Jenis Penggunaan Lahan Eksisting No
Jenis Penggunaan Lahan
1 Danau/situ/telaga
Luas (ha)
%
133,22
0,09
Emplasement
36,99
0,02
3 Hutan sejenis
15.376,23
10,36
4 Industri non pertanian 5 Kampung 6 Kebun campuran 7 Kuburan/pemakaman 8 Perairan darat 9 Perkebunan rakyat: Coklat-sudah menghas.
9,29
0,01
38.023,50
25,61
84,94
0,06
2,27
0,00
770,77
0,52
2,31
0,00
10 Persawahan irigasi: 1x padi
1.485,73
1,00
11 Persawahan irigasi: 1x padi + palawija
2.892,81
1,95
12 Persawahan irigasi: 2x padi/tahun-lebih 13 Persawahan: Tadah hujan 14 Perumahan 15 Semak 16 Tanah rusak 17 Tanah tandus 18 Tegalan/ladang 19 (blank) Jumlah
454,12
0,31
1.441,04
0,97
5,45
0,00
3.182,99
2,14
156,71
0,11
29,08
0,02
84.394,59
56,84
0,01
0,00
148.482,03
100,00
Sumber: RTRW Kabupaten Gunung Kidul
23
Peta 2.8 Pola Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Gunung Kidul
2.3.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010 berdasarkan sensus penduduk 2010 berjumlah 675.382 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan dan 144 desa, dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Wonosari sejumlah 78.747 jiwa. Rincian jumlah dan kepadatan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana Tabel 2.15. Tabel 2.15 Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan No
Nama Kecamatan
2
Luas (km )
Jumlah Penduduk (jiwa)
Kepadatan (jiwa/km2)
1 Panggang
99,8
26.506
265
2 Purwosari
71,76
19.361
269
3 Paliyan
58,07
29.083
500
4 Saptosari
87,83
34.270
390
5 Tepus
104,91
31.889
303
6 Tanjungsari
71,63
25.698
358
7 Rongkop
83,46
26.901
322
8 Girisubo
94,57
22.188
234
9 Semanu
108,39
51.737
477
10 Ponjong
104,49
49.803
476
80,12
48.768
608 1042
11 Karangmojo 12 Wonosari
75,51
78.747
13 Playen
105,26
54.492
517
14 Patuk
72,04
30.336
421
15 Gedangsari
68,14
35.265
517
16 Nglipar
73,87
29.687
401
17 Ngawen
46,59
31.622
678
18 Semin
78,92
49.062
Jumlah
1.485,36
675.415
621 455
Sumber : BPS Gunungkidul *) Sensus Penduduk 2010
24
2.3.1.4 Sektor Pertanian Pada Tahun 2011, sebagian besar produksi padi di Kabupaten Gunung Kidul dihasilkan dari jenis padi ladang. Jenis padi ini menyumbang sebesar 67% dari seluruh produksi padi yang tercatat sebesar 277.811 ton atau sekitar 186.145 ton. sedangkan sisanya dihasilkan oleh padi sawah. Luas lahan sawah dan non sawah berdasarkan perkecamatan di Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana pada Tabel 2.16 dan 2.17 sebagai berikut : Tabel 2.16 Luas Lahan menurut Kecamatan dan Jenis Lahan Tahun 2011 Nama Kecamatan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jenis Lahan Bukan Sawah 22 9.958 170 7.006 31 5.777 8.782 10.493 7.161 8.347 9.456 195 10.644 690 9.759 610 7.402 82 7.469 276 10.250 1.161 6.043 1.304 5.510 28 7.107 1.101 3.558 1.943 5.949
Sawah
Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo Wonosari Playen Patuk Gedangsari Nglipar Ngawen Semin
Jumlah
7.613
140.671
Jumlah 9.980 7.176 5.808 8782 10.493 7.161 8.347 9.456 10.839 10.449 8.012 7.551 10.526 7.204 6.814 7.387 4.659 7.892
148.536
Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunung Kidul
Tabel 2.17 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Sistem Irgasi Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kecamatan Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo Wonosari Playen Patuk Gedangsari Nglipar Ngawen Semin
Jumlah
Irigasi (Ha) Teknis
1/2 Teknis
Sederhana
Non PU
70
130
194 382 44 149 30 31 13 275
130
1.118
195 42 168 32 125 185 27 119 8 76
1.047
24
30
54
Tadah Hujan 22 100 31
Lebak
22 170 31
195 690 610 82 276 1.161 1.304 280 1.101 1.943
324 36 151 827 1.247 100 1.080 1.592
5.510
Jumlah
‐
7.865
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunung Kidul
25
2.3.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2010 Pada tahun 2010 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan Audit Lahan Tahun 2010 yaitu melakukan Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat pada Tabel 2.18 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada Peta 2.9 berikut: Tabel 2.18 Luas Lahan Sawah Kabupaten Gunung Kidul No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kecamatan GEDANGSARI KARANGMOJO NGAWEN NGLIPAR PALIYAN PANGGANG PATUK PLAYEN PONJONG RONGKOP SEMANU SEMIN TEPUS WONOSARI Jumlah Jumlah Total
Luas Jenis Sawah Pusdatin Non Irigasi % (ha) % (ha) 23 0,08 1.288 4,59 0 ‐ 1.888 6,73 30 0,11 1.186 4,22 0 ‐ 790 2,82 210 0,75 2.340 8,34 0 ‐ 1.513 5,39 67 0,24 959 3,41 5 0,02 1.772 6,31 429 1,53 1.795 6,39 85 0,30 3.876 13,81 2 0,01 2.751 9,80 1.578 5,62 218 0,78 0 ‐ 3.694 13,16 121 0,43 1.450 5,16 1.190 4,24 26.881 95,76 28.071 Irigasi
Sumber : Pusdatin 2010
Peta 2.9 Peta Lahan Sawah Kabupaten Gunung Kidul
Sumber : Pusdatin 2010
26
2.3.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.3.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Sesuai dengan Perda nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010 – 2030 yang s a l a h s a t u Kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Gunung Kidul dalam pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam menjamin ketersediaan pangan Nasional adalah dengan pengembangan kawasan budi daya. Sesuai dengan pasal 27 dalam Perda No. 6 tahun 2011 telah ditetapkan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gunung Kidul meliputi : a. Penetapan kawasan lindung; dan b. Penetapan kawasan budi daya Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan kawasan peruntukan pertanian berdasarkan pasal 27 point c diatas, dijabarkan lagi dalam pasal 37 antara lain sebagai berikut : (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi : a. tanaman pangan; b. hortikultura; c. perkebunan; dan d. peternakan. (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar meliputi: 1. Sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar 2. Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih 5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar b. lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 (tiga puluh enam ribu enam puluh lima) hektar terletak pada lahan kering di semua kecamatan. c. lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi. Luasan lahan pertanian tanaman pangan dengan sebaran perkecamatan berdasarkan lahan basah dan lahan kering sebagai berikut : 27
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) (9)
(10) (11) (12)
(13) (14)
Kecamatan Gedangsari seluas kurang lebih 748 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 245 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 503 hektar; Kecamatan Karangmojo seluas kurang lebih 908 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 143 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 765 hektar; Kecamatan Ngawen seluas kurang lebih 871 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 492 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 378 hektar; Kecamatan Ngilapar seluas kurang lebih 321 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 100 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 221 hektar; Kecamatan Paliyan seluas kurang lebih 1.182 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 69 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.113 hektar; Kecamatan Panggang seluas kurang lebih 328 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 113 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 215 hektar; Kecamatan Patuk seluas kurang lebih 624 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 165 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 459 hektar; Kecamatan Playen seluas kurang lebih 821 hektar. Kecamatan Playen hanya memiliki lahan kering seluas kurang lebih 821 hektar; Kecamatan Ponjong seluas kurang lebih 999 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 172 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 827 hektar; Kecamatan Rongkop seluas kurang lebih 1.161 hektar lahan kering Kecamatan Semanu seluas kurang lebih 1.315 hektar lahan kering; Kecamatan Semin seluas kurang lebih 950 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 320 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 630 hektar; Kecamatan Tepus seluas kurang lebih 1.748 hektar lahan kering; Kecamatan Wonosari seluas kurang lebih 848 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 0,1 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 848 hektar;
28
Peta 2.10 Peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 20 10 - 2030
Sumber : RTRW Kabupaten Gunung Kidul
2.3.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul secara khusus juga telah menetapkan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010 – 2030 sebagaimana pada pasal 37 ayat 2 point c yang berbunyi lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.505 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi. Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Panggang dengan luas 15,40 Ha, Kecamatan Purwosari dengan luas 119,00 Ha, Kecamatan Paliyan dengan luas 21,70 Ha, Kecamatan Semanu dengan luas 136,50 Ha, Kecamatan Ponjong dengan luas 483 Ha, Kecamatan Karangmojo dengan luas 427 Ha, Kecamatan Wonosari dengan luas 57,40 Ha Kecamatan Playen dengan luas 193,20 Ha, Kecamatan Patuk dengan luas 812,70, Kecamatan Gedangsari dengan luas 912,80 Ha, Kecamatan Nglipar dengan luas 196 Ha, Kecamatan Ngawen 770,70 Ha, dan Kecamatan Semin 1.360,10 Ha. Sedangkan data spasial kawasan mana yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan belum ada datanya. 2.3.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010 – 2030 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.19.
29
Tabel 2.19 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Gunung Kidul No 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rencana Pola Ruang Kawasan Konservasi Goa Hutan Konservasi (TAHURA) Hutan Lindung Hutan Penelitian Hutan Produksi Hutan Rakyat Mataair Kawasan Budidaya Kawasan Industri Kawasan Militer Pantai Perkebunan Permukiman Perdesaan Permukiman Perkotaan Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Plasma Nutfah Suaka Alam Suaka Margasatwa Sungai Telaga Telaga/Sungai (blank) Jumlah
Luas (Ha) 13 699 803 34 7.172 29.081 151 73 143 17 188 15.409 19.056 4.763 44.310 624 21 104 186 84 511 26.022 149.466
Sumber : RTRW Kabupaten Gunung Kidul 2010 – 2030
2.4 Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur) 2.4.1 Gambaran Umum Wilayah 2.4.1.1 Letak dan Administrasi Wilayah Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hingga kini, pusat pemerintahan Kabupaten Madiun masih berada di Kota Madiun, sekalipun kini perkembangan wilayah yang paling progresif berlangsung di Kecamatan Mejayan. Secara geografis, Kabupaten Madiun terletak di sekitar 70° 12 ‘ sampai dengan 7 0 48 ‘ 30 ” Lintang Selatan dan 111 0 25 ‘ 45 ” sampai dengan 111 0 51 ‘ Bujur Timur. Keseluruhan luas wilayah 1.010,86 Km 2, terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa/kelurahan. Adapun batas administrasi Kabupaten Madiun sebagai berikut : Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi Secara Topografi Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan dengan posisi terendah terdapat di lembah-lembah Bengawan Madiun berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21 – 100 mdpl. Kemudian berturut-turut ke arah selatan yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian hampir 2.000 mdpl. Keadaan iklim di Kabupaten Madiun ditandai dengan keadaan curah hujan dan intensitas hujan, sedangkan kondisi iklim sendiri ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Dengan tipe
30
iklim yang ada di Kabupaten Madiun maka berdasarkan Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk iklim dengan Tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah. Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 200 – 350 C. Curah hujan di Kabupaten Madiun pada Tahun 2008 rata-rata mencapai 1.656 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 85 hari hujan/tahun. Intensitas hujan di Kabupaten Madiun berkisar antara 18,50 – 19,48 mm/bulan. Artinya intensitas hujan di Kabupaten Madiun dapat diklasifikasikan rendah. Berdasarkan jenis tanah di Kabupaten Madiun didominasi oleh jenis tanah aluvial dengan prosentase sebesar 36 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Madiun dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare dan Gemarang, disusul kemudian jenis tanah mediteran dengan prosentase sebesar 26 % dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pilangkenceng, Jiwan dan Sawahan. Jenis tanah grumosol dengan prosentase sebesar 21 % dengan penyebaran hanya beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Madiun dan Sawahan. Sedangkan jenis tanah latosol dengan prosentase sebesar 13 % penyebarannya meliputi Kecamatan Dolopo, Wungu, Kare, Gemarang, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Untuk jenis tanah dengan luasan terkecil yaitu jenis tanah litosol dengan prosentase sebesar 4 % penyebarannya meliputi Kecamatan Dagangan, Kare dan Saradan. Berdasarkan pada Administrasi Kabupaten Madiun secara spasial sebagaimana pada Peta 2.8. Peta 2.11 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Madiun
Sumber : Data Spasial Pemetaan RTRW Kabupaten Madiun
2.4.1.2 Penggunaan Lahan Eksisting Penggunaan lahan di Kabupaten Madiun didominasi oleh pemukiman/pekarangan seluas 15.322,26 Ha (15,16%), sawah seluas 30.951 Ha (30,62%), tegal seluas 7.091,54 Ha (7,02%), perkebunan seluas 2.472 Ha (2,45%), hutan ading seluas 40.511 Ha (40,08%), perairan (kolam/waduk) seluas 836 Ha (0,83%), dan lain-lain (jalan, sungai, makam) seluas 3.902,2 Ha (3,86%) (RPJMD Kabupaten Madiun 2009 – 2013). Menurut RTRW Kabupaten Madiun 2009 – 2029, luas sawah yang ada di Kabupaten Madiun kurang lebih 31.594 Ha 31
yang berpotensi besar untuk pengembangan ading pertanian. Berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Madiun tahun 2009 sebagaimana pada rincian tabel 2.20 Tabel 2.20 Luas Wilayah Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun Tahun 2009 Penggunaan Lahan No 1. Lahan Pertanian 1.1. Lahan Sawah 1. Irigasi Teknis 2. Irigasi Setengah Teknis 3. Irigasi Sederhana 4. Irigasi Desa/ Non PU 5. Tadah Hujan 1.2. Bukan Lahan Sawah 1. Kolam/ Empang/ Waduk 2. Ladang/ Kebun Campur 3. Semak Belukar 4. Perkebunan 5. Peternakan 2. Lahan Bukan Pertanian 1. Hutan Lindung 2. Hutan Rakyat 3. Hutan Produksi 4. Pemukiman/ Pekarangan/ Bangunan 5. Industri 6. Kawasan Meliter 7. PLTA 8 TPA 9 Lain ‐ lain Jumlah Total
Luas (Ha)
(%)
26,530.20 1,735.00 1,882.39 56.50 1,870.86
26.25 1.72 1.86 0.06 1.85
195.72 3,558.06 237.16 1,043.44 33.36
0.19 3.52 0.23 1.03 0.03
5,314.00 5,641.78 40,631.92 10,240.72 64.90 87.26 33.98 6.00 1,922.74 101,085.99
5.26 5.58 40.20 10.13 0.06 0.09 0.03 0.01 1.90 100.00
Sumber: RTRW Kabupaten Madiun
2.4.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Madiun selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir selalu mengalami pertambahan setiap tahunnya. Data jumlah penduduk menggunakan tahun 1996 hingga tahun 2008 sebagaimana tabel 2.21. Pada tahun 1996 jumlah penduduk sebesar 647.787 jiwa sedangkan pada tahun 2008 sebesar 769.613 jiwa. Dari tahun 1996-2008, jumlah penduduk di Kabupaten Madiun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,57 %. Sedangkan rata-rata pertambahan penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2003 hingga tahun 2007 adalah 2.989 jiwa tiap tahunnya.
32
Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 1996-2008 No
Kecamatan
Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 Kebonsari 50.748 50.869 51.025 51.196 53.079 53.235 53.402 53.554 53.487 53.565 53.688 53.688 61.016 2 Geger 55.921 56.124 56.285 56.496 56.733 56.944 57.206 57.836 58.887 58.531 59.312 59.769 67.528 3 Dolopo 50.604 50.639 50.696 50.811 51.566 51.653 51.809 52.021 52.060 52.273 52.448 52.847 62.787 4 Dagangan 45.586 45.697 45.982 47.244 48.377 48.431 48.669 53.415 47.894 48.307 49.235 49.511 53.657 5 Wungu 47.939 48.058 48.316 48.747 49.176 49.599 49.950 50.727 51.094 51.488 51.716 52.005 62.596 6 Karee 29.096 29.102 29.086 29.114 29.186 29.266 30.062 30.179 30.228 30.222 31.964 33.046 34.940 7 Gemarang 28.777 28.803 28.873 28.958 28.988 29.093 29.308 30.147 31.503 32.200 32.422 32.486 35.696 8 Saradan 59.975 60.042 60.172 60.296 60.510 60.435 60.629 61.147 61.965 61.984 62.345 62.304 75.218 9 Pilangkenceng 50.674 50.805 50.939 51.047 51.345 51.450 51.520 53.006 54.578 54.564 54.464 54.290 58.711 10 Mejayan 39.717 39.841 40.014 40.458 40.682 41.126 41.285 41.987 42.146 42.231 42.980 43.250 50.810 11 Wonoasri 31.058 31.103 31.153 31.212 31.676 31.731 31.856 32.356 32.563 32.622 32.681 32.750 35.034 12 Balerejo 43.461 43.603 43.814 43.993 44.185 44.263 44.298 44.220 44.433 44.491 44.578 44.480 45.184 13 Madiun 37.231 37.197 37.207 37.288 37.408 37.637 37.860 37.924 38.013 38.023 37.965 38.041 39.696 14 Sawahan 24.479 24.575 24.684 24.827 25.022 25.105 25.238 25.271 25.793 25.873 25.867 25.845 26.487 15 Jiwan 52.521 52.619 52.803 52.978 53.230 53.393 53.456 53.788 55.197 55.200 55.210 55.222 60.253 Jumlah 647.787 649.077 651.049 654.665 661.163 663.361 666.548 677.578 679.841 681.574 686.875 689.534 769.613 Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 1996-2008
2.4.1.4 Sektor Pertanian Sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Madiun. Adapun jenis komoditi tanaman pangan yang cukup menonjol di Kabupaten Madiun adalah padi, ubi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Produksi tanaman padi di Kabupaten Madiun merata untuk seluruh Kecamatan meliputi jenis padi sawah dan padi ading. Produksi tanaman padi pada tahun 2008 untuk jenis padi sawah sebesar 377.839,40 Ton dari luas panen 60.505,00 Ha, sedangkan untuk padi ading sebesar 13.719,72 Ton dari luas panen 2.477,00 Ha, seperti pada Tabel 2.22. Dari Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa produksi padi sawah mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2004 produksi padi sawah sebesar 365.243,56 ton per tahun dan tahun 2005 mengalami peningkatan produksi sebesar 368.481,19 ton per tahun. Peningkatan produksi terus terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 62.298 ton pertahun dan tahun 2007 sebesar 373.052,90 ton per tahun. Peningkatan ini disebabkan terutama karena adanya peningkatan luas panen yang terjadi tiap tahunnya. Pada tahun 2004 luas panen padi sawah seluas 61.870 Ha dan mengalami peningkatan menjadi 62.310 Ha pada tahun 2005. Pada tahun 2006 luas panen mengalami sedikit penurunan menjadi 62.298 Ha dan pada tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 62.344 Ha. Produktivitas tanaman padi sawah dan padi ladang mengalami peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh penggunaan mesin-mesin pertanian secara efektif di tiap-tiap kecamatan diantaranya adalah : pompa air dangkal dan dalam, traktor roda dua, hand sprayer, emposan tikus, aplikator urea tablet, sabit bergerigi, pedal tresher maupun power tresher. Akan tetapi terjadi penurunan produksi pada padi ladang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Tahun 2004 produksi tanaman padi ladang sebesar 5.435,50 ton per tahun dan pada tahun 2005 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 3.222,84 ton per tahun. Pada tahun 2006 produksi tanaman padi ladang mengalami sedikit peningkatan menjadi 3.236,13 ton per tahun akan tetapi pada tahun 2007 produksi mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 3.193,54 ton per tahun. Penurunan ini lebih disebabkan oleh semakin 33
menurunnya luas panen dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Tabel 2.22 Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Madiun Tahun 2008 Tanaman Padi No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan Kebonsari Geger Dolopo Dagangan Wungu Kare Gemarang Saradan Pilangkenceng Mejayan Wonoasri Balerejo Madiun Sawahan Jiwan Jumlah
Luas Panen (Ha) 4.665,00 3.452,00 2.992,00 4.130,00 4.542,00 2.538,00 1.759,00 4.853,00 5.511,00 3.704,00 3.388,00 8.332,00 4.551,00 2.741,00 3.347,00 60.505,00
Padi Sawah Produksi (Ton) 29.950,70 21.852,20 19.158,30 25.813,70 28.615,90 14.475,30 10.858,60 27.583,10 34.774,80 22.632,60 21.040,50 54.190,70 28.528,00 17.406,20 20.958,80 377.839,40
Produktivitas (Ton/Ha) 6,42 6,33 6,4 6,25 6,3 5,7 6,17 5,68 6,31 6,11 6,21 6,5 6,27 6,35 6,26 6,24
Luas Panen (Ha) ‐ ‐ 9,00 ‐ ‐ 18,00 1.250,00 283,00 193,00 ‐ ‐ 404,00 273,00 ‐ 47,00 2.477,00
Padi Ladang Produksi Produktivitas (Ton) (Ton/Ha) ‐ ‐ ‐ ‐ 48,96 5,44 ‐ ‐ ‐ ‐ 94,70 5,26 6.775,00 5,42 1.539,52 5,44 1.047,99 5,43 ‐ ‐ ‐ ‐ 2.383,60 5,9 1.575,21 5,77 ‐ ‐ 254,74 5,42 13.719,72 6
Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2009
Tabel 2.23 Luas Panen, Produksi Dan Produktivitas Tanaman Padi Kabupaten Madiun Tahun 2004 – 2007 Tanaman Padi Padi Sawah No.
Padi Ladang
Tahun Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Produktivitas (Ton/Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Produktivitas (Ton/Ha)
1
2004
61.870
365.243,56
5,90
1.085
5.435,50
5,01
2
2005
62.310
368.481,19
5,91
642
3.222,84
5,02
3
2006
62.298
369.500,89
5,93
644
3.236,13
5,03
4
2007
62.344
373.052,90
5,98
631
3.193,54
5,06
Sumber : Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2009
34
2.4.2 Pemetaan Lahan Sawah dalam Audit Lahan 2010 Pada tahun 2010 Pusat Data dan Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian telah melaksanakan Audit Lahan Tahun 2010 yaitu melakukan Pemetaan Lahan Sawah di Pulau Jawa dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi. Luas lahan sawah di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel 2.24 dan berdasarkan spasial sebagaimana pada peta 2.9 berikut: Tabel 2.24 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Madiun Berdasarkan Hasil Audit Lahan Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan BALEREJO DAGANGAN DOLOPO GEGER GEMARANG JIWAN KARE KEBONSARI MADIUN MEJAYAN PILANGKENCENG SARADAN SAWAHAN WONOASRI WUNGU Jumlah Jumlah Total
Luas Jenis Sawah Pusdatin Non Irigasi % (ha) % (ha) 3.558 11,72 0 ‐ 2.096 6,90 27 0,09 1.203 3,96 0 ‐ 1.521 5,01 0 ‐ 1.149 3,78 350 1,15 1.217 4,01 0 ‐ 9 0,03 584 1,92 993 3,27 0 ‐ 1.611 5,30 0 ‐ 1.767 5,82 3 0,01 3.787 12,47 26 0,08 5.017 16,52 248 0,82 1.280 4,22 0 ‐ 1.798 5,92 20 0,07 2.106 6,93 0 ‐ 29.112 95,86 1.257 4,14 30.370 Irigasi
Peta 2.12 Peta Lahan Sawah Kabupaten Madiun
35
2.4.3 Kebijakan Terkait Sektor Pertanian Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2.4.3.1 Penetapan Kawasan Pertanian dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kebijakan dan strategi penetapan pola ruang dalam Perda nomor 9 Tahun 2011 pasal 20 dalam RTRW Kabupaten Madiun meliputi : a. kebijakan dan strategi kawasan lindung; dan b. kebijakan dan strategi kawasan budidaya. Sedangkan kebijakan dan strategi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 di jabarkan lagi dalam pasal 28 meliputi : a. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan hutan produksi; b. kebijakan dan strategi kawasan hutan rakyat; c. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertanian; d. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perkebunan; e. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan perikanan; f. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertambangan; g. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan industri; h. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pariwisata; i. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan permukiman; dan j. kebijakan dan strategi kawasan peruntukan lainnya; Sedangkan untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Madium telah mencantumkan dalam kebijakan dan strategi kawasan peruntukan pertanian yang dijabarkan pada pasal 31 meliputi : (1) Kebijakan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c, meliputi : a. pertahanan luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Madiun sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mempertahankan Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Timur; b. peningkatan luasan lahan pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana sumber daya air; dan c. pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. (2) Strategi pertahanan luasan lahan sawah beririgasi teknis di Kabupaten Madiun sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sekaligus mempertahankan Kabupaten Madiun sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. menetapkan peraturan daerah yang mengatur ketentuan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis; b. memberikan insentif pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan lain; c. meningkatkan sawah setengah teknis atau sederhana menjadi lahan sawah irigasi teknis pada kawasan lain sebagai pengganti lahan yang beralih fungsi di kawasan perkotaan, sehingga sehingga secara keseluruhan luas sawah beririgasi teknis tidak berkurang; dan d. memisahkan fungsi saluran irigasi dengan drainase dan menghindari penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi.
36
(3) Strategi peningkatan luasan lahan pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan jaringan sarana dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. mengelola dan membangun jaringan sarana dan prasarana sumber daya air; b. mengelola daerah aliran sungai untuk mempertahankan vegetasi dan mencegah sedimentasi sungai, jaringan sarana dan prasarana sumber daya air; dan c. mempertahankan dan mengendalikan kawasan resapan air sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah. (4) Strategi pengembangan kawasan pertanian yang produktif melalui sistem agropolitan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. meningkatan fungsi sawah beririgasi setengah teknis atau sederhana secara bertahap menjadi sawah beririgasi teknis; b. meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil pertanian melalui diversifikasi pertanian; c. mengembangkan lumbung desa; dan d. mengembangkan sistem pemasaran sampai ekspor hasil produk pertanian. Dalam Perda nomor 9 Tahun 2011 juga diatur rencana pengembangan pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan pasal 59. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan budi daya dijabarkan lagi pada pasal 67, meliputi : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perkebunan; e. kawasan peruntukan perikanan; f. kawasan peruntukan pertambangan; g. kawasan peruntukan industri; h. kawasan peruntukan pariwisata; i. kawasan peruntukan permukiman; dan j. kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan peruntukan pertanian dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Madiun dijabarkan lagi dalam pasal 70 meliputi : (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf c meliputi pertanian lahan beririgasi, pertanian lahan tidak beririgasi, dan hortikultura. (2) Kawasan pertanian lahan beririgasi seluas kurang lebih 31.594 ha meliputi sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana, dan sawah irigasi desa (irigasi non PU) yang terdapat di seluruh kecamatan, serta sawah tadah hujan yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo dan Madiun. 37
(3) Kawasan pertanian tidak beririgasi berupa tegal/kebun/ladang tersebar di seluruh kecamatan, dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.643 ha. (4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 21.587,4 ha. (5) Kawasan hortikultura merupakan kawasan komoditi buah-buahan dan sayuran. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan. Luas keseluruhan kawasan hortikultura kurang lebih 2.321 ha. Peta 2.13 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2010 - 2030
Sumber RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2010 - 2030
2.4.3.2 Penetapan Kawasan LP2B Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun melalui Perda No 9 Tahun 2011 ini telah menetapkan sebagian luas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu seluas kurang lebih 21.587,4 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh) hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Dari data spasial yang diperoleh pada RTRW Kabupaten Madiun, mengenai kawasan mana yang ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan tidak didapat keterangan atau informasinya.
38
2.4.3.3 Rencana Penggunaan Lahan Dalam Rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 20329 disampaikan pula rencana luas penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.25. Tabel 2.25 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Madiun Kawasan dalam RTW
No 1
Kawasan Lindung
2
Kawasan Budidaya
a
Hutan Lindung
Luas (ha) 5.314,00
b
Hutan Rakyat
c
Hutan Produksi
40.631,92
d
Pemukiman/ Pekarangan/ Bangunan
10.240,72
e
Industri
64,90
f
Kawasan Meliter
87,26
g
PLTA
33,98
h
TPA
i
Kolam/ Empang/ Waduk
195,72 3.558,06
j
Ladang/ Kebun Campur
k
Semak Belukar
l
Perkebunan
m
Peternakan
n o p
Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan Lain - lain
5.641,78
6,00
237,16 1.043,44 33,36 30.204,09 1.870,86 1.922,74
Sumber Data : Perda Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011
39
BAB III Kajian Lahan Sawah Pulau Jawa Dalam LP2B dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kajian terhadap LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten pada 4 (empat) Provinsi. Kajian ini difokuskan pada lahan pangan pertanian berkelanjutan. Dalam melaksanakan kajian tersebut dilihat pengakomodiran lahan sawah dalam rencana tata ruang wilayah maka dilakukan overlay peta lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian tahun 2010 dengan rencana pola ruang wilayah pada RTRW Kabupaten yang di dalamnya mencakup lahan yang ditetapkan sebagai LP2B. Kajian yang menggunakan metode analisis spasial dengan meng-overlay peta lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan tahun 2010 dengan peta rencana pola ruang wilayah terdapat kelemahan mengenai perbedaan skala. Berdasarkan hasil overlay peta lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan tahun 2010 dengan peta rencana pola ruang wilayah kabupaten dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : 3.1 Kabupaten Majalengka a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 seluas 50.962 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian (didalamnya terdapat area Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 23.609 ha (46,33 %) (terdiri dari dan tidak masuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 18.249 ha (35,81 %). b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 18.249 ha yaitu beralih fungsi menjadi lahan permukiman seluas 11.983 ha, Hutan Produksi seluas 1.642 Ha, Kawasan Peruntukkan lainnya seluas 3.466 ha, Kawasan Peruntukan Perikanan seluas, 601 ha, Kawasan industri 292 ha, Kawasan Pertambangan seluas 200 ha, dan Kawasan Pariwisata seluas 65 ha. c. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 18.249 ha diatas, terdiri dari sawah irigasi seluas 13.217 ha dan sawah non irigasi seluas 5.032 ha. d. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang masuk dalam Kawasan Lindung seluas 9.015 Ha (17,69 %) yang Terdiri Dari Kawasan Hutan Lindung 1.324 Ha, Kawasan Lindung Geologi 625 Ha, Kawasan Lindung Lainnya 792 Ha, Kawasan Perlindungan Setempat 296 Ha, Kawasan Perlindungan Terhadap Bawahannya 3.128 Ha, Kawasan Rawan Bencana Alam 2.816 Ha, Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya 34 Ha. Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan secara spasial sebagaimana pada Peta 3.1 berikut :
40
Tabel 3.1 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Majalengka Irigasi Sederhana Irigasi Semi Teknis Irigasi Teknis No. Kawasan (ha) (ha) (ha) 26 4.193 51 I Kawasan Lindung Kawasan Hutan Lindung 4 217 Kawasan Lindung Geologi 238 Kawasan Lindung Lainnya 792 Kawasan Perlindungan Setempat 94 Kawasan Perlindungan Terhadap Bawahannya 1.417 39 Kawasan Rawan Bencana Alam 22 1.435 12 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Minyak Gas II Kawasan Budidaya 171 23.620 8.395 Kawasan Hutan Produksi 670 259 Kawasan Industri 100 Kawasan Pertambangan 187 Kawasan Peruntukan Lainnya 653 ‐ Kawasan Peruntukan Pariwisata 65 Kawasan Peruntukan Perikanan 386 32 Kawasan Peruntukan Permukiman 38 7.875 2.951 Kawasan Peruntukan Pertanian 133 13.848 4.988 (blank) 0 31 25 197 27.845 8.471 Jumlah
Tadah Hujan (ha) 4.744 1.103 387 203 1.671 1.348 34 9.672 713 193 13 2.813 183 1.119 4.640 33 14.449
Jumlah (ha) % 9.015 17,69 1.324 2,60 625 1,23 792 1,55 296 0,58 3.128 6,14 2.816 5,53 34 0,07 ‐ 0,00 41.858 82,14 1.642 3,22 292 0,57 200 0,39 3.466 6,80 65 0,13 601 1,18 11.983 23,51 23.609 46,33 89 0,17 50.962 100,00
Peta 3.1 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka
3.2 Kabupaten Purbalingga a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 seluas 18.274 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian (didalamnya terdapat area Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 15.772 ha (86,31 %) (terdiri dari Sawah Lahan Basah 6.011 ha dan Sawah Lahan Kering 9762 ha) dan tidak masuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 2.242 ha (12,27 %). b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 2.242 ha yaitu berpotensi alih fungsi menjadi lahan permukiman seluas 1.257 ha, perkebunan seluas 953 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 17 Ha, Industri seluas 13 ha, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 2 Ha. c. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 2.242 ha tersebut, terdiri dari sawah irigasi seluas 1.558 ha dan sawah non irigasi seluas 684 ha. d. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang masuk dalam Kawasan Lindung Seluas 254 Ha yang merupakan Kawasan Hutan Lindung dan sungai. Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan secara spasial sebagaimana pada Peta 3.2 berikut : Tabel 3.2 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Purbalingga
No. I
II
Kawasan Kawasan Lindung Hutan Lindung Sungai Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas Industri Perkebunan Permukiman Pertambangan RTH Sawah Lahan Basah Sawah Lahan Kering (blank) Jumlah
Irigasi Semi Teknis Tadah Hujan (ha) (ha) 196 58 55 196 3 15.857 2.157 17 13 377 576 1.166 91 2 5.994 8.305 3 16.056
0 17 1.456 3 2.218
Jumlah (ha) 254 55 199 18.014 17 13 953 1.257 ‐ 2 6.011 9.762 6 18.274
% 1,39 0,30 1,09 98,58 0,09 0,07 5,21 6,88 0,00 0,01 32,89 53,42 0,03 100,00
43
Peta 3.2 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga
3.3 Kabupaten Gunung Kidul a. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 seluas 28.071 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian (didalamnya terdapat area Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 12.807 ha (atau sekitar 45,62 % terdiri dari pertanian lahan basah seluas 1.855 ha (6,61%) dan pertanian lahan kering 10.952 ha (39,02%) dan tidak masuk dalam kawasan peruntukkan pertanian seluas 10.385 ha (37%). b. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 10.385 ha yaitu berpotensi alih fungsi menjadi lahan Kawasan Industri 8 ha, Kawasan Militer seluas 21 ha, Perkebunan seluas 12 ha, Permukiman seluas 4.563 ha, Hutan produksi 358 ha dan Hutan Rakyat seluas 5.423 ha. c. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 10.385 ha diatas, terdiri dari sawah irigasi seluas 518 ha dan sawah non irigasi seluas 12.288 ha. d. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang masuk dalam Kawasan Lindung Seluas 216 Ha (0,77%) yang merupakan Hutan Lindung 18 ha, Hutan Konservasi 26 ha, Hutan Penelitian seluas 6 ha, Hutan Konservasi seluas 26 ha, Mata Air seluas 17 ha, Plasma Nutfah seluas 1 ha, Suaka Alam seluas 8 ha, Suaka Margasatwa seluas 27 ha, Sungai/Telaga/Pantai seluas 112 ha, dan Goa seluas 1 ha. Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan secara spasial sebagaimana pada Peta 3.3 berikut : Tabel 3.3 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Gunung Kidul No
Kawasan
I Kawasan Lindung Goa Hutan Konservasi (TAHURA) Hutan Lindung Plasma Nutfah Suaka Alam Suaka Margasatwa Sungai Telaga Telaga/Sungai Mataair Pantai Hutan Penelitian II Kawasan Budidaya Hutan Produksi Hutan Rakyat Kawasan Industri Kawasan Militer Perkebunan Permukiman Perdesaan Permukiman Perkotaan Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering (blank) Total
Irigasi Semi Teknis Irigasi Teknis Tadah Hujan (ha) (ha) (ha) 7 5 204 1 26 18 1 8 7 20 10 11 5 85 17 1 6 617 296 22.279 23 335 196 11 5.216 1 5 2 21 12 70 81 1.590 8 2.814 13 83 1.758 314 109 10.530 224 42 4.397 847 343 26.881
Jumlah (ha) % 216 0,77 1 0,00 26 0,09 18 0,06 1 0,01 8 0,03 27 0,10 10 0,03 11 0,04 90 0,32 17 0,06 1 0,00 6 0,02 23.192 82,62 358 1,28 5.423 19,32 8 0,03 21 0,07 12 0,04 1.741 6,20 2.822 10,05 1.855 6,61 10.952 39,02 4.663 16,61 28.071 100,00
45
Peta 3.3 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul
3.4 Kabupaten Madiun a. Terdapat lahan sawah hasil kegiatan Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang masuk dalam Kawasan Lindung Seluas 886 Ha (2,92 %) yang merupakan Hutan Lindung 78 ha, Resapan Air 618 ha, dan Kawasan Perlindungan Setempat seluas 190 ha. b. Lahan sawah Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 seluas 30.370 ha, yang terakomodir dalam Kawasan Peruntukkan Pertanian (didalamnya terdapat area Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) seluas 21.880 ha (72,04 %) (terdiri dari Sawah Irigasi 16.241 ha, Sawah Tadah Hujan 3.749 ha dan pertanian lahan kering 1.890 ha) dan tidak masuk dalam kawasan peruntukkan pertanian 7.436 ha (24,48 %). c. Terdapat lahan sawah hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang dalam rencana kawasan pada RTRW berpotensi untuk berubah fungsi seluas 7.436 ha (24,48 %) yaitu berpotensi alih fungsi menjadi Kawasan hutan produksi 4.431 ha, peternakan 10 ha, pariwisata 18 ha, pemukiman seluas 2.642 ha, kawasan militer seluas 2 ha, kawasan industri seluas 330 ha, Peternakan 10 ha, kawasan TPA seluas 1 ha, kawasan PLTA seluas 2 ha. d. Dari potensi pengurangan lahan sawah karena alih fungsi lahan seluas 7.436 ha diatas, terdiri dari sawah irigasi seluas 21.635 ha dan sawah non irigasi seluas 245 ha. Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan secara spasial sebagaimana pada Peta 3.4 berikut : Tabel 3.4 Luas Hasil Overlay Peta Lahan Sawah dengan Rencana Kawasan dalam RTRW Kabupaten Madiun No
Kawasan
I Kawasan Lindung Hutan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat Resapan Air II Kawasan Budidaya Kawasan Hutan Produksi Kawasan Industri Kawasan Militer Kawasan Pariwisata Kawasan Peternakan Kawasan PLTA Kawasan TPA Pemukiman Kota Pemukiman Pedesaan Pertanian Lahan Kering Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan (blank) Total
Irigasi Semi Teknis (ha) 0 0 1.899 95 0
Irigasi Teknis (ha) 267 77 190 26.781 3.986 330 2 18 10
Tadah Hujan (ha) 619 1 0 618 636 350
0 2
7 82 205 879 632 26 1.925
1 1.698 818 1.679 15.323 2.916 140 27.188
2 36 5 39 202 3 1.257
Jumlah (ha) 886 78 190 618 29.316 4.431 330 2 18 10 2 1 1.706 936 1.890 16.241 3.749 168 30.370
% 2,92 0,26 0,63 2,04 96,53 14,59 1,09 0,01 0,06 0,03 0,01 0,00 5,62 3,08 6,22 53,48 12,35 0,55 100,00
47
Peta 3.4 Kesesuaian LP2B Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun
BAB IV Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan a. sawah hasil pemetaan audit lahan tahun 2010 di 4 (empat) kabupaten yang masuk dalam area yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian (area LP2B) dalam RTRW sekitar 74.069 (58,01 %) (Kabupaten Majalengka ± 46,33 % dengan total sawah 50.962 ha, Kabupaten Purbalingga ± 86,31 % dengan total sawah 18.274 ha, Kabupaten Gunung Kidul ± 45,62 % dengan total sawah 28.071 ha, dan Kabupaten Madiun ± 72,04 % dengan total sawah 30.370 ha). b. Terdapat lahan sawah irigasi dan non irigasi pada rencana pola ruang wilayah kabupaten yang ditetapkan dalam RTRW yang berpotensi alih fungsi ke lahan non pertanian sekitar 38.311 Ha atau sekitar 30,01 % (Kabupaten Majalengka seluas 18.249 ha (35,81 %), Kabupaten Purbalingga seluas 2.242 ha (12,27 %), Kabupaten Gunung Kidul seluas 10.385 ha (37 %), dan Kabupaten Madiun seluas 7.436 ha (24,48%)) c. Hasil kajian pada 4 (empat) kabupaten, lahan sawah hasil audit lahan Kementan tahun 2010 terdapat luasan sawah yang berada pada Kawasan Lindung (dalam RTRW Kabupaten) yaitu seluas 10.371 ha (8,12 %) dari total sawah yang ada seluas 127.677 ha. 4.2 Saran Berdasarkan hasil kajian data autentik data yang tersedia yang berkaitan dengan pengembangan LP2B maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Purbalingga, dan Gunung Kidul disarankan mengkaji ulang kebijakan penetapan kawasannya, terutama potensi alih fungsi lahan sawah irigasi menjadi jenis penggunaan lahan non sawah. b. Bagi kabupaten yang belum menetapkan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan salah satunya seperti Kabupaten Madiun, hendaknya LP2B dapat segera ditetapkan areanya, terutama lahan sawah beririgasi agar lebih dapat terlindungi dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian. c. Disamping itu, agar dapat diupayakan pembangunan basis data spasial oleh pemerintah daerah untuk dapat mengidentifikasi lahan-lahan yang potensial untuk mendukung ketahanan pangan nasional. d. Selain itu untuk mempertahankan keberadaan lahan sawah yang produktif (misi utama LP2B) maka pengembangan kelembagaan spesifik perlu dilakukan seperti dalam proses pengumpulan data melalui kerjasama perguruan tinggi atau instansi terkait lainnya. e. Hasil kajian ini, dapat di sampaikan ke Bappeda dalam bentuk paparan sebagai masukan dalam perencanaan tata ruang ke depan.
49