DAFTAR ISI 4. Denpasar telah memasuki. Tradisi Panjang. Sewaka Dharma. Kayuh Sepeda ke Hulu Kota 20. Partisipasi Masyarakat Denpasar

D A R I

DAFTAR ISI 4 Tradisi Panjang Partisipasi Masyarakat Denpasar

Kayuh Sepeda ke Hulu Kota

20 24 25 32 KOTA PUSAKA PRESTASI KOTA KOLOM LAYANAN PUBLIK CERMIN EKONOMI WARGA GATRA PRAJA

22 24 28 31 32 34 35

R E D A K S I

enpasar telah memasuki usia ke-226. Sebuah usia yang sudah cukup matang bagi perkembangan sebuah kota. Dan, umumnya kematangan usia berbanding lurus dengan kematangan pola pikir dan pola tindak. KeFOTO COVER: nyataannya memang demikian. Pada ADITRYA GUNAWAN usianya yang melebihi dua seperempat abad itu nilai-nilai kehidupan yang berada di dalamnya telah mengristal menjadi sikap dan kepribadian warga kota ini. Nilai-nilai Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, Prakanti, dan sebagainya, telah menyatu dalam langgam kehidupan kota ini. Ibarat permata, nilai-nilai itu memancarkan cahanya masing-masing dan menjadi taksu atau “energi dalam” dari warga kota Denpasar. Namun, ibarat permata pula, masing-masing nilai itu memiliki kadar tersendiri. Ada yang tinggi kadar kristalnya, ada yang sedang, ada pula yang masih rendah. Itulah sebabnya kerap terjadi penyimpangan-penyimpangan pada nilai-nilai kehidupan meski telah dijadikan dasar melangkah dari abad ke abad. Tak heran di masa kini kita menyaksikan banyak sikap warga kota yang melenceng dari ajaran Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, Prakanti, dan lain sebagainya. Selain karena kristalisasinya belum sempurna, juga karena selalu ada gesekan dalam setiap era yang membuat nilai-nilai itu aus jika tak ada usaha untuk menjaganya. Menyadari hal itu Pemerintah Kota Denpasar selalu berupaya menggali nilai-nilai kearifan masa lalu untuk diolah kembali dalam bentuk kekinian sebagai bentuk usaha menjaga dan menyempurnakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang ada di kota ini hingga menjadi satu kepribadian yang kokoh. Dari situlah lahir antara lain moto Sewaka Dharma dan gerakan Sabha Upadesa. Dua contoh tersebut merupakan dua nilai penting dalam hubungan antara pemerintah dan warganya. Yang pertama berintikan pelayanan, yang kedua berintikan partisipasi. Dalam rangka memeringati HUT Kota Denpasar ke-226, pesan di atas menjiwai edisi ini. Memang tak seluruh tulisan berhasil mencerminkan hal itu, namun demikianlah semangat edisi ini sebagai bentuk partisipasi memajukan Kota Denpasar tercinta. Selamat hari ulang tahun ke-226, Denpasar. Jayalah selalu kotaku. Damailah selalu rumahku...

D

PEMIMPIN REDAKSI: Ida Bagus Rahoela, S.Sos.,M.Si. REDAKTUR: I WayanDenda, S.Sos, WAKIL REDAKTUR: I Dewa Gde Rai, S.Sos., M.Si REDAKTUR PELAKSANA: Cokorda Gd Partha Sudarsana, S.Sos, A.A.Ngurah Mahendra, S.S, EDITOR: Maria Ekaristi, SE.,MSIE, Putu Oka Santosa FOTOGRAFER: Gusti Ketut Sudiatmika, S.Sos. LAY OUT: I Wayan Purbawa, S.Sn, A.A Made Yudistira, S.Sn, PENULIS/KONTRIBUTOR: Unsur Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar, Unsur Tenaga Ahli/Konsultan Humas Pemerintah Kota Denpasar, Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Unsur Wartawan, Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat, Unsur Akademisi.

Sewaka Dharma

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

3

FOTO: HUMAS KOTA DENPASAR

L A P O R A N U TA M A

PEMBUKAN SANUR VILLAGE FESTIVAL VIII: Sebentuk partisipasi yang tertata rapi.

Tradisi Panjang Partisipasi Masyarakat Denpasar IBARAT SELEMBAR KAIN ENDEK, PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA DENPASAR MEMILIKI MOTIF DESAIN YANG POLANYA JELAS: TERBENTUK, INDAH, DAN KREATIF. SEPERTI APA?

I NYOMAN DARMA PUTRA

alam suasana perayaan HUT Kota Denpasar yang ke-226 tahun 2014, menarik kiranya melihat perjalanan panjang partisipasi masyarakat Denpasar dalam pembangunan warga dan wilayahnya. Masyarakat di kota ini memiliki tradisi berpartisipasi dalam pembangunan yang cukup panjang. Hal ini tidak saja terlihat dalam kebiasaan gotong royong, tetapi juga dalam kreativitas masyarakat membentuk lembaga modern yang kegiatannya bersifat

D

4 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

sosial, nirlaba, dan bermaksud membantu masyarakat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial, budaya, dan perekonomian. Dilihat dari teori capital-nya ahli sosiologi Perancis, Pierre Bourdieu, usaha-usaha ini adalah untuk meningkatkan modal sosial (social capital), modal budaya (cultural capital ), dan modal ekonomi (economic capital). Langkah-langkah kreatif ini jelas bisa dilihat sebagai usaha masyarakat membantu program-program pemerintah. Bukti munculnya partisipasi kreatif masyarakat Denpasar

KREATIVITAS DARI KEBUTUHAN Munculnya lembaga modern berupa yayasan di desa-desa di Denpasar pada tahun 1960-an dan sesudahnya merupakan hasil kreativitas tokoh masyarakat setempat untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) mengantisipasi fenomena baru. Yayasan Pembangunan Sanur sesuai dengan nama dan spiritnya sejak hadir tahun 1966 bermaksud untuk memuliakan desanya mengantisipasi denyut awal Sanur sebagai daerah wisata. Gerak kemajuan kepariwisataan di desa ini diarahkan untuk membantu masyarakat bisa berperan aktif, bukan sebagai penonton, dalam pembangunan pariwisata. Harapannya adalah agar desa secara kolektif menikmati keuntungan ekonomi-pariwisata. Sampai sekarang YPS berhasil mengelola berbagai aktivitas mulai dari pendidikan, pasar seni, dan pembinaan seni budaya melalui Sanur Village Festival, ajang kekayaan seni tradisi dan kuliner dieksplorasi dalam upaya pengembangan. Lembaga pendidikan yang dikelola YPS adalah pendidikan kepariwisataan dan akademi perhotelan, suatu usaha penting untuk peningkatan keterampilan SDM sehingga mampu merebut peluang kerja pariwisata. Yayasan Dharma Yatera di Peguyangan hadir tahun 1967 dan langsung bergerak di bidang pendidikan. Sampai sekarang, yayasan ini mengelola jenjang pendidikan TK dan SMP yang bernama SMP Swa Dharma. Yayasan sama juga terdapat di Penatih, Padangsambian, Pedungan, dan desa-desa lainnya. Paritispasi masyarakat di tempat ini dalam membuka


dalam pembangunan bisa dilihat ke era 1960-an ketika di beberapa desa muncul lembaga yang kini dikenal dengan ‘yayasan’. Misalnya, di Sanur ada lembaga pembangunan yang kini dikenal dengan nama Yayasan Pembangunan Sanur (YPS), di Peguyangan ada Yayasan Dharma Yatera, di Pedungan ada Yayasan Dharma Wiweka. Sejak berdiri sampai sekarang, yayasan-yayasan ini bergerak di bidang pembangunan sosial budaya secara umum dan khususnya di bidang pendidikan formal. Dewasa ini, Pemkot Denpasar menerapkan strategi untuk terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial budaya. Selain bertujuan untuk meneruskan tradisi yang sudah muncul sejak lama, strategi ini juga dimaksudkan untuk masyarakat agar selalu sigap menghadapi berbagai tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Atau, menjadikan mereka masyarakat madani yang menjunjung tinggi kearifan lokal, nilai, norma, hukum yang ditopang oleh spiritualitas, ilmu, dan teknologi yang berperadaban, berlandaskan falsafah tiga sumber kesejahteraan yaitu Tri Hita Karana.

sekolah adalah mulia karena memberikan kesempatan TELAH DIREVITALISASI: kepada warga masyarakat Partisipasi warga terfasilitasi menempuh pendidikan kedengan baik. tika kemampuan pemerintah waktu itu untuk menampung mereka lewat sekolah negeri masih terbatas. Sampai sekarang, sudah ribuan SDM lokal ditamatkan lembaga pendidikan swasta ini, sebuah partisipasi nyata masyarakat dalam membantu tugas-tugas pemerintah di bidang pendidikan. SDM itu jelas merupakan social capital masyarakat dalam menopang pembangunan desanya. Pada tahun 1980-an, Gubernur Bali Ida Bagus Mantra (ayah Walikota Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra) memperkenalkan lembaga perkreditan desa (LPD) untuk membantu ketahanan ekonomi masyarakat. Setelah tiga dasawarsa berjalan, banyak LPD di Denpasar yang memiliki omset milyaran rupiah sehingga bisa membantu masyarakat dalam membiayai ongkos upacara yang jumlahnya relatif besar dan berlangsung secara reguler. LPD Padangsambian yang mendapat penghargaan Parama Budaya dari Walikota Denpasar tahun 2012 misalnya menyisihkan keuntungannya (semacam CSR) Rp 10 juta/bulan untuk disumbangkan ke Desa Pakraman untuk biaya melaksanakan upacara manusia yadnya yang dilaksanakan secara kolektif. Belakangan dana yang disisihkan itu ditingkatkan menjadi Rp 15 juta/bulan. Kalau dalam setahun bisa dikumpulkan sekitar Rp 180 juta, maka setiap tiga tahun sekali, dapat terkumpul dana sekitar Rp 500 juta, jumlah yang cukup untuk melaksanakan ritual semisal ngabŹn massal. Warga masyarakat yang tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban adat-agamanya, bisa tertolong dari upacara secara bersamaan itu karena dananya dipikul desa. Penyisihan dana LPD untuk khas desa guna membiayaan upacara juga terjadi di desa lain seperti Desa Pakraman Kesiman. Sudah sejak lama, warga dari Desa Pakraman Kesiman ini tidak lagi mengeluarkan dana atau iuran untuk biaya upacara di desanya. Seperti pernah diberitakan tahun 2006 di PASAR TRADISIONAL YANG

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

5


REVITALISASI PASAR Belakangan Pemkot juga mendorong partisipasi masyarakat melalui program revitalisasi pasar tradisional. Pasar sudah sejak lama menjadi bagian dari nafas desa, tempat kebutuhan hidup diperjual-belikan. Dengan program revitalisasi ini, Pemkot mendorong masyarakat untuk menjadikan pasar lebih dari sekadar tempat jual-beli, tetapi juga sumber pendapatan yang dananya bisa digunakan untuk pembangunan sosial. Usaha revitalisasi pasar tradisional Pemkot ini yang juga mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat. Program ini seperti merupakan keharusan karena dapat membantu masyarakat dalam menghadapi pasar swalayan atau menjamurnya tokotoko modern. Berbelanja di tempat ini tentu relative mahal, maka kehadiran pasar desa sangat membantu masyarakat pada umumnya dan golongan ekonomi lemah pada khususnya. Revitalisasi pasar dilakukan dengan perbaikan fisik dan pengelolaan secara professional. Jika dikelola secara professional, penghasilan pasar potensial besar. Sebagai contoh, pasar tradisional Desa Adat Intaran di Sanur dikabarkan semula hanya memberikan income desa Rp 1 juta/bulan, setelah direvitalisasi pemasukannya menjadi Rp 60 juta per bulan. Keuntungan berganda dari revitalisasi pasar desa juga dirasakan desa-desa lain seperti Desa Peguyangan Kangin dan Kelurahan Padangsambian, yang dinikmati sebagai economic capital. Menariknya, revitalisasi pasar Intaran ini tak hanya mempertebal pendapatan desa, tetapi juga memberikan nilai tambah lain. Pertama, pasca-revitalisasi ini jumlah pedagang atau masyarakat yang bisa bekerja dan mencari nafkah menjadi bertambah sejalan dengan bertambahnya jumlah kios, lapak, dan toko. Pasar bisa menampung tenaga kerja. Kedua, masyarakat bisa membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga relatif murah dibandingkan dengan harga komoditas di pasar swalayan. Semakin baik pasar tradisional, semakin tertarik masyarakat berbelanja ke sana, dan semakin semangat penjual menggeber dagangannya. Ketiga, pasar menjadi lebih terkelola dengan baik seperti tampak dalam kebersihan. Keempat, wisatawan asing di Sanur mulai senang bepergian ke pasar tradisional yang bersih dan tertata rapi. Menjadikan Sanur destinasi wisata perdesaan 6

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014


koran lokal, Desa Pakraman Kesiman mendapatkan juga banyak uang dari dana sewa panggung pertunjukan tari barong/kecak, keuntungan LPD, dan sewa tanah lainnya. Dana ini ditambah dengan bantuan dari Pemkot digunakan membiayai ongkos aci di pura dan kebutuhan pembinaan sosial budaya lainnya.

yang mampu menjaga culPASAR SINDU SETELAH tural capital yang kuat dan REVITALISASI: Membuka khas ini, memang meruruang partisipasi memajukan pakan cita-cita awal tokohekonomi. tokoh Sanur saat mendirikan Yayasan Pembangunan Sanur pertengahan 1960-an silam. Kalau selama ini pariwisata budaya sering diartikan sebatas aktivitas wisatawan menyaksikan seni pertunjukan atau berkunjung ke objek wisata pura, kini kunjungan wisatawan ke pasar tradisional juga bisa dikatakan bentuk wisata budaya. Di pasar, wisatawan bisa menyaksikan kehidupan yang lain dari gaya pasar di negerinya. Mereka bisa melihat aneka hasil bumi dan komoditas lokal yang dijual di pasar, dan juga yang dikonsumsi masyarakat. PARTISIPASI BERKELANJUTAN Partisipasi masyarakat dalam membangun desanya dan kehidupan tradisi sosial budaya tampaknya terus berkelanjutan. Masyarakat telah merasakan manfaat dari partisipasi itu sehingga mereka cenderung akan terus melakukan apa yang terbukti memberikan manfaat ganda. Peran lembaga tradisional seperti Desa Pakraman dan lembaga modern seperti yayasan (yang bergerak di bidang pendidikan) dan LPD telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam membangun masyarakat, desa, dan akhirnya Kota Denpasar. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, jika dijelaskan dengan teori capital-nya ahli sosiologi Perancis Pierre Bourdieu, tidak saja merupakan kebutuhan dan untuk memperkuat modal sosial (social capital), tetapi juga memberikan peluang meraih modal ekonomi (economic capital) untuk menjaga kelestarian modal budaya (cultural capital).

Menggerakkan Partisipasi Dalam

Pengelolaan Sampah


MENJADIKAN WAJAH KOTA BERSIH BUKANLAH HAL YANG SULIT DILAKSANAKAN. SYARATNYA, KESADARAN DAN KOMITMEN DARI BERBAGAI PIHAK: PEMERINTAH, SWASTA, INSTITUSI PENDIDIKAN, MEDIA, DAN MASYARAKAT SENDIRI.

DRS. DEWA SUYOGA

ebagaimana kota lainnya di Indonesia, Kota Denpasar memiliki pula suatu program terkait dengan kebersihan kota. Dalam pelaksanaannya, program tersebut menghadapi beberapa persoalan, salah satunya adalah masih rendahnya komitmen dan kesadaran masyarakat tentang kebersihan. Seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola

S

konsumsi masyarakat di Kota Denpasar, sampah Berpartisipasi menciptakan yang dihasilkan setiap talingkungan bersih dan sehat. hunnya semakin meningkat, tercatat pada tahun 2013 sampah Kota Denpasar yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Sampah (TPA) mencapai 1.070.308 m3. Pertambahan sampah tersebut tidak terbatas pada volume GOTONG-ROYONG WARGA:

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

7


semata, karena mencakup juga jenis dan karakteris- WALIKOTA DENPASAR MEMtiknya, sementara metode BERSIHKAN GOT: Teladan gepengelolaan sampah saat rakan bersih lingkungan. ini sebagian besar diangkut secara langsung menuju TPA Suwung. Penanganan masalah sampah kebanyakan masih menggunakan manajemen yang sama, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Mekanisme pendekatan ini memiliki kelemahan dan cenderung merugikan. Tidak hanya bagi lingkungan tapi juga bagi masyarakat di sekitar lokasi pembuangan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 oleh pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berhasil guna dan berdaya guna, sehat, aman, dan ramah lingkungan. Hal penting yang diatur dalam Undang-undang ini adalah perubahan paradima dalam pengelolaan sampah yang semula sekadar mengumpulkan, mangangkut, dan membuang sampah ke TPA berganti menjadi pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 4R: reduce, reuse, recycle, recover. Pada pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan”. Dengan kata lain, undang-undang mendorong masyarakat untuk melakukan daur ulang dalam pengelolaan sampah. Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa masyarakat juga dapat dan harus berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, baik dalam hal pengurangan sampah (meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pen8

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014



dauran ulang) dan penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir). Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dianggap strategis, karena masyarakat terbukti mampu melaksanakan berbagai program secara efektif dan bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi terutama bila keikutsertaan mereka dilibatkan sejak awal. Implementasi nyata dari upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah melalui kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Maysarakat (PSBM atau Community Based Solid Waste Management/CBSWM). PSBM adalah sistem penanganan sampah yang diren-

canakan, disusun, dioperasikan, dikelola, dan diUBUNG KAJA: Sadar kebermiliki oleh masyarakat sihan sejak usia belia. berdasarkan keinginan, minat, kemauan, serta inisiatif masyarakat sendiri. Tujuannya adalah agar tercapai kemandirian masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Prinsip-prinsip utama dari pelaksanaan PSBM secara garis mencakup partisipasi masyarakat, kemandirian, efisiensi, perlindungan lingkungan, serta keterpaduan. PSBM murni berdasarkan kemauan masyarakat sendiri dan bersifat voluntarily (kerelawanan). Kegiatan ini dimulai boleh dibilang dengan sedikit modal, dan beberapa dimulai dari sebuah program/proyek yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, maupun LSM, sehingga jelas perbedaan antara PSBM dengan pengelolaan sampah oleh swasata, terutama dalam hal permodalan. Masyarakat dapat memulai dari tingkat rumah tangga sendiri, kemudian menyebar ke rumah tangga lain, dan dapat juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kelompok warga tertentu seperti misalnya di tingkat banjar. Partisipasi dapat dimulai dari kegiatan pengumpulan sederhana berupa GERAKAN KEBERSIHAN DI

kader persampahan kedepannya akan semakin diinsentifkan sebagai media untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar berupaya untuk memberikan insentif guna mengembangkan dan semakin menggairahkan PSBM. Paradigma insentif disini lebih merupakan sebagai bentuk penghargaan karena masyarakat telah melaksanakan sesuatu, dalam hal ini PSBM. Hal ini berbeda dengan paradigma subsidi yang mengandaikan masyarakat yang tidak mampu harus diberi bantuan. Pemberian insentif ditujukan untuk membiasakan masyarakat dengan tanggung jawab sampah dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pengelolaan sampah. Contoh dan realisasi dari


menaruh sampah di tempat sampah, memisahkan sampah organik dan anorganik, menaruh sampah pada waktu dan tempat yang tepat, komposting rumah tangga, kemudian pengelolaan sampah daur ulang dengan dijual atau dibuat produk baru. Di Kota Denpasar sendiri kegiatan PSBM telah cukup lama dilakukan, namun dampak dari pelaksanaan kegiatan ini masih dirasakan belum cukup signifikan. Hal ini diakibatkan oleh masih sedikitnya partisipasi aktif warga dalam kegiatan PSBM karena rendahnya komitmen dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Beberapa kegiatan PSBM yang telah dilaksanakan masih bersifat sporadis, masing-masing berjalan sendiri dan tidak terkoordinasi satu sama lainnya. Tantangan/kendala pelaksanaan PSBM dihadapi oleh kelompok masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah karena mempunyai keterbatasan terhadap akses pada sumber pembiyaan. Pembiayaan seringkali masih bergantung pada sumber luar untuk penyediaan peralatan dasar untuk menyelenggarakan pelayanan persampahan. Mengingat amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dan manfaat yang begitu besar dari kegiatan PSBM apabila dapat diselenggarakan secara optimal, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) berupaya untuk merevitalisasi pelaksanaan kegiatan PSBM ini. Syarat keberhasilan utama penyelenggaraan PSBM adalah partisipasi rumah tangga. Jika pengelolaan sampah tidak menjadi sebuah kebutuhan tentu akan berdampak pada tingkat partisipasi, sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat adalah langkah awal mendorong timbulnya kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ditempuh dengan cara mengadakan pelatihan keder persampahan dan sosialisasi ke masyarakat. Pembentukan Juru Pemantau Lingkungan (Jumali) diharapakan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi melalui pembinaan dan penyuluhan. Pelaksanaan pelatihan kader persampahan diharapkan akan memunculkan tokoh-tokoh yang menjadi pelopor pengelolaan sampah di wilayahnya, selain itu upaya replikasi sistem melalui media ini akan lebih mudah dilakukan. DKP Kota Denpasar melaksanakan kegiatan bimbingan teknis persampahan yang diikuti oleh beberapa elemen masyarakat (perangkat desa/kelurahan, sekaha teruna, kader lingkungan, dan lain-lain) secara berkesinambungan dan terus menerus. Selain itu terdapat pula kelompok relawan masyarakat yang melaksanakan pelatihan kader persampahan secara mandiri, salah satunya adalah DCG Berlians yang bergandengan dengan beberapa kelompok LSM yang menaruh perhatian serius di bidang persampahan. Kegiatan pelatihan

kegiatan pemberian insentif ini diantaranya deD U T J A L A N : Warga sering tak ngan cara pemberian pedisiplin. ngayak sampah dan peralatan pengompos bagi beberapa bank sampah, pemberian motor angkutan sampah, dan beberapa insentif lainnya kepada kelompok masyarakat. Hal lainnya yang ditempuh, yaitu dengan mendorong peran serta korporasi diluar pemerintah dalam pengelolaan sampah dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR), karena keterbatasan kemampuan finansial maupun SDM pemerintah. Pola CSR yang ditempuh tidak lagi hanya sekedar memberi bantuan dan setelah itu ditinggalkan, karena dapat dipastikan hasilnya tidak akan maksimal. Pola CSR di bidang lingkungan tentunya akan lebih bijak apabila memasukkan unsur strategi edukasi didalamnya, sehingga akan lebih mampu mempengaruhi masyarakat. Hal yang terpenting dari semua itu adalah komitmen, konsistensi, dan kemitraan diantara berbagai pelaku agar tercipta sinergi pelaksanaan PSBM. Ayo warga kota, saatnya beraksi nyata untuk mewujudkan Kota Denpasar yang bersih dan bebas dari sampah melalui PSBM! T U M P U K A N

S A M P A H

DI S U -

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

9


Sebentuk Gerakan Partisipasi Bernama

“Sabha Upadesa” SABHA UPADESA ADALAH SEBUAH WADAH YANG MEMPERTEMUKAN KINERJA BIROKRASI DENGAN POLA GERAK LEMBAGA-LEMBAGA TRADISIONAL. SEBUAH TEROBOSAN CERDAS DALAM MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT GUNA MENJAGA KETAHANAN WILAYAH, PANGAN, DAN EKONOMI. BERIKUT KRONOLOGI PROSES TERBENTUKNYA.

program aksi yang secara kreatif menemukan ulanya adalah sebuah Secara percepatan pembangunan bagi kesejahtermiloka bertopik “Badan aan masyarakat, tanpa sedikit pun tercerabut Usaha Milik Desa” yang dari akar kulturnya. diselenggarakan pada 21Menyusul paparan Walikota tersebut, para 22 Januari 2013. Semipakar memaparkan secara pleno materi-materi loka ini melibatkan para peserta dari lembamengenai tata kelola Lembaga Perkreditan Desa ga-lembaga desa, pakar dan praktisi di berbaKETUA SABHA UPADESA (LPD) dan Pasar Desa berkaitan dengan hugai bidang, tim ahli penyusunan produk huIR I WAYAN MEGA NADA MSI kum adat, sumber daya manusia, kewirausahakum, unsur institusi pemerintahan kota teran dan manajemen keuangan. Selanjutnya sekait, seluruh ketua parum bendesa desa pakraman di Kota mua itu dibahas di masing-masing sidang kelompok. Ada Denpasar; ketua forum kepala desa/lurah Kota Denpasar, empat kelompok yang bersidang, mereka masing-masing ketua BKS LPD Kota Denpasar, dan Ketua Forum Pengelola adalah Kelompok I yang terdiri dari para Kepala Desa/KePasar Desa Kota Denpasar. Acara yang dibuka oleh Bapak Walurahan, Kelompok II beranggotakan para Jero Bendesa selikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra tersebut berKota Denpasar; Kelompok III terdiri dari para kepala dan pelangsung di Gedung Nayakaloka, Kebun Raya, Bedugul, Tabangawas internal LPD, serta Kelompok IV yang terdiri dari para nan. Semiloka tersebut berupaya mencari formulasi terbaik pengelola Pasar Desa di seluruh Kota Denpasar. bagi lembaga-lembaga usaha milik desa agar hasilnya bermaSemua hasil sidang kelompok kembali dipaparkan dalam faat sebesar-besarnya bagi kepentingan warga desa, sekaligus sidang pleno dan lebih lanjut dirumuskan oleh Tim Ahli. Rumencari jalan keluar bagi berbagai permasalahan yang mengmusan hasilnya menyakup delapan poin yang intinya menyhadang eksistensi dan keberlangsungan lembaga-lembaga atakan komitmen untuk meningkatkan wirausaha baru di tersebut. seluruh krama desa adat/pakraman di Kota Denpasar. KoDalam paparan pengarahan sebagai pembicara kunci, mitmen yang kemudian dinamai “Deklarasi Bedugul” tersebut Walikota Denpasar menyampaikan kegelisahannya mengenai ditandatangani oleh Ketua Parum Bendesa Desa Pakraman seeksistensi Desa Adat menghadapi tantangan global dan menaKota Denpasar, Ketua Forum Kepala Desa/Kelurahan se-Kota warkan strategi kebudayaan dalam globalisasi memperkuat Denpasar, Ketua BKS LPD Kota Denpasar, Ketua Forum nilai-nilai tradisi. Inti paparannya adalah bagaimana lembagaPengelola Pasar Desa se-Kota Denpasar. lembaga sosial-ekonomi di pedesaan memanfaatkan kemajuan Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Bedugul, pada 13 Feilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab tantangan bruari 2013 kembali digelar semiloka dengan topik “Penguatperekonomian di desa adat dan kemungkinan-kemungkinan an Kelembagaan dan Basis Komunitas dalam Dinamika FOTO: HUMAS KOTA DENPASAR

W. MEGANADA

M

10 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014


Urban”. Semiloka kali ini bertempat di Hotel Puri Dalem Sanur, Denpasar, membahas sinkronisasi Desa Dinas, Desa Pakraman, dan Subak di Kota Denpasar dari persepektif hukum formal, sistem subak dan sistem desa adat sendiri. Isu terpenting dalam pertemuan ini upaya membuat kesepahaman antara Desa Dinas, Desa Pakraman, dan Subak. Untuk menemukan formula yang terbaik, hasil semiloka tersebut selanjutnya dibahas kembali secara mendalam oleh Tim Ahli pada Selasa, 2 April 2013. Hasilnya dipertajam lagi 24 hari kemudian di dalam Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Pertemuan Enjung Beji Resort, Bedugul, Tabanan. Pembicaraan intensif dalam FGD ini membahas draft Peraturan Walikota (Perwali) Badan Usaha Milik Desa yang menyakup LPD dan Pasar Desa di Kota Denpasar. Sebagai tindak lanjut dalam tataran praktis, guna meningkatkan wawasan para Prajuru Subak di Kota Denpasar pada 6 -7 Nopember 2013 diselenggarakan Bimbingan Teknis bagi mereka dengan materi yang menyangkut masalah-masalah pengairan di aliran Subak, alih fungsi lahan, peranan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Desa Pekraman dalam pelestarian Subak di wilayah masing-masing, penguatan organisasi, peran awig-awig dalam upaya mencegah konflik pesubakan, dan upakara di Pesubakan. Setelah beberapa pertemuan formal maupun informal menyangkut hal ini, pada 29-30 Nopember 2013 kembali digelar lokakarya untuk membentuk sebuah lembaga yang mewadahi Subak, Desa Pakraman, dan Desa Dinas. Acara diawali dengan pemaparan konsep pembentukan lembaga tersebut menyangkut struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, program kerja.

Setelah beberapa siRAZIA MERCON DAN KEMdang kelompok digelar di BANG API: Pendekatan adat mana kelompok pertama yang teduh. membahas tentang struktur, tugas pokok, dan fungsi, dan kelompok kedua membahas program kerja, dan disampaikan kembali dalam sidang Pleno, acara dilanjutkan dengan pembentukan formatur untuk membentuk personalia pengurus wadah baru yang diberi nama Sabha Upadesa Kota Denpasar itu. Setelah terpilih secara mufakat, kepengurusan Sabha Upadesa Kota Denpasar itu dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 188.45/1104/HK/2013. TENTANG SABHA UPADESA Kata “Sabha Upadesa” sendiri berasal dari kata “Sabha” yang berarti pertemuan atau rapat atau musyawarah untuk mencapai mufakat dan “Upadesa” yang berarti petunjuk yang harus diketahui atau harus dipelajari dan dipahami baik oleh perorangan atau komunitas berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan (mental, intelektual, spiritual). Sebagaimana yang telah terpapar dalam kronologi pembentukan di atas, fungsi “Sabha Upadesa” adalah memberdayakan dan menumbuhkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan sendiri maupun di kawasan yang lebih luas. Menghadapi laju perubahan yang demikian derasnya di masa depan, Sabha Upadesa memegang peran yang sangat penting. Pertama, adanya suatu musyawarah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

11



kemajuan pembangunan, akan memunculkan berbagai kreativitas guna menjadikan diri mereka sebagai komunitas yang mandiri. Kedua, dengan kemampuan masyarakat yang terhimpun dalam wadah tersebut dinamika nilai-nilai kebudayaan akan dapat difasilitasi secara baik, bahkan membuka kemungkinan untuk berkembangnya nilai-nilai positif di masyarakat sekaligus menjadi benteng yag kokoh dalam mengelimnasi nilainilai negatif yang mungkin akan mendegradasi sikap mental masyarakat. Ketiga, wadah ini dapat diberdayakan untuk merumuskan turunan-turunan konsep Tri Hita Karana yang bersifat praktis dan aplikatif yang dapat menjadi acuan dalam pembangunan tingkat desa atau kelurahan (Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan), yakni menjabarkan indikator-indikator program yang berkaitan dengan parahyangan, pawongan, dan palemahan. Ketiga, lembaga ini merupakan satu kesatuan konsep yang kait berkait antara Sewaka Dharma, Kotaku Rumahku, dan Sabha Upadesa. Sebuah rangkaian konsep pembangunan berwawasan budaya dalam sebuah keseimbangan menuju keharmonisan masyarakat baik yang bersifat material maupun yang mengarah pada spiritual. KELEMBAGAAN DALAM LINTAS SEKTORAL Sabha Upadesa Kota Denpasar terdiri dari empat kelemba12 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

gaan yang masing-masing memiliki aturan tersendiri MUKA MASYARAKAT SEUdalam menjalankan tugasSAI PENGUKUHAN SABHA tugasnya. Beberapa peratuUPADESA: Pertemuan biroran tersebut antara lain: krasi formal dan langgam Peraturan Pemerintah RI informal. Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan; Peraturan Daerah Provisi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak; Demikian juga dengan Bendega dengan Awig-Awignya. Sedangkan keberadaan keempat lembaga ini adalah untuk bersama-sama memajukan pembangunan di Kota Denpasar khususnya. Merujuk kepada Konsep Sewaka Dharma Kotaku Rumahku - Sabha Upadesa, yang merupakan grand design concept, yang harus dipahami secara filosofis, teoritis, praktis. Mengapa “Sewaka Dharma”? Dalam Tatwa Jnana terdapat ungkapan ”Nihan kayatnakna de sang sewaka dharma” artinya; Inilah (yang patut) diperhatikan oleh seorang pengabdi dharma. Dharma di antaranya dapat berarti: Hukum; kebiasaan; kebajikan; aturan; kebenaran; tugas; keadilan; jiwa. Jadi, kewaWALIKOTA DI ANTARA PE-

FOTO: HUMAS KOTA DENPASAR FOTO: HUMAS KOTA DENPASAR

sama berfungsi menjadi ruang bersama dan ruang SANGKEPAN (RAPAT) DI SUumum (commons space, BAK POH MANIS: Aspirasi public space) dengan kea- lintas lembaga adat dan birodaan berbeda skala. krasi terjembatani oleh Sabha Nah, pada Sabha Upa- Upadesa. desa yang berbentuk fisik terstruktur dan bergerak, dengan didampingi Dewan Pakar, diharapkan untuk dapat mensinkronisasikan semua program yang terbangun pada masing-masing lembaga tersebut dalam rangka pembangunan yang maju dan berkembang serta berkelanjutan.

DEKLARASI BEDUGUL jiban yang dilakukan dalam hidup ini adalah melayani DEMONSTRASI MENGOLAH sang jiwa/roh. MAKANAN TRADISIONAL: Mengapa “kotaku ruSabha upadesa melebur sekat mahku”? Ada satu ungkap- antar wilayah. an menarik dari Snyder, seorang ahli pembangunan kota, yakni “perbedaan antara gedung dan kawasan pemukiman (kota) adalah pada skalanya. Sebuah gedung adalah kota kecil, sebuah kota adalah gedung yang besar”. Kalau diikuti faham ini bahwa perbedaan antara kota dengan rumah adalah dalam bentuk skala. Rumah adalah kota dalam skala kecil dan kota adalah rumah yang besar. Peristiwa ini akan tampak jelas terimplementasi pada saat menunjukan identitas diri, selain menunjuk alamat rumah juga harus mencantumkan alamat kota kita. Dalam tataran budaya dan agama Hindu di Bali, juga antara pempatan Agung (crossroad) dengan halaman rumah yang disebut Natah mempunyai keserupaan, terutama pada saat terjadinya upacara pecaruan sasih. Pada pempatan Agung carunya lebih besar di bandingkan dengan di halaman rumah. Dari sudut pandang fungsional ruang juga dapat dikatakan ada keserupaan sama-

Dengan memanjatkan rasa angayu bagia serta puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami seluruh Bendesa, Pekaseh dan Kades/Lurah se-Kota Denpasar, sebagai peserta Lokakarya bersepakat membentuk Sabha Upadesa Kota Denpasar sebagai forum yang mengemban tugas secara terbatas melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk pemberdayaan Subak, Desa Pakraman, dan Desa Dinas di wilayah Kota Denpasar yang berwawasan Budaya menuju keharmonisan. Bedugul, 30 Nopember 2013 Ketua Parum Desa Pakraman Kota Denpasar Ketua Forum Subak Kota Denpasar Ketua Forum Kepala Desa/Lurah Kota Denpasar Mengetahui: Walikota Denpasar.

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 13


Sabha Upadesa Menyelesaikan Masalah Lintas Lembaga Desa enpasar-Berdasarkan keputusan Walikota Denpasar tentang pembentukan Sabha Upadesa di Kota Denpasar periode tahun 2013-2018. Bertujuan untuk melakukan pendekatan dan pembinaan serta sinkronisasi terhadap keberadaan potensi pemberdayaan Desa

D

Pakraman, Desa Dinas dan Subak yang ada di wilayah Kota Denpasar. Sehingga, terbentuknya Sabha Upadesa sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik dari tingkat Desa/Lurah, Kecamatan dan Kota, dalam membangun Denpasar. Berikut pandangan beberapa tokoh masyarakat:

AA PUTU OKA SUWETJA, SH. M.SI

Bendesa Desa Pakraman Denpasar abha Upadesa sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Denpasar pada khususnya, untuk kehidupan ke depan. Sebab mereka yang ikut terlibat di dalam Sabha Upadesa adalah para Bendesa, Pekaseh, Kepala Desa, Lurah, dan Tokoh Bendega. Yang penting lagi bahwa Sabha Upadesa ini merupakan tindak lanjut dari hasil beberapa Lokakarya Pembentukan Wadah Koordinasi Subak, Desa Pakraman, dan Desa Dinas Kota Denpasar, yang berarti bahwa segala sesuatu mengenai lembaga ini telah diawali dengan proses diskusi dan pembahasan konsep yang mendalam. Tidak hanya itu, dengan terbentuknya Sabha Upadesa ke empat lembaga dapat menyelesaikan masalah dengan berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga FOTO: HUMAS KOTA DENPASAR

S

setiap permasalahan yang terjadi di antara empat lembaga bisa diselesaikan secara rembug-wirasa untuk menempatkan masing-masing lembaga pada tugas pokok dan fungsinya yang tepat. Karena dapat menyelesaikan secara baik masalah yang timbul di dalam empat lembaga, maka secara ekonomi Sabha Upadesa dapat meringankan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak jelas pemanfaatannya. Keamanan, kenyamanan Kota Denpasar dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Tapi, lembaga ini tak bisa berjalan sempurna tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, saya menyarankan agar ke-empat lembaga yang terlibat dalam Sabha Upadesa mensosialisasikan lembaga baru ini kepada masyarakat.

IDA BAGUS BIMA PUTRA, SE

eberadaan Sabha Upadesa di Kota Denpasar sangat penting, karena dapat menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, bahkan Provinsi Bali. Sabha Upadesa akan lentur dalam menjawab tantangan zaman, karena terdapat beberapa unsur terkait seperti Kepala Desa, Lurah, Bendesa,

K

14 Sewaka Dhrama

Februari 2014

Pekaseh, Bendega, dengan Dinas. Jika ada masalah antar desa, segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat Sabha Upadesa.

DENPASAR MAS KOTA FOTO: HU

Kepala Desa Kesiman Kertalangu

Di situ akan dicarikan jalan keluarnya secara koordinasi dari permasalahan yang ada dengan melibatkan semua komponen, sehingga keputusan diambil secara kesepakatan bersama. Pembangunan desa yang belum telaksana dapat dirapatkan bahas melalui Sabha Upadesa. Jika tidak ada kesepakatan, akan terus dicarikan jalan keluarnya. Sehingga dalam rapat Sabha Upadesa bisa terlihat prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda. I WAYAN LANDEP

I MADE MUNDRA

Kepala Dusun Sumila Jati, Pemecutan Kaja

Ketua Pesikian Pecalang Kota Denpasar

agi kami apapun bentuk wadah untuk membangun keterpaduan atau koordinasi yang terpenting adalah kerja nyata yang sungguh-sungguh dalam menyejahterakan masyarakat. dalam hal ini saya kami sangat menghargai perhatian Bapak Walikota Denpasar terhadap masalah-masalah yang ada di desa seperti kebersihan lingkungan, keamanan dan lein sebagainya. Kami di Dusun Sumilajati sangat mendukung program-program yang diluncurkan Bapak Walikota melalui kerja nyata. Di dusun kami masalah sekaa kesenian dan masalah bebantenan merupakan isu penting saat ini. Melalui Sabha Upadesa ini kami berharap keinginan kami untuk melestarikan kebudayaan Bali setidaknya dalam bentuk yang kami sampaikan tadi dapat difasilitasi. Hal ini kami sampaikan karena kami mengetahui Bapak Walikota sangat peduli terhadap pelestarian dan pengembangan budaya. Dalam hal lain, Sabha Upadesa dapat menjadi lembaga koordinasi untuk mengendalikan masalah kependudukan. Hal ini mengingat semakin gencarnya penduduk pendatang membanjiri kawasan-kawasan tertentu tanpa melalui prosedur yang benar. Kami sama sekali tidak anti penduduk pendatang, tapi kalau mereka datang dan bermukim secara liar hal tersebut sangat potensial menimbulkan gesekan-gesekan di masyarakat, rawan kriminalitas, dan membuka peluang bagi bersembunyinya jaringan oknum-oknum yang menginginkan adaya ketidaktentraman dalam masyarakat kita.

abha Upadesa kedepannya mempunyai peran yang sangat strategis terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa terutama dalam bidang keamanan. Karena apapun yang dibangun di tingkat desa atau banjar terutama pembangunan fisik, kepala desa/lurah, pekaseh dan bendega yang ada di tingkat banjar atau desa tersebut pasti tahu. Hal inilah secara koordinasi disampaikan kepada instansi pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat diketahui apa yang dibangun, untuk apa, dan sebagainya, sehingga semuanya dapat segera diketahui dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Sebagaimana yang telah terjadi pada Pasikian Pecalang yang membangun jaringan antar-pecalang di seluruh desa di Kota Denpasar, komunikasi melalui jaringan radio atau perangkat elektronik lainnya dapat digunakan pada Sabha Upadesa. Memang itu bukan hal yang utama, tapi setidaknya dapat membantu berkomunikasi dan berkordinasi secara cepat dalam menjalankan tugas-tugas. Ke depan, kami berharap Sabha Upadesa dengan sinergitasnya yang baik ini akan betul-betul mampu mengajegkan dan menyelamatkan Bali dari rongrongan kekuatan dan pengaruh-pengaruh negatif dari mana pun asalnya.

S


DENPASAR

B

FOTO: HU MAS KOTA

Dari sisi lain, Sabha Upadesa bermanfaat dalam mengontrol pemberian ijin pembangunan atau usaha yang berpotensi mengganggu lingkungan seperti penjualan mercon atau kembang api, pendirian kafe, dan sebagainya. Juga bermanfaat terhadap penataan lingkungan seperti halnya proses pembuatan patung “Makendang” di Kesiman yang dibuat berdasarkan hasil keputusan rapat dengan berbagai komponen masyarakat.

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 15


Pendekatan Kearifan Lokal, Tata Kawasan Br. Gemeh enpasar sebagai Kota Metro dengan mobilisasi penduduk yang sangat tinggi berdampak pada berbagai permasalahan diantaranya keamanan, kebersihan dan ketertiban. Berbagai permasalahan ini dibutuhkan sentuhan kreatif lewat program inovatif dengan memadukan kearifan lokal sehingga mampu menyatukan perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar saja namun juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh aparat terbawah dari kelian adat, dinas, desa, hingga tingkat kecamatan sehingga mampu menata kawasan setempat dari permasalahan kebersihan lingkungan hingga keamanan dan ketertiban. Seperti yang dilakukan Banjar Gemeh, lewat sentuhan program inovatif dengan memadukan kearifan lokal masyarakat Banjar Gemeh, lewat komando kelian Adat setempat mampu mewujudkan penataan lingkungan setempat yang bersih dari pemasangan atribut parpol maupun baliho ormas. “Penataan kawasan Banjar Gemeh yang bersih dari berbagai atribut membutuhkan pendekatan emosial dengan memadukan kearifan lokal yang ada, seperti adanya kepercayaan masyarakat dengan keberadaan “sesuhunan” di pura banjar,” ujar Kelian Adat Banjar Gemeh Dr. Nyoman Suartha, SE, SH, M.Si saat ditemui di Kampus Ngurah Rai Denpasar, Senin (17/2). Lebih lanjut dikatakan dalam menangani permasalahan ini merupakan suatu tantangan, mengingat saat ini perkembangan teknologi begitu pesat yang berdampak pada perubahan perilaku masyarakat terutama di kalangan generasi muda banjar yakni Sekaa Teruna. Jika tidak dilakukan sentuhan yang kreatif lewat kearifan lokal menurut Wakil Rektor I Universitas Ngurah Rai ini dapat membawa dampak pada perpecahan yang tentunya akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Disamping itu dari segi penataan lingkungan kota terlihat kotor dan kumuh, akibat dari banyaknya pemasangan berbagai atribut baik parpol maupun ormas. Mengingat Banjar Adat merupakan benteng pelestari16 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

FOTO: BP/ARA

D

an budaya dibutuhkan SPANDUK LARANGAN ATRIPerareman banjar daBUT PARPOL DI BANJAR GElam mewujudkan lingMEH: Melarang dengan santun. kungan yang aman, dan tertib, serta hal ini harus terus di sosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya langkah – langkah ini telah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan kearifan lokal yang ada di banjar Gemeh. Di samping itu menciptakan rasa kekeluargaan dan berani “tuyuh” menjadi moto bersama warga masyarakat dalam mewujudkan kawasan setempat bebas atribut Parpol dan Organisasi Masyarakat. “Kami juga langsung bertemu dan bertatap muka dengan para tokoh masyarakat yang nantinya dapat secara bersama-sama mewujudkan kawasan Banjar Gemeh yang bersih, aman, dan tertib,” ujar Dr. Nyoman Suartha. Sementara Ketua Sabha Upadesa Kota Denpasar Ir. Wayan Meganada mengatakan dalam mewujdukan lingkugan desa yang bersih, aman, dan tertib harus dimulai dari masing-masing warga banjar. Apa yang telah dilakukan Banjar Gemeh diharapkan dapat memberikan vibrasi kepada banjar Banjar yang lain, sehingga dapat mewujudkan hal yang serupa dimasing-masing bajar. Terlebih lagi pendekatan yang dilakukan Banjar Gemeh dalam menata kawasannya bebas dari atribut menggunakan pendekatan emosional dengan memadukan kearifan lokal yang ada. Hal ini juga tidak terlepas dari Tri Hita Karana yakni palemahan, pawongan dan prahyangan yang membingkai kehidupan sosial masyarakat di Bali.


PERTEMUAN DENGAN TOKOH MASYARAKAT DI KESIMAN: Menggerakkan partispasi dari bawah.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Melalui Musrenbangdes OTONOMI DAERAH MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN DAERAHNYA SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT SETEMPAT. INI MELAHIRKAN POLA PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MELALUI MUSYAWARAH DARI TINGKAT BANJAR, DESA, KECAMATAN, DAN KOTA. SEPERTI APA?

I GUSTI WAYAN MURJANA YASA

erencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya, bukan saja sebagai obyek, tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Pende-

P

katan yang dikembangkan dalam perencanaan adalah perencanaan dari bawah. Perencanan semacam ini bertujuan mewujudkan pembangunan yang didasarkan pada kenyataan riil, harapan, dan kebutuhan masyarakat. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 17


salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Pelaksanaan perencanaan partisipatif juga diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis implementasi perencanaan pembangunan partisipatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunanm pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 2 (2) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam paradigma good governance, tiga golongan pemangku kepentingan yang merupakan pilar penunjang pembangunan di daerah yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Pembangunan yang berhasil dan berkesinambungan akan terwujud apabila diantara ketiga komponen pembangunan tersebut mau dan mampu bekerjasama secara harmonis. Kerjasama yang harmonis akan terwujud ketika azas 18 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

tranparan, responsif, efisien, efektif, akuntMenyerap aspirasi masyarakat abel, partisipatif, teruhingga ke lapisan bawah. kur, berkeadilan dan berkelanjutan diterapkan secara konsisten sebagaimana disebutkan dala pasal 3 PP Noor 8 tahun 2008. Melalui pembangunan partisipatif diharapkan terjadi perubahan pola pikir masyarakat, bahwa mereka telah membantu membuat perbaikan dan membantu memperbaiki kehidupan masyarakat melalui partisipasi dalam pembangunan. Selain itu diharapkan dapat terbangun hubungan sosial yang semakin kuat, meningkatnya kepercayaan diri baik individu maupun kelompok dalam masyarakat. Beberapa ahli menyebut, partisipasi masyarakat yang substansial dalam pengambilan keputusan telah terbukti sangat berarti dalam menunjukkan demorasi partisipatif, efektivitas dari proses perencanaan dan kualitas dari rencana yang dihasilkan, dan meningkatkan kualitas dan validasi dari pengambilan keputusan dari pengabilan keputusan politik. SUASANA MUSRENBANGDES:


MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PARTISIPASI oleh pemerintah desa/kelurahan, aparat desa/kelurahan Musyawarah Perencaaan Pembangunan Desa (Musrenbelum mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk bangdes) merupakan salah satu sarana peningkatan partisimelaksanakan proses perencanaan partisipatif sesuai denpasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan dilakgan metode ilmiah yang standar dan sudah diakui keefeksanakannya Musrenbangdes adalah menampung dan tifannya, belum adanya pendamping atau fasilitator menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperdesa/kelurahan yang mampu dan kompeten untuk melakoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahsanakan perencanaan partisipatif, dan rendahnya akonya, menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibimadasi terhadap hasil musrenbangdes dalam perencanaan ayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD kecamatan dan renja SKPD untuk didanai dan dilakmaupun sumber pendanaan lainnya, dan menetapkan prisanakan juga menjadi pemicu kurangnya partisipasi oritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada masyarakat dalam musrenbangdes. musrenbang kecamatan. TANTANGAN KE DEPAN Keluaran yang diharapkan dari kegiatan musrenProses perencanaan partisipatif merupakan wahana bangdes adalah adanya daftar priortas kegiatan yang akan pengembangan dan peningkatan efektivitas partisipasi dilaksanakan seniri oleh desa/kelurahan yang bersangkumasyarakat (termasuk swasta) dalam pembangunan. Guna tan; daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selain menAlokasi Dana Desa, baik secara swadaya maupun melalui gacu pada visi pembangunan, juga perlu didukung oleh pendanaan lainnya; daftar priorotas kegiatan yang akan para ahli. Perencanaan yang dihasilkan juga harus berdiusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD dasarkan pada kondisi dan potensi wilayah yang dibantu Kota dan APBD Provinsi; dan daftar nama aggita delegasi dimantapkan oleh para ahli. yang akan membahas hasil musrenbang desa/kelurahan Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pada forum Musrenbang Kecamatan. partisipatif melalui musrenbangdes, selain mengacu paSebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif, musrenbangdes diikuti oleh komponen masyarakat (individu/keDalam realisasinya, meskipun ‘event musrenbangdes’ lompok) yang berada di desa/kemerupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun, lurahan, seperti Kapala Dusunnamun kenyataannya, masih relatif sedikit usulan dari /Lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pembermusrenbangdes dapat diakomodir dalam APBD. Hal ini dayaan Masyarakat (LPM), Benmenunjukkan masih relatif rendahnya kualitas musrendesa Adat, Pekaseh, Bendega, Kebangdes sebagai wahana pengembangan perencanaan lompok perempuan, Sekaa Teruberkualitas di tingkat pemerintahan paling bawah. na, Organisasi Masyarakat, Pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, dan lainnya. Berda visi pembangunan, beberapa hal yang perlu memperbagai unsur tersebut secara partisipatif bersama-sama oleh perhatian adalah tersedianya aparat desa/kelurahan berpartisipsi dalam pengambilan keputusan. yang memiliki kompetensi, adanya fasilitator, tersediDalam realisasinya, meskipun ‘event musrenbangdes’ anya data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun, penyusunan perencanaan, dan juga penetapan delegasi namun kenyataannya, masih relatif sedikit usulan dari musrenbang yang didasarkan atas musyawarah, bukan musrenbangdes dapat diakomodir dalam APBD. Hal ini penunjukan, pembekalan terhadap tim delegasi terkait menunjukkan masih relatif rendahnya kualitas musrendengan presentasi dan negosiasi juga perlu, bahwa usubangdes sebagai wahana pengembangan perencanaan berlan yang disampaikan memang benar-benar sesuai kebukualitas di tingkat pemerintahan paling bawah. tuhan masyarakat dan potensi wilayah. Kualitas suatu Beberapa studi menunjukkan, rendahnya kualitas musrencana yang dihasilkan juga sangat ditentukan oleh renbangdes terutama disebabkan beberapa hal, diantaranya kualitas data dan informasi serta proses-proses yang adalah persyaratan dan proses musrenbangdes sebagai wadigunakan dalam memperoleh data dan informasi yang hana pelaksanaan proses perencanaan partisipatif di dibutuhkan. tingkat desa/kelurahan belum dilaksanakan sepenuhnya Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 19

K

O

L

O

M

Kayuh Sepeda ke Hulu Kota eorang peserta dari negara tetangga Malaysia tak kuasa menyembunyikan kekagetannya menyaksikan gegas para pesepeda ke garis start Psyclo 100K di seputaran Renon, Denpasar. Ia pun berdecak kagum saat mengetahui Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra hadir di tengah kerumunan puluhan pesepeda; menyalami dan bercengkerama dengan para peserta sembari bersiap melepas peleton. Di pagi yang cerah itu, Psyclo 100K, jelajah sepeda jarak jauh yang dikhususkan bagi sepeda gigi tetap (fixed gear) kembali diadakan untuk kedua kalinya. Setelah kesuksesannya di tahun 2012 menyusuri skena urban Denpasar, hijau perbukitan Gianyar, panorama budaya tradisi Klungkung dan pesisir pantai berkilau dan samudera biru di garis finish Virgin Beach Karangasem, rute Psyclo 100K 2013 sama menantangnya; melintasi pedesaan di utara kota Denpasar menapaki desa internasional Ubud, Gianyar, lanjut melintasi keagungan Pura Taman Ayun, menembus aura kosmopolitan Canggu sebelum diakhiri dengan pendakian panjang mencapai Pantai Sawangan, Nusa Dua, Badung. Kesertaan puluhan pesepeda dari berbagai kota di Indonesia dan negara asing termasuk Singapura, Malaysia, Finlandia dan Australia menjadi catatan penting tentang budaya bersepeda, khususnya subkultur fixed gear di Bali dan Indonesia, setara dengan perkembangannya di skena global. Walikota Denpasar, yang juga getol bersepeda, mengatakan bahwa jelajah sepeda seperti ini mesti didukung dan dilakoni secara berkelanjutan sebagai bukti nyata pergerakan industri kreatif bernafaskan sport-adventure dan sebagai aktivitas unggulan pengalaman turisme kreatif di Denpasar. “Sedari dulu, keterbukaan Denpasar dengan dimensi alam, budaya dan aktivitas urban yang beragam adalah stimulus untuk menghadirkan even-even internasional di kota kita. Mari bersama-sama tingkatkan sinergi dan partisipasi lintas komunitas, swasta dan pemerintah,” ungkapnya saat akan melepas para pesepeda. Masih lekat di benak, bagaimana sepanjang dekade 1980an, Denpasar disesaki beragam grup anak-remaja yang masing-masing disatukan gelora “pemberontakan” dan kayuh sepeda.

Bagai koboi dengan kuda andalannya, pemuda-pemudi Denpasar bergerombol menyusuri lengang jalanan, beratraksi, membarakan gairah komunal dengan kombinasi warna rangka sepeda yang khas petanda indentitas kelompoknya; hitam merah BCC, kuning merah GAS, hitam biru Radikal, putih kuning Lapendoz, hitam oranye Batry dan lain-lain. Sekumpulan para muda mencari dan mengedepankan banalnya jati diri, dengan riang mengarungi laju perkembangan kota. Kemudian, rada jauh di depan, kelebat

20 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014


S

kilat para atlit dari berbagai komunitas balap sepeda semacam Gajah Merapi Club yang legendaris, “mengakselerasi” Denpasar untuk melaju stabil dalam kayuhan sepeda generasi mudanya. Walau sempat meredup dengan deru grup motor, tradisi bersepeda kembali menyeruak beberapa tahun belakangan ini. Car Free Day Renon setiap Minggu pagi, mengularnya lajur sepeda di kota dan hadirnya berbagai komunitas pesepeda dalam naungan SAMAS (Sekretariat Bersama Sepeda) menegaskan kegairahan publik akan Denpasar yang bersahaja, komunal dan bercucur peluh. Aktivitas fisikal layaknya bersepeda adalah petanda ketangguhan yang melengkapi karakter masyarakat Denpasar yang terbuka, cerdas, peduli dan jujur. Di Denpasar, bersepeda sudah menjadi sebuah lifestyle yang fit, fun, dan fashionable. Dari sepeda onthel yang klasik sampai road bike berikut kekinian teknologinya, ruas jalanan

Denpasar yang mulus setia digerus roda sepeda. morning glory; berkah Dari catatan SAMAS, di Denpasar saja terdapat lebih pagi. Demikian pula dari 57 komunitas sepeda yang aktif dengan berbagai menu bagi mereka yang gigih, bersepeda dari morning ride, sunset ride, night ride, long disDenpasar menuju Ubud tance ride, downhill ride, trick, culinary ride, criterium race, (Gianyar), Tanah Lot alley cat race dan tentunya “gowes cantik CFD” setiap pekan. (Tabanan), Water Blow Rasanya tak mustahil menjadikan Denpasar sebagai (Nusa Dua) atau megicycling capital of Bali, seperti halnya Amsterdam sebagai the bung di Karangasem pucycling capital of the world. Di sini, sinergi antara pemerintah lang pergi pun tak menMARLOWE BANDEM* dengan publik pun nyata, partisipasi marak, fasilitas banyak, guras seluruh energi. regulasi ada; namun yang membedakannya dengan AmsterHUT Kota Denpasar yang akan datang adalah momendam adalah penegasan hak jalan bagi pesepeda yang dikenal tum tepat bagi Denpasar untuk bersepeda sebagai salah satu sebagai the right of the way. aktivitas merayakan kekinian kota. Secara sederhana namun tegas, pemerintah setempat Hari Jumat, 28 Februari 2014, sehari setelah hari jadi mengharuskan pengguna sarana publik, dalam hal ini jalan, Kota, hadir tepat pada hari Jumat terakhir bulan Februari. diprioritaskan bagi pesepeda. Wacana pelebaran ruas sepeda Bagi masyarakat pesepeda dunia, hari Jumat terakhir dalam di Denpasar tentu akan mubazir, bilamana komitmen serusetiap bulannya adalah hari sakral untuk melakoni Critical pa tidak dijalankan. Makin banyak pesepeda di jalan, makin Mass, dimana pada petang harinya - tanpa memusingkan menguntungkan bagi semua. jenis sepeda dan umumnya sambil Rasanya tak mustahil men- mengenakan kostum-kostum unik Bersepeda bisa menjadi solusi jadikan Denpasar sebagai cycling - para pesepeda dalam jumlah meringankan Denpasar dari capital of Bali, seperti halnya besar turun ke jalan bersepeda kemacetan lalu-lintas dan polusi. Amsterdam sebagai the cycling bersama-sama ke hulu dan pusat Tak sulit rasanya melintasi pelosok capital of the world. kota Denpasar dari hulu ke hilir kota. dalam waktu yang singkat. KamDengan slogan “For once we panye bike to work dan bike to school pun bergulir kian manare the traffic”, Critical Mass adalah medan kesadaran akan tap. Car Free Day Renon pun sudah ditiru dan diterapkan di nikmatnya bersepeda dan ajakan bagi semua pengguna jalan beberapa kabupaten lainnya di Bali. untuk saling berbagi ruas dan saling memperhatikan satu Dari pengalaman, bersepeda di Denpasar dari A ke B sama lain. adalah lebih efektif dan efisien dibanding berkendaraan denKolaborasi komunitas pesepeda gigi tetap Psyclo dan gan mobil dan motor. Bayangkan padatnya kota Denpasar SAMAS Denpasar di bulan Februari 2012 mengawali yang selalu sesak kendaraan bermotor di saat jam produktif kehadiran Critical Mass di Bali, yang diadakan secara dan bubaran kantor dan sekolah. Hanya pesepeda yang serentak di 26 kota di seluruh Indonesia. Ini adalah tawaran mudah meloloskan dirinya dari jebakan macet itu. Di menarik bagi para pimpinan kota untuk meluangkan wakJakarta, jasa kurir bersepeda (messenger bike) telah menjadi tunya bersepeda, nglawang dan magebag bersama komunitas solusi pengantaran dokumen dan paket penting ditengah dan publik, melihat keniscayaan masa kini Denpasar dari carut-marut kemacaten ibukota. dekat. Denpasar, the heart of Bali, pun menawarkan jelajah Walau ungkapan bahwa bersepeda mendekatkan diri sepeda yang menarik. Lanskapnya datar, simpel dan menadengan alam itu tak keliru, esensi bersepeda dalam lingkup warkan pengalaman desa dalam kota dan kota dalam desa sebuah komunitas adalah kenyataan untuk memilih; memilyang unik. ih memimpin di depan dan meninggalkan peleton atau Tikum (titik kumpul) populer adalah Monumen Bajra memilih tertinggal dan mengejar peleton dari belakang. Di Sandhi Renon dan sekitar Patung Catur Muka. Dari katengah buru nafas, pesepeda tak pernah sendiri. Sama halnya wasan tersebut, opsi rute menjelajah Denpasar terbuka lebar. dengan Denpasar. Serangan, Sanur, Penatih, Ubung dan Benoa hanya belasan Dirgayusa ke-226, mari kayuh masa depan Denpasar kilometer. dengan kuat. *Marlowe Bandem adalah anggota Psyclo, komunitas pesepeda Bagi mereka yang menyempatkan bersepeda pagi hari, gigi tetap terbesar dan teraktif di Bali, bermarkas di Denpasar. finish point kuliner Men Weti di Pantai Segara, Sanur adalah Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 21

K O T A

P U S A K A

Usia 226 Tahun Kukuhkan Posisi Denpasar Sebagai

Kota Pusaka DINAMIKA PEMBANGUNAN DI DENPASAR SUDAH DIJEJAK SETIDAKNYA SEJAK DITEMUKANNYA PRASASTI BELANJONG-SANUR, LALU BERLANJUT PADA ERA KERAJAAN YAITU SAAT RAJA PURI KESIMAN MENJALIN KERJASAMA DENGAN TUAN LANGE,PERISTIWA TRAGIC PERANG PUPUTAN BADUNG, HINGGA PEMBANGUNAN BALI BEACH HOTEL DI SANUR. BAGI KOTA DENPASAR BERBAGAI LAPISAN PERUBAHAN ITU TERPETAKAN SEJAK 226 TAHUN LALU. CATATAN-CATATAN TERSEBUT MENGUATKAN POSISINYA SEBAGAI KOTA PUSAKA…

enurut Piagam Pelestarian dan Pengelolaan Pusaka Indonesia, pengertian pusaka meliputi Pusaka Alam, Pusaka Budaya, dan Pusaka Saujana. Pusaka Alam, yaitu bentukan alam yang istimewa. Pusaka Budaya meliputi hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang istimewa dari berbagai suku bangsa sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Pusaka budaya ini menyakup pusaka berwujud (tangible) dan pusaka tidak berwujud (intangible). Sedangkan Pusaka Saujana merupakan gabungan antara Pusaka Alam dan Pusaka Budaya dalam kesatuan ruang dan waktu. Lalu bagaimana dengan Kota Pusaka? Sebuah kota dinyatakan sebagai Kota Pusaka mula-mula apabila kota tersebut memiliki kekentalan sejarah yang bernilai. Selanjutnya, apakah kota tersebut memiliki pusaka alam, pusaka budaya, serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh sebagai aset pusaka dalam kota atau bagian dari kota tersebut yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif. Dalam kaitan tersebut, dalam pengembangannya ada tiga aspek penting yang masing-masing saling berkait dan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Aspek pertama adalah asset. Dalam hal ini pengembangan aset pusaka difokuskan pada upaya identifikasi aset-aset potensial yang memenuhi kriteria Outstanding Indonesian Value (OIV) dan Outstanding Universal Value (OUV) sehingga layak dikembangkan sebagai aset pusaka. Aspek ke-dua adalah pengelolaan berkelanjutan. Hal ini menyangkut komitmen pengelolaan aset pusaka yang diawali dengan menyusun peraturan dan pedoman pengelolaan, lelu membangun institusi pengelola baik formal maupun non formal, dan disertai dengan dukungan pendanaan berkelanjutan.

M

22 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014


PUTU RUMAWAN SALAIN

Aspek terakhir adalah kemanfaatan. Dalam hal ini, pengembangan aset pusaka harus memberikan manfaat bagi kota dan masyarakatnya. Tentang manfaat pengembangan kota pusaka secara umum antara lain (1) terciptanya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; (2) adanya pertumbuhan ekonomi nasional, regional, dan kawasan, serta (3)terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat (lihat gambar). DENPASAR MENYONGSONG KOTA PUSAKA Dari ke tiga aspek tersebut Kota Denpasar yang saat ini genap berusia 226 tahun, menyimpan aset warisan pusaka kota yang sangat kaya. Warisan pusak budaya tersebut tersebar di seluruh wilayah kota dengan keragaman lapisan zaman. Dari sisi aset kuantitas dan kualitas cukup dapat dibanggakan. Dari sisi benefit, beberapa asset-aset pusaka budaya tersebut sudah memberikan memberi kemanfaatan bagi masyarakat sekitar. Hanya saja, dari sisi pengelolaan berkelanjutan, assetaset tersebut belum dilindungi dengan peraturan dan institusi khusus untuk itu.

Tebaran pusaka berwujud sebagai aset utama di Kota Denpasar antara lain Pura Maospahit, Puri Jero Kuta, Puri Pemecutan, Puri Satria, Puri Kesiman, Kawasan Catus Pata, Pecinan sepanjang Jalan Gajah Mada, Museum Bali, Bali Hotel, Perkampungan Muslim di Desa Kepaon dan Serangan, dan banyak lagi. Deretan asset tersebut belum termasuk temuan-temuan arkeologi di Pura Belanjong, Pura Ayun, Pura Dalem Sukun, Pura Desa Peguyangan, yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Semua aset fisik pusaka kota tersebut secara lengkap telah dipublikasikan dalam tiga buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu “Penelusuran Sejarah Kota Denpasar”, “Pusaka Budaya Kota Denpasar”, dan “Kebudayaan Unggul Inventori Unsur Unggulan Sebagai Basis Kota Denpasar Kreatif”. Mengacu kepada pandangan Antropolog I Wayan Geriya, aset budaya fisik di Kota Denpasar setidaknya terkonfigurasi dalam delapan nilai yaitu spiritual, unicum, estetika, sains, ekonomi, kebersamaan, keserasian, dan multikultural. Konfigurasi ini semakin kokoh jika ditambahi dua nilai lagi yaitu jatidiri dan keberlanjutan. Kesepuluh nilai tersebut dapat mendukung OIV dan OUV sehingga layak untuk dikembangkan sebagai aset pusaka yang pada gilirannya sekaligus menjadikan Denpasar sebagai Kota Pusaka Nasional dan Kota Pusaka Internasional. Artinya, bagian dari studi maupun proyek penataan fisik di kawasan Z Zone (Puri Pemecutan-Catus Pata- Puri Satria), Kawasan Jalan Patimura “Banjar Taensiat” – Jalan Supratman “Puri Kertalangu” merupakan serpihan kecil dari kerja besar cetak biru Kota Denpasar sebagai Kota Pusaka. Untuk kepentingan tersebut diperlukan Master Plan Kota Pusaka Denpasar disertai dengan aturan pengelolaannya. MELINDUNGI ASET PUSAKA Perubahan adalah sesuatu yang pasti berlangsung di dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang luput dari perubahan. Sebagian perubahan diakibatkan oleh ritme alam sendiri (iklim), sebagian lagi akibat rekayasa manusia sendiri. Kota Denpasar tentu bukan merupakan perkecualian. Selama 226 tahun sangat banyak perubahan yang terjadi padanya. Sebagian dari perubahan itu teraa mengkhawatirkan karena berpotensi menghilangkan nilai-nilai yang telah tertancap selama berabad-abad. Satu contoh yang paling nyata adalah terancam punahnya tradisi subak dan kehidupan agraris akibat pesatnya peralihan fungsi lahan untuk pemukiman dan fungsi ekonomi lainnya. Seperangkat warisan budaya yang menyertai tradisi subak pun terancam punah semisal ketungan, jineng, ani-ani, dan lain sebagainya. Akibat perubahan yang terjadi, selain subak yang terancam

punah, beberapa aset warisan fisik kota pusaka yang hilang adalah wajah kota, elemen-elemen arsitektur, ornamen, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Hal di atas ditandai dengan hilangnya bangunan-bangunan lama dan bersejarah seperti gedung kantor pos, kantor gubernur, kantor PU, kantor CPM, bangunan eks kantor Garuda di Jalan Sugianyar, rumah tinggal Ida Bagus Rurus, dan lain sebagainya. Termasuk hilangnya Subak Renon akibat sebagian lahannya dialihfungsikan sebagai pusat pemerintahan provinsi Bali yang di kemudian hari mempengaruhi peralihan fungsi lahan di kawasan sekitarnnya. Diperlukan berbagai aturan yang berhubungan dengan konservasi warisan kota, baik Pusaka Alam, Pusaka Budaya, maupun Pusaka Saujana yang menata, melindungi, serta memberi nilai manfaat secara ekonomi agar maksud mulia untuk melestarikan pusaka kota tidak berbenturan dengan kepentingan lainnya. Di samping itu aturan diperlukan pula diperlukan kelembagaan baru yang khusus menangani urusan pusaka kota. Lembaga tersebut dapat saja diberi nama Dewan Pusaka Kota yang terdiri dari akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Aturan dan kelembagaan dipandang sebagai jawaban atas lemahnya aspek pengelolaan berkelanjutan. Namun kekhawatiran terhadap kepunahan berbagai aset Pusaka Alam, Pusaka, Budaya, dan Pusaka Saujana di Kota Denpasar akibat pesatnya pembangunan masih menyisakan optimisme asalkan delapan kunci pengendalian perubahan benar-benar dipahami dan diterapkan. Ke-delapan kunci tersebut adalah (1) visi Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, (2) Prospek Kota Pusaka sebagai sumber perekonomian, (3) Denpasar sebagai bagian Jaringan Kota Pusaka, (4) penghormatan pada sejarah, (5) Pusaka sebagai Sarana Pendidikan, (6) Pusaka sebagai Living Monument, (7) Pusaka sebagai bagian dari agenda City Tour, dan (8) Kota Pusaka sebagai tujuan Pariwisata abad 21. Ke delapan kunci tersebut menjadi semakin kuat setelah Kota Denpasar diakui sebagai Kota Pusaka oleh UNESCO. Denpasar adalah kota kedu-dua setelah Solo mendapatkan pengakuan tersebut. Muaranya, perbaikan di masa depan berpangkal pada penyusunan Rencana Induk atau Master Plan Kota Pusaka bagi Kota Denpasar. Agar tertata baik, sinergi membangun kota pusaka dapat dilakukan dengan selalu menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan Kementrian Pekerjaan Umum yang memiliki Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), Kementrian Pendidikan, serta Kementrian Parekraf. Kepada masyarakat khususnya pemilik aset pusaka penting untuk dipikirkan insentif dan disinsentifnya bagi “pengorbanan” mereka melepas aset miliknya menjadi aset Kota. Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 23

P U S A K A B U D AYA

Gandrung Tak Lagi Murung

ari Gandrung, salah satu jenis kesenian tari yang mulai langka di Bali. Oleh Pemerintah Kota Denpasar, tari ini kini mulai dihidupkan kembali setelah sempat redup selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tarian ini kini masih tersisa di Pura Dalem Tembau Kelod; Pura Majapahit Munang -maning; Pura Dalem Suwung Batan Kendal; dan Pura Delem Ketapean Kelod. Tari Gandrung biasanya dibawakan oleh lima penari pria yang mengenakan busana wanita dan dengan karakter yang benar-benar menyerupai wanita. Instrumen pengiringnya adalah tingklik atau rindik yakni instrumen gamelan yang terbuat dari bambu yang juga biasa digunakan untuk mengiringi tari joged. Pada masa-masa awalnya, para penari yang membawakan tari Gandrung menari dalam keadaan trance. Saat menari mereka seperti dituntun oleh kekuatan di luar dirinya. Jadi mereka bergerak di luar kesadarannya sendiri. Bahkan, kerap kali, tidak hanya penarinya yang mengalami trance, penonton yang didaulat untuk mengibing pun ikut trance. Mengenai asal-usul tari Gandrung ini, beberapa sumber mengatakan bahwa tari tersebut sudah muncul di Bali sejak

T

24 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

masa pemerintahan I Dewa Agung Anom yang bergelar I Dewa Agung Mantuk Ring Petemon di Sukawati, abad XVIII atau tahun 1800 Masehi. Pada era tersebut tarian Gandrung dipentaskan untuk menghibur raja yang biasanya beristri banyak. Konon, dengan menonton Tari Gandrung, sang raja akan tergugah hatinya agar bisa membagi cinta kasihnya kepada semua istrinya. Gandrung juga dipertunjukkan untuk tujuan memperoleh kekuatan magis. Di Denpasar Tari Gandrung diperkirakan sudah ada pada akhir abad ke-19. Di Banjar Ketapian Kelod, misalnya, tari tersebut diperkirakan sudah dikenal masyarakat setempat sejak tahun 1896. Generasi pertama (1896) dimotori oleh Pekak Kerta dan Pan Regeg, Generasi kedua (1925) dimotori oleh I Regeg, I Urip, dan Pan Kerta; Generasi ketiga (1935) dimotori oleh I Made Kerta, I Wayan Regug, dan I Nyoman Sarin; Generasi keempat (1946) digerakkan oleh Ni Liah, Ni Rasmin, Ni Rasmon, dan Ni Seken, kemudian Generasi kelima (1972) ditulangpunggungi oleh Ni Dani, Wayan Sudani, Ni Made Waru, dan Ni Nyoman Narti. Ketika Gandrung mulai muncul di Ketapian, pementasannya lebih ditujukan pada hiburan di kalangan keraton. Bentuknya hanya berupa tarian tunggal oleh penari laki-laki.

PUSAKA BUDAYA

nguasai, ia pun didaulat untuk menggantikan penari gandrung generasi sebelumnya yang sudah renta. Penari generasi sebelumnya yang masih diingat Manda bernama Nyoman Cekog. Setelah generasi Ketut Manda, pemilihan penari sudah mulai melonggar. Kini tidak lagi harus laki-laki, perempuan pun diperbolehkan menarian tarian ini di Pura Majapahit Munang Maning, asal penari-penari tersebut kasudi (dipilih) oleh Pemangku Pura. Hal itu mulai berlaku sekitar tahun 1946. Keterangan serupa disampaikan oleh I Ketut Godra, tukang ugal (penabuh utama) gamelan Gandrung di Banjar Munang Maning sejak 1946. Menurut Godra, karena gending tetabuhan yang ada di Banjar Munang Maning lebih lengkap dan terjaga, belakangan Sekaa Tari Gandrung di Banjar Ketapian datang mempelajari gending tetabuhan gandrung ke

FOTO: MARIA EKARISTI

Karena diperankan oleh laki-laki, tarian ini juga sering disebut joged muani yang artinya joged laki-laki. Saat menari, Joged muani tersebut ditemani seorang penari laki-laki lainnya yang berfungsi sebagai juru tandak dan juru banyol. Juru tandak berpakaian adat Bali dan duduk di depan gamelan semar pegulingan. Bentuk tarian Gandrung seperti itu berlangsung hingga angkatan kedua tahun 1925. Pada angkatan ketiga, atas prakarsa seniman I Nyoman Kaler, diadakan penambahan bentuk tari dengan memasukkan beberapa unsur legong keraton. Ini membuat gandrung Ketapian memiliki keragaman gerak tari. Penambahan itu membuat pula adanya perubahan bentuk penyajian. Sebelum menginjak pada tarian pokok dengan gending gegandrangan, tarian gandrung didahului dengan tarian pembukaan yang diambil dari beberapa unsur tari legong keraton antara lain lasem dengan petikan cerita Panji Malat Rasmin. Dalam perkembangan selanjutnya, pengaruh legong keraton tidak hanya pada tambahan gerak tari, tapi juga pada gelungan. Untuk dua pemeran condong menggunakan gelungan seperti legong keraton, sedangkan pemeran legong dibuatkan gelungan seperti gelungan gandrung. Tiga gelungan itu saat ini disimpan dan di Pura Banjar Ketapian Kelod. Sedangkan gelung aslinya dikeramatkan dan diupacarai setiap piodalan dan hari kajeng kliwon. Perubahan juga terjadi pada gamelan pengiring yang sebelumnya Semar Pegulingan diganti dengan Tingklik atau Rindik. Saat ini sekaa atau kelompok Gandrung yang paling aktif di Kota Denpasar adalah sekaa Gandrung di Pura Majapahit, Banjar Munang Maning. Namun, tidak seperti di banjar Ketapean Kelod, di Munang maning tidak terdapat cukup catatan mengenai asal-usul tari gandrung di situ. Ketut Manda, Penari Gandrung tertua yang masih tersisa saat ini mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui asal-usul tari gandrung di desanya. Ia sendiri mengatakan bahwa ia mulai belajar menarikan tarian tersebut karena didaulat oleh warga banjar sekitar tahun 1946. Saat itu Manda masih duduk di Sekolah Rakyat. Ia dipilih karena tetua banjar itu menerima pawisik bahwa Mandalah yang harus menarikan tari gandrung yang gelungnya disemayamkan di Pura Majapahit, di banjar tersebut. Setelah terpilih, Manda yang lahir pada 18 Oktober 1938 itu belajar menari Gandrung dari Ketut Bina dan I Gst Putu Geria, dua guru tari dari Banjar Buagan. Dari kedua guru itulah Manda memperoleh pengetahuan tentang menari dan menabuh gamelan untuk pementasan Gandrung. Setelah me-

Munang -Maning. Keterangan itu dikukuhkan I WAYAN GEDE DEDDY oleh I Made Seneng, penabuh MERTHA (KEDUA DARI gamelan gandrung kelahiran 31 KANAN): Digerakkan oleh Desember 1944 yang mulai kekuatan sangat hebat menabuh sejak 1963. Menurut Seneng tingkat kesulitan kesulitan gending yang ada di Munang Maning lumayan tinggi sehingga jarang ada Sekaa lain yang menguasainya. Itulah menurut Seneng yang membuat sekaa gandrung di banjarnya menjadi unik. Kini, regenerasi tari Gandrung di Banjar Munang-maning mulai berjalan. Meski tetap terseok-seok menghadapi gempuran berbagai tawaran hiburan di era modern ini, setidaknya masih ada anak-anak muda yang menekuni tari ini sebagai bentuk pengabdian dan persembahan mereka kepada para Dewa. Upaya rekonstruksi dan regenerasi kini terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Sebuah dorongan yang membuat kesenian tari gandrung ini tak lagi murung. (Disarikan dari buku “Rekam Pusaka Budaya Kota Denpasar” terbitan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar) Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 25

FOTO-FOTO: HUMAS KOTA DENPASAR

P R E STAS I

KLA

KOTA

Penghargaan Best Achievment, Kementerian Pariwisata

Penghargaan IGA

Penghargaan Kota Layak Anak

Prestasi Nasional Kota Denpasar Empat Tahun Terakhir 2.

2008 1.

2.

Penghargaan diberikan kepada Kelurahan Sanur Kauh sebagai pelaksana terbaik Pakarti Madya I pada lomba Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan kategori Kota dari Tim Penggrak PKK Pusat Piagam Langit Biru dibrikan kepada Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas udara dari Menteri Negara Lingkungan Hidup

3.

4.

2009 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

Penghargaan kepada Ny. Ida Ayu Selly D. Mantra sebagai pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) Terbaik tingkat Provinsi dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Penghargaan Adipura kategori Kota Besar dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Penghargaan Adiupaya Puritama sebagai peringkt ke III kategori Pemerintah Kota Metropolitan/Besar Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman dalam rangka Memperingati Hari Perumahan Nasional Tahun 2009 dari Menteri Negara Perumahan Rakyat Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada SDN 4 Panjer Denpasar sebagai sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dari Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada SMPN 4 Denpasar sebagai sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dari Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Penghargaan diberikan kepada Kelurahan Panjer atas prestasinya sebagai juara pertama Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali Tahun 2009 dari Mentri Dalam Negeri Penghargaan dibeikan kepada Ny. Ida Ayu Selly D. Mantra sebagai pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) Terbaik tingkat Provinsi dari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Penghargaan dalam penyelenggaraan pemukiman nominasi kategori kota metropolitan dari Menteri Pekerjaan Umum. Hasil survei Integritas Sektor Publik Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2009, Pemerintah Kota Denpasar mendapatkan nilai tertinggi diantara 50 Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu 7,48.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

2010 1.

Indonesia Tourism Award 2010 dari Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia sebagai Kota Terfavorit

26 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

14.

Penghargaan Citra Pelayanan Prima kepada Puskesmas II Denpasar Selatan dari Kementerian PAN dan RB Investment Award diberikan kepada Dinas Perijinan Kota Denpasar sebagai nominasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Terbaik Tahun 2010 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Penghargaan Prakerti Utama I diberikan kepada Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan atas keberhasilannya sebagai Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan katagori Kota Tahun 2009-2010 dari Tim Penggerak PKK Pusat Penghargaan ata prestasi sebagai juara pertama perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali Tahun 2010 diberikan kepada Desa Sanur Kaja dari Menteri Dalam Negeri Penghargaan Manggala Karya Kencana diberikan kepada Walikota Denpasar atas karya yang menonjol dalam kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan khususnya dedikasi dalam mendukung keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada SMAN 6 Denpasar sebagai sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dari Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada SDN 4 Panjer Denpasar sebagai sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dari Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada SMAN 5 Denpasar sebagai sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dari Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Penghargaan kepada Kelompok Nelayan Pesisir Karya Segara Serangan yang masuk nominasi calon penerima Penghargaan Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup. Penghargaan kepada Dwi Pantes Wahyudi Perum DAMRI Sta Denpasar sebagai awak kendaraan umum teladan tingkat Nasional Tahun 2010 dari Menteri Perhubungan Perhargaan sebagai finalis Indonesia Open Source Award (IOSA) 2010 dari Indonesia Open Source Award hasil survei dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2010 bahwa Kota Denpasar juga meraih skor tertinggi (6,71) untuk keberhasilan dalam menekan terjadinya korupsi. Piagam penghargaan dari Presiden Republik Indonesia diberikan

Penghargaan Penggerak Koperasi Paramadhana Utama Nugraha.

Penghargaan Upakartri

kepada Kota Denpasar yang telah mampu meningkatkan produksi beras diatas 5 persen. 15. Indonesia Tourism Award 2010 dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia sebagai Kota dengan Pelayanan Terbaik 16. Penghargaan kepada BKD Kota Denpasar sebagai pengelola kepegawaian instansi daerah terbaik sewilayah kantor regional X BKN Denpasar Tahun 2010 dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21.

Penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Satya Lencana Karya Bakti Pembangunan Bidang Koperasi dari Presiden RI Smart City Award dari Kementerian Kominfo dan Majalah SWA Peringkat I Katagory Smart Economy dari Kementerian Kominfo dan Majalah SWA Peringkat I Katagory Smart Living dari Kementerian Kominfo dan Majalah SWA Peringkat II Katagory Smart Environment dari Kementerian Kominfo dan Majalah SWA Peringkat III Katagory Smart Governance dari Kementerian Kominfo dan Majalah SWA Green Region Award dari Kementerian Lingkungan Hidup The Best Performance Taourism Award dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Citra Pesona Wisata Award Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Palmes Academiques Pemerintah Republik Perancis Manggala Karya Kencana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pakarti Utama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI BKN Award BKN Wilayah X Kota Terbersih dari Korupsi Masyarakat Transparansi Indonesia Nilai Tertinggi Survey Integritas Pelayanan Publik score 7,48 dari KPK ICT Pura dari Kementerian Kominfo Indonesia Open Source Award (IOSA) dari Kementerian Kominfo Indonesia Tourism Award (The Most Favorite Tourist Destinaton Award, The Best Service Tourism Award) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penghargaan Produksi beras di atas 5 persen dari Menteri Pertanian Juara Bina Keluarga Balita dari Kepala BKKBN Pusat

2012 1. 2. 3. 4. 5.

Penghargaan Pembinaan Perpustakaan dan Arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Trofi Wahana Tata Nugraha di Bidang Angkutan dari Kementrian Perhubungan Penghargaan Adi Wiyata dari Kementrian Lingkungan Hidup Satya Lencana Wirakarya Bidang KB dari Presiden Republik Indonesia Penghargaan Menuju Kota Layak Anak Kategori Nindya danKategori Kebijakan Pemberian Akta Kelahiran Secara Gratis

Penghargaan Upakarti 6. 7. 8.

dari Kementrian PP & PA Penghargaan Inovasi Govenrmant Award ( IGA ) dari Kementrian Dalam Negeri Penghargaan Upakarti Jasa Kepedulian terhadap UMKM dari President RI di Istana Negara Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Untuk keberhasilan dalam membangun kesetaraan gender dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar

2013 1. 2. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Piagam Penghargaan Jasa Kepedulian Terhadap Industri Kecil di Kota Denpasar President dari Republik Indonesia, Citra Bhakti Abdi Negara (CIBAN) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Penghargaan Wahana Tata Nugraha( WTN) Tahun 2012 di Terima Tahun 2013 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan RI Piagam dan Plakat Adipura dari Kementrian Lingkungan Hidup RI Penghargaan WTP ( Laporan Pengelola Keuangan ) dari BPKP Pusat Penghargaan Kota Layak Anak Kategori “Nindya” dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha dari Kemenhub tentang Tertib Lalu Lintas dari Kementrian Perhubungan Juara I Puskesmas Berprestasi Tingkat Nasional, di raih Puskesmas Densel II dari Kementrian Kesehatan RI Penghargaan Swasti Saba Wiwenda ( Kota Sehat Taraf Pembinaan) dari Kementrian Kesehatan Penghargaan Penggerak Koperasi Paramadhana Utama Nugraha Kementrian Koperasi

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 27

K

O

L

O

M

Denpasar Kota Konferensi, Mengapa Tidak? enpasar layak mendapat julukan Kota Konferensi. Alasannya, sejak lebih 50 tahun terakhir, ibu kota Pulau Bali ini sudah sering dan terus menerus dipilih sebagai tempat seminar, rapat, sidang, munas, kongres, dan sejenisnya, baik untuk tingkat nasional maupun internasional, baik yang diselenggarakan oleh partai politik maupun organisasi profesi. Pejabat tinggi seperti Presiden kerap hadir membuka konferensi atau musyawarah, seperti yang terakhir adalah Musyawarah Nasional XIII Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) pada 19-22 Januari 2014, yang dibuka Presiden SBY. Dalam industri pariwisata, kegiatan konferensi (conference), pertemuan (meeting), pameran (exhibition) dan wisata insentif (incetive) biasa disingkat dengan MICE (meeting, incentive, conference, exhibition) merupakan pasar-ceruk (niche market) yang memberikan keuntungan yang potensial. Peserta konferensi biasanya berjumlah banyak, mereka memerlukan banyak akomodasi, makanan, berwisata, souvenir, dan jasa-jasa lainnya. Makanya, mengembangkan Denpasar sebagai Kota Konferensi, bukan saja penting untuk perkembangan ekonomi-pariwisata tetapi juga mengukuhkan pengalaman Denpasar sejak zaman kolonial. KONFERENSI ERA KOLONIAL Bila ditengok ke masa silam, dapat diketahui sejumlah konferensi yang berlangsung di Denpasar yang bisa dijadikan alasan untuk menjadikan Denpasar Kota Konferensi. Acara konferensi besar pertama yang berlangsung di Denpasar pada zaman kolonial adalah Kongres Kebudayaan Bali, 18-23 Oktober 1937, dilaksanakan oleh Java Institut, diikuti 200 orang. Biasanya Java Institut melaksanakan kongresnya di kota-kota di Jawa, dan membahas kebudayaankebudayaan Jawa atau Sunda. Ketika giliran membahas kebudayaan Bali, lembaga milik Belanda itu memilih melaksanakannya di Bali, termasuk dan terutama di Denpasar. Kongres Kebudayaan diikuti sejumlah sarjana Belanda, 28 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

FOTO-FOTO: HUMAS KOTA DENPASAR

D

yang diangkut ke Bali dengan kapal layar melalui Pelabuhan Singaraja atau Padangbai. Dari kedua pelabuhan itu, peserta diangkut dengan kendaraan ke Puri Denpasar, tempat kongres berlangsung. Peserta kongres menikmati makan siang di Bali Hotel, akomodasi mewah pertama di Bali yang dibangun oleh Belanda tahun 1928. Kegiatan kongres diselingi dengan acara wisata-budaya ke berbagai objek seperti Tampaksiring, Goa Gajah, dan Kertagosa. Dalam beberapa tempat, rombongan disuguhkan seni pertunjukan Bali. Topik kebudayaan yang dibahas dalam Kongres disaksikan langsung para peserta dalam realitas. Acara penutupan Kongres berlangsung di Denpasar, diisi dengan ceramah tentang Museum Bali oleh pengelolanya Ir. H. Resink. Acara pamungkas diisi dengan pentas pertunjukan wayang dengan lakon Ramayana. KONFERENSI DENPASAR Sesudah kemerdekaan, konferensi penting yang berlangsung di Denpasar adalah Konferensi Denpasar. Konferensi yang diprakarsai oleh Belanda ini dilaksanakan pada tanggal

18-24 Desember 1946. Bali Hotel di Jalan Veteran merupakan tempat konferensi ini dilaksanakan. Itulah satu-satunya fasilitas memadai dan bertaraf internasional untuk itu. Konferensi Denpasar merupakan rangkaian dari Konferensi Malino yang berlangsung, 17-20 Juli 1946. Keduanya dilaksanakan Belanda untuk mengotak-atik strategi politik pecah-belah agar mereka bisa kembali menjajah Indonesia yang sudah merdeka tahun 1945. Pemerintah kolonial Belanda secara de facto hanya mau mengakui otoritas kaum Republik atas Sumatra, Jawa, dan Madura. Daerah-daerah lainnya, termasuk Bali, tidak diakui kemerdekaannya alias berada di bawah kekuasaan Belanda.

KONFERENSI KEBUDAYAAN NASIONAL Tahun 1958, Denpasar menjadi tuan rumah pertemuan kebudayaan tingkat nasional. Tempatnya juga di Bali Hotel, seperti mengulang kembali peristiwa Kongres Kebudayaan Bali dua dekade sebelumnya. Konferensi ini dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN). Magnet Bali sebagai kota wisata yang sudah populer sejak zaman kolonial membuat banyak budayawan Indonesia mengalir ke Bali untuk mengikuti pertemuan BMKN. Menurut laporan yang ada, acara pembukaan pertemuan kebudayaan ini ramai dan meriah, aula Bali Hotel penuh. Namun, saat sidang-sidang komisi atau pembahasan makalah,

Konferensi Denpasar melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT), yang berada di bawah kontrol Belanda. Delegasi Bali yang hadir dalam Konferensi Denpasar, seperti dicatat Geoffrey Robinson dalam bukunya The Dark Side of Paradise (1995:151), adalah Cokorda Gde Raka Sukawati, Anak Agung Gde Agung, Gde Paneca, I Gusti Bagus Oka, Anak Agung Nyoman Panji Tisna, dan Made Mendra. Setelah NIT terbentuk, Belanda memilih Cokorda Gde Raka Sukawati sebagai President dan Anak Agung Gde Agung sebagai perdana menteri NIT. Wilayah NIT mencapai Bali dan seluruh dari Indonesia Timur kecuali Irian Barat. Belakangan NIT dipelesetkan sebagai “Negara Ikut Tuan”. Terlepas dari riwayat NIT yang akhirnya ambruk karena kekuatan kaum Republik untuk mempersatukan Indonesia, kota Denpasar telah menjadi saksi sejarah ambisi Belanda hendak menguasai Nusantara kembali. Riwayat Denpasar sebagai kota konferensi bermula dari sini karena namanya disebut dengan ‘Konferensi Denpasar’. Jika dilihat ke belakang, Denpasar sudah menjadi tempat kongres tahun 1937.

ruangan pada sepi karena banyak peserta pertemuan SAR & INNA GRAND BALI yang ngelencer ke luar menBEACH: Konferensi telah jadi turis. Andaikan perdigelar sejak 1937. temuan ini dilaksanakan di kota lain di Indonesia, mungkin pesertanya tak seramai kalau diadakan di Denpasar. Sastrawan Ajip Rosidi, asal Bandung, yang ketika itu tentu masih muda usia, adalah salah satu peserta pertemuan kebudayaan BMKN. Dia pun tampaknya sempat keliling Bali, menjadi wisatawan. Kesan manisnya ditulis dalam sebuah puisi tentang Bali yang mengiaskan bahwa dia tidak ingin pulang ke Bandung, ingin tetap tinggal di Bali karena keindahan alam dan budaya pulau ini. Tentu saja bukan Ajip Rosidi saja yang jatuh cinta, tetapi juga sastrawan dan budayawan lain. Buktinya, tak lama kemudian, Denpasar kembali dipilih menjadi tempat konferensi. Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI), memilih Denpasar sebagai lokasi Konferensi Nasional (Konfernas) pada 25-27 Februari 1962, INNA BALI HOTEL DENPA-

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 29

K

O

L

O

M

FOTO: ARY BESTARI

empat tahun setelah pertemuan kebudayaan BMKN. Lokasi Pulau Taman’, walaupun belum sepenuhnya terwujud sampai Konfernas Lekra lagi-lagi di Bali Hotel, Denpasar. sekarang. Konfernas Denpasar merupakan salah satu pertemuan Ada banyak lagi pertemuan nasional dan internasional di nasional Lekra yang sangat penting setelah Kongres Solo 22-28 Denpasar atau Bali termasuk yang kemudian diadakan di Januari 1959 karena untuk pertama kalinya sejak Lekra dibenkawasan Kuta dan Nusa Dua setelah hotel-hotel di sana ramtuk 1950, melaksanakan pertemuan bertaraf nasional di luar pung. Pertemuan itu biasanya menghasilkan deklarasi, Jawa. namanya pun kerap disebut dengan Deklarasi Bali. Pertemuan Peserta Konfernas Lekra pun terpincut pada keindahan OPEC dan ASEAN yang diliput wartawan dunia membuat Bali. Banyak yang tidak mau pulang, makanya konfernas ini Bali mendapat promosi pariwisata cuma-cuma. Ini jelas merujuga dikenal dengan ‘konfernas tak seorang berniat pulang’. pakan keuntungan yang tak ternilai harganya. Kesan-kesan seniman lekra banyak dituangkan dalam puisi, Tahun 1990-an dan 2000-an, Denpasar juga menjadi tuan tentu sajak puisi propaganda ideologi komunis dengan menjarumah berbagai pertemuan partai politik, seperti yang dilakdi Bali sebagai alat tembak estetikanya. Nyoto, salah seorang sanakan PDIP dan Golkar. Dalam pertemuan Bali-lah, Ketua tokoh Lekra misalnya, mendapat inspirasi DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ditetapkan dari tari kecak Bali, menulis puisi yang sebagai calon presiden untuk pemilu 1999. antara lain berbunyi: cak-cak-cak-cak/ impePerayaan HUT partai-partai besar juga rialisme/ kanan baru/ feodalisme/ si kepala dilaksanakan di Denpasar atau di kota lainnya di batu/ kita tinju/ satu per satu. Bali. Contohnya, Partai Demokrat juga melakSukses Konfernas Lekra kembali memsanakan Kongres Luar Biasa awal 2013 di Bali buat Denpasar terpilih sebagai lokasi pelakBeach, Sanur. sanaan Sidang Komite Eksekutif Konferensi Pengarang Asia-Afrika (SKE-KPAA). PerteBANYAK KEUNTUNGAN muan internasional ini berlangsung 16-21 Banyak keuntungan bisa diambil sebagai Juli 1963 di Hotel Segara Village, Sanur, kota konferensi, termasuk keuntungan politik satu dari sedikit hotel yang mulai tumbuh di dan ekonomi. Secara politik, Denpasar atau Bali Dharma Putra Sanur, mendahului kehadiran Bali Beach akan senantiasa diperhitungkan dalam konsteHotel. lasi kekuatan politik nasional. Paling tidak, Sidang Konferensi Eksekutif KPAA ini diikuti delegasi senhubungan politisi lokal dengan pusat menjadi lebih akrab, iman dan budayawan negara-negara Asia Afrika. Sidang ini yang bisa membukakan jalan untuk ke level nasional. dibuka Presiden Sukarno dan ditutup oleh Menlu Subandrio Misalnya, politik pemenang pemilu atau yang tokohnya mendi Hotel Bali, Denpasar—di tempat berlangsungnya Konferjadi pemimpin, akan memperhitungkan untuk memasukkan nas Lekra setahun sebelumnya. wakil Bali dalam jajaran kekuasaan. Tidak jelas apakah Sukarno hadir langsung atau diwakili Secara ekonomi, keuntungan akan dirasakan sektor paridalam pembukaan SKEKPAA, yang jelas Sukarno menyamwisata dan transportasi. Dalam sekali kongres, bisa dibayangpaikan pidatonya yang ringkasannya dimuat di Harian Rakjat kan, berapa ratus juta atau milyar uang dikucurkan ke lokasi (21/7/1963, hlm 1). Dalam amanatnya itu, Presiden Sukarno konferensi. Para pengelola hotel, restoran, dan bahkan sopir mendesak pengarang Asia Afrika berani menjadi manusia yang taksi pun akan ikut menikmati. Penyedia souvenir juga akan mampu mengabdikan pikirannya bagi semua Rakyat Asia laris, bukan saja untuk disediakan bagi peserta kongres (beruAfrika, harus melihat sekeliling dirinya, harus menyelidiki, pa tas atau kipas) tetapi juga bagi mereka yang membelinya harus menyelam dalam kedalaman dasar jiwa revolusi yang untuk oleh-oleh buat keluarga atau kolega sebagai tanda mata besar ini. dari Bali. Mumpung berbagai fasilitas akomodasi, transportasi BALI BEACH (khususnya udara), dan magnet Bali yang begitu komplet sebaHadirnya Hotel Bali Beach mulai tahun 1966, membuat gai daerah tujuan wisata, Denpasar mestinya mengibarkan diri Denpasar kian ramai dipilih sebagai tempat konferensi. Salah dengan tegas dan mantap sebagai kota konferensi, kota konsatu pertemuan dunia yang besar yang berlangsung awal 1980gres, atau kota munas. an, adalah kongres internasional taman nasional, berlangsung Klaim sebagai Kota Konferensi adalah sebuah usaha kredi Bali Beach Hotel. Dari sanalah kiranya Bali mendapat inspiatif, cocok dengan tekad Denpasar mewujudkan impian menrasi untuk mempopulerkan ambisinya menjadi ‘Bali sebagai jadi Kota Kreatif. 30 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

P E L AYA N A N P U B L I K

Pro Denpasar Integrasikan Pengaduan Secara On line KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MENGAMANATKAN AGAR PEMERITAH MENERAPKAN E-GOV UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN. DI DENPASAR AMANAT ITU ANTARA LAIN DIAPLIKASIKAN MELALU “PRO DENPASAR”…

ANOM PRASETYA, DINAS KOMINFO

elah kerap disampaikan dalam berbagai paparan bahwa tujuan akhir dari penerapan eGoverment adalah peningkatan pelayanan kepada public. Baik dalam hal peningkatan pelayanan dalam pengurusan perijinan maupun pelayanan-pelayanan lainnya. Satu di antaranya adalah pelayanan dalam hal menangani pengaduan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Kota Denpasar sangat menyadari bahwa dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan adalah dengan menyediakan ruang / akses komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itulah dibangun satu sistem yang lebih cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat, yaitu melalui Pengaduan Rakyat Online disingkat PRO Denpasar. PRO Denpasar merupakan aplikasi berbasis web yang memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan komunikasi dua arah untuk berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dilingkungan Pemkot Denpasar. Apa yang disampaikan publik melalui PRO Denpasar tersebut, baik berupa pengaduan, kritik, saran maupun masukan lainnya adalah merupakan salah satu bentuk dari Pengawasan Masyarakat. Publik dapat mengakses PRO Denpasar melalui situs http://pengaduan.denpasarkota.go.id atau melalui mobile aplikasi di sistem operasi Android. Tentunya harus didahului dengan melakukan pendaftaran secara online dengan mengisi form yang telah tersedia dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan yang disampaikan publik melalui situs web tersebut akan dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu

T

Pengaduan Berkadar Pengawasan dan Pengaduan yang Tidak Berkadar Pengawasan. Pengaduan Berkadar Pengawasan meliputi hambatan dalam pelayanan masyarakat, KKN serta pelanggaran disiplin pegawai. Sementara Pengaduan yang Tidak Berkadar Pengawasan meliputi kritik, saran serta keluhan masyarakat. Dengan menggunakan media online tersebut publik dapat menyampaikan masukannya dengan gaya bahasa sesuai dengan karakter masing-masng orang. Namun admin PRO Denpasar hanya akan memroses masukan yang disampaikan dengan baik. Masukan yang mengandung caci-maki, ancaman, kekerasan, menyinggung SARA atau pornografi diabaikan. Untuk pengaduan yang “layak diterima”, admin PRO Denpasar akan memilah serta meneruskan ke SKPD yang berwenang. Misal, masukan yang menyangkut masalah kebersihan akan diteruskan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Masukan yang menyangkut pengurusan akta kependudukan akan diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada intinya semua masukan publik tersebut akan diteruskan ke SKPD terkait, karena semua SKPD di Pemkot Denpasar telah terhubung dengan PRO Denpasar. Di SKPD bersangkutan, pengaduan akan dilanjutkan dengan pemrosesan lebih lanjut untuk secepatnya mendapatkan tanggapannya. Proses yang dilakukan di SKPD dimonitor perkembangannya di admin PRO Denpasar sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan penanganan pengaduan pada tiap-tiap SKPD. Alur penanganan pengaduan masyarakat melalui PRO Denpasar terlihat seperti pada bagan. Melalui PRO Denpasar, di mana pun anda berada, asalkan sudah terhubung dengan jaringan internet, publik dapat berperanserta dalam melakukan pengawasan masyarakat melalui penyampaian masukan-masukannya ke situs PRO Denpasar yang sudah terintegrasi dengan semua SKPD. Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 31

C

E

R

M

I

N

SUKSES PADUKAN KONSEP MODERN DAN KEARIFAN LOKAL

KSU Dana Santuni Anggota dari Kelahiran hingga Kematian SETIAP KOPERASI MEMILIKI TUJUAN YANG SAMA DALAM MENSEJAHTERAKAN ANGGOTANYA, NAMUN TIDAK SEMUA KOPERASI MAMPU MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT. DIBUTUHKAN MANAJERIAL YANG MATANG, SERTA TIM WORK YANG SOLID DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTANYA. ITU YANG TERLIHAT DI KSU DANA DI SANUR

ujuan untuk menyejahterakan seluruh anggotanya adalah sesuatu yang lumrah pada setiap koperasi di mana pun ia beroperasi. Tujuan itu tercantum hampir di semua anggaran dasar koperasi. Yang sulit menjadi sesuatu yang lumrah adalah bagaimana mewujudkan tujuan yang tersurat tersebut menjadi sesuatu yang nyata dan benar-benar dirasakan oleh seluruh anggota. Di Kota Denpasar, Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana milik Banjar Dangin Peken, Desa Adat Intaran, Sanur adalah contoh dari sangat sedikit koperasi yang berhasil meralisasikan hal itu. Dengan memadukan konsep modern dan kearifan lokal yang bertumbuh di masyarakat, KSU Dana mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya. Menjalankan fungsinya mengelola keuangan dari usaha yang diamanatkan anggotanya, semua kuntungan yang diperoleh KSU Dana dikelola kembali dan pada saat-saat diperlukan disalurkan untuk menyantuni para anggotanya yang memerlukan. Semisal untuk biaya persalinan, pendidikan, kesehatan, upacara agama, bahkan kematian. Mungkin inilah satu-satunya koperasi di Bali yang telah mampu menyokong keperluan anggotanya sedari proses persalinan hingga persitiwa kematian. Yang menarik, hal ini bukanlah sesuatu yang baru Banjar Dangin Peken, Sanur. Sejak 1982 telah para tokoh di banjar tersebut telah membuat gerakan bersama dalam pengelolaan uang yang keuntungannya ditujukan bagi sebesarbesarnya kesejahteraan para anggota. “Waktu tetua-tetua banjar kami telah melakukan kegiatan simpan-pinjam tapi pengelolaannya masih sederhana. Namanya pun bukan koperasi,” ujar Kelihan Adat Banjar Dangin Peken I Made Sunarta, yang ditemui di sela-sela kegiatan Seminar dalam rangka HUT ke-226 Kota Denpasar, 32 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

FOTO: GEDE WIDIATMIKA

T

Selasa, 18 Pebruari 2014 di Inna Grand Bali Beach UPACARA MELASTI: Koperasi yang sukses membuat masyaHotel, Sanur. Lebih lanjut dikatakan rakat tak terbebani biaya-biaya perkembangan KSU Da- upacara. na dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pengelolaan yang baik pada tahun 2004 dengan modal awal Rp7 Juta yang mewajibkan seluruh warga banjar sebagai anggota koperasi. Sejak tahun 2006 hingga saat ini KSU Dana telah memiliki omset Rp140 Millyar lebih. Dengan aset sebanyak itu Banjar Dangin Peken memberikan berbagai macam santunan kepada warganya seperti santunan kelahiran mendapatkan Rp5 juta, menikah mendapatkan 10 juta, dan bagi warga meninggal mendapatkan santunan Rp10 juta. Sementara untuk warga banjar yang sakit pihaknya juga telah membuat fasilitas rumah

Pemerintah Kota untuk mewujudkan kesejahteraan kepada masayarakat,” ujarnya. Sementara Manager KSU Dana, Banjar Dangin Peken I Made Kembar Ariani mengatakan saat ini KSU. Dana telah memilki 1500 nasabah yang terdiri dari warga banjar setempat dan warga dari luar banjar. Perjalan KSU Dana ini menurut Kembar Ariani telah banyak memberikan Kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat yang telah disiapkan pada pos dana sosial. Pemberian bantuan ini tidak hanya pada kelahiran hingga kematian warga, namun juga memberikan kegiatan upacara agama yang dilakukan warga masyarakat Banjar Dangin Peken. Untuk mempersipakan dana sosial ini pihak koperasi setiap tahunnya memperisiapkan dana sebesar Rp150 juta. Hal ini bisa mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh kegiatan masyarakat seperti kelahiran, kematian, dan beasiswa siswa sekolah. Di sisi lain Ketua Forum Kades/ Lurah Kota Denpasar IB Bima Putra mengatakan bahwa apa yang telah diterapkan oleh


sehat Banjar Dangin Peken dengan memberikan fasilitas kesehatan umum, hingga pemeriksaan kanker serviks, dengan pembayaran sukarela. “Bagi warga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas rumah sehat ini tidak saja untuk warga Banjar Dangin Peken, namun sleuruh warga masyarakat dapat menggunakan fasilitas kesehatan ini, yang juga bekerjasama dengan yayasan luar negeri,” ujar Sunarta. Dengan memiliki jumlah warga banjar tertinggi di Desa Sanur, yang mencapai 1608 orang, dengan 322 Kepala Keluarga yang menjadi suatu tantangan dalam memberikan kesejahteraan warganya. Sehingga komitmen untuk seluruh warga banjar dangin peken tidak boleh putus sekolah, yang saat ini pihaknya telah memberikan beasiswa kepada 9 orang anak dari keluarga kurang mampu dari tingkat SD hingga SMA. disamping memberikan beasiswa pihaknya juga memberikan santunan kepada 32 Dadya yang ada di wilayah banjar setempat, serta juga memberikan bantuan tanah dan rumah kepada 10 KK Banjar Dangin Peken yang tidak memiliki tempat tinggal. “Kami telah siapkan 10 are tanah yang akan dibangun rumah tipe 21 yang nantinya dapat tempati oleh 10 KK ini dengan menabung setiap bulannya sebesar Rp500 ribu,” ujarnya. Berbagai bantuan yang telah diberikan lewat program koperasi milik banjar Dangin Peken ini dilakukan dengan melibatkan tim ekonomi dengan ketua pengawas kelihan Banjar Adat, dan dibahas pada rapat banjar Adat lewat koordinasi dan komunikasi yang baik. disamping itu dengan dibentuknya Sabha Upadesa oleh Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota I GN Jaya Negara suatu kebijakan yang baik, hal ini telah dilakukan banjar dangin peken sejak 10 tahun lalu dengan melakukan pertemuan untuk mufakat di banjar setempat, dengan membentuk kepala dusun yang sekaligus sebagai kelihan adat banjar. Hal ini nantinya diharapkan banjar dapat mandiri mengelola berbagai permaslahan yang ada di banjar adat. Di samping itu dalam mewujudkan rasa kekeluaragaan di sekitar lingkungan banjar pihaknya juga secara berkesinambungan memberikan bantuan kepada banjar tetangga yang sedang melangsungkan pembanguanan banjar. Dari perjalan KSU Dana ini menurut Suarta masyarakat telah merasa terbantu dengan pengurangan pengeluaran baik dibidang kesehatan, kegiatan agama, hingga pendidikan. Disamping itu juga masyarakat dibantu dengan secara berkesinambungan memfasilitasi warga banjar untuk memberikan kredit tanpa anggunanan dengan besaran dana Rp5 juta. “Yang mendasar sekali pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus utama dalam memberikan kesejahteraan bagi para anggota banjar, disamping dorongan terus dari

Banjar Dangin Peken dapat ditiru oleh koperasi KANTOR PELAYANAN KSU yang ada di lingkungan DANA: Pelayanan modern, banjar maupun desa/kelu- spirit "penyamabrayan". rahan di Kota Denpasar. bila ini dapat dilaksanakan nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kota Denpasar yang konsen pada ekonomi kerakyatan. Dengan menejemen yang telah dilakukan KSU Dana Banjar Dangin Peken dalam mensejahterakan anggota perlu ditiru, dengan memberikan santunan kepada warganya dari kelahiran, kematian, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan. “Kami mengharapkan hal ini dapat ditiru banjar dan desa lain yang nantinya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, secara bersama-sama,” tandas IB Bima. Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 33

E KO N O M I WA R GA

RAPAT KOORDINASI LPD SE-KOTA DENPASAR:

LPD Kekuatan Besar Ekonomi di Pedesaan apat Koordinasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Padangsambian yang berlangsung, Selasa 28 Januari 2014 di Kantor LPD Desa Padangsambian dihadiri Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra, serta tokoh masyarakat desa setempat. Dalam kesempatan tersebut Walikota Rai Mantra mengatakan perjalanan LPD harus mendapatkan pandangan yang baik dengan berjalan dari kasus dan tantangan kedepan. disamping itu kemanfaatan LPD agar selalu dapat dimanfaakan untuk kepentingan masyarakat dengan selalu berpartisipasi terhadap pembangunan palemahan, pawongan dan prahyangan yang dikaji dengan baik, serta perjuangan LPD dengan undang-undang yang ada diatasnya. Pada tahun 2013 ini perjalanan LPD menurut Rai Mantra di Kota Denpasar dengan Aset Rp1 Triliun lebih dan laba mencapai Rp45 Millyar lebih yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua untuk lebih fokus, dan lebih profesional dalam mengelola aset tersebut. Sehingga pada gilirannya dengan aset yang tinggi akan lebih bermanfaat bagi masyarakat desa pakraman maupun pembangunan Kota Denpasar baik dari segi eknomi, sosial dan budaya. “LPD ini suatu kekuatan partisipasi dimasyarakat laba desa sehingga dapat memberikan pengembangan lebih,” ujar Rai Mantra. Saat ini LPD diperkuat dengan Undang-Undang LKM dan Perda yang harus dihadapi dengan profesionalisme, akun-


34 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014


R

table, dan transparan. Perkembangan LPD antara pe- SALAH SATU LPD YANG ngurus dan pengawas tidak EKSIS DAN MAJU: Potensi terlepas dari sinkronisasi yang besar ekonomi pedesaan. baik, sehigga LPD yang ada saat ini terkait dengan kesehatan LPD sesuai dengan komitmen pengurus LPD dan badan pengawas yakni Bendesa Adat. “Kita berdiri dalam suatu payung undang-undang LKM yang diharapkan dapat mendorong, memberdayakan, dan memperkuat sistem basis perekonomian rakyat dengan dikembangannya lembaga keuangan mikro dimasyarakat, tapi dalam hal ini banyak pertimbangan untuk memperkuat mereka,” tandas Rai Mantra. Aturan Pemerintah ini kita harus hadapi dengan melakukan pembahasan bersama, sesuai dengan perjalanan LPD yang telah baik. Saat ini perlu ada pemikiran internalisasi LPD akan lebih kuat dalam pengelolaannya. Saat ini tantangan LPD sangat berat sehingga dapat selalu memberikan arah petunjuk dan perkembangan sesuai gambaran tantangan kedepan. Rai Mantra juga mengharapkan para pengurus LPD dapat melihat sejarah LPD, tantangan kedepan, serta apa yang harus diperbuat kedepan tanpa membeLPD MELAYANI NASABAH: nani hal-hal baru yang berat menghimpun dana dari yang untuk LPD berkembang ke terkecil. depan.

G A T R A

P R A J A

PENGHARGAAN PARAMA BUDAYA DAN KERTI BUDAYA 2014

Apresiasi

Jasa dan Prestasi Para Tokoh Seni

emeringati HUT Kota Denpasar ke 226, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan memberi penghargaan “Parama Budaya” kepada para tokoh seni, budayawan, maupun insan kreatif telah berperan dan ambil bagian dalam menggali, mengembangkan, dan melestarikan seni dan budaya di Kota Denpasar. Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Pemerintah bagi warganya yang mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga,

M

bahkan maternya untuk turut mewujudkan Denpasar sebagai kota kreatif. Beberapa nama penting seperti Jro Bendesa Desa Pakraman Intaran Sanur A.A. Kompyang Raka, Penglingsir Puri Kesiman A.A. Kusuma Wardana, IB Kompyang, cendikiawan dan budayawan asal Puri Grenceng Prof. Palgunadi, dan Grup Musik Pop Bali “XXX” yang terdiri Rah Tut, Rah Man dan Rah Ming, masuk ke dalam jajaran nama-nama yang diunggulkan untuk memperoleh penghargaan ini.

A.A. Kompyang Raka

A.A. Ngurah Kusuma Wardana

Adalah Jro Bendesa Desa Pakraman Intaran-Sanur yang berjasa besar dalam memajuan masyarakat yang dipimpinnya dengan menggabungkan nilai-nilai agama, kearifan Budaya Bali, dan manajemen modern dalam tata kelola kepemimpinannya. Berkat penggabungan ketiga nilai tersebut, yang salah satu bentuk nyatanya terwujud adalam revitalisasi pasar tradisional, kini perekonomian masyarakat Sanur Kauh mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Adalah tokoh dan penglingsir Puri Kesiman. Hampir separuh usianya ia curahkan bagi upaya pelestarian budaya dan alam di sekitarnya. Kusuma Wardana tak pernah ragu untuk tampil di muka begitu melihat ada upaya penghancuran lingkungan dan pengikisan budaya terjadi di sekitarnya. Di samping itu, ia aktif dalam melahirkan kader-kader seni melalui sanggar dan sekeha kesenian yang dipimpinnya.

Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 35

G A T R A

P R A J A

Prof. DR. I Gusti Putu Palgunadi Adalah seorang budayawan dan ilmuwan yang melalui ide dan gagasan yang telah dituangkannnya ke dalam buku memberikan refrensi, pedoman, sekaligus gambaran seputar sejarah perkembangan agama Hindu di Bali. Dosen luar biasa Universitas Hindu Indonesia, Denpasar ini juga banyak melahirkan karya-karya yang menjadi acuan dalam memandang Hindu sebagai agama tertua di Indonesia.

Ida Bagus Kompyang Merupakan sosok perintis, inspirator dan motivator bagi perkembangan sektor pariwisata di Bali, bahkan di Indonesia. Berbagai jabatan strategis pernah disandangnya di hotel dan beberapa perusahaan sebelum mengetuai Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Bali.

Group Musik “Triple X” Personilnya terdiri dari tiga bersaudara I Gusti Ngurah Marianta (Rah Tut), I Gusti Ngurah Adiartha (RahMink) dan I Gusti Ngurah Budiartha (Rahtwo) merupakan kelompok musik yang konsisten menekuni musik pop Bali sehingga musik jenis ini tampil sebagai tuan rumah di daerah sendiri, bahkan terkenal hingga ke mancanegara. Kemunculan “Triple X” juga banyak menginspirasi pemuda Bali yang dengan bangga endirikan grup musik yang mengusung lagu Pop Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Drs. I Made Mudra, M.Si, menyatakan bahwa Penghargaan “Parama Budaya” diberikan kepada para seniman, budayawan, insan kreatif baik perorangan maupun secara kelembagaan yang memenuhi criteria yang telah ditetapkan oleh Maka Tim Penilai yang terdiri dari I Komang Astita, S.Sn, Prof. Dharma Putra, Dewa Gde Windu Sancaya, I Gusti Panji Tisna dan Luh Anggreni. “Dari puluhan yang diseleksi, akan dipilih lima nominee penerima penghargaan Parama Budaya. Tiga untuk mewakili perorangan, dua mewakili kelompok atau kelembagaan,” ucap Mudra. 36 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

Untuk penghargaan “Kerti Budaya” diberikan kepada para seniman tari, tabuh, sastra, lukis, dan topeng. Tahun ini, mereka yang mendapat penghargaan tersebut adalah Wayan Sueca dari Kayu Mas (tabuh), Wayan Kawi dari Sanur (tari), Made Sudiana dari lingkungan Banjar Taensiat (sastra), I Made Sura dari lingkungan Banjar Yang Batu Kauh (topeng), dan Jro Mangku Parka dari Banjar Bun (lukis). Menurut Mudra pemberian penghargaan ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sejak tahun 2011 dalam rangka memperingati HUT Kota Denpasar. Pola penilaian dan seleksi pemberian penghargaan ini adalah dengan mendatangi tokoh bersangkutan dan wawancarainya. Setelah itu hasil wawancara tersebut diperbandingkan dengan data dan informasi lain untuk mengecek kebenarannya. Proses penilaian berlangsung selama sebulan. Para unggulan yang terpilih nantinya akan mendapat penghargaan Parama Budaya dan Kerti Budaya yang akan diserahkan langsung oleh Walikota Denpasar bertepatan dengan perayaan HUT Kota Denpasar ke 226. Tahun ini profil para pemenang akan ditayangkan dalam tayangan visual dan dipublikasi kan di media umum.

G A T R A

P R A J A

UJI KIR KELILING DALAM RANGKA HUT KOTA DENPASAR KE 226 inas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar, memenuhi janjinya untuk lalukan Uji Kir di tempat umum. Hal ini dilakukan untuk menekan aksi


D

calo yang biasa memanfaatkan jasa tersebut. Uji Kir di tempat umum ini adalah pertama kalinya digelar diluar tempat umum. Kabid Teknik Sarana & Prasarana Uji, Gde Redika didampingi Ka. UPT Pengujian kendaraan bermotor Dishub Kota Denpasar, Dewa Sutarja langsung meninjau kelapangan. Model ini untuk menepis anggapan keterlambatan pelayanan sepanjang persyaratan sudah dipenuhi pasti proses pelayanan akan cepat. Uji Kir Dishub tersebut dengan menggunakan mobil Unit Keliling pinjaman dari Balai Pengujian Kendaraan Bermotor milik Kementrian Perhubungan. Dalam Uji Kir ini Sejumlah indikator Kelayakan dilihat dari beberapa pemeriksaan seperti uji emsi, kelayakan teknis dan kelaikan jalan dari kendaraan bermotor. Untuk pengujian kendaraan ditempat umum ini akan dilakukan sampai bulan maret 2014 dengan mengambil tempat - tempat yang strategis seperti di terminal, lapangan dan tempat umum lainya.

SOSIALISASI E-SPT alam rangka mensosialisasikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER- 14/PJ/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, Kamis (13/2) lalu bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar diadakan pelatihan pengisian E-SPT kepada 20 orang pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pelatihan yang berlangsung 1 hari kerja ini dimentori langsung oleh 2 orang tim dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Utara, yaitu Putu Parwata dan Bayu. e-SPT ini merupakan data SPT WP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh WP dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh DJP,

D

dan setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Dalam sambutannya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha I Made Subawa, SE mengungkapkan bahwa tuntutan di era globalisasi ini semakin kompleks, terlebih lagi demi memudahkan dan mempercepat pertukaran informasi, saat ini segala sesuatu sifatnya menggunakan ‘e’/elektronik, mulai dari e-mail, e-KTP, bahkan kini ada e-SPT. Ka. Sub Bag TU juga mengharapkan, agar segenap peserta yang hadir mengikuti sosialisasi ini dengan baik, karena nantinya sebagai wajib pajak, kita dituntut untuk bisa mengisi dan melaporkan SPT ini dengan benar, lengkap, dan jelas. Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 37

G A T R A

P R A J A

SEPEKAN FESTIVAL PASAR TRADISIONAL erbagai potensi Pasar Tradisional terus digalai melalui perhelatan Festival Pasar Tradisional yang dilaksankan Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PemDes) Kota Denpasar. Tidak saja merevitalisasi pasar desa dengan merubah fisik pasar secara menyeluruh, baik itu kebersihan, keamanan, kenyaman, dan pengelolaan pasar itu sendiri, namun juga lewat program berkelanjutan revitalisasi pasar dengan melakukan perubahan maindset dan membangkitkan potensi pasar desa seperti kuliner, dan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Seperti yang dilaksanakan Pasar Agung Peninjoan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara dengan menyacah sampah yang dibubuhi dengan Mikro Organisme Lokal (MOL) telah mampu menghasilkan kompos dan dimanfaatkan oleh warga sekitar. Pengolahan sampah organik menjadi kompos ini ditunjukan pengelola pasar Agung pada, Kamis (20/2) serangkaian kegiatan Sepekan Festival Pasar Tradisional yang dihadiri Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota I GN Jaya Negara, dan SKPD terkait Pemkot Denpasar. Kepala Pasar Agung, Nyoman Suwarta mengatakan pembuatan pupuk kompos ini sudah dilakukan tahun lalu dengan bantuan mesin pencacah sampah, serta pihaknya juga membuat pupuk cair (MOL) dengan bahan yang mudah didapat dilingkungan pasar, seperti air kelapa, gula aren, dan ikan tenggiri. “dari hasil pembuatan pupuk kompos dan pupuk cari ini kami berikan gratis kepada para petani setempat, jika sudah berjalan dengan baik, mungkin kedepannya akan kami


B

jual dengan harga yang relatif terjangkau oleh para petani,” ujar Nyoman Suwarta. Saat ini hasil dari pupuk kompos dipergunakan untuk menyuburkan tanaman yang ada di sekitar lingkungan pasar. Suwarta juga mengaku setiap minggunya mampu menghasilkan 100 Kg pupuk kompos. “semoga hal ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, serta pengurangan jumlah sampah untuk dibuang ke TPA,” ujar Suwarta. Sementara Kepala BPM PemDes Kota Denpasar, Made Mertajaya mengatakan Event Festival Pasar Tradisional diharapkan menjadi pemicu sekaligus motivator munculnya pasar-pasar berkategori bersih, rapi, aman, dan nyaman bukan saja dari pasar namun juga diharapkan munculnya semangat para pedagang di dalam pasar. “Serbuan masuknya pasar modern tidak bisa kita bendung, apalagi jika yang masuk adalah perusahaan ritel asing raksasa. Mereka datang bukan hanya dengan modal, tetapi dengan pengelolaan yang sangat modern. Jika pasar tradisional tidak berubah, maka bukan mustahil pasartradisional hanya akan menjadi kenangan karena tidak menarik lagi bagi pengunjung,” katanya. Festival Pasar dilaksanakan selama empat bulan penuh nantinya benar-benar dapat dipakai sebagai ajang “kebangkitan pasar tradisional” sekaligus pembuktian kepada masyarakat luas, bahwa pasar tradisional bisa WALIKOTA MENGHADIRI PEmaju dan bisa disejajarkan KAN PASAR TRADISIONAL: dengan pasar-pasar modern Menggairahkan ekonomi dan karena kualitas dan semanpartisipasi rakyat gat tradisionalnya.

38 Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014

WALIKOTA TINJAU SEKOLAH PENYANDANG DISABILITAS

WALIKOTA RAI MANTRA RESMIKAN SEKOLAH PTKABK usat Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus (PTKABK) Pemerintah Kota Denpasar yang telah rampung dipugar, dengan berbagai sarana terapi. Serta pada Jumat (14/2) lalu yang bertepatan dengan Purnama Sasih Kawulu dilakukan upacara Pemelaspasan Alit. Sekolah PTKABK ini satu-satunya yang ada di Bali digagas Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakil Walikota I GN Jaya Negara pada tahun 2010 lalu. Sekolah PTKABK akan diresmikan oleh Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra Kamis, (20/2) ini. Serta bersiap untuk menyambut kedatangan UNESCO serangkaian pertemuan tingkat tinggi Walikota/Bupati Se- Indonesia. Sebelum diresmikan sekolah tersebut Rai Mantra yang didampingi Ny. Selly Dharmawijaya Mantra meninjau persiapan sekolah, Rabu (19/2). Kepala Sekolah PTKABK I Nyoman Handika mengatakan, pemugaran Sekolah PTKABK ini telah rampung dilaksanakan dengan fasilitas yang sangat bagus dan lengkap. Sarana dan prasarana sangat mendukung siswa berkebutuhan khusus dalam mengenyam pendidikan, maupun tindakan terapis. Sekolah PTKABK ini juga untuk mendukung mewujudkan Kota Denpasar layak anak dengan memberikan kesempatan yang sama pada anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun anak-anak cacat, mereka berhak mendapat pendidikan yang sama seperti anak-anak normal. Tidak hanya itu,pihaknya dibantu K3S Kota Denpasar bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Denpasar. Serta dibantu oleh para donatur, BUMN, dan LSM untuk memberikan pendidikan, pelatihan, serta meningkatkan mental spiritual penyandang disabilitas dengan melaksanakan tirtayatra. Dalam menyambut kedatangan UNESCO menurutnya pihaknya juga akan menggelar pementasan terapi, dengan

P

melibatkan anak-anak Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar. Seperti anak-anak tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna grahita bakal terlibat dalam pementasan Drama Musikal yang rutin dilaksankan ini. “Mereka bakal menunjukan kreatifitasnya diatas panggung dengan kemampuannya, menyanyi, menari, dan berakting seperti layaknya orang normal,” katanya. Menurutnya, Sekolah PTKABK ini sebagai pusat pelayanan, pendampingan, terapi bagi anak-anak autis yang dirintis sejak tahun 2010 lalu. Sekolah PTKABK ini juga telah dijadikan model percontohan oleh pemerintah pusat sebagai tempat yang memberikan pendidikan, terapis bagi anak-anak autis yang ada di Bali. Sekolah PTKABK ini telah memiliki siswa 80 orang anak dari berbagai jenis gangguan autis dengan memberikan pelayanan terapi perilaku, terapi okupasi, fisioterapi dan terapi wicara. Bahkan Sekolah PTKABK ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas ruang sensori integrasi, ruang bermain, ruang Snow Talent, ruang terapi bermain, ruang poliklinik, dan ruangan asesmen, dengan 19 tenaga terapi dan pengajar. Handika menambahkan, dalam menyambut HUT ke226 Kota Denpasar, Sekolah PTKABK bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar akan menggelar seminar keluarga untuk para orang tua. Dengan mengambil tema “Bagaimana Memahami dan Mendukung Anak Anda yang Berkebutuhan Khusus”. Seminar ini dilaksanakan pada Sabtu (22/2) mendatang di Gedung Sewaka Dharma Lumintang. Serta mendatangkan Pembicara dari Jepang, yakni Chisako Higashitani. “Sehingga dengan seminar ini anak Autis yang belum mendapat akses pelayanan akan dapat pelayanan dengan baik,” ungkapnya. Sewaka Dharma

Edisi # 01 - 2014 39

DAFTAR ISI 4. Denpasar telah memasuki. Tradisi Panjang. Sewaka Dharma. Kayuh Sepeda ke Hulu Kota 20. Partisipasi Masyarakat Denpasar

Recommend Documents